PROFIL KESEHATAN TAHUN 2013

PROFIL KESEHATAN TAHUN 2013 S U M A T E R A

P. Kasik

B A R A

T

P. Bando

DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT Jl Perintis Kemerdekaan No 65 A Padang-Sumatera Barat (0751) 25642 - 39796 Fax (0751) 33437

Website : www.dinkes.sumbarprov.go.id

Keberhasilan pembangunan kesehatan yang sesuai dengan Visi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat “Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Peduli Sehat , Mandiri, Berkualitas dan Berkeadilan” dan dengan Misinya “1) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani; 2) Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan; 3) Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan; 4) Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik” perlu diukur dengan suatu indikator yang tercantum dalam Rencana Strategi (Renstra). Rencana

Strategis

(Renstra)

merupakan

penjabaran

dari

sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (UU Nomor 25 Tahun 2004). Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat untuk kurun waktu tahun 2011-2015, dengan penekanan pada pencapaian sasaran prioritas nasional dan Provinsi Sumatera Barat yaitu Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan dan Millenium Development Goals (MDGs). Dalam perjalanannya, indikator kesehatan tersebut bersifat dinamis mengikuti situasi dan kondisi yang ada. Beberapa indikator mengalami perubahan, baik indikatornya itu sendiri maupun definisinya.

Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013

1

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan diperlukan indikator-indikator kesehatan dan indikator lainnya yang terkait yang dapat digolongkan ke dalam : (A) Indikator Derajat Kesehatan yang terdiri atas indikator Mortalitas, Morbiditas dan Status Gizi, (B) Indikator Upaya Kesehatan, yang terdiri atas Indikator Pelayanan Kesehatan, Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, Perilaku Hidup dan Keadaan Lingkungan, (C) Indikator Sumber Daya Kesehatan yang terdiri atas Sarana Kesehatan, Tenaga Kesehatan dan Pembiayaan Kesehatan,

(D)

Indikator

lainnya

seperti

Gambaran

Umum

wilayah,

Kependudukan dan Pendidikan Pengarusutamaan gender (PUG) adalah salah satu strategi pembangunan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan gender melalui pengintegrasian permasalahan, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki harus dimasukan ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, proyek dan kegiatan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Data terpilah menurut jenis kelamin atau yang sering disebut data gender sangat penting artinya dalam setiap penyusunan perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Data ini dapat disebut sebagai dasar utama dalam mengidentifikasi isu-isu gender yang masih terjadi di masyarakat. Data kesehatan yang responsif gender diperlukan untuk mengidentifikasi ada tidaknya serta besaran kesenjangan mengenai kondisi, kebutuhan dan persoalan yang dihadapi laki-laki dan perempuan terkait dengan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pembangunan bidang kesehatan.


2

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 169 disebutkan Pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh akses terhadap informasi kesehatan dalam upaya meningkatkan

derajat

kesehatan

masyarakat.

Salah

satu

hasil

dari

penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Daerah adalah Profil Kesehatan Profil kesehatan adalah salah satu sarana penyediaan data/informasi yang menggambarkan situasi dan kondisi kesehatan dan sarana pelaporan hasil pemantauan pencapaian hasil pembangunan kesehatan, termasuk kinerja dari penyelenggaraan pelayanan minimal. Data dan informasi dalam Profil Kesehatan ini sebagai landasan penentu kebijakan,

bukti-bukti untuk pengambilan keputusan berlandaskan fakta

(evidence based decision making), memberikan gambaran situasi dan kondisi kesehatan masyarakat , sehingga dapat diupayakan perbaikan setiap tahunnya sehingga adanya peningkatan dan perbaikan kesehatan. Sumber data dalam penyusunan Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2013 ini berasal dari berbagai program, baik di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat maupun yang berasal dari Lintas Sektoral yang terkait antara lain; Badan Pusat Statistik (BPS), Kantor BKKBN, Badan Perencanaan Daerah dan Penanaman Modal, Rumah Sakit Umum Provinsi Sumatera Barat, Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit Khusus, Sarana Kesehatan Swasta, Institusi/Pendidikan Tenaga Kesehatan. Profil Kesehatan diharapkan dapat dijadikan salah satu media untuk memantau dan mengevaluasi hasil penyelenggaraan pembangunan kesehatan di


3

pusat maupun daerah. Untuk itu penyusunan profil kesehatan yang berkualitas, terbit lebih cepat, menyajikan data yang lengkap, akurat, konsisten dan sesuai kebutuhan, menjadi harapan kita bersama. Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Barat membahas beberapa topik yang terdapat dalam setiap bab yang disajikan dalam urutan sebagai berikut : BAB GAMBARAN UMUM DAN PERILAKU PENDUDUK Bab ini menyajikan tentang gambaran umum Provinsi Sumatera Barat, yang meliputi letak geografis, administrasi dan informasi umum lainnya. Bab ini juga mengulas

faktor-faktor

yang

berpengaruh

terhadap

kesehatan

meliputi

kependudukan, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, perilaku dan lingkungan. BAB SITUASI DERAJAT KESEHATAN Bab ini berisi uraian tentang tentang indikator mengenai angka kematian, angka kesakitan dan angka status gizi masyarakat. Angka kematian pada bayi, balita, dan maternal pada profil kesehatan Provinsi Sumatera Barat ini menggunakan data laporan dari seluruh sarana pelayanan kesehatan yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Angka kematian neonatal, bayi dan balita bersifat fluktuatif selama 5 tahun terakhir. BAB SITUASI UPAYA KESEHATAN Bab ini menguraikan tentang pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan penunjang, pemberantasan penyakit menular, pembinaan kesehatan lingkungan dan sanitasi dasar, perbaikan gizi masyarakat, pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan, pelayanan kesehatan dalam situasi bencana. Upaya pelayanan kesehatan yang diuraikan dalam bab ini juga mengakomodir indikator kinerja


4

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan serta upaya pelayanan kesehatan lainnya BAB SITUASI SUMBER DAYA KESEHATAN Bab ini menguraikan tentang sarana kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan kesehatan dan sumber daya pembangunan kesehatan lainnya. BAB KESIMPULAN Bab ini diisi dengan sajian tentang hal-hal penting dan ditelaah lebih lanjut dari Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2013. Selain keberhasilankeberhasilan, bab ini juga mengemukakan hal-hal yang dianggap masih kurang dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan. LAMPIRAN Pada lampiran berisi tabel resume/angka pencapaian kabupaten/kota dengan 82 tabel data kesehatan dan yang terkait kesehatan yang responsif gender.


5

Sumatera Barat yang terletak di sebelah barat pulau Sumatera mempunyai letak geografis yang strategis antara kawasan sebelah utara dan kawasan timur pulau Sumatera dengan pulau Jawa di sebelah selatan. Provinsi Sumatera Barat mempunyai luas 42.229.730 km2* dengan topografi yang datar dan bergelombang sampai bergunung yang merupakan bagian dan jajaran pegunungan Bukit Barisan dengan luas perairan laut diperkirakan ± 186.500 Km2.

Batas wilayah Provinsi Sumatera Barat terletak disepanjang pinggiran pantai barat pulau Sumatera yang berada antara 0 - 54’ Lintang Utara sampai 3 30’ Lintang Selatan serta antara 98 36’ sampai 101 53’ Bujur Timur. Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 19 kabupaten/kota (12 Kabupaten dan 7 Kota) diantaranya

Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki wilayah terluas, yaitu

6.001,00 Km2 atau sekitar 14,21 % dari luas Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan kota Padang Panjang memiliki luas daerah terkecil, yakni 23,00 Km2 (0,05 %). Provinsi Sumatera Barat terletak di sebelah barat pulau Sumatera dan sekaligus berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Utara

Iklim Sumatera Barat tergolong iklim tropis dengan rata-rata suhu 25,5 derajat Celcius dan rata-rata kelembaban yang tinggi yaitu 86,17 % dengan tekanan udara rata-rata berkisar 997,03 mb.


6

A.

KEADAAN PENDUDUK Sesuai dengan data dari BPS Provinsi Sumatera Barat, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2013 tercatat sebesar 4.957.719 jiwa*, dengan tingkat kepadatan 117,21

jiwa per km2.

Kepadatan

penduduk Provinsi Sumatera Barat tidak merata, kepadatan penduduk tertinggi adalah di Kota Bukittinggi dengan kepadatan penduduk 4.533,08 jiwa/km2.

Komposisi penduduk Provinsi Sumatera Barat menurut

kelompok umur, menunjukkan bahwa penduduk yang berusia muda (<15 tahun) sebesar 30,95 %, yang berusia produktif (15-64 tahun) sebesar 63,58 % dan yang berusia tua (>65 tahun) sebesar 5,46 %.

B. ADMINISTRASI

Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2013

mempunyai wilayah

administrasi terdiri atas 12 (dua belas) Kabupaten dan 7 (tujuh) Kota, dengan pengembangan/pemekaran 3 (tiga) Kabupaten yang relatif muda yaitu Pasaman Barat, Dhamasraya dan Solok Selatan sehingga terjadi perubahan jumlah kecamatan di Provinsi Sumatera Barat, menjadi 176 kecamatan dengan jumlah nagari sebanyak 755 nagari, 260 kelurahan, 125 desa dan 3.640 jorong / kampung * (SDBA)

C. KEADAAN PENDIDIKAN Keadaan pendidikan di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dari kemampuan baca tulis penduduk yang tercermin dari Angka Melek Huruf.


7

Persentase penduduk berumur 15 – 64 tahun ke atas yang buta huruf sebesar 2,2 %. Pendidikan berkaitan erat dengan peningkatan sumber daya manusia. Ada beberapa ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kualitas pendidikan, antara lain menilai tingkat intelegensia, kreativitas/inovasi dan kemampuan lain dari lulusannya. Ukuran-ukuran tersebut relatif sulit untuk diterapkan, sehingga tidak cocok untuk ruang lingkup yang luas. Akibatnya kualitas pendidikan jarang digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan.

