PRODUK LEGISLATIF ^PELAKSANAAN KETETAPAN MPRS NO

sPENIND/AÜAN tfEMBAiL-fteODUK PRODUK LEGISLATIF ^PELAKSANAAN KETETAPAN MPRS NO. XIX/MPRS/1966)

INDANG - UNDANG TENTANG PERNJATAAN TIDAK BERLAKUNJA BERBAGAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN BERBAGAI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG MENDJADI UNDANG-UNDANG

BUKU II

| FA K. H U K. | KAAN IM U . l .

• ' • • N 1’

ïs O L E H :

, JK. W jh A T DJENDERAL PEMBINAAN HUKUM DEPARTEMEN KEHAKIMAN

Perpustakaan Soediman Kartoiiadiprodjo FHUI Buku ini harus dikembalikanpada: (Keterlambatan pengembalian pada tanggal dibewah. ini dikenakan denda Rp. 500,- (ptxhaii/l buku)

P E N IN D J A U A N (P E L A K S A N A A N

KEM BALI

PRODUK

KETETAPAN

PU O D U K

M PRS

N O.

II

L E G IS L A T IF

X IX /M P R S /1 9 6 6 )

3 V 5

P UNDANG - UNDANG TENTANG PERNJATAAN T IQ ^ fK ^ S E ^ ^ R t^ J A BERBAGAI UNDANG - UNDANG DÄN I^ fA T jT fev \ T PEMERINTAH PENGGANTI ,t’’-Na>A^G ¿ 't •»

ANG t ;

UNDANG - UNDANG TENTANG PENETAPAN BERBAGAI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG MENDJADI UNDANG - UNDANG

D IS U S U N O L E H : D IR E K T O R A T D J E N D E R A L P E M B IN A A N H U K U M D E P A R T E M E N K E H A K IM A N

S

P B K N ' S U ' A vs

,; \

T inH nl .... ‘/ .z .......... 3 7 A x> Na. Silsilah : ___

'I

/ %?

fr-A.C H U K

I S I - B U K U

Hal. 1. Prakata 2. Surat Menteri Kehakiman kepada Presiden Republik Indonesia — R antjangan Undang-undang tentang Pentjabutan U ndang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti U ndang-undang dan R antjangan U ndang-undang tentang Penetapan Beberapa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang mendjadi U ndang-undang .............................

7

3. A m anat Presiden Republik Indonesia — R antjangan U ndang-undang tentang Pentjabutan U ndang-undang dan Peraturan Pem erintah Peng ganti Undang-undang dan R antjangan U ndang-undang tentang Pene tapan B erbagai Peraturan PeWierintah m endjadi U ndang-undang ... \ . * ,' V

9

4. Keterangan Pemerintah — R antjangan U ndang-undang tentang Pen tjabutan Undang-undang dan Peraturan Pem erintah P engganti Undang-undang dan R antjangan Undang-undang tentang Penetapan Beberapa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang mendjadi U ndang-undang............................ .............................................................................

19

5. Pelaksanaan dari ketentuan dalam Ketetapan M .P.R.S. No. X I X / M P R S/1966 — Surat Pimpinan M .P.R.S. kepada Presiden Republik Indonesia tertanggal 9 D januari 1969 No. 01/11. ’ 69 — Surat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua M .P.R.S. tertanggal- 31 D januari 1969 No. 0 9 /P res./I/6 9 ,- —-.Keputusan Pimpinan M .P.R.S. No. 001/B . 569....................................-rr-.r.,-........................................ .........................................

22

6.

28

Rapat K erdja antara Pemerintah dan Panitya Chusus D.P.R.-G .R. ...

7. Alasan pemberian persetudjuan oleh D.P.R.-G.R. — R antjangan U n dang-undang tentang Pernjataan tidak berlakunja berbagai Undangundang dan Peraturan Pemerintah Pengganti U ndang-undang dan Rantjangan Undang-undang tentang Penetapan berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang mendjadi U ndang-undang Laporan Panitia Chusus — Parkindo — P.N.I. — M urba K arya Pembangunan A -B — Katholik — A B R I — K arya Pembangunan B dan C — Parmusi — Perti — N.U. — Sambutan Pemerintah (M enteri Kehakim an)................................................................................................................ 8. Surat pimpinan D.P.R.-G.R. kepada Presiden Republik Indonesia — Pengesahan R antjangan Undang-undang tentang Pernjataan tidak berlakunja berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dan Rantjangan Undang-undang tentang Penetapan berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-un dang mendjadi Undang-undang..........................................................................

70 3

9.

Undang-undang- No. 6 Tahun 1969 tentang P ernjataan tidak berlakunja berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.........................................................................................................

