HIBAH PEMERINTAH DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

JUSTITIA JURNAL HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

HIBAH PEMERINTAH DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA Prastowo Budi, M. Hari Wahyudi, A’an Effendi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya Abstract Government grant is one of the legal acts of the Government in the distribution of welfare of citizens. The purpose of this study is to determine the government that does not grant its designation that an act of corruption as well as the withdrawal of government grants if there are irregularities. The research method uses a normative juridical approach statute and case approach. The results of research in writing this law first: the incompatibility of the proposed treaty grants the user an act of corruption. The results of the second study: Government grants that have been given by the Government to grant recipients may be withdrawn if there is deviation to make legal effort to administrative sanctions, civil or criminal. Keywords: Grants, Government, Corruption

bersama – sama yang telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 3 milliar.1

A. Pendahuluan Berbagai macam penyimpangan terkait

dana

tersebut

Djayadi

telah

menyalahgunakan kewenangannya dalam

sesuai

pemberian pinjaman uang sebesar Rp. 3

peruntukannya, misalnya kasus Perusahaan

milliar kepada Persatuan Sepak bola

Daerah Air Minum Sidoarjo selanjutnya

Deltras Sidoarjo (selanjutnya disebut PS

disebut PDAM Sidoarjo yang telah diputus

Deltras Sidoarjo) di mana diketahui bahwa

oleh

seluruh

yang

Pengadilan

yang

kasus

diberikan

Pemerintah

hibah

Dalam

tidak

Negeri

Surabaya

permodalannya

berasal

dari

(selanjutnya disebut PN Surabaya) dengan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

putusan Nomor : 127/Pid.sus/2011/PN.Sby

(selanjutnya disebut APBD) Kabupaten

Dalam menyatakan

putusan bahwa

Djayadi

tersebut

Sidoarjo yang harus digunakan sesuai

selaku

dengan apa yang ada dalam ruang lingkup

Direktur utama PDAM Sidoarjo terbukti

pekerjaan PDAM Sidoarjo.

secara sah dan meyakinkan bersalah

Pada kasus dana hibah Kamar

melakukan tindak pidana korupsi secara

Dagang 1

dan

Industri

Jawa

Timur

Putusan Nomor: 127/Pid.sus/2011/PN.Sb

y

131 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380


(selanjutnya disebut KADIN Jatim), yang

Pasuruan yang telah diputus oleh PN

merugikan keuangan Negara sebesar Rp.

Surabaya

9.637.978.522,00 (sembilan milyar enam

18/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby yang pada

ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus

intinya menyatakan bahwa Abd. Somad

tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua

warga jalan Diponegoro gang IV no. 16

puluh dua rupiah) berawal dari akibat

Kota Pasuruan telah menggunakan dana

maladministrasi

hibah tersebut tidak sesuai dengan tujuan

dalam

pertanggungjawaban

pelaporan

putusan

nomor

:

dana

penggunaannya yang telah dituangkan

hibah Tahun anggaran 2011, 2012, 2013,

dalam isi naskah perjanjian hibah. Di mana

dan 2014 yang dilakukan oleh Wakil

dalam program pembelian sapi untuk

Ketua Umum KADIN Jatim yakni Diar

kegiatan penggemukan oleh kelompok

Kusuma Putra dan Nelson Sembiring

ternak

selaku Wakil Ketua Umum Bidang Energi

Kebonsari Kecamatan Purworejo Kota

dan

Pasuruan adalah fiktif dan sama sekali

Sumber

penggunaan

dengan

Daya

Mineral

yang

perkaranya dipisah.2

koyo

Kelurahan

dengan laporan pertanggungjawaban yang

tersebut, Diar Kusuma Putra dan Nelson

dibuat.

