PEMBERIAN BANTUAN HIBAH OLEH PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

PEMBERIAN BANTUAN HIBAH OLEH PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

http://keuda.kemendagri.go,id

I.

Pendahuluan Belanja bantuan hibah merupakan salah satu rekening belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menarik perhatian publik dan seringkali menjadi tajuk utama pada media massa. Hal tersebut dikarenakan banyak pihak yang membutuhkan bantuan hibah tersebut dan banyak kepentingan yang dapat diakomodir, baik untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat maupun kepentingan politik tertentu. Pemberian bantuan hibah oleh pemerintah daerah menjadi rawan penyalahgunaan terutama menjelang adanya pemilihan umum kepala daerah, dimana terdapat kecenderungan bantuan hibah digunakan sebagai alatpolitik pencitraan oleh kepala daerah/wakilkepaladaerah,terutama Kepala Daerah Incumbent yang mencalonkandirinya kembali dalam ajang pemilihan umum kepala daerah untuk periode kedua. Bisa juga disalahgunakan untuk para tim sukses yang dianggap telah berjasa dan dalam menggolkan kepala daerah/wakil kepaladaerah yang sedang menjabat. Berbagai praktik modus yang digunakan melalui penganggaran dalam APBD, sehingga peruntukannya banyak yang kurang tepatsasaran. Walaupun sebenarnya banyak masyarakat dan

Tulisan Hukum_Subbagian Hukum_BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur

1

organisasi kemasyarakatan yang memang sangat membutuhkan bantuan tersebut secara riil dan rasional. 1 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan telah melakukan kajian yang menemukan adanya relasi dana bantuan sosial (bansos) dan hibah APBD terkait pelaksanaan

pemilihan

umum

kepala

daerah.

KPK

juga

menemukan

kecenderungan dana hibah mengalami kenaikan menjelang pelaksanaan pemilihan umum kepala daerahyang terjadi pada kurun 2011 sampai dengan 2013. Selain itu, didapati juga fakta banyaknya tindak pidana korupsi yang diakibatkan penyalahgunaan kedua anggaran tersebut.Sebelumnya, hasil kajian KPK menunjukkan nominal dana hibah dalam APBD yang cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir. Dari Rp15,9 triliun pada 2011, menjadi Rp37,9 triliun (2012) dan Rp49 triliun (2013). Juga ditemukan adanya pergeseran tren penggunaan dana bansos terhadap pemilihan umum kepala daerah, menjadi dana hibah yang memiliki korelasi lebih kuat. Dari data APBD 2010 – 2013 dan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah2011 – 2013, terjadi peningkatan persentase dana hibah terhadap total belanja. Kenaikan juga terjadi pada dana hibah di daerah yang melaksanakan pemilihan umum kepala daerahpada tahun pelaksanaandan satu tahun menjelang pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah. Kenaikan dana hibah terhadap total belanja cukup fantastis. Ada daerah yang persentase kenaikannya mencapai 117 kali lipat pada 2011 – 2012, dan 206 kali lipat pada kurun 2012 – 2013. Sedangkan dana bansos, mencapai 5,8 kali lipat pada 2011 – 2012dan 4,2 kali lipat pada 2012 – 2013. Bila dilihat dari persentase dana hibah terhadap total belanja, nilainya juga cukup signifikan. Terdapat sebuah daerah yang anggaran dana hibahnya mencapai 37,07 persen dari total APBD. 2 Seharusnya

pemerintah

daerah

dalam

memberikan

bantuan

hibah

disesuaikan kepada kemampuan keuangan daerahnya sendiri dan harus tetap memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib terlebih dahulu. 3

1

http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/30-maksimalkan-dana-hibah-untuk-kepentingan-rakyat, diunduh tanggal 16 Desember 2014. 2 http://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1657-cegah-dana-bansos-dan-hibah-dari-penyalahgunaan, diunduh tanggal 16 Desember 2014. 3 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).


