Analisis Perkara Penyimpangan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Kemasyarakat oleh Pemerintah Daerah

Analisis Perkara Penyimpangan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Kemasyarakat oleh Pemerintah Daerah Tunggul Anshari Setia Negara Nunuk Nuswardani

*

E-mail : [email protected] Abstract Dualism handling of allegations of corruption in the form of irregularities channeling funds to the community is often a burden on judges Corruption . Settling disputes often disagreement and overlap between the legislation in terms of the legal system is used . Using criminal law system or administrative law system . This study seeks to uncover the important points which should be first noted among both the legal system and then searched the case settlement solutions . Therefore, in this study used the approach of cases and legislation in order to approach the problem can be expressed clearly . Keywords : Case, Deviation , disbursements , Administrative Law .

Abstrak Dualisme penanganan masalah dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk penyimpangan penyaluran dana ke masyarakat seringkali menjadi beban hakim Tindak Pidana Korupsi. Penyelesaian perkara sering terjadi silang pendapat dan overlap antar peraturan perundang-undangan dalam hal sistem hukum mana yang digunakan. Sistem hukum pidana ataukah sistem hukum administrasi. Kajian ini berusaha mengungkap poin penting mana yang harus terlebih dahulu dikemukakan diantara kedua sistem hukum tersebut dan kemudian dicari solusi penyelesaian perkaranya. Oleh karenanya dalam kajian ini digunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundangundangan agar permasalahan dapat diungkap dengan jelas. Kata Kunci : Kasus, Penyimpangan, penyaluran dana, Hukum Administrasi.

Pendahuluan

Sebagai contoh pada perkara Pe-

Sejak dikenal istilah mal-admi-

nyimpangan Dana Bantuan Sosial

nistrasi, di kalangan penegak hukum

(Bansos) Kemasyarakatan yang pe-

terjadi dua pendapat terhadap perka-

nyalurannya

ra ‘dugaan tindak pidana korupsi’.

Daerah, pelaksanaannya di berbagai

*

melalui

Pemerintah

Penulis : dosen Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Fakultas Hukum Univ. Brawijaya, Malang dan dosen Hukum Administrasi Fakultas Hukum Univ. Trunojoyo Madura.

154

155

Rechtidee Jurnal Hukum, Vol. 9. No. 2, Desember 2014

Daerah menuai permasalahan. Per-

buat sistem sentralisasi pemerintahan

kara yang telah diajukan ke penga-

menjadi kuat. Konsep monoloyalitas

dilan Tindak Pidana Korupsi (selan-

ini berdampak terhadap penataan ke-

jutnya disebut Tipikor) seringkali

pegawaian atau sumber daya apara-

mengabaikan sisi administratif suatu

tur pemerintah.

perkara. Hampir dapat dipastikan

Dalam sistem administrasi peme-

setiap tuntutan jaksa terhadap tinda-

rintahan terdapat terdapat dua pihak

kan pemerintah yang diajukan ke

yang saling berurusan, yaitu pega-

pengadilan Tipikor berakhir dengan

wai negeri dan masyarakat. Namun

penilaian dan pembuktian dari sisi

ada perbedaan diantara kedua belah

hukum pidana. Penilaian hakim Tipi-

pihak, jika pegawai negeri mempu-

kor tersebut dapat dianggap sebagai

nyai otoritas dan wewenang secara

imbas dari adanya perubahan konsep

hukum untuk pengendalian dan pem-

struktur dan pertanggung-jawaban

berian sanksi, sedangkan masyarakat

kepegawaian di Indonesia.

tidak memiliki wewenang. P de

Pada masa orde baru terdapat per-

Haan cs mendeskripsikan bahwa

masalahan dalam pelaksanaan sistem

seharusnya ada keterlibatan masya-

pemerintahan Indonesia. Bentuk per-

rakat dalam pemerintahan berbentuk

masalahannya berupa pola pikir pe-

‘partisipasi’ (Philipus M. Hadjon,

merintah yang mengakibatkan rakyat

2003), namun di Indonesia, meski

tidak ditempatkan sebagai pihak

ada istilah ‘konsultasi publik’ untuk

yang mempunyai peran yang dapat

ranah legislasi, namun dalam praktik

mengontrol birokrasi pemerintah.

belum dilaksanakan dengan baik.