Sembiring telah melakukan penyimpangan telah

rojo

tidak ada program tersebut begitu juga

Dalam penggunaan dana hibah

serta

hasil

laporan

praktik hibah memang sudah biasa, yang

pertanggungjawaban yang tidak sesuai

dimaksud dengan hibah adalah hibah dari

yang seakan – akan dibuat sesuai seperti

orang atau dari badan hukum.3 Hibah

yang

naskah

diatur dalam Pasal 1666 KUH Perdata Bab

Pemerintah

X buku III tentang perikatan, menetapkan :

Propinsi Jawa Timur dengan KADIN

“Hibah adalah suatu perjanjian dengan

Jatim.

mana si penghibah di waktu hidupnya,

telah

perjanjian

membuat

Dalam kehidupan bermasyarakat

terdapat hibah

dalam

antara

dengan Cuma – Cuma dan dengan tidak

Selain dari contoh kasus di atas, dalam kasus dana hibah untuk pembelian

dapat

sapi untuk kegiatan penggemukan oleh

sesuatu benda guna keperluan si penerima

kelompok ternak hasil rojo koyo kelurahan

hibah yang menerima penyerahan itu”.

Kebonsari

kecamatan

Purworejo

ditarik

kembali,

menyerahkan

kota 3

2

Penjelasan Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Putusan nomor: 125/Pid.sus/TPK/2015/P

N Sby



Dalam

perkembangannya

hibah

tujuan

tidak hanya dilakukan oleh orang atau

penggunaannya

merupakan

tindak pidana korupsi?

badan hukum (Hukum Privat) akan tetapi

b. Apakah

penggunaan

dana

hibah

juga dilakukan oleh Pemerintah selaku

Pemerintah yang tidak sesuai dengan

subjek hukum (Hukum Publik). Hibah

tujuan penggunaannya dapat ditarik

yang

kembali?

diberikan

Pemerintah

kepada

penerima hibah tidak lepas begitu saja dari hak dan kewajiban kedua subjek hukum

C. Metode Penelitian

tersebut, melainkan harus ada pengawasan

Penelitian

yang

berjudul

Hibah

serta laporan pertanggungjawaban dari

Pemerintah dan Pertanggungjawabannya

dana hibah yang telah diberikan. Bahwa,

adalah

laporan pertanggungjawaban dana hibah

(penelitian

tersebut harus sesuai dengan isi naskah

research) yang menelaah suatu topik

perjanjian

permasalahan.

proposal

hibah yang

sebagaimana diajukan

dalam

penelitian

kepustakaan/teoritis

yuridis

normatif/doctrinal

dituangkan

rencana anggaran belanja.

D. Pembahasan

Berdasarkan isu – isu hukum di

Hibah Pemerintah Yang Berimplikasi

atas membuat penulis tertarik dan ingin

Tindak Pidana Korupsi

lebih memahami tentang hibah Pemerintah

Hibah

Pemerintah

merupakan

serta bagaimana penyelesaiannya apabila

perbuatan hukum yang dilakukan oleh

terdapat penyalahgunaan terhadap dana

Pemerintah selaku subjek hukum (hukum

hibah tersebut. Oleh sebab itu penulis

publik), istilah Hibah Pemerintah berasal

mengambil

dari

judul

tentang

Hibah

Pemerintah dan Pertanggungjawabannya.

kata

“Hibah”

yang

dalam

pengertiannya terdapat pada Pasal 1666 KUH Perdata dan kata “Pemerintah” yang dalam pengertiannya terdapat pada Pasal 1

B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang

angka 2 Undang – Undang nomor 17

di atas ditetapkan 2 (dua) rumusan masalah

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

sebagai berikut :

Jika kita lihat dari asal kata “Hibah hibah

Pemerintah” terdapat kompilasi antara

Pemerintah yang tidak sesuai dengan

hukum privat dan hukum publik, di mana

a. Apakah

penggunaan

dana



dalam

perkembangannya

hibah

tidak

ketiga KUH Perdata tentang perikatan, dan

hanya dilakukan oleh orang atau badan

kedudukannya

sebagai

hukum (Hukum Privat) akan tetapi juga

Publik

menjalankan

dilakukan oleh Pemerintah selaku subjek

sebagai pelayanan publik yang terikat pada

hukum (Hukum Publik).