2

Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 tahun 2012 tentang Hibah Daerah juga menyatakan bahwa “Hibah dari Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila Pemerintah Daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pemberian bantuan hibah oleh pemerintah daerah itu sendiri diperbolehkan berdasarkan PPNomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun, pengaturannya secara spesifik baru ditetapkan melalui Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang telah disempurnakan kembali dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hibahdapatdiberikanberupauangmaupunbarangataujasa.Selanjutnya pembahasan dalam tulisan hukum ini dibatasi hanya terhadap pemberian bantuan hibah yang berbentuk uang dan bersumber dari APBD oleh pemerintah daerah saja. Tujuan Tulisan Hukum ini adalah untuk menjabarkan lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi pedoman dalam memberikan pembatasan-pembatasan yang jelas dan tegas untuk pemberian bantuan hibahberbentuk uang yang bersumber dari APBD oleh pemerintah daerah agar permasalahan-permasalahan hukum sebagai akibat penyalahgunaan pemberian bantuan hibah dapat diminimalisasi dan ditiadakan, sehingga bantuan hibah dapat tersalurkan dengan tepat waktu dan tepat sasaran.


3

II.

Permasalahan 1.

Apakah yang dimaksud dengan hibah?

2.

Bagaimanakah kriteria dan mekanisme pemberian hibah berbentuk uang yang bersumber dari APBD oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan?

III. Pembahasan 1.

Pengertian, Tujuan, dan Bentuk Pemberian Hibah yang bersumber dari APBD a.

Pengertian Hibah Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “hibah” berarti pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. 4 Kata “hibah” memiliki 2 (dua) makna, yaitu hibah antar personal sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan hibah terkait dengan keuangan daerah, sesuai dengan objek tulisan hukum ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan sebagai berikut: 1)

Pasal

1666

KUH Perdata,

menyatakanhibah/penghibahan

(schenking) adalah suatu persetujuan/perjanjian (overeenkomst) dengan/dalam mana pihak yang menghibahkan (schenker), pada waktu ia masih hidup, secara cuma-cuma (om niet) dan tak dapat ditarik

kembali,

menyerahkan/melepaskan

sesuatu

benda

kepada/demi keperluan penerima hibah (begiftigde) yang menerima penyerahan/penghibahan itu. 2)

Penjelasan Pasal 27 ayat (7) huruf f PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,serta tidak secara terus menerus.

4

http://kbbi.web.id.


4

3)

Pasal 42 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberianhibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepadapemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaandaerah,

masyarakat,

kemasyarakatanyang

secara

dan

spesifik

telah

organisasi ditetapkan

peruntukannya. 4)

Pasal 1 angka 14 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengertian hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan,

yang

secara

spesifik

telah

ditetapkan

peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. 5)

Buletin Teknis Nomor 4 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah, menyatakan bahwa hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk

uang/barang

atau

jasa

kepada

pemerintah

atau

pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan


5

peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus. 6)

Buletin Teknis Nomor 13 SAP tentang Akuntansi Hibah, yang menyatakan bahwa belanja hibah adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa yang dapatdiberikan kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, pemerintah pusat/daerah, perusahaan negara/daerah, kelompok masyarakat, atau organisasi kemasyarakatan yangsecara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, sertatidak secara terus menerus kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

b.

Tujuan Pemberian Hibah Sesuai dengen pengertian hibah, maka pemberian hibah oleh pemerintah daerah bertujuan untuk menunjang penyelenggaran urusan pemerintah

daerah.

Pemberian

hibah

ditujukanuntukmenunjangpencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintahdengan tetap memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat 5, serta sesuai dengan asas pengelolaan

keuangan

daerah 6.

Asas-

asastersebutdapatdijelaskansebagaiberikut: 1)

Asaskeadilan yaitu terdapat keseimbangan dalam distribusi kewenangan dan penyalurannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan objektif;

2)

Asas kepatutanyaitu tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional;

3)

Asas rasionalitas yaitu keputusan atas pemberian hibah harustepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan;

5

Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Pasal 4 ayat (3). 6 PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 7.


6

4)

Asas manfaat untuk masyarakatyaitubahwa keuangan daerah harus diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan bermanfaat;

5)

Asaspengelolaankeuangandaerahberartibahwakeuangandaerahdi kelolasecaratertib, efektif,

taatpadaperaturanperundang-undangan,

efisien,

ekonomis,

transparan,

danbertanggungjawabdenganmemperhatikanasaskeadilan, kepatutan, danmanfaatuntukmasyarakat.

c.

Bentuk Hibah Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemberian hibah dapat berupa

uang,

barang,

atau

jasa.

