Profil Pengelolaan Hibah Pemerintah Pusat

Profil Pengelolaan Hibah Pemerintah Pusat

Per 30 Juni 2016 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO KEMENTERIAN KEUANGAN

Daftar Isi Bagian 1 Latar Belakang, Strategi Pemanfaatan, Penerimaan, Jenis dan Landasan Hukum Hibah 1.

Latar Belakang (1)

2.

Latar Belakang (2)

3.

Latar Belakang (3)

4.

Latar Belakang (4)

5.

Latar Belakang (5)

6.

Jenis-jenis Hibah

7.

Jenis-jenis Hibah (2)

8.

Klasifikasi Hibah

9.

Berbagai Variasi Pelaksanaan Hibah

10.

Landasan Hukum Pengelolaan Hibah

Bagian 2 Bentuk Anggaran Belanja Pemerintah dan Kategori Sumber Donor Luar Negeri

Bagian 3 Prinsip Perkembangan Realisasi Hibah dan Opini BPK 14.

APBN 2010–2015

Bagian 3a Perkembangan Realisasi Pendapatan Hibah 15.

Perkembangan Pendapatan Hibah

16.

Pendapatan Hibah Sesuai Sumbernya

17.

Pendapatan Hibah Sesuai Pencairannya

18.

Pendapatan Hibah Sesuai Bentuknya

Bagian 3b Perkembangan Realisasi Belanja Hibah 19.

Realisasi Belanja Hibah Pemerintah (1)

20.

Realisasi Belanja Hibah Pemerintah (2)

Bagian 3c Perkembangan Konfirmasi Penerimaan Hibah dengan Donor dan KL 21.

Grant Disbursement Confirmation as of 30 Juni 2016

Cakupan Hibah Yang Diterima oleh Daerah

22.

Konfirmasi KL Penerimaan Hibah (1)

Hibah Luar Negeri Per Jenis Donor

23.


24.


11.

Bentuk Anggaran Belanja Pemerintah

12. 13.

Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Daftar Isi Bagian 3d Opini BPK 25.

Opini BPK atas Laporan Keuangan 2008 – 2015

Bagian 4

34.

Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada

35.

Mekanisme Belanja Hibah (1)

36.


37.


Ekstra Slide 26.

Hibah yang Direncanakan dan Hibah Langsung

27.

Pengelolaan Hibah Terencana Uang untuk Membiayai Kegiatan (DRKH – On Treasury)

27.

Pengelolaan Hibah Terencana Uang untuk Membiayai Kegiatan (DRKH – Off Treasury)

28.

Pengelolaan Hibah Terencana Barang/Jasa (DRKH – Off Treasury)

29.

Pengelolaan Hibah Langsung Uang (Non DRKH – Off Treasury)

30.

Pengelolaan Hibah Langsung Barang/Jasa (Non DRKH – Off Treasury)

31.

Pengelolaan Hibah Langsung Uang – SKPD (Non DRKH – Off Treasury)

32.

Pengelolaan Hibah Langsung Barang/Jasa – SKPD (Non DRKH – Off Treasury)


Bagian 1 Latar Belakang, Strategi Pemanfaatan, Prinsip Penerimaan, Jenis dan Landasan Hukum Hibah


Latar Belakang (1)  Definisi Hibah 

Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi K/L, atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

 Tujuan Penerimaan Hibah mendukung program pembangunan nasional; dan/atau  mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan. 

 Hibah merupakan bagian dari penerimaan negara dalam

postur APBN Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Latar Belakang (2)  Paradigma Baru Kerjasama Pembangunan Melalui Hibah 

Masyarakat internasional menyuarakan tentang new paradigm of Technical Cooperation that is emerging, yaitu:   



Aliran informasi yang sangat mudah diakses (the free flow of information); Munculnya aktor baru (donors) di tingkat global (the emergence of new actors on the global stage); Teknologi baru yang mendorong inovasi sebagai alat transfer pengetahuan (new technologies are facilitating innovative ways and means of knowledge transfer); Kerjasama Selatan- Selatan/KSS (South-South Cooperation) yang menawarkan peningkatan prospek pembelajaran secara horizontal terhadap tantagan pembangunan.


Latar Belakang (3)  Tujuan Pengelolaan Hibah 

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan hibah sebagai wujud Tata Kelola Keuangan yang baik (Good Governance)

 Strategi Pemanfaatan Hibah 2015 – 2019 (1) 

Pemanfaatan hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsipprinsip sebagai berikut: 

 



Dilakukan secara transparan, akuntabel, efisien dan efektif, dengan kehati-hatian dan tidak disertai ikatan politik, serta tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara; Kesetaraan dalam pelaksanaan kerjasama; dan Mengutamakan kepentingan nasional dalam semua aspek, termasuk aspek politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan.