Kekuasaan pemerintahan disalahgu-

Fakta bahwa peran atau keterli-

nakan oleh penguasa untuk mengua-

batan masyarakat dalam pemerintah-

sai struktur birokrasi yang terkenal

an tampak dari banyaknya produk le-

dengan sebutan konsep monoloyali-

gislatif yang tidak sesuai dengan di-

tas. Semua pejabat termasuk pega-

namika kehidupan masyarakat dan

wai negeri dari lini dan layer, mem-

diajukan ke Mahkamah Konstitusi

punyai jabatan dan sekaligus kewa-

untuk dimohonkan pembatalannya.

jiban untuk memihak kepentingan

Wewenang pemerintah sebagian be-

penguasa. Keadaan seperti ini mem-

sar dilaksanakan secara sewenang-

156

Tunggul - Nunuk: Analisis Perkara Penyimpangan

wenang sehingga di saat era reforma-

tratif Bidang Tugas Asisten Sekreta-

si bergulir, menimbulkan potensi

ris Daerah untuk Asisten Pembangu-

konflik antara pemerintah (khusus-

nan, antara lain : 1). Perekonomian,

nya di daerah) dan masyarakat yang

2). Kesejahteraan Rakyat, 3). Hubu-

mengakibatkan munculnya berbagai

ngan Masyarakat dan Pengolahan

ekses di bidang pemerintahan yang

Data Elektronik..;.

dipahami sebagai penyalah-gunaan

Pada Tahun 2009 terbit pula Pera-

wewenang yang dianggap masuk

turan Gubernur No. 040 Tahun 2009

katagori Tipikor.

Tentang Pemberian Bantuan Sosial,

Dalam kajian ini, secara khusus

yang dalam Pasal 5 butir 2 dan 3

akan dianalisis munculnya dugaan

antara lain diatur : ....(2) Bantuan

tindak pidana korupsi yang terjadi

diberikan setelah dilakukan peneli-

terhadap Proposal Pengajuan Dana

tian/pengecekan/penilaian oleh Tim

Bansos Kemasyarakatan oleh Partai

Penilai Bantuan Sosial Biro Kese-

Golongan Karya tahun 2010 kepada

jahteraan Rakyat; (3) Tim Monito-

(mantan) Asisten Pembangunan Sek-

ring dan Evaluasi Bantuan Sosial

da Propinsi yang dinyatakan sebagai

Biro Kesejahteraan Rakyat menga-

Tersangka oleh Kejaksaan Tinggi.

dakan evaluasi dan monitoring terha-

Saat perkara tersebut terjadi, Asisten

dap penggunaan dana yang dikeluar-

Pembangunan Sekda Propinsi telah

kan; [Pengaturan ini jelas menunjuk

menduduki jabatannya dengan Ke-

bahwa monitoring dan evaluasi di-

putusan Gubernur dan Surat Pernya-

laksanakan oleh Biro Kesejahteraan

taan Melaksanakan Tugas dari Gu-

Rakyat]. Sementara pada Pasal 6

bernur 2009).

huruf a butir 2 dan 3 mengatur

Mengenai perkara ini, pada tahun 2009 Gubernur telah menerbitkan

bahwa: 1. Untuk efisiensi birokrasi dan

Keputusan Gubernur No.188/2009

pencepatan

tentang Penetapan Koordinasi dan

masyarakat, pendelegasian kewe-

Pembinaan Administratif Bidang Tu-

nangan, penetapan besaran bantu-

gas Asisten Sekretaris Daerah Pro-

an sosial ditentukan sebagai beri-

pinsi, yang menunjukkan bahwa

kut: a. Bantuan sosial yang ber-

Koordinasi dan Pembinaan Adminis-

sumber dari DPA-SKPD yang

pelayanan

kepada

157


dikelola Biro Kesejahteraan Rak-

syarakatan pada Biro Kesra Setda

yat : .....

Propinsi yang diawali dengan adanya

2. Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai Rp.15.000.000,(Lima Belas Juta Rupiah) diputuskan atau dengan persetujuan Sekretaris Daerah, atas rekomendasi Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Asisten Pembangunan (Asisten II); 3. Lebih dari Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) diputuskan atau dengan persetujuan Gubernur atas rekomendasi Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Asisten II dan Sekretaris Daerah;

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi Tahun 2010 (Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern No. 14.B/ 2011)

Selanjutnya, Keputusan Gubernur

ini pada poin 12 menyatakan : ‘....bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan atas laporan pertanggungjawaban bantuan sosial pada Biro Kesejahteraan Sosial diketahui bahwa Biro Kesra belum melakukan monitoring dan evaluasi atas pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial secara optimal...’.