D. KEADAAN LINGKUNGAN DAN PERILAKU

Lingkungan merupakan salah satu variabel yang kerap mendapat perhatian khusus karena lingkungan merupakan media penularan penyakit. Untuk itu maka penanganan lingkungan perlu dilakukan. Disini dapat dilihat gambaran keadaan lingkungan terutama dari indikator-indikator persentase rumah sehat dan persentase tempat-tempat umum serta tempat

pengelolaan makanan

sehat. Disamping itu ada juga indikator lain yang sangat menunjang keadaan suatu lingkungan yang sehat antara lain persentase keluarga yang memiliki akses terhadap air bersih, gambaran masing-masing indikator lingkungan diantaranya adalah :


8

1. Cakupan Rumah Sehat Grafik 2.1 Cakupan Rumah Sehat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013

Cakupan rumah yang memenuhi syarat 70,14 % masih jauh dari target 81 % pada umumnya semua Kab/Kota masih di bawah target. Rumah Sehat ini banyak faktor yang mempengaruhinya : tingkat ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat akan mempengaruhi dari perilaku masyarakat itu sendiri dan masyarakat lebih mementingkan kehidupannya untuk makan dari pada kebersihan diri dan lingkungannya (rumah sehat, limbah, sampah dan jamban keluarga serta air bersih). Sebagaiman kita ketahui bahwa rumah yang dikatakan memenuhi syarat kesehatan selain keadaan rumah, lingkungan di sekitar rumah juga termasuk harus memenuhi syarat kesehatan seperti pegelolaan sampah, pengelolaan limbah, jamban dan kandang ternak yang ada di sekitar rumah. Kalau dilihat keadaan rumah seperti ventilasi pada umumnya sudah memenuhi syarat akan tetapi untuk pencemaran di sekitar rumah pada umumnya yang belum memenuhi syarat kesehatan seperti sampah, limbah yang belum dikelola dengan baik dan


9

kandang ternak yang dekat dengan rumah, ini yang akan berdampak terhadap rumah menjadi tidak sehat. Ini dapat kita lihat untuk pengelolaan sampah dan limbah yang memenuhi syarat baru mencapai untuk sampah 67,03 % dan limbah 62,80 %. Untuk meningkatkan cakupan rumah sehat ini perlu dilakukan peningkatan penyuluhan dan pemantauan ke lapangan dengan menggunakan kartu rumah, sehingga dapat merobah perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan rumah. Grafik 2.2 Cakupan Tempat-Tempat Umum (TTU) Sehat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013

Tempat-tempat umum ini merupakan tempat berkumpulnya orang banyak sehingga agak susah untuk pengelolaannya terutama untuk kebersihan lingkungannya seperti pasar, tempat wisata, bioskop, hotel, penginapan dan lain-lain. Untuk tempat-tempat umum ini yang menjadi masalah terutama air bersih dan sanitasi dasar (jamban, sampah dan limbah). Untuk TTU cakupan


10

tahun 2013

mencapai 70,48 % dengan target 81% Pada umumnya untuk

kota sudah mendekati target. Tempat-tempat umum ini yang paling susah mengelolanya adalah sampah ini sangat tergantung juga dengan perilaku dari masyarakat pengunjungnya, dimana telah disediakan tempat sampah akan tetapi masyarakat masih membuang sampah di sembarangan tempat seperti di pasar dan daerah wisata. Dan juga penyediaan air bersih masih banyak yang kurang, sehingga mengakibatkkan jamban umum akan kotor, karena air tidak mencukupi, serta perilaku masyarakat dalam penggunakan jamban umum tidak merasa bertanggung jawab terhadap kebersihan jamban (WC umum) ini mengingat kebersihan WC umum ini ada yang mengelolanya Untuk meningkatkan cakupan ini lebih ditingkatkannya koordinasi lintas sektor terkait dengan adanya Perda dalam penertiban pengelolaan tempat – tempat umum dan penyuluhan kepada masyarakat pengguna Tempat-Tempat Umum Grafik 2.3 Cakupan Tempat Pengelolan Makanan (TPM) Sehat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013


11

Yang termasuk dalam Tempat Pengelolaan Makanan ini antara lain restoran/rumah makan, kaki lima, kantin sekolah, warung kopi dan lain-lain. Cakupan untuk tahun 2013 baru mencapai 65,07 % dengan target 71 % , hal ini juga masih didominasi oleh kota yang pada umumnya sudah mencapai target. Tempat pengelolaan makanan ini yang sering menjadi masalah juga sampah, limbah dan kamar mandi/jamban. Hal ini berdasarkan hasil tinjauan / pengawasan lapangan sangat erat hubungannya dengan perilaku dari orangorang yang terlibat dengan pengelolaan tempat makanan tersebut. Untuk TPM ini masih dikelola oleh masing-masing pribadi, disini para pelaku TPM masih mementingkan penjualan dari pada kesehatan lingkungannya, mengingat sebagian masyarakat TPM ini merupakan mata pencarian ekonomi menengah ke bawah.


12

Derajat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berasal dari sektor kesehatan seperti pelayanan kesehatan dan ketersediaan sarana dan prasarana, melainkan juga dipengaruhi faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, keturunan dan faktor lainnya. Situasi derajat kesehatan masyarakat dapat tercermin melalui angka morbiditas, mortalitas dan status gizi. Pada bab berikut ini situasi derajat kesehatan di Provinsi Sumatera Barat digambarkan melalui Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), Angka Kematian Ibu (AKI) dan angka morbiditas beberapa peyakit. Mortalitas merupakan angka kematian yang terjadi pada kurun waktu dan tempat tertentu yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, dapat berupa penyakit maupun sebab lainnya.

A. MENINGKATKAN UMUR HARAPAN HIDUP Umur atau Angka Harapan Hidup adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup atau rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani seseorang sejak orang tersebut lahir. Umur harapan hidup merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam menentukan Human Development Index (HDI). Peningkatan kesejahteraan ditandai dengan peningkatan derajat kesehatan seluruh masyarakat. Jika dilihat pada tahun 2011 Umur Harapan Hidup mencapai 69,76 tahun


13

dan meningkat menjadi 70,02 tahun pada tahun 2012. Untuk tahun 2013 masih menunggu data yang dikeluarkan oleh BPS. Umur harapan hidup baru dapat tercapai jika 15 program langsung yang menjadi faktor pendukung terealisasi dengan baik yaitu: a.

Penurunan AKI

b.

Penurunan AKABA

c.

Penurunan AKB

d.

Prevalensi BBLR

e.

Prevalensi gizi kurang pada ballita

f.

Prevalensi stunting pada anak balita .

g.

Persalinan dengan tenaga kesehatan

h.

Anak di bawah usia 1 tahun mendapat imunisasi lengkap

i.

Penduduk dengan sanitasi dasar

j.

Penduduk dengan sarana air bersih

k.

Tersedianya obat esensial di pelayanan kesehatan dasar

l.

Kasus malaria / 100.000 penduduk

m. Kasus TBC / 100.000 penduduk n.

Rata-rata pertahun konsumsi rokok pada orang dewasa

o.

Anggaran kesehatan untuk pelayanan publik

B. ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. AKB


14

merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kesehatan dan merupakan salah satu target yang telah ditentukan dalam tujuan pembangunan millenium yaitu MDGꞌs 4 yaitu mengurangi kematian Bayi menjadi 23/1000 kelahiran hidup. Hasil SDKI 2007 dan SDKI 2012, AKB di Indonesia sudah mengalami penurunan dari 34/1000 KH pada tahun 2007 menjadi 32/1000 KH pada tahun 2012. AKB di Provinsi Sumatera Barat dibandingkan Provinsi lain di Indonesia sudah memperlihatkan penurunan yang cukup bermakna meskipun secara target Provinsi hanya mencapai 66%. AKB di Sumatera Barat turun 47/1000 KH pada tahun 2007 menjadi 27/1000 KH pada tahun 2012. Indikator yang digunakan untuk memantau keberhasilan program antara lain Persentase Kunjungan Neonatus Lengkap dan Persentase Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini. Tabel 3.1 Indikator Penurunan AKB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013

Indikator

No 1

Target

Realisasi

% Pencapaian

82%

84,9%

103,5%

86%

90,3%

110,1%

Persentase Kunjungan neonatus lengkap

2

Persentase

cakupan

pelayanan kesehatan bayi


15

C. ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. AKI merupakan salah satu indikator dari derajat kesehatan juga merupakan salah satu target yang telah ditentukan dalam tujuan pembangunan millenium (MDGꞌs) yaitu tujuan MDGꞌs 5a yaitu Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga 3/4 dalam kurun waktu 19902015 dimana ditargetkan AKI pada tahun 2015 sebesar 102/100.000 KH. Berdasarkan SDKI 2007, Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia sebesar 228/100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan Survey Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tahun 2008, AKI Provinsi Sumatera Barat sebesar 212/100.000 kelahiran hidup. Jika dilihat perkembangannya angka ini sudah mengalami penurunan, namun angka tersebut masih jauh di bawah target Millenium Development Goals (MDGs)

yang harus

dicapai pada tahun 2015 yaitu menjadi 102/100.000 Kelahiran Hidup. Tabel. 3.2 Indikator Penurunan AKI Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 % No

Indikator

Target

Realisasi

Penca paian

1 2

Persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan ANC lengkap


89%

89%

100

88%

89%

101,14

16

D. JUMLAH KEMATIAN NEONATAL 0 - 6 HARI Resiko terbesar kematian neonatal terjadi 24 jam pertama kehidupan, minggu pertama dan bulan pertama kehidupan. Bayi yang berusia kurang dari 1(satu) bulan merupakan golongan umur yang paling rentan atau memiliki resiko gangguan kesehatan yang paling tinggi. Grafik 3.1 Kematian Neonatal 0-6 hari Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013

E. JUMLAH KEMATIAN NEONATAL 7 - 28 HARI Jumlah kematian neonatal 7 - 28 hari di Provinsi Sumatera Barat tahun 2013 sebesar 127 orang dengan penyumbang kematian terbesar dari Kab. Sijunjung, Kab. Padang Pariaman, Kab. Agam dan Kab. 50 kota sebanyak 13 orang.


