Analisis Efektifitas Penyaluran Bantuan Dana Bergulir Untuk UKM di Provinsi Kepulauan Riau Oleh: Rafki RS, SE. MM & Akhirman, S.Sos. MM Abstrak Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji dampak langsung dari bantuan dana bergulir dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk kalangan pelaku UMKM di Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini menemukan banyak permasalahan dari penyaluran dana bergulir tersebut namun bantuan tersebut mampu menggerakan roda usaha pelaku UMKM dan dipandang menimbulkan banyak manfaat langsung dan tidak langsung.
PENDAHULUAN 1.1
LATAR BELAKANG
Upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, dalam banyak hal dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dunia usaha. Dalam konteks ini, pengembangan bisnis usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) masih menghadapi kendala klasik yaitu permodalan. Inti permasalahannya adalah kondisi internal UMKM yang belum memenuhi persyaratan dan prosedur di lembaga keuangan, sedangkan lembaga keuangan menganut prinsip kehatihatian (prudential principles). Kebutuhan modal sangat terasa pada seseorang yang ingin memulai usaha baru. Pada usaha yang sudah berjalan, modal tetap menjadi kendala lanjutan untuk berkembang. Masalah yang dihadapi usaha kecil menyangkut pembiayaan, akses pasar dan pemasaran, tata kelola manajemen usaha kecil, serta akses atas informasi. Kesulitan usaha kecil mengakses sumber-sumber modal karena keterbatasan informasi dan kemampuan menembus sumber modal tersebut (Chotim dan Thamrin, 1997). Lembaga keuangan Bank adalah sumber modal terbesar yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha kecil. Namun, untuk bermitra dengan bank pelaku usaha kecil dituntut menyajika proposal yang feasible atau layak usaha dan menguntungkan. Selain itu lembaga keuangan bank mensyaratkan usaha kecil harus bankable atau dapat memenuhi ketentuan bank. Inilah persoalanya, akibat bank terlalu prudent atau hati-hati, maka makin mempersulit usaha kecil untuk mengakses sumber modal. Usaha kecil yang sulit mengakses sumber bank akan mencari jalan pintas. Pilihan biasanya jatuh pada para rentenir tentu saja dengan biaya uang yang mencekik. Ada kekeliruan bahwa usaha kecil tidak mempermasalahkan bunga yang
tinggi. Namun sebenarnya hal itu mereka lakukan semata-mata karena mengalami kesulitan dalam mengakses sumber permodalan. Usaha kecil yang berhasil mengatasi kendala akses modal, pasar dan informasi, kendala usaha yang lebih lanjut, seperti pengembangan produk, pengembangan pasar, melakukan ekspor, hingga mempertahankan kualitas produk dan kuantitas produksi. Pada situasi ini, usaha kecil dituntut meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melakukan inovasi produk melalui pemanfaatan teknologi tepat guna. Apabila mau dicermati lebih jauh, pengembagan sektor swasta khususnya UKM, perlu untuk dilakukan mengingat sektor ini memiliki potensi untuk menjaga kestabilan ekonomi, mengurangi pengangguran, meningkatkan PDRB, mengembangkan dunia usaha, dan meningkatkan APBD melalui perpajakan. Sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi kesenjangan sosial, maka dilakukan pengembangan sektor usaha antara pengusaha besar yang kuat dengan pengusaha kecil atau bantuan dari pemerinta terhadap usaha kecil. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah berkali-kali memberikan bantuan dana bergulir kepada usaha kecil di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau. Pemberian dana pinjaman ini merupakan salah satu bentuk perhatian Pemerintah Provinsi Kepri terhadap perkembangan koperasi dan UMKM di wilayah Kepri. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan dapat terwujudnya tatanan ekonomi kerakyatan guna memperkuat ekonomi negara. 1.2 PERMASALAHAN 1. Apakah penyaluran dana sesuai dengan tujuan, target, dan sasaran program bantuan dana bergulir ? 2. Apakah dana yang ada pada ke lompok masyarakat sudah dikelola sesuai dengan prinsip, tujuan & rencana penggunaan program bantuan dana bergulir ? 3. Sejauhmana optimalisasi fungsi institusi pengelola langsung dalam pembinaan dan penyaluran dana bergulir. 4. Sejauhmana dampak program bantuan dana bergulir dalam : a. Penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha masyarakat; b. Meningkatkan pendapatan masyarakat; c. Mengembangkan usaha 5. Masalah dan kendala apa saja yang muncul dan dihadapi baik dalam implementasi manajemen pembinaan dan penyaluran maupun dalam pengelolaan dana oleh kelompok masyarakat. 1.3 TUJUAN 1. Untuk mengetahui efektivitas penyaluran dana dilihat dari tujuan, target dan sasaran program bantuan dana bergulir yang disalurkan oleh Pemprov Kepri.
2. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan oleh institusi
pengelola langsung bantuan dana bergulir yang disalurkan oleh Pemprov. Kepri. 3. Untuk memperoleh gambaran efektivitas penyaluran dan perguliran program bantuan dana bergulir yang disalurkan oleh Pemprov. Kepri. 4. Untuk memperoleh gambaran efektivitas dampak program bantuan dana UMKM dari Pemprov. Kepri terhadap penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, pendapatan masyarakat, dan mengembangkan usaha. 1.4 Manfaat dan Kegunaan 1. Memperbaiki mekanisme penyaluran dan perguliran dana yang dianggap berbelit-belit, tidak efisien dan membuka peluang untuk terjadinya kebocoran dan ketidaktepatan sasaran. 2. Kemungkinan disusunnya model penyaluran dan perguliran dana yang lebih sesuai dengan kondisi geografis dan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau sehingga dapat mencapai tujuan dan target seoptimal mungkin. 3. Sebagai dasar untuk melahirkan kebijakan Pemprov Kepri dalam menghentikan atau meningkatkan jumlah dana bergulir atau mengembangkan berbagai jenis program bantuan dana bergulir bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. 4. Sebagai dasar untuk memantapkan kebijakan Pemprov. Kepri, apakah program bantuan dana bergulir ini dapat dijadikan sebagai salah satu kebijkan dalam mengentaskan kemiskinan pada masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.