Mekanisme penerimaan hibah dilaksanakan dengan sistem yang memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi pemberi hibah sesuai dengan karakteristik hibah namun tetap memegang teguh prinsipprinsip pemanfaatan hibah.

Sumber: Jakarta Commitment Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Latar Belakang (4)  Strategi Pemanfaatan Hibah 2015 – 2019 (2) 

Elemen Kunci Optimalisasi Kerjasama Pembangunan Melalui Hibah 

Prinsip Ownership Recipient country berperan sebagai sumber ide (source of custodian idea) dan mengarahkan inisiatif untuk menentukan kebutuhan menetapkan jumlahnya serta mengendalikan kelanjutannya;



Prinsip Harmonisasi

Sejalan dengan kerangka nasional (RPJM); 

Mutual Accountability Dilaksanakan dengan transparan dan akuntabilitas bersama;



Aligment

Mengadopsi sistim lokal (country systems) dalam perencanaan, penganggaran dan pencairan, maupun pelaporannya; 

Result Based; Mengutamakan mekanisme jaminan kualitas (quality assurance) yang dapat dimonitor dan review, dan pengawasan.

Sumber: Jakarta Commitment Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Latar Belakang (5)  Arah Kebijakan Pemanfaatan Hibah 2015 - 2019 Pemanfaatan hibah diarahkan untuk mendukung seluruh agenda prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2015 – 2019 termasuk penanganan isu-isu global, yang diantaranya ditujukan untuk: 

      



Mendukung pencapaian prioritas pembangunan dalam dimensi pembangunan nasional RPJMN 2015-2019, yaitu: (i) dimensi pembangunan manusia, (ii) dimensi pembangunan sektor unggulan, dan (iii) dimensi pemerataan dan kewilayahan; Meningkatkan pemerataan pembangunan dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah; Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; Mendorong adanya inovasi sitem manajemen pengelolaan dan pemanfaatan anggaran dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pemerintah; Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia (capacity building); Mendorong transfer ilmu pengetahuan dan teknologi (transfer of knowledge); Menunjang penyediaan pelayanan dasar umum; Mendukung penanggulangan bencana alam dan bantuan kemanusiaan; Mendukung pelestarian lingkungan hidup, sumber daya alam dan budata serta kegiatan antisipasi dampak perubahan iklim (climate change).


Jenis-jenis Hibah  Hibah berdasarkan jenisnya terdiri dari: 

Hibah Terencana/DRKH 



Hibah yang dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan dituangkan dalam Daftar Rencana Kegiatan Hibah(DRKH)

Hibah Langsung/Non DRKH 

Hibah yang dilaksanakan tidak melalui mekanisme perencanaan

 Hibah berdasarkan mekanisme pencairannya terdiri dari: 

Hibah Melalui KPPN 



Hibah yang proses penarikan dananya dilaksanakan di BUN/KPPN

Hibah Tanpa Melalui KPPN 

Hibah yang proses penarikan dananya tidak dilaksanakan di BUN/KPPN

 Hibah berdasarkan sumbernya terdiri dari: 

Hibah Dalam Negeri 



Hibah dari Lembaga Keuangan Dalam Negeri, Lembaga Non Keuangan Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Perusahaan Asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah NKRI, Lembaga Lainnya dan Perorangan

Hibah Luar Negeri 

Hibah dari Negara Asing, Lembaga di bawah PBB, Lembaga Multilateral, Lembaga Keuangan Asing, Lembaga Non Keuangan Asing, Lembaga Keuangan Nasional yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah NKRI, Perorangan


Jenis-jenis Hibah (2)  Hibah berdasarkan bentuknya terdiri dari: 

Hibah Uang 





Hibah Barang/Jasa 





Uang Tunai Hibah dalam bentuk uang yang diterima Pemerintah dan penggunaannya sepenuhnya ditentukan oleh Pemerintah melalui mekanisme APBN Uang untuk Membiayai Kegiatan Hibah yang diterima Pemerintah yang peruntukannya ditentukan dalam Perjanjian Hibah dan dilaksanakan oleh Kementerian Negara / Lembaga / Pemerintah Daerah penerima hibah. Barang Hibah yang diterima Pemerintah yang pengadaannya dilaksanakan oleh Pemberi Hibah untuk mendukung kegiatan Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN Jasa Hibah yang diterima Pemerintah berupa jasa tertentu yang kegiatannya dilaksanakan oleh Pemberi Hibah untuk mendukung kegiatan Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah/BUMN

Hibah Surat Berharga 

Hibah yang diterima Pemerintag yang dapat berupa saham kepemilikan pada perusahaan


