PROFIL KESEHATAN MALUKU TAHUN 2013

PROFIL KESEHATAN MALUKU TAHUN 2013

DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU 2014 i

TIM PENYUSUN

Pengarah dr. Meikyal Pontoh, M.Kes Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Ketua Hasan Mulud, SH Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Anggota Helda de Jong, SKM, M.Kes; Regginald Pattiasina; Ny. J. Lekatompessy; Hervino Haurissa; Jane Pakaila, SKM; Hasan Wally; Sony Lokollo, SKM; Daimon Hehamony, Amd.KL; Christina Panjaitan, SKM; Dewi Puspitarini, S.Psi; Dominggus Jotlely, SKM; Rinny Hukubun, SKM; Ismail Angkotasan, SKM.

Kontributor Sekretariat; Bidang Pelayanan Kesehatan; Bidang Penanggulangan Penyakit dan Bencana; Bidang Farmasi dan Makanan; Bidang Pemberdayaan dan Promosi Kesehatan

Redaksi Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Jl. Dewi Sartika Karang Panjang, Ambon 97121 Telp : (0911) 355668 – 355158 – 314764 – 345924 Fax : (0911) 355986 Email : [email protected]

ii

KATA PENGANTAR

SEKRETARIS DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kami dapat menyelesaikan Profil Kesehatan Maluku 2013 ini dengan baik. Profil Kesehatan Maluku merupakan salah satu media publikasi data dan informasi yang terkait dengan situasi dan kondisi kesehatan yang relatif komprehensif. Sumber data Profil Kesehatan Maluku berasal dari unit teknis di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku serta serta institusi lain yang memiliki data terkait bidang kesehatan seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Data yang ditampilkan pada Profil Kesehatan Maluku dapat membantu kita dalam

membandingkan

kabupaten/kota

dengan

capaian

pembangunan

kabupaten/kota

kesehatan

lainnya,

antara

mengukur

satu

capaian

pembangunan kesehatan di Maluku, serta sebagai dasar untuk perencanaan program pembangunan kesehatan selanjutnya.

Buku Profil Kesehatan Maluku 2013 ini disajikan dalam bentuk cetakan dan soft copy (CD). Semoga publikasi ini dapat berguna bagi semua pihak, baik pemerintah, organisasi profesi, akademisi, sektor swasta dan masyarakat serta berkontribusi secara positif bagi pembangunan kesehatan di Maluku.

iii

Kritik dan saran kami harapkan sebagai penyempurnaan profil yang akan datang. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Profil Kesehatan Maluku 2013 ini, kami mengucapkan terima kasih.

Ambon, Oktober 2014 Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Maluku

HASAN MULUD, SH NIP. 19621119 199103 1 005

iv

KATA SAMBUTAN

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU

Data dan informasi merupakan salah satu komponen krusial dalam pembangunan kesehatan yang berperan pada tahap perencanaan sebelum pengambilan keputusan dilakukan. Oleh karena itu, Saya menyambut gembira atas terbitnya Profil Kesehatan Maluku 2013. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan secara gamblang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak atas informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Dengan demikian sudah menjadi tugas kita bersama selaku pemangku kepentingan di sektor kesehatan untuk menyediakan data dan informasi yang berkualitas.

Profil Kesehatan Maluku 2013 sebagai media publikasi data dan informasi kesehatan terus melakukan perbaikan dan pembenahan sehingga dapat menyajikan data dan informasi yang lebih berkualitas, valid, dan konsisten. Pemenuhan kelengkapan data dan ketepatan waktu pengiriman data baik dari segi cakupan wilayah maupun indikator merupakan masalah utama yang ditemui dalam proses penyusunan Profil Kesehatan Maluku.

Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan komitmen terhadap integrasi data dan informasi serta koordinasi antara provinsi dan kab/kota.

v

Apresiasi yang setinggi-tingginya Saya berikan kepada semua pihak yang berperan dalam proses penyusunan Profil Kesehatan Maluku 2013 dari hulu sampai hilir. Saya sangat berharap publikasi ini bisa menjadi acuan dalam hal data dan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap upaya pembangunan kesehatan di Maluku.

Ambon, Oktober 2014 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku

dr. MEIKYAL PONTOH, M.Kes NIP. 19631027 199703 2 001

vi

DAFTAR SINGKATAN

ACLS

: Advanced Cardiac Life Support

AFP

: Acute Flaccid Paralysis

AHH

: Angka Harapan Hidup

AIDS

: Acquired Immune Deficiency Syndrome

AKABA

: Angka Kematian Balita

AKB

: Angka Kematian Bayi

-Infant Mortality Rate (IMR) AKDR

: Alat Kontrasepsi Dalam Rahim

-Infant Uterine Device (IUD) AKI

: Angka Kematian Ibu

-Maternal Mortality Rate (MMR) AKN

: Angka Kematian Neonatal

-Neonatal Mortality Rate AMI

: Annual Parasite Incidence

ASI Ekslusif

: Pemberian Air Susu Ibu saja tanpa tambahan makanan dan minuman lain kepada bayi sejaklahir sampai usia 6 bulan

AVLOS

: Average Length of Stay = Rata-rata lamanya lamanya pasien dirawat)

BBLR

: Bayi Berat Lahir Rendah

BCG

: Bacille Calmette Guerin

BOK

: Bantuan Operasional Kesehatan

BOR

: Bed Occupancy Ratio = angka penggunaan tempat tidur

BPS

: Badan Pusat Statistik

BTA+

: Basil Tahan Asam positif

BTO

: Bed Turn Over

CBR

: Crude Birth Rate = Angka Kelahiran Kasar

CDR

: Case Detection Rate

CFR

: Case Fatality Rate vii

CNR

: Case Notification Rate

CR

: Cure Rate = Angka Kesembuhan

DAK

: Dana Alokasi Khusus

DBD

: Demam Berdarah Dengue

DBK

: Daerah yang Bermasalah Kesehatan

DO Rate

: Drop Out Rate

DOTS

: Directly Observed Treatment Shortcourse

DPT

: Diphteri Pertusis Tetanus

DTPK

: Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan

GDR

: Gross Death Rate= Angka Kematian Umum

Hb

: Haemoglobin

HIV

: Human Immunodeficiency Virus

IGD

: Instalasi Gawat Darurat

IKOT

: Industri Kecil Obat Tradisional

IMS

: Infeksi Menular Seksual

IOT

: Industri Obat Tradisional

IPM

: Indeks Pembangunan Manusia

IR

: Incidence Rate

ISPA

: Infeksi Saluran Pernapasan Akut

IUD

: Intra Uterine Device

Jamkesmas

: Jaminan Kesehatan Masyarakat

Jampersal

: Jaminan Persalinan

K1

: Kunjungan baru ibu hamil, yaitu kunjungan ibu Hamil pertama kali pada masa kehamilan

K4

: Kontak minimal empat kali selama masa kehamilan untuk mendapatkan pelayanan antenatal, yang terdiri atas minimal satu kali kontakpada trimester pertama, satukali pada trimester kedua dan duakali pada trimester ketiga

KB

: Keluarga Berencana

KEP

: Kurang Energi Protein viii

KF3

: Kunjungan Nifas; pelayanan kepada ibu nifas sedikitnya 3 kali, pada 6 jam pasca persalinan s.d3 hari; pada minggu ke II, dan pada minggu ke VI termasuk pemberian vitamin A 2 kali serta persiapan dan/atau pemasangan KB pasca persalinan

KIE

: Komunikasi, Informasi dan Edukasi

KLB

: Kejadian Luar Biasa

KN1

: Kunjungan Neonatus 1; pelayanan kesehatan neonatal dasar. Kunjungan ke 1 (pertama) pada6-24 jam setelah lahir

KN Lengkap

: Kunjungan Neonatus Lengkap; pelayanan kesehatan

neonatal

ekslusif,

pencegahan

perawatan

mata,

dasar

tali

meliputi

infeksi pusat,

ASI

berupa pemberian

vitamin K1 injeksi bila tidakdiberikan pada saat lahir, pemberian imunisasi hepatitis B1 bila tidak diberikan pada saat lahir, dan manajemen terpadu bayi muda. Dilakukan sesuai standar sedikitnya 3 kali, pada 6-24 jamsetelah lahir, pada 3-7 hari dan pada 28 hari setelah lahir yang dilakukan di fasilitas kesehatanmaupun kunjungan rumah Kunjungan Bayi

: Kunjungan bayi umur 29 hari – 11 bulan di sarana pelayanan. Setiap bayi memperoleh memperoleh pelayanan keseahatan minimal 4 kaliyaitu satu kali pada umur 29 hari - 3 bulan, 1 kali pada umur 6-9 bulan, 1 kali pada umur 9-11 bulan. Pelayanan Kesehatan tersebut meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG,

DPT/HB1-3,

stimulasi ix

deteksi

Polio

1-4,

intervensi

dini

Campak), tumbuh

kembang (SDIDTK) bayi dan penyuluhan perawatan kesehatan bayi

LOS

: Length of Stay; Rata-rata lama perawatan Seorang pasien

MDG

: Millenium Development Goals

MOP

: Metode Operatif Pria; cara kontrasepsi dengantindakan pembedahan pada saluran sperma

MOW

: Metode Operatif Wanita; cara kontasepsi dengantindakan pembedahan pada saluran telur wanita

MP ASI

: Makanan Pendamping Asi Susu Ibu

NCDR

: Newly Case Detection Rate

NDR

: Net Death Rate

OAT

: Obat Anti Tuberkolosis

ODHA

: Orang dengan HIV/AIDS

P4K

: Program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi

PD3I

:Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi

PDBK

:Penanggulangan Daerah Bermasalah Kesehatan

PHBS

: Perilaku hidup bersih dan sehat

PKPR

: Pelayanan kesehatan peduli remaja

PMS

: Penyakit menular seksual

Polindes

: Pondok bersalin desa

POMP

: Pemberian obat missal pencegahan program untuk filariasis

PONED

: Pelayanan emergensi obstetric dan neonatal dasar

PONEK

: Pelayanan emergensi obstetric dan neonatal Komprehensif x

Posbindu

: Pos pembinaan terpadu

Poskesdes

: Pos kesehatan desa

Posyandu

: Pos pelayanan terpandu

PN (salinakes)

: Persalinan oleh tenaga kesehatan

PSN

: Pemberantasan sarang nyamuk

PTT

: Pegawai Tidak Tetap

PUS

: Pasangan usia subur

Puskesmas

: Pusat kesehatan masyarakat

PWS KIA

:Pemantauanwilayah setempat kesehatan ibu dananak

RDT

: Rapid Diagnostic Test

RITL

: Rawat inap tingkat lanjut

RITP

: Rawat inap tingkat pertama

RJTL

: Rawat jalan tingkat lanjut

SEARO

: WHO South East Asia Regional Office

SPM

: Standar Pelayanan Minimal

SR

: Success Rate

STBM

: Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

TB

: Tuberkolosis

TFR

: Total Fertility Rate = Angka fertilitastotal; jumlah rata-rata anak yang dilahirkan setiap wanita

TN

: Tetanus Neonaturum

TOGA

: Tanaman obat keluarga

TOI

: Turn Over Interval=tenggang perputaran; rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya

TPT

: Tingkat pendidikan tertinggi

TT

: Tetanus Toksoid

xi

UCI

: Universal Child Immunization; tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (011 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anaksekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak.Pada ibu hamil dan wanita usia subur meliputi 2 dosis TT. Untuk anak sekolah tingkat dasarVmeliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak dan 2 dosis TT.

UHH

: Usia Harapan Hidup; jumlah rata-rata usia yangdiperkirakan pada seseorang atas dasar angka kematian pada masa tersebut yang cenderung tidak berubah di masa mendatang

UKBM

: Upaya Kesehatan Masyarakat Bersumberdaya Masyarakat;

Bentuk

UKBM

yang

adalah

Poskesdes, Polindes, Pos UKK, Poskestren, TOGA, Saka Bhakti Husada, dan lain-lain UKS

: Usaha Kesehatan Sekolah

VAR

: Vaksin Anti Rabies

VCT

: Voluntary, Counseling, and Testing

WHO

: World Health Organization

WUS

: Wanita Usia Subur; keadaan organ reproduksinyaberfungsinya antara umur 20-45 tahun

xii

dengan

baik

DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Singkatan Daftar Gambar Daftar Tabel Daftar Lampiran Daftar Isi BAB 1 DEMOGRAFI A. KEADAAN PENDUDUK B. KEADAAN EKONOMI C. KEADAAN PENDIDIKAN D. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

BAB 2 SARANA KESEHATAN A. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 1. Puskesmas dengan Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED) 2. Puskesmas dengan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) 3. Puskesmas dengan Upaya Kesehatan Kerja 4. Puskesmas dengan Upaya Kesehatan Olahraga 5. Puskesmas dengan Tatalaksana Kasus Kekerasan terhadap Anak (KtA) 6. Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer B. RUMAH SAKIT 1. Jumlah dan Jenis Rumah Sakit 2. Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)

xiii

C. SARANA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN 1. Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan 2. Ketersediaan Obat dan Vaksin 3. Penggunaan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan D. UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT E. INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN POLTEKKES 1. Jumlah Poltekkes 2. Peserta Didik 3. Lulusan BAB 3 TENAGA KESEHATAN A. JUMLAH DAN RASIO TENAGA KESEHATAN 1. Tenaga Kesehatan di Puskesmas 2. Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit B. TENAGA KESEHATAN DENGAN STATUS PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) C. TENAGA KESEHATAN DENGAN STATUS PENUGASAN KHUSUS D. REGISTRASI TENAGA KESEHATAN

BAB 4 PEMBIAYAAN KESEHATAN A. ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN B. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) BIDANG KESEHATAN C. JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT D. BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

xiv

BAB 5 KESEHATAN KELUARGA A. KESEHATAN IBU 1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 3. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas 4. Pelayanan/Penanganan Komplikasi Kebidanan 5. Pelayanan Kontrasepsi B. KESEHATAN ANAK 1. Berat Badan Lahir Bayi 2. Penanganan Komplikasi Neonatal 3. Pelayanan Kesehatan Neonatal 4. Pelayanan Kesehatan Pada Bayi 5. Proses Bayi Mulai Mendapat ASI 6. Cakupan Pemberian ASI Eksklusif 7. Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A Balita Usia 6 – 59 Bulan 8. Cakupan Penimbangan Balita di Posyandu (D/S) 9. Imunisasi a. Imunisasi Dasar pada Bayi b. Universal Child Immunization 10. Pelayanan Kesehatan Anak Balita 11. Pelayanan Kesehatan Pada Siswa SD dan Setingkat 12. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) C. STATUS GIZI 1. Status Gizi Balita 2. Status Gizi Penduduk Dewasa

xv

BAB 6 PENGENDALIAN PENYAKIT DAN KESEHATAN LINGKUNGAN A. PENGENDALIAN PENYAKIT 1. PenyakitMenular a. Tuberkulosis Paru b. HIV & AIDS c. Pneumonia d. Kusta e. Diare f. Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) g. Demam Berdarah Dengue (DBD) h. Chikungunya i. Filariasis j. Malaria k. Rabies l. Leptospirosis 2. PENYAKIT TIDAK MENULAR a. Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah b. Penyakit Kanker c. Penyakit Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik d. Penyakit Kronis dan Degeneratif B. KESEHATAN LINGKUNGAN 1. Air Minum 2. SanitasiLayak 3. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 4. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

xvi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Luas wilayah, jumlah desa/kelurahan, jumlah penduduk, jumlah rumah tangga dan kepadatan pendudukProvinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 2

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur, rasio beban tanggungan, rasio jenis kelamin Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 3

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 4

Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melek huruf menurut jenis kelamin di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 5

Persentase penduduk laki-laki dan perempuan 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 6

Jumlah kelahiran menurut jenis kelamin di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 7

Jumlah kematian bayi dan balita menurut jenis kelamin di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 8

Jumlah kematian ibu menurut kelompok umur di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 9

Jumlah kasus AFP (Non Polio) dan AFP Rate (Non Polio) di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 10

Jumlah kasus baru TB Paru dan kematian akibat TB Paru menurut jenis kelamin di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 11

Jumlah kasus dan angka penemuan kasus TB Paru BTA+ menurut jenis kelamin di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 12

Jumlah kasus dan kesembuhan TB Paru BTA+ menurut jenis kelamin di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 13

Penemuan kasus pneumonia balita menurut jenis kelamin di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 14

Jumlah kasus baru HIV, AIDS dan infeksi menular seksual (IMS) lainnya menurut jenis kelamin di Provinsi Maluku Tahun 2013 xvii

Lampiran 15

Persentase donor darah diskrining terhadap HIV menurut jenis kelamin di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 16

Kasus diare yang ditangani menurut jenis kelamin di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 17

Jumlah kasus baru kusta menurut jenis kelamin di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 18

Kasus baru kusta 0-14 tahun dan cacat tingkat 2 menurut jenis kelamin di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 19

Jumlah kasus dan angka prevalensi penyakit kusta menurut jenis kelamin di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 20

Persentase penderita kusta selesai berobat menurut jenis kelamin di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 21

Jumlah kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) menurut jenis kelamin di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 22

Jumlah kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) menurut jenis kelamin di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 23

Jumlah kasus DBD menurut jenis kelamin di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 24

Kesakitan dan kematian akibat malaria menurut jenis kelamin di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 25

Penderita filariasis ditangani menurut jenis kelamin di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 26

Bayi berat badan lahir rendah menurut jenis kelamin di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 27

Status gizi balita menurut jenis kelamin di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 28

Cakupan kunjungan ibu hamil, persalinan ditolong tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan ibu nifas di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 29

Persentase cakupan imunisasi TT pada ibu hamil di Provinsi Maluku Tahun 2013

xviii

Lampiran 30

Jumlah ibu hamil yang mendapatkan tablet FE1 dan FE3 di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 31

Jumlah dan persentase ibu hamil dan neonatus risiko tinggi/komplikasi ditangani menurut jenis kelamin di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 32

Cakupan pemberian vitamin A pada bayi, anak balita dan ibu nifas menurut jenis kelamin di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 33

Proporsi peserta KB aktif menurut jenis kontrasepsi di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 34

Proporsi peserta KB baru menurut jenis kontrasepsi di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 35

Jumlah peserta KB baru dan KB aktif di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 36

Cakupan kunjungan neonatus menurut jenis kelamin di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 37

Cakupan kunjungan bayi menurut jenis kelamin di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 38

Cakupan desa/kelurahan UCI di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 39

Cakupan imunisasi DPT, HB dan campak pada bayi menurut jenis kelamin di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 40

Cakupan imunisasi BCG dan polio pada bayi menurut jenis kelamin di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 41

Jumlah bayi yang diberi ASI EKSLUSIF menurut jenis kelamin di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 42

Pemberian makanan pendamping ASI anak usia 6-23 bulan keluarga miskin menurut jenis kelamin di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 43

Cakupan pelayanan anak balita menurut jenis kelamin di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 44

Jumlah balita ditimbang menurut jenis kelamin di Provinsi Maluku Tahun 2013

xix

Lampiran 45

Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan menurut jenis kelamin di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 46

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat menurut jenis kelamin di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 47

Cakupan pelayanan kesehatan siswa SD dan setingkat menurut jenis kelamin di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 48

Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut menurut jenis kelamin di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 49

Persentase

sarana

kesehatan

dengan

kemampuan

pelayanan gawat darurat (gadar) level I di Provinsi Maluku Tahun 2013 Lampiran 50

Jumlah penderita dan kematian pada KLB menurut jenis KLB di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 51

Desa/kelurahan terkena KLB yang ditangani <24 jam di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 52

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut menurut jenis kelamin di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 53

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada anak SD dan setingkat menurut jenis kelamin di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 54

Jumlah kegiatan penyuluhan kesehatan di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 55

Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar menurut jenis kelamin di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 56

Cakupan pelayanan rawat jalan masyarakat miskin (Dan hampir miskin) menurut strata sarana kesehatan, jenis kelamin di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 57

Cakupan pelayanan rawat inap masyarakat miskin (Dan hamper miskin) menurut strata jenis kelamin menurut strata sarana kesehatan, jenis kelamin di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 58

Jumlah kunjungan rawat jalan, rawat inap dan kunjungan gangguan jiwa di sarana pelayanan kesehatan di Provinsi Maluku Tahun 2013 xx

Lampiran 59

Angka kematian pasien di rumah sakit di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 60

Indikator kinerja pelayanan di rumah sakit Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 61

Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 62

Persentase rumah sehat di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 63

Persentase rumah/bangunan bebas jentik nyamuk aedes di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 64

Persentase keluarga menurut jenis sarana air bersih yang digunakan di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 65

Persentase keluarga menurut sumber air minum yang digunakan di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 66

Persentase keluarga dengan kepemilikan sarana sanitasi dasar di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 67

Persentase tempat umum dan pengelolaan makanan (TUPM) sehat di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 68

Persentase institusi dibina kesehatan lingkungannya di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 69

Ketersediaan obat di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 70

Jumlah sarana pelanyanan kesehatan menurut kepemilikan di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 71

Sarana pelayanan kesehatan dengan kemampuan labkes dan memiliki 4 spesialis dasar di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 72

Jumlah posyandu menurut strata di Provinsi Maluku Tahun 2012

Lampiran 73

Upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) di Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 74

Jumlah tenaga medis di sarana kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 75

Jumlah tenaga keperawatan di sarana kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2013

xxi

Lampiran 76

Jumlah tenaga kefarmasian dan gizi di sarana kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 77

Jumlah tenaga kesehatan masyarakat dan sanitasi di sarana kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 78

Jumlah tenaga teknisi medis dan fisioterapis di sarana kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2013

Lampiran 79

Anggaran kesehatan di Provinsi Maluku Tahun 2013

xxii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1

Jumlah Desa dan Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 1.2

Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 1.3

Piramida Penduduk Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 1.4

Kepadatan Penduduk di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 1.5

Persentase

Tingkat

Pengangguran

Terbuka

Menurut

Pendidikan di Provinsi Maluku Tahun 2013 Gambar 1.6

Garis Kemiskinan di Provinsi Maluku Tahun 2007-2013

Gambar 1.7

Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 1.8

Persentase

Penduduk

yang

menyelesaikan

Tingkat

Pendidikan di Provinsi Maluku Tahun 2013 Gambar 1.9

Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Maluku Tahun 2009-2013

Gambar 1.10

Usia Harapan Hidup Waktu Lahir (Dalam Tahun) di Provinsi Maluku Tahun 2011-2013

Gambar 2.1

Jumlah Puskesmas di Provinsi Maluku Tahun 2012-2013

Gambar 2.2

Rasio Puskesmas Per 30.000 Penduduk di Provinsi Maluku Tahun 2012-2013

Gambar 2.3

Rasio Puskesmas Per 30.000 Penduduk Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 2.4

Jumlah Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap di Provinsi Maluku Tahun 2012-2013

Gambar 2.5

Rasio Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit per 1.000 Penduduk Di Provinsi Maluku Tahun 2011-2013

Gambar 2.6

Persentase Rumah Sakit Menurut Kelas Di Provinsi Maluku Tahun 2013

xxiii

Gambar 2.7

Jumlah Sarana Produksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 2.8

Jumlah Sarana Distribusi Kefarmasian dan Alat Kesehatan Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 2.9

Persentase Desa Siaga Aktif Di Provinsi Maluku Tahun 2011-2013

Gambar 2.10

Persentase Posyandu Menurut Strata Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 2.11

Rasio Posyandu Terhadap Desa/Keluaran Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 2.12

Jumlah Peserta Didik Diploma III Poltekkes Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 2.13

Jumlah Lulusan Diploma III Poltekkes Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 3.1

Rasio Dokter Umum Terhadap 100.000 Penduduk Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 3.2

Rasio Dokter Gigi Terhadap 100.000 Penduduk Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 3.3

Rasio Perawat Terhadap 100.000 Penduduk Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 3.4

Rasio Bidan Terhadap 100.000 Penduduk Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 3.5

Rasio Dokter Umum Di Puskesmas Terhadap Jumlah Puskesmas Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 3.6

Rasio

Dokter

Gigi

Di

Puskesmas

Terhadap

Jumlah

Puskesmas Di Provinsi Maluku Tahun 2013 Gambar 3.7

Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Jenis Di Puskesmas Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 3.8

Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Jenis Di Rumah Sakit Di Provinsi Maluku Tahun 2013

xxiv

Gambar 3.9

Jumlah Dokter Umum PTT, Dokter Gigi PTT dan Bidan PTT Aktif Menurut Kriteria Wilayah Di

Provinsi Maluku Tahun

2013 Gambar 3.10

Jumlah Penugasan Khusus Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 3.11

Jumlah Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Surat Tanda Registrasi Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 4.1

Alokasi dan realisasi anggaran dana dekonsentrasi Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 4.2

Anggaran Dana Tugas Pembantuan Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 4.3

Anggaran Dana Alokasi Khusus Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 4.4

Anggaran APBD Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 4.5

Alokasi Dana Jamkesmas dan Jampersal Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 4.6

Jumlah Kunjungan RJTP, RITPdan RITL Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 4.7

Anggaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 5.1

Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil K1 dan K4 Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 5.2

Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil K1 dan K4 Ideal Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 5.3

Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 5.4

Proporsi Kelahiran 1 Januari 2010 Sampai Saat Wawancara Berdasarkan Tempat Persalinan Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 5.5

Cakupan

Pelayanan

Ibu

Hamil

K4

dan

Cakupan

Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Di Provinsi Maluku Tahun 2011-2013

xxv

Gambar 5.6

Proporsi Kelahiran Pada Periode 1 Januari 2010 sampai dengan Wawancara Menurut Penolong Persalinan dengan Kualifikasi Tertinggi dan Terendah Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 5.7

Cakupan Kunjungan Nifas(KF3) Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 5.8

Cakupan Penangganan Komplikasi Kebidanan Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 5.9

Penyebab Kematian Ibu Di Indonesia Tahun 2010

Gambar 5.10

Proporsi Kelahiran Menurut Kepemilikan Buku KIA dan Isian 5 Komponen P4K Berdasarkan Hasil Observasi Lembar Amanat PersalinanDari Yang Dapat Menunjukkan Buku KIA Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 5.11

Persentase Pemakaian Alat/Cara KB Pasa Wanita Usia Subur Yang Berstatus Kawin Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 5.12

Persentase Peserta KB Aktif Menurut Metode Kontrasepsi Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 5.13

Persentase Peserta KB Baru Menurut Metode Kontrasepsi Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 5.14

Persentase

Berat

Badan

Lahir

Rendah

Menurut

Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Tahun 2013 Gambar 5.15

Cakupan

Penangganan

Komplikasi

Neonatal

Menurut


Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 5.17

Cakupan Kunjungan Neonatal Pada Anak Umur 0-59 Bulan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 5.18

Cakupan

Kunjungan

Neonatal

Lengkap

Menurut


Proporsi

Kunjungan

Neonatus

Lengkap

Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Tahun 2013

xxvi

Menurut

Gambar 5.20

Cakupan Kunjungan Bayi Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 5.21

Persentase Bayi Mulai Mendapat ASI Kurang Dari 1 Jam Pertama (Inisiasi Menyusu Dini)Cakupan Kunjungan Bayi Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 5.22

Cakupan Pemberian ASI Ekslusif Pada Bayi 0-6 Bulan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 5.23

Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A Pada Bayi (6-11 Bulan) Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 5.24

Persentase

Cakupan

Imunisasi

Campak

Menurut


Cakupan Desa/Kelurahan UCI Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 5.26

Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 5.27

Cakupan Sekolah Dasar/Setingkat Yang Melaksanakan Penjaringan

Siswa

SD/Setingkat

Kelas

1

Menurut


Prevalensi Status Gizi Balita (BB/U) Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 5.29

Persentase Balita Dengan Tinggi Badan Di Bawah Normal Berdasarkan Tinggi Badan Menurut Umur TB/U Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 5.30

Prevalensi

Status

Gizi

BB/TB

<

2

SD

Menurut


Prevalensi Status Gizi Buruk, BB Lebih, Obesitas Penduduk Dewasa (> 18 Tahun) Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 5.32

Prevalensi Obesitas Sentral Penduduk Umur ≥ 15 Tahun Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Tahun 2013

xxvii

Gambar 5.33

Prevalensi Risiko KEK Wanita Hamil Umur 15-49 Tahun Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 5.34

Prevalensi Resiko KEK Wanita Usia Subur (WUS) 15-49 Tahun Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 5.35

Prevalensi Wanita Hamil Berisiko Tinggi (Tinggi Badan < 150 cm) Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 6.1

Angka Kesembuhan dan Keberhasilan Pengobatan TB BTA + Di Provinsi Maluku Tahun 2010-2013

Gambar 6.2

Prevalensi TB Paru Berdasarkan Diagnosis dan Gejala TB Paru Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 6.3

Jumlah Kasus AIDS Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2013

Gambar 6.4

Jumlah Kasus HIV Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2013

Gambar 6.5

Angka Kematian Akibat AIDS Di Provinsi Maluku Tahun 2008-2012

Gambar 6.6

Jumlah Kasus Pneumonia Yang Ditemukan dan Ditanggani Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 6.7

Period

Prevalence

Diagnosis/Gejala

Menurut

Pneumonia

Berdasarkan

Kabupaten/Kota Di

Provinsi

Maluku Tahun 2013 Gambar 6.8

Angka Penemuan Kasus Baru/Newly Case Detection Per 100.000 Penduduk Di Provinsi Maluku Tahun 2010-2013

Gambar 6.9

Angka Prevalensi Penyakit Kusta Di Provinsi Maluku Tahun 2009-2013

Gambar 6.10

Jumlah Kasus Diare Yang Ditangani Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 6.11

Period Prevalence Diare (> 2 Minggu – 1 Bulan Sebelum Wawancara) Menurut Gejala Di Provinsi Maluku Tahun 2013

xxviii

Gambar 6.12

Angka Kesakitan (IR) Demam Berdarah Dengue Per 100.000 Penduduk Tahun 2010-2013

Gambar 6.13

Case Fatality Rate Demam Berdarah Dengue Di Provinsi Maluku Tahun 2010-2012

Gambar 6.14

Jumlah Kasus Filariasis Di Provinsi Maluku Tahun 2010 – 2013

Gambar 6.15

Angka Kesakitan Malaria (Annual Paracite Incidence/API) Per 1.000 Penduduk beresiko di Provinsi Maluku Tahun 2008-2013

Gambar 6.16

Insidens Malaria menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 6.17

Proporsi penderita malaria dengan pengobatan efektif dengan

pemberian

ACT

menurut

Kabupaten/Kota

Di

Provinsi Maluku Tahun 2013 Gambar 6.18

Prevalensi stroke pada umur ≥15 tahun (%) berdasarkan diagnosis dokter menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 6.19

Prevalensi penyakit jantung koroner pada umur ≥ 15 tahun berdasarkan

diagnosis

dokter/gejala

menurut


Prevalensi hipertensi pada umur ≥ 18 tahun berdasarkan wawancara menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 6.21

Prevalensi Penyakit Kanker (%) berdasarkan diagnosis dokter/gejala menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 6.22

Prevalensi diabetes pada umur ≥ 15 tahun berdasarkan diagnosis dokter/gejala menurut kabupaten/kota di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 6.23

Prevalensi PPOK pada umur > 30 Tahun berdasarkan gejala (%) menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013 Di Provinsi Maluku

xxix

Gambar 6.24

Prevalensi penyakit asma berdasarkan gejala (%) menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013 Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 6.25

Proporsi Penduduk berumur ≥ 10 Tahun yang merokok tiap hari menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013

Gambar 6.26

Proporsi Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Sumber Air Minum Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 6.27

Proporsi Rumah Tangga yang mengolah air minum sebelum diminum Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 6.28

Proporsi Rumah berdasarkan cara pengolahan air minum sebelum diminum Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 6.29

Proporsi Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum Improved berdasarkan criteria JMP WHOUNICEF 2006 Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 6.30

Proporsi Rumah Tangga Berdasarkan Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 6.31

Proporsi Rumah Tangga Berdasarkan Jenis Tempat Buang Air Besar Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 6.32

Proporsi Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 6.33

Proporsi Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Improved Berdasarkan Kriteria JMP WHOUNICEF 2006 Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Gambar 6.34

Persentase Rumah Tangga yang Ber PHBS Di Provinsi Maluku Tahun 2013

xxx

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1

Jumlah Penduduk dan Angka Beban Tanggungan Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Produktif dan Non Produktif Di Provinsi Maluku Tahun 2013

Tabel 1.2

Perkembangan Angkatan Kerja, Penduduk yang bekerja dan pengangguran terbuka Di Provinsi Mluku Tahun 20122013

Tabel 2.1

Perkembangan Jumlah Rumah Sakit Menurut Kepemilikan Di Provinsi Maluku Tahun 2013

xxxi

BAB I DEMOGRAFI

Sesuai SK Gubernur Nomor 125.a Tahun 2013 tentang Penetapan Jumlah, Nama dan Nomor Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi Maluku tahun 2013, maka secara administratif Provinsi Maluku terbagi atas 9 Kabupaten yaitu Kabupaten Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat, Buru, Buru Selatan, Maluku Tenggara, Maluku Tenggara Barat, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya dan 2 Kota yaitu Kota Ambon dan Kota Tual. 118 Kecamatan, 1.135 desa dan 34 kelurahan.

Menurut letak astronomis, maka wilayah Provinsi Maluku terletak antara 20 30’ -90 Lintang Selatan dan 1240-1360 Bujur Timur yang berbatasan dengan Laut Seram di sebelah utara, Lautan Indonesia dan Laut Arafura di sebelah selatan, Pulau Irian/Provinsi Papua di sebelah Timur dan Pulau Sulawesi/Laut Sulawesi disebelah Barat.

Provinsi Maluku merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari 1.412 pulau dan dari sejumlah pulau tersebut, terdapat beberapa pulau yang tergolong pulau besar. Luas wilayah Provinsi Maluku adalah 581.376 km2 yang terdiri dari luas lautan 527.191 km2 (90,7%) dan luas daratan 54.185 km2 (9,3%). Hal ini berarti 90% dari wilayah Maluku adalah lautan. Rincian pembagian wilayah administrasi pemerintahan per Kabupaten/Kota tahun 2013 dapat dilihat pada gambar 1.1 dan lampiran tabel 1.

Profil Kesehatan Maluku Tahun 2013

1

GAMBAR 1.1 JUMLAH DESA DAN KELURAHAN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, 2013

A. KEADAAN PENDUDUK Jumlah penduduk Maluku berdasarkan Maluku Dalam Angka Tahun 2010 mencapai 1.504.994 jiwa. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sesuai hasil proyeksi, penduduk Maluku sebanyak 1.533.506 jiwa pada tahun 2011, meningkat menjadi 1.608.786 jiwa pada tahun 2012 dan 1.628.413 jiwa pada tahun 2013.

Hasil estimasi jumlah penduduk Maluku sesuai data dari BPS Provinsi Maluku sebesar 1.628.413 jiwa yang terdiri yang terdiri atas jumlah penduduk laki-laki sebesar 821.611 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 806.802 jiwa Jumlah penduduk di Maluku meningkat dengan relatif cepat. Diperlukan kebijakan untuk mengatur atau membatasi jumlah kelahiran agar kelahiran dapat dikendalikan dan kesejahteraan penduduk makin meningkat.


2

Rincian jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kabupaten/kota dapat dilihat pada Lampiran 2

GAMBAR 1.2 JUMLAH PENDUDUK MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013


Pada Gambar 1.2 jumlah penduduk tertinggi di Maluku terdapat di Kota Ambon dengan jumlah penduduk sebesar 379.615 dan Maluku Tengah sebesar 367.177. Sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat di Kabupaten Buru Selatan dengan jumlah penduduk sebesar 57.188 dan Kota Tual sebesar 64.032


3

Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Piramida bagian kiri menunjukkan banyaknya penduduk laki-laki dan piramida bagian kanan menunjukkan jumlah penduduk perempuan. Piramida tersebut menggambarkan struktur penduduk yang terdiri dari struktur penduduk muda, dewasa dan tua. Struktur penduduk ini dapat dipergunakan menjadi dasar kebijakan bagi kependudukan, sosial, budaya, dan ekonomi.

GAMBAR 1.3 PIRAMIDA PENDUDUK PROVINSI MALUKU TAHUN 2013



4

Pada gambar 1.3 menunjukan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan. Dari 1.628.413 jiwa penduduk Maluku, penduduk berusia 0-14 tahun sebanyak 551.789 jiwa, yang berusia produktif (15-64 tahun) sebanyak 1.011.005 jiwa dan yang berusia tua (≥ 65 tahun) sebanyak 65.619 jiwa.

Struktur penduduk Provinsi Maluku diatas termasuk struktur penduduk muda. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah penduduk usia muda yang masih tinggi. Badan piramida besar, ini menunjukkan banyaknya penduduk usia produktif terutama pada kelompok umur 15-19 tahun dan 20-24 tahun, baik lakilaki maupun perempuan.

Jumlah penduduk golongan usia tua juga cukup besar, terutama perempuan. Hal ini dapat dimaknai dengan semakin tingginya usia harapan hidup, terutama perempuan. Kondisi ini menuntut kebijakan terhadap penduduk usia tua. Bertambahnya jumlah penduduk tua dapat dimaknai sebagai meningkatnya tingkat kesejahteraan, meningkatnya kondisi kesehatan tetapi juga dapat dimaknai sebagai beban karena kelompok usia tua ini sudah tidak produktif lagi

Konsentrasi penduduk di suatu wilayah dapat di pelajari dengan menggunakan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk menunjukkan ratarata jumlah penduduk per 1 kilometer persegi. Kepadatan rata-rata penduduk di Maluku berdasarkan hasil estimasi Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku sebesar 30 penduduk per km2. Kepadatan penduduk berguna sebagai acuan dalam rangka mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk.


5

GAMBAR 1.4 KEPADATAN PENDUDUK DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013


Pada gambar 1.4, kepadatan penduduk di Maluku belum merata. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kota Ambon sebesar 1.006.94 penduduk per km2. Kepadatan penduduk terendah terdapat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebesar 10.40 penduduk per km2.

Untuk pemerataan penduduk di Maluku dapat digunakan cara, antara lain : transmigrasi atau program memindahkan penduduk dari tempat yang padat ke tempat yang jarang penduduknya baik dilakukan atas bantuan pemerintah jmaupun keinginan diri sendiri; pemerataan lapangan kerja, pengendalian jumlah penduduk dengan menurunkan jumlah kelahiran melalui program keluarga berencana atau penundaan umur nikah pertama.


6

Indikator penting terkait distribusi penduduk menurut umur yang sering digunakan untuk mengetahui produktivitas penduduk adalah Angka Beban Tanggungan atau Dependency Ratio. Angka Beban Tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya orang yang tidak produktif (umur di bawah 15 tahun dan umur 65 tahun ke atas) dengan banyaknya orang yang termasuk umur produktif (umur 15–64 tahun). Secara kasar perbandingan angka beban tanggungan menunjukkan dinamika beban tanggungan umur produktif terhadap umur non produktif. Angka ini dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara. Semakin tinggi persentase dependency ratio menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

TABEL 1.1 JUMLAH PENDUDUK DAN ANGKA BEBAN TANGGUNGAN MENURUTJENIS KELAMIN DAN KELOMPOK USIA PRODUKTIF DAN NON RODUKTIF DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013

USIA

L

P

L+P

0-14 Tahun

283,753

268,036

551,789

15-64 Tahun

506,896

504109

1,011,005

65 Tahun ke atas

30,962

34657

65,619

Jumlah

821,611

806,802

1,628,413

Angka beban tanggungan

62.09

60.05

61.07



7

Pada Tabel 1.1, Angka Beban Tanggungan penduduk Maluku pada tahun 2013 sebesar 61,07. Hal ini berarti bahwa 100 penduduk Maluku yang produktif, di samping menanggung dirinya sendiri, juga menanggung 61,07 orang yang belum/sudah tidak produktif lagi. Apabila dibandingkan antar jenis kelamin, maka Angka Beban Tanggungan laki-laki sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan perempuan.

Pada tahun 2013, angka beban tanggungan laki-laki sebesar 62,09, yang berarti bahwa 100 orang penduduk laki-laki yang produktif, di samping menanggung dirinya sendiri, akan menanggung beban 62,09 penduduk laki-laki yang belum/sudah tidak produktif lagi.

Penduduk sebagai determinan pembangunan harus mendapat perhatian yang serius. Program pembangunan, termasuk pembangunan di bidang kesehatan,

harus

didasarkan

pada

dinamika

kependudukan.

Upaya

pembangunan di bidang kesehatan tercermin dalam program kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Pembangunan kesehatan merupakan

salah

satu

upaya

untuk

meningkatkan

derajat

kesehatan

masyarakat. Pencapaian derajat kesehatan yang optimal bukan hanya menjadi tanggung jawab dari sektor kesehatan saja, namun sektor terkait lainnya seperti sektor penididikan, sektor ekonomi, sektor sosial dan pemerintahan juga memiliki peranan yang cukup besar. Untuk mendukung upaya tersebut diperlukan ketersediaan data mengenai penduduk sebagai sasaran program pembangunan kesehatan.


8

B. KEADAAN EKONOMI Kondisi perekonomian merupakan salah satu aspek yang diukur dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara. Berdasarkan data dari BPS, Besaran Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Maluku pada tahun 2013 atas dasar harga berlaku mencapai 13.254.347 (juta rupiah), mengalami peningkatan sebesar 15,49% dari tahun 2012 yang hanya sebesar 11.468.769 (juta rupiah). Kemudian bila PDRB ini dilihat atas dasar harga konstan 2000, maka PDRB pada tahun 2013 adalah sebesar 5.111.309 juta rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 5,14% dari tahun 2012 yang sempat mencapai 4.861.350 (juta rupiah).

Pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 laju pertumbuhan penduduk lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan pendapatan regional perkapita. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 secara berturut-turut adalah sebesar 2,58%; 6,18%, 2,25%, 2,54% dan 0,77% Sementara laju pertumbuhan pendapatan regional Perkapita selama kurun waktu 2009 sampai dengan 2013 secara berturut-turut yaitu 2,76%; 0,57%; 3,87 %; 5,42% dan 4,21%.

Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan kesempatan kerja di Maluku. Penduduk dilihat dari sisi ketenagakerjaan merupakan suplai bagi pasar tenaga kerja, namun tidak semua penduduk mampu melakukannya karena hanya penduduk yang masuk usia kerja yang dapat menawarkan tenaganya di pasar kerja. Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua golongan yaitu yang termasuk angkatan kerja dan yang bukan angkatan kerja. Angkatan kerja sendiri terdiri dari mereka yang aktif bekerja dan mereka yang sedang mencari pekerjaan. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan suatu usaha dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja itulah yang dinamakan sebagai pengangguran terbuka.


9

TABEL 1.2 PERKEMBANGAN ANGKATAN KERJA, PENDUDUK YANG BEKERJA DAN PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2012– 2013 KEADAAN

2012

2013

659.953

663.481

63,71

62,31

Jumlah Penduduk yang Bekerja

610 362

598.792

Pengangguran Terbuka

38.925

38.295

Jumlah Angkatan Kerja Tingkat

Partisipasi

Angkatan

Kerja (%)


Pada Tabel 1.2 dapat diketahui keadaan ketenagakerjaan di Maluku pada Tahun 2013. Jumlah angkatan kerja di Maluku tahun 2013 mencapai 663.481 orang, lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja tahun 2012 sebanyak 659.953 orang. Jumlah penduduk yang bekerja di Maluku pada tahun 2013 mencapai 598.792 orang, lebih sedikit jika dibandingkan tahun 2012. Berdasarkan tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2013 sebesar 62,31% menurun jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 63,71%

Pembahasan yang cukup menarik tentang pengangguran adalah pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan. Persentase pengangguran terbuka adalah perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka di sini didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga.


10

GAMBAR 1.5 PERSENTASE TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA MENURUT PENDIDIKAN DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013


Pada Gambar 1.5, dapat dilihat bahwa pengangguran tertinggi ada pada penduduk yang pendidikan pada tingkat SLTA dengan presentase sebesar 66,89% dan terendah pada penduduk yang berpendidikan pada tingkat SD sebesar 0,12%

Pengukuran kemiskinan dari BPS menggunakan konsep memenuhi kebutuhan dasar (basic need approach). Kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak‐hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.


11

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Kemiskinan dipahami sebagai ketidakmampuan ekonomi penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun non makanan yang diukur dari pengeluaran.

Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan maupun untuk non makanan yang harus dipenuhi seseorang untuk hidup secara layak. Nilai standar kebutuhan minimum tersebut digunakan sebagai garis pembatas untuk memisahkan antara penduduk miskin dan tidak miskin. Garis pembatas tersebut yang sering disebut dengan garis kemiskinan. Kategori penduduk miskin adalah penduduk dengan tingkat pengeluaran per kapita per bulan kurang dari garis kemiskinan.

GAMBAR 1.6 GARIS KEMISKINAN DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2007 – 2013

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, 2013 Profil Kesehatan Maluku Tahun 2013

12

Gambar 1.6 menunjukkan peningkatan garis kemiskinan di Maluku Pada tahun 2013, jumlah penduduk miskin di Maluku adalah penduduk dengan tingkat pengeluaran per kapita per bulan kurang dari Rp 296.778 lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar Rp 280.693 per kapita per bulan. Perhitungan garis kemiskinan dilakukan 2 kali pengukuran penduduk miskin, yaitu bulan Maret dan September. Pengukuran dibedakan atas wilayah desa dan kota. Pada perhitungan kondisi Maret 2013, kategori penduduk miskin di desa adalah mereka dengan tingkat pengeluaran per kapita per bulan kurang dari Rp 285.967 dan

penduduk miskin di kota adalah mereka dengan tingkat

pengeluaran per kapita per bulan kurang dari Rp 315.012

C. KEADAAN PENDIDIKAN Pendidikan merupakan salah satu indikator yang kerap ditelaah dalam mengukur

tingkat

pembangunan

manusia

suatu

negara.

Pendidikan

berkontribusi terhadap perubahan perilaku masyarakat. Pendidikan menjadi pelopor utama dalam rangka penyiapan sumber daya manusia dan merupakan salah satu aspek pembangunan yang merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan

tujuan

pembangunan

nasional.

Untuk

peningkatan

peran

pendidikan dalam pembangunan, maka kualitas pendidikan harus ditingkatkan salah satunya dengan meningkatkan rata-rata lama sekolah.

Pendidikan

merupakan

salah

satu

sarana

untuk

meningkatkan

kecerdasan dan keterampilan manusia. Peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki seseorang merupakan indikator pokok kualitas pendidikan formal.


13

Semakin tinggi ijazah/STTB yang dimiliki oleh rata-rata penduduk suatu negara semakin tinggi taraf intelektualitas negara tersebut. Indikator pendidikan lainnya adalah Angka Melek Huruf (AMH) yaitu persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari.

Penggunaan AMH adalah untuk : 1.

Mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah perdesaan yang masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD;

2.

Menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media;

3.

Menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Angka melek huruf mencerminkan potensi perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah. Semakin besar angka melek huruf diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan sehingga tingkat kesejahteraan dapat semakin meningkat.


14

GAMBAR 1.7 PERSENTASE PENDUDUK BERUMUR 10 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, 2012

Dari gambar 1.7 dapat dilihat bahwa persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melek huruf sebesar 81,27% lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 sebesar 41,03%. Data dan informasi mengenai angka melek huruf dapat dlihat pada lampiran tabel 4.


15

GAMBAR 1.8 PERSENTASE PENDUDUK YANG MENYELESAIKAN TINGKAT PENDIDIKAN DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, 2012

Dari data Kabupaten/Kota yang masuk, persentase penduduk Maluku yang berusia 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan yakni SD/MI dengan presentase sebesar 34,34% dan terendah pada tingkat universitas dengan presentase sebesar 1,68%. Data dan informasi dapat dilihat pada lampiran tabel 5.


16

D. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan suatu ukuran standard pembangunan manusia yaitu indeks pembangunan manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI). Indeks ini dibentuk berdasarkan empat indikator, yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah

dan

kemampuan

daya

beli.

Indikator

angka

harapan

hidup

merepresentasikan dimensi umur panjang dan sehat. Selanjutnya, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mencerminkan capaian pembangunan di bidang pendidikan. Sedangkan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran

per

kapita

sebagai

pendekatan

yang

mewakili

capaian

pembangunan untuk hidup lebih layak. Gambar 1.9 berikut ini menyajikan capaian IPM di Provinsi Maluku tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. GAMBAR 1.9 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2009-2013

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, 2014


17

Dari gambar 1.9 dapat dilihat bahwa capaian IPM di Maluku tahun 2013 sebesar 72,7 mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebesar 71,87 dan 2012 sebesar 74,42. IPM dikategorikan dalam 3 tingkat, yaitu IPM Tinggi (IPM ≥ 80), Sedang (IPM 50-79,99) dan IPM rendah (IPM < 50). Berdasarkan kategori tersebut IPM Provinsi Maluku berada pada IPM sedang sebesar 72,7.

Strategi pembangunan nasional menempatkan sumber daya manusia sebagai perspektif pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi seiring dengan peningkatan sumber daya manusia. Beberapa faktor penting dalam pembangunan yang sangat efektif bagi pembangunan manusia adalah pendidikan dan kesehatan. Kedua faktor ini merupakan kebutuhan dasar manusia

yang

perlu

dimiliki

untuk

meningkatkan

potensinya

dalam

pembangunan. Pendidikan tercermin dalam rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf sedangkan pembangunan bidang kesehatan tercermin dalam usia harapan hidup waktu lahir.