10. Undang-undang No. 7 Tahun 1969 tentang Penetapan berbagai P er aturan Pemerintah Pengganti Undang-undang m endjadi U ndang-. ... 11. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1969 tentang pelaksanaan Un dang-undang No. 7 tahun 1969 tentang Penetapan berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang m endjadi Undang-undang. ...

Prakata Buku ini adalah Bagian II dari serangkaian penerbitan buku-buku ja n g berdjudul: ’’Penindjauan kembali produk- legislatif negara diluar produk M .P.R.S.” Isi buku ini mengenai pembentukan U ndang-undang tentang P e rn ja taan tidak berlakunja berbagai U ndang-undang dan Peraturan Pem erintah P eng ganti Undang-undang (U ndang-undang No. 6 tahun 1969) dan Undang-undang tentang Penetapan berbagai Peraturan Pem erintah Pengganti Undang-undang mendjadi Undang- (U ndang-undang No. 7 tahun 1969). Ketetapan M.P.R.S. No. X IX /M P R S /1 9 6 6 jo. No. X X X IX /M P R S /1 9 6 8 me netapkan antara lain nahwa dalam rangka pemurnian pelaksanaan U .U.D. 1945, Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti U ndang-undang (Perpu) ja n g memuat materi jaiiig bertentangan dengan Undang-undang D asar 1945 ditindjau kembali. Sebagai pelaksanaan Ketetapan M .P.R.S. tersebut maka Pemerintah ber sama-sama D.P.R.-G.R. telah mengadakan penindjauan kembali materi dari semua Undang-undang dan Perpu ja n g dikeluarkan sebelum ketetapan M .P.R.S. tersebut Undang-undang- dan Perpu ja n g m aterinja bertentangan dengan U.U.D. 1945, maupun ja n g tidak sesuai dengan situasi dan kondisi kemudian dinjatakar. tidak berlaku dengan Undang-undang- No. 6 thn. 1969 tentang P ernjataan tidak berlakunja berbagai Undang-undang- dan Perpu, sedangkan Perpu ja n g m ateri nja tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 ditetapkan m endjadi Undang-undang dengan Undang-undang- No. 7 tahun 1969 tentang Penetapan berbagai Perpu mendjadi Undang-undang. Selandjutnja sesuai dengan P era turan Pemerintah No. 27 tahun 1969, tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 7 tahun 1969 tentang Penetapan berbagai Perpu m endjadi Undang-undang, maka Perpu2 ja n g telah dinjatakan mendjadi U ndang-undang itu disebut Undangundang no. sekian, dan tahun sekian (nomor dan tahun dari Perpu ja n g bersang kutan) dengan dibubuhi huruf- Prp. Demikianlah dengan diundangkannja U ndang-undang no. 6 tahun 1969 dan Undang-undang no. 7 tahun 1969 tersebut diatas, disam ping U ndang- nomor 25 tahun 1968 tentang Pernjataan tidak berlakunja berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden dan Undang-undang no. 5 thn. 1969 tentang Pernjataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang janig telah diundangkan terlebih dahulu, maka telah selesailah tugas ja n g dise rahkan oleh Ketetapan M .P.R.S. no. X IX /M P R S /1 9 6 6 jo. no X X X IX /M P R S /1 9 6 8 kepada Pemerintah bersama-sama DP.R.-G.R. untuk menindjau kembali produk2 legislatif jan g berbentuk Penpres dan Perpres, maupun ja n g berbentuk Undangundang dan Perpu dalam rangka pemurnian pelaksanaan U ndang-undang Dasar 1945. D jakarta,

Maret 1972.Direktur D jenderal Pembinaan Hukum Departemen Kehakiman,

(Soagondo Soemodiredjo S.H.) 5

S U R A T M E N T E R I K E H A K I M A N K E P A D A P R E S ID E N R E P U B L I K IN D O N E S IA .

Rantjangan Undang-undang tentang Pentjabutan U ndang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang dan R antjangan Undang-un dang tentang Pernjataan Beberapa Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang sebagai Undang-undang telah disampaikan oleh Menteri Kehakiman kepada Presiden dengan surat tertanggal 27 Djuni 1968 No. R /1 0 1 /B C /S K /V 1968, ja n g berbunji sebagai berikut:

D jakarta, 27 D juni 1968.— N om or: R /1 0 1 /B C /S k /V 1968. Lam piran: 2 (dua).— P erih al: Pelaksanaan ketetapan M PRS N o.X IX /M P R S /1 9 6 6 .— Kepada JTH . P R E S ID E N R E P U B L IK IN D O N E S IA di DJAKARTA

Sehubungan dengan surat kami kepada Bapak tertanggal 15 M aret 1968 No. R /2 7 /B C /K /1 9 6 8 perihal pelaksanaan Ketetapan M.P.R.S. No. X I X /M P R S / 1966, bersama ini kami haturkan dengan hormat dua buah R antjangan Undangundang: 1. tentang pentjabutan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, dan 2. tentang Pernjataan beberapa Peraturan undang sebagai Undang-undang,

Pemerintah

untuk kemudian diadakan penindjauan lebih landjut D.P.R.-G.R.