1.5 Ruang Lingkup Kajian 1. Prinsip, tujuan, target, sasaran dan alur manajemen pengelolaan dari setiap program bantuan dana bergulir pada Pemprov Kepri. 2. Efektivitas implementasi manajemen pengelolaan yang menyangkut optimalisasi fungsi institusi pengelola langsung tim teknis, pendamping, dan masyarakat penerima bantuan. 3. Efektivitas implementasi program dalam penyaluran dana, menentukan sasaran utama, pemanfaatan dan perguliran dana. 4. Efektivitas dampak program terhadap penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, pendapatan dan mengembangkan usaha masyarakat.
1.6
FOKUS PENELITIAN Penelitian ini berupa kajian efektivitas program bantuan dana bergulir yang diberikan kepada masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Cukup banyak program bantuan dana bergulir yang sudah dijalankan baik dari pemerintah pusat sebagai Program Jaringan Pengaman Sosial seperti antara lain PDMDKE dan P2KP maupun program yang khusus dikembangkan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sendiri sebagai program pengentasan kemiskinan masyarakat Kepulauan Riau. Berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan dari aspek : waktu, finasial, luas wilayah, persebaran masyarakat, keberlangsungan program bantuan dana bergulir yang ada, tujuan dan target yang ingin dicapai dari kajian ini, maka program bantuan dana bergulir yang akan dikaji difokuskan kepada program dana bergulir khusus yang disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
2. KERANGKA PEMIKIRAN Perbedaan kriteria dalam menetapkan status UMKM oleh kelompok perbankan nampaknya bukan masalah utama yang perlu didiskusikan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana meningkatkan akses UMKM kepada sumber-sumber permodalan khususnya bank umum atau bank komersial. Adanya anggapan bahwa UMKM bukan kelompok yang layak untuk menjadi nasabah perbankan memang ada benarnya, tetapi itu tergantung dari asumsi apa yang digunakan. Ketidaklayakan UMKM adalah terkait dengan karakter dari UMKM yang pada umumnya merupakan perusahaan keluarga atau perusahaan tradisional, sehingga tidak memiliki sistem pembukuan yang standar dengan ketentuan perbankan (karakternya dinilai tidak layak). Dalam hal ini idealnya bank juga tidak hanya melihat UMKM dari aspek administrasi manajemen usaha, tetapi juga harus memperhatikan kelayakan usaha dari aspek finansial. Berbagai hasil penelitian antara lain yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK tahun 2006, menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh UMKM bisa mencapai rata-rata diatas 100% per tahun, atau jauh lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh, oleh perusahaan besar. Demikian juga UMKM sering dinilai tidak layak untuk menjadi nasabah bank komersial yang berorientasi pada
profit, karena umumnya UMKM tidak memiliki agunan yang cukup untuk menjamin sejumlah kredit yang dibutuhkan. Masalah ke tiga yang biasanya menghambat hubungan UMKM dengan perbankan adalah kecilnya pemilikan aset UMKM sehingga sulit bagi perbankan untuk menilai jumlah kredit yang layak diberikan untuk UMKM. Masalah yang paling sering dikemukakan oleh perbankan untuk menolak pengajuan kredit UMKM walaupun dengan campur tangan pemerintah (kredit-kredit program) adalah jumlah kredit yang dibutuhkan UMKM umumnya kecil-kecil. Kecilnya pagu kredit UMKM ini menyebabkan tingginya biaya operasional bank. Berkebalikan dengan anggapan bahwa UMKM tidak layak untuk menjadi nasabah perbankan adalah anggapan dari UMKM sendiri yang menilai bank tidak layak untuk menjadi lembaga perkreditan untuk UMKM. Hal ini dihubungkan dengan kesulitan UMKM untuk memenuhi persyaratan administratif perbankan, lamanya waktu pencairan kredit serta keterbatasan jumlah dan penyebaran bank komersial. Dari aspek penyebaran, bank komersial umumnya terkonsentrasi di daerah perkotaan, sedangkan sebagian besar UMKM tersebar di pedesaan. Akibatnya dalam hubungan kerja antara kedua pelaku ekonomi ini terdapat jarak lokasi yang cukup besar. Besarnya jarak ini menimbulkan biaya transportasi yang cukup mahal, karena bagi UMKM untuk berhubungan dengan bank memerlukan biaya transportasi tambahan. Sebaliknya bank komersial enggan mendekat ke lokasi UMKM untuk berhubungan langsung dalam proses pengajuan pinjaman maupun angsuran, karena harus mengeluarkan biaya investasi dan operasional tambahan. Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, masalah pokok yang harus dicarikan jalan keluarnya adalah: Pertama seberapa jauh dan seberapa besar kemampuan UMKM untuk memanfaatkan kredit yang bersumber dari bank-bank komersial, Kedua kendala dan permasalahan apa saja yang dihadapi oleh UMKM, untuk mampu memenuhi persyaratan kredit dari pasar uang khususnya perbankan serta, Ketiga regulasi apa yang diperlukan untuk memampukan UMKM menyerap kredit dari pasar uang, Keempat apa dampak kesulitan pengembangan kemampuan UMKM untuk mendapatkan kredit dari lembaga keuangan formal khususnya perbankan, terhadap pemberdayaan UMKM, Kelima adalah bagaimana prospek pengembangan kemampuan UMKM untuk meningkatkan aksesnya terhadap permodalan dari lembaga keuangan formal, serta strategi apa yang harus dilakukan oleh UMKM untuk dapat memanfaatkan kredit yang bersumber dari bank-bank komersial.