Bentukhibahtersebutdapatdijabarkansebagaiberikut: 1)

Hibah berupa uang, dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). 7 PPKD merupakan kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan

Daerah

melaksanakan

(SKPKD)

pengelolaanAPBD

yang dan

mempunyai bertindak

tugas sebagai

8

bendahara umum daerah. Hibah berupa uang dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang merupakan belanja yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan daerah. 9 7

PermendagriNomor 32 Tahun 2011 sebagaimanatelahdiubahdenganPermendagriNomor 39 Tahun 2012, Pasal 11 ayat (1). 8 Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Pasal 1 angka 15. 9 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Pasal 36 ayat (2).


7

2)

Hibah berupa pembelian barang dan/atau kegiatan berupa jasa, dianggarkan

dalam

kelompok

belanja

langsung

yang

diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada kepada pihak ketiga/masyarakat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 10 SKPD merupakan perangkat daerah

pada

pemerintah

daerah

selaku

pengguna

anggaran/pengguna barang. 11Hibah berupa barang dan/atau jasa dapat dikelompokkan ke dalam belanja langsung yang merupakan belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan daerah. 12

2.

Kriteria dan Mekanisme Pemberian Bantuan Hibah Berbentuk Uang yang Bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai dengan Pasal 42 ayat (4a) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka belanja hibah diberikan secara selektif denganmempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan kepaladaerah. Dengan berlakunya Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang kemudian disempurnakan kembali dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka pemberian hibah sejak tahun

10

Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Pasal 11 ayat (3). 11 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Pasal 1 angka 10. 12 Ibid,Pasal 36 ayat (2).


8

anggaran 2012 menjadi semakin selektif dan ketat.Kriteria-kriteria sebagai pembatasan pemberian hibah disyaratkan oleh Permendagri dan dapat mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam mekanisme pemberian hibah mulai dari proses pengajuan proposal atau permohonan hibah, penganggaran oleh pemerintah daerah, penetapan dan penyaluran dana hibah, sampai dengan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi atas pemberian dana hibah tersebut. Ditekankan pada Pasal 42 Permendagri tersebut, bahwa tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial harus diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah. Pemerintah daerah baru dapat menganggarkan belanja hibah setelah peraturan kepala daerah dimaksud ditetapkan dan berlaku dengan menyesuaikan kepada ketentuan Permendagri tersebut. Berarti selain kriteria minimal yang dipersayaratkan oleh

Permendagri,

pemerintah

daerah

dapat

menambahkan

kriteria/persyaratan lain terkait hibah yang dinilai penting dan sesuai dengan karakteristik daerahnya selama tidak bertentangan dengan Permendagri. Berikutpenjelasankriteria/persyaratanterkaitpemberianhibah: a.

Kriteria atau Syarat Minimal Pemberian Hibah 1)

Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; Hibah berupa uang harus dicantumkan secara lengkap dan jelas ke dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran PPKD (RKAPPKD) mulai dari jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja. 13 Artinya, dalam menyusun RKA-PPKD tersebut sudah harus dipastikan dan ditetapkan nama penerima, jumlah/besaran nilai, dan peruntukan hibah tersebut. Anggaran belanja hibah, baik

sebagian

maupun

keseluruhan,

tidak

dapat

lagi

dicantumkan secara gelondongan atau hanya sampai jenis belanja hibah saja. Peruntukan penggunaan hibah juga secara spesifik dicantumkan dalam peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah, dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). 13

Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Pasal 10 dan Pasal 11.


9

2)

Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; Kriteria ini berarti pemerintah daerah tidak memiliki kewajiban untuk mengabulkan semua proposal/permohonan bantuan hibah yang diajukan oleh calon penerima hibah, dana hibah diberikan sebagai bantuan kegiatan, bukan digunakan untuk dana operasional yang selalu diberikan setiap tahun anggaran, dengan pengecualian yang juga ditentukan dalam peraturan perundangundangan, misalnya hibah untuk organisasi semi pemerintah seperti Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Palang Merah Indonesia, Komite Olahraga Nasional Indonesia

(KONI),

Pramuka,

maupun

organisasi

semi

pemerintah lainnya. 3)

Memenuhi persyaratan penerima hibah; Penerima hibah dapat dijelaskan sebagai berikut 14: (a)

Pemerintah,

yaitu

satuan

kerja

dari

kementerian

kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, atau sering disebut sebagai hibah kepada instansi vertikal; (b)

Pemerintah daerah lainnya, yaitu hibah kepada daerah otonom baru

hasil

pemekaran

daerah

sebagaimana

diamanatkan peraturan perundang-undangan; (c)

Perusahaan daerah, yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(d)

Masyarakat, yaitu kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional. Hibah kepada masyarakat

14

Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Pasal 5 dan Pasal 6.