Klasifikasi Hibah HIBAH

Jenis Hibah

TERENCANA/DRKH

LANGSUNG/NON DRKH

Penandatangan Hibah

Menteri Keuangan

Menteri/Pimpinan Lembaga

Pencairan Hibah

KPPN/BUN

Bentuk Hibah Dokumen Pertanggungj awaban Cara Penarikan

UANG

NPH, WA,NOD

LC, DP, REKSUS, RKUN REIMBURSEMENT

NON KPPN/BUN

UANG

BARANG/JASA

SP2HL, SPTMHL,SPTJM REKENING KORAN

•BAST, SP3HLBJS •MPHLBJS, SPTMHL

LANGSUNG KL Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Berbagai Variasi Proses Pelaksanaan Hibah Jenis Hibah

Pencairan

T y p e

Terencana (DRKH)

1

x

2

x

x

3

x

Langsung (Non DRKH)

Melalui KPPN (On Treasury)

Tidak Melalui KPPN (Off Tresury)

x

4

x

x x

5

x

x

x x

x x

6

7

Alternatif Pelaksanaan

Bentuk

DRKH - On Treasury

Uang utk Membiayai Kegiatan

DRKH – Off Treasury

Uang utk Membiayai Kegiatan

Ket

Barang dan Jasa Uang utk Membiayai Kegiatan Non DRKH – Off Treasury

Barang dan Jasa Uang utk Membiayai Kegiatan

Barang dan Jasa

Diteruskan kepada Pemda (SKPD)


Landasan Hukum Pengelolaan Hibah 

Ketentuan Perundang-undangan:  Undang-Undang No 17/2003 tentang Keuangan Negara;  Undang-Undang No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara;  Undang-undang No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  Peraturan Pemerintah No 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;  Peraturan Pemerintah No 2/2012 tentang Hibah Daerah;  Peraturan Pemerintah No 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;  Peraturan Menteri Keuangan No 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;  Peraturan Menteri Keuangan No 180/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah kepada Pemerintah;  Peraturan Menteri Keuangan No 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Hibah;  Peraturan Menteri Keuangan No 84/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri;  Peraturan Menteri Keuangan No 188/PMK.07/2012 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah;  Peraturan Menteri Keuangan No 96/PMK.06/2007 tentang Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;  Peraturan Menteri Keuangan No 123/PMK.06/2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-lain  Keputusan Menteri Keuangan No 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Berserta Para Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 2 Bentuk Anggaran Belanja Pemerintah dan Kategori Sumber Donor Luar Negeri


Bentuk Anggaran Belanja Pemerintah

APBN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MELALUI KL

ANGGARAN PEMBIAYAAN DAN PERHITUNGAN (MENKEU SELAKU BUN)

RKA - KL

RA - BUN

Kantor Pusat (KP)

Kantor Daerah (KD)

Dekonsentrasi (DK)

Tugas PembanTuan (TP)

Mendanai Urusan Pusat

Transfer ke Daerah (DAU, DAK, DBH)

Belanja Belanja Belanja Hibah DN Subsidi Lain – Hibah LN (On Granting) lain

Mendanai Urusan APBD

Dilaksanakan oleh Pemda

Mendanai urusan pusat yang Dilaksanakan di Daerah Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Cakupan Hibah Yang Diterima oleh Daerah

Pemerintah Daerah Lain

Hibah Perorangan/ Swasta

Pendapatan Hibah APBN yang berasal dari Belanja Hibah APBD

Pemerintah Pusat/ APBN

Belanja Hibah APBN ke LN

HIBAH LUAR NEGERI

Pemerintah Daerah/ APBD

HIBAH

Belanja Hibah ke APBD

BUMD

Badan/ Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri

Kelompok Masyarakat/ Perorangan Dalam Negeri

Penerimaan DN Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Hibah Luar Negeri Per Jenis Donor Bilateral Technical Agencies : JICA, DFAT, USAID, GIZ CIDA, KfW, MCC, DFID, etc

Multilateral Agencies : WB, ADB,IDB, EC, GFF, GAVI, etc

Foreign Governments : Germany, USA, Japan, China, Australia etc

UN Agencies : UNDP, WHO, UNFPA, FAO, UNICEF, WFP UNAIDS, etc

Regional Org. : ASEAN, APEC, etc

TECHNICAL COOPERATION

Partner of Development Corporation

Type of Cooperation

TECHNICAL ASSISTANCE (Rencana kegiatan yang menggunakan sumber daya luar negeri yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas/kemampuan SDM dan sistem manajemen pemerintahan melalui pemanfaatan tenaga ahli, pendidikan dan pelatihan, penelitian maupun lokakarya atau seminar