No. 188/2009 tentang Petunjuk Tek-

Hasil pemeriksaan BPK RI me-

nis

Penyelenggaraan

Pelayanan

nunjukkan telah ada permasalahan

Pemberian Bantuan Sosial, pada ba-

terhadap penyaluran dana Bantuan

gian Mekanisme Pelayanan butir 2

Sosial oleh Pemerintah Propinsi

dan 4 menyatakan : ....

yang diawali dengan tiadanya moni-

2. Pengecekan persyaratan berkas permohonan oleh Tim Penilai pada masing-masing bagian. ...... 4. Bagian sesuai substansinya menyampaikan nota pertimbangan/ bahan telaahan kepada pimpinan secara berjenjang dari Kepala Biro Kesra, Asisten, Sekretaris daerah dan Gubernur untuk mendapatkan disposisi persetujuan terhadap berkas yang diusulkan.....;

toring dan evaluasi kepada para penerima bantuan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat. Namun fakta di persidangan Tipikor yang diajukan sebagai terdakwa oleh Jaksa adalah Asisten II Sekda Propinsi. Oleh karenanya, analisis tentang penyimpangan penyaluran dana Bansos ini dibahas dengan pendekatan perundang-undangan

(statute

Berdasarkan Keputusan Gubernur

approach) dan pendekatan kasus

tersebut perkara Dugaan Tipikor Pe-

(case approach) agar dapat diketahui

nyimpangan Dana Bansos Kema-

duduk persoalan yang sesungguhnya

158


dan dikemukakan pendapat dalam

unsur KTUN, yaitu :

bentuk saran tindakan yang dapat

 Tertulis;

dilakukan oleh pihak terkait.

 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;  didasarkan pada peraturan per-

Isu Hukum Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dikemukakan isu

undang-undangan yang berlaku;  bersifat konkrit, individual dan

hukum sebagai berikut : 1. Bagaimanakah keberadaan rekomendasi dari Asisten Sekda Propinsi dalam pengambilan Kepu-

final;  menimbulkan akibat hukum bagi penerima KTUN

tusan Gubernur tentang Dana

Dalam

Bansos Kemasyarakatan;

KTUN tersebut dalam perkara a

2. Bagaimanakah keberadaan per-

konteks

implementasi

quo, jelas bahwa :

tanggungjawaban Asisten II Sek-

1. Disposisi Asisten Sekda Pro-

da Propinsi dalam pengambilan

pinsi bukan keputusan Peja-

Keputusan Gubernur tentang Da-

bat ‘yang berwenang’.

na Bansos Kemasyarakatan. Disposisi yang diberikan oleh Analisis Hukum Administrasi ter-

Asisten Pembangunan (Asis-

hadap Perkara a quo

ten II) Sekda. Propinsi terha-

A. ‘Keberadaan’ disposisi persetujuan Asisten II Sekda Propinsi dalam pengambilan Keputusan Gubernur tentang Dana Bansos Kemasyarakatan.

dap berkas yang diusulkan bukan keputusan Pejabat yang berwenang, karena dasar pengambilan Asisten

Keputusan

Gubernur

II

Keputusan

oleh

(Pembangunan)

tentang

adalah delegatif sebagai ba-

Dana Bansos Kemasyarakatan

gian dari sebuah ‘proses’ pela-

adalah Keputusan Tata Usaha

yanan Pemberian Bantuan So-

Negara (KTUN). Pasal 1 (3) UU

sial. Hal ini tampak pada

No. 5 Tahun 1986 dan UU Peru-

Keputusan Gubernur No. 188/

bahannya diatur adanya unsur-

2009 tentang Petunjuk Teknis

159


Penyelenggaraan

Pelayanan

memeriksa kelengkapan ad-

Pemberian Bantuan Sosial,

ministratif dari berkas per-

pada bagian Mekanisme Pela-

mohonan dan setelah penge-

yanan butir 2 dan 4. Tugas dan

cekan, kemudian memberikan

wewenang yang diberikan ke-

rekomendasi untuk ke tingkat

pada Asisten II adalah :