Pengganti

Undang-

bersama-sama

dengan

Kedua Rantjangan Undang-undang tersebut pada pokoknja bermaksud: a. mentjabut Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang ja n g memuat materi ja n g tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, b. menjatakan beberapa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang jan g memuat materi ja n g tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, sebagai Undang-undang. Kedua Rantjangan Undang-undang tersebut merupakan hasil penindjauan dari suatu inventarisasi dari perundang-undangan sedjak tanggal 5 D juli 1959 jan g djum lahnja ± 120 Undang’-undang dan 120 Perpu. Sedangkan dari djumlah 120 Perpu ini, 85 sudah mendjadi Undang-undang melalui Undang-undang No. 1 7

tahun 1961. 21 Perpu telah ditetapkan mendjadi U ndang-undang dengan Undangundang penetapannja masing-masing, sehingga masih ada 10 ja n g masih tetap berbentuk Perpu. Dengan demikian ja n g ditindjau ada sebanjak 205 U ndang-undang dan 10 Perpu. Dalam penindjauan itu ternjata ada beberapa U ndang-undang ja n g memuat materi tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 dan atau situasi dan kondisi, tetapi masalahnja sedemikian pentingnja sehingga perlu ditam pung masing-masing dalam Undang-undang baru ja n g m aterinja sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 dan situasi dan kondisi. M isaln ja: U ndang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, U ndang-undang tentang Perusahaan Daerah dan lain-lain sebagaim ana tertjantum dalam lam pir an II R antjangan Undang-undang tentang Pentjabutan U ndang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. Kedua R antjangan Undang-undang ini kami adjukan berhubung dengan waktu ja n g dimaksudkan oleh Ketetapan M .P.R.S. No. X IX /M P R S /1 9 6 6 dan No. X X X IX /M P R S /1 9 6 8 .

M E N T E R I K E H A K IM A N

ttd.

P rof. Oemar Seno Ad j i S.H.

A M A N A T P R E S ID E N R E P U B L I K IN D O N ESIA . Dengan surat tertanggal 16 Djuli 1968, No. Ii.0 4 /P .U ./H K /7 /1 9 6 8 , Presiden telah m enjam paikan kepada D.P.R.-G.R., R antjangan Undang-undang tentang P entjabutan U ndang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang dan R antjangan Undang-undang tentang Penetapan Beberapa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang mendjadi Undang-undang, untuk men dapat prioritas utama persidangan. Adapun isi surat tersebut adalah sebagai berikut: N om or: R .0 4 /P .U ./H K /7 /1 9 6 8 . S ifa t: — . L am piran: 2 (dua). P erihal: R.U.U. tentang: 1. Pentjabutan U.U. dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-. 2. Penetapan beberapa P.P. Pengganti U. U. mendjadi Undang-.

Djakarta, 16 Djuli 1968. Kepada Jth. KETUA DEW AN P E R W A K IL A N R A K JA T GOTONG ROJONG di DJAKARTA

Dengan ini Pemerintah menjam paikan: R antjangan Undang-Undang tentang: 1. Pentjabutan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Un dang-undang; 2. Penetapan Beberapa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang mendjadi Undang-undang. Kedua Rantjangan Undang-undang tersebut adalah sebagai hasil penindjauan Pemerintah guna memenuhi tugas ja n g telah diberikan oleh M.P.R.S. sebagai mana termaksud dalam Ketetapan M .P.R.S. No. X IX /M P R S /1 9 6 6 . Dengan memperhatikan ketentuan waktu ja n g telah ditetapkan oleh Ketetapan M.P.R.S. No. X IX /M P R S /19G 6 dan Keputusan Pimpinan M.P.R.S. No. 2 7 4 /B / 1968, maka Pemerintah mengharapkan agar supaja kedua R antjangan Undangundang tersebut mendapat prioritas utama persidangan Untuk keperluan hal tersebut kami persilahkan Ketua D.P.R.-G.R. meng hubungi Menteri jan g bersangkutan (Menteri Kehakiman). P R E S ID E N R E P U B L IK IN D O N E S IA , t.t.d. SOEHARTO D J E N D E R A L T.N.I. Tem busan: 1. Ketua M.P.R.S., 2. Menteri Kehakiman (dengan menundjuk suratnja tg'l. 27-6-1968 No. R /1 0 1 / B C /V 1968) guna keperluan persidangan D.P.R.-G.R. Menteri Kehakiman perlu segera berkenan mengirimkan R antjangan Undang-undang tersebut sebanjak 550 ganda kepada D.P.R.-G.R., 3. Menteri Negara Perhubungan M .P .R .S./D .P .R .-G .R ./D .P .A . 9