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (kematian) menurut umur. Angka ini adalah angka pendekatan yang menunjukkan kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama. UHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya


18

GAMBAR 1.10 USIA HARAPAN HIDUP WAKTU LAHIR (DALAM TAHUN) DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2011 - 2013

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, 2014

Dari gambar 1.10 menunjukkan Usia Harapan Hidup di Provinsi Maluku selama tahun 2011-2013 yang memperlihatkan peningkatan Usia Harapan Hidup. Pada tahun 2011 UHH di Provinsi Maluku adalah 67,60 tahun, meningkat menjadi 67,64 tahun pada tahun 2012 dan 67,84 tahun pada tahun 2013.

Meningkatnya Usia Harapan Hidup di Provinsi Maluku dipengaruhi oleh meningkatnya derajat kesehatan antara lain menurun Angka Kematian Balita, Angka Kematian Ibu. Selain itu dipengaruhi juga oleh peningkatan anggaran kesehatan seperti Jamkesmas dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)


19

BAB II SARANA KESEHATAN

Derajat

kesehatan

masyarakat

suatu

negara

dipengaruhi

oleh

keberadaan sarana kesehatan. Sarana kesehatan yang dibahas pada pada bagian ini terdiri dari fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi pendidikan kesehatan milik pemerintah yang menghasilkan tenaga kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan yang dibahas pada bagian ini terdiri dari : puskesmas, Rumah Sakit, dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

A. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas mendefinisikan puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Pembangunan kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh Bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer, dan pusat pelayanan kesehatan perorangan primer, puskesmas berkewajiban memberikan upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan.


20

Upaya kesehatan wajib terdiri dari 1. Upaya promosi kesehatan 2. Upaya kesehatan lingkungan 3. Upaya kesehatan ibu dan anak serta Keluarga Berencana 4. Upaya perbaikan gizi 5. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular 6. Upaya pengobatan

Jumlah puskesmas di Maluku sampai dengan Desember 2013 sebanyak 189 unit. Jumlah tersebut terdiri dari 62 unit puskesmas rawat inap dan 127 unit puskesmas non rawat inap. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 yaitu sebanyak 176 unit. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, jumlah puskesmas memang mengalami peningkatan seperti yang terdapat pada gambar berikut. GAMBAR 2.1 JUMLAH PUSKESMAS DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2012-2013

Sumber: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2013


21

Dari gambar 2.1 menunjukkan peningkatan jumlah puskesmas dari tahun 2012 sampai

dengan

tahun

2013.

Peningkatan

jumlah

puskesmas

tidak

mengindikasikan secara langsung seberapa baik keberadaan puskesmas mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan primer di masyarakat. Indikator yang mampu menggambarkan secara kasar tercukupinya kebutuhan pelayanan kesehatan primer oleh puskesmas adalah rasio puskesmas terhadap 30.000 penduduk. Rasio puskesmas per 30.000 penduduk dapat dilihat pada gambar 2.2. GAMBAR 2.2 RASIO PUSKESMAS PER 30.000 PENDUDUK DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2012-2013

Sumber: Profil Dinas Kesehatan Kab/Kota, 2013


22

Dari gambar 2.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2013, rasio puskesmas per 30.000 penduduk di Provinsi Maluku sebesar 3.48, dengan rasio tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Aru sebesar 8,11 per 30.000 penduduk sedangkan rasio terendah di Kota Ambon sebesar 1,74 per 30.000 penduduk. Rasio puskesmas per 30.000 penduduk belum menggambarkan kondisi real aksessibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar.

GAMBAR 2.3 RASIO PUSKESMAS PER 30.000 PENDUDUK DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013



23

Dari gambar 2.3 dapat dilihat bahwa Kabupaten Kepulauan Aru memiliki rasio tertinggi sebesar 8,11 per 30.000 dan rasio terendah di Kota Ambon sebesar 1,74 per 30.000 penduduk. Hal ini disebabkan karena jumlah dan kepadatan populasi yang tinggi. Jika dilihat dari rasio terhadap jumlah penduduk, memang memiliki angka yang rendah, namun demikian dalam hal keberadaan pelayanan kesehatan dasar, Kota Ambon memiliki kondisi baik yang berasal dari penyedia sektor swasta.

Kondisi seperti ini sebetulnya tetap harus diperhatikan, karena meskipun kebutuhan pelayanan kesehatan dasar dapat dipenuhi oleh sektor swasta, suatu wilayah tetap membutuhkan entitas yang berperan sebagai penanggungjawab upaya kesehatan masyarakat.

Dalam

menjalankan

fungsinya

sebagai

penyelenggara

pelayanan

kesehatan dasar, puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan perorangan yang diberikan terdiri dari pelayanan rawat jalan dan rawat inap untuk puskesmas tertentu jika dianggap diperlukan. Meskipun pelayanan kesehatan masyarakat merupakan inti dari puskesmas, pelayanan kesehatan perorangan juga menjadi perhatian dari Pemerintah. Bagi daerah yang termasuk DTPK, Dana Alokasi Khusus (DAK) diberikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk pembangunan pustu dan puskesmas serta peningkatan puskesmas non rawat inap menjadi puskesmas rawat inap. Bagi daerah di luar kategori DTPK, DAK bisa digunakan untuk rehabilitasi puskesmas/rumah dinas, dan peningkatan PONED. Berikut ini disajikan perkembangan jumlah puskesmas rawat inap dan non rawat inap dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013.


24

GAMBAR 2.4 JUMLAH PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2012-2013


Pada gambar 2.4 dapat dilihat bahwa jumlah puskesmas rawat inap menurun dari 63 unit pada tahun 2012 menjadi 62 unit pada tahun 2013 karena adanya peningkatan puskesmas menjadi Rumah Sakit. Peningkatan jumlah juga terjadi pada puskesmas rawat inap yaitu dari113 unit pada tahun 2012 menjadi 127 unit pada tahun 2013.

Selain enam upaya kesehatan wajib yang harus diberikan, puskesmas juga menyelenggarakan upaya kesehatan pengembangan. Upaya kesehatan pengembangan puskesmas dapat berupa berupa Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED), Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR), Upaya Kesehatan Kerja, Upaya Kesehatan Olahraga, dan tatalaksana kasus Kekerasan terhadap Anak (KtA).


25

Upaya kesehatan pengembangan diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan yang ada di wilayah kerja. Sebagai contoh upaya kesehatan kerja dibutuhkan pada puskesmas dengan wilayah kerja yang memiliki banyak pusat industri. 1. Puskesmas dengan Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED) Salah satu upaya pengembangan puskesmas yang penting adalah Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Dasar (PONED). Upaya kesehatan ini dilakukan untuk mendekatkan akses masyarakat kepada pelayanan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal dasar. Akses masyarakat yang semakin mudah terhadap pelayanan kegawatdaruratan diharapkan dapat berkontribusi kepada penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

Badan kesehatan dunia (WHO) menargetkan agar minimal terdapat 4 Puskesmas PONED di tiap kabupaten/kota. Tahun 2013 jumlah puskesmas yang mampu PONED sebanyak 33 unit (17%) dari 189 unit puskesmas yang ada di Provinsi Maluku.

Konsep rawat inap yang digunakan dalam Puskesmas PONED berbeda dengan konsep yang digunakan puskesmas rawat inap. Konsep rawat inap pada Puskesmas PONED adalah perawatan inap kepada pasien pasca tindakan emergensi (one day care). Dengan demikian, puskesmas non rawat inap yang memiliki tempat tidur dan mampu melakukan tindakan emergensi obstetri dan neonatal dasar, dapat menyelenggarakan PONED


26

2. Puskesmas dengan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Sejak tahun 2003 telah dikembangkan program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR). Upaya pelayanan kesehatan ini diselenggarakan di puskesmas yang terdiri dari penyuluhan, pelayanan klinis medis termasuk pemeriksaan penunjang, konseling, Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat (PKHS) pelatihan pendidik sebaya dan konselor sebaya serta pelayanan rujukan. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di dalam dan di luar gedung ini memiliki sasaran kelompok remaja sekolah dan kelompok luar sekolah seperti kelompok anak jalanan, karang taruna, remaja masjid/gereja/vihara/pura, pondok pesantren, asrama dan kelompok remaja lainnya. Sejak tahun 2009 diupayakan kabupaten/kota minimal memiliki 4 puskesmas mampu tata laksana pelayanan kesehatan peduli remaja. Hingga tahun 2013 Provinsi Maluku memiliki 48 unit (25%) puskesmas mampu PKPR 3. Puskesmas dengan Upaya Kesehatan Kerja Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. Upaya kesehatan kerja juga berlaku bagi setiap orang selain pekerja yang berada di lingkungan tempat kerja dan juga bagi kesehatan pada lingkungan Tentara Nasional Indonesia baik darat, laut, maupun udara serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Upaya kesehatan kerja di puskesmas diselenggarakan sesuai dengan keadaan dan permasalahan yang ada di wilayah puskesmas atau spesifik lokal. Dengan demikian sampai saat ini upaya kesehatan kerja di puskesmas lebih dititikberatkan pada wilayah industri. Pembinaan upaya kesehatan kerja dilaksanakan melalui kegiatan penguatan pelayanan kesehatan kerja, seperti pelatihan peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam bidang kesehatan kerja, pelatihan diagnosa Penyakit Akibat Kerja (PAK), peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan bidang kesehatan kerja, gerakan pekerja perempuan sehat dan produktif termasuk kesehatan reproduksi di tempat kerja dan pembinaan pelayanan kesehatan kerja di sektor informal dan formal termasuk Profil Kesehatan Maluku Tahun 2013

27

perkantoran serta pembinaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dengan fokus kegiatan pembinaan pelayanan kesehatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Sampai dengan tahun 2013 puskesmas yang memiliki pelayanan upaya kesehatan kerja sebesar 11 unit. 4. Puskesmas dengan Upaya Kesehatan Olahraga Upaya

kesehatan

olahraga

diselenggarakan

bertujuan

untuk

meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat sebagai upaya dasar dalam meningkatkan prestasi belajar, prestasi kerja dan prestasi olahraga melalui aktivitas fisik, latihan fisik dan olahraga seperti tercantum dalam Undangundang Nomor 36 Tahun 2009. Upaya kesehatan olahraga dapat dilaksanakan di pelayanan kesehatan dasar seperti puskesmas maupun pelayanan kesehatan rujukan.

Upaya kesehatan olahraga yang diselenggarakan di puskesmas meliputi pembinaan dan pelayanan kesehatan olahraga. Pembinaan kesehatan olahraga berupa

pendataan

kelompok,

pemeriksaan

kesehatan

dan

penyuluhan

kesehatan olahraga, ditujukan pada kelompok olahraga di sekolah, klub jantung sehat, Posyandu usia lanjut, kelompok senam ibu hamil, kelompok senam diabetes, kelompok senam pencegahan osteoporosis, pembinaan kebugaran jasmani jemaah calon haji, fitness center dan kelompok olahraga/latihan fisik lain.

Pelayanan kesehatan olahraga antara lain konsultasi kesehatan olahraga, pengukuran tingkat kebugaran jasmani, penanganan cedera olahraga akut dan sebagai tim kesehatan pada event olahraga. Namun sampai dengan tahun 2013 puskesmas di Provinsi Maluku belum menyelenggarakan pelayanan upaya kesehatan olahraga


28

5. Puskesmas dengan Tatalaksana Kasus Kekerasan terhadap Anak (KtA) Anak merupakan salah satu aset berharga dalam pembangunan kesehatan. Tindak kekerasan terhadap anak sangat berdampak pada kesehatan anak yang menjadi korban. Dengan demikian, dibutuhkan pelayanan kesehatan secara komprehensif dan berkualitas. Pelayanan kesehatan bagi korban KtA dapat diberikan melalui pelayanan di tingkat dasar, salah satunya puskesmas. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan telah menetapkan agar setiap kabupaten/kota harus memiliki minimal 2 (dua) puskesmas mampu tatalaksana kasus kekerasan terhadap anak. Jumlah puskesmas mampu tatalaksana KtA sampai dengan tahun 2013 sebesar 62 unit

6. Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer Program pelayanan kesehatan tradisional terus berkembang dan mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Pelayanan kesehatan tradisional merupakan pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Pengobatan secara tradisional dilakukan penelitian dan bila dapat dibuktikan secara ilmiah menjadi pengobatan tradisional yang aman dan bermanfaat sehingga dapat diterapkan di fasilitas kesehatan sebagai pengobatan alternatif dan komplementer.

Unit yang melakukan penelitian/pengkajian/pengujian ini yaitu Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional (Sentra P3T). Fungsi lainnya dari Sentra P3T yaitu pelayanan kesehatan tradisional, institusi pendidikan dan pelatihan pelayanan kesehatan tradisional yang aman dan bermanfaat, dan menyelenggarakan jaringan informasi dan dokumentasi pelayanan kesehatan tradisional. Pada tahun 2013 terdapat 59 puskesmas dan 10 kabupaten/kota dengan tenaga kesehatan puskesmas yang sudah dilatih pengobatan tradisional.


29

B. RUMAH SAKIT Dalam

upaya

meningkatkan

derajat

kesehatan

masyarakat

juga

diperlukan upaya kuratif dan rehabilitatif selain upaya promotif dan preventif. Upaya kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif dapat diperoleh melalui rumah sakit yang juga berfungsi sebagai penyedia pelayanan kesehatan rujukan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit mengelompokkan rumah sakit berdasarkan kepemilikan, yaitu rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Rumah sakit publik adalah rumah sakit yang dikelola Pemerintah Daerah dan Badan Hukum yang bersifat nirlaba sedangkan rumah sakit privat adalah rumah sakit yang dikelola oleh bahan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero.

1. Jumlah dan Jenis Rumah Sakit Rumah sakit publik di Indonesia dikelola oleh Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, TNI/Polri, kementerian lain serta swasta non profit (organisasi keagamaan dan organisasi sosial). Jumlah rumah sakit publik di Maluku sampai dengan tahun 2013 sebanyak 20 unit, yang terdiri atas Rumah Sakit Umum (RSU) berjumlah 19 unit dan Rumah Sakit Khusus (RSK) berjumlah 1 unit.

Berbeda dengan rumah sakit publik, rumah sakit privat dikelola oleh BUMN dan swasta (perorangan, perusahaan dan swasta lainnya). Pada tahun 2013 terdapat 7 rumah sakit privat di Maluku. Jumlah rumah sakit publik maupun privat dapat dilihat pada tabel 2.1


30

TABEL 2.1 PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT MENURUT KEPEMILIKAN DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013

1

Pengelola/Kepemilikan

2013

Kementerian Kesehatan dan Pemerintah

16

Publik

Provinsi/ Kabupaten/Kota

2

TNI/Polri

4

Kementerian Lain

0

Swasta Non Profit

0

Jumlah Publik

20

Privat

0

BUMN

0

Swasta

7

Jumlah Privat

7

Jumlah

27


Undang-Undang

No.

44

Tahun

2009

tentang

Rumah

Sakit

mengelompokkan rumah sakit berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan menjadi rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Adapun rumah sakit khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.

Pada tahun 2013 jumlah rumah sakit umum sebanyak 26 unit dan rumah sakit khusus sebanyak 1 unit. Terpenuhi atau tidaknya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan dan perorangan di suatu wilayah dapat dilihat dari rasio tempat tidur terhadap 1.000 penduduk. Rasio tempat tidur di rumah sakit di Maluku pada tahun 2013 adalah 0,91 per 1.000 penduduk. Rasio


31

ini lebih rendah dibandingkan tahun 2012 sebesar 1,11 per 1.000 penduduk. Dapat dilihat pada gambar 2.5

GAMBAR 2.5 RASIO JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2011 – 2013


Rumah sakit juga dikelompokkan menurut kelas berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan menjadi Kelas A, Kelas B, Kelas C, dan Kelas D. Pada tahun 2013, terdapat , 3 unit kelas B, 5 unit RS kelas C, 18 unit RS kelas D, dan sebanyak 1 unit RS belum ditetapkan kelasnya


32

GAMBAR 2.6 PERSENTASE RUMAH SAKIT MENURUT KELAS DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013


Dari gambar 2.6 dapat dilihat bahwa Rumah Sakit kelas D memiliki persentase tertinggi sebesar 66,7%. sedangkan persentase terendah adalah rumah sakit yang belum ditetapkan kelasnya sebesar 3,7% 2. Pelayanan

Obstetrik

dan

Neonatal

Emergensi

Komprehensif

(PONEK) Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif adalah upaya yang dilakukan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Anak. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa kematian ibu dan anak banyak terjadi di Rumah Sakit. Kontribusi Rumah Sakit terhadap Angka Kematian Ibu sebesar 40-70%, persalinan di rumah sebesar 20-35%, dan persalinan yang terjadi di perjalanan sebesar 10-18% (Lancet, 2005). Dengan melihat fakta tersebut maka dapat dikatakan bahwa dibutuhkan adanya upaya penurunan AKI yang difokuskan di rumah sakit. Profil Kesehatan Maluku Tahun 2013

33

Salah satu program kesehatan yang dilaksanakan untuk menurunkan kematian ibu adalah implementasi Pelayanan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK). Jumlah Rumah Sakit PONEK sampai dengan tahun 2013 di Provinsi Maluku sebanyak 8 unit. C. SARANA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

1. Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Ketersediaan farmasi dan alat kesehatan memiliki peran yang signifikan dalam pelayanan kesehatan. Akses masyarakat terhadap obat khususnya obat esensial merupakan salah satu hak asasi manusia. Dengan demikian penyediaan obat esensial merupakan kewajiban bagi pemerintah dan institusi pelayanan kesehatan baik publik maupun privat. Sebagai komoditi khusus, semua obat yang beredar harus terjamin keamanan, khasiat dan mutunya agar dapat memberikan manfaat bagi kesehatan. Oleh karena itu salah satu upaya yang dilakukan untuk menjamin mutu obat hingga diterima konsumen adalah menyediakan sarana penyimpanan obat dan alat kesehatan yang dapat menjaga keamanan secara fisik serta dapat mempertahankan kualitas obat di samping tenaga pengelola yang terlatih.

Salah satu kebijakan pelaksanaan dalam Program Obat dan Perbekalan Kesehatan adalah pengendalian obat dan perbekalan kesehatan diarahkan untuk menjamin keamanan, khasiat dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penyalahgunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan atau penggunaan yang salah/tidak tepat serta tidak memenuhi mutu keamanan dan pemanfaatan

yang

dilakukan

sejak

proses

produksi,

distribusi

hingga

penggunaannya di masyarakat. Cakupan sarana produksi bidang kefarmasian dan alat kesehatan menggambarkan tingkat ketersediaan sarana pelayanan kesehatan yang melakukan upaya produksi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan.


34

Yang termasuk sarana produksi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan antara lain Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), Industri Kosmetika, Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Produksi Alat Kesehatan Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), dan Industri Kosmetika. Jumlah sarana produksi pada tahun 2013 sebesar 1 unit. Jumlah sarana produksi kefarmasian dan alat kesehatan pada tahun 2013 terdapat pada gambar 2.7

GAMBAR 2.7 JUMLAH SARANA PRODUKSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013


Sarana distribusi kefarmasian dan alat kesehatan yang dipantau jumlahnya oleh Ditjen Binfar dan Alkes antara lain yaitu : Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotek, Toko Obat dan Penyalur Alat Kesehatan (PAK). Jumlah sarana distribusi kefarmasian dan alat kesehatan pada tahun 2013 sebanyak 303 unit. Gambar 2.8 menyajikan jumlah sarana distribusi kefarmasian pada tahun 2013. Profil Kesehatan Maluku Tahun 2013

35

GAMBAR 2.8 JUMLAH SARANA DISTRIBUSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013


2. Ketersediaan Obat dan Vaksin Dalam upaya pelayanan kesehatan, ketersediaan obat dalam jenis yang lengkap, jumlah yang cukup, terjamin khasiatnya, aman, efektif dan bermutu dengan harga terjangkau serta mudah diakses adalah sasaran yang harus dicapai. Kementerian Kesehatan telah menetapkan indikator rencana strategis tahun 2010-2014 terkait program kefarmasian dan alat kesehatan, yaitu meningkatnya sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar dan terjangkau oleh masyarakat. Indikator tercapainya sasaran hasil tersebut pada tahun 2014 yaitu persentase ketersediaan obat dan vaksin sebesar 100%. Dalam rangka mencapai target tersebut, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah peningkatan ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan dasar.


36

Pemantauan ketersediaan obat digunakan untuk mengetahui kondisi tingkat ketersediaan obat di berbagai unit sarana kesehatan seperti Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota (IFK) dan puskesmas. Kegiatan ini dilakukan untuk mendukung pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menentukan langkahlangkah kebijakan yang akan diambil di masa yang akan datang.

Untuk mendapatkan gambaran ketersediaan obat dan vaksin di Maluku, dilakukan pemantauan ketersediaan obat dan vaksin. Obat yang dipantau ketersediaannya merupakan obat indikator yang digunakan untuk pelayanan kesehatan dasar dan obat yang mendukung pelaksanaan program kesehatan.

Jumlah jenis obat yang dipantau adalah 152 jenis obat dan vaksin yang terdiri dari 144 jenis obat untuk pelayanan kesehatan dasar dan 8 jenis vaksin untuk imunisasi dasar.

D. UPAYA KESEHATAN BERSUMBER MASYARAKAT Pembangunan

kesehatan

untuk

mewujudkan

derajat

kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya juga memerlukan peran masyarakat. Melalui konsep Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), masyarakat berperan serta aktif dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Bentuk UKBM antara lain Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), dan RW/desa/kelurahan siaga aktif. RW/Desa/kelurahan Siaga Aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, surveilans berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Pada tahun 2013 terdapat 517 Desa Siaga Aktif dengan persentase sebesar 69,77% sedangkan persentase pada tahun 2012 sebesar 61,79%. Hal ini berarti adanya peningkatan pada tahun 2013, dapat dilihat pada gambar 2.9


37

GAMBAR 2.9 PERSENTASE DESA SIAGA AKTIF DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2011- 2013


Jenis UKBM lainnya adalah Poskesdes, yaitu UKBM yang dibentuk di desa untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa sehingga mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar. Kegiatan utama poskesdes yaitu pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa berupa pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu menyusui, pelayanan kesehatan anak, pengamatan dan kewaspadaan dini (surveilans penyakit, surveilans gizi, surveilans perilaku berisiko, surveilans lingkungan dan masalah kesehatan lainnya), penanganan kegawatdaruratan kesehatan serta kesiapsiagaan terhadap bencana. Jumlah poskesdes yang beroperasi pada tahun 2013 sebanyak 387 unit.


38

Salah satu UKBM yang memiliki peran signifikan dalam pemberdayaan masyarakat

untuk

meningkatkan

derajat

kesehatan

masyarakat

adalah

posyandu. Posyandu dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat terutama ibu, bayi dan anak balita. Posyandu memiliki 5 program prioritas yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, gizi serta pencegahan dan penanggulangan diare. Pada tahun 2013 terdapat 2.137 Posyandu di Provinsi Maluku yang terdiri dari

47,54% posyandu pratama,

35,75% posyandu madya, 14,93% posyandu purnama dan 1,78% posyandu mandiri.

GAMBAR 2.10 PERSENTASE POSYANDU MENURUT STRATA DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013



39

Pada gambar 2.10 dapat dilihat bahwa proporsi tertinggi adalah posyandu pratama dan proporsi terendah adalah posyandu mandiri. Dengan demikian diperlukan upaya intensif untuk meningkatkan jumlah posyandu mandiri. Dalam menjalankan fungsinya, perlu diketahui rasio kecukupan posyandu terhadap masyarakat yang ada. Pada tahun 2013, dengan jumlah posyandu sebanyak 2.137 unit, maka rasio posyandu terhadap jumlah desa/kelurahan adalah 1,82 .

GAMBAR 2.11 RASIO POSYANDU TERHADAP DESA/KELURAHAN DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013


Dari gambar 2.11 di dilihat bahwa Kota Ambon memiliki rasio tertinggi yaitu 5,72 Data/informasi lebih rinci mengenai jumlah UKBM menurut Kabupaten/Kota tahun 2013 terdapat pada Lampiran 72


40

E. INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN POLTEKKES

1. Jumlah Poltekkes Pembangunan kesehatan berkelanjutan membutuhkan tenaga kesehatan yang memadai baik dari segi jenis, jumlah maupun kualitas. Untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang berkualitas tentu saja dibutuhkan proses pendidikan yang berkualitas pula. Kementerian Kesehatan RI merupakan institusi dari sektor pemerintah yang berperan di dalam penyediaan tenaga kesehatan yang berkualitas tersebut.

Institusi pendidikan tenaga kesehatan selain tenaga medis terdiri dari Politeknik

Kesehatan

(Poltekkes)

dan

Non

Politeknik

Kesehatan

(Non

Poltekkes). Kementerian Kesehatan melakukan pembinaan terhadap institusi Poltekkes. Sampai dengan Desember 2013, terdapat 1 Poltekkes di Maluku yang terdiri dari 5 jurusan/program studi pada strata Diploma III.

2. Peserta Didik Peserta didik pada Diploma III yang dimiliki oleh Poltekkes di Maluku pada tahun 2013 terdiri dari peserta didik tingkat I (tahun ajaran 2011/2012), tingkat II (tahun ajaran 2012/2013), dan tingkat III (tahun ajaran 2013/2014) yaitu berjumlah 2.239 orang. Jumlah tersebut terdiri 765 peserta didik tingkat I, 786 peserta didik tingkat II, dan 688 peserta didik tingkat III. Jumlah peserta didik terbanyak berasal dari Program Studi Keperawatan sebanyak 991 peserta didik sedangkan jumlah peserta didik terendah berasal dari program studi analis sebanyak 136 peserta didik.


41

GAMBAR 2.12 JUMLAH PESERTA DIDIK DIPLOMA III POLTEKKES DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013

Sumber : Politeknik Kesehatan Maluku, 2013 3. Lulusan Peserta didik yang telah selesai menempuh pendidikan akan menjadi lulusan Poltekes. Jumlah lulusan pada tahun 2013 adalah sebanyak 509 orang. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2012 yaitu sebanyak 411 orang. Sesuai dengan jumlah peserta didik yang memiliki jumlah terbesar dari program studi keperawatan. Hal serupa juga terjadi pada jumlah lulusan dengan jumlah lulusan terbanyak adalah program studi keperawatan sebanyak 252 orang.


42

GAMBAR 2.13 JUMLAH LULUSAN DIPLOMA III POLTEKKES DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013

Sumber : Politeknik Kesehatan Maluku, 2013


43

BAB III TENAGA KESEHATAN

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 21 menyebutkan

bahwa

pemerintah

mengatur

perencanaan,

pengadaan,

pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional dijelaskan bahwa untuk melaksanakan upaya kesehatan dalam rangka pembangunan kesehatan diperlukan sumber daya manusia kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya serta terdistribusi secara adil dan merata. Sumber daya manusia kesehatan yang disajikan pada bab ini lebih diutamakan pada kelompok tenaga kesehatan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan memutuskan bahwa tenaga kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik dan tenaga keteknisian medis.

Gambaran mengenai jumlah, jenis, dan kualitas, serta penyebaran tenaga kesehatan di seluruh wilayah Maluku dilakukan dengan cara pengumpulan data pada

sarana

pelayanan

kesehatan

baik

di

wilayah

dinas

kesehatan

kabupaten/kota maupun dinas kesehatan provinsi.

Pengumpulan data tenaga kesehatan meliputi tenaga kesehatan yang berstatus PNS daerah, Pegawai Tidak Tetap (PTT), TNI/POLRI, dan swasta. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui mekanisme pemutakhiran data mulai dinas kesehatan kabupaten/kota bersama UPTD, Lembaga Teknis Daerah, RS TNI/POLRI dan Swasta dan dikelola oleh dinas kesehatan provinsi (Bagian Perencanaan/SDMK) dan melapor ke Badan Pengembangan dan Pemberdayaan

Sumber

Daya

Manusia

Kesehatan

(Badan

PPSDMK)

Kementerian Kesehatan RI melalui Sistem Informasi SDMK.


44

A.

JUMLAH DAN RASIO TENAGA KESEHATAN Salah satu unsur yang berperan dalam percepatan pembangunan

kesehatan adalah tenaga kesehatan yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan di masyarakat. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Pendataan tenaga kesehatan yang dilakukan oleh Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi

Maluku

menggunakan

pendekatan

tenaga

kesehatan

yang

melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan pendekatan tersebut, pada tahun 2013 jumlah SDM Kesehatan yang tercatat sebanyak 7.169 tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan terdiri atas 584 tenaga medis (dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi), 3.715 perawat, 1.380 bidan, 245 kefarmasian, 394 gizi, 329 kesmas, 316 sanitarian, 180 teknisi medis, 26 fisioterapis. Rincian lengkap mengenai rekapitulasi sumber daya manusia kesehatan menurut jenis tenaga dapat dilihat pada Lampiran 74-78.

Berdasarkan jumlah dokter dan jumlah penduduk disusun rasio dokter per 100.000 penduduk. Rasio dokter umum di Maluku pada tahun 2013 sebesar 25 dokter umum per 100.000 penduduk. Rasio dokter umum terhadap jumlah penduduk menurut Kabupaten/Kota pada tahun 2013 terlihat pada gambar 3.1


45

GAMBAR 3.1 RASIO DOKTER UMUM TERHADAP 100.000 PENDUDUK DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kab/Kota, 2013

Dari gambar 3.1 dapat dilihat bahwa kabupaten/kota dengan rasio dokter umum terhadap 100.000 penduduk tertinggi terdapat di Maluku Tenggara sebesar 39 sedangkan terendah terdapat di Kota Ambon sebesar 8 dokter umum per 100.000 penduduk.

Rasio dokter gigi terhadap jumlah penduduk menurut kabupaten/kota pada tahun 2013 terlihat pada gambar 3.2.


46

GAMBAR 3.2 RASIO DOKTER GIGI TERHADAP 100.000 PENDUDUK DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013


Dari gambar 3.2 dapat dilihat bahwa jumlah dokter gigi pada tahun 2013 tercatat sebanyak 103 orang dengan jumlah penduduk 1.628.413 orang, maka rasio dokter gigi sebesar 6 dokter gigi per 100.000 penduduk. Hal ini berarti 1 dokter gigi melayani 15.810 orang.


47

Jenis tenaga kesehatan berikutnya adalah tenaga keperawatan, yang terdiri dari tenaga perawat dan bidan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat menyatakan bahwa perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah perawat pada tahun 2013 tercatat sebanyak 3.715 orang. Rasio perawat terhadap jumlah penduduk menurut kabupaten/kota pada tahun 2013 terlihat pada gambar 3.3 GAMBAR 3.3 RASIO PERAWAT TERHADAP 100.000 PENDUDUK DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013



48

Dari gambar 3.3 dapat dilihat bahwa Rasio perawat terhadap penduduk di Maluku tahun 2013 sebesar 228 perawat per 100.000 penduduk. Kabupaten/ Kota dengan rasio tertinggi terdapat di Kabupaten Kepualuan Aru sebesar 364 perawat per 100.000 penduduk, sedangkan Kabupaten/Kota dengan rasio perawat terendah terdapat di Kota Ambon sebesar 59 perawat per 100.000 penduduk.

Sesuai

dengan

Keputusan

Menteri

Kesehatan

Nomor

369/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang diakui oleh pemerintah dan organisasi profesi di wilayah negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk di register, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan. Bidan diakui sebagai tenaga profesional yang bertanggung jawab dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan dan nasihat selama hamil, masa kehamilan dan masa nifas, memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi baru lahir dan bayi. Asuhan ini mencakup upaya pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai, serta melaksanakan tindakan kegawatdaruratan. Jumlah bidan di Maluku pada tahun 2013 tercatat sebanyak 1.380 orang, dengan rasio bidan terhadap penduduk sebesar 85 bidan per 100.000

penduduk.

Rasio

bidan

terhadap

jumlah

penduduk

menurut

kabupaten/kota pada tahun 2013 dapat dilihat pada gambar 3.4


49

GAMBAR 3.4 RASIO BIDAN TERHADAP 100.000 PENDUDUK DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013


Dari gambar 3.4 dapat dilihat bahwa kabupaten/kota dengan rasio bidan terhadap penduduk tertinggi terdapat di Kabupaten Buru sebesar 129 bidan per 100.000 penduduk sedangkan rasio bidan terhadap penduduk terendah terdapat di Kota Ambon sebesar 30 bidan per 100.000 penduduk.


50

1. Tenaga Kesehatan di Puskesmas Puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Kinerja dari puskesmas sangat dipengaruhi ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki, terutama ketersediaan tenaga kesehatan. Pada tahun 2013, terdapat 3.886 orang yang bertugas di puskesmas. Dari seluruh jumlah tenaga kesehatan, dokter umum yang bertugas di puskesmas sebanyak 234 orang, dengan rasio 1 dokter umum per puskesmas. Rasio dokter umum di puskesmas terhadap jumlah puskesmas tahun 2013 menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar 3.5.

GAMBAR 3.5 RASIO DOKTER UMUM DI PUSKESMAS TERHADAP JUMLAH PUSKESMAS DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013



51

Dari gambar 3.5 terlihat bahwa ada 1 kabupaten/kota yang tidak mencukupi Rasio dokter umum terhadap puskesmas yakni Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Jumlah dokter gigi yang bertugas di puskesmas pada tahun 2013 sebanyak 78 orang. Bila dibandingkan dengan jumlah seluruh puskesmas di Maluku (189) maka dapat diartikan bahwa hampir seluruh puskesmas tidak memiliki dokter gigi dengan rasio 0 dokter gigi per puskesmas. Rasio dokter gigi di puskesmas terhadap jumlah puskesmas tahun 2013 menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar 3.6

GAMBAR 3.6 RASIO DOKTER GIGI DI PUSKESMAS TERHADAP JUMLAH PUSKESMAS DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013



52

Dari gambar 3.6 terlihat bahwa ada 3 Kabupaten/Kota yang terpenuhi Rasio dokter gigi terhadap puskesmas yakni Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah sedangkan Kabupaten/Kota yang lain belum terpenuhi rasio dokter gigi terhadap puskesmas. Jumlah tenaga kesehatan di puskesmas dapat dilihat pada gambar 3.7 GAMBAR 3.7 JUMLAH TENAGA KESEHATAN MENURUT JENIS DI PUSKESMAS PROVINSI MALUKU TAHUN 2013


Dari gambar 3.7 dapat dilihat bahwa jumlah jenis tenaga terbanyak di seluruh puskesmas yakni perawat sebanyak 2.037 orang dan tidak ada tenaga dokter spesialis di seluruh puskesmas.


53

2. Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Kesehatan

Nomor

340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit menyatakan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan

kesehatan

perorangan

secara

paripurna

yang

menyediakan

pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Sumber daya manusia kesehatan memegang peranan penting dalam pelayanan kesehatan. Sumber daya manusia kesehatan yang bertugas di rumah sakit pada tahun 2013 berjumlah 2.632 orang. GAMBAR 3.8 JUMLAH TENAGA KESEHATAN MENURUT JENIS DI RUMAH SAKIT DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013



54

Dari gambar 3.8 dapat dilihat bahwa jenis tenaga kesehatan terbanyak yang bertugas di rumah sakit adalah perawat sebanyak 1.515 orang dan terendah adalah dokter gigi dan fisioterapis masing-masing sebanyak 21 orang.

B.

TENAGA KESEHATAN DENGAN STATUS PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) Permasalahan distribusi tenaga kesehatan masih merupakan isu yang

sampai saat ini masih ada dalam sistem kesehatan di Indonesia. Indonesia mempunyai ciri geografis yang khusus antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dan keadaan sosial ekonomi yang menunjukkan perbedaan yang cukup tinggi ditambah dengan desentralisasi yang belum mampu menunjukkan hasil yang diharapkan dalam menyelesaikan permasalahan pemerataan tenaga kesehatan, terutama pada daerah terpencil, sangat terpencil, dan perbatasan.

Pemenuhan tenaga kesehatan di pelayanan kesehatan terutama puskesmas dan jaringannya pada daerah terpencil/sangat terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK) serta daerah bermasalah kesehatan (DBK), salah satunya diisi dengan cara pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Penugasan Khusus. Pemenuhan tenaga kesehatan dengan status PTT terdiri dari dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dokter gigi spesialis dan bidan. Konstribusi yang diberikan cukup besar pengaruhnya dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Sampai dengan 31 Desember 2013 tercatat sebanyak 524 tenaga kesehatan PTT Pusat yang masih aktif bertugas dengan komposisi dokter umum sejumlah 173 orang, dokter gigi sejumlah 65 orang dan bidan sejumlah 286 orang. Jumlah tenaga kesehatan PTT Pusat yang masih aktif dapat dilihat pada gambar 3.9.


55

GAMBAR 3.9 JUMLAH DOKTER UMUM PTT, DOKTER GIGI PTT DAN BIDAN PTT AKTIF MENURUT KRITERIA WILAYAH DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, 2013 C.

TENAGA KESEHATAN DENGAN STATUS PENUGASAN KHUSUS Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang

Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan menyatakan bahwa yamg dimaksudkan dengan penugasan khusus adalah pendayagunaan secara khusus tenaga kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan, Daerah Bermasalah Kesehatan serta Rumah Sakit Kelas C dan D di kabupaten yang memerlukan pelayanan medik spesialistik. Jenis tenaga kesehatan yang dapat diangkat dalam penugasan khusus pada fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari Residen dan tenaga kesehatan dengan pendidikan diploma III.


56

Residen merupakan dokter umum/dokter gigi yang sedang menempuh pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis. Tenaga kesehatan dengan pendidikan diploma III terdiri dari bidan, perawat, sanitarian, tenaga gizi, dan analis kesehatan. Tenaga kesehatan penugasan khusus ditempatkan pada (1) Puskesmas dan jejaringnya, (2) Rumah Sakit Kelas C dan D yang telah memiliki peralatan kesehatan, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi serta fasilitas lain sesuai kebutuhan medik spesialistik (tidak termasuk Rumah Sakit Bergerak), (3) Rumah Sakit yang membutuhkan jenis pelayanan medik spesialistik tertentu. Selama tahun 2013 telah dilakukan pengangkatan penugasan khusus sebanyak 44 orang, yang terdiri dari 21 perawat, 9 tenaga gizi, 13 tenaga kesehatan lingkungan, 1 analis kesehatan. Jumlah pengangkatan penugasan khusus dapat dilihat pada gambar 3.10 GAMBAR 3.10 JUMLAH PENUGASAN KHUSUS DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, 2013


57

D.

REGISTRASI TENAGA KESEHATAN Registrasi tenaga kesehatan (selain tenaga medis dan kefarmasian)

diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 161/Menkes/Per/I/2010 dan direvisi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.

Setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan pekerjaannya wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Untuk mendapatkan STR, tenaga kesehatan harus memiliki ijazah dan sertifikat kompetensi. STR berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang setiap lima tahun. Sampai dengan Desember 2013 jumlah tenaga kesehatan yang sudah menerima STR di Provinsi Maluku sebanyak 1.675 orang. Informasi jumlah tenaga kesehatan yang sudah memilki STR dapat dilihat pada gambar 3.11


58

GAMBAR 3.11 JUMLAH TENAGA KESEHATAN YANG MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013

Sumber : Sekretariat Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi Maluku, 2013


59

BAB IV PEMBIAYAAN KESEHATAN

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan memerlukan komponen pembiyaan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan

kesehatan

yang

berkesinambungan

dengan

jumlah

yang

mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan. Pembiayaan kesehatan terdiri dari pembiayaan bersumber pemerintah dan pembiayaan bersumber masyarakat

A. ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN Kementerian Kesehatan RI pada tahun 2013 mengalokasikan anggaran dana Dekonsentrasi untuk Provinsi Maluku sebesar Rp. 25.017.296.000,- dapat dilihat pada gambar 4.1 dan lampiran tabel 79

GAMBAR 4.1 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN DANA DEKOSENTRASI DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU TAHUN 2013

Sumber : Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, 2013 Profil Kesehatan Maluku Tahun 2013

60

Dari gambar 4.1 dapat dilihat bahwa realisasi dana dekonsentrasi tahun 2013 sebesar Rp.22.143.026.218 (88,51%).

Kementerian Kesehatan pada tahun 2013 juga mengalokasikan dana Tugas Pembantuan dapat dilihat pada gambar 4.2 GAMBAR 4.2 ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI MALUKU TAHUN 2013

Sumber : Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, 2013

Dari gambar 4.2 dapat dilihat bahwa realisasi Dana Tugas Pembantuan tahun 2013 untuk TP Rumah Sakit sebesar Rp.23.734.235.000,- (88,7%), realisasi TP Puskesmas dan Ambulatory sebesar Rp.4.796.429.000,- (88,50%) dan TP Penyehatan Lingkungan sebesar Rp.1.391.135.000,- (81,20%)


61

Tahun 2013 juga Kementerian Kesehatan RI juga mengalokasikan Dana Alokasi Khusus dapat dilihat pada gambar 4.3

GAMBAR 4.3 ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS PROVINSI MALUKU TAHUN 2013


Dari gambar 4.3 dapat dilihat bahwa realisasi Dana Alokasi Khusus tahun 2013 untuk DAK Pelayanan Dasar sebesar Rp.30.629.004.390,- (70,54%), realisasi DAK Pelayanan Kesehatan Rujukan sebesar Rp. 18.149.062.435,- (88,45%) dan realisasi DAK Pelayanan Kesehatan Farmasi sebesar Rp. 21.649.456.617,(80,65%)


62

B. ANGGARAN

PENDAPATAN

DAN

BELANJA

DAERAH

(APBD)

BIDANG KESEHATAN Pembiayaan kesehatan harus mampu menjamin kesinambungan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna sehingga pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggitingginya dapat terlaksana. Sumber pembiayaan

kesehatan

berasal

dari

pemerintah,

pemerintah

daerah,

masyarakat, swasta dan sumber lain. Sesuai Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota memiliki alokasi minimal sepuluh persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di luar gaji (belanja pegawai). Anggaran APBD Kesehatan Provinsi Maluku dapat dilihat pada tabel 4.4 GAMBAR 4.4 ANGGARAN APBD KESEHATAN PROVINSI MALUKU TAHUN 2013



63

C. JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT Sampai dengan Desember 2013 terdapat 754.627 orang yang memiliki jaminan

kesehatan.

Salah

satu

program

jaminan

kesehatan

yang

diselenggarakan oleh pemerintah adalah Jamkesmas. Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) diselenggarakan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan hampir miskin agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. Jamkesmas diharapkan dapat menurunkan angka kematian ibu, menurunkan angka kematian bayi dan balita serta menurunkan angka kelahiran di samping dapat terlayaninya kasus-kasus kesehatan bagi masyarakat miskin. Program ini telah memberikan banyak manfaat bagi peningkatan akses pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan hampir miskin di puskesmas dan jaringannya,

pelayanan

kesehatan

di

rumah

sakit

serta

memberikan

perlindungan finansial dari pengeluaran kesehatan akibat sakit. Alokasi dana jamkesmas dan jampersal di Provinsi Maluku pada tahun 2013 sebesar Rp. 51.713.440.000,-. Hal ini dapat dilihat pada gambar 4.5 GAMBAR 4.5 ALOKASI DANA JAMKESMAS DAN JAMPERSAL DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013

Sumber : Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, 2013 Profil Kesehatan Maluku Tahun 2013

64

Dari gambar 4.6 dapat dilihat bahwa realisasi dana jamkesmas dan jampersal sebesar Rp.37.721.345.408,- (72,94%).

Cakupan program Jamkesmas terdiri dari pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit. Kunjungan di pelayanan kesehatan di Puskesmas terdiri dari Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) sedangkan kunjungan di pelayanan kesehatan di Rumah Sakit terdiri dari Rawat Jalan Tingkat Lanjut (RJTL) dan Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL). Gambar 4.6 memperlihatkan jumlah kunjungan peserta jamkesmas dan jampersal di puskesmas dan rumah sakit.

GAMBAR 4.6 JUMLAH KUNJUNGAN RJTP, RITP, RJTL & RITL DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013

Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, 2013


65

Sejak tahun 2011 telah dilakukan perluasan program Jamkesmas dengan diluncurkannya Jaminan Persalinan (Jampersal) sesuai dengan surat edaran Menkes RI Nomor TU/Menkes/E/391/II/2011 tentang Jaminan Persalinan. Jampersal adalah pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir. Jampersal melingkupi seluruh ibu yang belum memiliki jaminan kesehatan.

Jumlah kunjungan Jampersal tertinggi terdapat pada pelayanan Ante Natal Care (K1 dan K4) sebanyak 71.465 kunjungan, pasca persalinan sebanyak 31.362 kunjungan, dan persalinan normal sebanyak 31.187 kunjungan. Kunjungan pada ANC yang tinggi diharapkan dapat membantu menurunkan komplikasi maternal dan neonatal serta kematian ibu dan anak melalui pendeteksian dini kehamilan berisiko tinggi.

D. BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan bantuan dana dari Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI dalam membantu pemerintahan kabupaten/kota kesehatan

untuk

meningkatkan

masyarakat

melalui

akses

kegiatan

dan

pemerataan

Puskesmas

untuk

pelayanan mendukung

tercapainya target Millennium Development Goals (MDGs) bidang kesehatan tahun 2015. Selain itu diharapkan dengan bantuan ini dapat meningkatkan kualitas

manajemen

puskesmas,

terutama

dalam

perencanaan

tingkat

puskesmas dan lokakarya mini puskesmas, meningkatkan upaya untuk menggerakkan potensi masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatannya, dan meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif yang dilakukan oleh puskesmas dan jaringannya serta poskesdes dan posyandu.


66

Pemanfaatan dana BOK difokuskan pada beberapa upaya kesehatan promotif dan preventif meliputi KIA, KB, imunisasi, perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, kesehatan lingkungan dan pengendalian penyakit, dan upaya kesehatan lain sesuai risiko dan masalah utama kesehatan di wilayah setempat dengan tetap mengacu pada pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan serta target MDGs Bidang Kesehatan tahun 2015.

Pada proses pelaksanaan, penyaluran dana BOK melalui Tugas Pembantuan telah dilakukan berbagai upaya penyempurnaan. Realisasi pemanfaatan dana BOK pada tahun 2013 sebesar Rp 35.156.381.457 dari alokasi sebesar Rp 39.422.000.000,- dengan persentase realisasi 89,18%.

GAMBAR 4.7 ANGGARAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PROVINSI MALUKU TAHUN 2013



67

BOK merupakan salah satu program strategis Kementerian Kesehatan RI disamping Jamkesmas/Jampersal sehingga terus diupayakan perbaikan agar BOK dimanfaatkan dengan optimal oleh puskesmas. Dinas kesehatan provinsi sebagai perpanjangan tangan Kementerian Kesehatan juga memiliki peran serta yaitu melakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan BOK di kabupaten/kota. Dengan kehadiran BOK diharapkan petugas kesehatan/kader kesehatan tidak lagi mengalami kendala dalam melakukan kegiatan untuk mendekatkan akses pada masyarakat. Hal penting yang perlu dipahami, BOK bukan merupakan dana utama penyelenggaraan upaya kesehatan di kabupaten/kota, namun hanya dana tambahan yang bersifat bantuan sehingga tidak dapat menjawab semua permasalahan kesehatan. Sumber pembiayaan kesehatan yang utama tetap harus disediakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.


68

BAB V KESEHATAN KELUARGA

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari sekelompok orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dan biasanya memiliki hubungan darah atau perkawinan, dalam keadaan saling ketergantungan. Keluarga memiliki fungsi yang sangat strategis dalam mempengaruhi status kesehatan diantara anggotanya. Diantara fungsi keluarga dalam tatanan masyarakat yaitu memenuhi kebutuhan gizi dan merawat serta melindungi kesehatan para anggotanya.

Anak dan ibu merupakan dua anggota keluarga yang perlu mendapatkan prioritas dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Penilaian terhadap status kesehatan dan kinerja upaya kesehatan ibu dan anak penting untuk dilakukan. Hal tersebut disebabkan Angka Kematian Ibu dan Anak merupakan dua indikator yang peka terhadap kualitas fasilitas pelayanan kesehatan. Kualitas fasilitas pelayanan kesehatan yang dimaksud termasuk aksesibilitas terhadap fasilitas pelayanan kesehatan itu sendiri.

A. KESEHATAN IBU Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, Angka Kematian Ibu (yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan nifas) sebesar 359 per 100.000 Kelahiran Hidup. Angka ini masih cukup tinggi apalagi jika dibandingkan dengan negara–negara tetangga. Sejak tahun 1990 upaya strategis yang dilakukan dalam upaya menekan Angka Kematian Ibu (AKI) adalah dengan pendekatan safe motherhood, dengan menganggap bahwa setiap kehamilan mengandung risiko, walaupun kondisi kesehatan ibu sebelum dan selama kehamilan dalam keadaan baik. Di Indonesia Safe Motherhood initiative ditindaklanjuti dengan peluncuran Gerakan Sayang Ibu di tahun 1996 oleh Presiden yang melibatkan berbagi sektor pemerintahan di samping sektor kesehatan.