selanjutnya. Pemberian dispo-

 Pengecekan

persyaratan

sisi tersebut terkait dengan

berkas permohonan oleh

kelengkapan berkas permo-

Tim Penilai pada masing-

honan sebagaimana dimaksud

masing bagian (butir 2);

dalam wewenang ‘pengece-

 Menyampaikan nota per-

kan’. Dalam hal ini, jika

timbangan/bahan telaahan

pengecekan terhadap berkas

kepada pimpinan secara

permohonan sudah lengkap

berjenjang dari Kepala Biro

maka secara mutatis-mutandis

Kesra, Asisten, Sekretaris

akan diberikan nota pertim-

daerah dan Gubernur untuk

bangan untuk dilanjutkan ke

mendapatkan disposisi per-

jenjang berikutnya.

setujuan terhadap berkas yang diusulkan.

2. Disposisi Asisten II Sekda Propinsi bukan keputusan ‘final’. Disposisi persetujuan Asisten

Dengan demikian dapat dika-

II Sekda Propinsi

takan bahwa Asisten II hanya

wewenang untuk memutuskan

memiliki wewenang di salah

di tingkat akhir (final). Hal ini

satu bagian ‘proses’ saja, pro-

dapat dilihat dalam Peraturan

ses tersebut merupakan ‘kelan-

Gubernur No. 040 Tahun 2009

jutan’ proses dari satu bagian

Pasal 6 (1) huruf a butir 2 dan

untuk ‘dilanjutkan’ ke bagian

3 mengatur bahwa :

lainnya. Wewenang untuk me-

(1) Untuk efisiensi birokrasi dan pencepatan pelayanan kepada masyarakat, pendelegasian kewenangan, penetapan besaran bantuan sosial ditentukan sebagai berikut: a. Bantuan sosial yang ber-

lakukan ‘Pengecekan persyaratan berkas permohonan’ tersebut mengandung makna bahwa tugas tersebut hanya

bukanlah

160


sumber dari DPA-SKPD yang dikelola Biro Kesejahteraan Rakyat : ..... 2. Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Ru- piah) sampai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) diputuskan atau dengan persetujuan Sekretaris Daerah, atas rekomendasi Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Asisten Pembangunan (Asisten II); 3. Lebih dari Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) diputuskan atau dengan persetujuan Gubernur, atas rekomendasi Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Asisten II dan Sekretaris Daerah;

Propinsi tanpa disposisi dari

Dalam hal ini, sebagai bagian

terdapat 2 (dua) jenjang jaba-

dari

tan lagi.

mata

rantai

‘proses’

Asisten II Sekda Prov (lihat lampiran). Oleh karena tidak bersifat final, maka rincian proses pemberian rekomendasi Asisten II tersebut adalah pengecekan kelengkapan berkas permohonan setelah diberi rekomendasi oleh jenjang sebelumnya, kemudian Asisten II Sekda Prop memberikan rekomendasi dan menyerahkan (untuk proses selanjutnya) ke jenjang berikutnya. Untuk mencapai pengambil keputusan (decision maker) masih

mekanisme pelayanan Pembe-

Dengan demikian dapat dikatakan

rian Bantuan Sosial, disposisi

bahwa wewenang yang dimiliki

Asisten II tidak memiliki

Asisten II adalah wewenang yang

makna lebih selain sebagai

tidak ‘final’ sehingga secara mu-

pemeriksa

‘kelengkapan’

tatis-mutandis tidak menimbul-

berkas permohonan. Hal ini

kan akibat hukum bagi peneri-

terbukti dari adanya beber-

ma KTUN (in casu penerima

apa

Bantuan

berkas

permohonan

yang langsung ke Sekda Permohonan

Sosial)

sebagaimana

tampak pada bagan berikut:

Proses adm.