10

ini diberikan dengan persyaratan minimal memiliki kepengurusan yang jelas dan berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan 15; (e)

Organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan ini diberikan dengan persyaratan minimal telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurangkurangnya 3 tahun (kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan),

berkedudukan

dalam

wilayah

administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan, dan memiliki sekretariat tetap. 16

b.

Persyaratan

pada

Mekanisme

Pengajuan

Proposal/Permohonan

Bantuan Hibah dan Penganggaran, Penetapan, serta Penyaluran Dana Hibah oleh Pemerintah Daerah 1)

Setelah persyaratan awal sebagai calon penerima hibah seperti yang sudah dijabarkan di atas terpenuhi, maka calon penerima hibah menyampaikan usulan/proposal/permohonan hibah secara tertulis kepada kepala daerah. 17

2)

Muatan usulan/proposal/permohonan hibah tersebut dapat ditentukan lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah. Namun setidaknya harus memuat latar belakang diajukannya usulan tersebut, maksud, tujuan, dan uraian kegiatan beserta rencana kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, serta kelengkapan administrasi seperti susunan kepengurusan untuk organisasi kemasyarakatan, akta pendirian, dan keterangan/pernyataandari Kesbangpol dan pihak berwenang setempat.

3)

Kepala daerah lalu menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi atas usulan/proposal/permohonan hibah tersebut, kepala SKPD lalu menyampaikan rekomendasi sebagai hasil

15

Ibid, Pasal 7 ayat (1). Ibid, Pasal 7 ayat (2). 17 Ibid, Pasal 8 ayat (1). 16


11

evaluasi

kepada kepala daerah

Pemerintah

Daerah

(TAPD).

melalui TAPD

Tim

lalu

Anggaran

memberikan

pertimbangan atas rekomendasi tersebut sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah. 18 TAPD dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 4)

Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD dijadikan dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara(KUA-PPAS). 19

Rancangan

KUA-PPAS

itu

selanjutnya akan dibahas dan disepakati oleh TAPD dengan Panitia Anggaran DPRD dan menjadi pedoman bagi PPKD untuk menetapkan RKA-PPKD. 5)

Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD mulai dari jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja. RKAPPKD menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan. 20 APBD selanjutnya ditetapkan melalui peraturan daerah (perda) dan penjabaran APBD ditetapkan melalui peraturan kepala daerah (perkada).Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah juga dicantumkan dalam Lampiran III APBD.

6)

Perkada tentang Penjabaran

21

Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas apa yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD (DPA-PPKD) 22,

yaitu

dokumen

pelaksanaan

anggaran

18

Ibid, Pasal 8. Ibid, Pasal 9. 20 Ibid,Pasal 10 dan Pasal 11. 21 Ibid,Pasal 11A. 22 Ibid,Pasal 12. 19


12

badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah. 7)

Berdasarkan Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD, kepala daerah lalu menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang hibah melalui keputusan kepala daerah. Daftar penerima hibah tersebut menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.Pencairan/penyaluran hibah dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung dari rekening Kas Daerah ke rekening penerima hibah. 23

8)

Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD bersama antara penerima hibah dengan kepala daerah atau pejabat yang diberinya wewenang untuk menandatangani NPHD. NPHD paling sedikit harus memuat: 24

c.

(a)

pemberi dan penerima hibah;

(b)

tujuan pemberian hibah;

(c)

besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;

(d)

hak dan kewajiban;

(e)

tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan

(f)

tata cara pelaporan hibah.

Pertanggungjawabandan Monitoring Serta Evaluasi atas Pemberian Hibah Berupa Uang 1)

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah, meliputi: 25 (a)

Usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;

(b)

Keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;

(c)

NPHD;

23

Ibid,Pasal 14. Ibid, Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (3). 25 Ibid, Pasal 18. 24


13

(d)

Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akandigunakan sesuai dengan NPHD; dan

(e)

Bukti transfer uang dari rekening Kas Daerah ke rekening penerima hibah.