17

Grafik 3.2 Kematian Neonatal 7-28 hari Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013

F. JUMLAH KEMATIAN BAYI Jumlah Kematian Bayi di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 244 orang yang tersebar di 18 Kab/Kota dengan penyumbang kematian tertinggi dari Kab. Solok sebanyak 34 orang.


18

Grafik 3.3 Kematian Bayi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013

G. JUMLAH KEMATIAN ANAK BALITA Jumlah kematian anak balita di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 130 orang. Grafik 3.4 Kematian Anak Balita Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013


19

H. MENURUNNYA ANGKA GIZI KURANG (BB/TB)

Perbaikan gizi masyarakat di Provinsi Sumatera Barat dibandingkan Provinsi lain di Indonesia secara nyata telah memperlihatkan hasil yang cukup bermakna. Keberhasilan program gizi selama ini dapat dilihat dalam 3 tahun terakhir dimana terjadinya penurunan status gizi kurang pada balita (BB/TB) dari 15,7 % tahun 2007 menjadi 8,2 % tahun 2010, status gizi kurang (BB/U) 19,9 % tahun 2007 menjadi 17,9 % tahun 2010 dan balita pendek (TB/U) dari 36,2 % tahun 2007 menjadi 32,8 % tahun 2010 (Data RISKESDAS 2010). Angka ini sudah berada di bawah angka yang ditetapkan MDGS tahun 2014 yaitu status gizi kurang balita setinggitingginya 15 % dan balita pendek 32 % .

I. MORBIDITAS Morbiditas adalah angka kesakitan, baik insiden maupun prevalen dari suatu penyakit. Morbiditas menggambarkan kejadian penyakit dalam suatu populasi pada kurun waktu tertentu. Morbiditas juga berperan dalam penilaian terhadap derajat kesehatan masyarakat. Data angka kesakitan penduduk yang berasal dari masyarakat (comunity based data) salah satunya dapat di peroleh dari hasil pengumpulan data dari Dinas Kesehatan Kab/Kota dan sarana pelayanan kesehatan lainnya (facility based data) yang diperoleh melalui sistem pencatatan dan pelaporan


20

1. Tuberkulosis Hasil angka penjaringan suspek per kabupaten/kota pada tahun 2012 sampai dengan 2013 dapat dilihat sebagai berikut : Tabel 3.3 Angka Penjaringan Suspek TB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2013 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Kabupaten/Kota Padang Pariaman Kab. Solok Tanah Datar Sijunjung Agam Pessel 50 Kota Pasaman Padang Bukittinggi Payakumbuh Padang Panjang Kota Solok Sawahlunto Kep. Mentawai Kota Pariaman Pasaman Barat Solok Selatan Dharmasraya

Angka Penjaringan

Angka Penjaringan

Suspek

Suspek

2012 868 628 446 917 846 1019 741 888 572 940 1064 623 315 1442 677 923 761 355 1441

2013 1.142 531 555 594 549 872 514 741 726 1662 803 2023 942 810 496 1128 662 376 575

Trend 274 -97 109 -323 -297 -147 -227 -147 154 722 -261 1.400 627 -632 -181 205 -99 21 -866

Kabupaten/Kota dengan penurunan angka penjaringan suspek tertinggi adalah Kabupaten Dharmasraya (menjadi 575 per 100.000 penduduk) dan tertinggi adalah Kota Padang Panjang (1.400 per 100.000 penduduk). a. Proporsi pasien TB Paru BTA positif diantara suspek yang diperiksa Tahun 2013 proporsi pasien TB paru BTA positif diantara suspek yang diperiksa dahaknya sebesar 9,39%. Proporsi pasien TB paru BTA positif di antara suspek pada tahun 2013 ini masih dalam range target yang diharapkan (target 5-15%). Bila angka ini terlalu kecil (< 5%) kemungkinan disebabkan antara lain


21

penjaringan suspek terlalu longgar, banyak orang yang tidak memenuhi kriteria suspek, atau ada masalah dalam pemeriksaan laboratorium (negatif palsu). Sedangkan bila angka ini terlalu besar (>15%) kemungkinan disebabkan antara lain penjaringan terlalu ketat atau ada masalah dalam pemeriksaan laboratorium (positif palsu). Grafik 3.5 Proporsi Pasien TB Paru BTA Positif di Antara Suspek, Proporsi Sumatera Barat Tahun 2013

Untuk hasil proporsi pasien TB Paru BTA Positif di antara seluruh pasien TB Paru per kabupaten/kota dapat dilihat pada grafik di bawah ini. Grafik 3.6 Proporsi Pasien BTA Positif diantara Seluruh Pasien TB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013


22

Berdasarkan grafik tersebut di atas proporsi pasien TB Paru BTA Positif di antara seluruh pasien TB per Provinsi tahun 2013 menunjukkan terdapat 15 kabupaten /kota, dengan angka sebesar >65% yaitu Kab. Solok Selatan, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Sijunjung, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman, Kota Sawahlunto, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kab. Agam, Kota Padang Panjang, Kab. Tanah Datar dan Kabupaten Pasaman Barat. b. Proporsi pasien TB Anak di antara seluruh pasien TB Adalah prosentase pasien TB anak (<15 tahun) diantara seluruh pasien TB tercatat. Angka ini sebagai salah satu indikator untuk menggambarkan ketepatan dalam mendiagnosis TB pada anak. Angka ini berkisar 15%. Bila angka ini terlalu besar dari 15%, kemungkinan terjadi overdiagnosis. Untuk hasil proporsi pasien TB Anak di antara seluruh pasien TB per kabupaten/kota dapat dilihat bahwa proporsi pasien TB anak di antara seluruh pasien TB. Pada tahun 2013 yang diatas angka 15% adalah Kota Padang Panjang (17,89%)

hal ini terjadi disebabkan oleh beberapa

kemungkinan diantaranya overdiagnosis.


23

Grafik 3.7 Proporsi Pasien TB Anak di antara Seluruh Pasien TB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013

c. Angka notifikasi kasus Adalah angka yang menunjukkan jumlah pasien baru yang ditemukan dan tercatat diantara 100.000 penduduk di suatu wilayah tertentu. Angka ini apabila dikumpulkan serial, akan menggambarkan kecenderungan penemuan kasus dari tahun ke tahun di wilayah tersebut. Angka ini berguna untuk menunjukkan kecenderungan (trend) meningkat atau menurunnya penemuan pasien pada wilayah tersebut.


24

Tabel 3.4 Case Notification Rate TB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 - 2013 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Kabupaten/Kota Padang Pariaman Kab. Solok Tanah Datar Sijunjung Agam Pessel 50 Kota Pasaman Padang Bukittinggi Payakumbuh Padang Panjang Kota Solok Sawahlunto Kep. Mentawai Kota Pariaman Pasaman Barat Solok Selatan Dharmasraya

CNR BTA +

CNR BTA +

2012 125 65 53 75 79 114 58 97 74 96 68 32 54 77 127 85 120 38 65

2013 114,84 73,73 57,02 78,29 68,20 129,34 62,22 104,20 75,57 66,04 81,30 45,66 60,61 61,20 125,47 113,99 112,45 51,57 64,30

Trend -11 9 4 3 -11 15 5 7 1 -30 13 14 7 -16 -2 28 -7 13 -1

CNR Semua Kasus TB

2012 164 74 79 95 103 145 87 121 99 151 72 36 86 146 168 114 145 65 84

2013 148 89 71 112 92 162 93 138 100 110 105 46 82 92 138 156 137 67 75

Trend -16 15 -8 17 -11 17 6 17 1 -41 33 10 -4 -54 -30 42 -8 2 -9

Untuk angka notikasi kasus baru TB Paru BTA Positif per kabupaten/kota pada tahun 2012 - 2013 dapat dilihat bahwa untuk angka notifikasi kasus BTA positif, kabupaten yang mengalami peningkatan pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 sebanyak 12 kabupaten/kota

yaitu Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar,

Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Pasaman, Kota Padang, Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang, Kota Solok, Kota Pariaman dan Kabupaten Solok Selatan. Kabupaten dengan angka peningkatan terkecil adalah Kota Padang (1) dan yang tertinggi adalah Kota Pariaman (28).


25

Grafik 3.8 Cakupan Penemuan Kasus atau Case Detection Rate (CDR) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013

Diperlukan upaya maksimal dalam rangka peningkatan penemuan kasus pada masing-masing kabupaten/kota. Dari seluruh kabupaten/kota yang mencapai target hanya 5 kabupaten/kota yaitu Kota Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Mentawai, Kab. Pasaman dan Kab. Padang Pariaman.