EANTJANGAN U N D A N G -U N D A N G NOMOR

T A H U N 1968

TENTANG P E N T JA B U T A N U N D A N G -U N D A N G D A N P E R A T U R A N P E M E R IN T A H PE N G G A N TI U N D A N G -U N D A N G DEN G AN R A H M A T T U H A N JA N G M A H A E SA PR E SID E N R E P U B L IK IN D O N E S IA , Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 perlu menindjau kembali produk-produk Legislatief ja n g ¡berbentuk Undang-undang dan Peraturan Peme rintah Pengganti Undang-undang, sebagaimana ditentukan dalam Ketetapan Madjelis Permusjawaratan R akjat Semen tara No. X IX /M P R S /196G tertanggal 5 D juli 1959; b. bahwa Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ja n g materinja bertentangan dengan Undangundang Dasar 1945 perlu ditjabut, dan bahwa pentjabutan tersebut perlu diatur dalam suatu Undang-undang;

M engingat

:

1. Pasal 5 ajat (1) dan pasal 20 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan R akjat Sementara No. X IX /M P R S /1 9 6 6 ; Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan R akjat G otong-Rojong; MEMUTUSKAN: Menetapkan :

U N DA N G -U N D A N G T E N T A N G P E N T J A B U T A N U N D A N G U N DAN G DAN P E R A T U R A N P E M E R IN T A H P E N G G A N T I UN D A N G -U N D A N G . Pasal 1.

Terhitung sedjak disahkannja Undang-undang ini mentjabut Undang-undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang sebagaimana termaksud dalam Lampiran I dan II Undang-undang ini.

Pasal 2. Pentjabutan Undang-undang ja n g tertjantum dalam Lam piran III Undangundang ini ditetapkan pada saat Undang-undang ja n g m enggantikannja mulai berlaku. Pasal 3. Semua akibat hukum jan g timbul dari pentjabutan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang sebagaimana termaktub dalam pasal 1 Undang-undang ini, diatur lebih landjut dengan Peraturan Pemerintah.

10 -c

--------------

j I A A. H U K

I

Pasal 4. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. A g a r su paja setiap orang’ dapat mengetahuinja memerintahkan pengundang an U ndang-undang ini dengan penempatannja dalam Lembaran N egara Republik Indonesia. Diundangkan di D jakarta, pada tanggal

Disahkan di Djakarta. pada tanggal

S E K R E T A R IS N E G A R A R.I.

P R E S ID E N R E P U B L IK IN D O N E S IA

ALAMSJAH

(SOEHARTO)

M A JO R D J E N D E R A L T.N .I.

D J E N D E R A L T.N .I.

Lembaran N egara R. I. No.

R AN TJA N G AN

PEN D JE LA SAN

ATAS

U N D A N G -U N D A N G

NO.

T A H U N 1968 P E N T J A B U T A N U N D A N G -U N D A N G DAN P E R A T U R A N P E M E R IN T A H P E N G G A N T I U N D A N G -U N D A N G

A.

UMUM:

Dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945, ketetap an M adjelis Perm usjaw aratan R akjat Sementara No. X IX /M P R S /1 9 6 6 menu gaskan kepada Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan R akjat Gotong R ojon g untuk menindjau kembali produk-produk L egislatief jang’ b eibentuk Undang-undang’ dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ja n g memuat materi ja n g bertentangan dengan Undang-undang D asar 1945. Dalam meng’adakan penindjauan itu, terdapat beberapa Un,dang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang jang’ memuat materi jan g bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, m isalnja U ndang-undang No. 19 tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman. Disamping itu ada pula ja n g memuat materi ja n g tidak sesuai dengan situasi dan kondisi, misalnja Undang-undang No. 12 tahun 1961 tentang Pembuatan Perdjandjian Persahabatan Republik Indonesia dan Republik R a k ja t Tiongkok. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang baik jang bertentangan dengan Undang-undang- Dasar 1945 maupun ja n g tidak sesuai dengan situasi dan kondisi, perlu ditjabut.

11

A kibat hukum ja n g

m u n g k in

timbul dari pentjabutan tersebut diatur lebih

lan dju t dengan Peraturan Pemerintah. B. P asal

P A SA L DEM I PASAL. 1.

T jukup djelas. P asal

2.

U n d an g -u n d an g dalam lam piran III m em uat m ateri dan m asalah-m asalah ja n g psrlu ditam pung dalam U ndan g-un dan g baru.