ketentuan

Adanya unsur hukum publik inilah

dalam

Undang

–

Hibah Pemerintah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

sepenuhnya berlaku bagi kontrak yang

Negara yang selanjutnya disebut APBN

oleh

Pemerintah”

privat

dan

fungsinya

tidak

dibuat

kontrak

konstitusi

Hukum

Undang.

yang menyebabkan aturan dan prinsip hukum

yang

badan

Pemerintah.4 adalah

dan/atau

Hibah

Pemerintah

yang

dari

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Pemerintah kepada Pemerintah lainnya

Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD,

atau Badan Usaha Milik Negara, Badan

yang keduanya mempunyai tujuan yang

Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga, dan

sama

Organisasi kemasyarakatan yang berbadan

pengangguran serta meningkatkan efisiensi

hukum

dan

Indonesia,

Pemberian

Hibah

dalam

bentuk

uang/barang atau jasa yang dilakukan

yaitu

untuk

efektifitas

mengurangi

perekonomian

demi

terwujudnya kesejahteraan warga Negara.

dengan suatu perjanjian sepihak yang

Hibah melibatkan lebih dari satu

membebankan prestasi hanya pada satu

subjek hukum di mana subjek hukum

pihak yang secara spesifik telah ditetapkan

tersebut harus cakap melakukan perbuatan

peruntukannya bersifat tidak wajib dan

hukum. Berdasarkan pada Pasal 4 ayat (2)

tidak mengikat serta tidak secara terus

PP Nomor 2 Tahun 2012 para pihak dalam

menerus. Pemerintah mempunyai peran

Hibah Pemerintah yang bersumber dari

ganda (double role).5 Di mana Pemerintah

APBN adalah Pemerintah Pusat dan

dalam

Pemerintah Daerah.

melakukan

perbuatan

hibah

berkedudukan sebagai hukum privat sesuai

Di samping itu, apabila terdapat

dengan yang terkandung dalam buku

hibah dari luar negeri yang diperuntukan untuk Pemerintah Daerah yang ditunjuk langsung oleh pemberi hibah luar negeri

4

Yohanes Sogar Simamora, 2013, Hukum Kontrak : Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia, Kantor Hukum WINS & Partners bekerjasama dengan Laksbang Justitia Surabaya, Surabaya. Hlm. 41. 5 Ibid. Hlm. 73.

tersebut, maka mekanismenya dilakukan melalui Pemerintah Pusat yang akan 134 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380


dituangkan

dalam

APBN.

Sedangkan

seorang

penerima

hibah

tidak

dalam Pasal 5 Permendagri Nomor 14

menggunakan dana hibah sesuai dengan

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

apa yang telah ditandatangani dalam

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

perjanjian hibah yang pada akhirnya akan

Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

merugikan

keuangan

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

perjanjian

Hibah

bersumber dari APBD, yang dapat menjadi

ditandatangani antara Pemerintah selaku

para pihak dalam Hibah Pemerintah adalah

pemberi

Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya,

merupakan perjanjian sepihak di mana

Badan Usaha Milik Negara atau Badan

perjanjian tersebut membebankan prestasi

Usaha Milik Daerah; dan/atau Badan,

hanya pada satu pihak. Sehingga apabila

Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan

penerima hibah tidak menggunakan dana

yang berbadan hukum indonesia.

hibah sesuai dengan tujuan penggunaannya

Pemerintah

Pusat

memberikan

hibah

Negara. Pemerintah

dan

penerima

Naskah yang

hibah

yang tercantum dalam naskah perjanjian

alokasi dana kepada Pemerintah Daerah

hibah,

melalui Hibah Pemerintah yang telah

pemutusan dalam pemberian dana hibah di

ditetapkan dalam APBN sebagai anggaran

sinilah konsep kedaulatan (sovereignty) itu

belanja

muncul

tahunan

Negara

untuk

Pemerintah

di

mana

perimbangan keuangan antara Pemerintah

kedudukannya

Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan

Publik

hubungan pengelolaan keuangan, begitu

menjaga

juga antara Pemerintah dan perusahaan

kepentingan umum.

negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta,

serta

badan

pengelola

berhak

melakukan

Pemerintah

sebagai

dalam

badan

Hukum

menjalankan

fungsinya

dalam

keuangan

negara

demi

Korupsi yang terjadi di Indonesia

dana

bukanlah hal baru bahkan korupsi sudah

masyarakat.

membudaya. Perbuatan untuk melakukan

Pemberian hibah oleh Pemerintah

korupsi

diawali

dengan

adanya

bertujuan untuk mengurangi pengangguran

kesempatan, keinginan, dan kekuasaan dari

serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas

ketiga hal tersebut selalu berdampingan

perekonomian.

dan tidak dapat berdiri sendiri.