69

Salah satu program utama yang ditujukan untuk mengatasi masalah kematian ibu adalah penempatan bidan di tingkat desa secara merata yang bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir ke masyarakat.

Di tahun 2000, Kementerian Kesehatan RI memperkuat strategi intervensi sektor kesehatan untuk mengatasi kematian ibu dengan mencanangkan strategi Making

Pregnancy

Safer.

Pada

tahun

2012

Kementerian

Kesehatan

meluncurkan program Expanding Maternal and Neonatal Survival (EMAS) dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan neonatal sebesar 25%. Program ini dilaksanakan di provinsi dan kabupaten/kota dengan jumlah kematian ibu dan neonatal yang besar, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Dasar pemilihan provinsi-provinsi tersebut dikarenakan 52,6% dari jumlah total kejadian kematian ibu di Indonesia berasal dari enam provinsi tersebut. Sehingga dengan menurunkan angka kematian ibu di enam provinsi tersebut diharapkan akan dapat menurunkan angka kematian ibu di Indonesia secara signifikan.

Upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian neonatal melalui program EMAS dilakukan dengan cara: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan emergensi obstetri dan bayi baru lahir minimal di 150 rumah sakit (PONEK) dan 300 Puskesmas/Balkesmas (PONED). 2. Memperkuat sistem rujukan yang efisien dan efektif antar Puskesmas dan Rumah Sakit.

Selain itu, pemerintah bersama masyarakat juga bertanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap ibu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, mulai dari saat hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, dan perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, dan memperoleh cuti hamil dan melahirkan serta akses terhadap keluarga berencana.


70

Di samping itu, pentingnya melakukan intervensi lebih ke hulu yakni kepada kelompok remaja dan dewasa muda dalam upaya percepatan penurunan AKI.

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan kesehatan ibu hamil diwujudkan melalui pemberian pelayanan antenatal sekurang-kurangnya 4 kali selama masa kehamilan, dengan distribusi waktu minimal 1 kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0-12 minggu), minimal 1 kali pada trimester kedua (usia kehamilan 12-24 minggu), dan minimal 2 kali pada trimester ketiga (usia kehamilan 24minggu - lahir). Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan atau janin, berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan dan penanganan dini komplikasi kehamilan.

Pelayanan antenatal diupayakan agar memenuhi standar kualitas, yaitu : a)

Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan;

b)

Pengukuran tekanan darah;

c)

Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LiLA);

d)

Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri);

e)

Penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus toksoid sesuai status imunisasi;

f)

Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan;

g)

Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ);

h)

Pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling, termasuk keluarga berencana);

i)

Pelayanan tes laboratorium sederhana, minimal tes hemoglobin darah (Hb),

j)

Pemeriksaan protein urin dan pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya); dan

k)

Tatalaksana kasus.


71

Capaian

pelayanan

kesehatan

ibu

hamil

dapat

dinilai

dengan

menggunakan indikator Cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun sedangkan Cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali sesuai jadwal yang dianjurkan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu

wilayah

kerja

pada

kurun

waktu

satu

tahun.

Indikator

tersebut

memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Gambaran cakupan K1 dan K4 sejak tahun 2013 dapat dilihat pada gambar 5.1.

GAMBAR 5.1 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K1 DAN K4 DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013



72

Pada gambar 5.1 dapat dilihat bahwa cakupan pelayanan ibu hamil K1 dan K4 relatif rendah, yakni di Kab. Seram Bagian Timur dengan K1 (69,36%) dan K4 (60,76) . Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil di Maluku tahun 2013 untuk K1 sebesar 89,55% dan sebesar K4 77,54%

Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk semakin mendekatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat hingga ke pelosok desa, termasuk untuk meningkatkan cakupan pelayanan antenatal. Dari segi sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan, hingga bulan Desember 2013, tercatat terdapat 189 Puskesmas di seluruh Maluku.

Dengan demikian rasio Puskesmas terhadap 30.000 penduduk sudah melampaui rasio ideal 3:30.000 penduduk. Demikian pula dengan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) seperti Poskesdes dan Posyandu. Sampai dengan tahun 2013, tercatat terdapat 387 Poskesdes yang beroperasi dan 1.432 Posyandu di Maluku.

Upaya meningkatkan cakupan pelayanan antenatal juga makin diperkuat dengan adanya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sejak tahun 2010 dan diluncurkannya Jaminan Persalinan (Jampersal) sejak tahun 2011, dimana keduanya saling bersinergi. BOK dapat dimanfaatkan untuk kegiatan luar gedung, seperti pendataan, pelayanan di Posyandu, kunjungan rumah, sweeping kasus drop out, pelaksanaan kelas ibu hamil serta penguatan kemitraan bidan dan dukun. Sementara itu Jampersal mendukung paket pelayanan antenatal, termasuk yang dilakukan pada saat kunjungan rumah atau sweeping, baik pada kehamilan normal maupun kehamilan dengan risiko tinggi. Semakin kuatnya kerja sama dan sinergi berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk sektor swasta diharapkan dapat mendorong tercapainya target cakupan pelayanan antenatal.


73

GAMBAR 5.2 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K1 DAN K4 IDEAL DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013


Dari gambar 5.2 dapat dilihat bahwa perbedaan antara hasil pencatatan rutin dan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengambangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Untuk cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K1 ideal, data menurut pencatatan rutin adalah 89,55%, sedangkan menurut Riskesdas 59,10%. Untuk cakupan K4 idealnya, menurut pencatatan rutin adalah sebesar 77,54%, sedangkan menurut Riskesdas adalah 55,80%. Perbedaan ini dikarenakan pada Riskesdas 2013, sampel penelitian adalah ibu yang pernah hamil anak terakhir sejak 1 Januari 2010 hingga pada saat wawancara dilakukan. Selain itu, masih terdapat perbedaan persepsi di daerah mengenai definisi operasional dari cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K1 dan K4. Data dan informasi terkait pelayanan kesehatan ibu hamil disajikan pada lampiran 28.


74

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Upaya kesehatan ibu bersalin dilaksanakan dalam rangka mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter umum, dan bidan, serta diupayakan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan yang dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan. Pencapaian upaya kesehatan ibu bersalin diukur melalui indikator persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih (Cakupan Pn). Indikator ini memperlihatkan diantaranya tingkat kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan persalinan berkualitas yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.

GAMBAR 5.3 CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN DI PROVINSI MALUKUTAHUN 2013



75

Dari gambar 5.3 dapat diketahui bahwa secara umum cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Maluku hampir sama dengan tahun sebelumnya. Cakupan Provinsi Maluku pada tahun 2013 sebesar 77,17 %, hal ini mengalami penurunan dari tahun 2012 yakni 78,89 %,

Analisis kematian ibu yang dilakukan Direktorat Bina Kesehatan Ibu pada tahun 2010 membuktikan bahwa kematian ibu terkait erat dengan penolong persalinan dan tempat/fasilitas persalinan. Persalinan yang ditolong tenaga kesehatan terbukti berkontribusi terhadap turunnya risiko kematian ibu. Demikian pula dengan tempat/fasilitas, jika persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, juga akan semakin menekan risiko kematian ibu. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan tetap konsisten dalam menerapkan kebijakan bahwa seluruh persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan dan didorong untuk dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan menggariskan bahwa pembangunan Puskesmas harus satu paket dengan rumah dinas tenaga kesehatan. Demikian pula dengan pembangunan Poskesdes yang harus bisa sekaligus menjadi rumah tinggal bagi bidan di desa. Dengan disediakan rumah tinggal, maka tenaga kesehatan termasuk bidan akan siaga di tempat tugasnya dan dapat memberikan pertolongan persalinan setiap saat.

Untuk daerah Maluku, kebijakan yang diambil untuk mendekatkan akses masyarakat ke sarana pelayanan kesehatan dengan mengembangkan program Rumah Tunggu seperti yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Bagi ibu hamil yang di daerah tempat tinggalnya tidak ada bidan atau jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan, maka menjelang hari taksiran persalinan diupayakan sudah berada di dekat fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu di Rumah Tunggu. Rumah Tunggu tersebut dapat berupa rumah tunggu khusus maupun di rumah sanak saudara yang dekat dengan fasilitas pelayanan kesehatan.


76

Selain itu, perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan sejak tahun 2011 hingga tahun 2013 juga telah meluncurkan Jaminan Persalinan (Jampersal) yang merupakan jaminan paket pembiayaan sejak pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, hingga pelayanan nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan. Penyediaan Jampersal diyakini turut meningkatkan cakupan Pn di seluruh Wilayah Indonesia. Keberhasilan pencapaian target indikator Pn merupakan hasil dari kerja keras dan pelaksanaan berbagai program yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk sektor swasta GAMBAR 5.4 PROPORSI KELAHIRAN 1 JANUARI 2010 SAMPAI SAAT WAWANCARA BERDASARKAN TEMPAT BERSALIN DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013

Sumber: Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas, 2013


77

Berdasarkan gambar 5.4, dapat diketahui bahwa sebagian besar kelahiran dilakukan di Rumah Sakit yakni sebesar 20,4% sedangkan Polindes/Poskesdes merupakan tempat bersalin yang paling sedikit, dimana hanya 0,1% saja yang memanfaatkannya sebagai tempat bersalin. Namun masih terdapat 74,9% yang melahirkan di rumah/lainnya. GAMBAR 5.5 CAKUPAN PELAYANAN IBU HAMIL K4 DAN CAKUPAN PERTOLONGAN PERSALINAN OLEH TENAGA KESEHATAN DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2011-2013


Dari gambar 5.5 dapat dilihat bahwa cakupan pelayanan ibu hamil, K4 mengalami penurunan sama halnya dengan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan.


78

Pelayanan antenatal memiliki peranan yang sangat penting, di antaranya agar dapat dilakukan deteksi dan tata laksana dini komplikasi yang dapat timbul pada saat persalinan. Apabila seorang ibu datang langsung untuk bersalin di tenaga kesehatan tanpa adanya riwayat pelayanan antenatal sebelumnya, maka faktor risiko dan kemungkinan komplikasi saat persalinan akan lebih sulit diantisipasi.

GAMBAR 5.6 PROPORSI KELAHIRAN PADA PERIODE 1 JANUARI 2010 SD WAWANCARA MENURUT PENOLONG PERSALINAN DENGAN KUALIFIKASI TERTINGGI DAN TERENDAH DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013


Dalam analisis Riskesdas, penolong persalinan dinyatakan dalam penolong persalinan kualifikasi tertinggi dan kualifikasi terendah. Penolong persalinan dengan kualifikasi tertinggi yakni apabila terdapat lebih dari satu penolong maka dipilih yang kualifikasinya paling tinggi. Begitu juga dengan kualifikasi yang terendah.


79

Dari gambar 5.6 terlihat bahwa penolong persalinan dengan kualifikasi tertinggi (51,1%) dan terendah (49,2%) dilakukan oleh bidan. Hasil tersebut juga menunjukan bahwa pertolongan persalinan dengan kualifikasi tertinggi dan terendah setelah bidan yakni dukun sebesar sebanyak (0,4%) kelahiran dilakukan oleh

(37,2%) dan (37,5%). Namun

dokter umum dengan kualifikasi

tertinggi dan kualifikasi terendah sebesar (0,2%) .

3. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas Nifas adalah periode mulai dari 6 jam sampai dengan 42 hari pasca persalinan, sedangkan yang dimaksudkan dengan Pelayanan kesehatan ibu nifas adalah pelayanan kesehatan pada ibu nifas sesuai standar, yang dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali sesuai jadwal yang dianjurkan, yaitu pada 6 jam sampai dengan 3 hari pasca persalinan, pada hari ke-4 sampai dengan hari ke28 pasca persalinan, dan pada hari ke-29 sampai dengan hari ke-42 pasca persalinan.

Jenis pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan meliputi : a)

Pemeriksaan tanda vital (tekanan darah, nadi, nafas, dan suhu);

b)

Pemeriksaan tinggi puncak rahim (fundus uteri);

c)

Pemeriksaan lokhia dan cairan per vaginam lain;

d)

Pemeriksaan payudara dan pemberian anjuran ASI eksklusif

e)

Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kesehatan ibu nifas dan bayi baru lahir, termasuk keluarga berencana;

f)

Pelayanan keluarga berencana pasca persalinan.

Keberhasilan upaya kesehatan ibu nifas diukur melalui indikator cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas (Cakupan KF3). Indikator ini menilai kemampuan negara dalam menyediakan pelayanan kesehatan ibu nifas yang berkualitas sesuai standar.


80

GAMBAR 5.7 CAKUPAN KUNJUNGAN NIFAS (KF3) DI PROVINSI IMALUKU TAHUN 2013


Dari gambar 5.7 dapat dilihat bahwa capaian cakupan kunjungan nifas (KF3) di Maluku sebesar 76,70%, mengalami penurunan dari tahun 2012 sebesar 80,38%. Hal ini disebabkan antara lain karena tidak terakses oleh tenaga kesehatan.

Program penempatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk dokter dan bidan terus dilaksanakan. Selain itu, dengan diluncurkannya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sejak tahun 2010, Puskesmas, Poskesdes, dan Posyandu lebih terbantu dalam mengintensifkan implementasi upaya kesehatan termasuk di dalamnya pelayanan kesehatan ibu nifas, di antaranya kegiatan sweeping atau kunjungan rumah bagi yang tidak datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dukungan Pemerintah makin meningkat sejak diluncurkannya Jampersal pada tahun 2011, dimana pelayanan nifas termasuk paket manfaat yang dijamin oleh Jampersal.


81

4. Pelayanan/Penanganan Komplikasi Kebidanan Komplikasi kebidanan adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan atau janin dalam kandungan, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk penyakit menular dan tidak menular yang dapat mengancam jiwa ibu dan atau janin, yang tidak disebabkan oleh trauma/kecelakaan. Pencegahan dan penanganan komplikasi kebidanan adalah pelayanan kepada ibu dengan komplikasi kebidanan untuk mendapatkan perlindungan/pencegahan dan penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencegahan dan penanganan komplikasi kebidanan adalah cakupan penanganan komplikasi kebidanan (Cakupan PK).

Indikator ini mengukur kemampuan negara dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada ibu (hamil, bersalin dan nifas) dengan komplikasi. Capaian indikator penanganan komplikasi kebidanan di Maluku tahun 2013 dapat dilihat pada gambar 5.8. GAMBAR 5.8 CAKUPAN PENANGANAN KOMPLIKASI KEBIDANAN DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kab/Kota, 2013 Profil Kesehatan Maluku Tahun 2013

82

Gambaran mengenai cakupan penanganan komplikasi kebidanan pada tahun 2013 menurut kabupaten/kota yang terlihat pada gambar 5.8 menunjukkan bahwa cakupan penanganan komplikasi kebidanan di Maluku tahun 2013 sebesar 33,00% dengan persentase

tertinggi yaitu di Kota Tual (99,49%)

sedangkan cakupan terendah di Kabupaten Maluku Tenggara (20,06%).

Lima penyebab kematian ibu terbesar adalah perdarahan, hipertensi dalam kehamilan (HDK), infeksi, partus lama/macet dan abortus. Kematian ibu di Indonesia tetap didominasi oleh tiga penyebab utama kematian yaitu perdarahan, hipertensi dalam kehamilan (HDK), dan infeksi. Proporsi ketiga penyebab kematian ibu telah berubah, dimana perdarahan dan infeksi cenderung mengalami penurunan sedangkan HDK proporsinya semakin meningkat. Lebih dari 30% kematian ibu di Indonesia pada tahun 2010 disebabkan oleh HDK.

GAMBAR 5.9 PENYEBAB KEMATIAN IBU DI INDONESIA TAHUN 2010

Sumber : Profil Kesehatan Indonesia, 2013


83

Komplikasi dapat mengancam jiwa namun sebagian besar komplikasi dapat dicegah dan ditangani bila : 1)

ibu segera mencari pertolongan ke tenaga kesehatan;

2)

tenaga kesehatan melakukan prosedur penanganan yang sesuai, antara lain penggunaan partograf untuk memantau perkembangan persalinan, dan pelaksanaan manajemen aktif kala III (MAK III) untuk mencegah perdarahan pasca-salin;

3)

tenaga kesehatan mampu melakukan identifikasi dini komplikasi;

4)

apabila

komplikasi

terjadi,

tenaga

kesehatan

dapat

memberikan

pertolongan pertama dan melakukan tindakan stabilisasi pasien sebelum melakukan rujukan; 5)

proses rujukan efektif;

6)

pelayanan di RS yang cepat dan tepat guna.

Terdapat tiga jenis area intervensi yang dilakukan untuk menurunkan angka kematian dan kesakitan ibu dan neonatal yaitu melalui : 1)

peningkatan pelayanan antenatal yang mampu mendeteksi dan menangani kasus risiko tinggi secara memadai;

2)

pertolongan persalinan yang bersih dan aman oleh tenaga kesehatan terampil, pelayanan pasca persalinan dan kelahiran;

3)

pelayanan emergensi obstetrik dan neonatal dasar (PONED) dan komprehensif (PONEK) yang dapat dijangkau.

Upaya terobosan dalam penurunan AKI dan AKB di Indonesia salah satunya melalui Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) yang menitikberatkan fokus totalitas monitoring yang menjadi salah satu upaya deteksi dini, menghindari risiko kesehatan pada ibu hamil serta menyediakan akses dan pelayanan kegawatdaruratan obstetric dan neonatal dasar di tingkat Puskesmas (PONED) dan pelayanan kegawatdaruratan obstetric dan neonatal komprehensif di Rumah Sakit (PONEK).


84

Dalam implementasinya, P4K merupakan salah satu unsur dari Desa Siaga. P4K mulai diperkenalkan pada tahun 2007. Sampai dengan tahun 2013, tercatat 839 desa/kelurahan telah melaksanakannya. .

Pelaksanaan P4K di desa-desa tersebut perlu dipastikan agar mampu membantu keluarga dalam membuat perencanaan persalinan yang baik dan meningkatkan kesiap-siagaan keluarga dalam menghadapi tanda bahaya kehamilan, persalinan dan nifas agar dapat mengambil tindakan yang tepat.

Adapun upaya pemerintah terkait pelayanan kesehatan ibu dan bayi adalah Standardisasi PONEK untuk rumah sakit yang dilakukan oleh Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan bekerjasama dengan organisasi profesi yang terkait (POGI, IDAI dan IBI) serta Badan PPSDMKes Kemenkes RI. Lokakarya PONEK dilakukan selama 5 hari, meliputi materi manajemen dan klinik PONEK yang kemudian diikuti dengan latihan on the job training PONEK untuk mengenalkan cara melakukan bimbingan teknis untuk perbaikan kinerja Tim PONEK rumah sakit. Berdasarkan data dari Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, jumlah rumah sakit siap PONEK di Maluku sampai dengan Desember 2013 sebanyak 8 rumah sakit sedangkan jumlah Puskesmas PONED sampai dengan Desember tahun 2013 adalah 33 puskesmas.

Selain itu dilakukan pula kegiatan Audit Maternal Perinatal (AMP), yang merupakan upaya dalam penilaian pelaksanaan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir melalui pembahasan kasus kematian ibu atau bayi baru lahir sejak di level masyarakat sampai di level fasilitas pelayanan kesehatan. Kendala yang timbul dalam upaya penyelamatan ibu pada saat terjadi kegawatdaruratan maternal dan bayi baru lahir akan dapat menghasilkan suatu rekomendasi intervensi dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan bayi di masa mendatang.


85

Kepemilikan buku KIA dan pelaksanaan P4K Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA) telah dirintis sejak 1997 dengan dukungan dari JICA (Japan International Cooperation Agency). Buku KIA berisi catatan kesehatan ibu (hamil, bersalin dan nifas) dan anak (bayi baru lahir, bayi dan anak balita). Buku KIA juga memuat informasi tentang cara memelihara dan merawat kesehatan ibu dan anak. Setiap kehamilan mendapat 1 buku KIA.

Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) merupakan program terobosan Kementerian Kesehatan dalam pemberdayaan masyarakat tentang kesehatan ibu sebagai upaya untuk menurunkan kematian ibu (Factsheet Ditjen Bina Kesehatan Ibu). P4K adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi oleh tenaga kesehatan, kader, tokoh agama/tokoh masyarakat untuk meningkatkan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam

perencanaan

persalinan,

persiapan

menghadapi

komplikasi

kehamilan/persalinan, perencanaan penggunaan kontrasepsi pasca persalinan bagi setiap ibu hamil dengan menggunakan media stiker sebagai penanda. Wujud penerapan P4K tersebut juga dituliskan pada Buku KIA dalam lembar “Amanat Persalinan”. Setiap kehamilan yang mendapat buku KIA dan membuat perencanaan

persalinan

dituliskan

pada

lembar

tersebut

(Kementerian

Kesehatan, 1997) . Pada Riskesdas 2013, enumerator menanyakan kepemilikan Buku KIA. Apabila responden bisa menunjukkan buku KIA, maka dilanjutkan dengan observasi 5 komponen P4K terhadap lembar Amanat Persalinan yang terkait dengan perencanaan persalinan, persiapan kegawatdaruratan dan perencanaan KB yaitu : 1.

Penolong persalinan (nama-nama tenaga kesehatan yang akan menangani saat bersalin).

2.

Dana persalinan (rencana sumber pembiayaan yang akan digunakan untuk biaya persalinan).


86

3.

Kendaraan/ambulans desa (kendaraan yang disiapkan untuk membawa ibu hamil menuju tempat bersalin jika sewaktu-waktu akan melahirkan/perlu rujukan)

4.

Metode KB (rencana jenis KB yang akan dipilih setelah melahirkan)

5.

Sumbangan darah (nama-nama calon donor darah) apabila sewaktu-waktu terjadi kasus perdarahan/komplikasi lain yang memerlukan sumbangan darah

GAMBAR 5.10 PROPORSI KELAHIRAN MENURUT KEPEMILIKAN BUKU KIA DAN ISIAN 5 KOMPONEN P4K BERDASARKAN HASIL OBSERVASI LEMBAR AMANAT PERSALINAN DARI YANG DAPAT MENUNJUKKAN BUKU KIA DI MALUKU TAHUN 2013

Sumber : Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas 2013

Hasil analisis menunjukkan bahwa 62,9% mempunyai buku KIA, namun yang bisa menunjukkan hanya 26,5%. Variasi kepemilikan buku KIA dan bisa menunjukkan buku KIA menurut kabupaten/kota dengan cakupan terendah di Kabupaten Seram Bagian Barat (0,3%) dan tertinggi di Kota Ambon (43,5%).


87

Dari gambar 5.10 menunjukkan hasil observasi buku KIA terhadap 5 komponen P4K yang menunjukkan bahwa isian penolong persalinan sebesar 21,6%, kendaraan/ambulans desa sebesar 8,1%, metode KB pasca salin sebesar 11,2% dan 9,1% untuk isian sumbangan darah. Kelengkapan isian pada semua komponen sebesar 6,6% 5. Pelayanan Kontrasepsi Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu strategi untuk mengurangi kematian ibu khususnya ibu dengan kondisi 4T; terlalu muda melahirkan (di bawah usia 20 tahun), terlalu sering melahirkan, terlalu dekat jarak melahirkan, dan terlalu tua melahirkan (di atas usia 35 tahun). Keluarga berencana (KB) merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga, kesehatan, dan keselamatan ibu, anak, serta perempuan. Pelayanan KB menyediakan informasi, pendidikan, dan cara-cara bagi laki-laki dan perempuan untuk dapat merencanakan kapan akan mempunyai anak, berapa jumlah anak, berapa tahun jarak usia antara anak, serta kapan akan berhenti mempunyai anak. Baik suami maupun istri memiliki hak yang sama untuk menetapkan berapa jumlah anak yang akan dimiliki dan kapan akan memiliki anak. Melalui tahapan konseling pelayanan KB, pasangan usia subur (PUS) dapat menentukan pilihan kontrasepsi sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya berdasarkan informasi yang telah mereka pahami, termasuk keuntungan dan kerugian, risiko metode kontrasepsi dari petugas kesehatan. Program Keluarga Berencana (KB) dilakukan dalam rangka mengatur jumlah kelahiran atau menjarangkan kelahiran. Sasaran program KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang lebih dititikberatkan pada kelompok Wanita Usia Subur (WUS) yang berada pada kisaran usia 15-49 tahun


88

GAMBAR 5.11 PERSENTASE PEMAKAIAN ALAT/CARA KB PADA WANITA USIA SUBUR YANG BERSTATUS KAWIN DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013

Sumber : Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Maluku, Riskesdas 2013

Dari gambar 5.11 dapat kita lihat bahwa sebanyak 38,0% wanita usia subur menggunakan kontrasepsi modern, dan hanya 0,3% yang menggunakan kontrasepsi cara tradisional. Selain itu, dapat diketahui pula bahwa sebanyak 26,4% dari wanita usia subur mengaku pernah menggunakan kontrasepsi, sedangkan 35,4% wanita usia subur mengaku tidak pernah menggunakan kontrasepsi.


89

GAMBAR 5.12 PERSENTASE PESERTA KB AKTIF MENURUT METODE KONTRASEPSI DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013

Sumber : BKKBN Provinsi Maluku, 2013

Dari gambar 5.12 dapat dilihat bahwa metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh peserta KB aktif adalah suntikan 47,99% dan metode kontrasepsi yang paling sedikit dipilih oleh peserta KB aktif adalah Metoda Operasi Pria (MOP), yakni sebanyak 0,64%.


90

GAMBAR 5.13 PERSENTASE PESERTA KB BARU MENURUT METODE KONTRASEPSI DI PROVINSI MALUKUTAHUN 2013


Dari gambar 5.13 dapat dilihat bahwa metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan oleh peserta KB baru adalah suntikan 45,38% dan metode kontrasepsi yang paling sedikit dipilih oleh peserta KB aktif adalah Metoda Operasi Pria (MOP), yakni sebanyak 0,30%.


91

B. KESEHATAN ANAK Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak. Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak janin masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun.

Upaya kesehatan anak antara lain diharapkan untuk mampu menurunkan angka kematian anak. Indikator angka kematian yang berhubungan anak adalah Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA).

Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, angka Kematian Neonatus (AKN) pada tahun 2012 sebesar 19 per 1000 kelahiran hidup menurun dari 20 per 1000 kelahiran hidup di tahun 2007 dan 23 per 1000 kelahiran hidup berdasarkan hasil SDKI 2002. Perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian neonatal (0-28 hari) menjadi penting karena kematian neonatal memberi kontribusi terhadap 56% kematian bayi. Untuk mencapai target penurunan AKB pada MDG 2015 yaitu sebesar 23 per 1000 kelahiran hidup maka peningkatan akses dan kualitas pelayanan bagi bayi baru lahir (neonatal) menjadi prioritas utama. Komitmen global dalam MDGs menetapkan target terkait kematian anak yaitu menurunkan angka kematian anak hingga dua per tiga dalam kurun waktu 1990-2015.

Data dan informasi yang akan disajikan berikut ini menerangkan berbagai indicator kesehatan anak yang meliputi prevalensi berat badan lahir rendah (BBLR), penanganan komplikasi neonatal, kunjungan neonatal, pelayanan kesehatan bayi, inisiasi menyusu dini, pemberian ASI eksklusif, pemberian vitamin A, penimbangan balita di Posyandu, imunisasi dasar, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan pada siswa SD/setingkat, pelayanan kesehatan peduli remaja, pelayanan kesehatan pada kasus kekerasan anak, dan pelayanan kesehatan anak terlantar dan anak jalanan di panti.


92

1. Berat Badan Lahir Bayi Berat bayi lahir adalah berat badan bayi yang di timbang dalam waktu 1 jam pertama setelah lahir. Hubungan antara waktu kelahiran dengan umur kehamilan, kelahiran bayi dapat dikelompokan : bayi kurang bulan (prematur), yaitu bayi yang dilahirkan dengan masa gestasi (kehamilan) < 37 minggu (<259 hari). Bayi cukup bulan yaitu bayi yang dilahirkan dengan masa gestasi antara 37-42 minggu (259 - 293 hari); dan bayi lebih bulan yaitu bayi yang dilahirkan dengan masa gestasi > 42 minggu (>294 hari).

Berkaitan dengan berat badan bayi lahir, bayi dapat dikelompokkan berdasarkan berat lahirnya:, yaitu bayi berat lahir rendah (BBLR), yaitu berat lahir <2500 gram, bayi berat lahir sedang, yaitu berat lahir antara 2500-3999 gram, dan berat badan lebih, yaitu berat lahir ≥4000 gram. Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) ialah bayi baru lahir yang berat badannya saat lahir kurang dari 2500 gram. Sejak tahun 1961 WHO telah mengganti istilah prematuritas dengan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR). Hal ini dilakukan karena tidak semua bayi yang berat kurang dari 2500 gram pada waktu lahir bayi prematur. Persentase berat bayi lahir rendah disajikan pada gambar 5.14


93

GAMBAR 5.14 PERSENTASE BERAT BAYI LAHIR RENDAH MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013


Dari gambar 5.14 dapat dilihat bahwa persentase balita (0-59 bulan) dengan BBLR sebesar 2,19% Persentase BBLR tertinggi terdapat di Kota Tual (100%). Masalah pada bayi dengan berat lahir rendah (BBLR) terutama pada prematur terjadi karena ketidakmatangan sistem organ pada bayi tersebut. Bayi berat lahir rendah mempunyai kecenderungan ke arah peningkatan terjadinya infeksi dan mudah terserang komplikasi. Masalah pada BBLR yang sering terjadi adalah gangguan pada sistem pernafasan, susunan saraf pusat, kardiovaskular, hematologi, gastro intestinal, ginjal dan termoregulasi.

Tabel 5.1 menyajikan persentase berat badan bayi baru lahir anak balita menurut karakteristik


94

Karakteristik pendidikan dan pekerjaan adalah gambaran dari kepala rumah tangga. Menurut kelompok umur, persentase BBLR tidak menunjukkan pola kecenderungan yang jelas. Persentase BBLR pada perempuan (16,3%) lebih tinggi daripada laki-laki (6,2%) , namun persentase berat lahir ≥4000 gram pada laki-laki (17,0%) lebih tinggi dibandingkan perempuan (12,4%). Menurut pendidikan dan kuintil indeks kepemilikan terlihat adanya kecenderungan semakin tinggi pendidikan dan kuintil indeks kepemilikan, semakin rendah prevalensi BBLR.

Menurut jenis pekerjaan, persentase BBLR tertinggi pada

anak balita dengan kepala rumah tangga yang tidak bekerja (21,0%), sedangkan persentase terendah pada kelompok pekerjaan pegawai (5,3%). Persentase BBLR di perdesaan (13,6%) lebih tinggi daripada di perkotaan (9,3%).

TABEL 5.1 PERSENTASE BERAT BADAN LAHIR ANAK UMUR 0-59 BULAN MENURUT KARAKTERISTIK DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 Ada Catatan Karakteristik

<2500 gr

>2500-3999 gr

>4000 gr

Kelompok Umur 0-5 bulan

5.5

82.7

11.8

6-11 bulan

19.8

64.5

15.7

12-23 bulan

7.4

75.7

16.9

24-35 bulan

7.8

78.3

14.0

36-47 bulan

10.4

73.0

16.6

48-59 bulan

22.6

64.6

12.8

Laki-laki

6.2

76.7

17.0

Perempuan

16.3

71.3

12.4

Tidak sekolah

39.2

25.6

35.2

Tidak tamat SD

16.1

76.5

7.4

Tamat SD

3.4

89.7

7.0

Jenis Kelamin

Pendidikan KK


95

Tamat SLTP

13.2

54.3

32.5

Tamat SLTA

15.6

79.4

5.1

Tamat D1-D3/PT

1.8

72.9

25.3

Tidak bekerja

21.0

70.7

8.3

Pegawai

5.3

81.3

13.4

Wiraswasta

19.6

70.9

9.5

Petani/Nelayan/Buruh

9.3

72.6

18.1

65.6

34.5

Pekerjaan KK

Lainnya Tempat Tinggal Perkotaan

9.3

74.0

16.8

Perdesaan

13.6

74.3

12.0

Terbawah

21.1

58.2

20.7

Menengah bawah

11.7

77.9

10.4

Menengah

16.6

60.9

22.6

Menengah atas

7.1

79.4

13.5

Teratas

10.5

75.7

13.8

Maluku

11.1

74.1

14.8

Indonesia

10.2

85.0

4.8

Kuintil

indeks

kepemilikan

Sumber: Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas, 2013 2. Penanganan Komplikasi Neonatal Neonatal dengan komplikasi adalah neonatal dengan penyakit dan atau kelainan yang dapat menyebabkan kecacatan dan atau kematian, seperti asfiksia, ikterus, hipotermia, tetanus neonatorum, infeksi/sepsis, trauma lahir, BBLR (berat lahir < 2.500 gram), sindroma gangguan pernafasan, dan kelainan kongenital maupun yang termasuk klasifikasi kuning dan merah pada pemeriksaan dengan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM).


96

Komplikasi yang menjadi penyebab kematian terbanyak adalah asfiksia, bayi berat lahir rendah dan infeksi (Riskesdas, 2007). Komplikasi ini sebetulnya dapat dicegah dan ditangani.

Namun terkendala oleh akses ke pelayanan kesehatan, kemampuan tenaga kesehatan, keadaan sosial ekonomi, sistem rujukan yang belum berjalan dengan baik, terlambatnya deteksi dini dan kesadaran orang tua untuk mencari pertolongan kesehatan. Penanganan neonatal dengan komplikasi adalah penanganan terhadap neonatal sakit dan atau neonatal dengan kelainan atau komplikasi/kegawatdaruratan yang mendapat pelayanan sesuai standar oleh tenaga kesehatan (dokter, bidan atau perawat) terlatih baik di rumah, sarana pelayanan kesehatan dasar maupun sarana pelayanan kesehatan rujukan.

Pelayanan sesuai standar antara lain sesuai dengan standar MTBM, manajemen Asfiksia Bayi Baru Lahir, manajemen Bayi Berat Lahir Rendah, pedoman pelayanan neonatal essensial di tingkat pelayanan kesehatan dasar, PONED, PONEK atau standar operasional pelayanan lainnya. Pada gambar 5.15 disajikan gambaran cakupan penanganan neonatal dengan komplikasi menurut kabupaten/kota tahun 2013.


97

GAMBAR 5.15 CAKUPAN PENANGANAN KOMPLIKASI NEONATAL MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKUTAHUN 2013


Capaian

penanganan

neonatal

dengan

komplikasi

mengalami

peningkatan dari tahun 2012 sebesar 28,11% menjadi 28,55% pada tahun 2013. Meskipun terjadi peningkatan capaian, namun masih terdapat disparitas yang cukup besar antar kabupaten/kota. Capaian tertinggi ada pada Kabupaten Buru Selatan dengan angka sebesar 100% sedangkan capaian terendah terdapat di Kota Tual sebesar 17,52. Informasi lebih rinci menurut kabupaten/kota tentang penanganan komplikasi neonatal terdapat pada lampiran 31.


98

3. Pelayanan Kesehatan Neonatal Neonatus adalah bayi baru lahir yang berusia sampai dengan 28 hari, dimana terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan di dalam rahim menjadi di luar rahim. Pada masa ini terjadi pematangan organ hampir pada semua sistem. Bayi hingga usia kurang satu bulan merupakan golongan umur yang memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi. Pada usia yang rentan ini, berbagai masalah kesehatan bisa muncul. Tanpa penanganan yang tepat, bisa berakibat fatal. Beberapa upaya kesehatan dilakukan untuk mengendalikan risiko pada kelompok ini diantaranya dengan mengupayakan agar persalinan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai standar pada kunjungan bayi baru lahir.

Masalah utama penyebab kematian pada bayi dan balita adalah pada masa neonates (bayi baru lahir umur 0-28 hari). Menurut hasil Riskesdas 2007 menunjukkan bahwa 78,5% dari kematian neonatal terjadi pada umur 0-6 hari. Komplikasi yang menjadi penyebab kematian terbanyak adalah asfiksia, bayi berat lahir rendah dan infeksi.

Dengan melihat adanya risiko kematian yang tinggi dan berbagai serangan komplikasi pada minggu pertama, maka setiap bayi baru lahir harus mendapatkan pemeriksaan sesuai standar lebih sering (minimal 2 kali) dalam minggu pertama. Langkah ini dilakukan untuk menemukan secara dini jika terdapat penyakit atau tanda bahaya pada neonatus sehingga pertolongan dapat segera diberikan untuk mencegah penyakit bertambah berat yang dapat menyebabkan kematian. Kunjungan neonatus merupakan salah satu intervensi untuk menurunkan kematian bayi baru lahir.


99

Terkait hal tersebut, pada tahun 2008 ditetapkan perubahan kebijakan dalam pelaksanaan kunjungan neonatal, dari 2 kali yaitu satu kali pada minggu pertama dan satu kali pada 8-28 hari, menjadi 3 kali yaitu dua kali pada minggu pertama dan satu kali pada 8 – 28 hari. Dengan demikian, jadwal kunjungan neonatal yang dilaksanakan saat ini adalah pada umur 6-48 jam, umur 3-7 hari dan umur 8-28 hari. Indikator ini mengukur kemampuan manajemen program Kesehatan Ibu Anak (KIA) dalam menyelenggarakan pelayanan neonatal yang komprehensif.

Kunjungan neonatal pertama (KN1) adalah cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (umur 6 jam - 48 jam) di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan. Pelayanan yang diberikan saat kunjungan neonatal adalah pemeriksaan sesuai standar Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) dan konseling perawatan bayi baru lahir termasuk ASI eksklusif dan perawatan tali pusat. Pada kunjungan neonatal pertama (KN1), bayi baru lahir mendapatkan vitamin K1 injeksi dan imunisasi hepatitis B0 bila belum diberikan pada saat lahir.

Selain KN1, indikator yang menggambarkan pelayanan kesehatan bagi neonatal adalah KN lengkap yang mengharuskan agar setiap bayi baru lahir memperoleh pelayanan Kunjungan Neonatal minimal 3 kali, yaitu 1 kali pada 648 jam, 1 kali pada 3-7 hari, 1 kali pada 8-28 hari sesuai standar di satu wilayah kerja pada satu tahun. Cakupan indikator kunjungan neonatal pertama menurut kabupaten/kota, digambarkan pada gambar 5.16


100

GAMBAR 5.16 CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL PERTAMA (KN1) MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013


Dari gambar 5.16 dapat dilihat bahwa cakupan indikator kunjungan neonatal pertama di Provinsi Maluku tahun 2013 sebesar 95,21%. JIka dibandingkan dengan tahun 2012, maka capaian kunjungan neonatal pertama mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 94,61%.

Pada Riskesdas 2013 dilakukan pengumpulan data kunjungan yang meliputi kunjungan pada saat bayi berumur 6-48 jam (KN1), 3-7 hari (KN2), dan 8-28 hari (KN3). Persentase KN1 pada anak balita menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar 5.17


101

GAMBAR 5.17 PROPORSI KUNJUNGAN NEONATAL PADA ANAK UMUR 0-59 BULAN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013

Sumber: Riskesdas 2013, Badan Litbangkes, Kemenkes RI 2014

Dari gambar 5.17 dapat dilihat bahwa persentase KN1 pada anak balita tertinggi adalah Kota Tual Kota Tual sebesar 61,2% dan terendah adalah Kabupaten Buru Selatan sebesar 6,2%. Gambaran cakupan kunjungan KN lengkap menurut kabupaten/kota di Maluku terdapat pada gambar 5.18


102

GAMBAR 5.18 CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL LENGKAP MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013


Dari gambar 5.18 dapat dilihat bahwa capaian KN lengkap di Maluku pada tahun 2013 sebesar 94,35%. Capaian ini jika dibandingan dengan tahun 2012 mengalami kenaikan. KN lengkap pada tahun 2012 sebesar 92,71%. Kemudian cakupan KN lengkap menunjukkan kecenderungan peningkatan seiring dengan pemberlakuannya kebijakan KN lengkap tahun 2008 yang mensyaratkan 3 kali kunjungan diimplementasikan. Informasi lebih lanjut mengenai kunjungan neonatal dapat dilihat pada lampiran table 36. Berdasarkan Riskesdas 2013, maka dapat dilihat proporsi kunjungan neonatal lengkap pada gambar 5.19


103

GAMBAR 5.19 PROPORSI KUNJUNGAN NEONATUS LENGKAP MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013

Sumber : Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas, Maluku 2013

Dari gambar 5.19 dapat dilihat bahwa persentase anak balita dengan kunjungan neonates lengkap untuk Provinsi Maluku tahun 2013 sebesar 21,2% dengan persentase tertinggi adalah Kota Tual sebesar 61,2% dan terendah adalah Kabupaten Buru Selatan sebesar 6,2%.


104

4. Pelayanan Kesehatan Pada Bayi Bayi juga merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap gangguan kesehatan maupun serangan penyakit. Kesehatan bayi dan balita harus dipantau untuk memastikan kesehatan mereka selalu dalam kondisi optimal. Pelayanan kesehatan bayi termasuk salah satu dari beberapa indikator yang bisa menjadi ukuran keberhasilan upaya peningkatan kesehatan bayi dan balita. Pelayanan kesehatan pada bayi ditujukan pada bayi usia 29 hari sampai dengan 11 bulan dengan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi klinis kesehatan (dokter, bidan, dan perawat) minimal 4 kali, yaitu pada 29 hari – 2 bulan, 3 – 5 bulan, 6 – 8 bulan dan 9 – 12 bulan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Pelayanan ini terdiri dari penimbangan berat badan, pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/ HB1-3, Polio 1-4, dan Campak), Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) bayi, pemberian vitamin A pada bayi, dan penyuluhan perawatan kesehatan bayi serta penyuluhan ASI Eksklusif, pemberian makanan pendamping ASI (MP ASI) dan lain-lain.

Cakupan pelayanan kesehatan bayi dapat menggambarkan upaya pemerintah dalam meningkatan akses bayi untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin adanya kelainan atau penyakit, pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit serta peningkatan kualitas hidup bayi.


105

GAMBAR 5.20 CAKUPAN KUNJUNGAN BAYI MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013


Pada gambar 5.20 dapat dilihat bahwa kunjungan bayi di Maluku tahun 2013 sebesar 45,82% dengan cakupan kunjungan bayi tertinggi di Kabupaten Buru sebesar 97.95% dan terendah pada Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar 62,66% sedangkan 5 kabupaten/kota tidak tersedia datanya.


106

5. Proses Bayi Mulai Mendapat Air Susu Ibu Kategori proses bayi mulai mendapat air susu ibu (ASI) menurut Riskesdas 2013 adalah kurang dari 1 jam (inisiasi menyusu dini/IMD), antara 1 sampai 6 jam, 7 sampai 23 jam, 24 sampai 47 jam dan sama dengan atau lebih dari 47 jam. Dua puluh empat jam pertama setelah ibu melahirkan adalah saat yang sangat penting untuk keberhasilan menyusui selanjutnya. Pada jam-jam pertama setelah melahirkan dikeluarkan hormon oksitosin yang bertanggung jawab terhadap produksi ASI.

Waktu pertama kali mendapatkan ASI segera setelah lahir secara bermakna meningkatkan kesempatan hidup bayi. Jika bayi mulai menyusui dalam waktu 1 jam setelah lahir, 22 % bayi yang meninggal dalam 28 hari pertama (setara dengan sekitar satu juta bayi baru lahir setiap tahun di dunia) sebenarnya dapat dicegah. Jika proses menyusui ini dimulai dalam satu hari pertama, maka hanya 16 % bayi yang dapat diselamatkan.

Inisiasi menyusu dini adalah proses bayi menyusu segera setelah dilahirkan, dimana bayi dibiarkan mencari puting susu ibunya sendiri (tidak disodorkan ke puting susu). Menyusui sejak dini mempunyai dampak yang positif baik bagi ibu maupun bayinya., bagi bayi kehangatan saat menyusu menurunkan risiko kematian karena hypothermia (kedinginan). Selain itu juga, bayi memperoleh bakteri tak berbahaya dari ibu, menjadikannya lebih kebal dari bakteri lain di lingkungan. Dengan kontak pertama, bayi memperoleh kolostrum, yang penting untuk kelangsungan hidupnya, dan bayi memperoleh ASI (makanan awal) yang tidak mengganggu pertumbuhan, fungsi usus, dan alergi sehingga bayi akan lebih berhasil menyusu ASI eksklusif dan mempertahankan menyusui. Sedangkan manfaat bagi ibu adalah menyusui dapat mengurangi morbiditas dan mortalitas karena proses menyusui akan merangsang kontraksi uterus sehingga mengurangi perdarahan pasca melahirkan (postpartum).


107

Pemerintah Indonesia mendukung kebijakan WHO dan Unicef yang merekomendasikan inisiasi menyusu dini sebagai tindakan “penyelamatan kehidupan”, karena inisiasi menyusu dini dapat menyelamatkan 22% dari bayi yang meninggal sebelum usia satu bulan. Maka diharapkan semua tenaga kesehatan di semua tingkatan pelayanan kesehatan dapat mensosialisasikan program tersebut. Persentase proses mulai menyusu pada anak 0-23 bulan menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar 5.19

GAMBAR 5.21 PERSENTASE BAYI MULAI MENDAPAT ASI KURANG DARI 1 JAM PERTAMA (INISIASI MENYUSU DINI) PADA ANAK UMUR 0-23 BULAN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013

Sumber : Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas, Maluku 2013


108

Dari gambar 5.21 hasil Riskesdas 2013 menyatakan bahwa persentase proses mulai mendapat ASI kurang dari satu jam (inisiasi menyusu dini) pada anak umur 0-23 bulan di Maluku pada tahun 2013 sebesar 24,8%. Persentase proses mulai mendapat ASI kurang dari satu jam (inisiasi menyusu dini) tertinggi di Kabupaten Buru Selatan sebesar 39,2% dan terendah di Kabupaten Kepualuan Aru sebesar 1,6%.

6. Cakupan Pemberian ASI Eksklusif Cara pemberian makanan pada bayi yang baik dan benar adalah menyusui bayi secara eksklusif sejak lahir sampai dengan umur 6 bulan dan meneruskan menyusui anak sampai umur 24 bulan. Mulai umur 6 bulan, bayi mendapat makanan pendamping ASI yang bergizi sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya. ASI merupakan makanan terbaik untuk bayi yang mengandung sel darah putih, protein dan zat kekebalan yang cocok untuk bayi. ASI membantu pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal serta melindungi terhadap penyakit. Gambaran pemberian ASI eksklusif menurut kabupaten/kota disajikan pada gambar 5.22


109

GAMBAR 5.22 CAKUPAN PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI 0-6 BULAN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013


Dari gambar 5.23 Persentase pemberian ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan di Maluku pada tahun 2013 sebesar 14,97% dengan persentase tertinggi Kabupaten Buru sebesar 45,28% dan terendah Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar 0,95%

Permasalahan terkait pencapaian cakupan ASI Eksklusif antara lain : a) Pemasaran susu formula masih gencar dilakukan untuk bayi 0-6 bulan yg tidak ada masalah medis b) Masih banyaknya perusahaan yang mempekerjakan perempuan tidak member kesempatan bagi ibu yang memiliki bayi 0-6 bulan untuk melaksanakan pemberian ASI secara eksklusif. Hal ini terbukti dengan belum tersedianya ruang laktasi dan perangkat pendukungnya


110

c) Masih banyak tenaga kesehatan ditingkat layanan yang belum peduli atau belum berpihak pada pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif, yaitu masih mendorong untuk memberi susu formula pada bayi 0-6 bulan. d) Masih sangat terbatasnya tenaga konselor ASI e) Belum maksimalnya kegiatan edukasi, sosialisasi, advokasi, dan kampanye terkait pemberian ASI, dan belum semua rumah sakit melaksanakan 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM).

Upaya yang dilakukan dalam memecahkan masalah tersebut yaitu: a) Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif b) Melakukan

pelatihan

konseling

menyusui

dan

konseling

Makanan

Pendamping ASI (MP-ASI). Sampai tahun 2013 telah dilakukan pelatihan konseling menyusui kepada 24 orang tenaga kesehatan. c) Melaksanakan 10 Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM), yaitu: 1) Membuat kebijakan tertulis tentang menyusui dan dikomunikasikan kepada semua staf pelayanan kesehatan ; 2) Melatih semua staf pelayanan dalam keterampilan menerapkan kebijakan menyusui tersebut; 3) Menginformasikan kepada semua ibu hamil tentang manfaat dan manajemen menyusui; 4) Membantu ibu menyusui dini dalam 30 menit pertama persalinan; 5) Membantu ibu cara menyusui dan mempertahankan menyusui meskipun ibu dipisah dari bayinya; 6) Memberikan ASI saja kepada bayi baru lahir kecuali ada indikasi medis; 7) Menerapkan rawat gabung ibu dengan bayinya sepanjang waktu (24 jam); 8) Menganjurkan menyusui sesuai permintaan bayi; 9) Tidak memberi dot kepada bayi; 10) Mendorong pembentukan kelompok pendukung menyusui dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut setelah keluar dari sarana pelayanan;


111

d)

Sosialisasi dan kampanye ASI Eksklusif

e)

KIE melalui media cetak dan elektronik

f)

Mengembangkan Strategi Peningkatan Pemberian ASI Eksklusif

g)

Menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap perilaku menyusui melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan atau PP

h)

Penguatan sarana pelayanan kesehatan (RS/RSIA, Puskesmas perawatan, klinik bersalin) dalam menerapkan 10 LMKM

i)

Peningkatan komitmen dan kapasitas stakeholder dalam meningkatan, melindungi, dan mendukung pemberian ASI

j)

Pemberdayaan ibu, keluarga, dan masyarakat dalam praktek pemberian ASI

k)

Menjamin terlaksananya strategi pemberian ASI

l)

Pengembangan peraturan perundangan-undangan dan kebijakan atau PP

m)

Pelaksanaan revitalisasi RS dan sarana pelayanan kesehatan sayang bayi

n)

Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan

o)

Pemberdayaan ibu, bapak, dan keluarga, serta masyarakat

p)

Perlindungan pekerja perempuan

q)

Bekerjasama dengan lintas sektor terkait dalam pengawasan pemasaran susuformula dan produk makanan bayi sesuai standar produk makanan (codexalimentarius)

r)

Advokasi dan promosi peningkatan pemberian ASI

Data dan informasi mengenai pemberian ASI Eksklusif pada tahun 2013 terdapat pada lampiran tabel 41.