Berhubung dengan waktu penjelesman Undang-undang pula untuk meng hindari kekosongan hukum, maka pentjabutan Undang-undang itu ditetapkan pada saat Undang-undang ja n g menggantikannja mulai berlaku. Pasal

3- dan 4.

T jukup djelas.

T A M B A H A N L E M B A R A N N E G A R A NOMOR

12

L AMPIR AN U N D A N G -U N D A N G N OM OR

I. T A H U N 1908.

TEN TANG P E N T J A B U T A N U N D A N G -U N D A N G D A N P E R A T U R A N P E M E R IN T A H P E N G G A N T I U N D A N G -U N D A N G

Nom or Nom or urut U .U ./T ah un

Lembaran N egara

Tentang

Keterangan

1.

28/1959

145

Dasar perhitungan Malayan D ollar untuk melakukan tarip padjak-padjak Negara di Daerah Kep. Riau.

2.

12/19(51

238

Pembuatan Perdjandjian Persaha batan Republik Indonesia dan Re publik R akjat Tiongkok.

3.

17/1962

68

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 tahun 1962 tentang penerimaan dan penggunaan W arga N egara A sin g ja n g dengan sukarela turut serta dalam perdjoangan pembebasan Irian Barat (L.N. tahun 1962 No. 21) mendjadi Undang-undang-.

4.

9/1964

72

Gerakan Sukarelawan Indonesia.

5.

30/1964

121

Pengeluaran pindjaman konfrontasi 1964.

6.

36/1964

141

Pungutan istimewa atas im port untuk pembiajaan pembangunan djalan raya lintas Sumatera.

Obligasi

13

L A M

II. TAHUN


Nomor No. Lembaran urut P erpu/T ahun Negara

Tentang

1.

9/1962

43

Pengendalian harga.

2.

2/1963

38

Pelaksanaan Deklarasi Ekonom i dibidang Pem biajaan Im port dan Export.

3.

9/1963

106

Penangguhan pelaksanaan Pemu ngutan bea-bea dan tjukai di Daerah Tingkat II Kepulauan Riau.

4.

3/1963

39

Perobahan Undang-undang No. 4 Prp tahun 1959 dan Pentjabutan U ndang-undang No. 32 Prp tahun 1960 dan U ndang-undang No. 34 Prp tahun 1960 (L.N. tahun 1960 No. 94 dan L.N . tahun 1959 No. 91).

5.

14

5/1964

29

N ilai transaksi rupiah dan pem bebanan atas Im port.

Keterangan

L AMPIR AN U N D A N G -U N D A N G NOM OR

III. TAH UN


Nom or Nomor urut U .U ./T ahun

Lembaran ,, Negara

„ Tentang

^ . Keterangan

1.

3/1960

3

2.

5/1962

10

Perusahaan Daerah.

3.

2/1964

51

Bank Tabungan Negara.

4.

19/1964

107

5.

13/1965

70

6.

21/1964

109

7.

18/1965

83

Pengesahan Undang-undang Daru rat No. 3 tahun 1955 (L.N. tahun 1955 No. 15) tentang penundjukkan Pelabuhan Palembang mendjadi Perusahaan Negara dalam arti Indische Bedrijvenwet (Staatsblad 1921 No. 419) mendjadi Undangundang.

Ketentuan-ketentuan kuasaan Kehakiman.

Pokok

K e

Pengadilan dalam lingkungan Per adilan Umum dan Mahkamah Agung, Pengadilan Landreform. Pokok-pokok Pemerintah Daerah.

15

RANTJANGAN

U N D A N G -U N D A N G No.

T A H U N 1968.

TENTANG PEN ETAPAN

BEBERAPA PERATURAN

P E M E R IN T A H

PEN GGAN TI

U N D A N G -U N D A N G M E N D JA D I U N D A N G -U N D A N G .

D E N G A N R A C H M A T T U H A N JA N G M A H A E SA

P R E S ID E N R E P U B L IK IN D O N E S IA .

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undangundang Dasar 1945 perlu menindjau kembali produk-produk L egislatief ja n g berbentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, sebagaimana ditentu kan dalam Ketetapan M adjelis Perm'usjawaratan R akjat Sementara No. X IX /M P R S /1 9 6 6 tertanggal 5 D juli 1966; b. bahwa peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang jan g m aterinja tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 perlu ditetapkan mcndjadi Undang-undang.