FOREIGN GRANT

Type Activities

Type Funding Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 3 Perkembangan Realisasi Hibah dan Opini BPK


APBN 2010–2016 [ Triliun Rupiah ]

LKPP A. Pendapatan Negara dan Hibah I. Penerimaan Dalam Negeri / II. Hibah B. Belanja Negara I. Belanja Pemerintah Pusat 1. Belanja Barang # 2. Belanja Modal # 3. Bunga Utang 4. Subsidi 5. Belanja Hibah - Dalam Negeri (On Granting) - Luar Negeri 6. Belanja Bantuan Sosial # / II. Transfer Daerah C. / Keseimbangan Primer D. / Surplus/ (Defisit) Anggaran (A-B) E. Pembiayaan Kelebihan (Kekurangan) Pembiayaan Sumber: *) LKPP (DJPBN-Kemenkeu) **) APBNP (DJA-Kemenkeu)

2011 1.210,6 1.205,4 5,2 1.295,0 883,7 124,6 117,9 93,3 295,3 0,3 0,3 0,0 71,1 411,3 8,9 (84,4) 130,9 46,6

2012 1.338,1 1.332,3 5,8 1.491,4 1.010,6 140,9 145,1 100,5 346,4 0,1 0,1 75,6 480,6 (52,8) (153,3) 175,2 21,9

2013 1.438,9 1.432,1 6,8 1.650,6 1.137,2 169,7 180,9 113,0 355,0 1,3 1,3 0,0 92,1 513,3 (98,6) (211,7) 237,4 25,7

APBN 2014 1.550,5 1.545,5 5,0 1.777,2 1.203,6 176,6 147,3 133,4 392,0 0,9 0,8 0,1 97,9 573,7 (93,3) (226,7) 248,9 22,2

2015 1.508,0 1.496,0 12,0 1.806,5 1.183,3 233,3 215,4 156,0 186,0 4,3 4,2 0,0 97,2 623,1 (142,5) (298,5) 323,1 24,6

2016 1.822,5 1.820,5 2,0 2.095,7 1.325,6 325,4 201,6 184,9 182,6 4,0

54,9 770,2 (88,2) (273,2) 273,2 0,0

Catatan: #) Belanja Barang, Modal dan Bansos sebagian dibiayai dari Penerimaan Hibah Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 3a Perkembangan Realisasi Pendapatan Hibah


Perkembangan Pendapatan Hibah [ Triliun Rupiah ] 20,00

20

19 18

18,00

18 17,55

16,00

15

16

15

14,00

14 12

12,00

12

10,00

10

8,00

8 6,97

6,00 4,00 2,00

4,66

4,14

6

5,79

5,44

5,07

4,48

4

2,70 2,42

2,33

1,90 0,86

2010

APBN-P (LHS)

2011

0,29

0,80

Realisasi Hibah (LHS)

3

3,26

2

0,50 2012

2013

Hibah tidak terlaporkan (LHS)

2014

2015

0,11

0

Jumlah K/L yang Tidak Melaporkan Hibah (RHS)

 Trend penerimaan hibah di setiap periode mengalami kenaikan seiring meningkatnya kesadaran KL melaporakan hibahnya; Sumber: *) Tahun 2010 – 2014 LHP LK BA 999.02 (DJPPR-Kemenkeu) Tahun 2015 LKPP (DJPB – Kemenkeu)


Pendapatan Hibah Sesuai Sumbernya [ Triliun Rupiah ] 20,00 18,00

17,55

16,00 14,00

7,90

12,00 10,00 8,00 6,97 6,00

5,79

5,44

5,07

5,35

4,00

4,85

4,45

9,64

3,90

2,00 0,99 0,00 2011

0,95

1,63

1,17

2012

2013

2014

2015

0,77 0,75 -0,02 s.d. Juni 2016

-2,00 Realisasi DN

Sumber Hibah Realisasi DN Realisasi LN Total Penerimaan Hibah Sumber: - LK BA 999.02 (DJPPR-Kemenkeu)

2011 0,99 4,45 5,44

Realisasi LN

2012 0,95 4,85 5,79

2013 1,63 5,35 6,97

Total Penerimaan Hibah

2014 1,17 3,90 5,07

2015 s.d. Juni 2016 9,64 -0,02 7,90 0,77 17,55 0,75 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Pendapatan Hibah Sesuai Pencairannya [ Triliun Rupiah ] 19,00 18,00