Dalam

penggunaannya

acapkali melenceng dari tujuan awal

Terdapatnya

diberikannya dana hibah tersebut,di mana

kesempatan

pada

suatu tindakan korupsi selalu dibarengi 135 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380


ada

dan keinginan tersebut selalu ditompang

korupsi yang rumit untuk dideteksi adalah

dengan adanya kekuasaan. Pelaku dalam

korupsi yang bersifat struktural, karena ia

tindak pidana korupsi, adalah setiap orang,

berkaitan secara erat dengan struktur

bisa perorangan dan bisa korporasi terdiri

kekuasaan.10 Korupsi struktural dapat pula

atas

yang

dibagi menjadi dua bentuk, yaitu “income

menyuruh melakukan, dan yang turut serta

corruption” dan “police corruption”,

melakukan, serta penganjur, mereka yang

bentuk yang pertama motifnya adalah

memberi bantuan pada waktu kejahatan

materi sedangkan bentuk yang kedua,

dilakukan, mereka yang sengaja memberi

cirinya adalah membuat peraturan yang

kesempatan, sarana atau keterangan untuk

sedemikian

melakukan kejahatan.6

korupsi agar “legitimated”.11 Dengan

mereka

yang

melakukan,

Dilihat dari sifat perbuatannya, korupsi

dapat

dibedakan

dalam

pada

demikian,

manusia

tersebut.9

dengan keinginan, di mana kesempatan

rupa

untuk

kalau

Praktik

melegalisasi

pelaku

(koruptor)

dua

diajukan ke pengadilan mereka akan

kategori, yaitu korupsi yang bersifat

berdalih, bahwa apa yang dilakukannya

administratif dan yang bersifat structural.7

telah sesuai dengan ketentuan hukum.12

Korupsi yang bersifat administratif adalah

Perilaku

korup

korupsi yang dilakukan oleh pejabat

pegawai

Pemerintahan

Negara atau pegawai Pemerintahan dan

masyarakat miris mendengar berita –

8

tidak ada urusan dengan politik. Dalam

pejabat

Negara

atau

membuat

hati

berita yang dilayangkan media.

hal pelaku korupsinya seperti itu, maka

Tidak hanya itu, perilaku korup

unsur yang menyebabkan dia melakukan

pejabat negara atau pegawai Pemerintahan

korupsi adalah unsur dari dalam diri

ini

sendiri, yaitu sifat – sifat tamak, serakah,

pembangunan dan perekonomian suatu

sombong, takabur, rakus, yang memang

Negara. Secara tidak sadar yang paling

berdampak

pada

terhambatnya

dirugikan adalah masyarakat. Salah satu modus operandi perilaku korupsi yang sudah

membudaya

dalam

organisasi

6

Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2013, Strategi Dan Teknik Korupsi : Mengetahui untuk Mencegah, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 31-32. 7 Elwi Danil, 2014, Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya, Rajawali Pers, Jakarta. Hlm. 179. 8 Ibid.

9

Surachmin, dan Suhandi Cahaya.Op cit.