M engingat

:

1. pasal 5 ajat (1) dan pasal 20 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945; 2. Ketetapan M adjelis Perm usjawaratan R akjat Sementara No. X IX /M P R S /1 9 6 6 ;

Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan R akjat Gotong R ojon g;

MEMUTUSKAN : Menetapkan :

U N D A N G -U N D A N G T E N T A N G PERATURAN DA N G

P E M E R IN T A H

PEN ETAPAN PEN GGAN TI

BEBERAPA

U N D A N G -U N

M E N D JA D I U N D A N G -U N D A N G . Pasal

1.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ja n g tei'tjantum dalam Lampiran U ndang-undang ini, ditetapkan mendjadi Undang-undang. 16

Pasal

2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. A g a r supaja tiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan U ndang-undang ini dengan penenipatannja dalam Lembaran N egara Republik Indonesia. Disahkan di Djakarta, pada tanggal P R E SID E N R E P U B L IK IN D O N ESIA ,

D iundangkan di D jakarta,

SOEHARTO

pada tanggal

Djenderal T.N.I.

S E K R E T A R IS N E G A R A R.I.

ALAMS JAH M ajor Djenderal T.N.I.

L E M B A R A N N E G A R A R E P U B L IK IN D O N E SIA TAH U N

No.

17

L A M P IR A N

U N D A N G -U N D A N G N o:

TAHUN

TEN TANG P E N E T A P A N P E R A T U R A N P E M E R IN T A H P E N G G A N T I U N D A N G -U N D A N G M E N D JA D I U N D A N G -U N D A N G .

Nom or No. Lembaran urut Perpu/T ahun Negara

18

Tentang

K eterangan

1.

7/1962

41

Penggunaan dan Pengawasan atas penggunaan dana-dana Investasi.

2.

8/1962

42

Perdagangan barang-barang dalam pengawasan.

3.

15/1962

53

Penegasan dari pasal 16 a ja t (6) Undang-undang No. 7 D rt. tahun 1955 (L.N. tahun 1955 No. 27) tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana eko nomi.

4.

17/1962

91

Perobahan dan tam bahan Undangundang No. 21 taivun 1960 tentang Bank Pem bangunan Indonesia (L.N. tahun 1960 No. 65).

5.

8/1963

102

Pemasukan Daerah Tingkat II Ke pulauan R iau kedalam Daerah P a bean Indonesia.

6.

1/1963

Perobahan dan tambahan Undangundang No. 7 tahun 1960 (L.N. tahun 1960 No. 109 tentang Statis tik.

7.

2/1965

K ebidjaksanaan Penerimaan gara tahun 1966.

Ne

K E T E R A N G A N P E M E R IN T A H . Pada Sidang- Pleno D.P.R.-G.R. tanggal 12 Nopember 1968 M enteri Keha kiman P rof. Oemar Seno A d ji S.H., atas nama Pem erintah menjam paikan Keterangan Pemerintah mengenai R antjangan U ndang-undang tentang Pen tjabutan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengg-anti Undang'-undang dan R antjangan Undang-undang tentang Penetapan Beberapa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang mendjadi Undang-undang, sebagai berikut: Saudara Pimpinan dan para A nggota D.P.R.-G .R. ja n g kami hormati. Perkenankanlah kami pertama-tama m enjam paikan terim a kasih kepada Sidang ja n g terhorm at atas kesempatan ja n g diberikan kepada Pemerintah untuk menjampaikan keterangan berkenaan dengan disam paikannja dua buah R.U.U. untuk mendapatkan persetudjuan D.P.R.-G.R., jaitu R.U.U. tentang Pentjabutan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang, dan R.U.U. tentang Penetapan beberapa Peraturan Pem erintah P eng ganti Undang-undang mendjadi Undang-undang, sebagai landjutan dari dua buah R.U.U. lainnja ja n g telah disampaikan terlebih dahulu, jaitu R.U.U. ten tang Pentjabutan berbagai Pen.Pres dan Per.Pres, dan R.U .U . tentang Pernjataan berbagai Pen.Pres. dan Per.Pres sebagai Undang-undang. Penjam paian kedua buah R.U.U. ja n g kita hadapi sekarang ini, maupun kedua buah R.U.U. lainnja ja n g telah diadjukan terlebih dahulu itu adalah sebagai langkah-langkah untuk merealisasikan ketetapan M .P.R.S. No. X I X / M P R S/1966 juncto No. X X X IX /M P R S /1 9 6 8 . Saudara Pimpinan dan para A nggota D.P.R.-G.R. ja n g terhorm at, Ketetapan M.P.R.S. No. X IX /M P R S /1 9 6 6 menetapkan antara lain bahw a: Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ja n g memuat materi ja n g bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 ditindjau kembali, dan selama penindjauan kembali tersebut belum selesai, Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut tetap berlaku. Selandjutnja ditetapkan bahwa penindjauan kembali U ndang-undang dan Perpu itu harus selesai dalam djangka waktu dua tahun sesudah dikeluarkan ketetapan M.P.R.S. tersebut, jaitu pada tanggal 5 D ju li 1968, ja n g kemudian oleh Ketetapan M.P.R.S. No. X X X IX /M P R S /1 9 6 8 ditentukan bahwa apabila dipandang perlu Pimpinan M.P.R.S. dapat memberikan perpandjangan batas waktu paling lama sampai tanggal 5 Djuli 1969. Perpandjangan tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan M .P.R.S. No. 2 7 4/B /1968, hingga 6 bulan terhitung mulai 5 D juli 1968, djadi hingga 5 D januari 1969. Berfiubung dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka semua materi Undang-undang dan Perpu ja n g ditindjau kembali, ditjangkupkan dalam dua R antjangan Undang-undang, ja n g mengumpulkan dan membagikan Undangundang dan Perpu-perpu dalam sebuah R.U.U. ja n g hendak m entjabut Undangundang dan Perpu ja n g materinja bertentangan dengan U ndang-undang Dasar 1945 dan sebuah R.U.U. lainnja ja n g hendak menetapkan beberapa Perpu men djadi Undang-undang. Bentuk R antjangan-rantjangan Undang-undang tersebut, sebagaim ana pula halnja mengenai bentuk-bentuk R.U.U. tentang penindjauan kembali Penpres dan Perpres tersebut diatas, disebabkan karena waktu ja n g disediakan oleh 19