5,00 4,48

4,66

17,55

17,00

4,50

16,00 4,00

15,00

14,00 3,50

13,00

3,31

12,00 3,00

11,00 10,00

8,00

1,55

2,00

5,07

3,31

3,82

0,83

1,50

2,23

1,41

4,00

2,03

5,79

5,23

5,00

3,00

2,33

6,97

7,00 6,00

2,50

16,09

9,00

1,00

4,24 3,66 2,85

2,00

0,50

1,00

1,45

0,75

2015

0,27 0,47 s.d. Juni 2016

2011

2012 Mll KPPN (LHS)

2013 Tdk Mll KPPN (LHS)

2014 Total Penerimaan Hibah (LHS)

Pagu (RHS)

Tahun

Pagu APBN

Melalui KPPN

Tidak Melalui KPPN

Jumlah

2011

4,66

2012

0,83

3,82 4,24

1,41 1,55

5,23 5,79

2013

4,48

3,66

3,31

6,97

2014

2,33

2,85

2,23

5,07

2015

3,31

1,45

16,09

17,55

s.d. Juni 2016

2,03

0,47

0,27

0,75

Sumber: *) LK BA 999.02 (DJPPR-Kemenkeu)


0,00

Pendapatan Hibah Sesuai Bentuknya [ Triliun Rupiah ] 20,00

17,55

18,00

2,20

16,00 14,00

3,37

12,00

Jasa Barang

10,00

Uang 8,00 6,00 4,00 2,00

5,79

5,23

Total

6,97 1,75

0,52 0,18

0,90 0,76

0,70

4,54

4,13

4,53

11,97 0,99 1,13

5,07

2,95

0,75 0,18 0,03 0,53

2011

Uang Barang Jasa Total

2012

2011 4,54 0,18 0,52 5,23

Sumber: - LK BA 999.02 (DJPPR-Kemenkeu)

2013

2012 4,13 0,76 0,90 5,79

2014

2013 4,53 0,70 1,75 6,97

2015

2014 2,95 1,13 0,99 5,07

s.d. Juni 2016

2015 s.d. Juni 2016 11,97 0,53 3,37 0,03 2,20 0,18 17,55 0,75 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 3b Perkembangan Realisasi Belanja Hibah


Realisasi Belanja Hibah Pemerintah (1) [ Triliun Rupiah ]

5,00 6,08

4,00 3,00 2,00 1,00 0,00

0,28 0,43

2011

2,35

1,79

0,08

4,22 2,87

2,85 1,29

0,84 0,20

2012

2013

2014

7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00

Dalam Negeri (LHS)

Luar Negeri (LHS) Pagu (RHS)

2015 s.d. Juni 2016

Penerima Belanja Pagu

2011

2012

2013

2014

2015

s.d. Juni 2016

0,43

1,79

2,35

2,85

6,08

2,87

Luar Negeri

0,02

0,00

0,01

0,07

0,04

0,00

Dalam Negeri

0,28

0,08

1,29

0,84

4,22

0,20

Total Belanja

0,30

0,08

1,30

0,91

4,26

0,20

Sumber: - LK BA 999.02 (DJPPR-Kemenkeu)


Realisasi Belanja Hibah Pemerintah (2) Tahun Belanja Hibah Dalam Negeri (On Granting) Penerima

Belanja Hibah Luar Negeri

Realisasi

Penerima

Realisasi

2011

Pemerintah Daerah

Rp

280.108.798.355

Pemerintah Palestina

Rp19.999.999.998

2012

Pemerintah Daerah

Rp

75.079.293.554

2013

Pemerintah Daerah

Rp1.293.247.172.580 Pemerintah Myanmar

Rp 9.709.000.000

2014

Pemerintah Daerah

Rp

Rp33.416.506.069

---

Rp

835.816.648.146 1.Universitas Al Azhar Mesir

-

2.Indonesian Muslim Association

Rp34.545.000.000

in America Maryland 3.Pemerintah Suriah, Serbia,

Rp 3.731.400.000

Bosnia Herzegovina dan Palestina 2015

s.d.

Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah

Rp4.218.053.910.693 1.Organisasi internasional NECDO

Rp

198.930.927.944

Rp 5.000.000.000

2.Indonesian Muslim Centre of

Rp 5.000.000.000

Queenstand LTD 3. Pemerintah Palau 4. Pemerintah Palestina

Rp12.501.375.000 Rp14.065.000.000

5. UNOCHA

Rp 7.036.719.000 ---

Rp

Juni 2016 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

-

Bagian 3c Perkembangan Konfirmasi Penerimaan Hibah dengan KL


Grant Disbursement Confirmation As of 30 Juni 2016 RESPON No

DONOR

DISBURSEMENT CURR

Sudah Belum 1 ADB 2 DFAT 3 GIZ 4 JICA 5 KfW 6 UNDP 7 USAID 8 World Bank 9 IFAD 10 ITTO 11 ACIAR 12 European Union (EU) 13 Royal Danish Embassy 14 AusAID

v ѵ ѵ v v v v v ѵ v v v v v

KET MoF

USD AUD EUR IDR EUR USD USD USD SDR USD AUD EUR DKK AUD

Creditor

1.312.519,63 5.000.050,00 173.588,50 712.000.000,00 1.288.630,30 1.380.338,74 19.934.807,48 224.697,42 196.165,61 484.586,48 3.237.188,00 31.019.473,00 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Konfirmasi KL Penerimaan Hibah (1) No BA