112

7. Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A Balita Usia 6 – 59 Bulan Sampai dengan usia enam bulan, ASI merupakan sumber utama vitamin A jika ibu memiliki vitamin A yang cukup berasal dari makanan atau suplemen. Anak yang berusia enam bulan sampai lima tahun dapat memperoleh vitamin A dari berbagai makanan seperti hati, telur, ikan, minyak sawit merah, mangga dan papaya, jeruk, ubi, sayur daun berwarna hijau dan wortel. Anak memerlukan vitamin A untuk membantu melawan penyakit, melindungi penglihatan mereka, serta mengurangi risiko meninggal. Anak yang kekurangan vitamin A kurang mampu melawan berbagai potensi penyakit yang fatal dan berisiko rabun senja. Oleh karena itu dilakukan pemberian kapsul vitamin A dalam rangka mencegah dan menurunkan prevalensi kekurangan vitamin A (KVA) pada balita. Cakupan yang tinggi dari pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi terbukti efektif untuk mengatasi masalah KVA pada masyarakat.

Di beberapa negara dimana kekurangan vitamin A telah terjadi secara luas, dan anak sering meninggal karena diare, dan campak. Vitamin A dalam bentuk kapsul dosis tinggi dibagikan dua kali dalam setahun kepada anak usia enam bulan hingga lima tahun.

Diare dan campak dapat menguras vitamin A dari tubuh anak. Anak yang menderita diare atau campak, atau menderita kurang gizi harus diobati dengan suplemen vitamin A dosis tinggi yang bisa diperoleh dari petugas kesehatan terlatih.

Masalah vitamin A pada balita secara klinis bukan lagi masalah kesehatan masyarakat (prevalensi xeropthalmia < 0,5%). Hasil studi masalah gizi mikro di 10 kota pada 10 provinsi tahun 2006, diperoleh prevalensi xeropthalmia pada balita 0,13%, sedangkan hasil survey vitamin A pada tahun 1992 menunjukkan prevalensi xeropthalmia sebesar 0,33%.


113

Namun demikian KVA subklinis, yaitu tingkat yang belum menampakkan gejala nyata, masih ada pada kelompok balita. KVA tingkat subklinis ini hanya dapat diketahui dengan memeriksa kadar vitamin A dalam darah di laboratorium. Selain itu, sebaran cakupan pemberian vitamin A pada balita menurut provinsi masih ada yang dibawah 75%. Dengan demikian kegiatan pemberian vitamin A pada balita masih perlu dilanjutkan, karena bukan hanya untuk kesehatan mata dan mencegah kebutaan, namun lebih penting lagi, vitamin A meningkatkan kelangsungan hidup, kesehatan dan pertumbuhan anak.

Pemberian kapsul vitamin A dilakukan terhadap bayi (6-11 bulan) dengan dosis 100.000 SI, anak balita (12-59 bulan) dengan dosis 200.000 SI, dan ibu nifas diberikan kapsul vitamin A 200.000 SI, sehingga bayinya akan memperoleh vitamin A yang cukup melalui ASI. Cakupan pemberian kapsul vitamin A menurut kabupaten/kota ditampilkan pada gambar 5.23

GAMBAR 5.23 CAKUPAN PEMBERIAN KAPSUL VITAMIN A PADA BAYI (6-11 BULAN) MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013


114

Cakupan pemberian kapsul vitamin A pada bayi usia 6-11 bulan di Maluku tahun 2013 mencapai 64,00%. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 51,15%, namun masih diperlukan upaya untuk meningkatkan cakupan pemberian kapsul vitamin A yang dapat dilaksanakan melalui peningkatan integrasi pelayanan kesehatan anak, sweeping pada daerah yang cakupannya masih rendah dan kampanye pemberian kapsul vitamin A.

8. Imunisasi Program imunisasi merupakan salah satu upaya untuk melindungi penduduk terhadap penyakit tertentu. Program imunisasi diberikan kepada populasi yang dianggap rentan terjangkit penyakit menular, yaitu bayi, anak usia sekolah, wanita usia subur, dan ibu hamil.

Setiap tahun lebih 1,4 juta anak di dunia meninggal karena berbagai penyakit yang sesungguhnya dapat dicegah dengan imunisasi. Beberapa penyakit menular yang termasuk ke dalam Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) antara lain : Difteri, Tetanus, Hepatitis B, radang selaput otak, radang paru-paru, pertusis, dan polio. Anak yang telah diberi imunisasi akan terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya tersebut, yang dapat menimbulkan kecacatan atau kematian.

Proses perjalanan penyakit diawali ketika virus/ bakteri/ protozoa/ jamur, masuk ke dalam tubuh. Setiap makhluk hidup yang masuk ke dalam tubuh manusia akan dianggap benda asing oleh tubuh atau yang disebut dengan antigen. Secara alamiah sistem kekebalan tubuh akan membentuk zat anti yang disebut antibodi untuk melumpuhkan antigen. Pada saat pertama kali antibodi “berinteraksi” dengan antigen, respon yang diberikan tidak terlalu kuat. Hal ini disebabkan antibodi belum “mengenali” antigen. Pada interaksi antibodi-antigen yang ke-2 dan seterusnya, sistem kekebalan tubuh sudah memiliki “memori” untuk mengenali antigen yang masuk ke dalam tubuh, sehingga antibodi yang terbentuk lebih banyak dan dalam waktu yang lebih cepat.


115

Proses pembentukan antibodi untuk melawan antigen secara alamiah disebut imunisasi alamiah. Sedangkan program imunisasi melalui pemberian vaksin adalah upaya stimulasi terhadap sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi dalam upaya melawan penyakit dengan melumpuhkan “antigen” yang telah dilemahkan yang berasal dari vaksin. Imunisasi adalah suatu cara untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila kelak ia terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya sakit ringan. a.

Imunisasi Dasar pada Bayi Imunisasi melindungi anak terhadap beberapa Penyakit yang Dapat

Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Seorang anak diimunisasi dengan vaksin yang disuntikkan atau diteteskan melalui mulut. Pada beberapa negara hepatitis masih menjadi masalah. Sepuluh dari 100 orang akan menderita hepatitis sepanjang hidupnya jika tidak diberi vaksin hepatitis B. Sampai dengan seperempat dari jumlah anak yang menderita hepatitis B dapat berkembang menjadi kondisi penyakit hati yang serius, seperti kanker hati. Disamping itu wajib diberikan imunisasi hepatitis B segera setelah bayi lahir untuk mencegah penularan virus hepatitis dari ibu kepada anaknya.

Imunisasi BCG dapat melindungi anak dari penyakit tuberculosis. Imunisasi DPT dapat mencegah penyakit diptheri, pertusis dan tetanus. Diptheri menyebabkan infeksi saluran pernafasan atas, yang dalam beberapa kasus dapat

menyebabkan

kesulitan

bernafas

bahkan

kematian.

Tetanus

menyebabkan kekakuan otot dan kekejangan otot yang menyakitkan dan dapat mengakibatkan kematian. Pertusis atau batuk rejan mempengaruhi saluran pernafasan dana dapat menyebabkan batuk hingga delapan minggu. Semua anak perlu mendapatkan imunisasi polio. Tanda-tanda polio adalah tungkai tibatiba lumpuh dan sulit untuk bergerak. Dari 200 anak yang terinfeksi polio, maka satu orang akan menjadi cacat sepanjang hidupnya.


116

Sebagai salah satu kelompok yang menjadi sasaran program imunisasi, setiap bayi wajib mendapatkan lima imunisasi dasar lengkap (LIL) yang terdiri dari : 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 3 dosis hepatitis B, dan 1 dosis campak. Dari kelima imunisasi dasar lengkap yang diwajibkan tersebut, campak merupakan imunisasi yang mendapat perhatian lebih yang dibuktikan dengan komitmen Indonesia pada lingkup ASEAN dan SEARO untuk mempertahankan cakupan imunisasi campak sebesar 90%. Hal ini terkait dengan realita bahwa campak adalah salah satu penyebab utama kematian pada balita. Dengan demikian pencegahan campak memiliki peran signifikan dalam penurunan angka kematian balita. Persentase cakupan imunisasi campak di Maluku tahun 2013 dapat dilihat pada gambar 5.24

GAMBAR 5.24 PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI CAMPAK MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013



117

Dari gambar 5.24 dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 Maluku memiliki cakupan imunisasi campak pada tahun 2013 sebesar 88,64% dengan persentase tertinggi di Kabupaten Maluku Tengah sebesar 100% dan terendah di Kabupaten Buru Selatan sebesar 42,68%. Cakupan pada tahun 2013 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 84,50%..

b.

Universal Child Immunization Indikator lain yang diukur untuk menilai keberhasilan pelaksanaan

imunisasi adalah Universal Child Immunization atau yang biasa disingkat UCI. UCI adalah gambaran suatu desa/kelurahan dimana ≥ 80% dari jumlah bayi (011 bulan) yang ada di desa/kelurahan tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap. GAMBAR 5.25 CAKUPAN DESA/KELURAHAN UCI MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013



118

Dari gambar 5.25 persentase cakupan desa/kelurahan uci tahun 2013 di Maluku sebesar 60,5% dengan persentase tertinggi di Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar 100% dan terendah di Kabupaten Seram Bagian Timur sebesar 20,6%. Cakupan desa/kelurahan uci mengalami peningkatan dari tahun 2012 sebesar 56,0%. Informasi terkait capaian desa UCI pada tahun 2013 menurut Kabupaten/Kota terdapat pada lampiran tabel 38

Imunisasi dasar pada bayi seharusnya diberikan pada anak sesuai dengan umurnya. Pada kondisi ini, diharapkan sistem kekebalan tubuh dapat bekerja secara optimal. Namun demikian, pada kondisi tertentu beberapa bayi tidak mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Kelompok inilah yang disebut dengan Drop Out (DO) imunisasi. Bayi yang mendapatkan imunisasi DPT/HB1 pada awal pemberian imunisasi, namun tidak mendapatkan imunisasi campak, disebut Drop Out Rate DPT/HB1- Campak. Indikator ini diperoleh dengan menghitung selisih penurunan cakupan imunisasi campak terhadap cakupan imunisasi DPT/HB1. Drop Out Rate imunisasi DPT/HB1-Campak pada tahun 2013 sebesar 4,35%. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun 2012 sebesar 5,09%. DO Rate DPT/HB1-Campak menunjukkan kecenderungan penurunan yang artinya semakin sedikit bayi yang tidak mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. 9. Pelayanan Kesehatan Anak Balita Kehidupan anak, usia dibawah lima tahun merupakan bagian yang sangat penting. Usia tersebut merupakan landasan yang membentuk masa depan kesehatan, kebahagiaan, pertumbuhan, perkembangan, dan hasil pembelajaran anak di sekolah, keluarga, masyarakat dan kehidupan secara umum. Adapun batasan anak balita adalah setiap anak yang berada pada kisaran umur 12 sampai dengan 59 bulan. Kesehatan bayi dan balita harus dipantau untuk memastikan kesehatan mereka selalu dalam kondisi optimal. Untuk itu dipakai indikator-indikator yang bisa menjadi ukuran keberhasilan upaya peningkatan kesehatan bayi dan balita, salah satu diantaranya adalah pelayanan kesehatan anak balita.


119

Pelayanan kesehatan pada anak balita dilakukan oleh tenaga kesehatan dan memperoleh : 1. Pelayanan Pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali setahun (Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan minimal 8 kali dalam setahun). 2. Pemberian vitamin A dua kali dalam setahun yakni setiap bulan Februari dan Agustus 3. Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang balita minimal 2 kali dalam setahun. 4. Pelayanan Anak Balita Sakit sesuai standar menggunakan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS).

Capaian Indikator pelayanan kesehatan anak balita pada tahun 2013 dapat dilihat pada gambar 5.26 GAMBAR 5.26 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN ANAK BALITA MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013



120

Dari gambar 5.26, cakupan pelayanan kesehatan anak balita tahun 2013 di Maluku sebesar 54,05%. Persentase cakupan pelayanan kesehatan anak balita tertinggi di Kabupaten Buru, Buru Selatan, Maluku Tenggara masing-masing sebesar 100% dan terendah di Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar 11,06% 10. Pelayanan Kesehatan Pada Siswa SD dan Setingkat Mulai masuk sekolah merupakan hal penting bagi tahap perkembangan anak. Banyak masalah kesehatan terjadi pada anak usia sekolah, seperti misalnya pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti menggosok gigi dengan baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun, karies gigi, kecacingan, kelainan refraksi/ketajaman penglihatan dan masalah gizi.

Pelayanan kesehatan pada anak termasuk pula intervensi pada anak usia sekolah. Anak usia sekolah merupakan sasaran yang strategis untuk pelaksanaan program kesehatan, karena selain jumlahnya yang besar, mereka juga merupakan sasaran yang mudah dijangkau karena terorganisir dengan baik. Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini diutamakan untuk siswa SD/sederajat kelas 1. Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama tenaga lainnya yang terlatih (guru UKS/UKSG dan dokter kecil). Tenaga kesehatan disini adalah tenaga medis, tenaga keperawatan atau petugas puskesmas lainnya yang telah dilatih sebagai tenaga pelaksana UKS/UKGS. Guru UKS/UKGS adalah guru kelas atau guru yang ditunjuk sebagai pembina UKS/UKGS di sekolah dan telah dilatih tentang UKS/UKGS. Dokter kecil adalah kader kesehatan sekolah yang biasanya berasal dari murid kelas 4 dan 5 SD dan setingkat yang telah mendapatkan pelatihan dokter kecil.

Hal ini dimaksudkan agar pembelajaran tentang kebersihan dan kesehatan gigi bisa dilaksanakan sedini mungkin. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut pada khususnya dan kesehatan tubuh serta lingkungan pada umumnya.


121

Kegiatan penjaringan kesehatan selain untuk mengetahui secara dini masalah-masalah kesehatan anak sekolah sehingga dapat dilakukan tindakan secepatnya untuk mencegah keadaan yang lebih buruk, juga untuk memperoleh data atau informasi dalam menilai perkembangan kesehatan anak sekolah, maupun

untuk

dijadikan

pertimbangan

dalam

menyusun

perencanaan,

pemantauan dan evaluasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

Kegiatan penjaringan kesehatan ini terdiri dari : 1.

Pemeriksaan kebersihan perorangan (rambut, kulit dan kuku)

2.

Pemeriksaan status gizi melalui pengukuran antropometri

3.

Pemeriksaan ketajaman indera (penglihatan dan pendengaran)

4.

Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut

5.

Pemeriksaan laboratorium untuk anemia dan kecacingan

6.

Pengukuran kebugaran jasmani

7.

Deteksi dini masalah mental emosional.

Penjaringan kesehatan dinilai dengan menghitung persentase SD/MI yang melakukan penjaringan kesehatan terhadap seluruh SD/MI yang menjadi sasaran penjaringan. Cakupan SD atau sederajat yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk siswa kelas 1 pada tahun 2013 di dapat dilihat pada gambar 5.27


122

GAMBAR 5.27 CAKUPAN SEKOLAH DASAR/SETINGKAT YANG MELAKSANAKAN PENJARINGAN SISWA SD/SETINGKAT KELAS 1 MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013


Dari gambar 5.27 di atas dapat dilihat bahwa cakupan SD atau sederajat yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk siswa kelas 1 pada tahun 2013 di Maluku sebesar 80,07% mengalami penurunan dibandingkan cakupan tahun 2012 yaitu sebesar 89 %.


123

Adapun masalah utama yang sering ditemukan di daerah adalah kurangnya tenaga di Puskesmas sedangkan jumlah SD/MI cukup banyak, sehingga untuk melaksanakan penjaringan kesehatan membutuhkan waktu lebih lama. Selain itu juga manajemen pelaporan belum terintegrasi dengan baik. Walaupun kegiatan penjaringan kesehatan telah dilaksanakan di Puskesmas namun di beberapa Kab/Kota, pengelola program UKS di kabupaten/kota berada pada struktur organisasi yang berbeda sehingga menjadi penyebab koordinasi pencatatan dan pelaporan tidak berjalan dengan baik . Data dan informasi tentang cakupan penjaringan siswa SD/sederajat kelas 1 menurut Kab/Kota terdapat pada lampiran tabel 46.

11. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) Salah satu upaya kesehatan anak yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden adalah Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Puskesmas. Program ini mulai dikembangkan pada tahun 2003 yang bertujuan khusus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan remaja tentang kesehatan reproduksi dan perilaku hidup sehat serta memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada remaja.

Puskesmas yang memiliki PKPR memberikan layanan baik di dalam maupun di luar gedung yang ditujukan bagi kelompok remaja berbasis sekolah ataupun masyarakat. Hal ini dilakukan agar layanan yang diberikan dapat menjangkau semua kelompok remaja (10-19 tahun).

Kriteria yang ditetapkan bagi Puskesmas yang mampu laksana PKPR yaitu : 1. Melakukan pembinaan pada minimal 1 sekolah (sekolah umum, sekolah berbasis agama) dengan melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di sekolah binaan minimal 2 kali dalam setahun; 2. Melatih Kader Kesehatan Remaja di sekolah minimal sebanyak 10% dari jumlah murid di sekolah binaan; dan 3. Memberikan pelayanan konseling pada semua remaja yang memerlukan konseling yang kontak dengan petugas PKPR.


124

Layanan PKPR merupakan upaya komprehensif yang menekankan pada langkah promotif/preventif berupa pembekalan kesehatan dan peningkatan keterampilan psikososial dengan Pendidikan Keterampilan Hidup Sehat (PKHS). Layanan konseling menjadi ciri dari PKPR mengingat permasalahan remaja yang tidak hanya berhubungan dengan fisik tetapi juga psikososial. Upaya penjangkauan terhadap kelompok remaja juga dilakukan melalui kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), Focus Group Discussion (FGD), dan penyuluhan ke sekolah-sekolah dan kelompok remaja lainnya.

Fenomena peer groups (kelompok sebaya) juga menjadi perhatian pada program PKPR. Oleh karena itu, program ini juga memberdayakan remaja sebagai konselor sebaya yang diharapkan mampu menjadi agen pengubah di kelompoknya.

Konselor

sebaya

ini

sangat

potensial

karena

adanya

kecenderungan pada remaja untuk memilih teman sebaya sebagai tempat berdiskusi dan rujukan informasi.

Selain pemberian informasi dan edukasi serta konselor sebaya, pelayanan kesehatan sekolah ini juga meliputi pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan perkembangan kecerdasan, pemberian imunisasi, penemuan kasus-kasus dini yang mungkin terjadi, pengobatan sederhana, pertolongan pertama serta rujukan bila menemukan kasus yang tidak dapat ditanggulangi di sekolah. Persentase puskesmas mampu tata laksana PKPR pada tahun 2013 di Maluku sebesar 25,39%

Untuk keberhasilan dalam pengembangan pelaksanaan PKPR digunakan strategi sebagai berikut: 1. Peningkatan Akses dan Kualitas Penyelenggaraan PKPR •

Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terlatih tentang penyelenggraan PKPR khususnya dalam memberikan konseling. Pelatihan di tingkat provinsi didukung oleh dana dekon terutama untuk provinsi yang belum mencapai target indikator Kabupaten/Kota yang memiliki minimal 4 puskesmas mampu laksana PKPR.


125

•

Pengembangan Standar Nasional Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) agar mutu penyelenggaraannya PKPR terutama di Puskesmas ditingkatkan mutunya secara berkesinambungan.

2. Kemitraan Pertemuan Koordinasi Lintas Sektor, Lintas Program, Lembaga Swadaya Masyarakat, donor agency untuk meningkatnya komitmen, koordinasi dan komunikasi terkait kegiatan kesehatan remaja. 3. Pemberdayaan Remaja •

Pelatihan Konselor remaja

•

Melibatkan remaja dalam perencanaan dan pelaksanaan PKPR

4. Dukungan Manajemen •

Pembinaan Teknis Bagi Pengelola Program Anak Usia Sekolah Dan Remaja di Provinsi dan kabupaten/kota.

•

Penyediaan dan distribusi buku-buku pedoman/juknis, untuk memberikan acuan/ panduan bagi pengelola program dalam melaksanakan PKPR.

•

Penyediaan dan distribusi media KIE kesehatan remaja (poster, lembar balik, puzzle, kartu kwartet, celemek dan panthom kesehatan reproduksi).

12. Pelayanan Kesehatan pada Kasus Kekerasan terhadap Anak (KtA) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang

masih

dalam

kandungan.

Semua

anak

mempunyai

hak

untuk

mendapatkan perlindungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpastisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 131 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa : 1. Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas dan berkualitas serta menurunkan angka kematian bayi dan anak.


126

2. Upaya pemeliharaan kesehatan anak dimulai sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan dan sampai berusia 18 tahun. 3. Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjadi tanggung jawab dan kewajiban bersama bagi orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Dari jutaan anak di dunia yang tidak mendapat perlindungan penuh, banyak diantara mereka terlibat dalam kekerasan, terbuang, terlantar, dijadikan pekerja, terabaikan dan dilecehkan. Berbagai bentuk kekerasan membatasi kesempatan anak-anak untuk bertahan hidup, tumbuh, berkembang dan mewujudkan impian mereka.

Menurut KOMNAS Perlindungan Anak (2006), pemicu kekerasan terhadap anak diantaranya adalah : 1) Kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dalam keluarga terjadi kekerasan yang melibatkan baik pihak ayah, ibu dan saudara yang lainnya. Anak seringkali menjadi sasaran kemarahan orang tua, 2) Disfungsi keluarga, yaitu peran orang tua tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Adanya disfungsi peran ayah sebagai pemimpin keluarga dan peranibu sebagai sosok yang membimbing dan menyayangi, 3) Faktor ekonomi, yaitu kekerasan timbul karena tekanan ekonomi. 4) Pandangan keliru tentang posisi anak dalam keluarga.

Orang tua menganggap bahwa anak adalah seseorang yang tidak tahu apa-apa. Dengan demikian pola asuh apapun berhak dilakukan oleh orang tua. Disamping itu, kekerasan pada anak terinspirasi dari tayangan-tayangan televisi maupun media-media lainnya yang tersebar dilingkungan masyarakat.


127

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kekerasan terhadap anak sebagai semua bentuk tindakan/perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun

emosional,

penyalahgunaan

seksual,

penelantaran,

eksploitasi,

komersial atau lainnya, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab.

Dalam bidang kesehatan, pemerintah melakukan intervensi dalam bentuk penyediaan akses pelayanan kesehatan bagi korban kekerasan pada anak yang terdiri dari pelayanan di tingkat dasar melalui puskesmas mampu tatalaksana kekerasan terhadap anak dan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di rumah sakit untuk penanganan kasus rujukan. Kegiatan yang dilakukan meliputi upaya pencegahan, deteksi dan penanganan kasus termasuk rujukan oleh puskesmas yang bekerjasama dengan Lintas Program/Lintas Sektor terkait melalui :  Pelayanan di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)/Pusat Krisis Terpadu (PKT) di RSUP/RS Swasta/RS Bhayangkara dan  Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) di polres setempat.  Lembaga Perlindungan Anak/LPA,  Lembaga Bantuan Hukum/LBH,  Rumah Perlindungan Trauma Center/RPTC,  Rumah Perlindungan Sosial Anak/RPSA dan lain-lain

Pendekatan pelayanan kesehatan KtA di Puskesmas dilakukan melalui 3 aspek yaitu meliputi aspek medis (pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang), aspek medikolegal (Visum etrepertum) dan aspek psikososial (rumah aman). Penatalaksanaan kasus merupakan multidisiplin dengan melibatkan lembaga pelayanan kesehatan, lembaga perlindungan anak, lembaga bantuan hukum, aparat penegak hukum dan lembaga sosial lainnya, yang terbentuk dalam mekanismes kerja jejaring.


128

Pelayanan kesehatan lebih difokuskan pada upaya promotif dan preventif seperti penyuluhan mengenai dampak KtA terhadap tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun psikologis di sekolah melalui program UKS dan di tingkat masyarakat melalui penyuluhan kepada ibu-ibu PKK dan lain-lain. Selain itu, puskesmas juga memberikan pelayanan kuratif yaitu penanganan darurat medis, pelayanan rehabilitatif dengan memberikan konseling. pelayanan rujukan medikolegal dan psikososial.

Program KtA diarahkan untuk menyediakan akses pelayanan kesehatan secara komprehensif di pelayanan tingkat dasar dan rujukan. Target Puskesmas mampu Tatalaksana KtA adalah setiap kabupaten/kota memiliki minimal 2 puskesmas Mampu tatalaksana KtA. Kriterianya adalah memiliki tenaga terlatih tatalaksana kasus KtA yaitu dokter atau doker gigi dan perawat atau bidan dan melakukan pelayanan rujukan kasus KtA.

Upaya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan melalui penyiapan fasilitator pusat dan daerah serta tenaga pemberi pelayanan di puskesmas yang dilakukan dengan menyelenggarakan pelatihan (TOT) secara berjenjang dalam rangka menyediakan Puskesmas Mampu Tatalaksana KtA dengan menggunakan dana APBN maupun dekon. Selain itu, pada tahun 2012 – 2013 telah dilaksanakan penguatan pelayanan rujukan di rumah sakit. Hasil cakupan Puskesmas Mampu Tatalaksana KtA pada tahun 2013 adalah 62 puskesmas .

Kekerasan terhadap anak merupakan tindak pidana berat, dalam Pasal 108 KUHAP ayat (3) menyatakan bahwa setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik. Untuk itu, telah dibuat Permenkes nomor 68 tahun 2013 tentang Kewajiban Pemberi layanan Kesehatan untuk memberikan informasi atas adanya dugaan kekerasan terhadap anak. Diharapkan dengan Permenkes ini, tenaga kesehatan di lapangan dapat bekerja secara profesional dan aman.


129

Persentase puskesmas yang mampu melaksanakan tata laksana KTA di Maluku tahun 2013 sebesar 32,80%

13. Pelayanan Kesehatan Anak Terlantar dan Anak Jalanan di Panti Upaya kesehatan anak juga dilakukan untuk menjangkau kelompok yang terpinggirkan yaitu anak terlantar dan anak jalanan. Kelompok umur remaja (usia 14 – 18 tahun) merupakan bagian terbesar dari kelompok anak jalanan. Masalah kesehatan yang dihadapi anak jalanan terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa kondisi anak jalanan yang tidak memiliki tempat tinggal yang sehat. Anak jalanan menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan yang meningkatkan kerentanan mereka terhadap gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan, diare, kulit dan lain sebagainya.

Anak jalanan secara psikologis memiliki konsep diri negatif, tidak atau kurang percaya diri, mudah tersinggung, ketergantungan pada orang lain, dan emosi yang tidak stabil. Kondisi ini menyebabkan mereka mudah terpengaruh orang lain dan cenderung berperilaku antisocial (berkelahi, mencuri, merampas, menggunakan NAPZA dan menjalankan bisnis NAPZA, dan perilaku seks bebas).

Selain itu, anak dapat mengalami berbagai bentuk kekerasan baik fisik, psikis dan seksual. Mereka juga dapat mengalami eksploitasi fisik dan seksual terutama oleh orang dewasa hingga kehilangan nyawa, sehingga timbul masalah kesehatan yang terkait kesehatan reproduksi seperti Infeksi Menular Seksual (IMS/PMS) dan HIV/AIDS.

Upaya kesehatan bagi anak terlantar dilakukan pada kelompok-kelompok sasaran seperti di panti/LKSA anak terlantar/anak jalanan, shelter, rumah singgah dan lain-lain. Upaya kesehatan yang dilakukan mencakup aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif melalui pelayanan kesehatan.


130

Tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas bekerjasama dengan unsur dari sektor terkait dan LSM memberikan pelayanan kesehatan bagi anak terlantar dan anak jalanan.

Puskesmas melakukan pembinaan kesehatan bagi bayi, balita, anak usia sekolah dan remaja di panti (LKSA) adalah puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan terhadap anak dipanti/LKSA serta diberikan berdasarkan paket-paket pelayanan yang disesuaikan dengan kelompok usia anak yang meliputi: Pelayanan kesehatan bayi, pelayanan kesehatan anak balita dan pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengobatan, pelayanan imunisasi, pelayanan gizi, promosi kesehatan, penyehatan

lingkungan,

pengendalian

penyakit,

kesehatan

jiwa

dan

pemeriksaan serta pemeliharaan kebersihan diri. Pada tahun 2013 di Provinsi Maluku ada 74 puskesmas yang memiliki panti anak terlantar di wilayah kerjanya.

C. STATUS GIZI

1. Status Gizi Balita Setiap tahun lebih dari sepertiga kematian anak di dunia berkaitan dengan masalah kurang gizi, yang dapat melemahkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Ibu yang mengalami kekurangan gizi pada saat hamil, atau anaknya mengalami kekurangan gizi pada usia 2 tahun pertama, pertumbuhan serta perkembangan fisik dan mentalnya akan lambat.

Salah satu indikator kesehatan yang dinilai pencapaiannya dalam MDGs adalah status gizi balita. Status gizi anak balita diukur berdasarkan umur, berat badan (BB) dan tinggi badan (TB). Variabel umur, BB dan TB ini disajikan dalam bentuk tiga indikator antropometri, yaitu : berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Untuk menilai status gizi anak balita, maka angka berat badan dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Zscore) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Profil Kesehatan Maluku Tahun 2013

131

Dalam laporan ini ada beberapa istilah status gizi yang digunakan, yaitu : Berat kurang : istilah untuk gabungan gizi buruk dan gizi kurang (underweight) Pendek

: istilah untuk gabungan sangat pendek dan pendek (stunting)

Kurus

: istilah untuk gabungan sangat kurus dan kurus (wasting)

a. Status gizi balita menurut indikator BB/U Indikator status gizi berdasarkan indeks BB/U memberikan indikasi masalah gizi secara umum. Indikator ini tidak memberikan indikasi tentang masalah gizi yang sifatnya kronis ataupun akut karena berat badan berkorelasi positif dengan umur dan tinggi badan. Dengan kata lain, berat badan yang rendah dapat disebabkan karena pendek (masalah gizi kronis) atau sedang menderita diare atau penyakit infeksi lain (masalah gizi akut). Gambar 5.28 menyajikan prevalensi status gizi balita (BB/U). GAMBAR 5.28 PREVALENSI STATUS GIZI BALITA (BB/U) DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013



132

Dari gambar 5.28 dapat dilihat bahwa prevalensi status gizi balita (BB/U) tertinggi di Maluku adalah gizi baik sebesar 67,2% dan mempunyai persentase terendah yaitu gizi lebih sebesar 4,5%

b. Status gizi anak balita berdasarkan indikator TB/U Indikator gizi yang lain yaitu tinggi badan menurut umur (TB/U) memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya kronis sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama. Misalnya: kemiskinan, perilaku hidup tidak sehat, dan pola asuh/pemberian makan yang kurang baik dari sejak anak dilahirkan yang mengakibatkan anak menjadi pendek. Indikator status gizi berdasarkan indeks BB/TB memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya akut sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi dalam waktu yang tidak lama (singkat). Misalnya: terjadi wabah penyakit dan kekurangan makan (kelaparan) yang mengakibatkan anak menjadi kurus.

Indikator BB/TB dan Indeks Masa Tubuh/U dapat digunakan untuk identifikasi kurus dan gemuk. Masalah kurus dan gemuk pada umur dini dapat berakibat pada risiko berbagai penyakit degenerative pada saat dewasa.


133

GAMBAR 5.29 PERSENTASE BALITA DENGAN TINGGI BADAN DI BAWAH NORMAL BERDASARKAN TINGGI BADAN MENURUT UMUR TB/U MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKUTAHUN 2013


Dari gambar 5.29 dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 secara nasional terdapat 37,2% balita dengan tinggi badan di bawah normal yang terdiri dari 18,0% balita sangat pendek dan 19,2% balita pendek. Untuk Maluku terdapat 40,6% balita dengan tinggi badan di bawah normal yang terdiri dari 20,4% balita sangat pendek dan 20,2% balita pendek. Masalah kesehatan masyarakat dianggap berat bila prevalensi pendek sebesar 30–39% dan serius bila prevalensi pendek ≥40% (WHO 2010). Maluku termasuk kategori serius dengan presentase prevalensi pendek sebesar 40,6%


134

c. Status gizi anak balita berdasarkan indikator BB/TB Indikator status gizi berdasarkan indeks BB/TB memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya akut sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi dalam waktu yang tidak lama (singkat). Misalnya : terjadi wabah penyakit dan kekurangan makan (kelaparan) yang mengakibatkan anak menjadi kurus. Indikator BB/TB dan IMT/U dapat menggunakan untuk identifikasi kurus dan gemuk. Masalah kurus dan gemuk pada umur dini dapat berakibat pada risiko berbagai penyakit degeneratif pada saat dewasa (Teori Barker). Gambaran balita kurus dengan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) pada tahun 2013 terdapat pada gambar 5.30

GAMBAR 5.30 PREVALENSI STATUS GIZI BB/TB <2 SD MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013


Dari gambar 5.30 dapat dilihat bahwa tahun 2013 di Maluku terdapat 16,2% balita wasting (kurus) yang terdiri dari 10,1% balita kurus dan 6,1% sangat kurus.


135

Masalah kesehatan masyarakat sudah dianggap serius bila prevalensi kurus antara 10,0-14,0%, dan dianggap kritis bila ≥15,0% (WHO 2010). Pada tahun 2013, secara nasional prevalensi kurus pada anak balita masih 12,1%, yang artinya masalah kurus di Indonesia masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius. Untuk Provinsi Maluku masuk kategori kritis dan kabupaten/kota yang masuk kategori serius adalah Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Maluku Tengah. 2. Status Gizi Dewasa Status gizi dewasa penduduk berumur >18 tahun terdiri dari : a. Status gizi menurut Indeks Masa Tubuh (IMT) dan kecenderungan komposit TB dan IMT/U b. Status gizi menurut lingkar perut (LP) c. Risiko Kurang Energi Kronis (KEK) wanita usia subur, wanita hamil dan tidak hamil d. Wanita hamil risiko tinggi (TB<150cm

1. Status gizi dewasa (>18 tahun) menurut Indeks Masa Tubuh (IMT) dan kecenderungan komposit TB dan IMT/U

Gambar 5.31 menyajikan prevalensi penduduk umur dewasa kurus, gizi lebih dan obesitas menurut IMT/U di masing-masing kabupaten/kota.


136

GAMBAR 5.31 PREVALENSLENSI STATUS GIZI BURUK, BB LEBIH, OBESITAS PENDUDUK DEWASA (>18 TAHUN) MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013


Dari gambar 5.31 dapat dilihat bahawa prevalensi penduduk dewasa kurus sebanyak 12,1%, berat badan lebih 10,9% dan obesitas 14,1%. Prevalensi penduduk kurus terendah ada di Kabupaten Seram Bagian Barat (8,6%) dan tertinggi di Kabupaten Maluku Barat Daya (20,7%) sedangkan Prevalensi penduduk obesitas terendah ada di Kabupaten Maluku Barat Daya (4,4%) dan tertinggi di Kota Ambon (19,7%).

2. Status gizi dewasa berdasarkan indikator lingkar perut (LP) Obesitas sentral dianggap sebagai faktor resiko yang berkaitan erat dengan beberapa penyakit kronis. Untuk laki-laki dengan Lingkar Perut > 80 cm dinyatakan sebagai obesitas sentral (WHO Asia Pasifik, 2005). Prevalensi obesitas sentral dapat dilihat pada gambar 5.32


137

GAMBAR 5.32 PREVALENSI OBESITAS SENTRAL PENDUDUK UMUR ≥ 15 TAHUN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI MALUKU TAHUN 2013


Dari gambar 5.32 dapat dilihat bahwa prevalensi obesitas sentral sebesar 26,6%, lebih tinggi dibandingkan dari prevalensi pada tahun 2007 (18,8%). Untuk Maluku prevalensi obesitas sentral sebesar 28,2% lebih tinggi dibandingkan angka nasional. Adapun presentase tertinggi ada di Kota Ambon yaitu sebesar 38,2% dan terendah di Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar 13,4%.


138

3. Status risiko kurang energi kronis (KEK) pada wanita usia subur (WUS) 15-49 tahun Untuk menggambarkan adanya risiko KEK dalam kaitannya dengan kesehatan reproduksi pada wanita hamil dan WUS digunakan ambang batas nilai rerata LILA <23,5 cm. Gambar prevalensi risiko KEK wanita hamil umur 1549 tahun dapat dilihat pada gambar 5.33

GAMBAR 5.33 PREVALENSI RISIKO KEK WANITA HAMIL UMUR 15-49 TAHUN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013


Dari gambar 5.33 dapat dilihat bahwa prevalensi risiko KEK wanita hamil umur 15-49 tahun di Maluku tahun 2013 sebesar 34,3% dengan prevalensi tertinggi di Kabupaten Kepulauan Aru sebesar 71,1% dan terendah di Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar 6,3%. Gambar 5.34 menunjukkan prevalensi risiko KEK wanita usia subur (tidak hamil)


139

GAMBAR 5.34 PREVALENSI RISIKO KEK WANITA USIA SUBUR (WUS) 15-49 TAHUN MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013


Dari gambar 5.34 dapat dilihat bahwa prevalensi risiko KEK wanita hamil umur 15-49 tahun di Maluku tahun 2013 sebesar 32,0%. Prevalensi risiko KEK tertinggi di Kabupaten Kepulauan Aru sebesar 46,9% dan terendah di Kabupaten Buru Selatan sebesar 13,0%.

4. Wanita hamil berisiko tinggi Pada Riskesdas 2013 disajikan prevalensi wanita hamil berisiko tinggi yaitu wanita hamil dengan tinggi badan < 150 cm (WHO 2007). Gambar 5.35 menunjukkan prevalensi wanita hamil berisiko tinggi.


140

GAMBAR 5.35 PREVALENSI WANITA HAMIL BERISIKO TINGGI (TINGGI BADAN <150CM) MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013


Dari gambar 5.35 di atas menunjukkan bahwa prevalensi wanita hamil berisiko tinggi di Maluku sebesar 23,9% dengan persentase tertinggi di Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar 84,3% dan terendah di Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 5,6%.


141

BAB VI PENGENDALIAN PENYAKIT DAN KESEHATAN LINGKUNGAN

Dalam bab ini akan dibahas masalah kesehatan yang terkait dengan pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan. Data mengenai pengendalian penyakit terdiri atas penyakit menular dan penyakit tidak menular. Penyakit menular meliputi penyakit menular langsung dan penyakit yang ditularkan melalui binatang. Situasi penyakit, baik kesakitan maupun kematian, merupakan indikator dalam menilai derajat kesehatan suatu masyarakat. A.

PENGENDALIAN PENYAKIT Selain

membahas

pengendalian

penyakit

yang

menjadi

prioritas

pembangunan kesehatan nasional, pada sub bab ini juga dibahas pengendalian penyakit di daerah tropis yang salah satunya disebabkan oleh nyamuk, juga neglected disease seperti filariasis.

1. Penyakit Menular a. Tuberkulosis Paru Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini menyebar melalui droplet orang yang telah terinfeksi basil tuberkulosis. Beban penyakit yang disebabkan oleh tuberkulosis dapat diukur dengan case notification rate (CNR) dan prevalensi (didefinisikan sebagai jumlah kasus tuberkulosis pada suatu titik waktu tertentu) dan mortalitas /kematian (didefinisikan sebagai jumlah kematian akibat tuberkulosis dalam jangka waktu tertentu). i. Kasus Baru BTA Positif Pada tahun 2013 ditemukan jumlah kasus baru BTA positif (BTA+) sebanyak 1.508 kasus, jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan kasus baru BTA+ yang ditemukan tahun 2012 yaitu sebesar 3.749 kasus. Jumlah kasus tertinggi yang dilaporkan terdapat di Kabupaten Maluku Tengah sebesar 562 kasus.


142

ii. Angka notifikasi kasus atau case notification rate (CNR) Angka notifikasi kasus adalah angka yang menunjukkan jumlah pasien baru yang ditemukan dan tercatat diantara 100.000 penduduk di suatu wilayah tertentu.

Angka

ini

apabila

dikumpulkan

serial

akan

menggambarkan

kecenderungan penemuan kasus dari tahun ke tahun di wilayah tersebut. Angka ini berguna untuk menunjukkan kecenderungan (trend) meningkat atau menurunnya penemuan pasien pada wilayah tersebut. Gambar 6.4 menunjukkan angka notifikasi kasus baru Tb paru BTA+ dan angka notifikasi seluruh kasus Tb per 100.000 penduduk dari tahun 2013. Angka notifikasi kasus BTA+ pada tahun 2013 di Maluku sebesar 103,5 per 100.000 penduduk.

iii. Angka Keberhasilan Pengobatan Salah satu upaya untuk mengendalikan TB yaitu dengan pengobatan. Indikator yang digunakan sebagai evaluasi pengobatan yaitu angka keberhasilan pengobatan (success rate) yang diperoleh dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. GAMBAR 6.1 ANGKA KESEMBUHAN DAN KEBERHASILAN PENGOBATAN TB BTA+ DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2010-2013


143

Dari gambar 6.1 terlihat bahwa perkembangan angka keberhasilan pengobatan tahun 2010-2013. Pada tahun 2013 angka keberhasilan pengobatan sebesar 60,18%. WHO menetapkan standar angka keberhasilan pengobatan sebesar 85%. Dengan demikian pada tahun 2013, Maluku belum mencapai standar tersebut. iv. Prevalensi tuberculosis Menurut hasil Riskesdas 2013, prevalensi Tb berdasarkan diagnosis sebesar 1,7% dari jumlah penduduk. Dengan kata lain, rata-rata tiap 100.000 penduduk Maluku terdapat 170 orang yang didiagnosis kasus Tb oleh tenaga kesehatan. Penyakit Tb paru ditanyakan pada responden untuk kurun waktu ≤ 1 tahun berdasarkan diagnosis yang ditegakkan oleh tenaga kesehatan melalui pemeriksaan dahak, foto toraks atau keduanya. GAMBAR 6.2 PREVALENSI TB PARU BERDASARKAN DIAGNOSIS DAN GEJALA TB PARU MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013



144

Dari gambar 6.2 dapat dilihat bahwa prevalensi TB paru berdasarkan diagnosis di Maluku sebesar 1,7%, gejala TB paru batuk ≥ 2 minggu sebesar 3,4% dan batuk darah sebanyak 3,8%.

b. HIV & AIDS HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi Human Immunodeficiency Virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dulu dinyatakan sebagai HIV positif. Jumlah HIV positif yang ada di masyarakat dapat diketahui melalui 3 metode, yaitu pada layanan Voluntary, Counseling, and Testing(VCT), Zero survey, dan Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) i. Jumlah kasus HIV positif dan AIDS Setelah tiga tahun berturut-turut (2008-2012) mengalami peningkatan secara signifikan dan jumlah kasus baru HIV positif pada tahun 2013 mengalami penurunan. Perkembangan HIV positif sampai tahun 2013 dapat dilihat pada gambar 6.3


145

GAMBAR 6.3 JUMLAH KASUS AIDS DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2008-2013


Gambar 6.3 menunjukkan bahwa jumlah kasus AIDS tahun 2013 di Maluku sebanyak 73 kasus dan jumlah ini menurun dibanding tahun 2012 dengan jumlah kasus sebanyak 247 kasus. Penemuan kasus yang jumlahnya variatif tersebut disebabkan karena telah terbentuknya layanan HIV di beberapa Kab/Kota sehingga setiap 3 bulan akan selalu melakukan kegiatan mobile klinik.


146

GAMBAR 6.4 JUMLAH KASUS HIV DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2008-2013


Gambar 6.4 dapat dilihat bahwa jumlah kasus HIV di Provinsi Maluku dari tahun ke tahun sangat variatif. Jumlah kasus HIV tahun 2013 di Provinsi Maluku sebanyak 258 kasus. ii. Angka kematian akibat AIDS Angka kematian (Case Fatality Rate) akibat AIDS sejak 2008 semakin meningkat seperti terlihat pada gambar 6.5


147

GAMBAR 6.5 ANGKA KEMATIAN AKIBAT AIDS DI MALUKU TAHUN 2008-2012


Gambar 6.5 menunjukka bahwa angka kematian akibat AIDS di Provinsi Maluku pada tahun 2013 sebanyak 56 kasus dan mengalami peningkatan dibanding tahun 2012 sebanyak 41 kasus. Hal ini disebabkan karena adanya penemuan kasus baru secara dini melalui mobile klinik dan mobile utama di rumah sakit dan puskesmas.

c. Pneumonia Pneumonia adalah penyakit yang disebabkan kuman pneumococcus, staphylococcus, streptococcus, dan virus. Gejala penyakit pneumonia yaitu menggigil, demam, sakit kepala, batuk, mengeluarkan dahak, dan sesak napas. Populasi yang rentan terserang pneumonia adalah anak-anak usia kurang dari 2 tahun, usia lanjut lebih dari 65 tahun dan orang yang memiliki masalah kesehatan (malnutrisi dan gangguan imunologi). Jumlah kasus pneumonia yang ditemukan dan ditanggani di Maluku tahun 2013 dapat dilihat pada gambar 6.6


148

GAMBAR 6.6 JUMLAH KASUS PNEUMONIA YANG DITEMUKAN DAN DITANGGANI DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013


Dari gambar 6.6 dapat dilihat bahwa jumlah kasus pneumonia yang ditemukan dan ditanggani di Maluku tahun 2013 sebanyak 725 kasus. Penurunan kasus pneumonia disebabkan karena tidak semua puskesmas di setiap kabupaten/kota melapor sehingga terjadi penurunan kasus. Data dan infromasi lengkap kasus pneumonia dapat dilihat pada lampiran tabel 11.

Menurut

hasil

Riskesdas

2013,

period

prevalence

pneumonia

berdasarkan diagnosis selama 1 bulan sebelum wawancara dapat dilihat pada gambar 6.7


149

GAMBAR 6.7 PERIOD PREVALENCE PNEUMONIA BERDASARKAN DIAGNOSIS/GEJALA MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013


Dari gambar 6.7 di atas dapat dilihat bahwa period prevalence pneumonia berdasarkan diagnosis selama 1 bulan sebelum wawancara di Maluku sebesar 0,2% sedangkan berdasarkan diagnosis/gejala sebesar 2,3%. d. Kusta Penyakit Kusta disebut juga sebagai penyakit Lepra atau penyakit Hansen disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Bakteri ini mengalami proses pembelahan cukup lama antara 2–3 minggu. Daya tahan hidup kuman kusta mencapai 9 hari di luar tubuh manusia. Kuman kusta memiliki masa inkubasi 2–5 tahun bahkan juga dapat memakan waktu lebih dari 5 tahun. Penatalaksanaan kasus yang buruk dapat menyebabkan kusta menjadi progresif, menyebabkan kerusakan permanen pada kulit, saraf, anggota gerak, dan mata.


150

Angka Penemuan Kasus Baru Kusta/Newly Case Detection Rate (NCDR) dapat dilihat pada gambar 6.8

GAMBAR 6.8 ANGKA PENEMUAN KASUS BARU/NEWLY CASE DETECTION RATE PER 100.000 PENDUDUK DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2010-2013


Dari gambar 6.8 dapat dilihat bahwa selama periode 2008-2013, angka penemuan kasus baru kusta pada tahun 2013 merupakan yang terendah yaitu sebesar 23,03 per 100.000 penduduk. Pada tahun 2013 dilaporkan terdapat 375 kasus baru kusta dan 314 kasus di antaranya merupakan tipe Multi Basiler sedangkan menurut jenis kelamin ada 111 penderita berjenis kelamin laki-laki


151

Angka Prevalensi Penyakit Kusta Di Provinsi Maluku Angka prevalensi Penyakit Kusta pada tahun 2009 – 2013 berkisar antara 2,70 hingga 4,30 per 10.000 penduduk. Gambaran prevalensi penyakit kusta kabupaten/kota dapat dilihat pada lampiran tabel 19 dan gambar 6.9 GAMBAR 6.9 ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2009-2013


e. Diare Penyakit Diare merupakan penyakit endemis di Indonesia dan juga merupakan penyakit potensial KLB yang sering disertai dengan kematian.