Hlm. 92. 10

Elwi Danil. Op.Cit. Hlm. 179. Ibid. 12 Ibid. 11



Pemerintah adalah pada suatu perencanaan

khusus kepada seseorang yang mempunyai

kegiatan di mana selalu ada mark up

otoritas atau yang dipercaya.15

(penggelembungan)

biaya

dalam

Dalam kriteriia ini, orang atau

pengalokasian biaya/kebutuhan yang tidak

badan hukum yang mengusulkan proposal

sesuai harga sewajarnya.13

pemberian

dana

hibah

Pemerintah

Dapat dijelaskan, perbuatan tindak

memberikan sejumlah uang atau barang

pidana korupsi harus memenuhi beberapa

atau perjanjian khusus kepada pejabat

unsur dalam tindak pidana korupsi sebagai

negara atau pegawai Pemerintahan yang

berikut14 :

mempunyai pengaruh agar proposal usulan

a. Perbuatan memperkaya diri sendiri,

hibah

atau orang lain, atau korporasi

keuangan

Negara

disodorkan

dapat

direkomendasikan sebagai calon penerima

b. Perbuatan Melawan Hukum c. Merugikan

yang

hibah tanpa melalui evaluasi yang baik dan atau

benar.

Perekonomian Negara

b. Pemalsuan (Fraud)

d. Penyalahgunaan kewenangan

Fraud merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

Modus operandi para koruptor pada

orang – orang dari dalam/luar organisasi

dana Hibah Pemerintah dilakukan dengan

dengan

berbagai cara agar tujuan mereka tercapai,

maksud

keuntungan

beberapa bentuk modus operandi korupsi

kelompoknya

secara umum dalam penyimpangan dana

untuk

mendapatkan

pribadi,

dan/atau

yang

secara

langsung

merugikan pihak lain.16

hibah adalah sebagai berikut :

Dalam kaitannya dengan hibah

a. Pemberian suap atau sogok (gratifikasi)

Pemerintah yang berimplikasi korupsi

Definisi suap (bribe) berdasarkan

yang

sering

teridentifikasi

terjadinya

kamus besar Bahasa Inggris (Webster)

tindakan pemalsuan (fraud) adalah pada

halaman 120, yang digabungkan dengan

program dan laporan pertanggungjawaban

Buku Ensiklopedi Dunia halaman 487

fiktif.

adalah suatu tindakan dengan memberikan

c. Pemerasan (Exortion)

sejumlah uang atau barang atau perjanjian 13

15

Surachmin dan Suhandi Cahaya. Op cit.

Jawade Hafidz Arsyad, 2015, Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara), Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 28. 16 Ibid. Hlm. 32.

Hlm.108. 14

Wiyono. 1983, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Alumni, Bandung..Hlm. 6.



Pemerasan merupakan perbuatan

penyalahgunaan

kewenangan

yang

memaksa seseorang untuk membayar atau

dilakukan oleh orang yang memangku

memberikan sejumlah uang atau barang

jabatan

atau bentuk lain sebagai ganti dari seorang

kepentingan negara (kepentingan umum).

pejabat publik untuk berbuat atau tidak

a.

berbuat sesuatu, perbuatan tersebut dapat

untuk

melaksanakan

Penarikan Kembali Dana Hibah oleh Pemerintah

diikuti dengan ancaman fisik ataupun kekerasan.

guna

Pemberian hibah oleh Pemerintah

17

merupakan

Tindakan pemerasan sering halnya

salah

mensejahterakan

satu

tujuan

untuk

warga

negara

dalam

pejabat negara atau pegawai Pemerintahan

memajukan ekonomi serta kreativitas –

sebagai pengguna anggaran dana hibah

kreativitas anak bangsa baik itu di bidang

Pemerintah meminta timbal balik berupa

usaha pertanian, peternakan, kerajinan, dan

uang atau barang atau bentuk lain dari apa

lain sebagainya.

yang

telah

jabatannya

dilakukannya dalam

dengan

Hibah Pemerintah sampai saat ini

merekomendasikan

memang sangat dibutuhkan masyarakat untuk

Pemerintah

hibah

kreativitas mereka dalam menerapkan

sehingga usulan proposal tersebut dapat

kreativitas – kreativitas tersebut, tanpa

ditetapkan sebagai calon penerima hibah.