KTUN

(Biro Kesra - Asisten II - Sekda Prov.) Gubernur

Bagan tersebut menunjukkan

bagian yang merupakan ‘pro-

posisi bidang-bidang sebagai

ses administrasi’ sebelum sam-

161


pai pada pemberian nota per-

Rincian

setujuan. Tampak jelas dari

pertanggungjawaban tersebut

bagan tersebut bahwa posisi

biasanya tertuang dalam SOP

proses administrasi tersebut

(Standart Operational Proce-

bukan

dure) atau petunjuk teknis

posisi

kewenangan

yang bersifat final.

tugas

fungsi

dan

(juknis) pelaksanaan adminis-

3. Wewenang pengecekan berkas permohonan oleh Asisten II Sekda Propinsi tidak disertai wewenang untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta tidak untuk menghentikan proses administratif.

trasinya. Dalam kasus ini, Keputusan Gubernur No. 188/2009 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Pemberian Bantuan Sosial, pada bagian ‘Mekanisme

Sebuah keputusan tentang tu-

Pelayanan’ butir 5 menguraikan

gas pokok dan fungsi seharus-

adanya lampiran berbentuk Ba-

nya memiliki detail rincian

gan Alir, sebagaimana tampak

antara fungsi dan batas pertan-

berikut:

gungjawaban

yang

jelas.

Keterangan : Menunjukkan posisi Asisten II Sekda Propinsi Menunjukkan alur Nota Dinas yang telah disetujui Gubernur

162


Bagan alir tersebut menunjukkan

tansi berkas yang notabene tidak

dengan jelas mekanisme Penyalu-

ada wewenang untuk menghen-

ran Dana Bantuan Sosial Biro

tikan proses administrasi sepan-

Kesejahteraan Rakyat bulan Juli-

jang berkas permohonan telah

Desember 2010 yang:

lengkap;

 menempatkan posisi Asisten II

 Asisten II tidak ada kaitannya

Sekda Propinsi sebagai salah

dengan nota dinas yang telah

satu bagian dari sebuah proses

disetujui Gubernur yang notabe-

pengecekan persyaratan berkas

ne tidak ada kaitannya dengan

permohonan;

pencairan dana dan pertanggung-

 menempatkan Asisten II Sekda

jawabannya, karena alur mekanis-

Propinsi di luar alur nota dinas

me penyerahan nota dinas yang

yang telah disetujui Gubernur.

telah disetujui Gubernur langsung

Dengan demikian dapat dikatakan

ditujukan ke KPA Biro Kesra

bahwa secara nyata :

(tidak lagi melalui Asisten II).

 Asisten II sebagai bagian dari

Secara nyata tampak pula bahwa

proses administrasi Penyaluran

monitoring dan evaluasi pun di-

Bantuan Sosial, wewenang Asis-

laksanakan oleh Biro Kesra seba-

ten II hanya dinyatakan sebagai

gai penerima laporan pertanggu-

pemeriksa (pengecekan) berkas

ngjawaban dari penerima bantuan

persyaratan berkas permohonan

sosial.

(bukan pengecekan ‘substansi’ berkas permohonan) dan kemudian memberikan nota dinas/disposisi persetujuan, sehingga apa-

B. Pertanggung-jawaban Asisten II Sekda Propinsi dalam pengambilan Keputusan Gubernur tentang Dana Bansos Kemasyarakatan.

bila berkas persyaratan permohonan telah lengkap, maka disposisi persetujuan akan langsung diberikan. Mekanisme ini menunjukkan tidak adanya wewenang, tugas ataupun kewajiban bagi Asisten untuk pengecekan subs-

Sebagaimana telah disebutkan dalam bagian uraian fakta hukum di atas, dalam hal ‘Dugaan Tipikor Penyimpangan Dana Bansos Kemasyarakatan pada Biro Kesra Setda Propinsi’ tersebut diawali dengan

163


adanya Laporan Hasil Pemeriksaan

dan fungsi pengecekan persyaratan

BPK RI atas Laporan Keuangan

berkas permohonan dan mana lem-

Pemerintah Daerah Propinsi Tahun

baga yang memiliki tugas, fungsi

2010 (Laporan Hasil Pemeriksaan

monitoring dan evaluasi atas per-

atas Sistem Pengendalian Intern No.

tanggungjawaban penerima Bantuan

14.B/ 2011) yang pada poin 12 men-

Sosial.

yatakan :

Dalam hal ini, permasalahan yang

‘....bahwa berdasarkan hasil pe-

timbul berada di ranah monitoring

meriksaan atas pengelolaan atas

dan evaluasi dan bukan di ranah

laporan pertanggungjawaban ban-

pengecekan persyaratan berkas per-

tuan sosial pada Biro Kesejahter-

mohonan. Ditinjau dari tugas fungsi

aan Sosial diketahui bahwa Biro

berdasarkan bagan alir butir 5 Kepu-

Kesra belum melakukan moni-

tusan Gubernur No. 188/2009 ten-

toring dan evaluasi atas pertang-

tang Petunjuk Teknis Penyelengga-

gungjawaban penerima Bantuan

raan Pelayanan Pemberian Bantuan

Sosial secara optimal...’.