M .P.R.S. kepada Pemerintah dan D.P.R.-G.R. tidak memungkinkan kita untuk meletakkan satu persatu, m asing-m asing dalam suatu R.U.U., segala materi ja n g diatur dalam Undang-undang atau Perpu ja n g bersangkutan baik, ia ber sifa t pentjabutan Undang-undang dan Perpu, maupun penuangan Perpu rnendjadi Undang-undang, ja n g kemudian m asing-m asing R.U.U. itu akan dibahas dalam tingkatan-tingkatan pem bitjaraan di D.P.R.-G.R. sesuai dengan Peraturan Tata-tertib D.P.R.-G.R. Djelas kiranja bahwa pem bitjaraan seperti demikian itu memerlukan waktu. Selain dari pada itu, tja ra penjam paian kedua R.U.U. tersebut tidak m engurangi kesempatan untuk menelaah tiap-tiap Undang-undang- dan Perpu ja n g ditjantum kan dalam kedua R.U.U. tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan U ndangundang dan Perpu manakah ja n g hendak dituangkan dalam Undang-undang-. Saudara Pimpinan dan para A nggota D.P.R.-G.R. ja n g terhorm at, Dalam mengadakan penindjauan Undang-undang dan Perpu ja n g mem uat materi ja n g bertentangan dengan Undang-undang D asar 1945, terdapat beberapa Undang-undang dan Perpu ja n g seluruh m aterinja pada saat ini tidak m em erlu kan pengaturan kembali, hingga Undang-undang dan Perpu tersebut dapat ditjabut, tanpa memerlukan penggantinja. Dalam pada itu terdapat pula bebe rapa Undang-undang ja n g memuat materi ja n g bertentangan dengan U.U .D. 1945, tetapi m ateri itu pada saat ini perlu diatur kembali dengan U ndangundang. M isalnja Undang-undang No. 19 tahun 1984 tentang Ketentuan-ketentu an Pokok Kekuasaan Kehakiman dan U ndang-undang No. 13 tahun 1965 tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah A gu n g. A pabila Undang-undang tersebut ditjabut sebelum m aterinja ja n g masih diperlukan itu diatur dalam Undang-undang lain, maka hal tersebut akan menimbulkan suatu rechtsvacuum. Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas maka U ndang-undang dan Perpu didalam R.U.U. tentang Pentjabutan U ndang-undang dan Perpu dikelom pokkan dalam dua kategori, ja itu : 1).

Undang-undang dan Perpu ja n g segera dapat ditjabu t terhitung sedjak disalikannja R.U.U. tersebut sebagai Undang-undang (tertjantum dalam lam piran I dan II dari R.U.U., terseb u t);

2).