Kementerian / Lembaga

1 001 Majelis Permusyawaratan Rakyat;

Konfirmasi Data Triwulan I

Triwulan II

1

1

2 002 Dewan Perwakilan Rakyat;

No

BA



Triwulan II

1

1

22 032 Kementerian Kelautan dan Perikanan; 23 033 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 24 034 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;

3 004 Badan Pemeriksa Keuangan RI;

25 035 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

4 005 Mahkamah Agung;

1

1

5 006 Kejaksaan Agung RI;

1

1

26 036 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 27 040 Kementerian Pariwisata;

6 007 Kementerian Sekretariat Negara;

28 040 Kementerian Badan Usaha Milik Negara;

7 010 Kementerian Dalam Negeri;

29 042 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

8 011 Kementerian Luar Negeri;

30 044 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

9 012 Kementerian Pertahanan;

31 047 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1

11 015 Kementerian Keuangan;

1

32 048 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; 33 050 Badan Intelijen Negara;

12 018 Kementerian Pertanian;

1

34 051 Lembaga Sandi Negara;

1

13 019 Kementerian Perindustrian;

1

35 052 Dewan Ketahanan Nasional;

1

14 020 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

1

10 013 Kementerian Hukum dan HAM

37 055 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;

16 023 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

38 056 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

1

39 057 Perpustakaan Nasional;

18 025 Kementerian Agama;

40 059 Kementerian Komunikasi dan Informatika:

19 026 Kementerian Ketenagakerjaan;

41 060 Kepolisian Negara RI;

20 027 Kementerian Sosial;

42 063 Badan Pengawas Obat dan Makanan;

21 029 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Catatan : Data per 10 Agustus 2016

1

1

36 054 Badan Pusat Statistik;

15 022 Kementerian Perhubungan; 17 024 Kementerian Kesehatan;

1

1

43 064 Lembaga Ketahanan Nasional; Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

1

Konfirmasi KL Penerimaan Hibah (2) No BA


Konfirmasi Data

No

BA



Triwulan II

66 093 Komisi Pemberantas Korupsi;

1

1

45 066 Badan Narkotika Nasional;

67 095 Dewan Perwakilan Daerah;

1

46 067 Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi;

68 100 Komisi Yudisial;

47 068 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

69 103 Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

1

1

48 074 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

70 104 Badan Nasional Perlindungan dan Penempatan TKI;

1

1

49 075 Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika;

71 105 Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo;

1

50 076 Komisi Pemilihan Umum;

72 106 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

51 077 Mahkamah Konstitusi;

73 107 Badan SAR Nasional;

1

74 108 Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

1

Triwulan I

Triwulan II

44 065 Badan Koordinasi Penanaman Modal;

52 078 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; 53 079 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;

1

1

54 080 Badan Tenaga Nuklir Nasional;

1

1

75 109 Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Suramadu; 76 110 Ombudsman; 78 112 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam 79 113 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;

56 082 Lembaga Penerbangan dan Antariksa Negara; 1

80 114 Sekretariat Kabinet

58 084 Badan Standarisasi Nasional; 59 085 Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

1

1

1

82 116 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik lndonesia;

61 087 Arsip Nasional Republik Indonesia;

83 117 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik lndonesia;

63 089 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

84 118 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang 85 120 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;

64 090 Kementerian Perdagangan;

86 121 Badan Ekonomi Kreatif;

Catatan : Data per 10 Agustus 2016

1

81 115 Badan Pengawas Pemilu

60 086 Lembaga Administrasi Negara; 62 088 Badan Kepegawaian Nasional;

1

77 111 Badan Nasional Pengelolan Perbatasan;

55 081 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 57 083 Badan Informasi Geospasial;

65 092 Kementerian Pemuda dan Olahraga;

1 29

13



s.d. Triwulan I

s.d. Triwulan II 15%

34% 66%

Sudah Konfirmasi Belum Konfirmasi

Sudah Konfirmasi 85%

Belum Konfirmasi

Catatan : Data per 10 Agustus 2016 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 3d Opini BPK


Opini BPK atas Laporan Keuangan 2008 – 2015 Tahun

Opini

2008

Tidak Memberikan Pendapat

2009

Wajar Dengan Pengecualian

2010


2011


2012

Wajar Tanpa Pengecualian – Dengan Paragraf Penjelas

2013

Tidak menyumbang temuan yang mempengaruhi opini LKBUN*

2014


2015


*BPK tidak memberikan opini atas laporan keuangan BA 999.02 namun hanya memberikan opini atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Bagian 4 Ekstra Slide


Hibah yang Direncanakan dan Hibah Langsung Jenis Hibah

Hibah yang Direncanakan

Perencanaan • Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH)

•Tanpa DRKH

Hibah Langsung

Grant Agreement • Menteri Keuangan Cq DJPPR

Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Pejabat yang diberi Kuasa

Penganggaran

Pelaksanaan dan Pencairan

1.