2. HIV dan AIDS Distribusi kasus HIV dan AIDS tersebar di 19 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Distribusi terbesar terdapat di Kota Padang, diikuti oleh Kabupaten Agam


26

Grafik 3.9 Jumlah Kasus AIDS Kumulatif Provinsi Sumatera Barat Tahun 2002 – 2013

Pada tahun 2013 di kawasan Sumatera (Provinsi Sumatera Barat dan sekitarnya) ini ditemukan 50 kasus baru HIV dan 150 kasus baru AIDS dengan ratio jenis kelamin. Pria masih menjadi penderita mayoritas dan menjadi pelaku tersangka penular ke kelompok pasangannya. Grafik 3.10 Kasus AIDS berdasarkan Jenis Kelamin Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013

Untuk cara penularan kasus AIDS, tahun 2013 ini faktor risiko tertinggi


27

sudah beralih dari pengguna NAPZA suntik ke heteroseksual yaitu sebesar 59%. Dalam 5 tahun sebelumnya penularan melalui narkoba suntik adalah faktor risiko utama kasus HIV-AIDS di Sumatera Barat. Sumatera Barat bahkan pernah menduduki rangking 5 kasus HIV-AIDS dari narkoba suntik. Pergeseran trend faktor risiko penular utama ini menggambarkan bahwa hubungan seks heteroseksual berisiko di Sumatera Barat meningkat, sehingga perlu peningkatan intervensi pencegahan penularan pada kelompok risiko ini. Grafik 3.11 Kasus AIDS berdasarkan Cara Penularan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013

Berdasarkan data surveilans kasus AIDS dari rumah sakit rujukan Anti Retroviral Terapi, kasus AIDS terbanyak pada tahun 2013 ini pada kelompok umur 30-39 tahun, diikuti kelompok umur 20-29 tahun dan kelompok umur 40-49 tahun. Dibandingkan tahun 2012, terjadi sedikit pergeseran kelompok umur terbanyak kasus AIDS yang sebelumnya terbanyak pada kelompok umur 20-29 tahun. Hal ini mengasumsikan bahwa tingkat paparan pertama terhadap virus HIV mulai beranjak dari


28

kelompok remaja ke kelompok dewasa muda. Hal ini mungkin berhubungan dengan perilaku seksual berisiko yang mulai dilakukan oleh kelompok umur 20-29 tahun. Hal ini sesuai jika dianaliis berdasarkan pendekatan faktor risiko penularan pada tahun ini, dimana 59% nya tertular melalui hubungan seks heteroseksual. Grafik 3.12 Kasus AIDS berdasarkan Kelompok Umur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013

Dari 150 kasus baru AIDS di Sumatera Barat pada tahun 2013 jenis pekerjaaan terbanyak adalah wiraswasta (33%). Hal ini tidak jauh berbeda dengan data di tahun 2012. Namun fakta yang harus mendapat perhatian khusus adalah 23% dari penderita AIDS di tahun 2013 ini adalah ibu rumah tangga. Hal ini berarti bahwa ibu rumah tangga sudah menjadi salah satu kelompok risiko tinggi. Oleh sebab itu skrening atau deteksi dini juga perlu diarahkan pada kelompok ini salah satunya melalui pendekatan skrening infeksi menular seksual, poli ibu hamil dan konseling pranikah. Peningatan kasus pada kelompok ibu rumah tangga akan meningkatkan


29

penularan kasus anak-anak yang lahir dengan HIV-AIDS jika tidak ditanggulangi dengan komprehensif. Grafik 3.13 Gambaran Kasus AIDS 2013 berdasarkan jenis pekerjaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013

Pada tahun 2013, jika dikelompokkan per kabupaten/kota, penyumbang kasus AIDS terbanyak dilaporkan adalah Kota Padang (61 kasus) dan Kab Agam (16 kasus). Diikuti Kabupaten Tanah Datar (12 kasus), Pesisir Selatan (11 kasus) dan Kabupaten Padang Pariaman (7 kasus). Status Kota Padang dan Bukittinggi sebagai sentra ekonomi, pendidikan dan pariwisata di samping jumlah penduduk yang lebih banyak dibandingkan kabupaten/kota lainnya, menjadi faktor salah satu pendukung tingginya kasus HIV-AIDS di kedua kota besar di Sumatera Barat tersebut. Oleh sebab itu berbagai tindakan pengendalian, pencegahan penularan serta program dukungan perawatan lainnya harus terus diintensifkan di kedua kota tersebut.


30

Grafik 3.14 Gambaran Kasus AIDS 2013 di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013

Dengan meningkatnya akses pelayanan dari tahun ke tahun terlihat angka kematian ODHA sudah menurun akibat adanya peningkatan akses pelayanan kesehatan terhadap layanan HIV/AIDS. 3. Penanggulangan dan Pemberantasan ISPA Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) masih merupakan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Hal ini tampak dari hasil Survei Kesehatan Nasional (SURKESNAS) tahun 2001 yang menunjukkan bahwa kematian bayi akibat ISPA masih 28% artinya bahwa dari 100 balita yang meninggal, 28 disebabkan oleh penyakit ISPA terutama pada Balita dimana 80% kasus kematian ISPA adalah akibat Pneumonia. Target cakupan penemuan kasus pneumonia nasional adalah 70%. Tahun ini cakupan penemuan pneumonia Provinsi Sumatera Barat baru mencapai 21,19%.

Masih rendahnya capaian indikator ini disebabkan masih


31

rendahnya penemuan kasus pneumonia di kab/kota, kecuali di daerah sentinel yaitu Kabupaten Pesisir Selatan. Petugas di puskesmas masih belum terbiasa untuk melakukan hitung nafas pada setiap kasus infeksi saluran napas akut sehingga dapat menjaring kasus-kasus suspek pneumonia lebih banyak. Grafik 3.15 Cakupan Penemuan Pneumonia di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013

4. Penanggulangan dan Pemberantasan KUSTA Salah satu jenis penyakit menular adalah Neglected Tropical Diseases (NTD). Hingga saat ini NTD termasuk diantaranya kusta dan frambusia masih banyak memiliki permasalahan antara lain keterbatasan sumber daya, adanya stigma buruk di masyarakat dan berhubungan dengan kemiskinan.


32

Saat ini dalam upaya penganggulangan Kusta dan Frambusia, sudah terbentuk Aliansi Nasional Eliminasi Kusta (ANEK) dan Aliansi Daerah Eliminasi Kusta (ADEK). Secara umum Sumatera Barat termasuk daerah low burden untuk endemisitas penyakit kusta. NewlyCase DetectionRate dari tahun 2001 sampai tahun 2013 selalu ≤ 5 per 100.000 penduduk. Namun demikian Sumatera Barat belum dapat mencapai eliminasi kusta, karena setiap tahunnya selalu saja ditemukan kasus-kasus baru. Dalam rangka mencapai eliminasi kusta, program pengendalin kusta Sumatera Barat terus mengupayakan agar angka kesakitan kusta ≤ 1 per 10.000 penduduk. Tahun 2013, prevalensi kusta di Sumatera Barat masih 0,2/10.000 penduduk. Grafik 3.16 Case Detection Rate (CDR) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2003-2013


33

Setiap tahunnya rata-rata ditemukan lebih dari 50 kasus baru kusta di Sumatera Barat. Pada tahun 2013 ditemukan 83 kasus kusta yang terdiri dari 61 kasus MB (73%) dan 22 kasus PB (27%). Kasus-kasus baru ini didapatkan melalui survey aktif rapid village survey dan survei anak sekolah maupun penemuan pasif case di puskemas. Berdasarkan persentase jenis kasus yang ditemukan tersebut, kasus MB lebih tinggi dibandingkan PB. Secara program data ini menggambarkan bahwa risiko sumber infeksi masih tinggi, sehingga penemuan kasus harus tetap dilakukan secara intensif terutama di daerah-daerah kantong kusta di Sumatera Barat untuk memutus mata rantai penularan demi mencapai eliminasi kusta di Sumatera Barat. Grafik 3.17 Penemuan Kasus Baru Kusta di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Berdasarkan Jenis Kasus

% PB - MB 27 MB

PB 73

. Walaupun Provinsi Sumatera Barat berstatus endemik rendah kusta, namun terdapat daerah kantong-kantong kusta di beberapa kabupaten/kota.


34

Sehingga juga dilakukan penetapan kebijakan daerah endemik (low/high burden) berdasarkan wilayah administratif Kabupaten/kota. Daerah kantong kusta pada tahun 2013 adalah Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam dan Kabupaten 50 Kota. Sebanyak 33% kasus kusta di Sumatera Barat tahun 2013 ditemukan di Kabupaten Padang Pariaman. Kabupaten Padang Pariaman memang merupakan daerah high burden kusta sejak lebih dari 5 tahun terakhir. Grafik 3.18 Penemuan Kasus Baru Kusta MB di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 18 16 17

14 12

10 8

6 4

2

8

MB PB

5 5 5 2

3

4

3 3

1 2 2 1 1 0 0 0 0

Padang Pariaman Agam 50 Kota Padang Pasaman Kota Pariaman Tanah Datar Kab. Solok Sawahlunto Pasaman Barat Sijunjung Dharmasraya Pessel Bukittinggi Solok Selatan Payakumbuh Kota Solok Kep. Mentawai Padang Panjang

0

. Dari 19 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat, hanya 4 kabupaten/kota dengan kasus baru nihil sepanjang tahun 2013 ini yaitu


35

Kabupaten Mentawai, Kota Padang Panjang, Kota Solok dan Kota Payakumbuh. Grafik 3.19 Prevalensi Kasus Kusta di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013

Prevalensi Kusta 2013 3,5 3,03

3 2,5 2 1,5

0,21

0

0

0

0

Padang Panjang

0,34 0,3 0,29 0,2 0,190,19 0,14 0,13 0,11 0,070,08 0,04

Kep. Mentawai

0,51

Kota Solok

0,62

0,5

Payakumbuh

1

Sumbar

Pessel

Bukittinggi

Padang

Kab. Solok

Pasaman Barat

Tanah Datar

Sijunjung

50 Kota

Solok Selatan

Dharmasraya

Agam

Pasaman

Sawahlunto

Kota Pariaman

Padang Pariaman

0

. Penderita terdaftar di Sumatera Barat pada akhir tahun 2013 sebanyak 83 Penderita yang terdiri dari 22 PB dan 61 MB dengan Angka Prevalensi 0,21 per 10.000 penduduk dan lebih kurang 33% dari penderita tersebut terdapat di Kabupaten Padang Pariaman. Angka Prevalensi menunjukkan besar masalah dan menentukan beban kerja sebagai dasar perencanaan dan berfungsi ebagai alat evaluasi.