Sosial tersebut, disposisi persetujuan

Pernyataan BPK RI ini sejalan

Asisten II dalam proses Penyaluran

dengan bagan alir SOP (juknis) dari

Bantuan Sosial Kemasyarakatan me-

Keutusan Gubernur 188/2009. Bah-

rupakan proses adiministratif yang

wa harus dipilah mana ‘proses admi-

pertanggungjawabannya

nistrasi’ dan mana ‘monitoring dan

kan secara berjenjang sesuai alur

evaluasi’.

proses administrasinya.

dilaku-

Berdasarkan uraian fakta tersebut,

Oleh Karen aitu, apabila ada

tampak jelas bahwa disposisi perse-

kesalahan administrasi yang dila-

tujuan Asisten II Sekda Propinsi

kukan oleh Asisten II dalam melak-

(sebagai bagian dari proses pengece-

sanakan tugas dan fungsi pengece-

kan persyaratan berkas permohonan)

kan persyaratan berkas permohonan,

tidak terkait dengan kewajiban mo-

tidak dapat secara serta-merta

nitoring dan evaluasi atas pertang-

dinyatakan sebagai mal-adminis-

gungjawaban penerima Bantuan So-

trasi karena harus ditinjau dulu ting-

sial sehingga harus dipilah, mana

kat kesalahan administrasinya. Pasal

lembaga yang melaksanakan tugas

1 butir 3 UU No. 37 Tahun 2008

164


tentang Ombudsman RI (UU ORI)

yarakatan pada Biro Kesra Setda

menyatakan bahwa unsur-unsur mal-

Propinsi’ ini, Asisten II Sekda Pro-

administrasi adalah :

pinsi selaku sub-ordinatie dan pelak-

 Perilaku atau perbuatan melawan hukum,  melampaui wewenang,  menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan, termasuk perseorangan yang membantu pemerintah memberikan pelayanan publik  yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau imateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan’.

sana administrasi merupakan bagian proses administrasi yang wajib melaksanakan tugas administrasi di bidangnya. Oleh karena tidak ada bukti permasalahan di bidang proses administrasi (tidak ada kesalahan administratif) di bagian Asisten II Sekda Propinsi, maka jika di kemudian hari ada permasalahan, dapat dikatakan bahwa permasalahan tersebut merupakan kesalahan yang timbul tidak di ranah pengecekan persyaratan berkas permohonan dan pemberian rekomendasi oleh

Berdasarkan wewenang yang diberikan terhadap pegawai pemerintah, maka terdapat hubungan antara Hukum Administrasi dengan Hukum Kepegawaian yang disebut sebagai openbare dienstbetrekking (hubungan dinas publik) terhadap negara (pemerintah).

Adapun

openbare

dientsbetrekking yang melekat pada hubungan hukum kepegawaian itu lebih merupakan hubungan sub-ordinatie antara atasan dengan bawahan (Philipus M. Hadjon, 2003). Dalam perkara ‘Dugaan Tipikor Penyimpangan Dana Bansos Kemas-

Asisten II Sekda Propinsi. Oleh karenanya, terhadap rekomendasi Asisten II Sekda Propinsi selaku pelaksana pengecekan ‘persyaratan berkas permohonan’, tidak dapat dikatagorikan sebagai tindakan mal-administrasi karena tidak termasuk dalam unsur-unsur maladministrasi berdasarkan unsur-unsur Pasal 1 butir 3 UU ORI tersebut. Dalam hal pejabat TUN dinyatakan bersalah oleh Jaksa penuntut umum, masih harus ditetapkan pula dimana ranah ‘letak kesalahan’ dan batas pertanggungjawabannya. Un-