Uang Untuk Membiayai Kegiatan : Penuangan dalam DIPA;

• Tender dan KPBJ • Pencairan melalui : On Treasury • Pertanggungjawaban : NOD- SP3

2.

Barang dan Jasa: Tanpa DIPA dan tidak perlu direvisi

 BAST-SP3HL BJS

1.

Uang Untuk Membiayai Kegiatan : Penuangan dalam DIPA (dapat direvisi sewaktuwaktu sepanjang tahun; bersifat on top menambah pagu,dan Belanja dapat mendahului DIPA);

• Tender dan KPBJ • Pencairan Off Treasury;

Barang dan Jasa : Tanpa DIPA dan tidak perlu direvisi;

 BAST - SP3HL BJS

2.

• Pertangungjawaban : Uang – SPHL


Pengelolaan Hibah Terencana Uang untuk Membiayai Kegiatan (DRKH – On Treasury) Type 1 Perencanaan

K/L menyiapkan usulan kegiatan ke Bappenas dan menyiapkan readiness criteria

Bappenas menilai kelayakan dan kesiapan proyek dan menyusun Daftar Kegiatan (DRKH)

Negosiasi/ Penandatanganan

Penganggaran

Kemenkeu melakukan negosiasi dan penandatanganan Grant Agreement

K/L mengajukan pencantuman dana dalam dokumen anggaran ke Kemenkeu

Kemenkeu menyampaikan RUU APBN dan Nota Keuangan ke DPR

Pelaksanaan

K/L melaksanakan pengadaan dan membuat kontrak

K/L melaksanakan pencairan dana hibah ke KPPN

Pelaporan Dit EAS DJPPR menyusun Laporan Keuangan BA 999.02 berdasarkan NoD dari donor

KPPN menerbitkan SP3 berdasarkan NoD

DPR menyetujui APBN

K/L dan Kemenkeu menyusun DIPA

K/L menyusun Laporan SAI berdasarkan SP3


Pengelolaan Hibah Terencana Uang untuk Membiayai Kegiatan (DRKH – Off Treasury) Type 2 Perencanaan




Penganggaran

Kemenkeu melakukan negosiasi dan penandatanganan Grant Agreement

K/L mengajukan permohonan Ijin pembukaan rekening ke Kemenkeu


KPPN menerbitkan SPHL

Kemenkeu menyampaikan ijin pembukaan rekening

K/L melaksanakan pencairan dana hibah dari Rekening Hibah Bendahara Pengeluaran

Dit EAS DJPPR menyusun Laporan Keuangan BA 999.02 berdasarkan SPHL dari KPPN


K/L mengajukan pengesahan pendapatan dan belanja yang bersumber dari hibah ke KPPN

Pelaksanaan

Pelaporan

K/L menyusun Laporan SAI berdasarkan SPHL


Pengelolaan Hibah Terencana Barang/Jasa (DRKH – Off Treasury) Type 3 Perencanaan



Negosiasi/ Penandatanganan Kemenkeu melakukan negosiasi dan penandatanganan Grant Agreement

Pelaksanaan

K/L mengajukan permohonan penerbitan nomor register

K/L mengajukan pengesahan pendapatan yang bersumber dari hibah ke DJPPR (SP3HL-BJS)

Pelaporan

KPPN menerbitkan Persetujuan MPHL-BJS

Dit EAS DJPPR menyusun Laporan Keuangan BA 999.02 berdasarkan MPHL-BJS dari KPPN

Dit EAS DJPPR menerbitkan nomor register dan SP3HLBJS

K/L mengajukan pengesahan belanja yang bersumber dari hibah ke KPPN (MPHL-BJS)

K/L menyusun Laporan SAI berdasarkan MPHL-BJS


Pengelolaan Hibah Langsung Uang (Non DRKH – Off Treasury) Type 4 Perencanaan

K/L menyiapkan usulan kegiatan/proposal ke Donor


Penganggaran

Pelaksanaan

KL melakukan negosiasi dan penandatanganan Grant Agreement dengan Donor




K/L melaksanakan pencairan dana hibah dari Rekening Hibah Bendahara Pengeluaran





Pelaporan

K/L mengajukan pengesahan pendapatan dan belanja yang bersumber dari hibah ke KPPN (SP2HL)