36

Grafik 3.20 New Case Detection (NCDR) di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013

NCDR 6,7 6,2

5,1 3 1,9

2,5

1 0,7

0,9 0,9 0,8 1,1 0,6 0,8 0,4 0

1,67

0

0

0

NCDR

Padang Pariaman Kota Pariaman Sawahlunto Pasaman Agam Dharmasraya Solok Selatan 50 Kota Sijunjung Tanah Datar Pasaman Barat Kab. Solok Padang Bukittinggi Pessel Payakumbuh Kota Solok Kep. Mentawai Padang Panjang Sumbar

8 7 6 5 4 3 2 1 0

Walaupun ada penurunan yang cukup drastis dari jumlah kasus terdaftar, namun sesungguhnya jumlah penemuan kasus baru (New case detection) tidak berkurang sama sekali. Oleh karena itu, selain angka prevalensi, angka penemuan kasus baru (NCDR) juga merupakan indikator yang harus diperhatikan. Grafik 3.21 Presentase Kasus Kusta Tipe MB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013

0

0

0

Kep. Mentawai

Padang Panjang

Payakumbuh

Kota Pariaman

Sijunjung

50 Kota

Tanah Datar

Padang Pariaman

Agam

Solok Selatan

Bukittinggi

Pessel

Dharmasraya

Pasaman Barat

Sawahlunto

Kab. Solok

Pasaman

Padang

120 100100100100100100100100100 100 73 63 60 56 80 50 60 40 40 20 0 0

Kota Solok

% MB in New Cases 2013

.


37

Grafik 3.22 Prevalensi Kasus Kusta Cacat Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013

% Cacat Tk II in New Cases 60 50 50 40

40

40

33

30

27

25 20

19

20

19

10

0 Sumbar

Padang Panjang

Kota Solok

Kep. Mentawai

Payakumbuh

Kota Pariaman

Sijunjung

50 Kota

Tanah Datar

Padang Pariaman

Agam

Solok Selatan

Bukittinggi

Pessel

Dharmasraya

Pasaman Barat

Sawahlunto

Kab. Solok

Padang

Pasaman

0

Kusta menjadi masalah masyarakat karena kecacatannya. Kecacatan mencakup setiap kerusakan, pembatasan aktivitas yang mengenai seseorang. Tiap penderita baru yang ditemukan harus dicatat tingkat cacatnya karena menunjukkan kondisi

penderita pada saat diagnosis

ditegakkan. Tingkat cacat juga digunakan untuk menilai kualitas penanganan pencegahan cacat yang dilakukan oleh petugas. Dari tahun ke tahun, tingkat kecacatan penderita baru di Sumatera Barat sudah sangat menurun. Di tahun 2013, dari 83 kasus baru, 16 pasien sudah cacat tingkat 2 saat ditemukan. Hal ini menggambarkan perbaikan kualitas diagnosis dini kusta di Sumatera Barat masih perlu ditingkatkan. Petugas kesehatan harus waspada terhadap cardinal sign dari kusta untuk dapat menemukan kasus kusta secara dini.


38

Grafik 3.23 Penemuan Kasus Baru Kusta Pada Anak Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013

Kasus Anak 12 10 10 8 6

5

4

2

1

1

1

1

1

Tanah Datar

50 Kota

Sijunjung

Kota Pariaman

0 Pessel

Padang Pariaman

Sumbar

Kasus kusta pada anak juga menunjukkan tren menurun sejak tiga tahun terakhir. Namun pada tahun 2013, proporsi kasus anak meningkat yaitu 13%. Proporsi penderita anak (0-14 tahun) diantara semua penderita yang baru ditemukan pada periode satu tahun dapat menggambarkan keadaan penularan kasus saat periode tersebut. Angka proporsi Sumatera Barat tahun 2013 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (5,26% tahun 2012) sebagai gambaran masih terjadi penularan kusta secara umum di Sumatera Barat sehingga perlu dilakukan peningkatan penemuan kasus baru, meningkatkan promotif dan preventif serta meningkatkan kualitas pengobatan untuk dapat memutus mata rantai penularan kusta di masyarakat.


39

Grafik 3.24 Penemuan Kasus Baru Kusta di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 Menurut Jenis Kelamin

Proporsi Wanita diantara Kasus Baru 2013 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

80%

18%

Kota Pariaman

Agam

11%

11%

Padang Pariaman

Sumbar

Berdasarkan jenis kelamin, 89% kasus baru di tahun 2013 adalah laki-laki. proporsi penderita baru perempuan hanya 11%. Angka ini menunjukkan

akses pelayanan perempuan untuk kasus kusta relatif masih rendah dibandingkan laki-laki.

5. Penanggulangan dan Pemberantasan Diare Pada tahun 2013 kasus diare yang datang ke sarana kesehatan sebanyak 90.188 kasus, 84.170 (93%) orang diberikan oralit. Sedangkan pemakaian zink hanya baru mencapai 62,6% dari total kasus. Masih rendahnya pemakaian tablet zink ini mungkin karena belum tersosialisasikannya dengan menyeluruh pedoman penggunan zink pada kasus diare. Sebagian besar dokter dan klinisi juga berpandangan bahwa tablet zink hanya pada kasus diare pada bayi sehingga anak di atas 5 tahun tidak lagi diberikan


40

zink. Oleh karena itu, sosialisasi penggunaan tablet zink harus terus ditingkatkan. Grafik 3.25 Kasus Diare, Pemakaian Oralit dan Pemakaian Tablet Zink Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013

J. PENGENDALIAN PENYAKIT BERSUMBER BINATANG (P2B2) 1. Penanggulangan dan Pemberantasan Demam Berdarah Dengue Angka Bebas Jentik (ABJ) yang masih tinggi > 95% menggambarkan perilaku masyarakat dalam Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) masih harus diperbaiki melalui penyuluhan dan promosi kesehatan.


41

Grafik 3.26 Insidens Rate & Case Fatality Rate DBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2003 - 2013

Grafik 3.27 Kejadian DBD di Provinsi Sumatera Barat Th 2006- 2013

Kita dapat melihat bahwa pada tahun 2013 pola kejadian DBD di Provinsi Sumatera Barat fluktuasinya agak meningkat pada awal tahun

dan

mengalami penurunan pada pertengahan tahun kemudian meningkat lagi pada akhir tahun. Terlihat bahwa musim agak berpangaruh terhadap kejadian DBD di Provinsi Sumatera Barat khususnya pada musim hujan.


42

Tabel 3.5 Endemisitas Masing-Masing Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2006 – 2013

Kita dapat melihat bahwa hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat endemis DBD. Sebagian besar berada di daerah kota yang padat penduduk dan mobilitas tinggi serta sanitasi lingkungan yang tidak baik. Disamping itu kecenderungan kasus di Sumatera Barat terjadi pada kompleks perumahan 2. Penanggulangan dan Pemberantasan Rabies Dari tahun ketahun terlihat bahwa kasus Gigitan Hewan Tersangka Rabies (GHTR) masih sangat tinggi dan tidak menunjukkan penurunan yang berarti. Dari kasus gigitan tersebut lebih dari separuhnya selalu diberi VAR, hal ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan masyarakat sehingga hampir seluruh HPR setelah menggigit dibunuh oleh masyarakat. Jumlah specimen yang diperiksa juga sangat sedikit, dan angka ini belum menunjukan perubahan berarti dari tahun ke tahun


43

Grafik 3.28 Gambaran Kasus Rabies Pada Manusia Provinsi Sumatera BaratTahun 2000 s/d 2013

Akan tetapi apabila dilihat kasus kematian akibat rabies, menunjukkan peningkatan yang cukup berarti walaupun masih sangat jauh dari target yang diharapkan. 3. Penanggulangan dan Pemberantasan Flu Burung Pada tahun 2012 kasus flu burung yang dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat terdapat 4 kasus suspect yaitu dari KotaPadang (2 kasus), Kota Sawahlunto (1 kasus) dan Kabupaten Padang Pariaman (1 kasus). Pada tahun 2013 kasus flu burung yang dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat terdapat 1 kasus suspect yaitu dari Kab. Padang Pariaman (1 kasus).


44

Grafik 3.29 Distribusi Kasus AI/FB Provinsi Sumatera Barat 2005 – 2013.

4. Penanggulangan dan Pemberantasan Malaria Pencapaian

program

malaria

bervariasi

pada

masing-masing

kabupaten/kota di seluruh Provinsi Sumatera Barat. Ada 7 kabupaten yang endemis malaria pada tahun 2013 yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten

Pesisir Selatan, Kabupaten

Pasaman, Kota Sawahlunto,

Kabupaten

Solok Selatan, Kabupaten

Dhamasraya dan Kabupaten

Sijunjung.