Sampai saat ini Diare masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Maluku. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi atau berhubungan dengan terjadinya penyakit diare adalah rendahnya kualitas hidup bersih dan sehat masyarakat

pada

umumnya

dan


khususnya

hygiene

perorangan,

dan

152

penggunaan sarana sanitasi dasar yang memenuhi syarat kesehatan belum membudaya pada masyarakat di pedesaan.

Menurut hasil Riskesdas 2007, Diare merupakan penyebab kematian nomor satu pada bayi (31,4%) dan pada balita (25,2%), sedangkan pada golongan semua umur merupakan penyebab kematian yang ke empat (13,2%).

GAMBAR 6.10 JUMLAH KASUS DIARE YANG DITANGANI DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013


Dari gambar 6.10 dapat dilihat bahwa jumlah kasus diare yang ditangani di Maluku tahun 2013 sebanyak 25.447 kasus. Terjadi penurunan kasus jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebesar 40.020 kasus. Penurunan ini terjadi karena ada puskesmas yang tidak melapor, serta faktor lingkungan (sanitasi dan gaya hidup) yang semakin membaik dan terintegrasi dengan program kesehatan lingkungan.


153

Menurut Riskesdas 2013, period prevalence diare pada seluruh kelompok umur ( > 2 minggu-1 bulan terakhir sebelum wawancara) berdasarkan gejala di Maluku sebesar 6.0%. Gambar 6.11 menggambarkan period prevalence diare menurut kabupaten/kota di Maluku tahun 2013 GAMBAR 6.11 PERIOD PREVALENCE DIARE (> 2 MINGGU – 1 BULAN SEBELUM WAWANCARA) MENURUT GEJALA DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013


Dari gambar 6.11 dapat dilihat bahwa period prevalence diare tertinggi ada di Kabupaten Buru Selatan yaitu sebesar 13,1 % dan terendah di Kabupaten Maluku Tengah sebesar 3,2%.


154

f. Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)

i. Tetanus Neonatorum Tetanus Neonatorum disebabkan oleh basil Clostridium tetani, yang masuk ke tubuh melalui luka. Penyakit ini menginfeksi bayi baru lahir yang salah satunya disebabkan oleh pemotongan tali pusat dengan alat yang tidak steril. Kasus Tetanus Neonatorum banyak ditemukan di negara berkembang khususnya dengan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang rendah. Pada tahun 2013, dilaporkan terdapat 4 kasus Tetanus Neonatorum dengan jumlah meninggal 0 kasus. Dengan demikian, Case Fatality Rate (CFR) Tetanus Neonatorum pada tahun 2013 sebesar 0%.

ii. Campak Penyakit

campak

disebabkan

oleh

virus

campak,

golongan

Paramyxovirus. Penularan dapat terjadi melalui udara yang telah terkontaminasi oleh droplet (ludah) orang yang telah terinfeksi. Sebagian besar kasus campak menyerang anak-anak usia pra sekolah dan usia SD. Jika seseorang pernah menderita campak, maka dia akan mendapatkan kekebalan terhadap penyakit tersebut seumur hidupnya.

Pada tahun 2013, dilaporkan terdapat 91 kasus campak dan jumlah ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2012 sebesar 29 kasus. Hal ini disebabkan karena cakupan imunisasi 5 tahun terakhir rendah, selain itu status kurang gizi dan gizi buruk di masyarakat masih tinggi. Jumlah kasus meninggal sebanyak 1 kasus, yang dilaporkan dari Kota Ambon. Case Fatality Rate (CFR) campak pada tahun 2013 sebesar 1,10%.

Campak dinyatakan sebagai KLB apabila terdapat 5 atau lebih kasus klinis dalam waktu 4 minggu berturut-turut yang terjadi mengelompok dan dibuktikan adanya hubungan epidemiologis. Pada tahun 2013, jumlah KLB campak yang terjadi sebanyak 2 kejadian yaitu di Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon dengan jumlah kasus sebanyak 62 kasus.


155

iii. Difteri Penyakit difteri disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae yang menyerang sistem pernapasan bagian atas. Penyakit difteri pada umumnya menyerang anak-anak usia 1-10 tahun. Tidak ada kasus difteri selama tahun 2013. iv. Polio dan AFP (Acute Flaccid Paralysis/Lumpuh Layu Akut) Polio disebabkan oleh infeksi virus yang menyerang sistem syaraf sehingga penderita mengalami kelumpuhan. Penyakit yang pada umumnya menyerang anak berusia 0-3 tahun ini ditandai dengan munculnya demam, lelah, sakit kepala, mual, kaku di leher, serta sakit di tungkai dan lengan.

AFP merupakan kelumpuhan yang sifatnya flaccid yang bersifat lunglai, lemas atau layuh (bukan kaku), atau terjadi penurunan kekuatan otot, dan terjadi secara akut (mendadak). Sedangkan non polio AFP adalah kasus lumpuh layuh akut yang diduga kasus Polio sampai dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium bukan kasus Polio. Kementerian Kesehatan menetapkan non polio AFP Rate minimal 2/100.000 populasi anak usia < 15 tahun. Pada tahun 2013, non polio AFP Rate sebesar 2.90/100.000 populasi anak < 15 tahun yang berarti Maluku telah mencapai standar minimal penemuan.

Bila dibandingkan dengan AFP Rate Nasional pada tahun 2011 yakni sebesar 2.76 per 100.000 penduduk <15 tahun, tahun 2012 sebesar 2.73 per 100.000 penduduk <15 tahun dan tahun 2013 sebesar 2.62 per 100.000 penduduk <15 tahun, maka Non Polio AFP rate Maluku masih dibawah Non Polio AFP rate Nasional. Hal ini berarti Provinsi Maluku harus meningkatkan penemuan kasus AFP baik di Rumah Sakit maupun di masyarakat.


156

Setiap kasus AFP yang ditemukan dalam kegiatan intensifikasi surveilans, akan dilakukan pemeriksaan spesimen tinja untuk mengetahui ada tidaknya virus polio liar. Untuk itu diperlukan spesimen adekuat yang sesuai dengan persyaratan yaitu diambil ≤ 14 hari setelah kelumpuhan dan suhu spesimen 0°C - 8°C sampai di laboratorium. Informasi lebih rinci tentang jumlah kasus non polio AFP Rate dapat dilihat

di lampiran tabel 9 dan

penyakit yang dapat

dicegah dengan imunisasi menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada lampiran tabel 21 dan 22. g. Demam Berdarah Dengue (DBD) Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue, yang masuk ke peredaran darah manusia melalui gigitan nyamuk dari genus Aedes, misalnya Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Penyakit DBD dapat muncul sepanjang tahun dan dapat menyerang seluruh kelompok umur. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat.

Pada tahun 2013, jumlah penderita DBD yang dilaporkan sebanyak 43 kasus dengan jumlah kematian 3 orang (Incidence Rate/Angka kesakitan= 2,64 per 100.000 penduduk dan CFR/angka kematian= 6,98%). Hal ini menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus pada tahun 2013 dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 178 kasus dengan IR 10,7 per 100.000 penduduk. Gambar Angka kesakitan (IR) DBD tahun 2010-2013 dapat dilihat pada gambar 6.12.


157

GAMBAR 6.12 ANGKA KESAKITAN (IR) DEMAM BERDARAH DENGUE PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2010-2013


Angka Kematian/Case Fatality Rate DBD di Provinsi Maluku sejak empat tahun terakhir dapat dilihat pada gambar 6.13


158

GAMBAR 6.13 CASE FATALITY RATE DEMAM BERDARAH DENGUE DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2010-2012


Gambar 6.13 menunjukkan bahwa angka kematian/CFR di Maluku mengalami peningkatan dari tahun 2012. Angka kematian/CFR tahun 2012 sebesar 4,49% meningkat menjadi 6,98% pada tahun 2013. Kematian akibat DBD dikategorikan tinggi jika CFR > 2%. Dengan demikian pada tahun 2013 Maluku termasuk memiliki CFR tinggi sehingga masih perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan di rumah sakit dan puskesmas (dokter, perawat, dan lain-lain) termasuk peningkatan sarana-sarana penunjang diagnostik dan penatalaksanaan bagi penderita di sarana-sarana pelayanan kesehatan. Informasi lebih rinci menurut provinsi terkait dengan penyakit DBD dapat dilihat pada Lampiran tabel 23.


159

Fluktuasi jumlah kasus dan kematian yang variatif tersebut disebabkan oleh : 1. Kurangnya partisipasi/peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian DBD, terutama pada kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) meskipun pada umumnya pengetahuan masyarakat tentang DBD dan cara pencegahannya sudah cukup tinggi. 2. Kurangnya kerjasama serta komitmen lintas program dan lintas sektor dalam pengendalian DBD 3. Perubahan iklim yang cenderung menambah jumlah habitat vektor DBD menambah resiko penularan 4. Infrastruktur penyediaan air bersih yang tidak memadai, serta letak geografis Maluku di daerah tropis mendukung perkembangbiakan vektor dan pertumbuhan virus. h. Chikungunya Demam chikungunya (demam chik) adalah suatu penyakit menular dengan gejala utama demam mendadak, nyeri pada persendian, terutama pada sendi lutut, pergelangan, jari kaki dan tangan serta tulang belakang, serta ruam pada kulit. Demam chik ditularkan oleh nyamuk Aedes albopictus dan Aedes aegypty yang juga merupakan nyamuk penular penyakit demam berdarah Dengue (DBD). Demam chik dijumpai terutama di daerah tropis/subtropis dan sering menimbulkan epidemi. Beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya demam chik yaitu rendahnya status kekebalan kelompok masyarakat dan kepadatan populasi nyamuk penular karena banyaknya tempat perindukan nyamuk yang biasanya terjadi pada musim penghujan. Selama tahun 2013 tidak ada laporan tentang kasus Chikungunya.


160

i. Filariasis Filariasis adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit berupa cacing filaria, yang terdiri dari tiga spesies yaitu Wuchereria bancrofti, Brugia malayi dan Brugia timori. Penyakit ini menginfeksi jaringan limfe (getah bening). Filariasis menular melalui gigitan nyamuk yang mengandung cacing filaria dalam tubuhnya. Dalam tubuh manusia, cacing tersebut tumbuh menjadi cacing dewasa dan menetap di jaringan limfe sehingga menyebabkan pembengkakan di kaki, tungkai, payudara, lengan dan organ genital. GAMBAR 6.14 JUMLAH KASUS KLINIS FILARIASIS DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2010 – 2013



161

Dari gambar 6.14 dapat dilihat bahwa jumlah kasus filariasis di Maluku tahun 2013 bila dibandingkan dengan tahun 2012, maka adanya peningkatan yang cukup besar yaitu 17 kasus di tahun 2012 meningkat menjadi 172 kasus di tahun 2013. Peningkatan jumlah kasus filariasis disebabkan karena peran aktif dari kabupaten/kota untuk melapor. Selain itu pengobatan masal yang sudah dilakukan selama ini masih terbatas pada Kota Ambon dan Maluku Tengah, akan tetapi belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan tidak tersedianya dana di kabupaten/kota untuk melaksanakan survey darah jari guna mengetahui Microfilaria Rate (Mf Rate) yang dilanjutkan dengan pengobatan massal. j. Malaria Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah manusia, ditularkan oleh nyamuk malaria (Anopheles) betina, dapat menyerang semua orang baik laki-laki ataupun perempuan pada semua golongan umur dari bayi, anak-anak dan orang dewasa.

Malaria merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Penyakit tersebut juga dapat mempengaruhi angka kematian bayi, anak dibawah umur lima tahun serta ibu hamil. Kejadian Luar Biasa (KLB) sering terjadi di beberapa daerah akibat perubahan lingkungan dan perpindahan penduduk serta terbatasnya pelayanan kesehatan masyarakat sehingga menyebabkan kematian.

Penanggulangan Malaria dilakukan secara komprehensif dengan upaya promotif, preventif dan kuratif. Hal ini bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian serta mencegah KLB. Untuk mencapai hasil yang optimal upaya preventif dan kuratif tersebut harus dilakukan secara profesional dan terintegrasi dengan program lainnya.


162

Provinsi Maluku merupakan daerah endemis malaria, saat ini sedang dikembangkan sistem rujukan program yang mengacu pada sistem gugus. Penegakan

diagnosa

penyakit

malaria

secara

klinis

(tanpa

konfirmasi

laboratorium) akan memberikan gambaran angka malaria klinis yang terjadi di masyarakat. i. Angka Kesakitan Malaria Berdasarkan laporan Profil kabupaten/kota, jumlah Angka Kesakitan API (Annual Paracite Incidence) tahun 2008 sebesar 12,3/1000 penduduk, tahun 2009 sebesar 7,0/1000 penduduk, tahun 2010 sebesar 10,4/1000 penduduk, pada tahun 2011 sebesar 9,1/1.000 penduduk, pada tahun 2012 sebesar 11,1/1000 penduduk dan pada tahun 2013 sebesar 11,5/1.000 penduduk . Gambar 6.15 merupakan Angka Kesakitan Malaria/Annual Paracite Incidence di Provinsi Maluku tahun 2008 – 2013.

GAMBAR 6.15 ANGKA KESAKITAN MALARIA (ANNUAL PARACITE INCIDENCE /API) PER 1.000 PENDUDUK BERISIKO DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2008-2013


163

Menurut Riskesdas 2013, insiden malaria berdasarkan diagnosis dokter/tenaga kesehatan dan diagnosis/gejala dapat dilihat pada gambar 6.16

GAMBAR 6.16 INSIDENS MALARIA MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013


Dari gambar 6.16 dapat dilihat bahwa insiden malaria di Maluku berdasarkan diagnosis sebesar 1,2 %

atau 12 per 1.000 penduduk sementara insiden

malaria berdasarkan diagnosis/gejala sebesar 3,8% atau 38 per 1.000 penduduk.


164

ii. Pengobatan Malaria Pengobatan malaria harus dilakukan secara efektif. Pemberian jenis obat harus benar dan cara minumnya harus tepat waktu, sesuai dengan acuan program pengendalian malaria. Pengobatan efektif adalah pemberian ACT (Artemicin-based Combination Therapy) pada 24 jam pertama pasien panas dan obat harus diminum habis dalam 3 hari. Berdasarkan hasil Riskesdas 2013, dapat dilihat proporsi penderita malaria dengan pengobatan efektif yaitu dengan pemberian ACT (Artemicin-based Combination Therapy) dapat dilihat pada gambar 6.16 GAMBAR 6.17 PROPORSI PENDERITA MALARIA DENGAN PENGOBATAN EFEKTIF DENGAN PEMBERIAN ACT MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013



165

Gambar

6.17

menunjukkan

bahwa

berdasarkan

hasil

Riskesdas

2013

pengobatan efektif pada penderita malaria Di Provinsi Maluku sebesar 44,6%. Informasi lengkap mengenai jumlah kasus malaria, jenis tes sediaan darah, dan angka kesakitan dapat dilihat pada lampiran tabel 24. k. Rabies Rabies merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus (golongan Rabdovirus) yang ditularkan melalui gigitan hewan seperti anjing, kucing, kelelawar, kera, musang dan serigala yang di dalam tubuhnya mengandung virus. Terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam memantau upaya pengendalian rabies, yaitu: GHPR (Gigitan Hewan Penular Rabies), PET/Post Exposure Treatment (penatalaksanaan kasus gigitan), dan kasus yang positif rabies dan mati berdasarkan uji Lyssa.

Pada tahun 2013 di Provinsi Maluku dilaporkan kasus rabies akibat gigitan hewan penular rabies sebanyak 1.528 kasus, yang diberikan vaksin anti rabies sebanyak 1.275 kasus, yang meninggal akibat rabies berdasarkan uji Lyssa sebanyak 11 orang, dan spesimen yang diperiksa sebanyak 195 spesimen. Untuk kabupaten/kota pada tahun 2013 kasus rabies akibat gigitan hewan penular rabies paling tinggi terdapat di Kota Ambon yaitu sebanyak 525 kasus, yang diberikan vaksin terbanyak juga di kota Ambon sebanyak 350, yang meninggal berdasarkan uji Lyssa terbanyak ada di Maluku Tengah yaitu sebanyak 4 orang dan jumlah spesimen yang diperiksa terbanyak ada di Kota Ambon sebanyak 126 spesimen. Kasus rabies di Provinsi Maluku masih tinggi hal ini disebabkan : 1.

Penyediaan logistik vaksin anti ranies masih kurang di Kabupaten/Kota

2.

Kurangnya dana untuk pembelian vaksin untuk hewan penular rabies di Kab/Kota

3.

Kurannya peran serta masyarakat

4.

Pengawasan lalu lintas hewan penular rabies masih lemah .


166

l. Leptospirosis Leptospirosis merupakan zoonosis yang diakibatkan bakteri Leptospira sp. Sumber infeksi pada manusia biasanya akibat kontak secara langsung atau tidak langsung dengan urin hewan yang terinfeksi. Penyakit ini bersifat musiman, di daerah yang beriklim sedang masa puncak insidens dijumpai pada musim panas dan musim gugur karena temperatur adalah faktor yang mempengaruhi kelangsungan hidup Leptospira, sedangkan di daerah tropis insidens tertinggi selama musim hujan. Jumlah kasus leptopirosis tahun 2013 yang dilaporkan sebanyak 16 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 3 orang. Pada tahun 2013 Angka kematian (case fatality rate/CFR) akibat leptospirosis sebesar 18,7%.

Upaya yang dilakukan untuk menekan angka kematian cukup efektif. Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) leptospirosis ditujukan pada upaya penemuan dini serta pengobatan segera penderita untuk mencegah kematian, intervensi lingkungan untuk mencegah munculnya sarang-sarang atau tempat persembunyaian tikus, dan vaksinasi hewan peliharaan terhadap Leptospira 2. PENYAKIT TIDAK MENULAR Penyakit tidak menular (PTM) seperti penyakit jantung, stroke, kanker, diabetes melitus, cedera dan penyakit paru obstruktif kronik serta penyakit kronik lainnya merupakan 63% penyebab kematian di seluruh dunia dengan membunuh 36 juta jiwa per tahun (WHO, 2010). Di Indonesia, penyakit menular masih merupakan masalah kesehatan penting dan dalam waktu bersamaan morbiditas dan mortalitas PTM semakin meningkat. Hal tersebut menjadi beban ganda dalam pelayanan kesehatan, sekaligus tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan bidang kesehatan di Indonesia. Peningkatan PTM berdampak negatif pada ekonomi dan produktivitas bangsa. Pengobatan PTM seringkali memakan waktu lama dan memerlukan biaya besar. Beberapa jenis PTM merupakan penyakit kronik dan/atau katastropik yang dapat mengganggu ekonomi penderita dan keluarganya.


167

Selain itu, salah satu dampak PTM adalah terjadinya kecacatan termasuk kecacatan permanen. Secara global, regional, dan nasional pada tahun 2030 diproyeksikan terjadi transisi epidemiologi dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular.

Berbagai faktor risiko PTM antara lain ialah: merokok dan keterpaparan terhadap asap rokok, minum minuman beralkohol, diet/pola makan, gaya hidup, kegemukan, obat-obatan, dan riwayat keluarga (keturunan). Prinsip upaya pencegahan tetap lebih baik dari pengobatan. Upaya pencegahan penyakit tidak menular

lebih

ditujukan

kepada

faktor risiko

yang

telah

diidentifikasi.

Kementerian Kesehatan telah mengembangkan program pengendalian PTM sejak tahun 2005. Upaya pengendalian faktor risiko PTM yang telah dilakukan berupa promosi Perilaku Bersih dan Sehat serta pengendalian masalah tembakau. Pemerintah Daerah di beberapa tempat telah menerbitkan peraturan terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan membentuk Aliansi Walikota/Bupati dalam Pengendalian Tembakau dan Penyakit Tidak Menular. Sedangkan untuk pengaturan makanan berisiko, ke depan akan dibuat regulasi antara lain tentang gula, garam dan lemak dalam makanan yang dijual bebas.

Upaya pengendalian PTM tidak akan berhasil jika hanya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan tanpa dukungan seluruh jajaran lintas sektor, baik pemerintah, swasta, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, bahkan seluruh lapisan masyarakat. Beberapa kegiatan yang telah dikembangkan dalam upaya untuk mengendalikan penyakit tidak menular pada tahun 2013 adalah sebagai berikut. 1.

Posbindu PTM Kegiatan yang mulai dikembangkan pada tahun 2011 ini merupakan salah satu wujud peran serta masyarakat dalam kegiatan deteksi dini, monitoring dan tindak lanjut dini terhadap faktor risiko PTM secara terpadu dan terintegrasi dengan kegiatan rutin di masyarakat, seperti di lingkungan tempat tinggal dalam wadah desa/kelurahan siaga aktif.


168

Selain itu, kegiatan tersebut pada saat ini telah dikembangkan pada kelompok khusus seperti di Perusahaan Outobus (PO), kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH), sekolah, dan tempat kerja.

2.

Meningkatkan Upaya Pengendalian PTM di Puskemas Pada tahun 2013 setiap kabupaten/kota minimal memiliki satu puskesmas dengan program unggulan pelayanan PTM yang dilengkapi dengan sumber daya

manusia

yang

terlatih

PTM,

fasilitas,

dan

peralatan

untuk

penatalaksanaan kasus PTM. Upaya tersebut antara lain peningkatan promosi kesehatan (health promotion) yang dilakukan melalui gaya hidup sehat, melaksanakan deteksi dini dan monitoring faktor risiko PTM dan Pandu PTM, dan atau layanan khusus PTM lainnya (jantung, stroke, Cedera, Tisan, skrining Thalasemia, SLE, kanker anak, layanan upaya berhenti merokok, diet, aktivitas fisik, stres, Tisan, PAL, IVA + CBE, rehabilitasi dan atau paliatif PTM).

3.

Pengendalian Tembakau Pengendalian tembakau di Indonesia merupakan salah satu upaya pengendalian faktor risiko PTM, guna menurunkan prevalensi penyakit tidak menular. Beberapa upaya yang telah dikembangkan adalah: a.

Pengembangan kawasan tanpa rokok

b.

Upaya berhenti rokok di Fasyankes Primer

c.

Kebijakan pengendalian rokok

d.

Jajak pendapat masyarakat mengenai penerapan larangan total iklan, promosi dan sponsorship rokok.

4.

Deteksi dini PTM pada saat arus mudik keagamaan (Lebaran dan Natal) yang bekerja sama dengan Lintas Sektor (PT Jasa Raharja) dan Lintas Program


169

a. Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Ruang lingkup pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah (PJPD) yang menjadi tanggung jawab Sub Direktorat Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan meliputi hipertensi essensial, penyakit ginjal hipertensi, penyakit jantung hipertensi, stroke, gagal jantung, Penyakit Jantung Koroner (PJK), kardiomipathy, penyakit jantung rheumatic, penyakit jantung bawaan, dan infark miocard akut. Prioritas program pengendalian tahun 2010 memperhatikan pada pengendalian faktor risiko PJPD berbasis masyarakat, deteksi dini, dan jejaring kerja dengan tahapan kegiatan sebagai berikut : 

Penyusunan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK). Sampai dengan tahun 2010, NSPK yang telah disusun berupa : a. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 854/MENKES/SK/IX/2009 Tentang Pedoman Pengendalian Faktor Risiko Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah b. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 853/MENKES/SK/IX/2009 Tentang Jejaring Kerja Nasional c. Buku pedoman “Pengendalian Hipertensi pada Ibu Hamil” d. Buku Deteksi Dini Faktor Risiko penyakit Jantung dan pembuluh Darah



Pengembangan SDM yang terdiri dari Training of Trainers (TOT).



Penyediaan alat stimulan berupa masscrening yang terdiri dari timbangan badan, alat ukur tinggi badan, lingkar pinggang, tekanan darah, cardiochek,



Surveilans Epidemiologi. Kegiatan ini berupa penemuan dan tata laksana penyakit jantung dan pembuluh darah. Salah satu kegiatan pokok pengendalian penyakit jantung dan pembuluh darah yaitu penemuan dan tatalaksana yang dilaksanakan melalui deteksi dini faktor risiko.



Pengendalian faktor risiko penyakit jantung dan pembuluh darah berbasis masyarakat melalui peningkatan pemberdayaan peran serta masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dengan melatih kader-kader Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu).


170



Jejaring kerja berdasarkan faktor risiko PJPD. Kegiatan ini dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan lintas sektor, lintas program dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Gambaran prevalensi stroke di Maluku sebagai salah satu penyakit jantung dan pembuluh darah hasil Riskesdas tahun 2013 menurut kabupaten/kota disajikan pada gambar 6.18

GAMBAR 6.18 PREVALENSI STROKE PADA UMUR ≥ 15 TAHUN (‰) BERDASARKAN DIAGNOSIS DOKTER MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013



171

Dari gambar 6.18 di atas dapat dilihat bahwa kabupaten/kota dengan prevalensi stroke pada umur ≥ 15 tahun menurut diagnosis dokter/gejala di Maluku sebesar 4,2%.

Selain stroke, penyakit jantung koroner juga merupakan salah satu penyakit jantung dan pembuluh darah. Gambaran prevalensi penyakit jantung koroner berdasarkan Riskesdas tahun 2013 di Maluku menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar 6.19 GAMBAR 6.19 PREVALENSI PENYAKIT JANTUNG KORONER PADA UMUR ≥ 15 TAHUN BERDASARKAN DIAGNOSIS DOKTER/GEJALA MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKUTAHUN 2013



172

Dari gambar 6.19 terlihat bahwa menurut Riskesdas tahun 2013, Provinsi Maluku dengan prevalensi penyakit jantung koroner pada umur ≥ 15 tahun menurut diagnosis dokter/gejala sebesar 1,70% dengan prevalensi tertinggi ada pada Kabupaten Seram Bagian Timur yaitu sebesar 5,10% sedangkan prevalensi terendah ada di Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu sebesar 0% GAMBAR 6.20 PREVALENSI HIPERTENSI PADA UMUR ≥ 18 TAHUN BERDASARKAN WAWANCARA MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013


Dari gambar 6.20 dapat dilihat bahwa prevalensi hipertensi berdasarkan wawancara (apakah pernah didiagnosis nakes dan minum obat hipertensi) pada tahun 2013 di Maluku sebesar 6,8%.


173

Dari gambar tersebut juga dapat dilihat bahwa kabupaten/kota dengan prevalensi hipertensi pada umur ≥ 18 tahun berdasarkan wawancara yang tertinggi pada tahun 2013 ada di Kabupaten Maluku Tenggara sebesar 13,9% sedangkan prevalensi terendah terdapat Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu sebesar 0,8%. b. Penyakit Kanker Program pengedalian penyakit kanker dilakukan untuk semua jenis kanker, tetapi saat ini masih diprioritaskan pada dua kanker tertinggi di Indonesia yaitu kanker leher rahim dan kanker payudara. Kegiatan yang dilakukan meliputi pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer dilakukan melalui pengendalian faktor risiko dan peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi. Pencegahan sekunder dilakukan melalui deteksi dini dan tatalaksana yang dilakukan di puskesmas dan rujukan ke rumah sakit. Deteksi dini kanker leher rahim menggunakan metode Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) dan krioterapi untuk IVA (lesipra kanker leher rahim) positif, sedangkan deteksi dini kanker payudara menggunakan metode Clinical Breast Examiniation (CBE). Pencegahan tersier dilakukan melalui perawatan paliatif dan rehabilitatif di unitunit pelayanan kesehatan yang menangani kanker dan pembentukan kelompok survivor kanker di masyarakat. Selain itu, dilakukan juga pengembangan registrasi kanker sebagai suatu system surveilans dengan menggunakan software SriKanDI (Sistem Registrasi Kanker di Indonesia).

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian penyakit kanker antara lain 1.

Pencegahan dan pengendalian faktor risiko. Sampai dengan tahun 2010 telah disusun Pedoman Pengendalian Penyakit Kanker yang menjadi acuan bagi petugas kesehatan dan berbagai pihak yang terlibat dalam pengendalian kanker. Pengendalian faktor risiko kanker juga dilakukan dengan memberikan konseling dan penyuluhan bagi perempuan yang melakukan deteksi dini kanker leher rahim dan payudara di Puskesmas.


174

2.

Penemuan dan tatalaksana kasus. Program deteksi dini dan tatalaksana yang dilakukan masih diprioritaskan pada 2 kanker tertinggi di Indonesia yaitu kanker payudara dan kanker leher rahim. Program ini dimulai sejak tahun 2007 dan telah dicanangkan sebagai program nasional yang dicanangkan oleh Ibu Negara Hj. Kristiani Herrawati pada 21 April 2008. Program tersebut dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan dan Female Cancer Program (FCP). Sampai dengan tahun 2013 program deteksi dini kanker leher rahim dan payudara telah dilaksanakan di Provinsi dengan melatih dokter sebanyak 15 orang. Gambaran mengenai prevalensi penyakit kanker berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2013 menurut provinsi dapat dilihat pada gambar 6.20

GAMBAR 6.21 PREVALENSI PENYAKIT KANKER (‰) BERDASARKAN DIAGNOSIS DOKTER/GEJALA MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013



175

Berdasarkan gambar 6.21 dapat dilihat bahwa prevalensi penyakit kanker menurut diagnosis dokter/gejala hasil Riskesdas tahun 2013 yang tertinggi adalah Kabupaten Buru (1,8%) sedangkan prevalensi terendah terdapat di Kota Tual, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru masingmasing 0%. c. Penyakit Diabetes Melitus dan penyakit metabolik Ruang lingkup pengendalian penyakit diabetes melitus dan penyakit metabolik yang ditangani oleh Sub Direktorat Pengendalian Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik adalah diabetes melitus, obesitas, gangguan kelenjar tiroid, dislipidemia, gangguan metabolisme kalsium, gangguan sekresi korteks adrenal, dan gangguan kelenjar hipotalamus. Diabetes melitus disebabkan oleh pola makan/nutrisi, kebiasaan tidak sehat, kurang aktifitas fisik, dan stress. Tujuan program pengendalian diabetes melitus dan penyakit metabolik adalah terselenggaranya peningkatan kemandirian masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan faktor risiko penyakit tidak menular dengan melibatkan pengelola program pusat, daerah, UPT, lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, LSM dan masyarakat.

Kegiatan pengendalian diabetes melitus dan penyakit metabolik yang telah dilaksanakan terdiri dari pokok-pokok kegiatan yakni sebagai berikut. 1.

Peningkatan kapasitas SDM Upaya ini telah dilakukan melalui pelatihan terhadap 15 dokter umum.

2.

Menjalin kemitraan Upaya lain terkait pencegahan dan penanggulangan faktor risiko adalah menjalin

kemitraan

dengan

lintas

program/lintas

sektor

melalui

pembentukan jejaring kelompok kerja diabetes melitus, pengembangan partisipasi

masyarakat

dalam pengendalian

diabetes

dan penyakit

metabolik


176

GAMBAR 6.22 PREVALENSI DIABETES PADA UMUR ≥ 15 TAHUN BERDASARKAN DIAGNOSIS DOKTER/GEJALA MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013


Dari gambar 6.22 dapat dilihat bahwa prevalensi diabetes di Maluku berdasarkan wawancara tahun 2013 sebanyak 2,1%. Prevalensi tertinggi Diabetes pada umur ≥ 15 tahun menurut diagnosis dokter/gejala berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2013 adalah di Kabupaten Buru Selatan sebesar 5,3% sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar 0,7%


177

d. Penyakit Kronis dan Degeneratif Lingkup pengendalian penyakit kronik dan degeneratif adalah Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK), osteoporosis, asma, gagal ginjal kronik, thalasemia, SLE/Lupus, osteoartritis, dan rhinitis kronis. Kegiatan pengendalian diabetes melitus dan penyakit metabolik yang telah dilaksanakan terdiri dari pokok-pokok kegiatan sebagai berikut. a.

Deteksi dini PPOK (Penyakit Paru Obstruktif Kronik) melalui pendekatan praktis penyakit paru-paru (PAL).

b.

Pengendalian Tembakau Pengendalian tembakau di Indonesia merupakan salah satu upaya pengendalian faktor risiko PTM, guna menurunkan prevalensi penyakit tidak menular. Beberapa upaya yang telah dikembangkan antara lain : Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok. Kemenkes RI menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai salah satu upaya untuk melindungi masyarakat terhadap dampak paparan asap rokok terhadap kesehatan. KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk melakukan kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan penggunaan rokok. Ruang lingkup KTR meliputi tempattempat umum, tempat kerja tertutup, sarana kesehatan,tempat proses belajar-mengajar, arena kegiatan anak, tempat ibadah, dan angkutan umum.

c.

Sosialisasi PPOK

d.

Membangun dan memperkuat jejaring kemitraan dengan departemen / lembaga dan LSM


178

Gambaran penyakit kronis dan degeneratif berdasarkan riskesdas 2013 adalah sebagai berikut. a.

Penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) PPOK adalah penyakit kronis saluran napas yang ditandai dengan hambatan aliran udara khususnya udara ekspirasi dan bersifat progresif lambat (semakin lama semakin memburuk), disebabkan oleh pajanan faktor resiko seperti merokok, polusi udara di dalam maupun di luar ruangan. Onset (awal terjadinya penyakit) biasanya pada usia pertenghan dan tidak hilang dengan pengobatan. Didefinisikan sebagai PPOK jika pernah mengalami sesak napas yang bertambah ketika beraktifitas dan/atau bertambah dengan meningkatnya usia disertai batuk berdahak atau pernah mengalami sesak napas disertai batuk berdahak dan nilai Indeks Brinkman ≥ 200. Indeks Brinkman adalah jumlah batang rokok yang diisap, dihitung sebagai lama merokok (dalam tahun) dikalikan dengan jumlah rokok yang diisap per hari. Gambaran mengenai prevalensi PPOK menurut kabupaten/kota pada tahun 2013 dapat dilihat pada gambar 6.23


179

GAMBAR 6.23 PREVALENSI PPOK PADA UMUR > 30 TAHUN BERDASARKAN GEJALA (%) MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2013 DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013


Dari gambar 6.23 dapat dilihat bahwa prevalensi PPOK pada umur > 30 tahun berdasarkan gejala menurut hasil Riskesdas tahun 2013 di Maluku sebesar 4,3% dengan prevalensi tertinggi ada di Kabupaten Buru Selatan yaitu sebesar 12,3% dan terendah ada di Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar 0,8%.

b.

Asma Asma merupakan gangguan inflamasi kronis di jalan napas, dasar penyakit ini adalah hiperaktifitas bronkus dan obstruksi jalan napas. Gejala asma adalah gangguan pernapasan (sesak), batuk produktif terutama pada malam hari atau menjelang pagi, dan dada terasa tertekan.


180

Gejala tersebut memburuk pada malam hari , adanya allergen (seperti debu, asap rokok) atau saat sedang menderita sakit seperti demam. Gejala hilang dengan atau tanpa pengobatan. Didefinisikan sebagai asma jika pernah mengalami gejala sesak napas yang terjadi pada salah satu atau lebih kondisi : terpapar udara dingin dan/atau debu dan/atau asap rokok dan/atau stress dan/atau flu atau infeksi

dan/atau kelelahan dan/atau

alergi obat dan/atau alergi makanan dengan disertai salah satu atau lebih gejala ; dan/atau sesak napas menghilang dengan pengobatan dan/atau sesak napas berkurang atau menghilang tanpa pengobatan dan/atau sesak napas lebih berat dirasakan pada malam hari atau menjelang pagi dan jika pertama kali merasakan sesak napas saat berumur < 40 tahun (usia serangan terbanyak). Gambaran mengenai prevalensi penyakit asma di Maluku menurut kabupaten/kota tahun 2013 dapat dilihat pada gambar 6.24

GAMBAR 6.24 PREVALENSI PENYAKIT ASMA BERDASARKAN GEJALA (%) MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2013 DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013

Sumber: Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas, 2013 Profil Kesehatan Maluku Tahun 2013

181

Dari gambar 6.24 dapat dilihat bahwa prevalensi asma di Maluku tahun 2013 5,3% dengan prevalensi tertinggi penyakit asma berdasarkan gejala tahun 2013 ada di Kota Tual yaitu sebesar 10,2% sedangkan prevalensi terendah terdapat di Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar 1,4%. c. Merokok Informasi perilaku penggunaan tembakau dalam Riskesdas tahun 2013 dibagi menjadi dua kelompok, yaitu perilaku merokok dan perilaku penggunaan tembakau dengan mengunyah. Hal tersebut dikarenakan efek samping yang ditimbulkan akibat merokok dan dengan metode mengunyah tembakau berbeda. Perokok hisap menimbulkan polusi pada perokok

pasif dan lingkungan

sekitarnya, sedangkan mengunyah tembakau hanya berdampak pada dirinya sendiri. GAMBAR 6.25 PROPORSI PENDUDUK BERUMUR ≥ 10 TAHUN YANG MEROKOK TIAP HARI MENURUT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2013

Sumber: Badan Litbangkes, Kemenkes RI, Riskesdas, 2013 Profil Kesehatan Maluku Tahun 2013

182

Dari gambar 6.25 dapat dilihat bahwa proporsi penduduk berumur ≥ 10 tahun yang merokok setiap hari terbanyak berada di Kabupaten Kepulauan Aru dan Buru Selatan masing-masing sebesar 27,5% dan terendah di Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar 18,7%. B.

KESEHATAN LINGKUNGAN Kesehatan lingkungan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat,

menurut WHO (World Health Organization), kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Menurut WHO, ruang lingkup kesehatan lingkungan diantaranya meliputi penyediaan air minum serta pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran. Berdasarkan hal tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan mengadakan Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013 (Riskesdas 2013). Tujuan dari Riskesdas 2013 topik kesehatan lingkungan adalah mengevaluasi program yang sudah ada, menindaklanjuti upaya perbaikan yang akan dijalankan, dan mengidentifikasi faktor risiko lingkungan berbagai jenis penyakit dan gangguan kesehatan.

1.

Air Minum Komitmen pemerintah terhadap Millenium Development Goals (MDGs)

yaitu memastikan kelestarian lingkungan hidup dengan menurunkan target hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi dasar hingga 2015. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum menyatakan bahwa air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Penyelenggara air minum dapat berasal dari badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau individual yang melakukan penyelenggaraan penyediaan air minum.


183

Tidak semua air dapat diminum, syarat-syarat kualitas air minum sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan dimaksud, diantaranya adalah sebagai berikut : •

Syarat Fisik : Tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna;

•

Parameter Mikrobiologi E Coli dan total Bakteri Kolifrom, kadar maksimum yang di perbolehkan 0 jumlah per 100 ml sampel;

•

Syarat Kimia : Kadar Besi : maksimum yang diperbolehkan 0,3 mg/l, Kesadahan (maks 500 mg/l), pH 6,5-8,5;

•

Syarat Mikrobiologis : Koliform tinja/total koliform (maks 0 per 100 ml air);

•

Dan parameter tambahan lainnya.

Salah satu parameter air minum adalah parameter fisik. Parameter fisik yang harus dipenuhi pada air minum yaitu harus jernih, tidak berbau, tidak berasa dan tidak berwarna. Selain itu, air minum tidak menimbulkan endapan. Jika air yang kita konsumsi menyimpang dari hal ini, maka sangat mungkin air telah tercemar.

Berdasarkan hasil Riskesdas 2013, kualitas fisik air minum di Maluku termasuk dalam kategori baik (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa tidak berbusa dan tidak berbau) sebesar 92,5%.

Pembahasan air minum meliputi, proporsi rumah tangga berdasarkan jenis sumber air minum, proporsi rumah tangga berdasarkan kualitas fisik air minum, proporsi rumah tangga berdasarkan pengolahan air minum sebelum diminum, proporsi rumah tangga berdasarkan cara pengolahan air minum sebelum diminum, dan proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum berdasarkan kriteria JMP WHO-INICEF 2006 akan terlihat pada gambar 6.26-6.29.


184

GAMBAR 6.26 PROPORSI RUMAH TANGGA BERDASARKAN JENIS SUMBER AIR MINUM DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013


Dari gambar 6.26 hasil Riskesdas 2013 menunjukkan bahwa proporsi rumah tangga berdasarkan jenis sumber air minum di Maluku terbesar bersumber dari ledeng/PDAM yaitu sebesar 26,6% dan terendah bersumber dari penampungan air hujan yaitu sebesar 2,4%

Air yang layak diminum, mempunyai standar tertentu yaitu telah memenuhi persyaratan fisik, kimiawi dan bakteriologis, dan syarat tersebut merupakan satu kesatuan. Jadi apabila ada satu saja parameter yang tidak memenuhi syarat maka air tesebut tidak layak untuk diminum. Agar air layak untuk diminum maka diperlukan pengolahan air sebelum diminum.


185

GAMBAR 6.27 PROPORSI RUMAH TANGGA YANG MENGOLAH AIR MINUM SEBELUM DIMINUM DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013


Dari gambar 6.27 dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 proporsi rumah tangga yang mengolah air minum sebelum diminum. sebesar 87,8%. Proporsi terbesar terdapat di Kabupaten Maluku Barat Daya yaitu sebesar 98,4% dan terendah di Kabupaten Buru sebesar 68,5%


186

GAMBAR 6.28 PROPORSI RUMAH BERDASARKAN CARA PENGOLAHAN AIR MINUM SEBELUM DIMINUM DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013


Dari gambar 6.28 menunjukkan bahwa pada tahun 2013 proporsi rumah tangga berdasarkan cara pengolahan air minum sebelum diminum yaitu dengan cara dimasak sebesar 90,6%. Cara ini merupakan cara yang paling banyak dilakukan oleh rumah tangga. Persentase tertinggi terdapat di Kabupaten Maluku Tenggara yaitu sebesar 98,0% dan terendah di Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar 67,5% sedangkan Pengolahan air diminum dengan cara disaring dan tambah larutan tawas sebesar 0,1%.


187

Berdasarkan kriteria dari JMP WHO-UNICEF 2006, akses ke sumber air minum dibedakan menjadi dua, yaitu improved dan unimproved. Yang dimaksudkan dengan Improved yaitu rumah tangga yang mempunyai akses ke sumber air minum air ledeng/PDAM, sumur bor/pompa, sumur gali terlindung, mata air terlindung, penampungan air hujan, air kemasan (hanya jika sumber air untuk keperluan rumah tangga lainnya improved). Unimproved yaitu rumah tangga yang mempunyai akses ke sumber air minum air kemasan, air isi ulang, air ledeng eceran/membeli, sumur gali tidak terlindung dan mata air tidak terlindung, air sungai/danau/irigasi. GAMBAR 6.29 PROPORSI RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SUMBER AIR MINUM IMPROVED BERDASARKAN KRITERIA JMP WHO-UNICEF 2006 DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013



188

Berdasarkan

Riskesdas

tahun

2013

yang

terlihat

pada

gambar

6.29

menunjukkan proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum improved. Di Maluku proporsi rumah tangga yang telah memiliki akses terhadap sumber air minum improved sebesar 68,5% dengan persentase tertinggi di Kabupaten Seram Bagian Barat sebesar 77,5% dan presentase terendah di Kabupaten Buru sebesar 55.0%

Upaya untuk dapat meningkatkan akses air minum dan kualitas air minum yang layak secara nasional terus menerus dilakukan, akan tetapi masih banyak kendala dalam pencapaiannya. Kendala tersebut antara lain : 1.

Adanya kecenderungan meningkatnya penggunaan air kemasan dan isi ulang sebagai sumber air minum, sementara itu air kemasan dan isi ulang tidak termasuk sebagai sumber air minum layak. Hal ini terjadi disebabkan oleh pendataan yang dilakukan saat ini hanya memotret akses terhadap sumber air yang digunakan untuk minum, belum memperhitungkan kondisi rumah tangga yang memiliki lebih dari satu sumber air yang layak untuk diminum;

2.

Penyediaan infrastruktur air minum yang ada belum dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk, maupun faktor urbanisasi dan peningkatan konsumsi;

3.

Untuk penyediaan air minum perpipaan, beberapa permasalahan pada tingkat operator air minum yaitu minimnya biaya operasional dan pemeliharaan, rendahnya tarif, terbatasnya SDM yang kompeten dan pengelolaan yang kurang efisien;

4.

Terdapat kerusakan di berbagai sarana air minum yang dipakai di masyarakat, termasuk,sumber air minum bukan jaringan perpipaan (BJP) yang tidak terlindungi yang mencapai10,54%.


189

2.

Sanitasi Layak Akses terhadap sanitasi layak merupakan salah satu fondasi inti dari

masyarakat yang sehat. Sanitasi yang baik merupakan elemen penting yang menunjang kesehatan manusia. Sanitasi berhubungan dengan kesehatan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Buruknya kondisi sanitasi akan berdampak negatif di banyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya beberapa penyakit GAMBAR 6.30 PROPORSI RUMAH TANGGA BERDASARKAN PENGGUNAAN FASILITAS BUANG AIR BESAR DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013



190

Gambar 6.30 menunjukkan hasil Riskesdas 2013 tentang proporsi rumah tangga berdasarkan penggunaan fasilitas buang air besar. Proporsi rumah tangga yang menggunakan fasilitas buang air besar milik sendiri sebesar 62,3%, milik bersama 5,3%, umum 9,1% dan buang air besar secara sembarangan sebesar 23,4%. GAMBAR 6.31 PROPORSI RUMAH TANGGA BERDASARKAN JENIS TEMPAT BUANG AIR BESAR DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013


Dari gambar 6.31 dapat dilihat bahwa jenis tempat buang air besar yang digunakan, sebagian besar rumah tangga di Maluku menggunakan kloset berjenis leher angsa sebesar yaitu 88,8%, plengsengan sebesar 5,4%, cemplung/cubluk/lubang

tanpa

lantai

sebesar

3,0%,

dan

cemplung/cubluk/lubang dengan lantai sebesar 2,9%.


191

GAMBAR 6.32 PROPORSI RUMAH TANGGA MENURUT TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR TINJA DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013


Dari gambar 6.32 dapat dilihat bahwa berdasarkan hasil Riskesdas 2013 ada 66,5% rumah tangga di Maluku yang menggunakan tangki septik sebagai tempat pembuangan

akhir

tinja.

Rumah

tangga

yang

menggunakan

tempat

pembuangan akhir tinja SPAL sebesar 3,6%, kolam/sawah sebesar 0,3%, sungai/danau/laut sebesar 11,7%, lubang tanah sebesar 4,2% dan pantai/tanah lapang/kebun sebesar 13,3%.


192

Berdasarkan konsep dan definisi MDGs, akses sanitasi dikatakan layak apabila penggunaan fasilitas tempat buang air besar milik sendiri atau bersama, jenis kloset yang digunakan jenis leher angsa dan tempat pembuangan akhir tinjanya menggunakan tangki septik atau Sarana Pembuangan Air Limbah (SPAL). Metode pembuangan tinja yang baik yaitu dengan jamban dengan syarat sebagai berikut : 1.

Tanah permukaan tidak boleh terjadi kontaminasi

2.

Tidak boleh terjadi kontaminasi pada air tanah yang mungkin memasuki mata air atau sumur

3.

Tidak boleh terkontaminasi air permukaan

4.

Tinja tidak boleh terjangkau oleh lalat dan hewan lain

5.

Tidak boleh terjadi penanganan tinja segar, atau bila memang benar-benar diperlukan, harus dibatasi seminimal mungkin

6.

Jamban harus bebas dari bau atau kondisi yang tidak sedap dipandang

7.

Metode pembuatan dan pengoperasian harus sederhana dan tidak mahal.

Untuk akses terhadap fasilitas tempat buang air besar (sanitasi) digunakan kriteria JMP WHO - Unicef tahun 2006. Menurut kriteria tersebut, rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi improved adalah rumah tangga yang menggunakan fasilitas buang air besar milik sendiri, jenis tempat buang air besar jenis leher angsa atau plengsengan, dan tempat pembuangan akhir tinja jenis tangki septik.


193

GAMBAR 6.33 PROPORSI RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI IMPROVED BERDASARKAN KRITERIA JMP WHO-UNICEF 2006 DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013


Pada gambar 6.33 memperlihatkan bahwa proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi improved berdasarkan kriterian JMP WHOUNICEF 2006 di Maluku sebesar 54,2%. Proporsi tertinggi terdapat di Kota Ambon sebesar 77,2%, sedangkan proporsi terendah terhadap fasilitas sanitasi improved terdapat di Kabupaten Buru Selatan sebesar 23,3%


194

Upaya untuk dapat meningkatkan sanitasi yang layak terus menerus dilakukan, akan tetapi masih banyak kendala dalam pencapaiannya. Kendala tersebut antara lain : 1.

Masih minimnya investasi sektor sanitasi, karena belum mempunyai nilai ekonomis secara langsung,

2.

Proses peningkatan perubahan perilaku tidak dapat dilakukan secara instan, cenderung membutuhkan waktu yang relatif lama dan kecukupan pendampingan petugas kepada masyarakat untuk menerapkan perilaku yang lebih sehat dalam kehidupan sehari-hari secara berkesinambungan

3.