Untuk mendapatkan jawaban atas berbagai pertanyaan tersebut di atas kiranya perlu diperhatikan bahwa kunci perbaikan hubungan lembaga perkreditan formal dengan UMKM adalah terpenuhinya kelayakan UMKM sebagai nasabah dan persyaratan bank sebagai lembaga perkreditan. Dalam hal ini idealnya lembaga perkreditan formal seperti perbankan mampu melihat potensi UMKM tidak hanya berdasarkan ketentuan yang baku dari bank komersial. Tetapi untuk memberikan keyakinan pada kelompok perbankan ini nampaknya sangat sulit karena disamping masih banyaknya kendala struktural, juga dari aspek ekonomi kondisi UMKM yang sekarang belum dapat dikatakan meyakinkan. Oleh sebab itu kajian ke arah ini tidak akan mungkin dapat dilakukan dengan pendekatan ekonomi tetapi akan mungkin dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosial kultural. Permasalahan seperti dikemukakan di atas nampaknya juga berpulang pada mekanisme pasar uang di dalam negeri yang kurang kompetitif. Sebagian besar bank komersial yang ada sekarang ini (kecuali bank BUMN) merupakan bagian dari usaha konglomerasi yang cenderung hanya berhubungan dengan masyarakat luas untuk mendapatkan pinjaman murah. Sebaliknya bank-bank tersebut sedikit sekali memberikan pinjaman untuk masyarakat. Dalam hal ini perlu dikaji kembali bahwa selama ini penilaian terhadap kinerja bank-bank nasional sering hanya terpaku pada Finance to Deposite Ratio (FDR). Dari aspek ini memang mereka (bank-bank nasional) memiliki nilai yang cukup tinggi. Tetapi jika diperhatikan sebagian besar dana hasil deposit mereka hanya dikucurkan untuk usaha konglomerasinya. Campur tangan pemerintah terhadap pasar uang seperti ketentuan yang mengharuskan perbankan untuk menyalurkan 20% kreditnya kepada UMKM bisa berdampak positif bagi UMKM. Yang perlu diingat dalam hal ini adalah bahwa pemerintah merupakan kelembagaan (institusi). Dalam suatu negara yang berkeinginan membangun demokrasi ekonomi campur tangan pemerintah sebagai intitusi sangat diperlukan baik sebagai regulator, fasilitator maupun sebagai penyeimbang. Yang terlihat dalam pasar uang sekarang ini adalah kecenderungan terjadinya monopoli kredit bank-bank komersial oleh konglomerasinya sendiri. Disinilah sebenarnya dituntut peran aktif pemerintah, yang tidak hanya bertindak sebagai penyeimbang tetapi juga harus perperan aktif sebagai pengawas.
Peran pemerintah sebagai penyeimbang telah ditunjukkan dengan dilaksanakannya berbagai program perkuatan untuk UMKM sebatas kemampuan pemerintah. Oleh karena kondisi keuangan negara sekarang ini memang kurang memungkinkan untuk dapat memberikan bantuan yang lebih besar lagi kepada kelompok UMKM, maka idealnya fungsi pengawasan pemerintah terhadap kondisi yang terjadi dalam pasar uang dapat lebih ditingkatkan lagi. Pemerintah dapat saja mengeluarkan berbagai regulasi di bidang perbankan yang diharapkan dapat mendorong terciptanya keseimbangan pasar kredit. Hal ini sangat diperlukan karena jika diperhatikan jumlah kredit yang dikeluarkan oleh bank-bank umum selama 10 bulan terakhir jumlahnya cukup besar, yaitu sampai dengan tanggal 31 Oktober tahun 2007 telah dikucurkan dana kredit perbankan sebanyak Rp. 937 triliun. Dari dana sebesar itu diperkirakan hanya Rp. 112 triliun atau (10,82%) yang dikonsumsi oleh golongan menengah kebawah, termasuk UMKM. Sebagian besar kredit untuk kelompok masyarakat menengah kebawah inipun cenderung digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Ada indikasi bahwa sebagian dana tersebut dilakukan secara tidak langsung, tetapi sebagian besar melalui perusahaan-perusahaan leasing, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan koperasi simpan pinjam (jenis koperasi yang satu ini sangat diragunakan idealismenya sebagai koperasi ). Ditengah pasar uang yang cenderung semakin terliberalisasi sekarang dan dimasa mendatang, memang ada kekhawatiran bahwa UKM dan koperasi akan menjadi entitas bisnis yang akan menjadi korban liberalisasi dan globalisasi ekonomi. Kekhawatiran yang berlebihan itu memang cukup beralasan karena pelaku usaha ini (UMKM) dalam sistem pasar bebas adalah komponen sistem yang berada dalam kondisi terlemah. Pendapat yang demikian jika dicermati ternyata timbul dari premis yang hanya didasarkan pada kajian dari beberapa aspek yang terbatas antara lain produktifitas UMKM yang relatif rendah, kualitas UMKM yang sebagian bukan profesional dalam bisnis dan aspek usaha berupa aset omset dan laba. Kenyataan dari aspek lain UMKM memiliki potensi yang tidak dimiliki oleh usaha besar antara lain; a) Sebagian besar menggunakan bahan baku lokal yang tidak dipengaruhi oleh gejolak perekonomian dunia; b) Keperluan modal UMKM khususnya UMK relatif kecil. Tenggang waktu produksi (time lag) UMKM relatif singkat, serta pada beberapa jenis kegiatan UMKM memiliki nilai komparatif yang sangat tinggi.