45

Grafik 3.29 Annual Parasite Incidence (API) di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013

5. Penanggulangan dan Pemberantasan Filariasis Ada 14 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai kasus filaria. Survei darah jari sudah dilakukan disemua kabupaten/kota yang memiliki kasus. Dari hasil SDJ yang dilakukan pada tahun 2013 ada 3 Kabupaten/Kota yang memulai MDA pada tahun ini yaitu Kab Padang Pariaman, Kab Sijunjung dan Kota Sawahlunto. Sedangkan untuk Kabupaten yang telah berhasil melaksanakan MDA selama minimal 5 tahun berturut-turut adalah Kab Kep Mentawai dan Kab 50 Kota, yang akan dilanjutkan dengan survei TAS sebagai konfirmasi. Sedangkan untuk 4 Kabupaten/Kota lain menambah 2 tahun lagi yaitu Kab Pesisir Selatan, Kab Agam, Kab Pasaman Barat, Kota Bukittinggi. Hal ini dikarenakan hasil Mf Rate yang masih ≥ 1%, sehingga perlu diperhatikan apabila ingin mengeliminasi filariasis.


46

Dari 7 kecamatan yang telah disurvei dan hasil Mikro Filaria Rate (mf Rate)nya > 1 dilakukan pengobatan massal. Setelah pengobatan massal maka ketika sudah melewati putaran kedua harus dilakukan survei evaluasi pasca pengobatan. Tabel 3.6 Endemisitas Masing-masing Daerah di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013


47

Secara umum upaya kesehatan terdiri dari dua unsur utama, yaitu upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Upaya kesehatan masyarakat adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat serta swasta untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat. Upaya kesehatan masyarakat mencakup upaya-upaya promosi kesehatan, pemberantasan penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular, penyehatan lingkungan dan penyediaan sanitasi dasar, perbaikan gizi masyarakat, peningkatan kesehatan keluarga, pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, pengamanan penggunaan zat aditif dalam makanan dan minuman serta penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan Berikut ini diuraikan upaya kesehatan yang dilakukan selama tahun 2013.

A. UPAYA PERBAIKAN GIZI KELUARGA (UPGK) 1. Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) Pemantauan Garam beryodium dilaksanakan pada anak SD di seluruh kabupaten/kota. Tahun 2013 hanya Kota Bukittinggi yang tidak melaksanakan pemeriksaan garam beryodium. Dari 18 kabupaten/kota


48

yang melaporkan hanya Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kota Payakumbuh dan Kota Padang Panjang yang di bawah target (85%). Grafik 4.1 Cakupan Rumah Tangga Yang Mengkonsumsi Garam Beryodium Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013

2.

Penanggulangan Kekurangan Vitamin A

Penanggulangan kekurangan vitamin A dilakukan melalui kegiatan pencegahan dengan mendistribusikan Kapsul Vitamin A pada kelompok rawan yaitu Balita (6-59 bulan). Grafik 4.2 Cakupan Distribusi Vitamin A Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013


49

Pada tahun 2013 pencapaian distribusi kapsul Vitamin A pada Balita (6-59 bulan) Provinsi Sumatera Barat adalah 84,2%. Dibandingkan tahun 2012, teradapat peningkatan pencapaian program. Angka ini juga berada di atas target yang ditetapkan yaitu 83 % dengan pencapaian terendah Kabupaten Mentawai (61,0 %) dan pencapaian tertinggi Kabupaten Solok Selatan (98,7 %). 3. Penanggulangan Anemia Gizi Anemia gizi merupakan salah satu penyebab terjadinya kekurangan gizi di Provinsi Sumatera Barat. Upaya penanggulangan anemia gizi dilakukan melalui pendistribusi Tablet Besi pada kelompok rawan antara lain ibu hamil melalui melalui program UPGK.. Grafik 4.3 Cakupan Fe 3 Bumil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013

Pada grafik di atas terlihat bahwa cakupan tablet besi di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 82,7 %. Dibandingkan dengan tahun lalu terjadi peningkatan sebesar 2,8 % dari 79,9 %. Angka ini berada di atas target


50

2013 (81%). Pencapaian tertinggi adalah Kota Bukittinggi (100 %), terendah Kabupaten Mentawai (57,5 %). a. Penanggulangan Kurang Gizi Pada Bayi dan Balita 1). Bayi dan Anak Baduta Mendapatkan MP-ASI Penanggulangan kurang gizi pada balita dilakukan dengan pemberian MPASI pada anak baduta (12 – 24 bulan) sebanyak 2242 baduta dalam bentuk biskuit

dan untuk bayi (6 -11 bln) pemberian MP-ASI bayi

diberikan kepada 716 bayi selama 3 bulan yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi & mempertahankan jangan sampai menjadi gizi buruk. Pemberian MP-ASI ini diprioritaskan kepada baduta dengan status gizi kurang Gakin di 19 Kabupaten/Kota 2). Balita Gizi Buruk Mendapatkan Perawatan Jumlah balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan tahun 2013 adalah 611 orang. Semua balita gizi buruk sudah mendapatkan perawatan sesuai dengan 10 langkah penatalaksanaan kasus gizi buruk baik secara rawat inap maupun rawat jalan. Di Provinsi Sumatera Barat sudah ada 14 Klinik gizi buruk yang tersebar di 9 Kab/Kota yaitu Kota Padang (Hc. Nanggalo), Kab. Pasaman (Hc. Pegangbaru), Kab. Agam (Hc. Pekan Kamis, Hc. Lubuk Basung), Kota Solok (Hc. Tanah Garam), Kab. Solok Selatan (Hc. Lubuk Gadang), Kab. Dharmasraya (Hc. Sungai Rumbai, Hc. Koto Baru, Hc. Sitiung I), Kab. Tanah Datar (RS Ali Hanafiah), Kab. Lima Puluh


51

Kota (Hc. Dangung-dagung, Hc. Kapur IX, Hc. Pangkalan) dan Kota Pariaman (Hc. Kampung Baru Padusunan) b. Konseling ASI Grafik 4.4 Pencapaian ASI Esklusif Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013

Pencapaian Asi Esklusif di Provinsi Sumatera Barat tahun 2013 adalah 67,4 % angka ini lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu 75 % akan tetapi dibandingkan tahun lalu sudah ada peningkatan. Pencapaian tertinggi pada Kota Solok (84,4 %) dan pencapaian terendah pada Kab.Tanah Datar ( 58,0 %). 4. Sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) a. Penimbangan Bulanan Penimbangan bulanan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh setiap posyandu untuk memantau pertumbuhan balita setiap bulan. Indikator yang digunakan untuk melihat pencapaian penimbangan bulanan adalah :


52

1) Indikator (D/S). Indikator D/S digunakan untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat. Pencapaian D/S Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2013 (78,2 %) angka ini lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 77,5%. Jika dibandingkan dengan tahun 2012 pencapaian tahun 2013 sudah ada peningkatan, dimana pencapaian pada tahun 2012 (75,5 %). Grafik 4.5 Persentase Cakupan D/S Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013

Dari grafik di atas terlihat pencapaian tertinggi pada Kota Sawahlunto (87,1 %) dan pencapaian terendah Kabupaten Mentawai (60,4 %). 3. Indikator N/D’ Indikator N/D’ digunakan untuk melihat pencapaian program. Pencapaian N/D’ untuk tahun 2013 (86,5 %) lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan yaitu 80 %.


53

Grafik 4.6 Persentase Cakupan N/D Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013

Dari grafik di atas terlihat pencapaian tertinggi Kabupaten Pasaman Barat (96,5 %) dan terendah Kota Padang Panjang (67,0 %). 3). Indikator BGM/D. Indikator BGM/D digunakan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap memburuknya keadaan gizi balita. Target yang ditetapkan adalah 1,5 %. Pencapaian Sumatera Barat untuk BGM/D adalah 0,8 %, angka ini masih berada di bawah target. Grafik 4.7 Persentase BGM/D Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013


54

Dari grafik terlihat Kab Mentawai (1,7 %), Dharmasraya (1,9 %) dan Tanah Datar (2,0 %) yang angka BGM/D nya berada di atas target yang ditetapkan yaitu 1,5 %, hal ini perlu diwaspadai karena dengan tingginya angka BGM/D kemungkinan untuk munculnya kasus gizi buruk akan semakin banyak B. PROGRAM KESEHATAN IBU 1. Persentase Ibu Hamil yang Mendapat Pelayanan Antenatal Care/K1 Grafik 4.8 Cakupan K1 Provinsi Sumatera Barat tahun 2013

Target : 98%

Cakupan Kunjungan Pertama (K1) ibu hamil ke petugas kesehatan tahun 2013 sebesar (98,1%). Angka ini sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 98%. Grafik di atas menunjukkan baru 14 Kab/Kota sudah mencapai target, yaitu Sijunjung, Pasaman Barat, Kota Solok, Mentawai, Padang Panjang, Payakumbuh, Padang, Agam, Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Solok Selatan, Pasaman , Bukittinggi dan Kota Pariaman


55

2. Presentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal (K 4) Grafik 4.9 Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal (K4) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013

Target : 88%

Pencapaian cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal (K4) tahun 2013 sebesar 89% sudah mencapai target yang ditetapkan sebesar 88%. Pencapaian tertinggi Kota Padang Panjang dan pencapaian terendah di Kab mentawai. 3. Presentase Ibu Bersalin yang Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Grafik 4.10 Persentase Ibu Bersalin yang Ditolong Nakes Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013

Target : 89%


56

Pencapaian persalinan oleh tenaga kesehatan di Provinsi Sumatera Barat tahun 2013 adalah 89% sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 89 %. Pencapaian tertinggi pada Kota Sijunjung dan pencapaian terendah pada Kab.Mentawai. 4. Presentase Ibu Nifas Yang Mendapatkan Pelayanan (KF) Grafik 4.11 Cakupan Kunjungan Nifas di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013

Target : 89%

Kunjungan ibu nifas tahun 2013 adalah 89 % dan ini sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 89%. Dari grafik di atas terlihat pencapaian tertinggi Kab Sijunjung dan Pasaman Barat dan pencapaian terendah Kabupaten Kepulauan Mentawai.