adanya campur tangan dari Pemerintah

d. Penyalahgunaan

besar kemungkinan ide – ide baru yang

kepada

penerima

Jabatan

atau

Wewenang (abuse of Discretion) Penyalahgunaan wewenang

jabatan

merupakan

mengembangkan

kreativitas

–

proposal usulan pemberian dana hibah

sebenarnya ada pada masyarakat akan atau

terpendam karena keterbatasan biaya. Oleh

perbuatan

karena

itu,

dalam

pemberian

Hibah

yang

Pemerintah terdapat beberapa syarat –

dimiliki untuk melakukan tindakan yang

syarat yang harus dipenuhi oleh penerima

memihak

hibah.

mempergunakan

atau

kewenangan

pilih

kasih

kepada

Persyaratan

ini

guna

untuk

penyalahgunaan

Hibah

kelompok atau perseorangan, sementara

meminimalisir

bersikap diskriminatif terhadap kelompok

Pemerintah

atau perseorangan lainnya.18 Dalam hibah

Penyalahgunaan Hibah Pemerintah dapat

Pemerintah hal ini terjadi apabila terdapat

menghambat jalannya pembangunan dan

17 18

yang

telah

diberikan.

Ibid. Ibid.



ekonomi suatu negara, serta kesejahteraan

Perdata, akta Pejabat Pembuat Akta Tanah

warga negara.

(PPAT) untuk tanah dan bangunan sesuai

Penyalahgunaan Hibah Pemerintah merupakan

bentuk

kontra

dengan ketetapan Pasal 37 ayat 1 Peraturan

produktif

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang

penerima hibah yang tidak mendukung

Pendaftaran tanah, dapat ditarik kembali

program Pemerintah dalam pembangunan

oleh pemberi hibah dalam hal :

kreativitas – kreativitas anak bangsa serta

a. Syarat – syarat hibah tidak dipenuhi;

kesejahteraan warga negara. Dalam hal

b. Penerima

penggunaan hibah harus digunakan sesuai

penerima

pemberi hibah atau kejahatan lain

hibah

terhadap pemberi hibah;

menyalahgunakan penggunaan hibah yang

c. Jika

dapat mengakibatkan kerugian keuangan

menolak

tersebut jatuh miskin.

korupsi. hibah

hibah

pemberi hibah setelah pemberi hibah

sengaja telah melakukan tindak pidana

tentang

penerima

memberikan tunjangan nafkah kepada

negara/daerah, penerima hibah dengan

Pengertian

bersalah

kejahatan yang bertujuan membunuh

terdapat pada naskah perjanjian hibah apabila

telah

melakukan atau membantu melakukan

dengan usulan yang telah disetujui yang

maka

hibah

Di dalam kaitannya dengan Hibah

dalam

KUH Perdata terdapat beberapa unsur –

Pemerintah

unsur yang terkandung di dalamnya yang

Pemerintah berasal dari APBN/APBD,

memberikan

maka Pemerintah yang merupakan badan

penjelasan

bahwa

hibah

yang

dilakukan

oleh

diberikan dengan cuma – cuma dan tidak

publik

dapat ditarik kembali, itu berarti apabila

mempergunakan keuangan negara demi

hibah sudah diberikan maka hibah tersebut

kepentingan umum sebagaimana fungsinya

tidak dapat ditarik kembali. Jika melihat

dalam hal pelayanan publik, begitu juga

kembali pada KUH Perdata, dalam Pasal

dengan Hibah Pemerintah terdapat kondisi

1688 KUH Perdata terdapat kondisi –

– kondisi tertentu yang dapat memberikan

kondisi tertentu sehingga hibah yang

hak kepada Pemerintah untuk memutus

pernah dilakukan serta telah dibuatkan

dan menarik kembali apabila terdapat

akta

barang

penyimpangan dalam penggunaan dana

bergerak yang ada pada Pasal 1687 KUH

Hibah Pemerintah yang tidak sesuai

notaris

yang

mencakup

berkewajiban

menjaga

dan



dengan tujuan penggunaannya serta dapat

Upaya

menyebabkan kerugian keuangan negara.

hukum

yang

dilakukan

Pemerintah terhadap penerima hibah yang

Terdapat kesamaan antara hibah

tidak mengembalikan dana hibah dalam

yang dilakukan oleh orang atau badan

hal penarikan dana hibah yang digunakan

hukum (Hukum Privat) dengan hibah yang

tidak sesuai dengan usulan awal pemberian

dilakukan

(Hukum

hibah, maka Pemerintah dapat melakukan

Publik) yaitu apabila syarat – syarat tidak

upaya hukum sanksi administratif, perdata,

terpenuhi dan si penerima hibah telah

atau pidana.