165


tuk itu, ada beberapa pandangan

pemeriksaan/pengawasan

yang perlu diperhatikan, antara lain :

berkedudukan sebagai informasi

 Mengenai penetapan ranah ‘ke-

kerugian

negara/daerah

yang

untuk

salahan’, Indriyanto Seno Adji

selanjutnya dapat dinilai dan

menyatakan : “....sangat sulit un-

ditetapkan oleh Badan Pemeriksa

tuk membedakan kapan seorang

Keuangan dengan dua cara :

aparatur negara itu melakukan

(1). apabila penanggung jawab-

perbuatan melawan hukum dan

nya bendahara dan Menteri/

kapan dapat dikatakan melakukan

Kepala Badan/Ketua Lem-

penyalahgunaan wewenang. Ia

baga/Gubernur/Walikota/

berpendapat masalah itu masuk

Bupati.

ke dalam area abu-abu (grey

(2). apabila penanggung jawab-

area)”. (Indriyanto Seno Adji,

nya pegawai negeri bukan

2014).

bendahara/pejabat lain.

 Mengenai penegakan hukum da-

Keputusan

Pejabat

TUN

lam ranah hukum administrasi

(BPK/Menteri/Kepala

negara menitik-beratkan pada

Badan / Ketua Lembaga/Gu-

pemulihan kerugian negara/

bernur/Walikota/Bupati)

daerah. Hal ini harus dilak-

merupakan bentuk peneta-

sanakan oleh Pejabat tata usaha

pan yang menjadi dasar

negara (Pejabat TUN) sesuai

untuk melakukan penagihan,

ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan

sita, eksekusi atau pengha-

Pasal 63 ayat (1) UU Nomor 1

pusan kerugian negara/daer-

Tahun 2004 tentang Perbenda-

ah dimaksud. (Sikad, 2012)

haraan Negara. Pimpinan Instansi (Menteri/Kepala

Badan/Ketua

 Apabila sudah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan untuk

Lembaga/Gubernur/Walikota/Bu-

penggantian

pati)

memerintahkan

dalam hal penetapan pembayaran

Penyelesaian

uang pengganti dilakukan berupa

Kerugian Negara/Daerah) untuk

uang bukan hukuman penjara,

melaksanakan

perlu

TPKN/D

verifikasi

(Tim

atas

kerugian

negara,

penelitian

dan

sesuai ketentuan dalam Pasal 42

laporan

hasil

Peraturan BPK Nomor 3 Tahun

166


2007 tentang Tata Cara Ganti

dapat dilaksanakan maka penye-

Kerugian Negara terhadap Ben-

lesaian kerugian negara/daerah

dahara, dengan cara disetorkan ke

dimaksud

kas negara/daerah, pelaksanaan

menggunakan mekanisme peng-

surat keputusan pembebanan di-

hapusan. Hal tersebut sesuai

perhitungkan sesuai dengan nilai

dengan Fatwa Makamah Agung

penggantian yang sudah disetor-

Nomor 040/KMA/III/2010 tang-

kan ke kas negara/daerah maka

gal 29 Maret 2010 yang menya-

penanggung

kerugian

takan bahwa pengertian pemba-

negara/daerah dapat mengkom-

yaran uang pengganti sebagai

pensasikan kewajibannya dengan

pidana tambahan sekalipun tu-

membayar selisih lebih kerugian

juannya untuk memperkecil keru-

negara/daerah dengan berdasar-

gian keuangan negara namun

kan pada jumlah kerugian nega-

tidak identik atau sama dengan

ra/daerah yang ditetapkan dalam

pengertian

surat keputusan pembebanan.

sebagaimana

jawab

dapat

dilaksanakan

kerugian dimaksud

negara dalam

 Namun, jika putusan pengadilan

Pasal 1 butir 16 Undang-Undang

menetapkan bahwa dalam hal

Nomor 15 Tahun 2006 tentang

pembayaran

pengganti

Badan Pemeriksa Keuangan dan

bukan dilakukan dalam bentuk

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang

uang tetapi dalam bentuk hu-

Nomor 17 Tahun 2003 tentang

kuman penjara maka hal terse-

Keuangan Negara yang jumlah-

but tidak dapat dicatat dalam

nya harus pasti dan ditetapkan

daftar kerugian negara/laporan

oleh auditor negara dari BPK.