57

5. Presentase Ibu Hamil, Bersalin, Nifas yang Dapat Penanganan Komplikasi Kebidanan (PK)

Grfaik 4.12 Cakupan Penanganan Komplikasi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013

Target : 71.5% %

Grafik di atas menunjukkan Pencapaian Penanganan Komplikasi Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas di Provinsi Sumatera Barat tahun 2013 sebesar 71,5%, angka ini sudah mencapai target yang ditetapkan sebesar 71,5%. Penanganan Komplikasi (PK) adalah penanganan komplikasi kebidanan, penyakit menular, maupun penyakit tidak menular serta masalah gizi yang terjadi pada waktu hamil bersalin dan nifas. Pelayanan diberikan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi.


58

C. PROGRAM KESEHATAN ANAK 1. Cakupan Pelayanan Neonatus Pertama /Kunjungan Neonatus ke-1 (KN 1) Grafik 4.13 Cakupan Kunjungan Neonatus ke-1 (KN 1)

Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013

Pencapaian Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 sebesar 91,14%, ini sudah di atas target yang ditetapkan sebesar 84%, cakupan ini meningkat dibanding cakupan tahun 2012. Kab/Kota yang belum mencapai target yaitu kota Sawahlunto, 50 Kota, Dharmasraya dan Kab. Mentawai. 2. Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap Grafik 4.14 Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013


59

Pencapaian Cakupan Kunjungan Neonatus Lengkap Provinsi Sumatera Barat tahun 2013 adalah 87,2% angka ini sudah mencapai target yaitu 84%, dan angka ini lebih tinggi dari cakupan tahun 2012. Terlihat dari grafik ada 7 (tujuh) Kab/Kota yang tidak mencapai target adalah Kab. Agam, Pasbar, Solsel, Sawahlunto, Kota Solok, 50 Kota dan Mentawai. 3. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani Grafik 4.15 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013

Dari target yang ditetapkan sebesar 73% yang tercapai baru 23,6%, angka ini meningkat dibanding cakupan tahun 2012 (12%). Keadaan ini menggambarkan tidak satupun kab/kota yang capaian target minimal disebabkan karena masih terbatasnya sumber daya manusia & dana


60

4. Cakupan Kunjungan Bayi Grafik 4.16 Cakupan Kunjungan Bayi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013

Kunjungan bayi tahun 2013 sebesar 88,05% hal ini sudah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 87%. Indikator ini dapat mengetahui efektifitas, continuum of care dan kualitas pelayanan kesehatan bayi. Kab/Kota yang belum mencapai target yaitu kab. Agam, Pdg pariaman, Sawahlunto, Solsel, Padang Panjang, Tn. Datar dan Mentawai. 5. Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Grafik 4.17 Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013


61

Pencapaian pelayanan kesehatan anak balita di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 (83%), sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu 83%. Pencapaian tertinggi pada Kota Bukittinggi. 6. Cakupan SD/MI yang melaksanakan Penjaringan Siswa Kelas 1 SD Grafik 4.18 Cakupan SD/MI yang melaksanakan Penjaringan Siswa Klas 1 SD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013

Target : 92%

Pencapaian cakupan kegiatan penjaringan siswa SD di Provinsi Sumatera Barat 96,8% sudah di atas target yang ditetapkan yaitu 92%. Kab/Kota yang belum mencapai target yaitu 50 Kota, Mentawai, Solsel. 7. Imunisasi Tidak dicapainya target UCI disuatu wilayah pada umumnya karena distribusi jumlah sasaran yang tidak merata, ada yang terlalu rendah dan ada yang terlalu tinggi, sehingga mempengaruhi jumlah cakupan UCI Kelurahan/Jorong/Desa.


62

a. Imunisasi Rutin Jumlah sasaran bayi 0-11 bulan adalah 103.444 tahun 2013. Di Provinsi Sumatera Barat beberapa indikator sudah dapat dicapai, akan tetapi masih ada beberapa yang belum tercapai. Untuk cakupan imunisasi Hepatitis B 0 diberikan pada bayi 0-7 hari, yang memberikan kekebalan aktif terhadap infeksi yang disebabkan oleh virus hepatitis B mencapai 81,4% (target 80%). Untuk cakupan imunisasi kontak pertama, BCG: 92%, Polio 1: 93,7%, DPT-HB1: 91,4%. Semua pemberian antigen kontak pertama mencapai target. Untuk cakupan imunisasi lengkap, Polio 4: 88,7%, DPT-HB3: 88%, Campak: 85,4% (Target 90%). Ketiga yang tidak mencapai target karena adanya mitos/issue negatif tentang imunisasi yang haram dan tidak efektif. b. Desa UCI Cakupan UCI secara Provinsi sudah mencapai target, akan tetapi ada beberapa

kabupaten/kota,

bahkan

Puskesmas/Kelurahan/Jorong/Desa

yang belum mencapai target UCI. Sedangkan untuk Desa UCI cakupan tahun 2013 baru mencapai 55,6%.


63

Grafik 4.19 Cakupan Desa UCI Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013

c.

Wanita usia subur (15-39) tahun, Bumil dan Catin

Rendahnya pencapaiaan TT2 + Bumil, disebabkan masih belum optimalnya sistim pencatatan dan pelaporan

dimana

program telah

mengacu ke pencatatan TT 5 dosis sedangkan di lapangan masih banyak yang menggunakan K1 dan K4. Grafik 4.20 Cakupan Imunisasi TT Bumil Provinsi Sumatera Barat

74.2 57

59.6

58.9

66.8

71.9

70.1

61.4

55.7 31

40

78.2

100.6

60

73.5

79.1

81.2

84.2

78.6

80

82.2

100

91.4

120

103.3

Tahun 2013

20

P ay ot a K

K

ak u ab m b K .Pa uh ot s K a P am o ar an K ta a B iam K b. u k P ab i an . esi tt P si in a g K d r ot an Se gi a la g P ta P ad ar n an ia g ma P K an n ot ja K a P ng ab a d K a .Si an K b .T ju g ab a nj .P na un h a g K sa D ab m a .S an tar ol o k Ba r S at el K at an a K b.A ab g .5 am 0 K K K ot ot ot a a a S S aw ol o ah k l K ab K un .D ab to K .S h ab a o .K rm lok ep as .M ra en ya ta w ai P R O V IN S I

0


64

Demikian juga rendahnya cakupan TT WUS, karena masa transisi dari sistim pencatatan dan pelaporan dari TT2+ menjadi TT5 dosis. Hal ini terjadi dimana ada beberapa Kabupaten/Kota yang belum pernah melaksanakan MNTE sehingga perlu sosialisasi dan kesepakatan dalam model pencatatan dana pelaporan dari TT 2 dan TT Ulang menjadi TT.1, TT.2, TT.3. TT.4 dan TT.5. d. Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Imunisasi pada Anak Murid SD dapat dibagi dalam 3 kelompok untuk SD Kelas I yang mencapatkan Vaksinasi DT dan Campak Untuk kelas II dan III mendapatkan vaksinasi TT. Pelaksanaan BIAS Campak dilaksanakan terhadap anak sekolah kelas 1 baru setiap tahun ajaran baru. Untuk BIAS DT dengan jumlah sasaran Murid SD Kelas I sebanyak 112.567 murid telah dilaksanakan

pada 19 Kab/Kota dan

telah

diimunisasi sebanyak 93,1%. Untuk BIAS TT dengan jumlah sasaran Murid SD Kelas II sebanyak 120.055 murid telah diimunisasi sebanyak 99,4% dan kelas III sebanyak 104.456 murid telah diimunisasi (86,5%). Target pencapaian program 100%, namun dilapangan sulit dicapai karena berbagai faktor seperti absensi murid, orang tua yang masih belum mengerti dengan manfaat progam BIAS TT ini.


65

D. UPAYA PROMOSI KESEHATAN

1. Program Peningkatan Perilaku Hidup Bersih & Sehat (PHBS)

Persentase RT yang menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2013 terealisasi sebesar 70,14 dari target sebesar 70 %, Tabel 4.2 Data PHBS Rumah Tangga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013


66

2. Persentase Posyandu dengan strata mandiri baru mencapai 13,99 % dengan target sebesar 20 %. Tabel 4.3 Data Posyandu Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013

3.

Persentase Kel/Desa atau Nagari siaga aktif sesuai dengan target dari Kementerian sebanyak 85 %, Provinsi Sumatera Barat sudah mencapai 90,5 % pada tahun 2013. Tabel 4.4 Data Desa (Kel/Nagari) Siaga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013


67

4. Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Bencana Di Bidang Penanggulangan Bencana telah ada rencana Kontigensi Tim Penanggulangan Bencana di 19 Kab/Kota (100%) dan di 12 dari 19 RSUD (63,16%) juga telah berdiri Gudang. Kantor Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Sub. Regional Sumatera Barat di Jl. Raya Ulu Gadut Kec. Lubuk Kilangan Kota Padang


68

A. PEMBIAYAAN KESEHATAN Tahun 2013 jumlah masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang sudah terjamin kesehatannya sebesar 73,39 % dengan rincian sbb : Grafik 5.1 Persentase Masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang Sudah Terjamin Kesehatan Tahun 2013

B. TENAGA KESEHATAN Grafik 5.2 Jumlah Dokter di Puskesmas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013


69

Terdapat

12 (dua belas) puskesmas yang tidak memiliki dokter,

36

puskesmas dengan 1 (satu) orang dokter dan 214 puskesmas dengan 2 (dua) orang dokter. Tabel 5.1 Jumlah Dokter Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013

Tabel 5.2 Jumlah Dokter Spesialis di RSUD Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2013


70

Jumlah dokter spesialis dasar di Provinsi Sumatera Barat yang terbanyak adalah dokter spesialis Internis yaitu 54 orang. Terdapat 2 (dua) Kecamatan tanpa ada puskesmas, kondisi ini berada di Kecamatan Pemekaran di Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Kecamatan Air Pura dan Kecamatan Ranah Empat Hulu. Selanjutnya ada 44 puskesmas tanpa dokter gigi.