Potensi berikutnya yang dapat dijadikan keunggulan komparatif usaha kecil dan menengah adalah bahwa pada kegiatan-kegiatan usaha tertentu usaha kecil dan menengah lebih efisien dan produktif, daripada usaha besar. Dengan demikian dalam kegiatan usaha tersebut usaha kecil dan menengah akan memiliki tingkat kompetisi yang baik. Wiryono (1998) mengemukakan teori yang menarik untuk mengetahui tingkat kompetisi, efisiensi dan produktivitas yang diukur dari trend pangsa output dalam satu kurun waktu tertentu. Jika pangsa dari satu skala industri tertentu menurun, berarti industri pada skala tersebut tidak efisien, demikian pula sebaliknya. Beberapa kondisi realistis di atas seharusnya menjadi bahan pemikiran sekaligus perenungan untuk tidak terus menerus menganggap UMKM sebagai kelompok bisnis yang harus selalu dan diberikan bantuan seperti subsidi bunga. Kebijakan yang selalu memposisikan UMKM sebagai kelompok yang perlu dibantu didasarkan pada anggapan bahwa UMKM adalah kelompok usaha yang lemah dalam segala hal dan tidak mampu bersaing dengan usaha besar. Sayangnya kebijakan tersebut cenderung berlanjut terus hingga saat ini. Bahkan tantangan pasar global yang akan segera datang direspon dengan anggapan UMKM akan habis terlindas dan tidak mampu bersaing. Globalisasi dan pasar bebas (melalui WTO, APEC, AFTA) menjadi momok yang menyeramkan bagi UMKM tanpa memberikan alternatif dan strategi bagaimana seharusnya UMKM menghadapi pasar bebas. Dari realita potensi unggulan UMKM seperti disebutkan di atas, maka selayaknya kalangan lembaga perkeditan formal tidak lagi memandang UMKM sebagai kelompok usaha marginal, tetapi berbagai dogma dan mitos disekitar kelemahan UMKM ternyata masih sulit untuk dipatahkan. Kesulitan inilah yang seharusnya menjadi tantangan dan dorongan bagi UMKM untuk mencari strategi yang paling efektif untuk menembus kendala struktural dalam membangun akses terhadap permodalan yang berasal dari lembaga perkreditan formal khususnya bank-bank komersial. METODOLOGI PENELITIAN 3.1 JENIS PENELITIAN Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian evaluasi (Evaluation Research). Menurut Singarimbun dan Effendi (1987 : 5 — 6) penelitian evaluasi semakin dikenal dewasa ini karena berbagai program dalam masyarakat perlu diketahui manfaat dan
efektivitasnya. Penelitian evaluasi pertanyaan-pertanyaan praktis seperti:
mencoba
menjawab
a) Apa yang merupakan masa lah pokok dari suatu masyarakat, b) Program apa yang dilaksanakan untuk mengatasi masa lahmasa lah itu, c) Bagaimana program itu dapat dilaksanakan, d) Apakah program dilaksanakan sebagaimana direncanakan dan apakah tujuannya tercapai. Dengan demikian yang menjadi fokus penelitian evaluasi adalah seberapa jauh tujuan yang telah ditetapkan pada awal program tercapai atau mempunyai tanda-tanda akan tercapai. Untuk mencapai tujuan penelitian evaluasi digunakan metode penelitian survei, metode survei berupaya menjelaskan mengapa suatu peristiwa terjadi (Rusidi, 1996 : 3) dengan mengkaji sampel yang dipilih dari populasi untuk menemukan insidensi, distribusi, dan interelasi dari variabel yang diteliti (Kerlinger, 1992 : 660) adakalanya survei seperti ini disebut survei deskriptif, yaitu pencarian fakta dengan interprestasi yang tepat dengan tujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sebabsebab serta hubungan antar fenomena yang diteliti (Nazir, 1985 : 63). 3.2 Penetapan Lokasi Penelitian 1. Lokasi penelitian menggambarkan bagian yang representatif dari kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang menerima program bantuan dana bergulir. Meliputi Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Karimun, Kabupaten Anambas, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Lingga. 2. Dari setiap wilayah minimal ditentukan dua kecamatan, dan dari setiap kecamatan itu ditentukan tiga kelurahan/desa yang menggambarkan institusi pengelola yang dianggap berhasil, sedang, dan kurang berhasil/gagal. Kemudian dari setiap institusi pengelola ditentukan beberapa kelompok masyarakat dengan klasifikasi yang maju, sedang, dan yang bangkrut. 3.3
Teknik Pengumpulan Data Data primer dihimpun melalui seperangkat instrumen (kuesioner) terstruktur melalui observasi dan wawancara mendalam (observation and in-depth research). Baik untuk lembaga pengelola maupun pendamping serta masyarakat penerima. 3.4 METODE ANALISIS