Belum meratanya ketersediaan sarana sanitasi yang mudah, murah, dan terjangkau oleh masyarakat

Upaya terobosan/inovasi dalam rangka akselerasi pencapaian target melalui pengalokasian dana APBN dalam bentuk kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (PAMSTBM) yang diharapkan dapat meningkatkan akses penduduk terhadap sumber air dan sanitasi yang layak melalui mekanisme Tugas Pembantuan dengan komponen kegiatan Rehabilitasi Sarana Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan dan Pembangunan Sarana Air Minum.

Selain itu dilakukan upaya penguatan Kemitraan Pemerintah – Swasta (KPS) yakni melibatkan LSM Lokal/Nasional/Internasional, CSR (Corporate Social Responsibility), donor agency internasional, seperti World Bank, ADB yang diimplementasikan melalui kegiatan Pamsimas dan ICWRMIP, serta kegiatan lain yang berorientasi pada pembinaan, penyediaan sarana air minum dan sanitasi dasar yang layak serta terbangunnya perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat dengan menggunakan pendekatan STBM


195

3.

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Desa STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) adalah desa yang sudah

stop Buang Air Besar Sembarangan minimal 1 dusun, mempunyai tim kerja STBM atau natural leader, dan telah mempunyai rencana kerja STBM atau rencana tindak lanjut. STBM menjadi ujung tombak keberhasilan pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan secara keseluruhan. Sanitasi total berbasis masyarakat sebagai pilihan pendekatan, strategi dan program untuk mengubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan metode pemicuan dalam rangka mencapai target MDGs. Dalam pelaksanaan STBM mencakup 5 (lima) pilar yaitu: 1. Stop buang air besar sembarangan, 2. Cuci tangan pakai sabun, 3. Pengelolaan air minum dan makanan yang aman di rumah tangga, 4. Pengelolaan sampah dengan benar, dan 5. Pengelolaan limbah cair rumah tangga dengan aman.

4.

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Dalam upaya meningkatkan kesehatan anggota keluarga, Pusat Promosi

Kesehatan Kemenkes berupaya meningkatkan persentase rumah tangga berPHBS. PHBS di rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan di masyarakat. Untuk mencapai rumah tangga ber-PHBS, terdapat indikator perilaku hidup bersih dan sehat yang dipantau, yaitu 1.

Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan merupakan orang yang ahli dalam membantu persalinan. Jika ada kelainan dapat diketahui dan ditolong. Peralatan tenaga kesehatan aman, bersih, dan steril.

2.

Memberi bayi ASI eksklusif. Keunggulan ASI diantaranya kandungan gizinya sesuai kebutuhan bayi, mengandung zat kekebalan, melindungi alergi, terjamin kebersihannya, tidak basi, memperbaiki refleks menghisap, menelan, dan pernapasan bayi.


196

3.

Menimbang balita setiap bulan. Manfaat yang didapatkan diantaranya mengetahui

apakah

balita

tumbuh

sehat,

mencegah

gangguan

pertumbuhan balita, mengetahui balita sakit, berat badan dibawah garis merah, gizi buruk, kelengkapan imunisasi, penyuluhan gizi. 4.

Menggunakan air bersih. Manfaat air bersih yaitu menghindarkan dari gangguan penyakit seperti diare, kolera thypus dan lain-lain. Sumber air bersih dari mata air, sumur atau pompa, ledeng, air hujan atau air kemasan.

5.

Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Mencuci tangan membunuh kuman yang ada di tangan, mencegah penularan penyakit seperti diare, ISPA, penyakit kulit.

6.

Menggunakan jamban sehat. Syarat jamban sehat yaitu tidak mencemari sumber air minum, tidak berbau, kotoran tidak dapaat dijamah serangga dan tikus, tidak mencemari tanah sekitar, aman dan mudah dibersihkan, dilengkapi dinding dan atap, penerangan dan ventilasi cukup, lantai kedap air dan luas ruangan memadai, tersedia air, sabun dan alat pembersih.

7.

Memberantas jentik di rumah sekali seminggu. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan cara 3M plus (Menguras, Menutup, Mengubur, plus Menghindari

gigitan

nyamuk).

Menguras

dan

menyikat

tempat

penampungan air. Menutup rapat tempat penampungan air. Mengubur atau menyingkirkan barang bekas yang dapat menampung air. 8.

Makan sayur dan buah setiap hari. Manfaat makanan berserat diantaranya mencegah diabetes, melancarkan buang air besar, menurunkan berat badan, membantu pembersihan racun, mencegah kanker, mengatasi anemia, membantu perkembangan bakteri baik dalam usus.

9.

Melakukan aktivitas fisik setiap hari. Dilakukan sedikitnya 30 menit setiap hari berupa pergerakan anggota tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga yang penting bagi pemeliharaan kesehatan fisik, mental, dan mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari.


197

GAMBAR 6.34 PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG BER-PHBS DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2013


Dari gambar 6.34 dapat dilihat bahwa pada tahun 2013, persentase rumah tangga yang ber-PHBS di Maluku sebesar 50,40% dengan persentase tertinggi di Kabupaten Buru sebesar 79,06% dan terendah di Kota Tual sebesar 12,99%.


198

DAFTAR PUSTAKA

_________, Buku 1 Pokok – Pokok Hasil Riskesdas Provinsi Maluku 2013, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2013 _________, Buku 2 Riskesdas Dalam Angka Provinsi Maluku 2013, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan RI Tahun 2013 _________, Dokumen Deskripsi Sumber Daya Manusia Kesehatan Provinsi Maluku Edisi 2013, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2013 _________, Maluku dalam Angka, Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Tahun 2014 _________, Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2013, Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2014 _________,Profil Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Ambon Tahun 2013 _________,Profil Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013 _________,Profil Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2013 _________,Profil Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2013 _________,Profil Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Tahun 2013 _________,Profil Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan Tahun 2013 _________,Profil Kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Tual Tahun 2013 _________,Profil Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2013 _________,Profil Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2013


199

_________,Profil Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2013 _________,Profil Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2013


200

( ( ( ( ! !, %"

!

!

! ! " + & ) # ! * ' % !,

:$

"##$%% (&'&$&# +(%+)$"& "('&$%* &(+))$++ "(#*%$&) &+$"' "(+%$) %(+&$'+ )()'$%% +(&*$%) &+(*&$%%

"% )& ' )% * #' ) *' #* # # "&

% ) % % % % " % "+

&% # ' )% * #' ' ' #' ' # )'

"#'()& ")#(## )*("+ %+('% %(* &#(** )+(%" '*(%#" %*())& **(#"' #(#%# ()*(+"

*#(+'+ #'(&) ""('"+ %(#% #("% (%" (+ '(* %("" #(%& +(""+ "+('+*

+$"+ +$)+ +$'& &$%# +$+ &$% &$" &$" &$"& &$) &$%% +$#&

(%%)$'+ "$)# +$&& )$&+ $'' &$" &$# *$#) %$+% +$) &$)& "%$%&

-. /0102-304 4045345 675235 08--09-2%"

(! ! ( ! ( ! ( ! !, %" !

!

%+

&+

&++

+&)+

'()')

""(*%

%()*#

#(&'

*+(*+

! !

"#'()&

")#(##

(%+

+(%#%

)*("+ %+('% %(* &#(** )+(%" '*(%#" %*())& **(#"' #(#%# ()*(+"

(+ )('#+ #()# +(")+ +(+& )(") #()* )(*% +(*" ''('*"

(+& ('&+ +())' #(*** #(+%# (#'& "(%" %() *(&+ *"(##%

" + & ) # ! * ' % !,

;<)&

%+

&('&

*'(#*

*()*"

'("

*(*'

*&(+''

"#()&% (#' +(+" #(") '("*& #(#&& (*% "(&%* &(#) "('%) '(*+& #()*# "(+"" *(+## () )(%& +(*'' )(%) "*#(++* '(++* %

"("&) ()&' (# *% '#% (+' ("*% (+& (*% "%(')

*&(&'* &"("# )()%* '("'% "(#%+ +*(# &+(&*' +&('%# ")(%% *()

-. /0102-304 4045345 675235 08--09-2%" =040402/-809686"<>-809686':>-809686&(?054-3.30 /

()*(+"

&+

&++

+&)+

"(')"

%()))

*(*&*

'(*'*

"'(*+&

*"(&+#

'()%

%('' )(#*) #(&) +('# "(*'* &(') #() &(*&& +()&% '&(%

%()# (%)' "(&+ )(')) #(%#' (%+" ( '(*&* *(%)" #(*)

")(*&" +("#+ *(*'' (&* &('& %(')+ "("%+ %(' +("%) "*"(#

(# )(#) )(')% "("" +(+) *(*'" *(#" &(#% )(&* %("'*

" ! ! !, %" ! ! !

:

" + & ) # * ' % " + & )

%+ &' %+ &' %+ &' "%"+ "&"' +%++ +&+' &%&+ &&&' )%)+ )&)' #%#+ #&:

''('*" '(##% '(%%% *+(++ #+(+') )#(*)" )%(&+& &"()" +)(+#' "'(*'# ""(##& )(#'+ *('* ('%% '(* *('"+

'&(% *#(+" *&()#" #'(%)* #(' )*(%)' )"(%)+ &+(*+ +)(##+ +%("& "+(+%* )(#+) *(*'" "()* %(%%* (%"

'&(%" #'('" #)()#" )"(&% +)(+%* "&('" "()%' %*(++# '"(&" *%(+* )*(*" &"(&+% "#(*#& )(&* '(") '(')&

*()

*%)(*%

()*(+"

-. /0102-304 4045345 675235 08--09-2%"

% @ ! !, %"

!

!

! ! " + & ) # ! * ' % !,

@

+('** ")( #(*& ('# ""(# )(%)'

+('+# )% +(')# %(%) &(%+ "("+%

-. / 6B5852033904020.-04264009-2%"

%

: A A A

@

@

''$'# +("" +(' ''$'# *&("% %$# "+(*&& +# %$# #(%#) *'$)+ ""(&% "%("# '%$' )(%% '+$% (+&+ '()#* *#$)+ +"(#& #+$+# "() (#&) )'$' )+(*# )"('%# +(%' &&('#) *$+ *$"

*&("* ''$'# &%# %$# &&(%+ '%$"" "'(#+% '%$*" +)(*)% #$* +#(++' *$#

# ( ! !, %" !

!

! ! " + & ) # ! * ' % !, !

:

"" # ' ' " & " + *'

& + % "+ * % % * * & "+

# % * % % * +%

% & ) + ' ) % ) # & #+

% # % " & * * & '

+ % + % + % ) " "&

% # * " " ' + % * & #

& % & &) "" * * % " # )

& % ' & % + & " #&

% + & )& &* % % + # #

%$)

"$%"

"$'

#$#+

$'+

%$)*

)$'"

$"%

)$')

-. / 6B5852033904020.64009-2%" 4 02C02/2C00450215806 024 3.-4150403.8-424-2CC0.0 02?02C3.20 2?0156-8035

' @!!!@!!! ! !, %"

!

!

! ! " + & ) # ! * ' % !,

"" # ' ' " & " + *'

D& @!!!

%++ *# )"'&' "*#*" +"%'+ "+& &' "&) "')"' "&+ )%*# &&#)

@ !!!

+ + % % % )

"$*+ %$* "$" %$" +$)+ +$++ $*+ $& $'%

-. / 6B5852033904020.64009-2%" 4 02C02/ -80903-301080938- -903-3?02C01015E580?09 >0-33034 3.-44 03-03-3?02C154-021515

=040402/-809686+<>-80921-1-D&409-201040.8"(?054-3.30 /

TABEL 10 JUMLAH KASUS BARU TB PARU DAN KEMATIAN AKIBAT TB PARU MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KO PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 JUMLAH KASUS TB PARU NO

KABUPATEN/KOTA

PUSKESMAS

1

2

3

JUMLAH PENDUDUK L 4

KASUS BARU

KASUS LAMA

KASUS BARU + KASUS LAMA

PREVALENSI (PER 100.000 PENDUDUK)

JUMLAH KEMATIAN AKIBAT TB PARU

P

L+P

L

P

L+P

L

P

L+P

L

P

L+P

L

P

L+P

L

P

L+P

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

102

255

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

797

0

0

0

NA

562

1

2

3

NA

NA

565

NA

NA

771

0

0

0 0

1

KOTA AMBON

22

189,728 189,887

379,615

153

2

MALUKU TENGAH

33

185,499 181,678

367,177

3

SERAM BAGIAN BARAT

17

85,598

82,536

168,134

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

353

0

0

4

SERAM BAGIAN TIMUR

19

53,371

51,531

104,902

NA

NA

NA

NA

NA

0

NA

NA

NA

NA

NA

220

0

0

0

5

BURU

9

61,608

58,573

120,181

94

52

146

1

0

1

95

52

147

154

89

252

0

0

0

6

BURU SELATAN

12

29,390

27,798

57,188

13

16

29

5

2

7

18

18

36

61

65

120

3

0

3

7

KOTA TUAL

13

31,704

32,328

64,032

46

45

91

NA

NA

0

NA

NA

91

NA

NA

134

0

0

0

8

MALUKU TENGGARA

15

48,117

49,956

98,073

78

65

143

99

194

177

160

337

368

320

206

0

0

0

9

MALUKU TENGGARA BARAT

NA

13

54,589

54,076

108,665

85

50

135

5

95 1

6

90

51

141

165

94

228

1

0

1

10 KEPULAUAN ARU

24

45,907

42,832

88,739

75

52

127

NA

NA

0

NA

NA

127

NA

NA

186

0

0

0

11 MALUKU BARAT DAYA

12

36,100

35,607

71,707

8

12

20

NA

NA

0

NA

NA

20

NA

NA

151

1

0

1

1,628,413

552

394

1,508

111

100

211

380

281

1,464

46.25

34.83

5

0

67.2

48.8

92.6

JUMLAH PROV

189

ANGKA INSIDENS PER 100.000 PENDUDUK

821,611 806,802

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kab/Kota Tahun 2013 Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS Catatan : Jumlah kolom 6 = jumlah kolom 7 pada Tabel 1, yaitu sebesar: 1,628,413.00

KEMATIAN PER 100.000 PENDUDUK

89.90

5 0.31

TABEL 11 JUMLAH KASUS DAN ANGKA PENEMUAN KASUS TB PARU BTA+ MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 TB PARU

JUMLAH PERKIRAAN KASUS BARU

NO

KABUPATEN/KOTA

PUSKESMAS

L

P

L+P

L

P

L+P

L

P

L+P

L

P

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

68.52

49.90

59.21 72.89

KLINIS

BTA (+)

ANGKA PENEMUAN KASUS (CDR) L+P

1

KOTA AMBON

22

398

399

797

NA

NA

2,971

273

199

472

2

MALUKU TENGAH

33

390

382

771

NA

NA

7,595

NA

NA

562

NA

NA

3

SERAM BAGIAN BARAT

17

180

173

353

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

4

SERAM BAGIAN TIMUR

19

112

108

220

NA

NA

NA

NA

NA

102

NA

NA

46.30

5

BURU

9

129

123

252

NA

NA

601

44

27

71

34.01

21.95

28.13

6

BURU SELATAN

12

62

58

120

55

51

106

15

18

33

24.30

30.83

27.48

7

KOTA TUAL

13

67

68

134

18,746

19,142

37,888

0

0

0

0.00

0.00

0.00

8

MALUKU TENGGARA

15

101

105

206

85

75

160

78

65

143

77.19

61.96

69.43

9


13

115

114

228

0

0

0

85

49

134

74.15

43.15

58.72

10 KEPULAUAN ARU

24

96

90

186

300

354

654

75

52

127

77.80

57.81

68.15


12

76

75

151

93

88

181

20

22

42

26.38

29.42

27.89

189

1,725

1,694

3,420

19,279

19,710

50,156

590

432

1,686

JUMLAH PROV

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kab/Kota Tahun 2013 Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

34.20

25.50

49.30

TABEL 12 JUMLAH KASUS DAN KESEMBUHAN TB PARU BTA+ MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 TB PARU BTA (+) DIOBATI L P L+P

NO

KABUPATEN/KOTA

PUSKESMAS

JUMLAH

JUMLAH

JUMLAH

1

2

3

4

5

6

22 33 17 19 9 12 13 15 13 24 12 189

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA


876 569 NA NA 71 49 105 160 134 136 42 2,142

1 KOTA AMBON 2 MALUKU TENGAH 3 SERAM BAGIAN BARAT 4 SERAM BAGIAN TIMUR 5 BURU 6 BURU SELATAN 7 KOTA TUAL 8 MALUKU TENGGARA 9 MALUKU TENGGARA BARAT 10 KEPULAUAN ARU 11 MALUKU BARAT DAYA JUMLAH PROV

L Jumlah yang JUMLAH diobati 7

467 717 231 100 71 48 91 193 205 129 39 2,291


KESEMBUHAN P

L+P

PENGOBATAN LENGKAP P

L

ANGKA KESUKSESAN (SUCCESS RATE/SR)

L+P

%

JUMLAH

%

JUMLAH

%

JUMLAH

%

JUMLAH

%

JUMLAH

%

L

P

L+P

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

33.83 73.36 NA NA 11.27 50.00 85.71 72.02 58.54 57.36 48.72 50.02


31.65 1.14



23.74 93.50



158 526 NA NA 8 24 78 139 120 74 19 1,146


50 6 NA NA 5 24 2 18 8 28 2 143

62.50 100.00 2.56 12.95 6.67 37.84 10.53 12.48

18.31 97.96 76.19 98.13 95.52 75.00 50.00 60.18

TABEL 13 PENEMUAN KASUS PNEUMONIA BALITA MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU TAHUN 2013

NO

KABUPATEN/KOTA

PUSKESMAS

1

2

3

JUMLAH BALITA L

P

L+P

4

5

6

1

KOTA AMBON

22

2

MALUKU TENGAH

33

NA

3

SERAM BAGIAN BARAT

17

11,122

16,007

18,531

NA 20,653

7

8

88,591

NA

39,184

1,853

27,129

1,112

4

SERAM BAGIAN TIMUR

19

6,746

6,617

13,363

5

BURU

9

NA

NA

12,513

6

BURU SELATAN

12

2,481

2,449

7

KOTA TUAL

13

8

MALUKU TENGGARA

15

9


3,598 3,950

4,249 4,196

JUMLAH PERKIRAAN PENDERITA L P L+P

4,930

675 NA 248

PNEUMONIA PADA BALITA PENDERITA DITEMUKAN DAN DITANGANI L P L+P JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH

9

10

NA

8,859

11

2,065

3,918

34

1,601

2,713

NA

NA

NA

1,336

NA

NA

NA

1,251

NA

NA

662 NA 245

493

84

11

12

13

3 1.83

33.86

39

63

1.9

25.7

14

% 15

14

0.16

73

1.86

66

5.27

147

29.82

7,847

360

425

785

2

0.56

1

0.2

3

0.38

8,146

395

420

815

11

2.78

9

2.1

20

2.46 24.5

13

6,802

5,343

12,145

680

534

1,215

151

22.20

146

27.3

297

10 KEPULAUAN ARU

24

6,643

4,427

11,070

664

443

1,107

38

5.72

38

8.6

76

6.87


12

5,303

6,111

11,414

530

611

1,141

14

2.64

15

2.5

29

2.54

189

65,176

70,052

236,332

6,518

7,005

23,633

345

5.29

314

725

3.07

JUMLAH PROV


4.48

TABEL 14 JUMLAH KASUS BARU HIV, AIDS, DAN INFEKSI MENULAR SEKSUAL LAINNYA MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 JUMLAH KASUS BARU HIV

AIDS

INFEKSI MENULAR SEKSUAL LAINNYA L P L+P

JUMLAH KEMATIAN AKIBAT AIDS

NO

KABUPATEN/KOTA

PUSKESMAS L

P

L+P

L

P

L+P

L

P

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

22 33 17 19 9 12 13 15 13 24 12 189

74 0 0 0 6 0 14 14 13 6 3 130

56 9 4 0 6 0 1 17 11 23 1 128

130 9 4 0 12 0 15 31 24 29 4 258

9 0 0 0 1 1 8 1 4 3 10 37

7 0 0 0 3 1 2 1 4 16 2 36

16 0 0 0 4 2 10 2 8 19 12 73

31 0 5 0 0 0 0 0 21 1 2 60

23 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 29

54 0 5 0 0 0 0 0 22 6 2 89

11 0 0 0 1 0 9 0 3 2 8 34

5 0 0 0 3 0 2 1 2 4 5 22

16 0 0 0 4 0 11 1 5 6 13 56


Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kab/Kota Tahun 2013 Ket: Jumlah kasus baru adalah seluruh kasus baru yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

L+P

TABEL 15 PERSENTASE DONOR DARAH DISKRINING TERHADAP HIV-AIDS MENURUT JENIS KELAMIN PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 DONOR DARAH NO

UNIT TRANSFUSI DARAH

1

2

1 PMI/Bank Darah Kota Ambon

JUMLAH PENDONOR

L

L

P

L+P

JUMLAH

3

4

5

6

SAMPEL DARAH DIPERIKSA P L+P JUMLAH JUMLAH % % % 7

8

9

10

11

L JUMLAH

%

12

13

POSITIF HIV P JUMLAH % 14

15

L+P JUMLAH % 16

17

6,093

92

6,185

6,583

108.04

95

6,678

20

0

20

2 RSUD Cendrawasih

309

41

350

309

100.00

41

350

0

0

0

3 RSUD Karel Sadsuitubun

894

76

970

1,153

88

1,241

6

0

6

4 RS Hati Kudus Langgur

132

0

132

157

0

157

1

0

1

JUMLAH

7,428

209

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kab/Kota Tahun 2013

7,637

8,202

110

224

0

8,426

0

27

0

0

0

27

0

TABEL 16 KASUS DIARE YANG DITANGANI MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 DIARE NO 1

KABUPATEN/KOTA

JUMLAH PENDUDUK

PUSKESMAS

2


JUMLAH PERKIRAAAN KASUS

DIARE DITANGANI P

L

L+P

L

P

L+P

L

P

L+P

JUMLAH

%

JUMLAH

%

JUMLAH

%

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

22 33 17 19 9 12 13 15 13 24 12 189

189,728 185,499 85,598 53,371 61,608 29,390 31,704 48,117 54,589 45,907 36,100 821,611

189,887 181,678 82,536 51,531 58,573 27,798 32,328 49,956 54,076 42,832 35,607 806,802

379,615 367,177 168,134 104,902 120,181 57,188 64,032 98,073 108,665 88,739 71,707 1,628,413

8025 7847 3621 2258 2606 1243 1341 2035 2309 1942 1527 34,754

8032 7685 3491 2180 2478 1176 1367 2113 2287 1812 1506 34,128

16,058 15,532 7,112 4,437 5,084 2,419 2,709 4,148 4,597 3,754 3,033 68,882

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kab/Kota Tahun 2013 Ket: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

1,587 1,743 2,209 NA NA 1,243 NA 1,760 1,301 684 444 10,971

19.77 22.21 61.01

99.98 86.47 56.34 35.22 29.08 31.57

1,425 1,667 2,249 NA NA 1,169 NA 1,857 921 506 656 10,450

17.74 21.69 64.42

99.42 87.88 40.26 27.93 43.55 30.62

3,012 3,410 4,458 NA 2,053 2,412 1,973 3,617 2,222 1,190 1,100 25,447

18.76 21.96 62.68 40.38 99.71 72.84 87.19 48.34 31.70 36.27 36.94

TABEL 17 JUMLAH KASUS BARU KUSTA MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 KASUS BARU NO

KABUPATEN/KOTA

PUSKESMAS L

1

2

Pausi Basiler (PB)/ Kusta kering 0-14 TAHUN 15 TAHUN P L+P L P L+P L

JUMLAH P L+P

L

0-14 TAHUN P L+P

Multi Basiler (MB)/ Kusta Basah 15 TAHUN L P L+P L

PB + MB

JUMLAH P

L+P

L

P

L+P

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

KOTA AMBON

22

0

0

0

0

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

72

0

0

72

0

0

82

2

MALUKU TENGAH

33

1

0

1

2

5

7

3

5

8

1

4

5

30

22

52

31

26

57

34

31

65

3

SERAM BAGIAN BARAT

17

0

0

0

0

0

0

4

4

8

0

0

0

0

0

0

12

15

27

16

19

35

4

SERAM BAGIAN TIMUR

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

BURU

9

5

1

6

4

2

6

9

3

12

2

3

5

23

20

43

25

23

48

34

26

60

6

BURU SELATAN

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

3

0

0

6

0

0

6

7

KOTA TUAL

13

0

0

0

0

0

0

5

1

6

0

0

0

0

0

0

34

15

49

39

16

55

8

MALUKU TENGGARA

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

8

9

17

10

9

19

10

9

19

9


13

0

1

1

8

8

16

8

9

17

0

0

0

16

12

28

16

12

28

24

21

45

10 KEPULAUAN ARU

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

5

8

3

5

8


12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

189

6

2

8

14

15

29

29

22

61

5

7

12

77

63

215

82

70

314

JUMLAH PROV

ANGKA PENEMUAN KASUS BARU (NCDR/NEW CASE DETECTION RATE ) PER 100.000 PENDUDUK Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kab/Kota Tahun 2013

111

92

375

13.51

11.40

23.03

TABEL 18 KASUS BARU KUSTA 0-14 TAHUN DAN CACAT TINGKAT 2 MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU TAHUN 2013

NO 1

KECAMATAN

PUSKESMAS

2

1 KOTA AMBON 2 MALUKU TENGAH 3 SERAM BAGIAN BARAT 4 SERAM BAGIAN TIMUR 5 BURU 6 BURU SELATAN 7 KOTA TUAL 8 MALUKU TENGGARA 9 MALUKU TENGGARA BA 10 KEPULAUAN ARU 11 MALUKU BARAT DAYA JUMLAH PROV

3

22 33 17 19 9 12 13 15 13 24 12 189

PENDERITA KUSTA L

P

L+P

4

5

6

0 34 16 0 34 0 39 10 24 3 0 160


0 31 19 0 26 0 16 9 21 5 0 127

KASUS BARU PENDERITA KUSTA 0-14 TAHUN L P L+P JUMLAH JUMLAH JUMLAH % % % 7

82 65 35 0 60 6 55 19 45 8 0 375

8

0 2 0 0 7 2 0 2 0 0 0 13

5.88 0.00 20.59 0.00 20.00 0.00 0.00 8.13

9

10

0 4 0 0 4 0 0 0 1 0 0 9

12.90 0.00 15.38 0.00 0.00 4.76 0.00 7.09

11

12

7 6 2 0 11 2 5 2 1 0 0 22

L JUMLAH

%

13

14

CACAT TINGKAT 2 P JUMLAH % 15

8.54 9.23 5.71

0 0

18.33 33.33 9.09 10.53 2.22 0.00

2 0

0

0.00 10.00 0.00 0.00

5.87

3

1.88

1

0.00 0.00 5.88

16

0 0

1 0

0.00 0.00 3.85

0

0.00 0.00 0.00 0.00

1

0.79

0

L+P JUMLAH

%

17

18

0 0 2 0 3 0 4 1 0 0 0 4

0.00 0.00 5.71 5.00 0.00 7.27 5.26 0.00 0.00 1.07

TABEL 19 JUMLAH KASUS DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU TAHUN 2013

NO 1

KABUPATEN/KOTA 2

1 KOTA AMBON 22 2 MALUKU TENGAH 33 3 SERAM BAGIAN BARAT 17 4 SERAM BAGIAN TIMUR 19 5 BURU 9 6 BURU SELATAN 12 7 KOTA TUAL 13 8 MALUKU TENGGARA 15 9 MALUKU TENGGARA BARAT 13 10 KEPULAUAN ARU 24 11 MALUKU BARAT DAYA 12 JUMLAH PROV 189 ANGKA PREVALENSI PER 10.000 PENDUDUK Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kab/Kota Tahun 2013

L

JUMLAH P

L+P 12

L

PB P

L+P

4

5

6

7

8

9

10

11

NA 11 2 NA 10 4 1 0 8 0 NA 36

NA 1 0 NA 3 1 2 0 8 0 NA 15

10 12 2 NA 13 5 3 0 16 0 NA 61

NA 70 22 NA 48 2 18 8 16 3 NA 187

NA 52 8 NA 28 4 18 7 12 5 NA 134

72 122 30 NA 76 6 36 15 28 8 NA 393

81 24 NA 58 6 19 8 24 3 NA 223

53 8 NA 31 5 20 7 20 5 NA 149

PUSKESMAS 3

KASUS TERCATAT MB L P L+P

82 134 32 NA 89 11 39 15 44 8 NA 454 2.79

TABEL 20 PERSENTASE PENDERITA KUSTA SELESAI BEROBAT MENURUT JENIS KELAMIN,KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 KUSTA (PB) NO 1

KABUPATEN/KOTA 2


PUSKESMAS 3

22 33 17 19 9 12 13 15 13 24 12 189

PENDERITA PB -1 L P L+P 4

5

NA 0 2 9 4 11 2 0 21 0 3 52

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kab/Kota Tahun 2013 Keterangan : Penderita PB tahun X - 1, Penderita MB tahun X - 2 X = tahun data.

6

NA 0 0 14 1 10 1 0 7 0 4 37

7 0 2 23 5 21 3 0 28 0 7 96

KUSTA (MB) RFT PB P

JUMLAH

%

JUMLAH

%

JUMLAH

%

PENDERITA MB -2 L P L+P

7

8

9

10

11

12

13

L

NA 10 0 6 4 11 2 0 18 0 3 54

NA 1 0 6 1 10 1 0 7 0 3 29

L+P

9 11 0 12 5 21 3 0 25 0 6 92

128.57

52.17 100.00 100.00 100.00 89.29 85.71 95.83

NA NA 22 NA 37 0 23 12 79 1 7 181

14

NA NA 8 NA 27 6 15 12 60 0 2 130

15

96 NA 30 NA 64 6 38 24 139 1 9 407

RFT MB P

L

L+P

JUMLAH

%

JUMLAH

%

JUMLAH

%

16

17

18

19

20

21

NA 85 NA NA 29 2 0 8 27 1 0 152

NA 24 NA NA 22 4 0 6 21 2 1 80

83 109 NA NA 51 6 0 14 48 3 1 315

86.46

79.69 100.00 58.33 34.53 300.00 11.11 77.40

TABEL 21 JUMLAH KASUS PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I) MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU TAHUN 2013

NO

KABUPATEN/KOTA

DIFTERI

PUSKESMAS

JUMLAH KASUS L

1

2

P

L+P

PERTUSIS MENINGGAL

L

JUMLAH KASUS PD3I TETANUS (NON NEONATORUM)

P

L+P

L

P

L+P

MENINGGAL

JUMLAH KASUS

TETANUS NEONATORUM L

P

L+P

MENINGGAL 18

JUMLAH KASUS

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

KOTA AMBON

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

MALUKU TENGAH

33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

SERAM BAGIAN BARAT

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

SERAM BAGIAN TIMUR

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

BURU

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

BURU SELATAN

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

KOTA TUAL

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

MALUKU TENGGARA

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9


10 KEPULAUAN ARU 11 MALUKU BARAT DAYA JUMLAH PROV

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

189

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

CASE FATALITY RATE (%)


TABEL 22 JUMLAH KASUS PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I) MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 JUMLAH KASUS PD3I NO

KABUPATEN/KOTA

PUSKESMAS

CAMPAK JUMLAH KASUS L P L+P

POLIO MENINGGAL

HEPATITIS B

L

P

L+P

L

P

L+P

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

KOTA AMBON

22

28

29

57

1

0

0

0

0

0

0

2

MALUKU TENGAH

33

14

16

30

0

0

0

0

0

0

0

3

SERAM BAGIAN BARAT

17

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

4

SERAM BAGIAN TIMUR

19

2

0

2

0

0

0

0

0

0

0

5

BURU

9

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

6

BURU SELATAN

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

KOTA TUAL

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

MALUKU TENGGARA

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

MALUKU TENGGARA BARA

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 KEPULAUAN ARU

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

189

44

47

91

1

0

0

0

0

0

0

JUMLAH PROV CASE FATALITY RATE (%)


1.10

TABEL 23 JUMLAH KASUS DBD MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) NO

KABUPATEN/KOTA

PUSKESMAS

JUMLAH KASUS L

1

2

3

4

1 KOTA AMBON 2 MALUKU TENGAH 3 SERAM BAGIAN BARAT 4 SERAM BAGIAN TIMUR 5 BURU 6 BURU SELATAN 7 KOTA TUAL 8 MALUKU TENGGARA 9 MALUKU TENGGARA BARAT 10 KEPULAUAN ARU 11 MALUKU BARAT DAYA JUMLAH PROV INCIDENCE RATE PER 100.000 PENDUDUK

22 33 17 19 9 12 13 15 13 24 12 189

14 0 0 0 0 1 0 6 0 2 0 23

P 5

2.80

12 0 0 1 0 0 0 4 0 3 0 20 2.48

MENINGGAL L+P 6

26 0 0 1 0 1 0 10 0 5 0 43 2.64

L

P

CFR (%) L+P

L

P

L+P

7

8

9

10

11

12

2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3

14.3

0.0

7.7

0.0

0.0

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kab/Kota Tahun 2013 Ket: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

0.0

0.0

16.7

0.0

10.0

0.0

0.0

0.0

13.0

0.0

6.98

TABEL 24 KESAKITAN DAN KEMATIAN AKIBAT MALARIA MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 MALARIA PENDERITA TANPA PEMERIKSAAN SEDIAAN DENGAN PEMERIKSAAN DARAH SEDIAAN DARAH L L P L+P L P L+P

NO

KABUPATEN/KOTA

PUSKESMAS

P

L+P

L

P

L+P

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

KOTA AMBON

22

NA

NA

5,845

829

759

1,588

0

0

0

0.0

0.0

0.0

2

MALUKU TENGAH

33

NA

NA

NA

1,015

952

1,967

0

0

0

0.0

0.0

0.0

3

SERAM BAGIAN BARAT

17

5,855

6,427

12,282

5,184

5,737

10,921

0

0

0

0.0

0.0

0.0

4

SERAM BAGIAN TIMUR

19

2,393

2,531

4,924

1,138

1,053

2,191

0

0

0

0.0

0.0

0.0

5

BURU

9

NA

NA

996

465

310

775

0

1

1

0.0

0.3

0.1

6

BURU SELATAN

12

307

273

580

303

199

502

1

0

1

0.3

0.0

0.2

7

KOTA TUAL

13

275

296

571

275

296

571

0

0

0

0.0

0.0

0.0

8

MALUKU TENGGARA

15

0

0

0

322

288

610

0

0

0

0.0

0.0

0.0

9


MENINGGAL

CFR

13

0

0

0

1,062

1,178

2,240

3

2

5

0.3

0.2

0.2

10 KEPULAUAN ARU

24

775

906

1,681

281

273

554

0

0

0

0.0

0.0

0.0


12

1,553

1,514

3,067

1,377

1,254

3,542

3

0

3

0.2

0.0

0.1

189

11,158

11,947

29,946

12,251

12,299

25,461

7

3

10

0.8

0.5

0.0

JUMLAH PROV

ANGKA KESAKITAN (API) PER 1.000 PENDUDUK Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kab/Kota Tahun 2013

22.97

23.39

11.59

TABEL 25 PENDERITA FILARIASIS DITANGANI MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 PENDERITA FILARIASIS NO

KABUPATEN/KOTA

PUSKESMAS

KASUS BARU DITEMUKAN

JUMLAH SELURUH KASUS

L

P

L+P

L

P

L+P

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

KOTA AMBON

22

0

1

1

NA

NA

171

2

MALUKU TENGAH

33

1

0

1

1

0

1

3

SERAM BAGIAN BARAT

17

0

0

0

0

0

0

4

SERAM BAGIAN TIMUR

19

0

0

0

0

0

0

5

BURU

9

0

0

0

0

0

0

6

BURU SELATAN

12

0

0

0

0

0

0

7

KOTA TUAL

13

0

0

0

0

0

0

8

MALUKU TENGGARA

15

0

0

0

0

0

0

9


13

0

0

0

0

0

0

10 KEPULAUAN ARU

24

0

0

0

0

0

0


12

0

0

0

0

0

0

189

1

1

2

1

0

172

JUMLAH PROV

ANGKA KESAKITAN PER 100.000 PENDUDUK PROV Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kab/Kota Tahun 2013

0.12

0

10.56

TABEL 26 BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU TAHUN 2013

NO

KABUPATEN/KOTA

1

2

PUSKESMAS

JUMLAH LAHIR HIDUP L

P

3

4

5

3,633

L + P JUMLAH 6

7

6,687

3,573

BAYI BARU LAHIR DITIMBANG P L+P % 8

KOTA AMBON

22

2

MALUKU TENGAH

33

3

SERAM BAGIAN BARAT

17

1,694

2,188

3,882

4

SERAM BAGIAN TIMUR

19

881

804

1,685

103

5

BURU

9

1,176

986

2,162

1,172

99.66

980

NA

7,533

98.35

JUMLAH 9

1

NA

3,054

L

NA

3,054

% 10

100.00

NA

NA

NA

JUMLAH 11

BBLR P

L % 12

6,627

99.10

7,533

100.00

NA

JUMLAH 13

146

% 14

4.09

16

113

% 18

259

3.91

NA

60

0.80

18

7

11

13.00

0

0

99.39

2,152

99.54

20

1.71

12

3.70

JUMLAH 17

NA

219

116

L+P %

JUMLAH 15

0 1.22

32

1.49

6

BURU SELATAN

12

618

698

1,316

436

70.55

566

81.09

1,002

76.14

11

2.52

13

2.30

24

2.40

7

KOTA TUAL

13

537

719

1,256

15

2.79

12

1.67

27

2.15

15

100.00

12

100.00

27

100.00

8

MALUKU TENGGARA

15

1,924

654

2,578

1,924

100.00

654

100.00

2,578

100.00

0.23

9


13

1,178

1,117

2,295

10 KEPULAUAN ARU

24

845

892

1,737


12

704

781

1,485

JUMLAH PROV

189

13,190 11,893 32,616


NA 727

NA 86.04

NA 7,950

571 NA

60.27

5,953

NA 64.01

1,298

74.73

NA 50.05 21,436

NA

NA

6

NA

NA

NA

18

2.48

NA 65.72

217

25

4.38

NA 2.73

186

43

3.31

NA 3.12

469

2.19

TABEL 27 STATUS GIZI BALITA MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 BALITA NO

KABUPATEN/KOTA

BALITA DITIMBANG

PUSKESMAS

P

L 1

1

2

KOTA AMBON

GIZI BAIK

GIZI LEBIH L+P

GIZI KURANG

P

L

L+P

L

L

P

L+P

JUMLAH

%

JUMLAH

%

JUMLAH

%

JUMLAH

%

JUMLAH

%

JUMLAH

%

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

22

15,950

17,356

33,306

NA

NA

NA

NA

NA

NA

JUMLAH 19

GIZI BURUK L+P

P

P

L

L+P

%

JUMLAH

%

JUMLAH

%

JUMLAH

%

JUMLAH

%

JUMLAH

%

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

NA

NA

NA

NA

NA

NA

2

MALUKU TENGAH

33

13,490

13,520

27,010

32

0.2

24

0.2

56

0.2

12,562

93.1

12,475

92.3

25,037

92.7

862

6.4

980

7.2

1,842

6.8

34

0.3

41

0.3

75

3

SERAM BAGIAN BARAT

17

6,970

7,070

14,040

38

0.5

23

0.3

61

0.4

4,158

59.7

4,720

66.8

8,878

63.2

398

5.7

411

5.8

809

5.8

2

0.0

3

0.0

5

0.0

4

SERAM BAGIAN TIMUR

19

4,596

5,157

9,753

NA

2

0.0

3

0.0

5

0.1

NA

NA

NA

NA

NA

5

BURU

9

4,975

121

4.9

124

4.9

245

4.9

2,203

89.6

2,234

88.8

4,437

89.2

123

5.0

128

BURU SELATAN

12

5,212

5,241

10,453

20

0.4

28

0.5

48

0.5

3,463

66.4

2,728

52.1

6,191

59.2

564

10.8

345

7

KOTA TUAL

13

2,360

2,697

5,057

NA

8

MALUKU TENGGARA

15

5,287

5,549

10,836

9


11 MALUKU BARAT DAYA JUMLAH PROV

2,516

NA

6

10 KEPULAUAN ARU

2,459

NA

6

0.1 1.1

13

5,219

5,260

10,479

60

24

2,996

1,995

4,991

NA

12

2,538

2,690

189

67,077

69,051


NA

5,228

NA

136,128

277

NA

5

0.1

38

0.7

NA

242

NA

NA

NA

251

5.0

12

0.5

30

1.2

42

0.8

909

8.7

5

0.1

2

0.0

7

0.1

0

2

0.1

2

0.0

NA

NA

NA

0.1

5,168

97.7

5,464

98.5

10,632

98.1

113

2.1

80

1.4

193

1.8

98

0.9

4,982

95.5

4,955

94.2

9,937

94.8

201

3.9

230

4.4

431

4.1

NA

NA 0.4

NA

6.6

11 NA

NA 0.4

NA

NA

519

NA

NA 0.38

32,536

NA

NA 48.51

32,576

NA

NA 47.2

65,112

NA

NA 47.83

2,261

NA

NA 33.9

2,174

NA 25.5

0.3

4,435

3.26

NA

7

0.1

6

0.1

13

0.1

7

0.2

4

0.2

11

0.2

4

0.2

6

0.2

10

0.2

73

0.1

97

0.1

170

0.12

TABEL 28 CAKUPAN KUNJUNGAN IBU HAMIL, PERSALINAN DITOLONG TENAGA KESEHATAN, DAN PELAYANAN KESEHATAN IBU NIFAS MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 IBU HAMIL NO

KABUPATEN/KOTA

1

2


PUSKESMAS

JUMLAH

K1

%

4

5

6

3

22 33 17 19 9 12 13 15 13 24 12 189


7,971 10,153 5,481 2,640 3,008 2,065 1,620 2,717 2,739 2,001 1,970 42,365

7,945 8,767 4,917 1,831 2,610 1,555 1,416 2,717 2,566 1,868 1,747 37,939

99.67 86.35 89.71 69.36 86.77 75.30 87.41 100.00 93.68 93.35 88.68 89.55

K4

%

7

8

7,229 7,911 4,251 1,604 2,154 1,267 1,111 2,420 1,922 1,540 1,439 32,848

90.69 77.92 77.56 60.76 71.61 61.36 68.58 89.07 70.17 76.96 73.05 77.54

IBU BERSALIN DITOLONG JUMLAH NAKES 9

7,602 9,740 5,231 2,640 2,870 1,972 1,547 2,602 2,615 1,911 1,881 40,611

%

10

11

6,664 7,576 3,773 1,631 1,987 1,262 1,100 2,284 2,271 1,428 1,365 31,341

87.66 77.78 72.13 61.78 69.23 64.00 71.11 87.78 86.85 74.73 72.57 77.17

IBU NIFAS MENDAPAT JUMLAH YANKES 12

7,602 9,740 5,004 2,640 2,870 1,876 1,547 2,537 2,614 1,911 1,881 40,222

13

6,366 7,481 3,736 1,626 1,918 764 1,273 2,537 2,304 1,438 1,407 30,850

% 14

83.74 76.81 74.66 61.59 66.83 40.72 82.29 100.00 88.14 75.25 74.80 76.70

TABEL 29 PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI TT PADA IBU HAMIL MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU TAHUN 2013

NO 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

KABUPATEN/KOTA 2

KOTA AMBON MALUKU TENGAH SERAM BAGIAN BARAT SERAM BAGIAN TIMUR BURU BURU SELATAN KOTA TUAL MALUKU TENGGARA MALUKU TENGGARA BARAT KEPULAUAN ARU MALUKU BARAT DAYA JUMLAH PROV

PUSKESMAS

JUMLAH IBU HAMIL

TT-1

TT-2

JUMLAH

%

JUMLAH

6

7

IMUNISASI TETANUS TOKSOID PADA IBU HAMIL TT-3 TT-4 TT-5 JUMLAH JUMLAH JUMLAH % % %

%

JUMLAH

%

8

14

15

16

3

4

5

22 33 17 19 9 12 13 15 13 24 12

7,971 10,153 5,481 2,640 3,008 2,065 1,620 2,717 2,739 2,001 1,970

5,462 7,930 4,443 1,639 2,610 1,555 947 1,292 2,103 627 687

68.52 78.10 81.06 62.08 86.77 75.30 58.46 47.55 76.78 31.33 34.87

4,782 7,111 2,250 1,531 2,154 1,064 526 1,782 1,157 425 454

59.99 70.04 41.05 57.99 71.61 51.53 32.47 65.59 42.24 21.24 23.05

1,632 0 608 296 0 0 268 60 614 242 0

20.47 0 11.09 11.21 0 0 16.54 2.21 22.42 12.09 0

527 0 157 97 0 0 150 30 430 125 0

6.61 0 2.86 3.67 0 0 9.26 1.10 15.70 6.25 0

324 0 205 9 79 18 227 2,170 453 136 135

4.06 0 3.74 0.34 2.63 0.87 14.01 79.87 16.54 6.80 6.85

7,265 7,111 3,220 1,933 2,233 1,082 1,171 4,042 2,654 928 589

91.14 70.04 58.75 73.22 74.24 52.40 72.28 148.77 96.90 46.38 29.90

189

42,365

29,295

69.15

23,236

54.85

3,720

8.78

1,516

3.58

3,756

8.87

32,228

76.07


9

10

11

12

13

TT2+

TABEL 31 JUMLAH DAN PERSENTASE IBU HAMIL DAN NEONATAL RISIKO TINGGI/KOMPLIKASI DITANGANI MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU TAHUN 2013

NO

KABUPATEN/KOTA

PUSKESMAS

1

2

3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


22 33 17 19 9 12 13 15 13 24 12 189


JUMLAH BUMIL RISTI/ IBU HAMIL KOMPLIKASI 4

7,971 10,153 5,481 2,640 3,008 2,065 1,620 2,717 2,739 2,001 1,970 42,365

5

1,594 2,031 1,096 528 602 394 324 543 548 400 394 8,473

BUMIL RISTI/KOMPLIKASI DITANGANI

JUMLAH LAHIR HIDUP

PERKIRAAN NEONATAL RISTI/KOMPLIKASI

NEONATAL RISTI/KOMPLIKASI DITANGANI

P

L

L+P

6

%

L

P

L+P

L

P

L+P

6

%

6

%

6

%

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

545 NA 254 132 176 93 81 289 177 127 106 1,979

458 NA 328 121 148 105 108 98 168 134 117 1,784

1,003 1,130 582 253 324 197 188 387 344 261 223 4,892

34.50

156 NA 0 0 34 105 16 0 141 40 23 515

34.05

634 610 0 132 378 392 65 0 393 105 87 2796

39.77 30.04 25.00 62.83 99.49 20.06 71.74 26.24 22.08 33.00

3,633 NA 1,694 881 1,176 618 537 1,924 1,178 845 704 13,190

3,054 NA 2,188 804 986 698 719 654 1,117 892 781 11,893

6,687 7,533 3,882 1,685 2,162 1,316 1,256 2,578 2,295 1,737 1,485 32,616

188 NA 0 0 47 93 17 0 124 57 26 552

0 0 26.64 100 21.10 0 70.18 44.97 24.62 27.90

0 0 22.99 100 14.84 0 84.15 29.90 19.63 28.87

344 262 0 0 81 198 33 68 265 97 49 1,397

34.30 23.19 0 0 24.98 100 17.52 17.58 76.98 37.23 22.00 28.55

TABEL 32 CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BAYI, ANAK BALITA, DAN IBU NIFAS MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 BAYI NO

KABUPATEN/KOTA

PUSKESMAS

JUMLAH L

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2


3

22 33 17 19 9 12 13 15 13 24 12 189


4

3,544 4,053 2,566 1,383 NA 818 529 1,295 1,228 1,091 896 17,403

P 5

3,701 4,066 2,426 1,314 NA 836 843 1,175 1,263 729 893 17,246

L L+P 6

6 7

7,245 8,119 4,992 2,697 2,734 1,654 1,372 2,470 2,491 1,820 1,789

3,544 NA 2,021 NA 705 699 661 1,135 840 442 NA

37,383

10,047

ANAK BALITA (1-4 TAHUN)