C. SARANA DAN PRASARANA Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan terus diupayakan untuk meningkatkan akses, pemerataan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Sumatera Barat. Sarana kesehatan yang dimiliki sampai saat ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi sampai dengan tahun 2013 menunjukkan bahwa Puskesmas yang beroperasional sebanyak 262 unit Puskesmas (98 unit Puskesmas rawatan, 174 unit Puskesmas non rawatan), Puskesmas pembantu sebanyak 907 unit, Puskesmas keliling 259 unit, Polindes 1.761 unit, dan Posyandu 7.230 unit. Untuk sarana pelayanan kesehatan rujukan saat ini telah ada 64 Rumah Sakit dengan perincian : 1) Rumah Sakit Pemerintah termasuk TNI/Polri 26 (RS Pemerintah 22 unit, Rumah Sakit TNI/Polri 4 unit) dengan type rincian Rumah Sakit Pemerintah Kelas A (1 unit RS Khusus Jiwa), Rumah Sakit Pemerintah


71

Kelas B (3 unit RSU dan 1 RS Khusus Stroke), Rumah Sakit Pemerintah Kelas C (16 unit), dan Rumah Sakit Pemerintah Kelas D (1 unit) serta Rumah Sakit TNI/Polri (4 unit). 2) Rumah Sakit Swasta sebanyak 38 unit meliputi 24 unit Rumah Sakit Umum dan 14 unit Rumah Sakit Khusus. Jumlah kapasitas tempat tidur pada Rumah Sakit 5.592 yang dimiliki telah mencapai 3.876 tempat tidur untuk RS pemerintah dan 1.716 tempat tidur untuk kapasitas RS swasta. 1. Sarana Laboratorium Tabel 5.3 Jumlah Sarana Laboratorium Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2013

2. RS Terakreditasi. Tahun 2013 ini RS yang telah terakreditasi berjumlah 40 (empat puluh) buah. Secara persentase jumlah RS yang telah terakreditasi adalah sebanyak 60,6 %. Angka ini melebihi dari target RS yang terakreditasi pada tahun 2013 sebesar 60%.


72

3. Jumlah Labkesda & Lab Klinik Pada tahun 2013 telah diakreditasi 2 (dua) Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Solok dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Bukittinggi oleh Tim Komisi Akreditasi Laboratorium Kesehatan (KALK) Pusat. 4. UTDRS Saat ini telah berdiri beberapa Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTDRS) dan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) di Kabupaten/Kota. Untuk UTDRS telah berdiri di 13 Kabupaten/Kota, sedangkan BDRS ada di 5 Kabupaten/Kota, yakni BDRS RS.M.Djamil Padang, BDRS RSUD Rasidin Padang, BDRS RSUD Arosuka Kabupaten Solok, BDRS RSAM Bukittinggi, BDRS RSUD Pasaman Barat, dan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) RSUD Padang Pariamann. Disamping itu juga saat ini telah terbentuk Jejaring Pelayanan daerah di 15 Kabupaten/Kota dan tersedianya Daftar Donatur Darah sukarela di beberapa rumah sakit Kabupaten/Kota.

10 PENYAKIT TERBANYAK Berdasarkan laporan dari seluruh Kab/Kota, pada tahun 2013 penyakit ISPA dan Rhematik masih menduduki peringkat atas dan kedua dari 10 penyakit terbanyak di Provinsi Sumatera Barat yaitu sebanyak 292.163 (43,2%) dan 89.934 kasus (13,3). Hal ini dapat disebabkan karena pengaruh lingkungan dan faktor umur. Sikap badan yang salah pada waktu bekerja, sirkulasi darah yang tidak lancar, stres dan penyakit infeksi serta


73

tingginya asam urat dalam darah bisa menyebabkan timbulnya penyakit rhematik di masyarakat seperti yang terlihat pada tabel berikut : Tabel 5.4 Penyakit Terbanyak Berdasarkan Kunjungan ke Fasyankesdas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 NO

JENIS PENYAKIT

1

ISPA

2

JUMLAH

%

292.163

43,2

RHEMATIK

89.934

13,3

3

GASTRODUODENT

85.989

12,7

4

IS NON SPESIFIK

81.114

12,0

5

HIPERTENSI

40.062

5,9

6

ALERGI

29.173

4,3

7

DIARE

28.038

4,2

8

PENYAKIT KULIT

10.469

1,6

9

INFEKSI

9.848

1,5

10

DEMAM

9.120

1,3

676.180

100

INFLUENZA COMMOND COLD JUMLAH


74

Berdasarkan uraian pembahasan di atas ada beberapa keberhasilan dan penghargaan bidang kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2013 diantaranya sebagai berikut : 1. Provinsi Sumatera Barat menerima panghargaan sebagai Pelaksana MDGꞌs terbaik Tahun 2013 dalam ajang MDGs Awards yang diselenggarakan Kantor Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Untuk MDGs. 2. Capaian rumah sakit yang terakreditasi sampai tahun 2013 adalah sebesar 60,60 % 3. Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan 100 % 4. Persentase bayi yang naik timbangannya (N/D) 83,5 % 5. Persentase balita mendapat kapsul Vit.A 83,3 % 6. Cakupan bayi 0-6 bulan mendapat ASI ekslusif 63 % 7. Angka Penemuan Pasien baru TB BTA positif (Case Detection Rate = CDR) 61 % 8. Proporsi pasien TB anak diantara seluruh pasien 7,81 9. Annual Paracite Index-API 0,27 per 100 pddk 10. Persentase ODHA yang diobati 100 % 11. Persentase penduduk yang memiliki Akses Air Minum yang berkualitas 71,81 % 12. Persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat 69,05 %


75

13. Pada acara puncak peringatan Hari Kesehatan Nasional ke - 49 diberikan penghargaan : a. Mitra Bakti Husada kepada Ibu Hj. Nevi Irwan Prayitno sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Dr. Hj. Rosnini Savitri, MKes yang diserahkan oleh

oleh Menkokesra di Gedung JIEXPO

Kemayoran Jakarta pada hari Jumat tanggal 15 November 2013. Penghargaan Mitra Bakti Husada adalah penghargaan yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, Badan Usaha Milik Daerah

dan

Organisasi

Profesi

dalam

mendukung

keberhasilan

pembangunan bidang kesehatan. b. Ksatria Bakti Husada Arutala kepada Bupati Sijunjung Drs. Yuswir Arifin, MM. c. Ketua TP PKK Kabupaten Solok Ibu Erlinda Syamsu, S.Sos. Ksatria Bakti Husada Arutala adalah penghargaan yang diberikan kepada anggota masyarakat atas prestasi yang luar biasa dan berjasa besar dalam mendukung keberhasilan pembangunan bidang kesehatan. 14. Selain itu juga diberikan pencapaian (progress) masyarakat yang Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) 45,77 % lebih dari pencapaian Nasional 44,88%, ini berkat adanya komitmen bersama antar Bupati/Walikota se Sumatera Barat (Penandatangan bersama semua Bupati/Walikota ) untuk mensukseskan program kegiatan Pamsimas


76

15. Penghargaan Tingkat Nasional Pokja AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan). 16. Terpilihnya Provinsi Sumatera Barat dalam keberhasilan Komponen B Pamsimas I untuk Success Story dan Learson Land

untuk Kabupaten

Sijunjung dan 50 Kota. 17. Penghargaan kepada Puskesmas Tanjung Gadang Kab. Sijunjung sebagai Puskesmas Berprestasi kategori Puskesmas Biasa dan Puskesmas Indra Pura Kabupaten Pesisir Selatan kategori Puskesmas Terpencil Tingkat Nasional. 18. Pada tahun 2013 beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat juga menerima penghargaan Kabupaten/Kota Sehat pada 11 Kabupaten /Kota dengan kategori sebagai berikut : a. Wistara untuk Kab/Kota sehat klasifikasi Pengembangan :  Kota Padang  Kota Payakumbuh  Kota Padang Panjang b. Wiwerda  Kota Solok c. Padapa untuk kab/kota sehat klasifikasi Pemantapan  Kabupaten Pasaman, Dharmasraya  Kota Sawahlunto, Kota Pariaman  Tanah Datar, Sijunjung  Pasaman Barat


77


78

0 ANGGARAN KESEHATAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2013

NO

SUMBER BIAYA

1

2

ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN Rupiah

%

3

4

ANGGARAN KESEHATAN BERSUMBER: 1 APBD KAB/KOTA

869.184.476.949

44,9

a. Belanja Langsung

338.553.003.153

17,5

b. Belanja Tidak Langsung

530.631.473.796

27,4

2 APBD PROVINSI

93.672.060.259

4,8

26.250.215.000

1,4

3 APBN : - Dana Dekonsentrasi - Dana Alokasi Khusus (DAK)

78.947.830.000

- ASKESKIN - Lain-lain (sebutkan) 4 PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN) (sebutkan project dan sumber dananya)

5 SUMBER PEMERINTAH LAIN

TOTAL ANGGARAN KESEHATAN

TOTAL APBD KAB/KOTA

% APBD KESEHATAN THD APBD KAB/KOTA

ANGGARAN KESEHATAN PERKAPITA Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

1.937.239.059.157

4,1

PROFIL KESEHATAN TAHUN 2013

Recommend Documents