Semua data dianalisis dengan metode deskripstif dan metode statistik inferensial. Hasil kajian yang disajikan disini hanya meliputi analisis pengaruh (Effect Analysis) yaitu evaluasi pengaruh program dana bergulir terhadap peningkatan kemampuan ekonomi masyarkat penerima dan efektifitas penyaluran bantuan tersebut ditinjau dari aspek tujuan, target, dan sasaran. Analisis dibatasi kepada aspek (a) efektifitas penyaluran bantuan berdasarkan target, tujuan dan sasaran, dan (b) Efektivitas implementasi manajemen pengelolaan, (c) Efektivitas implementasi program dalam penyaluran dana, menentukan sasaran utama, pemanfaatan dan perguliran dana, (d) Efektivitas dampak program terhadap penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, pendapatan dan mengembangkan usaha masyarakat. Berbagai dinamika tersebut diukur melalui Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) versi 16, pada sejumlah cuplikan (contoh) secara berpasangan (paired) dan tidak berpasangan (independent). 4. HASIL PENELITIAN Dengan mempergunakan program SPSS maka kuesioner diolah untuk menjawab pertanyaan apakah bantuan dana bergulir yang diberikan Pemprov Kepri terhadap Koperasi dan UKM yang ada efektif atau tidak. (terlampir). Hasil yang diperoleh dari pengolahan statistik ini adalah bahwa menurut perspektif para penerima bantuan dana bergulir, bantuan dari pemerintah Provinsi Kepri ini efektif untuk membantu mereka dalam mengembangkan usaha dan efektif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar dan mampu mengurangi pengangguran. Menurut mereka dalam jangka panjang bantuan dana bergulir ini juga sangat bermanfaat terutama untuk berkembang dan bertahan ketika omset yang mereka dapatkan menurun. Instansi yang bekerja menyalurkan bantuan dana bergulir ini menurut mereka juga sudah bekerja dengan baik dan para penerima bantuan dana bergulir selalu mendapatkan sosialisasi ketika akan menerima pencairan dana bergulir ini. Hasil pengolahan statistik secara lengkap dapat disampaikan sebagai berikut:
Descriptive Statistics
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12 Valid N (listwise)
N 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106
Minimu m Maximum 1 5 2 5 1 5 2 5 2 5 2 5 1 5 1 5 1 5 3 5 2 5 2 5
Std. Mean Deviation 3.86 .888 3.86 .723 3.79 .752 3.92 .619 3.92 .480 4.06 .549 2.52 1.035 3.42 .894 3.25 1.094 3.94 .494 3.95 .623 3.58 .674
Pada tabel statistik deskriptif terlihat bahwa hampir semua pertanyaan memiliki nilai mean di atas tiga. Artinya responden cenderung menjawab setuju dengan pernyataan yang diberikan kepada mereka. Kecuali pernyataan 7 (Q7) ternyata memiliki nilai mean 2,52. Nilai ini menunjukkan bahwa responden cenderung menjawab tidak setuju dengan pernyataan 7 (Q7) yaitu: “Saya mendapat pendampingan usaha dan pembinaan dari pihak yang memberikan dana bantuan bergulir.” Jika di rinci lagi masing-masing pernyataan yang diberikan kepada para responden dapat dilihat secara statistik sebagai berikut: Q1 Frequenc y Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju
2
1.9
1.9
1.9
Tidak Setuju
8
7.5
7.5
9.4
Ragu-Ragu
14
13.2
13.2
22.6
Setuju
61
57.5
57.5
80.2
Sangat Setuju
21
19.8
19.8
100.0
106
100.0
100.0
Total
Untuk pernyataan 1 (Q1) yaitu: “Bantuan dana bergulir yang diberikan Pemprov Kepri Tepat sasaran”, 57,5% responden menjawab setuju, bahkan 19,8% menjawab sangat setuju. Ini artinya responden menganggap bahwa dana bergulir yang diberikan Pemprov Kepri memang tepat sasaran. Q2 Frequenc y Percent Valid Tidak Setuju
Valid Percent
Cumulative Percent
7
6.6
6.6
6.6
Ragu-Ragu
15
14.2
14.2
20.8
Setuju
70
66.0
66.0
86.8
Sangat Setuju
14
13.2
13.2
100.0
106
100.0
100.0
Total
Untuk pernyataan 2 (Q2) yaitu: “Bantuan dana bergulir yang diberikan Pemprov Kepri diberikan dengan syarat mudah dan ringan”, 66% responden menjawab setuju dan 13,2% menjawab sangat setuju. Artinya para penerima dana bergulir menganggap bahwa syarat yang diajukan pihak pengelola dana bergulir selama ini relatif ringan dan mudah. Q3 Frequenc y Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju
2
1.9
1.9
1.9
Tidak Setuju
4
3.8
3.8
5.7
Ragu-Ragu
19
17.9
17.9
23.6
Setuju
70
66.0
66.0
89.6
Sangat Setuju
11
10.4
10.4
100.0
Q3 Frequenc y Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju
2
1.9
1.9
1.9
Tidak Setuju
4
3.8
3.8
5.7
Ragu-Ragu
19
17.9
17.9
23.6
Setuju
70
66.0
66.0
89.6
Sangat Setuju
11
10.4
10.4
100.0
106
100.0
100.0
Total
Pernyataan 3 (Q3) pada kuesioner berbunyi: “Bantuan dana bergulir yang diberikan Pemprov Kepri Tepat waktu”. Sama seperti pernyataan Q2, 66% responden menanggap bahwa bantuan dana bergulir yang diberikan oleh Pemprov Kepri sudah tepat waktu. Artinya dana tersebut diberikan tepat ketika mereka sedang membutuhkan tambahan modal kerja untuk mengembangkan usahanya. Q4 Frequenc y Percent Valid Tidak Setuju
Valid Percent
Cumulative Percent
2
1.9
1.9
1.9
Ragu-Ragu
19
17.9
17.9
19.8
Setuju
71
67.0
67.0
86.8
Sangat Setuju
14
13.2
13.2
100.0
106
100.0
100.0
Total
Untuk pernyataan 4 (Q4) yaitu: “Bantuan dana bergulir yang diberikan Pemprov Kepri bermanfaat dalam jangka panjang”, 67% responden menjawab setuju dan 13,2% menjawab sangat setuju. Artinya bahwa dana bergulir yang diberikan Pemprov Kepri mereka anggap bermanfaat untuk kelangsungan usahanya dalam jangka panjang. Q5 Frequenc y Percent Valid Tidak Setuju
2
1.9
Valid Percent 1.9
Cumulative Percent 1.9
Ragu-Ragu
11
10.4
10.4
12.3
Setuju
87
82.1
82.1
94.3
Sangat Setuju
6
5.7
5.7
100.0
106
100.0
100.0
Total
Pernyataan 5 (Q5) berbunyi: “Bantuan dana bergulir yang diberikan Pemprov Kepri tidak memberatkan saya dalam pengembalian pokok pinjaman dan bunga”. 82,1% responden menjawab setuju untuk pernyataan ini. Artinya dibandingkan dengan meminjam ke bank atau lembaga keuangan lainnya, responden menganggap bahwa meminjam dana bergulir tidak memberatkan dalam hal pengembalian pokok dan bunganya.
