PROFESIONALISME BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSINYA (Studi Kasus di Desa Randusari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Tahun 2014)
NASKAH PUBLIKASI Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai derajat Sarjana S-1 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Oleh: Ana Chandra Kusumasari A 220100188
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2015
PROFESIONALISME BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSINYA (Studi Kasus di Desa Randusari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Tahun 2014) Ana Chandra Kusumasari A 220100188 Program Studi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2015, xiv + 85 halaman (termasuk lampiran) ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan profesionalisme Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Randusari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Strategi penelitian ini adalah studi kasus tunggal terpacang. Studi kasus tunggal adalah penelitian yang hanya dilakukan pada suatu sasaran, satu lokasi dan subyek. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingkat profesionalisme Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Randusari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali dalam menjalankan tugas dan fungsinya sampai saat ini sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan telah berjalannya BPD tersebut sesuai dengan ciri-ciri profesionalisme yang meliputi menjalankan waktu penuh untuk menjalankan pekerjaannya, terikat oleh suatu panggilan hidup, mempunyai derajat otonomi yang tinggi, selalu menambah pengetahuan jabatan, dan memiliki kode etik jabatan. Selain itu BPD Desa Randusari dalam menjalankan tugas dan fungsinya juag telah sesuai dengan indikator kinerja yang meliputi menerima dan menampung aspirasi dari masyarakat, membuat peraturan perundang-undangan bersama dengan pemerintah desa dan Membuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Kendala profesionalisme Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Randusari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama ini adalah tidak meratanya kemampuan Sumber Daya Manusia. Kata kunci : Profesionalisme, Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa.
Surakarta, 19 Maret 2015
Ana Chandra Kusumasari A220100188
PENDAHULUAN Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Wewenang BPD antara lain 1) membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, 2) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, 3) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, 4) membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, dan 5) Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengingatkan adanya sistem pemerintahan dan agar lebih efektif dan efisien serta demokrasi, maka haruslah ada sebuah lembaga legeslasi desa yang berperan dan berfungsi membuat keputusan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam membuat keputusan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan di desa juga harus melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana mestinya. Secara umum pemberian pelayanan
yang
baik oleh pemerintah desa akan mampu
memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah itu sendiri. Pelayanan kebutuhan masyarakat dan publik hendaknya melibatkan
masyarakat dalam
pelaksanaannya BPD sebagai lembaga legeslatif di tingkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dikatakan kurang optimal. Persoalan ini
dapat
dilihat
dari
hubungan
kerjasama
dengan
kepala
desa
terhadap
penyelenggaraan pemerintahan desa, kurang adanya koordinasi. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan: 1. Bagaimana profesionalisme Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Randusari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali dalam menjalankan tugas dan fungsinya? 2. Apa sajakah kendala profesionalisme Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Randusari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali dalam menjalankan tugas dan fungsinya? 3. Bagaimana solusi yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Randusari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali dalam menjalankan tugas dan fungsinya? Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut: 1. Untuk mendeskripsikan profesionalisme Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Randusari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 2. Untuk mengidentifikasikan kendala profesionalisme Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Randusari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 3. Untuk mengidentifikasikan solusi dalam mengatasi kendala profesionalisme Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Randusari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
METODE PENELITIAN Tempat penelitian ini di Desa Randusari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. Tahap pelaksanaan kegiatan sejak persiapan sampaidengan penulisan laporan secara keseluruhan selama kurang lebih tiga bulan, yaitu sejak bulan Nopember 2014 sampai dengan bulan Januari 2015. Jenis penelitian ini adalah