BAYI 6-11 BULAN MENDAPAT VIT A P L+P % % % 6 6 8

100.00 78.76

85.45 124.95 87.64 68.40 40.51 57.73

9

10

3,701 NA 2,212 NA 689 578 699 1,135 829 442 NA

100.00

10,285

59.64

91.18

69.14 82.92 96.60 65.64 60.63

11

12

7,245 3,594 4,233 NA 1,394 1,277 1,360 2,270 1,669 884 NA

100.00 44.27 84.80

23,926

64.00

50.99 77.21 99.13 91.90 67.00 48.57

JUMLAH L

P

13

14

L L+P 15

6

%

16

17

NA 18,531 52,526 2,933 NA 2,481 3,598 3,950 6,802 6,643 5,303

NA 20,653 55,632 43,478 NA 2,449 4,249 4,196 5,343 4,427 6,111

88,591 39,184 27,129 46,411 12,513 4,930 7,847 8,146 12,145 11,070 11,414

12,549 NA 11,582 2,933 3,297 2,054 NA 3,458 4,919 3,890 896

102,767

146,538

269,380

45,578

IBU NIFAS

MENDAPAT VIT A 2X P % 6 18

19

91.43

87.54 72.32 58.56 16.90

12,063 NA 11,445 2,872 3,138 2,239 NA 3,282 4,859 3,777 893

44.35

44,568

22.05 100.00 82.79

JUMLAH

L+P 6 20

% 21

22

23

24

82.74 80.51 69.26 15.67

7,602 9,740 5,004 2,640 2,870 1,876 1,547 2,592 2,614 1,911 1,881

6,685 5,041 3,736 1,534 2,191 1,157 1,273 2,531 1,037 1,629 1,416

87.94 51.76 74.66 58.11 76.34 61.67 82.29 97.65 39.67 85.24 75.28

42.57

40,277

28,230

70.09

27.78 62.61 84.88 12.51 51.43 87.08

78.22 90.94 85.32 14.61

24,612 24,534 23,027 5,805 6,435 4,293 NA 6,740 9,778 7,667 1,789

30.41

114,680

20.57 6.61

MENDAPAT VIT A % 6

TABEL 33 PROPORSI PESERTA KB AKTIF MENURUT JENIS KONTRASEPSI, KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 PESERTA KB AKTIF NO

KABUPATEN/KOTA

NON MKJP

MKJP

PUSKESMAS IUD

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


22 33 17 19 9 12 13 15 13 24 12 189

2,561 1,757 217 210 320 325 335 1,261 854 738 704 9,282

Sumber : BKKBN Provinsi Maluku Tahun 2013 Keterangan: MKJP = Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

%

MOP

5

6

6.93 3.29 5.00 1.88 2.10 3.67 4.04 9.78 7.80 8.32 5.43 5.05

144 459 173 31 51 104 5 7 160 0 37 1,171

%

MOW

7

8

0.39 1,646 0.86 963 3.99 469 0.28 35 0.33 135 1.17 51 0.06 23 0.05 274 1.46 349 12 0.29 23 0.64 3,980

%

IM PLAN

9

10

4.46 1.80 10.81 0.31 0.88 0.58 0.28 2.13 3.19 0.14 0.18 2.16

2,958 7,062 755 850 4,121 933 1,508 1,371 1,209 291 651 21,709

%

JUMLAH

11

12

8.01 7,309 13.22 ##### 17.40 1,614 7.59 1,126 27.01 4,627 10.53 1,413 18.20 1,871 10.64 2,913 11.04 2,572 3.28 1,041 5.02 1,415 11.80 #####

%

SUNTIK

13

14

19.78 17,258 19.18 25,868 37.19 1,090 10.06 6,005 30.32 9,034 15.94 3,923 22.59 4,141 22.60 4,971 23.48 5,428 11.73 5,378 10.91 5,185 19.65 88,281

%

PIL

15

16

46.72 10,574 48.44 13,744 25.12 1,306 53.65 3,247 59.20 1,351 44.27 2,579 49.99 1,271 38.56 3,127 49.56 2,716 60.61 2,365 39.98 5,725 47.99 48,005

%

KON DOM

17

18

28.62 1,802 25.74 3,549 30.09 330 29.01 815 8.85 247 29.10 947 15.34 1,001 24.26 1,879 24.80 237 26.65 89 44.14 644 26.09 11,540

%

OBAT VAGINA

%

LAIN NYA

%

19

20

21

22

23

4.88 6.65 7.60 7.28 1.62 10.69 12.08 14.58 2.16 1.00 4.97 6.27

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JUMLAH

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

%

24

25

29,634 43,161 2,726 10,067 10,632 7,449 6,413 9,977 8,381 7,832 11,554 147,826

80.22 80.82 62.81 89.94 69.68 84.06 77.41 77.40 76.52 88.27 89.09 80.35

MKJP + NON MKJP

% MKJP + NON MKJP

26

27

36,943 53,402 4,340 11,193 15,259 8,862 8,284 12,890 10,953 8,873 12,969 183,968

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

TABEL 34 PROPORSI PESERTA KB BARU MENURUT JENIS KONTRASEPSI, KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 PESERTA KB BARU NO

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

KABUPATEN/KOTA

2

KOTA AMBON MALUKU TENGAH SERAM BAGIAN BARAT SERAM BAGIAN TIMUR BURU BURU SELATAN KOTA TUAL MALUKU TENGGARA MALUKU TENGGARA BARA KEPULAUAN ARU MALUKU BARAT DAYA JUMLAH PROV

MKJP

PUSKESMAS

3

22 33 17 19 9 12 13 15 13 24 12 189

Sumber : BKKBN Provinsi Maluku Tahun 2013 Keterangan: MKJP = Metode Kontrasepsi Jangka Panjang

IUD

%

MOP

%

MOW

4

5

6

7

8

342 275 47 111 37 47 175 181 196 96 176 1,683

4.14 1.67 1.08 1.68 0.75 1.71 7.42 2.75 3.60 2.45 7.07 2.62

146 13 0 23 0 0 0 5 3 0 0 190

1.77 0.08 0.35 0.08 0.06 0.30

195 164 8 22 18 0 35 51 18 61 0 572

NON MKJP %

IMPLAN

9

10

2.36 1.00 0.18 0.33 0.36 1.48 0.78 0.33 1.56 0.89

782 1,902 527 287 281 123 246 600 552 286 313 5,899

%

JUMLAH

11

12

9.47 11.58 12.08 4.34 5.66 4.48 10.43 9.13 10.13 7.31 12.58 9.20

1,465 2,354 582 443 336 170 456 837 769 443 489 8,344

%

SUNTIK

%

PIL

%

13

14

15

16

17

17.73 14.33 13.35 6.71 6.77 6.19 19.34 12.74 14.11 11.32 19.65 13.01

4,188 8,185 1,595 2,691 2,457 1,203 851 2,324 2,462 2,389 763 29,108

50.70 49.84 36.57 40.73 49.50 43.79 36.09 35.37 45.18 61.02 30.65 45.38

2,255 4,590 1,524 1,966 1,285 863 658 2,084 1,610 719 620 18,174

27.30 27.95 34.95 29.76 25.89 31.42 27.91 31.72 29.55 18.37 24.91 28.33

KONDOM

%

OBAT VAGINA

%

LAIN NYA

%

18

19

20

21

22

23

353 1,293 660 1,507 886 511 393 1,325 608 364 617 8,517

4.27 7.87 15.13 22.81 17.85 18.60 16.67 20.17 11.16 9.30 24.79 13.28

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

JUMLAH

%

24

25

6,796 14,068 3,779 6,164 4,628 2,577 1,902 5,733 4,680 3,472 2,000 55,799

82.27 85.67 86.65 93.29 93.23 93.81 80.66 87.26 85.89 88.68 80.35 86.99

MKJP + NON MKJP

% MKJP + NON MKJP

26

27

8,261 16,422 4,361 6,607 4,964 2,747 2,358 6,570 5,449 3,915 2,489 64,143

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

TABEL 35 JUMLAH PESERTA KB BARU DAN KB AKTIF MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU TAHUN 2013

NO

KABUPATEN/KOTA

1

2


PUSKESMAS JUMLAH PUS 3

22 33 17 19 9 12 13 15 13 24 12 189


4

68,992 67,007 35,134 22,020 21,437 18,722 10,211 18,298 18,398 15,564 14,006 309,789

PESERTA KB BARU

PESERTA KB AKTIF

JUMLAH

%

JUMLAH

%

5

6

7

8

8,874 5,762 4,361 1,951 2,672 9,167 2,358 2,948 945 1,411 412 40,861

12.86 8.60 12.41 8.86 12.46 48.96 23.09 16.11 5.14 9.07 2.94 13.19

32,679 41,856 11,522 6,970 11,885 6,850 7,284 7,411 17,021 6,731 4,820 155,029

47.37 62.47 32.79 31.65 55.44 36.59 71.33 40.50 92.52 43.25 34.41 50.04

TABEL 36 CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATUS MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU TAHUN 2013

NO

KABUPATEN/KOTA

PUSKESMAS

1

2

3

JUMLAH BAYI LAHIR HIDUP L

P

L +P

4

5

6

1

KOTA AMBON

22

3,633

2

MALUKU TENGAH

33

3

SERAM BAGIAN BARAT

17

1,694

4

SERAM BAGIAN TIMUR

19

881

5

BURU

9

6

BURU SELATAN

7

KOTA TUAL

JUMLAH 7

KUNJUNGAN NEONATUS 1 KALI (KN1) P L+P JUMLAH JUMLAH % % % 8

10.00

KUNJUNGAN NEONATUS 3 KALI (KN LENGKAP) P L L+P JUMLAH JUMLAH JUMLAH % % %

11

12

13

14

6,484

96.96

3,290

0.91

7,529

99.95

0

87.71

3,613

93.07

1,768

1.04

1,964

99.13

1,672

99.23

876

0.99

797

99.39

2,152

99.54

1,007

0.86

344

49.28

732

55.62

581

719

100.00

1,256

100.00

537

3,430

7,533

0

2,188

3,882

1,694

100.00

1,919

804

1,685

875

99.32

797

1,176

986

2,162

1,172

99.66

980

12

618

698

1,316

388

62.78

13

537

719

1,256

537

100.00

NA

94.41

9

6,687

NA

3,054

L

3,054

100.00

0

15

16

17

18

6,344

94.87

7,446

98.85

89.76

3,732

96.14

99.13

1,673

99.29

854

86.61

1,861

86.08

0.94

364

52.15

945

71.81

1.00

719

100.00

1,256

100.00 97.09

3,054

100.00

0

8

MALUKU TENGGARA

15

1,924

654

2,578

1,924

100.00

429

65.60

2,353

91.27

2,097

1.09

406

62.08

2,503

9


13

1,178

1,117

2,295

1,178

100.00

1,117

100.00

2,295

100.00

1,277

1.08

983

88.00

2,260

98.47

10 KEPULAUAN ARU

24

845

892

1,737

736

87.10

747

83.74

1,483

85.38

664

0.79

698

78.25

1,362

78.41


12

704

781

1,485

704

100.00

781

100.00

1,485

100.00

738

1.05

652

83.48

1,390

93.60

13,190

11,893

32,616

12,638

95.82

10,887

91.54

31,054

95.21

12,835

0.97

10,491

88.21

30,772

94.35

JUMLAH PROV

189


TABEL 37 CAKUPAN KUNJUNGAN BAYI MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU TAHUN 2013

NO

KABUPATEN/KOTA

1

2

3

KUNJUNGAN BAYI (MINIMAL 4 KALI)

JUMLAH BAYI

PUSKESMAS

L

P

L

P

L+P

JUMLAH

%

JUMLAH

%

4

5

6

7

8

9

10

% 12

KOTA AMBON

22

3,544

3,701

7,245

2

MALUKU TENGAH

33

4,053

4,066

8,119

3

SERAM BAGIAN BARAT

17

2,566

2,426

4,992

4

SERAM BAGIAN TIMUR

19

1,383

1,314

2,697

818

5

BURU

9

2,734

1,423

6

BURU SELATAN

12

818

836

1,654

504

7

KOTA TUAL

13

529

843

1,372

8

MALUKU TENGGARA

15

1,295

1,175

2,470

1,188

91.74

1,135

96.6

2,323

94.05

9


13

1,228

1,263

2,491

965

78.58

1,049

83.1

2,014

80.85

10 KEPULAUAN ARU

24

1,091

729

1,820

NA

NA

NA


12

896

893

1,789

NA

NA

NA

17,403

17,246

37,383

JUMLAH PROV

189


NA

3,739

NA

11

1

NA

NA

L+P JUMLAH

92.25

NA

88.7

NA 59.15

872

61.61

572

66.4 68.4

NA

49.63

8,491

7,347

90.49

NA

1,255

NA

8,637

3,608

NA

1,690

62.66

2,678

97.95

1,076

65.05

NA

49.23

17,128

45.82

TABEL 38 CAKUPAN DESA/KELURAHAN UCI MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU TAHUN 2013

NO

KABUPATEN/KOTA

PUSKESMAS

JUMLAH DESA/KEL

DESA/KEL UCI

% DESA/KEL UCI

1

2

3

4

5

6


22 33 17 19 9 12 13 15 13 24 12 189


50 171 92 160 82 79 29 191 79 119 117 1,169

45 164 92 33 42 41 25 84 66 81 34 707

90.0 95.9 100.0 20.6 51.2 51.9 86.2 44.0 83.5 68.1 29.1 60.5

TABEL 39 CAKUPAN IMUNISASI DPT, HB, DAN CAMPAK PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU TAHUN 2013

JUMLAH BAYI

NO

KABUPATEN/KOTA

PUSKESMAS L

P

L+P

JUMLAH

1

2

3

4

5

6

7

22 33 17 19 9 12 13 15 13 24 12 189

3,544 4,053 2,566 1,383 NA 818 529 1,295 1,228 1,091 896 17,403

3,701 4,066 2,426 1,314 NA 836 843 1,175 1,263 729 893 17,246

7,245 8,119 4,992 2,697 2,734 1,654 1,372 2,470 2,491 1,820 1,789 37,383

3,544 4,053 2,184 1,383 1,247 441 529 1,256 1,076 876 830 17,419


L


% 8.00

100.00 100.00 85.11 100.00 53.91 100.00 96.99 87.62 80.29 92.63 100.09

DPT1+HB1 P JUMLAH % 9

3,373 4,066 2,184 1,314 1,180 436 836 1,151 1,208 667 807 17,222

10.00

91.14 ##### 90.02 ##### 52.15 99.17 97.96 95.65 91.50 90.37 99.86

L+P JUMLAH 11

6,917 8,119 4,368 2,697 2,427 877 1,365 2,407 2,284 1,543 1,637 34,641

L % 12.00

95.47 ##### 87.50 ##### 88.77 53.02 99.49 97.45 91.69 84.78 91.50 92.67

JUMLAH

BAYI DIIMUNISASI DPT3+HB3 P JUMLAH % %

L+P JUMLAH

13

14

15

16.0

17

3,544 4,053 2,015 1,283 1,101 407 529 1,295 986 730 665 16,608

100.0 100.0 78.5 92.8

3,561 4,066 2,008 1,167 990 382 839 1,175 848 641 658 16,335

96.2 100.0 82.8 88.8

7,105 8,119 4,023 2,450 2,091 789 1,368 2,470 1,834 1,371 1,323 32,943

49.8 100.0 100.0 80.3 66.9 74.2 95.4

45.7 99.5 100.0 67.1 87.9 73.7 94.8

L % 18.00

CAMPAK P JUMLAH %

DO RATE (%) L+P

JUMLAH

%

19

20

21

22

23

100.0 100.0 79.5 95.8

3,485 4,066 1,996 1,219 993 336 780 1,172 1,108 616 681 16,452

94.2 100.0 82.3 92.8

7,029 8,119 4,036 2,544 2,013 706 1,309 2,467 2,158 1,330 1,424 33,135

98.07 3,544 100.00 4,053 80.59 2,040 90.84 1,325 76.48 1,020 47.70 370 99.71 529 100.00 1,295 73.63 1,050 75.33 714 73.95 743 88.12 16,683

45.2 100.0 100.0 85.5 65.4 82.9 95.9

40.2 92.5 99.7 87.7 84.5 76.3 95.4

JUMLAH

% 24.00

97.02 100.00 80.85 94.33 73.63 42.68 95.41 99.88 86.63 73.08 79.60 88.64

L

P

25

26

0 0 6.59 4.19 18.20 16.10 0 (3.11) 2.42 18.49 10.48 4.23

(3.32) 0 8.61 7.23 15.85 22.94 6.70 (1.82) 8.28 7.65 15.61 4.47

L+P 27

(1.62) 0 7.60 5.67 17.06 19.50 4.10 (2.49) 5.52 13.80 13.01 4.35

TABEL 40 CAKUPAN IMUNISASI BCG DAN POLIO PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 BAYI DIIMUNISASI NO

1

KABUPATEN/KOTA

2

1 2 3 4 5 6 7

KOTA AMBON MALUKU TENGAH SERAM BAGIAN BARAT SERAM BAGIAN TIMUR BURU BURU SELATAN KOTA TUAL

8

MALUKU TENGGARA

9 MALUKU TENGGARA BARAT 10 KEPULAUAN ARU 11 MALUKU BARAT DAYA JUMLAH PROV

JUMLAH BAYI

PUSKESMAS

BCG P

L

L+P

POLIO3 P

L

L+P

L

P

L+P

JUMLAH

%

JUMLAH

%

JUMLAH

%

JUMLAH

%

JUMLAH

%

JUMLAH

%

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

22 33 17 19 9 12 13

3,544 4,053 2,566 1,383 NA 818 529

3,701 4,066 2,426 1,314 NA 836 843

7,245 8,119 4,992 2,697 2,734 1,654 1,372

3,544 4,053 1,949 1,354 1,178 440 529

3414 4066 2004 1249 1154 442 771

92.2 100.0 82.6 95.1

6958 8119 3953 2603 2332 882 1300

1,801 4,053 2,142 1,194 1,213 384 529

50.8 100.0 83.5 86.3

35.3 100.0 87.9 86.3

46.9 100.0

1,307 4,066 2,133 1,134 1,077 496 843

59.3 100.0

3,108 8,119 4,275 2,328 2,290 880 1,372

42.90 100.00 85.64 86.32 83.76 53.20 100.00

1,175

2,470

100.00 100.00 75.95 97.90 53.79 100.00

52.9 91.5

96.04 100.00 79.19 96.51 85.30 53.33 94.75

15

1,295

1,175

2,470

1,200

92.66

1175

100.0

2375

96.15

1,295

13 24

1,228 1,091

1,263 729

2,491 1,820

1,083 755

88.19 69.20

1263 645

100.0 88.5

2346 1400

94.18 76.92

1,050 751

100.0 85.5 68.8

1,174 628

100.0 93.0 86.1

2,224 1,379

100.00 89.28 75.77

12 189

896 17,403

893 17,246

1,789 37,383

791 16,876

88.28 96.97

733 16,916

1524 33,792

85.19 90.39

686 15,098

76.6 86.76

701 14,734

78.5 85.43

1,387 29,832

77.53 79.80


82.1 98.09

TABEL 41 JUMLAH BAYI YANG DIBERI ASI EKSKLUSIF MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU TAHUN 2013

NO

KABUPATEN/KOTA

PUSKESMAS

1

2

3


22 33 17 19 9 12 13 15 13 24 12 189


JUMLAH BAYI L

P

4

5

3,544 4,053 2,566 1,383 NA 818 529 1,295 1,228 1,091 896 17,403

3,701 4,066 2,426 1,314 NA 836 843 1,175 1,263 729 893 17,246

L+P 6

7,245 8,119 4,992 2,697 2,734 1,654 1,372 2,470 2,491 1,820 1,789 37,383

JUMLAH BAYI YANG DIBERI ASI EKSKLUSIF L P L+P JUMLAH JUMLAH JUMLAH % % % 7

428 NA 287 312 0 221 151 390 121 29 10 1,949

8

12.08 11.18 22.56 27.02 28.54 30.12 9.85 2.66 1.12 11.20

9

443 NA 307 471 1,238 151 165 381 123 31 7 3,317

10

11

12

11.97

871 330 594 783 1,238 372 316 771 244 60 17 5,596

12.02 4.06 11.90 29.03 45.28 22.49 23.03 31.21 9.80 3.30 0.95 14.97

12.65 35.84 18.06 19.57 32.43 9.74 4.25 0.78 19.23

PEMBERIAN MAKANAN PENDAMPING ASI ANAK USIA 6-23 BULAN KELUARGA MISKIN MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU TAHUN 2013

NO

KABUPATEN/KOTA

PUSKESMAS

1

2

3


22 33 17 19 9 12 13 15 13 24 12 189


DARI KELUARGA MISKIN L P L+P 4

NA NA NA 30,264 0 864 NA 0 NA NA NA 31,128

5

NA NA NA 30,729 0 908 NA 0 NA NA NA 31,637

6

NA 2,926 NA 60,993 0 1,772 NA 0 NA NA NA 65,691

ANAK 6-23 BULAN MENDAPAT MP-ASI L P L+P

L

% P

7

10

11

8

NA NA NA 0 0 766 NA 0 NA NA NA 766

9


NA 72 NA 0 32 1,588 NA 0 NA NA NA 1,692

L+P 12

NA NA NA

NA NA NA

NA 2.46 NA

88.66 NA

90.53 NA

89.62 NA

NA NA NA 2.46

NA NA NA 2.70

NA NA NA 2.58

TABEL 43 CAKUPAN PELAYANAN ANAK BALITA MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 ANAK BALITA (12-59 BULAN) NO

KABUPATEN/KOTA

PUSKESMAS

1

2

3


22 33 17 19 9 12 13 15 13 24 12 189


MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN (MINIMAL 8 KALI)

JUMLAH

L

P

L+P

L

P

L+P

JUMLAH

%

JUMLAH

%

JUMLAH

%

4

5

6

7

8

9

10

11

12

NA 18,531 11,122 6,746 NA 2,481 3,598 3,950 6,802 6,643 5,303 65,176

NA 20,653 16,007 6,617 NA 2,449 4,249 4,196 5,343 4,427 6,111 70,052

88,591 39,184 27,129 NA 12,513 4,930 7,847 8,146 12,145 11,070 11,414 222,969

15,014 12,200 8,483 0 NA 2,481 1,817 3,950 4,646 2,904 655 52,150

65.84 76.27

100 50.50 100 68.30 43.72 12.35 80.01

14,742 11,980 11,623 0 NA 2,449 2,487 4,196 4,713 3,050 607 55,847

58.01 72.61

100 58.53 100 88.21 68.90 9.93 79.72

29,756 24,180 20,106 0 12,513 4,930 4,304 8,146 9,359 5,954 1,262 120,510

33.59 61.71 74.11 100 100 54.85 100 77.06 53.79 11.06 54.05

TABEL 44 JUMLAH BALITA DITIMBANG MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 BALITA NO 1

KABUPATEN/KOTA 2


BALITA YANG ADA

PUSKESMAS 3

22 33 17 19 9 12 13 15 13 24 12 189

L

P

L+P

4

5

6

L JUMLAH 7

NA NA 88,591 15,950 18,531 20,653 39,184 13,745 11,122 16,007 27,129 6,970 6,746 6,617 13,363 NA NA NA 12,513 2,459 2,481 2,449 4,930 2,481 3,598 4,249 7,847 2,360 3,950 4,196 8,146 3,950 6,802 5,343 12,145 5,353 6,643 4,427 11,070 2,996 5,303 6,111 11,414 2,538 65,176 70,052 ###### 58,802


DITIMBANG P %

JUMLAH 8

74.17 62.67 100.00 65.59 100.00 78.70 45.10 47.86 90.22

9

17,356 13,411 7,070 NA 4,975 2,449 2,697 4,196 5,126 1,995 2,690 61,965

L+P

%

JUMLAH 10

64.93 44.17 100.00 63.47 100.00 95.94 45.06 44.02 88.46

11

33,306 27,156 14,040 NA 7,434 4,930 5,057 8,146 10,479 4,991 5,228 120,767

BB NAIK P

L %

JUMLAH 12

37.60 69.30 51.75 59.41 100.00 64.45 100.00 86.28 45.09 45.80 51.10

13

NA 13,745 NA NA 1,707 875 NA 3,950 0 NA NA 20,277

%

JUMLAH 14

100.00 69.42 35.27 100.00

34.48

15

NA 11,728 NA NA 1,775 1,170 NA 4,196 0 NA NA 18,869

L+P %

JUMLAH 16

87.45 35.68 47.77 100.00

30.45

17

NA 25,473 NA NA 3,482 2,045 NA 8,146 0 NA NA 39,146

BGM P

L %

JUMLAH 18

93.80 46.84 41.48 100.00

32.41

19

59 NA 81 107 55 135 2 50 144 48 74 755

%

JUMLAH 20

0.37 1.16 2.24 5.44 0.08 1.27 2.69 1.60 2.92 1.28

21

67 NA 105 116 59 124 0 45 142 53 92 803

L+P %

JUMLAH 22

0.39 1.49 1.19 5.06 1.07 2.77 2.66 3.42 1.30

23

126 1,651 186 223 114 259 2 95 286 101 166 3,209

% 24

0.38 6.08 1.32 1.53 5.25 0.04 1.17 2.73 2.02 3.18 2.66

TABEL 45 CAKUPAN BALITA GIZI BURUK YANG MENDAPAT PERAWATAN MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 BALITA GIZI BURUK NO

KABUPATEN/KOTA

PUSKESMAS

1

2

3


22 33 17 19 9 12 13 15 13 24 12 189


MENDAPAT PERAWATAN

JUMLAH L

P

L+P

6

4

5

6

7

NA 34 2 2 12 5 0 NA 7 7 4 73

NA 41 3 3 30 2 2 NA 6 4 6 97

P

L

NA 75 5 5 42 7 2 NA 13 11 10 170

% 8.00

19 23 8 2 10 5 0 0 7 7 4 85

67.65 400.00 100.00 83.33 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00

6

L+P %

9

10.00

9 25 9 3 6 2 2 0 6 4 6 72

60.98 300.00 100.00 20.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

6 11

28 48 17 5 16 7 2 0 13 11 10 157

% 12.00

64.00 340.00 100.00 38.10 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 92.35

TABEL 46 CAKUPAN PENJARINGAN KESEHATAN SISWA SD & SETINGKAT MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU TAHUN 2013

NO

KABUPATEN/KOTA

PUSKESMAS

1

2

3


22 33 17 19 9 12 13 15 13 24 12 189

JUMLAH L

P

L+P

4

5

6

7

3,696 4,202 1,750 2,231 NA 2,381 742 1,484 1,893 1,756 1,385 21,520

3,401 3,822 1,740 1,979 NA 2,251 679 1,493 1,722 1,320 1,396 19,803

7,097 8,024 3,490 4,210 16,844 4,632 1,421 2,977 3,615 3,076 2,781 41,323

3,694 4,202 1,750 1,987 NA 0 742 556 603 1,114 1,385 16,033

CAKUPAN PENJARINGAN KESEHATAN SISWA SD & SETINGKAT Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kab/Kota Tahun 2013

MURID KELAS 1 SD DAN SETINGKAT MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN L P L+P JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH 8

9

99.95 100 100 89.06

100 37.47 31.85 63.44 100 74.50 74.50

3,295 3,822 1,740 1,778 NA 0 679 599 564 1,074 1,396 14,947

10

11

96.88 100 100 89.84

100 40.12 32.75 81.36 100 75.48 75.48

6,989 8,024 3,490 3,765 2,106 0 1,421 1,155 1,167 2,188 2,781 33,086

% 12

98.48 100 100 89.43 12.50 100 38.80 32.28 71.13 100 80.07 80.07

TABEL 47 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN SISWA SD DAN SETINGKAT MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 MURID SD DAN SETINGKAT NO

KABUPATEN/KOTA

PUSKESMAS

1

2

3

1 KOTA AMBON 2 MALUKU TENGAH 3 SERAM BAGIAN BARAT 4 SERAM BAGIAN TIMUR 5 BURU 6 BURU SELATAN 7 KOTA TUAL 8 MALUKU TENGGARA 9 MALUKU TENGGARA BARAT 10 KEPULAUAN ARU 11 MALUKU BARAT DAYA JUMLAH (KAB/KOTA)

22 33 17 19 9 12 13 15 13 24 12 189


MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN SESUAI STANDAR

JUMLAH

L

P

L+P

L

P

L+P

JUMLAH

%

JUMLAH

%

JUMLAH

4

5

6

7

8

9

10

11

NA NA NA NA NA 3,555 NA 1,484 9,625 NA NA 14,664

NA NA NA NA NA 3,813 NA 1,493 9,134 NA NA 14,440

NA NA NA NA 16,844 7,368 NA 2,977 18,759 NA NA 45,948

NA NA NA NA 0 2,033 NA 556 800 NA NA 3,389

57.19 37.47 8.31

23.11

NA NA NA NA 94 1,831 NA 599 865 NA NA 3,389

48 40 9

23.5

NA NA NA NA 2,106 3,864 NA 1,155 1,665 NA NA 8,790

% 12.00

12.50 52.44 38.80 8.88

19.13

TABEL 48 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN USIA LANJUT MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 USILA (60TAHUN+) NO

KECAMATAN

PUSKESMAS

1

2

3


22 33 17 19 9 12 13 15 13 24 12 189


JUMLAH

MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN

L

P

L+P

L

%

P

%

L+P

%

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3,365 7,649

1,962 9,027

2,595 0 5,599 2,237 3,163 4,656 296 162 29,722

2,542 0 6,043 2,654 4,290 4,544 423 162 31,647

5,327 16,676 0 5,137 0 11,642 4,891 7,453 9,200 719 324 61,369

2,838 0

84.34

1,770 0

90.21

462 0 750 2,237 3,163 500 296 92 10,338

17.80

681 0 727 2,654 3,792 627 423 93 10,767

26.79

13.40 100.00 100.00 10.74 100.00 56.79 34.78

12.03 100.00 88.39 13.80 100.00 57.41 34.02

4,608 8,789 0 1,143 0 1,477 4,891 6,955 1,127 719 185 29,894

86.50 52.70 22.25 12.69 100.00 93.32 12.25 100.00 57.10 48.71

TABEL 49 PERSENTASE SARANA KESEHATAN DENGAN KEMAMPUAN PELAYANAN GAWAT DARURAT (GADAR ) LEVEL I PROVINSI MALUKU TAHUN 2013

NO

SARANA KESEHATAN

JUMLAH SARANA

1

2

3

MEMPUNYAI KEMAMPUAN YAN. GADAR LEVEL I JUMLAH

%

4

5

1

RUMAH SAKIT UMUM

2

RUMAH SAKIT JIWA

3

RUMAH SAKIT KHUSUS LAINNYA

4

PUSKESMAS PERAWATAN

#DIV/0!

5

PUSKESMAS NON PERAWATAN

#DIV/0!

6

KLINIK TNI/POLRI

0

0

7

KLINIK PERUSAHAAN

1

1

8

SARANA YANKES.LAINNYA

0

0

2

2

JUMLAH PROV Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kab/Kota Tahun 2013

1

1

100

100

TABEL 50 JUMLAH PENDERITA DAN KEMATIAN PADA KLB MENURUT JENIS KLB PROVINSI MALUKU TAHUN 2013

NO

JENIS KEJADIAN LUAR BIASA

1

2

YANG TERSERANG JUMLAH KEC

JUMLAH DESA

3

4

JUMLAH PENDUDUK TERANCAM

JUMLAH PENDERITA

ATTACK RATE (%)

L

P

L+P

L

P

L+P

L

P

L+P

L

P

L+P

L

P

L+P

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

Leptospirosis

4

9

13

3

16

2

1

3

2

Diare

1

1

55

60

115

55

60

3

Diare

1

1

1,376

1,456

2,832

38

49

87

2.76

3.37

3.07

1

4

Campak

1

1

3,351

3,699

7,050

10

15

25

0.30

0.41

0.35

0


CFR (%)

JUMLAH KEMATIAN

15.38

33.33

18.75

115

100

100

100

0

1

2.63

-

1.15

0

0

-

-

-

TABEL 51 DESA/KELURAHAN TERKENA KLB YANG DITANGANI < 24 JAM MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU TAHUN 2013

DESA/KELURAHAN TERKENA KLB

JUMLAH

RATA2 KEJADIAN DESA/KELURAHAN KLB PER JUMLAH DESA/KELURAHAN

DITANGANI <24 JAM

%

4

5

6

7

8

50 171 92 160 82 79 29 191 79 119 117 1,169

8 2 3 2 0 0 1 0 2 1 1 20

NO

KABUPATEN/KOTA

PUSKESMAS

JUMLAH DESA/KELURAHAN

1

2

3

22 33 17 19 9 12 13 15 13 24 12 189

1 KOTA AMBON 2 MALUKU TENGAH 3 SERAM BAGIAN BARAT 4 SERAM BAGIAN TIMUR 5 BURU 6 BURU SELATAN 7 KOTA TUAL 8 MALUKU TENGGARA 9 MALUKU TENGGARA BARAT 10 KEPULAUAN ARU 11 MALUKU BARAT DAYA JUMLAH (KAB/KOTA)

0.16 0.01 0.03 0.01 0 0 0.03 0 0.03 0.01 0.01 0.02

8 1 3 2 0 0 1 0 1 1 1 18

100 50 100 100

100 50 100 100 90.00

TABEL 52 PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT MENURUT JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU TAHUN 2013

NO

KABUPATEN/KOTA

1

2


PUSKESMAS 3

22 33 17 19 9 12 13 15 13 24 12 189


PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT RASIO TUMPATAN/ PENCABUTAN GIGI TETAP TUMPATAN GIGI TETAP PENCABUTAN L P L+P L P L+P L P L+P 4

5

NA NA NA 102 80 0 NA NA 11 NA NA 193

6

NA NA NA 139 52 2 NA NA 14 NA NA 207

732 NA 63 241 132 2 42 108 25 47 NA 1,392

7

8

NA NA NA 168 81 52 NA NA 264 NA NA 565

9

NA NA NA 198 62 1 NA NA 281 NA NA 542

7,240 NA 78 366 143 53 394 905 545 124 NA 9,848

10

11

12

0.1

0.6 1.0 0.0

0.7 0.8 2.0

0.0

0.0

0.3

0.4

0.8 0.7 0.9 0.0 0.1 0.1 0.0 0.4 0.1

TABEL 53 PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT PADA ANAK SD DAN SETINGKAT MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 UKGS (PROMOTIF DAN PREVENTIF) JUMLAH

NO

KABUPATEN/KOTA

PUSKESMAS

JUMLAH SD/MI DGN SIKAT GIGI SD/MI

%

MASSAL 1

2


3

22 33 17 19 9 12 13 15 13 24 12 189


4

200 NA NA NA 121 81 56 153 123 134 NA 868

5

6

NA NA NA 9 23 0 NA 19 NA NA 51

-

7.44 28.40

JUMLAH SD/MI MENDAPAT YAN. GIGI

%

7

8

200 NA NA NA 432 13 0 106

15.45

5.88

NA NA 751

JUMLAH MURID SD/MI

1.00

3.57 0.16 0.69 -

86.5

MURID SD/MI DIPERIKSA

PERLU PERAWATAN

MENDAPAT PERAWATAN

L

P

L+P

L

%

P

%

L+P

%

L

P

L+P

L

%

P

%

L+P

%

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

3,704 NA NA NA NA 3,214 626 1,484 9,625 327 NA #####

3,407 NA NA NA NA 3,642 620 1,493 9,134 351 NA 18,647

7,111

16,844 6,856 1,246 2,977 18,759 678 NA 54,471

3,704 NA NA NA 205 1,050 575 556 960 95 NA 7,145

100.00

32.67 91.85 37.47 9.97 29.05 37.6

3,407 NA NA NA 215 1,779 620 599 2,048 21 NA 8,689

100.00

48.85 100.00 40.12 22.42 5.98 46.6

7,111 NA NA NA 420 2,829 1,195 1,155 3,008 116 NA #####

100.00

2.49 41.26 95.91 38.80 16.03 17.11 29.1

NA NA NA NA 145 377 140 NA 538 NA NA ####

NA NA NA NA 117 384 152 NA 594 NA NA ####

NA NA NA NA 262 761 292 NA 1,132 NA NA 2,447

NA NA NA NA 145 13 27 NA 262 NA NA 447

100.0 3.4 19.3 48.7

37.3

NA NA NA NA 117 18 23 NA 275 NA NA 433

100.0 4.7 15.1 46.3

34.7

#### NA NA NA 262 31 50 NA 537 NA NA ####

100.0 4.1 17.1 47.4

154.6

JUMLAH KEGIATAN PENYULUHAN KESEHATAN PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 PENYULUHAN KESEHATAN JUMLAH SELURUH KEGIATAN PENYULUHAN KELOMPOK

JUMLAH KEGIATAN PENYULUHAN MASSA

3

4

5

22 33 17 19 9 12 13 15 13 24 12 189

NA 983 NA 77 361 41 NA 6076 301 NA NA 7839

NA 195 NA 6 671 34 NA 5046 397 NA NA 6349

7839

6349

NO

KABUPATEN/KOTA

PUSKESMAS

1

2

1 KOTA AMBON 2 MALUKU TENGAH 3 SERAM BAGIAN BARAT 4 SERAM BAGIAN TIMUR 5 BURU 6 BURU SELATAN 7 KOTA TUAL 8 MALUKU TENGGARA 9 MALUKU TENGGARA BARAT 10 KEPULAUAN ARU 11 MALUKU BARAT DAYA SUB JUMLAH I 1 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 2 Rumah Sakit JUMLAH PROV


TABEL 55 CAKUPAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN PRA BAYAR MENURUT JENIS JAMINAN, JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KO PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 JUMLAH PESERTA JAMINAN KESEHATAN PRA BAYAR NO 1

KABUPATEN/KOTA 2

1 KOTA AMBON 2 MALUKU TENGAH 3 SERAM BAGIAN BARAT 4 SERAM BAGIAN TIMUR 5 BURU 6 BURU SELATAN 7 KOTA TUAL 8 MALUKU TENGGARA 9 MALUKU TENGGARA BARAT 10 KEPULAUAN ARU 11 MALUKU BARAT DAYA JUMLAH PROV PERSENTASE PROV

JUMLAH PENDUDUK

PUSKESMAS 3

22 33 17 19 9 12 13 15 13 24 12 189

JAMSOSTEK

LAINNYA

ASKESKIN/JAMKESMAS

JUMLAH

%

L

P

L+P

L

P

L+P

L

P

L+P

L

P

L+P

L

P

L+P

L

P

L+P

L

P

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

NA

NA

NA

6,144 NA NA 425 ##### 6,876 6,146 1,924 NA ##### 7.6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

NA

5,050 NA NA 437 ##### 3,336 4,959 1,552 NA ##### 3.5

40,663 0 11,194 NA 3,523 862 53,537 10,212 11,105 3,476 NA ####### 8.3

189,728 189,887 379,615 185,499 181,678 367,177 85,598 82,536 168,134 53,371 51,531 104,902 61,608 58,573 120,181 29,390 27,798 57,188 31,704 32,328 64,032 48,117 49,956 98,073 54,589 54,076 108,665 45,907 42,832 88,739 36,100 35,607 71,707 821,611 806,802 1,628,413


ASKES

77,011 0 15,741 33,631 49,372 472 222 694 21,263 20,335 25,059 45,394 23,313 21,779 45,092 9,665 10,600 20,265 10,102 17,692 13,385 31,077 31,076 25,559 34,048 59,607 ##### ##### 50,909 52,308 22,035 28,174 50,209 26,994 10,959 11,185 22,144 ##### ##### 63,146 37,770 38,986 38,826 77,812 184,285 216,687 ####### ##### ##### ###### 179,513 22.4 26.9 29.4 6.0 8.1 7.0 21.8

117,674 39,997

61,260

11,025 53,538 68,420 34,320 50,996

48,615 21,127 84,614 120,728 61,314 88,766

258,296 32.0

604,098 37.1

L+P 24

31.00 24.84

48.46

36.44

34.37 98.02 ##### 49.45 82.28

39.66 ##### ##### 63.47 #####

40.45 36.94 132.14 123.10 56.42 100.03

21.85

32.01

37.10

TABEL 56 CAKUPAN PELAYANAN RAWAT JALAN MASYARAKAT MISKIN (DAN HAMPIR MISKIN) MENURUT STRATA SARANA KESEHATAN, JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KO PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 MASYARAKAT MISKIN (DAN HAMPIR MISKIN) MENDAPAT YANKES RAWAT JALAN NO

KABUPATEN/KOTA

PUSKESMAS

DICAKUP ASKESKIN/JAMKESMAS

JUMLAH YANG ADA L

1

2


L

P

L+P

3

4

5

6

22 33 17 19 9 12 13 15 13 24 12 189

NA NA 15,741 20,335 23,313 9,665 17,692 25,559 22,035 10,959 38,986 184,285


NA NA 33,631 25,059 21,779 10,600 13,385 34,048 28,174 11,185 38,826 216,687

77,011 NA 49,372 45,394 45,092 20,265 31,077 59,607 50,209 22,144 77,812 477,983

JUMLAH 7

NA NA 15,741 20,335 23,313 9,305 17,692 25,559 22,035 10,959 38,986 183,925

P % 8

100.00 100.00 100.00 96.28 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.80

JUMLAH 9

NA NA 33,631 25,059 21,779 8,898 13,385 34,048 28,174 11,185 38,826 214,985

PELAYANAN KESEHATAN DASAR (PASIEN MASKIN DI SARKES STRATA 1)

L

L+P % 10

100.00 100.00 100.00 83.94 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.21

JUMLAH 11

77,011 NA 49,372 45,394 45,092 20,265 31,077 59,607 50,209 22,144 77,812 477,983

% 12

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

JUMLAH 13

NA NA NA 27,890 NA 7,170 NA 52,258 18,974 NA NA 106,292

P % 14

137.15 74.19 204.46 86.11

57.68

JUMLAH 15

NA NA NA 28,662 NA 7,132 NA 37,458 25,889 NA NA 99,141

PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN (PASIEN MASKIN DI SARKES STRATA 2 DAN STRATA 3)

L+P % 16

114.38 67.28 110.02 91.89

45.75

JUMLAH 17

NA NA NA 56,552 45,092 14,302 NA 89,716 44,863 NA NA 250,525

P

L

L+P

%

JUMLAH

%

JUMLAH

%

18

19

20

21

22

124.58 100.00 70.57 150.51 89.35

52.41

NA NA NA 8 NA 14 NA 881 NA NA NA 903

0.04 0.14 3.45

0.49

NA NA NA 6 NA 11 NA 1,084 NA NA NA 1,101

0.02 0.10 3.18

0.51

JUMLAH 23

NA NA NA 14 NA 25 NA 1,965 NA NA NA 2,004

% 24

0.0 0.1 3.3

0.4

TABEL 57 CAKUPAN PELAYANAN RAWAT INAP MASYARAKAT MISKIN (DAN HAMPIR MISKIN) MENURUT STRATA SARANA KESEHATAN, JENIS KELAMIN, KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 MASYARAKAT MISKIN DAN HAMPIR MISKIN MENDAPAT YANKES RAWAT INAP NO

KABUPATEN/KOTA

PUSKESMAS

PELAYANAN KESEHATAN DASAR (PASIEN MASKIN DI SARKES STRATA 1)

JUMLAH YANG ADA

L L 1

2


3

4

22 33 17 19 9 12 13 15 13 24 12 189

NA NA 15,741 20,335 23,313 9,665 17,692 25,559 22,035 10,959 38,986 184,285


P 5

NA NA 33,631 25,059 21,779 10,600 13,385 34,048 28,174 11,185 38,826 216,687

L+P 6

77,011 NA 49,372 45,394 45,092 20,265 31,077 59,607 50,209 22,144 77,812 477,983

JUMLAH 7

% 8

NA NA NA 247 98 13 NA 93 115 NA NA 566

1.21 0.42 0.13 0.36 0.52

0.31

P JUMLAH 9

NA NA NA 208 55 9 NA 182 202 NA NA 656

% 10

0.83 0.25 0.08 0.53 0.72

0.30

PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN (PASIEN MASKIN DI SARKES STRATA 2 DAN STRATA 3)

L+P JUMLAH % 11

NA NA NA 455 153 22 NA 275 317 NA NA 1,222

12

1.00 0.34 0.11 0.46 0.63

0.26

L JUMLAH 13


% 14

0.04 0.06 0.04 0.67

0.11

P JUMLAH 15


% 16

0.02 0.06 0.04 0.67

0.11

L+P JUMLAH % 17

NA NA NA 14 26 8 NA 399 NA NA NA 447

18

0.03 0.06 0.04 0.67

0.09

TABEL 58 JUMLAH KUNJUNGAN RAWAT JALAN , RAWAT INAP, DAN KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 JUMLAH KUNJUNGAN NO

SARANA PELAYANAN KESEHATAN 2

1

NO

KAB/KOTA

1 KOTA AMBON 2 MALUKU TENGAH 3 SERAM BAGIAN BARAT 4 SERAM BAGIAN TIMUR 5 BURU 6 BURU SELATAN 7 KOTA TUAL 8 MALUKU TENGGARA 9 MALUKU TENGGARA BARAT 10 KEPULAUAN ARU 11 MALUKU BARAT DAYA SUB JUMLAH I NO

KAB/KOTA

1 KOTA AMBON 2 MALUKU TENGAH 3 SERAM BAGIAN BARAT 4 SERAM BAGIAN TIMUR 5 BURU 6 BURU SELATAN 7 KOTA TUAL 8 MALUKU TENGGARA 9 MALUKU TENGGARA BARAT 10 KEPULAUAN ARU 11 MALUKU BARAT DAYA SUB JUMLAH II 1 2 3 4

RAWAT JALAN

KUNJUNGAN GANGGUAN JIWA RAWAT INAP

JUMLAH

L

P

L+P

L

P

L+P

L

P

L+P

3

4

5

6

7

8

9

10

11

JUMLAH PUSKESMAS 22 33 17 19 9 12 13 15 13 24 12

118,850 NA 20,480 1,651 23,066 5,127 47,845 60,095 31,987 34,971 1,536 345,608

162,533 NA 22,268 5,319 20,764 6,092 60,528 72,203 41,081 39,774 1,412 431,974

281,383 NA 42,748 6,970 43,830 11,219 108,373 132,298 73,068 74,745 2,948 777,582

167 NA 235 43 0 16 123 364 236 63 155 1,402

316 NA 250 133 0 11 285 503 271 59 156 1,984

483 NA 485 176 0 27 408 867 507 122 311 3,386

355 NA 0 18 0 68 37 166 0 0 0 644

280 NA 0 17 0 39 9 148 0 0 0 493

635 NA 0 35 0 107 46 314 0 0 0 1,137

68,458 NA 1,761 743 0 1,021 0 15,516 4,628 6,242 0 98,369

66,335 NA 2,439 1,066 0 1,276 0 19,352 5,110 6,858 0 102,436

134,793 NA 4,200 1,809 0 2,297 0 34,868 9,738 13,100 0 200,805

17,314 NA 471 348 0 873 0 3,844 783 1,091 0 24,724

18,417 NA 702 367 0 729 0 5,209 1,180 1,482 0 28,086

35,731 NA 1,173 715 0 1,602 0 9,053 1,963 2,573 0 52,810

85,774 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85,774

84,806 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84,806

170,580 NA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170,580

0 86,418

0 85,299

0 171,717

JUMLAH RS 11 4 1 1 1 1 1

1 1

SUB JUMLAH III JUMLAH PROV JUMLAH PENDUDUK PROV

0 443,977 821,611

0 534,410 806,802

0 978,387 1,628,413

0 26,126 821,611

0 30,070 806,802

0 56,196 1,628,413

CAKUPAN KUNJUNGAN (%)

54.0

66.2

60.1

3.2

3.7

3.5


TABEL 59 ANGKA KEMATIAN PASIEN DI RUMAH SAKIT PROVINSI MALUKU TAHUN 2013

NO 1

NAMA RUMAH SAKITa 2

1 RSUD dr.M.Haulussy 2 RS Khusus Daerah 3 RS Tk. III dr.J.Latumeten 4 RS dr.F.X.Soeharjo 5 RS Bayangkara 6 RS Sumber Hidup 7 RS Hative Passo 8 RS Al Fatah 9 RS Bakti Rahayu 10 RS Lanud Pattimura 11 RS Tulehu 12 RS Masohi 13 RS Saparua 14 RS Banda 15 RSUD Piru 16 RSUD Bula 17 RSUD Namlea 18 RSUD Namrole 19 RSUD Maren 20 RSUD Karel Sadsuitubun 21 RS Hati Kudus Langgur 22 RS St Yusup 23 RSUD dr.P.P.Magreti 24 RS Bergerak Saumlaki 25 RS Fatima 26 RSUD Cendrwasih 27 RS Bergerak MBD PROV

JENIS RSb 3

Umum RS jiwa RS TNI/POLRI RS TNI/POLRI RS TNI/POLRI RS Swasta RS Swasta RS Swasta RS Swasta RS TNI/POLRI Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum Umum RS Swasta RS Swasta Umum Umum RS Swasta Umum Umum

JUMLAH TEMPAT TIDUR 4

353 72 148 21 76 60 50 84 60 NA NA NA NA NA 50 75 54 30 NA 117 99 NA 60 NA NA 60 12 1,481

PASIEN KELUAR MATI)