melakukan kejahatan (tindakan melanggar

Dalam

oleh

Pemerintah

pengenaan

sanksi

hukum) kepada si pemberi hibah, maka

administratif, Pemerintah dapat melakukan

hibah yang pernah diberikan dapat ditarik

tuntutan

kembali.

ditetapkan dalam Pasal 20 Undang –

ganti

kerugian

sesuai

yang

Penarikan kembali dana hibah oleh

Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal

Pemerintah diatur dalam Pasal 59 ayat (1)

60 dan 61 Undang – Undang Nomor 1

UU

Tahun 2004.

Nomor

1

Perbendaharaan.

Tahun Tata

2004 cara

tentang penarikan

Pada upaya hukum perdata dalam

kembali dana hibah oleh Pemerintah

meminta

dibagi menjadi 2 (dua) cara yaitu :

tersebut dapat dikualifikasikan sebagai

a. Penarikan Kembali Dana hibah Oleh

perbuatan

Pemerintah

Yang

Bersumber

Dari

ataupun

APBN.

kerugian,

cidera perbuatan

janji

perbuatan

(wanprestasi)

melawan

hukum

(onrechtmatigedaad). Dalam hal perbuatan

b. Penarikan Kembali Dana Hibah Oleh Pemerintah

ganti

Yang

Bersumber

tersebut

Dari

merupakan

pelanggaran

kewajiban yang terletak dalam suatu

APBD.

perikatan disebut wanprestasi, sedangkan pelanggaran suatu kewajiban yang tidak

Apabila penarikan kembali dana

berakar dalam perikatan menimbulkan

hibah diperuntukan bagi seseorang yang

perbuatan melawan hukum.

tidak memangku jabatan maka pemerintah dapat segera memutus aliran dana hibah

Pada dasarnya hibah dikualifikasik-

tersebut dan meminta pengembalian ganti

an sebagai perjanjian, di mana dalam Pasal

kerugian.

1666 buku ketiga KUHPerdata tentang perikatan telah dijelaskan bahwa hibah 140 Volume 1 No.1 April 2017 ISSN Cetak: 2579-9983 E-ISSN: 2579-6380


merupakan suatu perjanjian. Sesuai dengan

Pemerintah yang dapat berupa tidak

ketetapan yang ada pada Pasal 1313 KUH

dipenuhinya syarat – syarat yang telah

Perdata bahwa hakikat yang terkandung

ditentukan oleh Pemerintah, pemutusan

dalam

secara sepihak oleh Pemerintah dengan

suatu

perjanjian

adalah

suatu

perbuatan dengan mana satu orang atau

posisinya

lebih mengikatkan dirinya terhadap satu

kewajiban Pemerintah selaku badan publik

orang lain atau lebih yang mana perjanjian

dalam menjaga keuangan negara dan

tersebut tidak dapat ditarik kembali atau

memelihara kepentingan umum.

dibatalkan secara sepihak.

yang

khusus

merupakan

Oleh karena itu, dalam ketentuan

Dalam Pasal 1338 KUH Perdata

yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH

menyebutkan bahwa semua perjanjian

Perdata tidak berlaku secara penuh pada

yang telah dibuat oleh kedua belah pihak

perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah.

yang telah ditandatangani secara sadar dan

Disamping

sah berlaku sebagai undang – undang bagi

sebagai badan publik yang memiliki

mereka dan tidak dapat ditarik kembali

kekuasaan

kecuali terdapat kesepakatan antara kedua

menjaga keuangan negara dan ketertiban

belah pihak.