Q6 Frequenc y Percent Valid Tidak Setuju
Valid Percent
Cumulative Percent
2
1.9
1.9
1.9
7
6.6
6.6
8.5
Setuju
80
75.5
75.5
84.0
Sangat Setuju
17
16.0
16.0
100.0
106
100.0
100.0
Ragu-Ragu
Total
Pernyataan 6 (Q6) pada kuesioner berbunyi: “Saya menggunakan bantuan dana bergulir yang diberikan Pemprov Kepri untuk melakukan pengembangan usaha saya”. Hasil yang diperoleh 75,5% responden mengaku bahwa memang benar mereka menggunakan dana yang mereka peroleh dari pinjaman dana bergulir untuk kepentingan pengembangan usaha. Q7 Frequenc y Percent Valid Sangat Tidak Setuju
13
12.3
Valid Percent 12.3
Cumulative Percent 12.3
Tidak Setuju
52
49.1
49.1
61.3
Ragu-Ragu
17
16.0
16.0
77.4
Setuju
21
19.8
19.8
97.2
3
2.8
2.8
100.0
106
100.0
100.0
Sangat Setuju Total
Pernyataan 7 (Q7) pada kuesioner berbunyi: “Saya mendapat pendampingan usaha dan pembinaan dari pihak yang memberikan dana bantuan bergulir”, 49,1% responden menjawab tidak setuju bahkan 12,3% menjawab sangat tidak setuju. Hal ini bisa diartikan bahwa responden tidak mendapatkan pendampingan usaha ketika mempergunakan dana bergulir.
Q8 Frequenc y Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju
5
4.7
4.7
4.7
Tidak Setuju
9
8.5
8.5
13.2
Ragu-Ragu
33
31.1
31.1
44.3
Setuju
54
50.9
50.9
95.3
5
4.7
4.7
100.0
106
100.0
100.0
Sangat Setuju Total
Sama seperti pernyataan kuesioner lainnya, pernyataan 8 (Q8) pada kuesioner yang berbunyi: “Instansi yang memberikan bantuan dana bergulir menurut saya sudah bekerja dengan baik”, dijawab 50,9% responden dengan jawaban setuju bahkan 4,7% responden menjawab sangat setuju. Artinya intansi dan lembaga yang terlibat dalam penyaluran dana bergulir Pemprov Kepri sudah dianggap dengan baik dan profesional. Q9
Frequenc y Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid Sangat Tidak Setuju
10
9.4
9.4
9.4
Tidak Setuju
19
17.9
17.9
27.4
Ragu-Ragu
16
15.1
15.1
42.5
Setuju
57
53.8
53.8
96.2
4
3.8
3.8
100.0
106
100.0
100.0
Sangat Setuju Total
Pernyataan 9 (Q9) berbunyi: “Saya mendapatkan sosialisasi dan petunjuk penggunaan dana bergulir yang diberikan oleh Pemprov Kepri”. Dimana 53,8% responden menjawab setuju dan 3,8% responden menjawab sangat setuju. Artinya sebelum dana bergulir disalurkan, responden memang benar telah mendapatkan sosialisasi dan petunjuk singkat mengenai penggunaan dan bergulir yang disalurkan Pemprov Kepri. Q10 Frequenc y Percent Valid Ragu-Ragu
Valid Percent
Cumulative Percent
16
15.1
15.1
15.1
Setuju
80
75.5
75.5
90.6
Sangat Setuju
10
9.4
9.4
100.0
106
100.0
100.0
Total
Pernyataan 10 (Q10) adalah: “Menurut pengamatan saya dana bergulir yang diberikan Pemprov Kepri mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menerimanya.” Dimana 75,5% responden menjawab dengan setuju bahkan 9,4% menjawab sangat setuju. Tidak ada pernyataan tidak setuju atau sangat tidak setuju sama sekali dalam pernyataan ini. Artinya responden menganggap bahwa dana bergulir yang diberikan oleh Pemporv Kepri benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Q11 Frequenc y Percent
Valid Percent
Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju
4
3.8
3.8
3.8
Ragu-Ragu
11
10.4
10.4
14.2
Setuju
77
72.6
72.6
86.8
Sangat Setuju
14
13.2
13.2
100.0
106
100.0
100.0
Total
Pernyataan 11 (Q11) yaitu berbunyi: “Menurut pengamatan saya dana bergulir yang diberikan Pemprov Kepri dapat mengurangi pengangguran di sekitar lingkungan saya berada”. 72,6% responden menjawab setuju bahkan 13,2% menjawab sangat setuju. Artinya responden menganggap bahwa dana bergulir yang disalurkan Pemprov Kepri memang bermanfaat untuk mengurangi pengangguran di sekitarnya.