2)

Pertanggungjawaban oleh Penerima Hibah 26 Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterimanya. Dengan menerima bantuan hibah berupa uang dari pemerintah daerah yang bersumber dari APBD maka penerima hibah juga harus menyadari kewajibannya selaku obyek pemeriksaan, khususnya pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pertanggungjawaban penerima hibah disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, meliputi: (a)

laporan

penggunaan

hibah,

disampaikan

kepada

kepaladaerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait; (b)

surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD. Penggunaan/peruntukan hibah yang diterima harus sesuai dengan tujuan atau rencana kegiatan yang diajukan dalam usulan/proposal/permohonan hibah;

(c)

bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran harus sesuai dengan nilai yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban. Dalam prakteknya, terutama untuk kegiatan kepanitiaan yang bersifat sementara atau ad-hoc, jika ada sisa dana hibah yang masih tidak digunakan sampai

26

dengan

berakhirnya

tahun

anggaran

yang

Ibid, Pasal 16 dan Pasal 19.


14

bersangkutan maka sisa dana hibah tersebut harus dikembalikan ke rekening Kas Daerah. Ketentuan tambahan seperti ini dapat mencegah penyimpangan dalam penggunaan dana hibah dan perlu ditetapkan ke dalam peraturan kepala daerah atau keputusan kepala daerah.

3)

Monitoring dan Evaluasi atas Pemberian Hibah Terhadap realisasi pencairan dan penyaluran dana hibah, pemerintah daerah, khususnya SKPD terkait, tetap harus melakukan proses monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana hibah tersebut, misalnya dengan melakukan cek fisik maupun meminta adanya laporan berkala (triwulan atau semesteran) dalam tahun anggaran berjalan terkait sejauh mana penggunaan dana hibah. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut disampaikan kepada kepala daerah dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan. 27 Apabila dari hasil monitoring dan evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian antara realisasi penggunaan hibah dengan peruntukan/tujuan pada usulan/proposal/permohonan bantuan hibah yang telah disetujui sebelumnya, maka pemerintah daerah selaku pemberi hibah berhak mengenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan atau NPHD terhadap penerima hibah tersebut.

IV.

Penutup Penetapan Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 telah memberikan tolok ukur yang jelas dan kriteria minimal dalam penganggaran dan pemberian hibah. Ketentuan dalam Pasal 43 Permendagri Nomor 39 Tahun 2012

27

Ibid, Pasal 40.


15

yang menyatakan bahwa dengan berlakunya Permendagri tersebut maka penganggaran,

pelaksanaan

dan

penatausahaan,

pelaporan

dan

pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mulai tahun anggaran 2013 harus berpedoman pada Permendagri tersebut, dan pasal-pasal dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang tidak diubah, tidak lagi memberikan alasan kepada pemerintah daerah untuk menyalurkan hibah dengan tidak terencana. Penganggaran dan pemberian hibah juga harus tetap memperhatikan ketentuan Permendagri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang terbit untuk tiap tahun anggaran. Lebih lanjut lagi, sebagai salah satu bentuk keseriusan dalam melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi khususnya yang berkaitan dengan agenda politik, KPK mengawali tahun 2014 ini dengan meminta kepada jajaran kepala daerah untuk mengelola secara sungguh-sungguh dana bantuan sosial dan hibah agar terhindar dari penyalahgunaan. Hal itu tertuang dalam surat himbauan bernomor B-14/01-15/01/2014 tertanggal 6 Januari 2014 yang dikirimkan kepada seluruh gubernur dan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri. KPK meminta kepada para kepala daerah agar pengelolaan dana hibah dan bansos mengacu pada Permendagri 32/2011 yang telah diubah menjadi Permendagri 39/2012. Pemberian dana hibah dan bansos harus berpegang pada asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat yang luas bagi masyarakat, sehingga jauh dari kepentingan pribadi dan kelompok serta kepentingan politik dari unsur pemerintah daerah. Karena itu, para kepala daerah agar memperhatikan waktu pemberian dana bansos dan hibah, agar tidak terkesan dilaksanakan terkait dengan pelaksanaan Pemilukada. Selain itu, KPK juga meminta agar aparat pengawasan internal pemerintah daerah dapat berperan secara optimal dalam mengawasi pengelolaan dan pemberian dana bansos dan hibah tersebut. 28

28

http://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1657-cegah-dana-bansos-dan-hibah-dari-penyalahgunaan, diunduh tanggal 16 Desember 2014.


16

PEMBERIAN BANTUAN HIBAH OLEH PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN

Recommend Documents