umum, Pemerintah juga harus memintakan

Berkaitan dengan perbuatan hukum

itu

serta

walaupun

Pemerintah

berkewajiban

dalam

pembatalan kepada pengadilan apabila

yang dilakukan oleh Pemerintah dalam

terdapat syarat – syarat

Hibah Pemerintah yang dituangkan dalam

dipenuhi oleh penerima hibah sama halnya

naskah

merupakan

dengan hibah yang dilakukan oleh orang

perjanjian cuma – cuma yang terdapat

atau badan hukum (Hukum Privat) apabila

pada Pasal 1314 KUH Perdata yang

tidak terpenuhinya syarat – syarat hibah

membebankan prestasi hanya pada satu

yang terdapat pada Pasal 1688 KUH

pihak,

Perdata maka perjanjian hibah tersebut

perjanjian

maka

perjanjian Pemerintah

hibah

dapat

yang dalam

dikatakan

telah

bahwa

dibuat

Hibah

oleh

dapat dibatalkan.

Pemerintah

Pada

adalah perjanjian sepihak. Pada memutus

penyimpangan

hukum

pidana

pemerintah

mengacu pada tindak pidana korupsi,

terdapat

sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 ayat

Hibah

(1) jo. Pasal 3 Undang – Undang Nomor

apabila

terhadap

upaya

dilakukan melalui tuntutan pidana yang

umumnya, sepihak

yang tidak

dana



31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Danil, Elwi, 2014, Korupsi : Konsep,

Tindak Pidana Korupsi. Hukum acara

Tindak

dalam hal penyidikan, penuntutan, dan

Pemberantasannya, Rajawali Pers,

pemeriksaan di pengadilan terhadap tindak

Jakarta.

pidana

korupsi

menggunakan

Pidana,

dan

Kitab

Djatmiati, Sri, Tatiek, Hadjon, M, et.al,

Undang – Undang Hukum Acara Pidana

2011, Hukum Administrasi Dan

yang selanjutnya disebut KUHAP yang

Tindak

tercantum dalam Pasal 26 UU Nomor 31

Pelayanan Publik Dan Tindak

Tahun 1999.

Pidana Korupsi, Gadjah Mada

D. Penutup

University Press, Yogyakarta.

Hibah Pemerintah yang tidak sesuai

Pidana

Korupsi

:

Latif, Abdul, 2014, Hukum Administrasi

dengan peruntukannya merupakan tindak

Dalam

Praktik

Tindak

Pidana

pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat

Korupsi, Kencana, Jakarta.

(1) jo. Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999

Marzuki, Mahmud, Peter, 2011, Penelitian

tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Hukum (cet. ke – 7), Kencana,

Korupsi.

Jakarta.

Dana Hibah yang telah diberikan oleh

Pemerintah

peruntukannya

yang

dapat

tidak

ditarik

____________________, 2014, Penelitian

sesuai

Hukum : Edisi Revisi, Kencana,

kembali

Jakarta.

berdasarkan Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 1

Suharnoko, 2004, Hukum Perjanjian :

Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.

Teori dan Analisa Kasus, Kencana, Jakarta.

Daftar Pustaka

Suhendar,

Referensi buku – buku Anggriani,

Jum,

2012,

Kerugian

Malang. Surachmin dan Cahaya, Suhandi, 2013,

Yogyakarta.

Strategi Dan teknik Korupsi :

Arsyad Hafidz Jawade, 2015, Korupsi

Mengetahui untuk Mencegah, Sinar

dalam Perspektif HAN (Hukum Negara),

Konsep

Keuangan Negara, Setara Press,

Hukum

Administrasi Negara, Graha Ilmu,

Administrasi

2015,

Grafika, Jakarta.

Sinar

Grafika, Jakarta.



Suratman; Dillah, Philips, 2015, Metode Penelitian

Hukum,

perdata-dan-hukum-pidana

Alfabeta,

diakses

tanggal 13 Juli 2016

Bandung.

http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/200

Wiyono, 1983, Tindak Pidana Korupsi di

8/169~PMK.07~2008PerLamp.pdf

Indonesia, Alumni, Bandung.

diakses tanggal 14 Juli 2016

Referensi website http://www.hukumonline.com/klinik/detail /lt5142a15699512/perbuatanmelawan-hukum-dalam-hukum-


HIBAH PEMERINTAH DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

Recommend Documents