Pengelolaan Hibah Langsung Barang/Jasa (Non DRKH – Off Treasury) Type 5 Perencanaan




Pelaksanaan



Pelaporan



Dit EAS DJPPR menerbitkan nomor register dan SP3HLBJS




Pengelolaan Hibah Langsung Uang - SKPD (Non DRKH – Off Treasury) Type 6 Perencanaan



Penganggaran






Pelaksanaan

Pelaporan

K/L menunjuk BPP dan PPK di Daerah

PPK melaksanakan pengadaan dan membuat kontrak, BPP mencairkan dana hibah

PPK dan BPP membuat laporan kepada K/L

K/L mengajukan pengesahan pendapatan dan belanja yang bersumber dari hibah ke KPPN (SP2HL)





Pengelolaan Hibah Langsung Barang/Jasa - SKPD (Non DRKH – Off Treasury) Type 7 Perencanaan




Pelaksanaan

Pelaporan



K/L membuat BASTO dengan Daerah


Dit EAS DJPPR menerbitkan nomor register dan SP3HL-BJS





Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada APBN

APBD Belanja Operasional

Laporan Kepada Daerah

Belanja Hibah

Transfer Dana

Pendapatan Hibah LKPP

Laporan Keuangan

KPUD/ BAWASLU

Swakelola

Register

Revisi DIPA

SP2HL

SPHL

KPPN

Flexibilitas terkait penggunaan dana pilkada :

a.

Rekening hibah dapat dibuka langsung mendahului NPH dan Registrasi dengan diterbitkannya dispensasi dari Kemenkeu;

b. Dana Pilkada yang telah ditransfer dari Pemda dapat langsung digunakan/dibelanjakan untuk kebutuhan penyelenggaraan Pilkada; c.

Revisi DIPA dan Pengesahan dapat dilakukan kemudian namun tetap dalam tahun anggaran berjalan. Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Mekanisme Belanja Hibah (PMK 92/PMK.08/2014) (1) 1. Penyediaan Belanja Hibah DJPPR Menteri Keuangan

DJA 1 Menyampaikan Rincian Alokasi Anggaran Hibah Pemerintah/ Lembaga Asing

PPA


KPA

Menyampaikan alokasi ke K/L terkait, dan meminta agar K/L menyampaikan RAB dan KAK

Menyampaikan RAB, KAK dalam rangka transfer dana hibah

2a

2c

3

2b

Menetapkan Pejabat DJPU sebagai KPA

Mengusulkan Pejabat DJPU sebagai KPA

Mengesahkan DIPA

6

Mengajukan RDP dilampiri dokumen RAB, KAK dan SPTJM ke DJA

5

2d Menetapkan PPK dan PPSPM

Menyusun RDP dilampiri RAB, KAK dan SPTJM yang ditandatangani KPA

4 Kementerian Keuangan – Republik Indonesia

Mekanisme Belanja Hibah (PMK 92/PMK.08/2014) (2) 2. Pencairan Belanja Hibah DJPPR DJA

Kementerian/Lembaga PPA

DJPBn

KPA 1 Memberitahukan DIPA Hibah ke Pemerintah/ Lembaga Asing ke K/L terkait

6 Proses revisi anggaran dalam hal terdapat selisih kurs

5 Pengajuan revisi anggaran dalam hal terdapat selisih kurs

Memproses SPM dalam rangka pencairan hibah ke Pemerintah/Lembaga Asing

3

2 Menyampaikan surat permintaan pencairan belanja hibah dengan dilampiri : SPTJM, Surat Keterangan Rekening Penerima Hibah, dan Rekening Koran Penerima Hibah.

4 KPPN Pinjaman dan Hibah menerbitkan SP2D


Mekanisme Belanja Hibah (PMK 92/PMK.08/2014) (3) 3. Pelaporan Belanja Hibah DJPPR

DJA

Kementerian/Lembaga PPA

DJPBn

KPA

Bertanggungjawab atas transfer dari kas negara ke rekening Pemerintah/ Lembaga Asing penerima hibah

Bertanggungjawab atas penggunaan anggaran dan pencapaian output

Tata cara pelaporan Belanja Hibah mengacu ke PMK tentang Sistem Akuntansi Hibah


© 2016 Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Republik Indonesia Gedung Frans Seda Lantai 7 Jl. DR. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Tel. 021-3864778; fax. 021-3843712 www.djppr.kemenkeu.go.id Email : [email protected]

Profil Pengelolaan Hibah Pemerintah Pusat

Recommend Documents