keuangan sebagai angsuran/pelu-

Oleh karena itu Pasal 65, Pasal 66

nasan. Proses penagihan dan pe-

dan Pasal 67 UU Nomor 1 Tahun

nyelesaian dalam ranah hukum

2004 tentang Perbendaharaan Ne-

administrasi tetap harus dilak-

gara

sanakan.

karena Pasal-pasal tersebut me-

uang

tidak

tepat

diterapkan,

 Dalam hal putusan pengadilan

nyatakan bahwa uang pengganti

berupa uang pengganti sebagai

sebagai pidana tambahan bukan-

tambahan hukuman penjara tidak

lah piutang negara yang harus

167


ditagih

oleh

Panitia

Urusan

berjenjang sesuai proses adminis-

Piutang Negara (PUPN). Dalam

tratifnya. Dalam kasus ini tidak

lingkup

yang

ada kesalahan administratif yang

putusannya

dilakukan oleh Asisten II Sekda

dilakukan Jaksa/Penuntut Umum

Propinsi selama berkas permo-

dan bukan oleh Panitia Urusan

honan di tahap selanjutnya

Piutang Negara (PUPN).

(tahap Sekda Propinsi dan tahap

hukum

pelaksanaan

pidana

amar

pengambilan Keputusan GuberSimpulan

nur) tidak dipermasalahkan.

Berdasarkan uraian fakta dan

Terlebih lagi dalam perkara ini

analisis hukum mengenai keterli-

permasalahan tidak terjadi di

batan Asisten II Sekda Propinsi ter-

ranah pengecekan persyaratan

hadap perkara Penyimpangan Penya-

berkas permohonan yang menjadi

luran Dana Bantuan Sosial Kema-

wewenang Asisten II Sekda Pro-

syarakatan oleh Pemerintah Daerah,

pinsi tetapi terjadi di ranah moni-

dapat disimpulkan sebagai berikut :

toring dan evaluasi setelah proses

1. Rekomendasi Asisten II Sekda

administrasi selesai (mendapat-

Propinsi dalam pengambilan Keputusan Gubernur tentang Dana

kan persetujuan Gubernur). Saran Tindakan

Bansos Kemasyarakatan merupa-

Dalam perkara ‘Penyimpangan

kan bagian dari rangkaian proses

Penyaluran Dana Bantuan Sosial

administrasi Penyaluran Bantuan

Kemasyarakatan oleh Pemerintah

Sosial bukan merupakan keputu-

Daerah’ tersebut, posisi administratif

san dari pejabat yang berwenang

Asisten II Sekda Propinsi tidak

karena bukan keputusan final.

terbukti melakukan kesalahan admi-

Oleh

ada

nistratif, Oleh karenanya, selama

kesalahan maka termasuk dalam

keberadaan pejabat/pegawai pelak-

‘kesalahan prosedur’ dan bukan

sana administrasi sebagai bagian

‘penyalahgunaan wewenang’;

proses administrasi berupa tugas

2. Pertanggungjawaban permasalah-

pengecekan persyaratan berkas per-

an (kesalahan administratif) yang

mohonan tidak diimbangi dengan

timbul harus dilakukan secara

imbalan/balas jasa/gratifikasi da-

karenanya

apabila

168


lam bentuk apapun maka terhadap

2008 tentang Ombudsman RI

Asisten II Sekda Propinsi tidak dapat dikenakan tuntutan pidana.

Keputusan Gubernur Nomor 040 Tahun 2009

Bahan Rujukan: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata

Keputusan Gubernur Nomor 188 Tahun 2009

Usaha Negara Philipus M. Hadjon, Pengantar HuUndang-Undang Nomor 17 Tahun

kum Administrasi Indonesia, edi-

2003 tentang Keuangan Negara

si revisi, Gajahmada University Press, Jogyakarta, 2003.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Indriyanto Seno Adji, Materi diskusi

2004 tentang Perbendaharaan Ne-

Asosiasi Pengajar Hukum Pidana

gara

dan Kriminologi (Aspehupiki) , Jakarta, 14-16 Maret 2014

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

SIKAD (Sistem Informasi Kerugian Daerah), Sistem Pemidanaan dalam Pidana Ekonomi, BPK RI,

Undang-Undang Nomor 37 Tahun

Jakarta, 2 Oktober 2012

Analisis Perkara Penyimpangan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Kemasyarakat oleh Pemerintah Daerah

Recommend Documents