Q12 Frequenc y Percent Valid Tidak Setuju
Valid Percent
Cumulative Percent
7
6.6
6.6
6.6
Ragu-Ragu
34
32.1
32.1
38.7
Setuju
61
57.5
57.5
96.2
Sangat Setuju
4
3.8
3.8
100.0
Total 106 100.0 100.0 Pernyataan terakhir yaitu pernyataan 12 (Q12) pada kuesioner yang disebarkan berbunyi: “Menurut Pengamatan saya pihak-pihak yang menerima dana bergulir Pemprov Kepri telah mampu memanfaatkannya secara maksimal untuk meningkatkan usahanya masing masing”. Pernyataan ini untuk melihat hasil pengamatan penerima bantuan dana bergulir terhadap sesama penerima bantuan lainnya. Hasilnya 57,5% menjawab setuju dan 3,8% menjawab sangat setuju. Artinya adalah bahwa dana bergulir yang disalurkan Pemprov Kepri memang dianggap telah dimanfaatkan secara baik oleh penerima bantuan dana bergulir. 4.1
PERMASALAHAN DANA BERGULIR DI LAPANGAN
Dari wawancara langsung yang dilakukan dengan pihak UKM dan Koperasi yang menerima bantuan dana bergulir maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang mereka hadapi terkait bantuan dana bergulir yang mereka terima, diantaranya: 1. Ketika menerima bantuan dana bergulir hampir semua responden menjawab bahwa mereka sangat membutuhkan tenaga ahli pendamping sebagai konsultan bagaimana memanfaatkan dana bergulir tersebut untuk bisa mengembangkan usaha. Pihak Pemerintah Provinsi Kepri dalam hal ini terkesan hanya memberikan dana secara utuh tanpa mengawasi dan memberikan bimbingan kepada pihak UKM dan Koperasi penerima bantuan tersebut. Hal ini jelas sangat beresiko karena bisa saja dana yang diterima oleh pihak UKM dan Koperasi bisa saja dipakai untuk keperluan lain yang tidak bersifat pengembangan usaha. Jika dipakai untuk keperluan konsumsi maka jelas hal ini tidak sesuai dengan tujuan awal bantuan dana bergulir diberikan. 2. Walaupun sebagian besar responden menjawab bahwa syarat dan ketentuan penyaluran dana bergulir tergolong mudah namun responden mengeluhkan lamanya waktu yang dibutuhkan dari mulai pengajuan proposal bantuan hingga tahap pencairan. Kadangkala kebutuhan untuk memakai dan tersebut sudah lewat sebab lewatnya momentum peningkatan usaha UKM dan Koperasi. Sehingga banyak diantara responden yang memakai dana tersebut untuk keperluan lain yang bukan bersifat pengembangan usaha. 3. Pola pencairan dana yang terpusat hanya di Tanjungpinang menjadi kendala tersendiri bagi para penerima bantuan yang berdomisili jauh dari Tanjungpinang. Sehingga banyak yang memakai dana bergulir yang diperoleh untuk biaya transportasi dan akomodasi selama tinggal di Tanjungpinang. Hal ini tentu saja berdampak buruk bagi para penerima dana bergulir tersebut karena dana yang mereka terima tidak lagi maksimal untuk bisa mengembangkan usahanya. 4. Survey yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan lembaga penyalur dana tidak dilakukan secara mendalam dan selektif. Sehingga banyak bantuan dana tidak sesuai dengan besaran dana yang diharapkan. Dimana, ada usaha yang sangat kecil tapi menerima dana yang lumayan besar sementara usaha besar yang butuh dana besar menerima bantuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Akibatnya banyak penggunaan dana yang tidak dipakai untuk keperluan seperti yang tercantum di
proposal pengajuan. Dalam kasus yang lebih ekstrim ada juga penerima bantuan dana bergulir yang tidak mau menerima pencairan dana karena dianggap terlalu kecil dan tidak sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha. 5. Bantuan dana begulir pada hakikatnya adalah pengguliran dana sehingga semakin besar dan semakin luas pelaku ekonomi yang memperolehnya. Namun, ternyata dalam bantuan dana bergulir yang diberikan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak demikian. Ada UKM dan Koperasi yang telah lama melunasi pinjamannya dan relatif lancar ternyata ketika mengajukan proposal bantuan berikutnya malah tidak lagi mendapatkan bantuan kembali. Seharusnya pihak yang lancar membayar ini dijadikan prioritas karena resiko kreditnya akan lebih kecil dibanding mencari debitur baru yang belum pernah meminjam sebelumnya. 6. Untuk penerima bantuan dana bergulir di beberapa kabupaten yang tidak memiliki cabang Bank Bukopin, mereka mengalami kendala dalam hal pembayaran angsuran dana begulir. Dalam hal ini para penerima bantuan dana bergulir menumpuk pembayaran selama berbulan-bulan kemudian baru membayarkannya sekaligus ketika ke Tanjungpinang atau ke kota lain yang ada cabang Bank Bukopinnya. Bahkan ada oknum yang berusaha mengumpulkan angsuran tersebut untuk kemudian berjanji membayarkannya ke Bank Bukopin. Hal ini jelas saja beresiko dan bisa merugikan semua pihak jika ternyata kemudia dana tersebut tidak dibayarkan sebagaimana mestinya. 7. Minimnya sosialisasi dan tidak adanya pendampingan usaha telah menimbulkan salah persepsi di kalangan UKM dan Koperasi penerima bantuan dana bergulir. Dimana ada yang menganggap kalau dana tersebut semacam hibah yang tidak perlu dikembalikan. Apalagi agunan yang diminta sangat kecil dan tidak sesuai dengan jumlah dana yang dipinjamkan. Hal ini jelas tidak baik dan akan membuat penyaluran dan pengguliran dana bergulir akan terhambat. 5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 5.1
KESIMPULAN Secara umum menurut perspektif para penerima bantuan dana bergulir, bantuan dari pemerintah Provinsi Kepri ini efektif untuk membantu mereka dalam mengembangkan usaha dan efektif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar
dan mampu mengurangi pengangguran. Menurut mereka dalam jangka panjang bantuan dana bergulir ini juga sangat bermanfaat terutama untuk berkembang dan bertahan ketika omset yang mereka dapatkan menurun. Instansi yang bekerja menyalurkan bantuan dana bergulir ini menurut mereka juga sudah bekerja dengan baik dan para penerima bantuan dana bergulir selalu mendapatkan sosialisasi ketika akan menerima pencairan dana bergulir ini. Bantuan dana bergulir tersebut telah mampu dimanfaatkan untuk pengembangan usaha masing-masing oleh pihak UKM dan Koperasi penerima bantuan dana bergulir. Namun, masih banyak penerima bantuan memiliki perspektif bahwa bantuan dana bergulir tersebut semacam dana hibah yang diberikan pemerintah kepada mereka sehingga tidak perlu dikembalikan. Paradigma seperti ini tentu harus dirubah agar guliran dana yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak serta merta berhenti akibat banyak yang macet. Untuk itu, penyaluran dana begulir oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus terus dilanjutkan dengan memperbaiki permasalahan yang banyak muncul dalam penyaluran dana bergulir ini. 5.2 REKOMENDASI 1. Penyaluran dana bergulir harus terus dilanjutkan dan diperluas ruang lingkupnya karena bantuan ini bermanfaat dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. 2. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak boleh hanya menyediakan dana semata tanpa memberikan edukasi bagi para penerima bantuan. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kepri membutuhkan tenaga pendamping untuk memberikan pendampingan usaha dan bantuan pengelolaan dana yang diterima pihak UKM dan Koperasi. 3. Proses pencairan mulai dari pengajuan proposal hingga proses pencairan sebaiknya tidak memakan waktu yang terlalu lama agar tidak menghilangkan momentum pemanfaatan dana bergulir tersebut oleh pihak penerima bantuan. 4. Pencairan dana bergulir sebaiknya dilakukan di kabupaten/kota masing-masing di wilayah Provinsi Kepulauan Riau untuk menghilangkan biaya tinggi yang dikeluarkan para penerima bantuan dana bergulir sehingga kadangkala dana yang diterima dipakai untuk menutupi biaya tersebut. 5. Seleksi dan survey bagi calon penerima bantuan dana bergulir harus dilakukan secara mendalam untuk bisa
memperkirakan besaran bantuan dana bergulir yang akan dikucurkan. 6. Para penerima bantuan dana bergulir yang telah lunas dan lancar dalam pengembalian dana, sebaiknya diurutkan dan diprioritaskan untuk menerima bantuan dana bergulir berikutnya. Hindari menambah UKM dan Koperasi baru yang belum pernah menerima bantuan dana bergulir karena lebih beresiko macet karena tidak memiliki track record kredit yang bisa dipegang. 7. Pihak bank yang digandeng dalam penyaluran dan pengembalian dana bergulir sebaiknya harus memiliki cabang di semua kabupaten/kota dimana para penerima bantuan berdomisili. Atau setidaknya pihak bank tersebut mampu menjalin kerjasama dengan bank lain di daerah tersebut untuk bisa mempermudah pihak penerima bantuan mengembalikan dana yang mereka pinjam. DAFTAR PUSTAKA
Anonymus, (2006). Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Kajian Efektifitas Bantuan Program Perkuatan dalam Pemberdayaan UMKM. Jakarta. --------------, (2006). Annual Report Bank Indonesia. Bank Indonesia Jakarta. Jakarta. --------------, (2006). Grameen Bank Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK. Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Jakarta. --------------, (2006). Kajian Efektifitas Pemanfaatan Program Bantuan Perkuatan Untuk UMK Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK. Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Jakarta. Muna, Nyoman, (1988). Lembaga Kredit Pedesaan. Lembaga Pengembangan Perbankan. Jakarta. Robert, N. 2006. Ekonomics Analysis of the Spatial Integration of Plantain Markets in Cameroon : how Equilibrium Between Supply and Demand Affect Food Supply. African Economics Research Consortium (AERC). Simanjuntak, Payaman, J. 2001. Pengantar Ekonomi Sumber
Daya Manusia. FEUI. Jakarta. Soemardjan, (1988). Lembaga Kredit Pedesaan. Lembaga Pengembangan Perbankan. Jakarta. Suarja,Wayan, Dkk. Grameen Bank. Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Jakarta. Subagyo, Ahmad Wito. 2000. Efektivitas Program Penanggulangan Masyarakat Pedesaan. UGM. Yogyakarta. Subandi, Slamet. Potensi Pengembangan Permodalan UMKM Dari Pinjaman Perbankan. Kasubid Perencanaan dan Peneliti pada Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK. Sugiyono. 2002. Metode Penelitian Bisnis. CV. Alfabeta. Bandung. Sukirno, Sadono. 2004. Makroekonomi Teori Pengantar. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Sutojo, Siswanto. 1995. Analisis Kredit Bank Umum: Konsep dan Teknik. Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta. Syarif, Teuku dan Budhiningsih, Etty. 2009. Kajian Kontribusi Kredit Bantuan Perkuatan Dalam Mendukung Permodalan UMKM. Jurnal. 2009, Vol. 4, No. 62 – 87. Syarif, Teuku. 2009. Kajian Pengembangan Formalisasi UMKM. Jurnal. 2009, Vol. 4, No. 18 – 36. Syarif, Teuku, (1991).Prospek Pengembangan Peran Koperasi Sebagai Lembaga Perkreditan di Pedesaan. Jakarta Todaro, Michael P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga. Jilid I. Edisi ketujuh. Jakarta : Erlangga. Wiryono, (2004). Penelitian Manfaat Kredit Mikro Untuk UKM (Disertasi Doktor), Fakultas Bidang Keahlian Ekonomi Pembangunan Fakultas Pascasarjana Universitas Pajajaran Bandung. Bandung. Yoseva, dan Teuku Syarif. 2010. Kajian Kemanfaatan Bantuan Perkuatan Untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (UMKM). Jurnal. 2010, Vol. 5, No. 30 – 48.