(HIDUP +

PASIEN KELUAR MATI

PASIEN KELUAR MATI 48 JAM DIRAWAT

GDR

NDR

L

P

L+P

L

P

L+P

L

P

L+P

L

P

L+P

L

P

L+P

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

456 15 30 NA 20 NA NA 12 NA NA NA NA NA NA 23 12 13 11 NA 123 25 NA 30 NA NA 24 5 799

353 5 23 NA 19 NA NA 18 NA NA NA NA NA NA 21 8 3 9 NA 106 32 NA 26 NA NA 38 9 670

4.04 0.41 0.94 NA 97.58 NA NA 1.13 NA NA NA NA NA NA 2.12 2.87 NA 0.51 NA 2.29 1.00 NA 2.55 NA NA 1.10 1.84 4.92

2.44 0.09 1.06 NA 96.49 NA NA 1.05 NA NA NA NA NA NA 1.42 2.18 NA 0.28 NA 1.12 1.12 NA 1.10 NA NA 3.10 3.05 3.46

6,656 973 2,345 NA 825 NA NA 800 5,715 NA NA NA NA NA 471 348 310 789 NA 2,226 1,606 NA 783 NA NA 1,091 163 25,101

9,388 1,132 1,976 NA 627 NA NA 857 4,490 NA NA NA NA NA 702 367 385 1,057 NA 3,130 2,236 NA 1,180 NA NA 1,482 164 29,173

16,044 2,105 4,321 1,329 1,452 2,982 2,615 1,657 10,205 NA NA NA NA NA 1,173 715 695 1,846 NA 5,356 3,842 NA 1,963 NA NA 2,573 327 61,200

809 20 53 NA 39 75 NA 30 6 NA NA NA NA NA 44 20 16 20 NA 229 57 NA 56 NA NA 62 14 1,550

269 4 22 NA 805 NA NA 9 NA NA NA NA NA NA 10 10 0 4 NA 51 16 NA 20 NA NA 12 3 1,235

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kab/Kota Tahun 2013 Keterangan: a termasuk rumah sakit swasta b Jenis rumah sakit RS umum atau RS khusus, untuk RS khusus sebutkan jenis kekhususannya (RS Jiwa, RS TB Paru, RS Kusta, dll)

229 1 21 NA 605 NA NA 9 NA NA NA NA NA NA 10 8 0 3 NA 35 25 NA 13 NA NA 46 5 1,010

498 5 43 NA 1,410 40 NA 18 10,205 NA NA NA NA NA 20 18 0 7 NA 86 41 NA 33 NA NA 58 8 12,490

6.85 1.54 1.28 NA 2.42 NA NA 1.50 NA NA NA NA NA NA 4.88 3.45 4.19 1.39 NA 5.53 1.56 NA 3.83 NA NA 2.20 3.07 3.2

3.76 0.44 1.16 NA 3.03 NA NA 2.10 NA NA NA NA NA NA 2.99 2.18 0.78 0.85 NA 3.39 1.43 NA 2.20 NA NA 2.56 5.49 2.3

5.04 0.95 1.23 NA 2.69 2.52 NA 1.81 0.06 NA NA NA NA NA 3.75 2.80 2.30 1.08 NA 4.28 1.48 NA 2.85 NA NA 2.41 4.28 2.53

3.10 0.24 1.00 NA 97.11 1.34 NA 1.09 100.00 NA NA NA NA NA 1.71 2.52 NA 0.38 NA 1.61 1.07 NA 1.68 NA NA 2.25 2.45 20.41

TABEL 60 INDIKATOR KINERJA PELAYANAN DI RUMAH SAKIT PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 JUMLAH PASIEN NO

NAMA RUMAH SAKITa

1

JENIS RSb

2

3

JUMLAH TEMPAT TIDUR 4

PASIEN KELUAR (HIDUP + MATI) 5

PASIEN KELUAR MATI 6

PASIEN KELUAR MATI 48 JAM 7

JUMLAH HARI PERAWAT AN 8

BOR

LOS

TOI

9.00

10.00

11.00

1

RSUD dr.M.Haulussy

Umum

353

16,044

809

498

86,255

66.94

5.38

2.65

2

RS Khusus Daerah

RS jiwa

72

2,105

20

5

17,451

66.40

8.29

4.19

3

RS Tk. III dr.J.Latumeten

RS TNI/POLRI

148

4,321

53

43

32,919

60.94

7.62

4.88

4

RS dr.F.X.Soeharjo

RS TNI/POLRI

21

1,329

NA

NA

219

2.86

0.16

5.60

5

RS Bayangkara

RS TNI/POLRI

76

1,452

39

1,410

4,562

16.45

3.14

15.96

6

RS Sumber Hidup

RS Swasta

60

2,982

75

40

13,679

62.46

4.59

2.76

7

RS Hative Passo

RS Swasta

50

2,615

NA

NA

6,865

37.62

2.63

4.35

8

RS Al Fatah

RS Swasta

84

1,657

30

18

6,142

20.03

3.71

14.80

9

RS Bakti Rahayu

RS Swasta

60

10,205

6

10,205

30,873

140.97

3.03

(0.88)

10 RS Lanud Pattimura

RS TNI/POLRI

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

11 RS Tulehu

Umum

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

12 RS Masohi

Umum

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

13 RS Saparua

Umum

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

14 RS Banda

Umum

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

15 RSUD Piru

Umum

50

1,173

44

20

5,700

31.23

4.86

10.70

10.45

4.00

34.29

16 RSUD Bula

Umum

75

715

20

18

2,860

17 RSUD Namlea

Umum

54

695

16

0

-

-

-

28.36

18 RSUD Namrole

Umum

30

1,846

20

7

8,769

80.08

4.75

19 RSUD Maren

Umum

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

1.18 NA

20 RSUD Karel Sadsuitubun

Umum

117

5,356

229

86

20,780

48.66

3.88

4.09

21 RS Hati Kudus Langgur

RS Swasta

99

3,842

57

41

15,798

43.72

4.11

5.29

22 RS St Yusup

RS Swasta

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

23 RSUD dr.P.P.Magreti

Umum

60

1,963

56

33

5,032

22.98

2.56

8.59

24 RS Bergerak Saumlaki

Umum

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

25 RS Fatima

RS Swasta

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

26 RSUD Cendrwasih

Umum

60

2,573

62

58

12,060

55.07

4.69

3.82

27 RS Bergerak MBD

Umum

12

327

14

8

827

18.88

2.53

10.87

1481

61200

1550

PROV

12490

198965

36.81

3.25

Sumber : Profil Dinas Kesehatan Kab/Kota Tahun 2013 Keterangan: a termasuk rumah sakit swasta b Jenis rumah sakit RS umum atau RS khusus, untuk RS khusus sebutkan jenis kekhususannya (RS Jiwa, RS TB Paru, RS Kusta, dll)

5.58

TABEL 61 PERSENTASE RUMAH TANGGA BERPERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 RUMAH TANGGA NO 1

KABUPATEN/KOTA 2


PUSKESMAS 3

22 33 17 19 9 12 13 15 13 24 12 189


JUMLAH

JUMLAH DIPANTAU

% DIPANTAU

BER PHBS *

%

4

5

6

7

8

76,197 28,724 43,505 19,397 24,952 20,471 20,833 24,051 21,312 14,862 7,073 301,377

57,269 13,228 11,946 5,970 13,695 12,997 4,705 9,810 9,790 2,058 806 142,274

75.16 46.05 27.46 30.78 54.89 63.49 22.58 40.79 45.94 13.85 11.40 47.21

30,923 6,432 4,045 1,514 10,827 6,539 611 5,872 3,809 738 391 71,701

54.00 48.62 33.86 25.36 79.06 50.31 12.99 59.86 38.91 35.86 48.51 50.40

TABEL 62 PERSENTASE RUMAH SEHAT MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 RUMAH NO

KABUPATEN/KOTA

1

2


PUSKESMAS

JUMLAH YANG ADA

JUMLAH YANG DIPERIKSA

% DIPERIKSA

JUMLAH YANG SEHAT

% RUMAH SEHAT

3

4

5

6

7

8

22 33 17 19 9 12 13 15 13 24 12 189


55,751 76,639

55,751 50,565

100.00 65.98

47,701 31,452

85.56 62.20

17,349 24,765 10,513 9,710 18,026 22,170 15,425 13,006 263,354

3,437 14,931 4,742 9,710 15,734 16,804 15,425 13,006 200,105

19.81 60.29 45.11 100.00 87.29 75.80 100.00 100.00 75.98

799 4,659 2,495 7,907 11,177 8,754 5,192 4,848 124,984

23.25 31.20 52.61 81.43 71.04 52.09 33.66 37.28 62.46

TABEL 63 PERSENTASE RUMAH/BANGUNAN BEBAS JENTIK NYAMUK AEDES MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 JUMLAH

NO

KECAMATAN

1

2


PUSKESMAS RUMAH/BANGUNAN 3

22 33 17 19 9 12 13 15 13 24 12 189


RUMAH/BANGUNAN DIPERIKSA

RUMAH/BANGUNAN BEBAS JENTIK

YANG ADA

JUMLAH

%

JUMLAH

%

4

5

6

7

8

NA 76,639 NA 17,349 24,765 10,513 NA 17,897 22,170 NA NA 169,333

NA 50,565 NA 3,437 14,931 4,742 NA 13,946 NA NA NA 87,621

65.98 19.81 60.29 45.11 77.92

51.74

NA 33,875 NA 2,971 NA 3,697 NA 8,674 NA NA NA 49,217

66.99 86.44 77.96 62.20

56.17

TABEL 64 PERSENTASE KELUARGA MENURUT JENIS SARANA AIR BERSIH YANG DIGUNAKAN, KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU TAHUN 2013

JUMLAH

NO

KABUPATEN/KOTA

1

2


JUMLAH KELUARGA

JENIS SARANA AIR BERSIH

% KEMASAN KELUARGA YANG ADA SUMBER AIR DIPERIKSA JUMLAH % BERSIHNYA

PUSKESMAS KELUARGA DIPERIKSA

3

22 33 17 19 9 12 13 15 13 24 12 189


4

5

59,078

39,400

18,735 40,512 13,699

17,584 38,210 6,803

25,015 24,710

23,889 6,129

181,749

132,015

6

#DIV/0! 66.69 #DIV/0! 93.86 94.32 49.66 #DIV/0! 95.50 24.80 #DIV/0! #DIV/0! 72.64

7

8

#DIV/0! 0.08 #DIV/0! 0 #DIV/0! 2 0.00 #DIV/0! #DIV/0! 3,306 2.50

3,304

LEDENG

SPT

SGL

MATA AIR

PAH

LAINNYA

JUMLAH

JUMLAH

%

JUMLAH

%

JUMLAH

%

JUMLAH

%

JUMLAH

%

JUMLAH

%

JUMLAH

%

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

17,532 478 2,157 519 6,199 4,951

31,836


#DIV/0! 2.68 #DIV/0! 0 2 0.03 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 1,059 0.80

1,057

10,273 4,041 10,273 3,364 2,576 2,245

32,772


10 175 104 2,268 19

2,576

#DIV/0! #DIV/0! 0.06 0.46 1.53 #DIV/0! 9.49 0.31 #DIV/0! #DIV/0! 1.95

15,108 #DIV/0! 1,287 3.27 #DIV/0! 56 0.32 28 0.07 #DIV/0! 906 3.79 334 5.45 #DIV/0! #DIV/0! 17,719 13.4

5,947 95 6,469 10 564

13,085

#DIV/0! 0.15 #DIV/0! 0.01 0.17 0.00 #DIV/0! 0.02 #DIV/0! #DIV/0! 9.9

39,400 4,680 19,102 3,999 12,515 7,549 87,245

100.00 #DIV/0! 26.62 49.99 58.78 #DIV/0! 52.39 123.17 #DIV/0! #DIV/0! 66.09

TABEL 65 PERSENTASE KELUARGA MENURUT SUMBER AIR MINUM YANG DIGUNAKAN, KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU TAHUN 2013

NO

KABUPATEN/KOTA

1

2

PUSKESMAS


JUMLAH KELUARGA DIPERIKSA AIR KEMASAN SUMBER AIR MINUMNYA JUMLAH %

3

22 33 17 19 9 12 13 15 13 24 12 189


5

3,437 38,120 6,803 19,382 6,129

73,871

6

7

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0! 2 0.01 #DIV/0! #DIV/0! 2 0.00

SUMBER AIR MINUM KELUARGA AIR ISI ULANG

LEDING METERAN

JUMLAH

%

JUMLAH

8

9

10

492 0 -

#DIV/0! #DIV/0! 14.31 #DIV/0!

267 5

764

0.08 #DIV/0! 1.03

LEDING ECERAN

%

JUMLAH

11

12

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0 21,175 0

-

55.55 #DIV/0! 2,408 12.42 4,952 80.80 #DIV/0!

28,535

38.6

0 635 2,115 -

2,750

%

JUMLAH

13

14

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 9.33 #DIV/0! 10.91 #DIV/0! #DIV/0! 3.7

SUMUR TERLINDUNG

MATA AIR TERLINDUNG

%

JUMLAH

%

JUMLAH

15

16

17

18

POMPA

58 1 2 -

61

##### ##### ##### 1.69 0.00 0.03 ##### ##### ##### 0.08

#DIV/0! #DIV/0! 2,425 70.56 1,163 3.05 1,962 28.84 18,502 #DIV/0! 717 3.70 1,564 25.52 #DIV/0! 26,333

35.65

AIR HUJAN

%

JUMLAH

19

20

#DIV/0! #DIV/0! 26 0.76 175 0.46 52 0.76 395 #DIV/0! 1,350 6.97 19 0.31 #DIV/0! 2017

2.73

%

MATA AIR TAK TERLINDUNG

JUMLAH

JUMLAH

%

%

AIR SUNGAI JUMLAH

%

21

6,387 880 334

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 2.30 0.07 #DIV/0! 4.54 5.45

7,708

10.43

79 28

SUMUR TAK TERLINDUNG

LAIN-LAIN JUMLAH 28

%

JUMLAH

29

30

##### ##### 2,247 87

5.89 1.28 #DIV/0! 1,074 5.54 681 11.11

4,089

5.54

822 471

224 44

1,001 6

2.16 6.92 #DIV/0! 5.16 0.10

0.59 0.65

3

0.05

2,300

3.11

271

0.37

-

KELUARGA DENGAN SUMBER AIR MINUM TERLINDUNG

142 6,469 337

4.13 16.97 4.95

43

0.22

6,991

9.46

2,588 22,542 2,651 25,284 7,470 6,869 67,404

% 31

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 75.30 59.13 38.97 #DIV/0! 38.54 112.07 #DIV/0! #DIV/0! 91.25

TABEL 66 PERSENTASE KELUARGA DENGAN KEPEMILIKAN SARANA SANITASI DASAR MENURUTKABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 JAMBAN NO

1

KABUPATEN/KOTA

2


PUSKESMAS

JUMLAH KELUARGA

3

4

22 33 17 19 9 12 13 15 13 24 12 189

0 59,078 0 18,735 40,512 13,699 0 25,015 24,710 0 0 181,749


KELUARGA DIPERIKSA

PENGELOLAAN AIR LIMBAH

TEMPAT SAMPAH

KELUARGA MEMILIKI

KELUARGA DIPERIKSA

SEHAT

KELUARGA MEMILIKI

KELUARGA DIPERIKSA

SEHAT

KELUARGA MEMILIKI

SEHAT

JUMLAH

%

JUMLAH

%

JUMLAH

%

JUMLAH

%

JUMLAH

%

JUMLAH

%

JUMLAH

%

JUMLAH

%

JUMLAH

%

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

49,682 17,349 6,712 6,803 17,366 7,114

105,026


31,797 1,126 2,588 3,398 12,493 9,536

60,938

#DIV/0! 64.00 #DIV/0! 6.49 38.56 49.95 #DIV/0! 71.94 134.05 #DIV/0! 58.02

27,331 244 1,893 2,609 10,558 3,451

46,086

#DIV/0! 85.95 #DIV/0! 21.67 73.15 76.78 #DIV/0! 84.51 36.19 #DIV/0! 75.63

49,682 3,337 6,712 9,917 17,881 129

87,658

#DIV/0! 84.10 17.81 16.57 72.39 #DIV/0! 71.48 0.52 #DIV/0! 48.23

31,581 2,367 6,059 1,353 11,835 573

53,768

#DIV/0! 63.57

18,644

70.93 90.27 13.64 #DIV/0! 66.19 444.19 #DIV/0!

1,050 2,503 323

61.34

31,152

#DIV/0! 59.04

44.36 41.31 23.87 #DIV/0! 8,552 72.26 80 13.96 #DIV/0! 57.94

49,682 3,337 6,712 9,917 13,719 149

83,516

#DIV/0! 84.10 17.81 16.57 72.39 #DIV/0! 54.84 0.60 #DIV/0! 45.95

26,169 721 2,428 3,156

#DIV/0! 52.7

15,999

#DIV/0! 61.1

242 1,489 1,513

6,223 1,267

21.6 36.2 31.8 #DIV/0! 45.4 850.34

4,602 42

33.6 61.3 47.9 #DIV/0! 74.0 3.3

39,964

47.9

23,887

59.8

TABEL 67 PERSENTASE TEMPAT UMUM DAN PENGELOLAAN MAKANAN (TUPM) SEHAT MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU TAHUN 2013


43 9

17 24 11 8 10 10

17 21 11 8 10 10

12 0 10 8 10 6

72 82 23 31 58 46

65 39 23 31 58 32

273

10 57 21 6 58 12

14

6

4

5 10 5

5 10 3

1 0 3

8 4

8 4

7 1

18

64 6

30 6

7 5

14 -

12 -

10 -

% SEHAT

17

JUMLAH SEHAT

16

JUMLAH DIPERIKSA

15

#DIV/0! 66.67 #DIV/0! 20.00 100.00 #DIV/0! 87.50 25.00 #DIV/0! #DIV/0!

JUMLAH YG ADA

14

JUMLAH TUPM % SEHAT

13

JUMLAH SEHAT

12

JUMLAH DIPERIKSA

11

100.00 #DIV/0! #DIV/0! 15.38 146.15 91.30 19.35 100.00 37.50 #DIV/0! #DIV/0!

JUMLAH YG ADA

10

273

% SEHAT

9

731

JUMLAH SEHAT

8

JUMLAH DIPERIKSA

7

86.00 69.23 #DIV/0! 70.59 90.91 100.00 100.00 60.00 #DIV/0! #DIV/0!

TUPM LAINNYA

JUMLAH YG ADA

6

50 13

PASAR % SEHAT

5

50 51

JUMLAH SEHAT

4

JUMLAH DIPERIKSA

3

22 33 17 19 9 12 13 15 13 24 12 189

JUMLAH YG ADA

2


% SEHAT

1

PUSKESMAS

JUMLAH SEHAT

KABUPATEN/KOTA

JUMLAH DIPERIKSA

NO

RESTORAN/R-MAKAN

JUMLAH YG ADA

HOTEL

20

21

22

23

24

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 0.23 #DIV/0! 0.83 #DIV/0! 0.83 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

781 65 0 158 116 45 39 90 60 0 0

323 19 0 117 70 43 39 88 46 0 0

316 97.83 13 68.42 0 #DIV/0! 30 25.64 57 81.43 39 90.70 14 35.90 85 96.59 19 41.30 0 #DIV/0! 0 #DIV/0!

TABEL 68 PERSENTASE INSTITUSI DIBINA KESEHATAN LINGKUNGANNYA MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU TAHUN 2013

NO

KABUPATEN/KOTA

PUSKESMAS

1

2

3

SARANA PELAYANAN KESEHATAN JUMLAH DIBINA

1 KOTA AMBON 2 MALUKU TENGAH 3 SERAM BAGIAN BARAT 4 SERAM BAGIAN TIMUR 5 BURU 6 BURU SELATAN 7 KOTA TUAL 8 MALUKU TENGGARA 9 MALUKU TENGGARA BARAT 10 KEPULAUAN ARU 11 MALUKU BARAT DAYA JUMLAH (KAB/KOTA) Sumber: …………………….. (sebutkan

22 33 17 19 9 12 13 15 13 24 12 189

4

2

% 6

33 84

33 48

54 48 45 14 102 96

54 35 13 94 85

100.00 57.14 #DIV/0! 100.00 77.78 92.86 92.16 88.54 #DIV/0! #DIV/0!

INSTALASI PENGOLAHAN AIR MINUM JUMLAH DIBINA 4

%

5

6

1

-

8 3 7

6 1 6

5

5

#DIV/0! 75.00 33.33 85.71 #DIV/0! 100.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

SARANA PENDIDIKAN JUMLAH DIBINA 7

8

% 9

308 437

307 189

241 113 125 79 225 284

52 79 66 212 210

99.68 43.25 #DIV/0! 21.58 63.20 83.54 94.22 73.94

SARANA IBADAH JUMLAH DIBINA 10

11

% 12

29

29

239

38

93

11

209 111

196 74

100.00 #DIV/0! 15.90 #DIV/0! 11.83 #DIV/0! 93.78 66.67 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

PERKANTORAN JUMLAH DIBINA 13

SARANA LAIN

%

14

JUMLAH DIBINA

15

16

%

17

383 -

29

5

1

101

4

2

-

56 117

54

38

22

-

92

-

JUMLAH DIBINA

18

391 -

-

JUMLAH

19

-

732 551 639 164 373 93 635 608 -

20

% 21

723 98.77 266 48.28 - #DIV/0! 180 28.17 1 0.61 135 36.19 79 84.95 583 91.81 369 60.69 - #DIV/0! - #DIV/0!

!

$

! " "

# # " " # # ! #

"$

# # # %#

&'()*+*,-./#.012 )2)31410 1(&514)0 ,4113&0

! # " # #

9: #

6

6

7# 8

7# 8

7# 8

7# 8

7# 8

7# 8

7# 8

7# 8

9 :

&'()*+*,-./#.012 )2)31410 1(&514)0 ,4113&0

TABEL 72 JUMLAH POSYANDU MENURUT STRATA, KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 POSYANDU NO

KABUPATEN/KOTA

PUSKESMAS

1

2

3

4

5

6

22 33 17 19 9 12 13 15 13 24 12 189

167 136 141 48 5 104 90 13 21 139 152 1016

58.39 31.55 63.23 25.13 4.17 89.66 100.00 5.88 16.80 90.26 84.44 47.54

72 233 82 110 81 12 0 100 38 8 28 764

1 KOTA AMBON 2 MALUKU TENGAH 3 SERAM BAGIAN BARAT 4 SERAM BAGIAN TIMUR 5 BURU 6 BURU SELATAN 7 KOTA TUAL 8 MALUKU TENGGARA 9 MALUKU TENGGARA BARAT 10 KEPULAUAN ARU 11 MALUKU BARAT DAYA JUMLAH PROV RASIO POSYANDU PER 100 BALITA

PRATAMA JUMLAH %


MADYA JUMLAH % 7

25.17 54.06 36.77 57.59 67.50 10.34 45.25 30.40 5.19 15.56 35.75

PURNAMA JUMLAH % 8

41 58 0 33 34 0 0 98 48 7 0 319

9

14.34 13.46 17.28 28.33

44.34 38.40 4.55 14.93

MANDIRI JUMLAH % 10

11

6 4 0 0 0 0 0 10 18 0 0 38

2.10 0.93

4.52 14.40

1.78

JUMLAH JUMLAH % 12

286 431 223 191 120 116 90 221 125 154 180 2137

13

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.33

POSYANDU AKTIF JUMLAH

%

14

15

47 431 223 33 34 91 90 108 66 149 180 1452

16.43 100.00 100.00 17.28 28.33 78.45 100.00 48.87 52.80 96.75 100.00 67.95

TABEL 73 UPAYA KESEHATAN BERSUMBERDAYA MASYARAKAT (UKBM) MENURUT KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU TAHUN 2013

NO 1

KABUPATEN/KOTA 2

1 KOTA AMBON 2 MALUKU TENGAH 3 SERAM BAGIAN BARAT 4 SERAM BAGIAN TIMUR 5 BURU 6 BURU SELATAN 7 KOTA TUAL 8 MALUKU TENGGARA 9 MALUKU TENGGARA BAR 10 KEPULAUAN ARU 11 MALUKU BARAT DAYA JUMLAH PROV

PUSKESMAS

JUMLAH DESA SIAGA AKTIF

DESA SIAGA

DESA/ KELURAHAN

JUMLAH

%

JUMLAH

%

4

5

6

7

8

3

22 33 17 19 9 12 13 15 13 24 12 189


50 171 92 160 82 79 29 191 79 119 117 1,169

50 171 92 84 82 25 21 96 74 31 15 741

100.00 100.00 100.00 52.50 100.00 31.65 72.41 50.26 93.67 26.05 12.82 63.39

50 65 92 68 22 18 21 86 49 31 15 517

100.00 38.01 100.00 80.95 26.83 72.00 100.00 89.58 66.22 100.00 100.00 69.77

POSKESDES

POSYANDU

9

10

50 122 50 4 22 6 33 56 NA 31 13 387

47 431 223 33 34 91 90 108 66 149 180 1,452

TABEL 74 JUMLAH TENAGA MEDIS DI SARANA KESEHATAN PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

UNIT KERJA 2 KOTA AMBON MALUKU TENGAH SBB SBT BURU MALRA KEP. ARU MTB TUAL MBD BURSEL

SUB JUMLAH I (PUSKESMAS) 1 2

RSUD dr. M. Haulussy RS Tulehu

3

RS Khusus Daerah Provinsi Maluku

4 Rumkit Tk. III dr. J. A. Latumeten 5 Rumkit Al dr. F. X. Suhardjo 6 RS Bhayangkara Ambon 7 RSU Masohi 8 RS Saparua 9 RS Banda 10 RS Piru 11 RS Bula 12 RSU Namlea 13 RSU Karel Sadsuitubun 14 RS Cenderawasih Dobo 15 RSUD dr. P. P. Magretty 16 RS Bergerak Saumlaki 17 RSUD Bergerak Tiakur 18 RSUD Namrole 19 RS Al Fattah 20 RS Sumber Hidup 21 RS BHAKTI Rahayu 22 RS Hative Passo 23 RS Hati Kudus 24 RS Fatimah SUB JUMLAH II (RUMAH SAKIT) SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN

R SPESIALIS a L 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L+P 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DOKTER UMUM L 6 7 86 4 10 13 6 7 2 4 0 5

P 7 19 3 12 7 0 16 8 2 9 7 7

L+P 8 26 89 16 17 13 22 15 4 13 7 12

L 12 7 86 4 10 13 6 7 2 4 0 5

JUMLAH P 13 19 3 12 7 0 16 8 2 9 7 7

L+P 14 26 89 16 17 13 22 15 4 13 7 12

L 9 2 40 2 0 2 3 0 0 0 0 0

DOKTER GIGI b P L+P 10 11 10 12 0 40 3 5 3 3 0 2 5 8 4 4 0 0 3 3 1 1 0 0

0

0

0

144

90

234

144

90

234

49

29

78

14 0

10 0

24 0

2 4

12 6

14 10

16 4

22 6

38 10

0 0

4 2

4 2

2

1

3

3

4

7

5

5

10

0

0

0

11 2 2 2 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 9 1 9 2 1 0 61

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2 2 0 0 21

13 2 2 2 0 0 0 1 3 2 0 2 0 0 0 10 2 11 4 1 0 82

4 1 0 6 0 0 7 2 4 1 4 4 0 1 0 0 2 0 1 2 2 50

1 0 5 14 1 2 0 3 4 10 2 2 0 1 6 6 5 4 1 0 0 89

5 1 5 20 1 2 7 5 8 11 6 6 0 2 6 6 7 4 2 2 2 139

15 3 2 8 0 0 7 3 7 3 4 4 0 1 0 9 3 9 3 3 2 111

3 0 5 14 1 2 0 3 4 10 2 4 0 1 6 7 6 6 3 0 0 110

18 3 7 22 1 2 7 6 11 13 6 8 0 2 6 16 9 15 6 3 2 221

1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

2 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 16

3 3 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 21

0

0

0

1

3

4

1

3

4

0

0

0

1

Balai Kesehatan Paru Masyarakat

0

0

0

0

2

2

0

2

2

0

0

0

2

Laboratorium Kesehatan

0

0

0

1

1

2

1

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

INSTITUSI DIKNAKES/DIKLAT (Poltekkes)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DINAS KESEHATAN KAB/KOTA Dinkes Provinsi Kota Ambon Maluku Tengah Seram Bagian Barat Seram Bagian Timur Buru Maluku Tenggara Kep. Aru Maluku Tenggara Barat Kota Tual Maluku Barat Daya Buru Selatan JUMLAH (KAB/KOTA)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82

11 0 1 1 4 0 1 2 0 0 1 1 0 206

11 0 3 1 2 0 0 1 0 2 2 0 0 193

22 0 4 2 6 0 1 3 0 2 3 1 0 399

11 0 1 1 4 0 1 2 0 0 1 1 0 267

11 0 3 1 2 0 0 1 0 2 2 0 0 214

22 0 4 2 6 0 1 3 0 2 3 1 0 481

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 55

3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 48

4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 103

Balai Penelitian dan Pelatihan 3 Kesehatan #REF! RASIO TERHADAP 100.000 PDDK

Sumber: Sub Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, 2013 Keterangan : a termasuk S3 b termasuk Dokter Gigi Spesialis

TABEL 75 JUMLAH TENAGA KEPERAWATAN DI SARANA KESEHATAN PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 BIDAN NO

UNIT KERJA

DIII BIDAN

JUMLAH

3 54 253 82 15 32 68 25 19 23 31 11 613 24 9 3 5 1 1 14 13 0 4 1 6 22 10 16 0 0 2 0 4 0 1

4 57 98 47 26 93 8 4 13 13 10 19 388 50 26 1 8 0 6 11 2 1 5 10 16 0 3 7 1 2 16 12 2 4 5

0

2

BIDAN 1 2 1 KOTA AMBON 2 MALUKU TENGAH 3 SBB 4 SBT 5 BURU 6 MALRA 7 KEP. ARU 8 MTB 9 TUAL 10 MBD 11 BURSEL SUB JUMLAH I (PUSKESMAS) 1 RSUD dr. M. Haulussy 2 RS Tulehu 3 RS Khusus Daerah Provinsi Maluku 4 Rumkit Tk. III dr. J. A. Latumeten 5 Rumkit Al dr. F. X. Suhardjo 6 RS Bhayangkara Ambon 7 RSU Masohi 8 RS Saparua 9 RS Banda 10 RS Piru 11 RS Bula 12 RSU Namlea 13 RSU Karel Sadsuitubun 14 RS Cenderawasih Dobo 15 RSUD dr. P. P. Magretty 16 RS Bergerak Saumlaki 17 RSUD Bergerak Tiakur 18 RSUD Namrole 19 RS Al Fattah 20 RS Sumber Hidup 21 RS BHAKTI Rahayu 22 RS Hative Passo 23

RS Hati Kudus

24

RS Fatimah

SUB JUMLAH II (RUMAH SAKIT) SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN 1 Balai Kesehatan Paru Masyarakat 2 Laboratorium Kesehatan 3 Balai Penelitian dan Pelatihan Kesehatan Gudang Farmasi RASIO TERHADAP 100.000 PDDK INSTITUSI DIKNAKES/DIKLAT DINAS KESEHATAN KAB/KOTA Dinkes Provinsi Kota Ambon Maluku Tengah Seram Bagian Barat Seram Bagian Timur Buru Maluku Tenggara Kep. Aru Maluku Tenggara Barat Kota Tual Maluku Barat Daya Buru Selatan JUMLAH (KAB/KOTA)

b termasuk SLTA, D-I, dan D-II

SARJANA KEPERAWATAN a

DIII PERAWAT

DI PERAWAT b

JUMLAH

PERAWAT GIGI

5 111 351 129 41 125 76 29 32 36 41 30 1001 74 35 4 13 1 7 25 15 1 9 11 22 22 13 23 1 2 18 12 6 4 6

L 6 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 5 2 1 0 0 1 4 0 0 5 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

P 7 0 0 4 0 0 0 1 1 1 0 0 7 11 3 2 1 0 1 3 0 0 0 4 2 0 4 2 1 0 7 0 0 0 3

L+P 8 0 0 6 0 0 0 1 1 1 1 0 10 16 5 3 1 0 2 7 0 0 5 4 4 0 7 2 1 0 7 0 0 0 3

L 9 13 62 27 52 69 11 10 16 9 20 19 308 37 4 17 18 5 6 35 3 3 13 8 7 1 5 5 2 3 4 6 4 2 2

P 10 70 9 76 104 0 73 27 49 60 39 47 554 148 69 34 46 4 18 105 4 5 14 47 54 39 17 35 7 2 28 24 42 11 18

L+P 11 83 71 103 156 69 84 37 65 69 59 66 862 185 73 51 64 9 24 140 7 8 27 55 61 40 22 40 9 5 32 30 46 13 20

L 12 14 216 69 10 62 35 97 38 20 53 6 620 17 4 2 15 2 8 8 17 2 4 4 6 10 11 3 0 1 1 4 1 0 0

P 13 97 3 68 23 0 71 114 64 17 43 5 505 83 19 2 5 2 7 17 23 1 10 9 14 32 18 22 0 2 4 14 11 2 8

L+P 14 111 219 137 33 62 106 211 102 37 96 11 1125 100 23 4 20 4 15 25 40 3 14 13 20 42 29 25 0 3 5 18 12 2 8

L 15 14 216 71 10 62 35 97 38 20 54 6 623 22 6 3 15 2 9 12 17 2 9 4 8 10 14 3 0 1 1 4 1 0 0

P 16 97 3 72 23 0 71 115 65 18 43 5 512 94 22 4 6 2 8 20 23 1 10 13 16 32 22 24 1 2 11 14 11 2 11

L+P 17 194 290 246 189 131 190 249 168 107 156 77 1997 301 101 58 85 13 41 172 47 11 46 72 85 82 58 67 10 8 44 48 58 15 31

L 15 4 0 2 0 1 3 1 4 1 0 0 16 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P 16 13 0 2 0 0 1 1 6 0 1 0 24 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0

L+P 17 17 0 4 0 1 4 2 10 1 1 0 40 2 0 0 1 1 0 3 0 0 0 1 1 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0

2

0

1

1

2

26

28

0

3

3

0

4

32

0

0

0

1

0

1

0

0

0

1

10

11

1

2

3

1

2

14

0

0

0

137 0 0 0 0 0

190 0 0 0 0 0

327 0 0 0 0 0

23 1 0 0 1 0

45 0 0 0 0 0

68 1 0 0 1 0

193 5 0 0 5 0

807 21 0 1 20 0

1000 26 0 1 25 0

121 3 0 1 2 0

310 11 0 6 5 0

431 14 0 7 7 0

144 4 0 1 3 0

355 11 0 6 5 0

1499 41 0 8 33 0

4 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0

16 0 0 0 0 0

0 32 0 2 3 1 3 5 1 4 2 3 5 3 782

0 20 2 1 3 3 0 3 2 0 3 0 0 3 598

0 52 2 3 6 4 3 8 3 4 5 3 5 6 1380

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 28

0 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 56

0 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 84

0 32 4 5 4 6 3 1 0 2 0 2 3 2 538

0 40 0 5 5 2 4 4 2 1 1 0 1 15 1422

0 72 4 10 9 8 7 5 2 3 1 2 4 17 1960

0 28 2 2 0 2 0 4 0 7 3 4 1 3 772

0 17 2 1 0 1 1 3 2 3 0 3 1 0 843

0 45 4 3 0 3 1 7 2 10 3 7 2 3 1615

0 61 2 2 0 2 0 4 0 7 3 4 1 4 1338

0 61 2 2 0 1 1 3 3 3 0 3 1 2 2321

0 122 8 14 9 11 8 12 5 13 4 9 6 23 3659

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56

Sumber: Sub Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, 2013 Keterangan : a termasuk S2 dan S3 *bidan pns

PERAWAT

TABEL 76 JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DAN GIZI DI SARANA KESEHATAN PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 TENAGA KEFARMASIAN UNIT KERJA

TENAGA GIZI

1 2 1 KOTA AMBON 2 MALUKU TENGAH 3 SBB 4 SBT 5 BURU 6 MALRA 7 KEP. ARU 8 MTB 9 TUAL 10 MBD 11 BURSEL SUB JUMLAH I (PUSKESMAS) RSUD dr. M. Haulussy RS Tulehu RS Khusus Daerah Provinsi Maluku Rumkit Tk. III dr. J. A. Latumeten Rumkit Al dr. F. X. Suhardjo RS Bhayangkara Ambon RSU Masohi RS Saparua ` RS Banda RS Piru RS Bula RSU Namlea RSU Karel Sadsuitubun RS Cenderawasih Dobo RSUD dr. P. P. Magretty 1 RS Bergerak Saumlaki RSUD Bergerak Tiakur RSUD Namrole 1 RS Al Fattah RS Sumber Hidup 1 RS BHAKTI Rahayu RS Hative Passo 1 RS Hati Kudus RS Fatimah

APOTEKER DAN SARJANA FARMASI a L P L+P 3 4 5 2 6 8 0 0 0 0 10 10 0 4 4 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 8 8 0 0 0 0 0 0 3 31 34 0 14 14 1 7 8 0 2 2 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 2 3 5 0 4 4 0 6 6 3 5 8 1 3 4 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 4 4 1 4 5 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0

SUB JUMLAH II (RUMAH SAKIT)

12

63

75

11

28

39

23

91

114

3

11

14

15

93

108

18

104

122

SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN 1 Balai Kesehatan Paru Masyarakat 2 Laboratorium Kesehatan Balai Penelitian dan Pelatihan 3 Kesehatan 4 Gudang Farmasi RASIO TERHADAP 100.000 PDDK INSTITUSI DIKNAKES/DIKLAT DINAS KESEHATAN KAB/KOTA Dinkes Provinsi Kota Ambon Maluku Tengah Seram Bagian Barat Seram Bagian Timur Buru Maluku Tenggara Kep. Aru Maluku Tenggara Barat Kota Tual Maluku Barat Daya Buru Selatan JUMLAH (KAB/KOTA)

0 0 0

2 2 0

2 2 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 2 0

2 2 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

9 7 0

9 7 0

0 0 0

9 7 0

9 7 0

NO

D-III FARMASI DAN APOTEKER L P 6 7 3 11 1 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 9 15 2 9 0 0 0 0 5 3 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0

ASS

JUMLAH

D-IV/SARJANA GIZI a

JUMLAH

DI DAN D-III GIZI

L+P 8 14 1 1 0 4 0 0 1 3 0 0 24 11 0 0 8 3 1 2 0 0 0 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0

L 9 5 1 0 0 5 0 0 0 1 0 0 12 2 1 0 6 2 1 0 0 0 2 0 0 4 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0

P 10 17 0 11 4 0 1 1 2 10 0 0 46 23 7 2 4 2 0 8 0 0 3 4 10 11 3 0 0 0 4 4 1 2 1 2 0

L+P 11 22 1 11 4 5 1 1 2 11 0 0 58 25 8 2 10 4 1 8 0 0 5 4 10 15 4 1 0 1 4 5 1 3 1 2 0

L 12 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

L+P 14 3 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

L 15 1 22 2 2 11 2 3 1 1 2 4 51 5 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

P 16 28 0 20 15 0 14 4 17 13 18 15 144 20 12 9 1 0 0 4 0 2 3 4 5 7 3 6 0 1 9 4 0 2 1 0 0

L+P 17 29 22 22 17 11 16 7 18 14 20 19 195 25 14 10 2 0 0 4 1 2 4 4 6 8 4 6 0 1 10 4 0 2 1 0 0

L 18 1 46 2 2 11 2 3 1 1 2 4 75 5 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

P 19 31 0 20 15 0 14 4 17 13 18 15 147 22 12 10 1 0 0 6 0 2 3 4 5 10 5 6 0 1 10 4 0 2 1 0 0

L+P 20 32 46 22 17 11 16 7 18 14 20 19 222 27 14 11 2 0 0 6 1 2 4 4 6 11 9 6 0 1 11 4 0 2 1 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 13 0 1 2 2 0 0 1 1 1 3 2 0 28

0 48 3 2 3 13 4 0 12 4 4 3 0 0 144

0 61 3 3 5 15 4 0 13 5 5 6 2 0 172

0 4 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 24

0 6 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 49

0 10 1 2 2 0 0 0 3 1 0 0 1 0 73

0 17 0 3 3 2 0 0 2 1 1 3 2 0 52

0 54 4 2 4 13 4 0 14 5 4 3 1 0 193

0 71 4 5 7 15 4 0 16 6 5 6 3 0 245

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41

0 6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 72

0 35 5 1 2 2 3 3 3 2 3 4 2 5 281

0 41 5 2 3 3 3 4 4 3 3 4 2 5 353

0 6 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 99

0 35 5 1 2 2 3 3 3 2 3 4 2 5 295

0 41 5 2 3 3 3 4 4 3 3 4 2 5 394

TABEL 77 JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT DAN SANITASI DI SARANA KESEHATAN PROVINSI MALUKU TAHUN 2013

NO

UNIT KERJA

1 2 1 KOTA AMBON 2 MALUKU TENGAH 3 SBB 4 SBT 5 BURU 6 MALRA 7 KEP. ARU 8 MTB 9 TUAL 10 MBD 11 BURSEL SUB JUMLAH I (PUSKESMAS) 1 RSUD dr. M. Haulussy 2 RS Tulehu 3 RS Khusus Daerah Provinsi Maluku 4 Rumkit Tk. III dr. J. A. Latumeten 5 Rumkit Al dr. F. X. Suhardjo 6 RS Bhayangkara Ambon 7 RSU Masohi 8 RS Saparua 8 RS Banda 9 RS Piru 10 RS Bula 11 RSU Namlea 12 RSU Karel Sadsuitubun 13 RS Cenderawasih Dobo 14 RSUD dr. P. P. Magretty 15 RS Bergerak Saumlaki 15 RSUD Bergerak Tiakur 16 RSUD Namrole 17 RS Al Fattah 18 RS Sumber Hidup 19 RS BHAKTI Rahayu 20 RS Hative Passo 21 RS Hati Kudus 22 RS Fatimah SUB JUMLAH II (RUMAH SAKIT) SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN 1 Balai Kesehatan Paru Masyarakat 2 Laboratorium Kesehatan 3 Balai Penelitian dan Pelatihan Kesehatan 4 Gudang Obat RASIO TERHADAP 100.000 PDDK INSTITUSI DIKNAKES/DIKLAT DINAS KESEHATAN KAB/KOTA 1 Dinkes Provinsi 2 Kota Ambon 3 Maluku Tengah 4 Seram Bagian Barat 5 Seram Bagian Timur 6 Buru 7 Maluku Tenggara 8 Kep. Aru 9 Maluku Tenggara Barat 10 Kota Tual 11 Maluku Barat Daya 12 Buru Selatan JUMLAH (KAB/KOTA)

SARJANA KESMAS a L P L+P 3 4 5 0 5 5 3 1 4 0 8 8 4 16 20 5 0 5 1 3 4 1 3 4 0 4 4 2 12 14 0 0 0 1 0 1

TENAGA KESMAS D-III KESMAS b L P L+P 6 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 5 3 3 0 0 0 7 1 0 1 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 28 2 0 1 1 0

52 12 5 1 1 0 0 5 0 0 3 5 7 8 4 7 0 0 9 0 1 0 0 0 0 68 7 2 1 4 0

69 17 8 4 1 0 0 12 1 0 4 7 8 9 5 8 0 0 10 0 1 1 0 0 0 96 9 2 2 5 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 48 8 3 3 5 5 3 5 2 5 2 3 4 95

0 105 36 5 12 2 12 9 3 6 2 6 2 10 232

0 153 44 8 15 7 17 12 8 8 7 8 5 14 327

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2

Sumber: Sub Bagian Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, 2013 Keterangan: a termasuk S2 dan S3

L 12 9 20 9 7 11 5 4 10 0 10 6

TENAGA SANITASI P 13 23 0 14 12 1 4 2 4 4 11 4

L+P 14 32 20 23 19 12 9 6 14 4 21 10

69 17 8 4 1 0 0 12 1 0 4 7 8 9 5 8 0 0 10 0 1 1 0 0 0 96 9 2 2 5 0

91 7 3 2 0 0 0 3 2 0 2 2 1 1 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 29 3 1 0 2 0

79 8 6 4 0 0 0 5 0 1 2 3 4 0 1 2 0 0 7 0 0 0 0 0 0 43 5 1 1 3 0

170 15 9 6 0 0 0 8 2 1 4 5 5 1 3 4 0 0 7 2 0 0 0 0 0 72 8 2 1 5 0

0 155 44 8 15 7 17 12 8 8 8 9 5 14 329

0 35 5 6 4 4 2 6 2 2 1 1 2 0 158

0 31 4 5 5 3 4 2 2 1 1 1 3 0 158

0 66 9 11 9 7 6 8 4 3 2 2 5 0 316

L 9 0 3 0 4 5 1 1 0 2 0 1

JUMLAH P 10 5 1 8 16 0 3 3 4 12 0 0

L+P 11 5 4 8 20 5 4 4 4 14 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 5 3 3 0 0 0 7 1 0 1 2 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 28 2 0 1 1 0

52 12 5 1 1 0 0 5 0 0 3 5 7 8 4 7 0 0 9 0 1 0 0 0 0 68 7 2 1 4 0

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2

0 48 8 3 3 5 5 3 5 2 5 2 3 4 95

0 107 36 5 12 2 12 9 3 6 3 7 2 10 234

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TABEL 78 JUMLAH TENAGA TEKNISI MEDIS DAN FISIOTERAPIS DI SARANA KESEHATAN PROVINSI MALUKU TAHUN 2013 NO

UNIT KERJA

1 2 1 KOTA AMBON 2 MALUKU TENGAH 3 SBB 4 SBT 5 BURU 6 MALRA 7 KEP. ARU 8 MTB 9 TUAL 10 MBD 11 BURSEL SUB JUMLAH I (PUSKESMAS) 1 RSUD dr. M. Haulussy 2 RS Tulehu 3 RS Khusus Daerah Provinsi Maluku 4 Rumkit Tk. III dr. J. A. Latumeten 5 Rumkit Al dr. F. X. Suhardjo 6 RS Bhayangkara Ambon 7 RSU Masohi 8 RS Saparua 8 RS Banda 9 RS Piru 10 RS Bula 11 RSU Namlea 12 RSU Karel Sadsuitubun 13 RS Cenderawasih Dobo 14 RSUD dr. P. P. Magretty 15 RS Bergerak Saumlaki 15 RSUD Bergerak Tiakur 16 RSUD Namrole 17 RS Al Fattah 18 RS Sumber Hidup 19 RS BHAKTI Rahayu 20 RS Hative Passo 21 RS Hati Kudus 22 RS Fatimah SUB JUMLAH II (RUMAH SAKIT) SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN 1 Balai Kesehatan Paru Masyarakat 2 Laboratorium Kesehatan Balai Penelitian dan Pelatihan 3 Kesehatan 4 Gudang Obat RASIO TERHADAP 100.000 PDDK INSTITUSI DIKNAKES/DIKLAT DINAS KESEHATAN KAB/KOTA 1 Dinkes Provinsi 2 Kota Ambon 3 Maluku Tengah 4 Seram Bagian Barat 5 Seram Bagian Timur 6 Buru 7 Maluku Tenggara 8 Kep. Aru 9 Maluku Tenggara Barat 10 Kota Tual 10 Maluku Barat Daya 11 Buru Selatan JUMLAH (KAB/KOTA)

L 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0

ANALIS LAB. P 4 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 9 4 3 0 0 0 1 2 1 0 1 0 4 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 22 8 2 6

L+P 5 7 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 12 4 3 0 0 0 1 3 1 0 3 0 4 5 2 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 30 8 2 6

L 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 1 3 2 0 3 0 0 3 0 2 4 2 1 0 2 0 0 0 0 1 5 0 41 1 1 0

TENAGA TEKNISI MEDIS TEM & P.RONTG P.ANESTESI P L+P L P L+P 7 8 9 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 18 3 3 6 3 6 1 0 1 2 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 2 2 2 0 0 0 6 8 2 0 2 0 4 0 1 1 1 3 1 0 1 4 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 34 75 13 5 18 3 4 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0

L 12 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3 12 4 1 3 2 0 5 0 0 7 0 4 6 4 4 1 2 0 1 0 0 1 5 0 62 1 1 0

JUMLAH P 13 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 9 16 6 2 0 0 1 6 1 0 1 2 10 4 2 4 1 0 0 0 1 0 2 2 0 61 11 5 6

FISIOTERAPIS L+P 14 7 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 12 28 10 3 3 2 1 11 1 0 8 2 14 10 6 8 2 2 0 1 1 0 3 7 0 123 12 6 6

L 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0

P 16 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 5 2 3 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 17 0 0 0

L+P 17 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 5 4 3 2 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 21 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 13

0 4 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 43

0 6 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 56

0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38

0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18

0 5 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 71

0 5 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 86

0 10 0 7 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 157

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26

Tabel 79 ANGGARAN KESEHATAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI MALUKU TAHUN 2013

NO

SUMBER BIAYA

1

2

ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN Rupiah 3

% 4

ANGGARAN KESEHATAN BERSUMBER: 1

APBD PROVINSI

2

APBN : Dana Dekonsentrasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Jamkesmas dan Jampersal Dana Tugas Pembantuan BOK

3

PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI (PHLN) (sebutkan project dan sumber dananya)

4

SUMBER PEMERINTAH LAIN TOTAL ANGGARAN KESEHATAN

ANGGARAN KESEHATAN PERKAPITA Sumber : Sub Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, 2013

17,404,514,341

6.70

242,369,473,587 25,017,296,000 90,783,587,587 51,713,440,000 35,433,150,000 39,422,000,000

93.30 9.63 34.95 19.91 13.64 15.18

259,773,987,928

159,525.86

PROFIL KESEHATAN MALUKU TAHUN 2013

Recommend Documents