penelitian kualitatif dengan strategi penelitian ini adalah studi kasus tunggal terpacang (Sukmadinata, 2009: 77). “Studi kasus tunggal adalah penelitian yang hanya dilakukan pada suatu sasaran, satu lokasi dan subyek” (Sutopo, 2002:112). Subjek penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Struktur Badan Permusyawaratan Desa, dan perangkat lainnya di Desa Randusari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. Objek penelitian ini meliputi profesionalisme badan permusyawaratan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Desa Randusari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Instrumen penelitianini adalah Peneliti itu sendiri. Penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi, yang pertama triangulasi sumber data meliputi informasi dari informan, tempat dan pertistiwa, serta dokumen atau arsip yang memuat catatan yang berkaitan dengan data yang dimaksudkan. Kedua, triangulasi teknik atau metode pengumpulan data yang berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui pengamatan serta wawancara secara langsung, maka analisis data yang peneliti gunakan adalah model interaktif baik dalam pengumpulan data, reduksi data, sampai pada penarikan kesimpulan. HASIL PENELITIAN 1. Tingkat profesionalisme Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Randusari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali dalam menjalankan tugas dan fungsinya Hasil penelitian menunjukkan bahwa
BPD Desa Randusari telah
melaksanakan tugas dan fungsinya sekaligus sesuai dengan indikator kinerjanya. Masyarakat juga sangat terbantu dengan kinerja BPD tersebut, sehingga ketika diundang untuk mengadakan rapat-rapat dengan BPD dan pemerintah desa sangat antusias, karena terjadi hubungan timbal balik yang saling berkaitan dan berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya masingmasing. Berkaitan dengan tugas dan fungsinya membuat peraturan desa, maka
pada tahun 2013 telah disepakati undang-undang desa yang mengatur kinerja pemerintah desa. Undang-undang tersebut diharapkan dapat mengatur kinerja desa dan proses perjalanan pemerintah desa sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan semua kegiatan dilindungi oleh undang-undang. 2. Kendala profesionalisme Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Randusari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali dalam menjalankan tugas dan fungsinya Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala-kendala yang dihadapi oleh BPD Desa Randusari dalam menjalankan tugas dan fungsinya terletak pada anggaran pembangunan yang terbatas karena sifat anggaran sampai saat ini Desa Randusari belum bisa mandiri. Pendanaan untuk pembangunan infrastruktur desa sampai saat ini masih mengandalkan dana bantuan dari APBD Kabupaten. Selain kendala pendanaan yang terbatas, Sumber Daya Manusia yang berada di semua level baik, di BPD, Pemerintah Desa dan Ketua RT di seluruh Desa Randusari tidak sama. Sampai saat ini SDM yang berada di Desa Randusari belum sepenuhnya mampu untuk mendukung canangan program. 3. Solusi yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Randusari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali dalam menjalankan tugas dan fungsinya Hasil penelitian menunjukkan bahwa solusi yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala-kendala yang muncul adalah sering mengadakan pertemuan dan rapat koordinasi baik secara intern BPD maupun dengan pemerintah desa. Rapat koordinasi tersebut secara tidak langsung menambah wawasan pemikiran anggota BPD dan akan menemukan jalan keluar atas kendala-kendala yang muncul pada setiap diri anggota BPD. Selain mengadakan rapat kordinasi, dilakukan pula kunjungan kerja ke desa lain yang kinerja BPD nya dianggap baik, sehingga dari hasil kunjungan tersebut dapat dijadikan pembelajaran bersama. Dalam hal kunjungan kerja ini, BPD telah melakukannya di beberapa wilayah di kecamatan lain seperti di Kecamatan Boyolali Kota yang hasilnya menambah pengalaman dalam pengelolaan dan
peningkatan SDM. Untuk meningkatkan SDM tersebut, maka setiap anggota harus belajar teknologi kekinian seperti internat. Dengan media ini, maka akan dapat meningkatkan SDM dan wawasan. KESIMPULAN 1. Tingkat profesionalisme Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Randusari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali dalam menjalankan tugas dan fungsinya sampai saat ini sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan telah berjalannya BPD tersebut sesuai dengan ciri-ciri profesionalisme yang meliputi menjalankan waktu penuh untuk menjalankan pekerjaannya, terikat oleh suatu panggilan hidup, mempunyai derajat otonomi yang tinggi, selalu menambah pengetahuan jabatan, dan memiliki kode etik jabatan. Selain itu BPD Desa Randusari dalam menjalankan tugas dan fungsinya juag telah sesuai dengan indikator kinerja yang meliputi menerima dan menampung aspirasi dari masyarakat, membuat peraturan perundang-undangan bersama dengan pemerintah desa dan Membuat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. 2. Kendala profesionalisme Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Randusari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama ini adalah tidak meratanya kemampuan Sumber Daya Manusia. 3. Solusi dalam mengatasi kendala profesionalisme Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Randusari Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah dengan mengadakan rapat rutin setiap satu bulan sekali dan menghadiri undangan-undangan rapat baik oleh pemerintah desa maupun kelompok masyarakat, dan mengadakan kunjungan kerja ke wilayah kerja lain yang dirasa BPD pada wilayah tersebut lebih maju.
DAFTAR PUSTAKA Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Sutopo, Heribertus. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press.