Undang-undang ja n g m aterinja akan diatur kembali dengan U ndang-undang lain, ja n g pentjabutannja ditetapkan pada saat Undang->undang ja n g m enggantinja mulai berlaku (tertjantum dalam lam piran III dari R .U .U . tsb.) ;

Selandjutnja mengenai Perpu ja n g mengandung materi ja n g tidak berten tangan dengan Undang-undang Dasar 1945, sesuai dengan pasal 22 a ja t (2) U.U.D. 1945, ja n g menetapkan bahwa Perpu harus m endapat persetudjuan D.P.R., maka Perpu-perpu tersebut harus ditetapkan m endjadi U ndang-undang. Berhubung dengan itu, maka R.U.U. tentang Penetapan beberapa Perpu mendjadi U ndang-undang mentjantum kan dalam lam pirannja, P erpu-perpu ja n g ditetapkan m endjadi Undang-undang. Penetapan Perpu-perpu tersebut m endjadi Undang-undang tidak mengurangi kemungkinan untuk m engadakan perobahan ataupun penjem purnaan kelak, apabila dirasa perlu untuk m em pertim bangkankannja. S ifat perobahan atau penjem purnaan itu pada um um nja’ adalah partieel, tanpa m enjinggung hal-hal fundamenteel ja n g dituangkan dalam U ndang-undang sebagai bentuk peraturan ja n g harus m engganti Perpu tersebut. Oleh karena 20

itu dengan m engingat pula faktor waktu ja n g menghendaki penjelesaian penindjauan kembali baik Penpres dan P crprcs, maupun Undang-undang serta Perpu, maka Perpu-perpu tersebut perlu dituangkan terlebih dahulu dalam Undangundang, sebelum kita memikirkan penjem purnaannja apabila kelak dirasakan kebutuhan untuk mengadakannja. Saudara Pimpinan dan para A nggota D.P.R.-G.R. ja n g terhormat, Demikianlah keterangan Pemerintah, ja n g kiranja dapat dipergunakan se bagai bahan pelengkap untuk pem bitjaraan-pem bitjaraan lebih landjut, hingga memungkinkan Saudara-saudara A nggota ja n g terhorm at bersama-sama dengan Pemerintah untuk memenuhi djangka waktu ja n g dimaksud dalam Keputusan Pimpinan M.P.R.S. No. 274/B /1968. Sekian dan terima kasih.

21

P E L A K S A N A A N D A R I K E T E N T U A N D A L A M K E T E T A P A N M .P.R.S. No. X IX /M P R S /1 9 6 6 . Dengan surat tertanggal 9 D januari 1969 No. 01; 11/69, Pim pinan M .P.R.S. meminta laporan kepada Presiden mengenai pelaksanaan Ketetapan M .P.R.S. No. X IX /M P R S /1 9 6 6 sehubungan dengan telah d iperpan djan gnja djan gka waktu pelaksanaan tersebut sampai tanggal 5 D januari 1969. Isi surat itu adalah seperti dibawah in i: N om or: 01/11.69 L am piran: Keputusan Pimpinan M .P.R.S. No. 274/B /1968. P erih al: Pelaksanaan Ketetapan M .P.R.S. No. X I X /M P R S / 1966.

D jakarta, 9 D jan uari 1969.

Kepada Jth. 1. Sdr. P R E S ID E N R E P U B L IK IN D O N E S IA M A N D A T A R IS M .P.R.S. 2.

Sdr. P IM P IN A N D.P.R.-G .R. di D J A K A R T A ,—

M enundjuk pada Keputusan Pimpinan M.P.R.S. No. 274/B/19G 8 D ju li 1968 tentang Perpandjangan D jangka W aktu Pelaksanaan M .P.R.S. No. X IX /M P R S /1 9 6 6 dan Ketentuan pasal 1 jo. pasal 2 M .P.R.S. No. X X X IX /M P R S /1 9 6 8 , serta mengingat fak tor waktu ja n g pim pin an M .P.R.S. minta laporan Saudara mengenai pelaksanaan M .P.R.S. No. X IX /M P R S /1 9 6 6 .

tan ggal 2 K etetapan K etetapan mendesak, K etetapan

H al ini kami perlu guna tertibnja pelaksanaan Ketetapan-ketetapan M .P.R.S., chususnja Ketetapan No. X IX /M P R S /1 9 6 6 serta menentukan perlu tidakn ja perpandjangan waktu untuk kedua kalinja sesuai batas waktu maksimum sebagaim ana diatur dalam Ketetapan M .P.R.S. No. X X X /M P R S /1 9 G 8 . Dem ikian untuk mendjadi perhatian.— PIMPINAN M A D JE LIS P E R M U S J A W A R A T A N R A K J A T S E M E N T A R A R E P U B L IK IN D O N E S IA Ket ua, t.t.fl. Dr. A. H. N A S U T IO N Djenderal T.N .I.

22

L AM P IR AN KEPUTUSAN P IM P IN A N M A D JE L IS P E R M U S J A W A R A T A N R A K J A T S E M E N T A R A R E P U B L IK IN D O N E S IA No. 274/B /1968. TEN TANG P ER PAN D JAN G A N

D JA N G K A W A K T U

PELAKSAN AAN

KETETAPAN

M .P.R.S. No. X IX /M P R S /1 9 6 6 .

P IM P IN A N M A D JE LIS P E R M U S J A W A R A T A N R A K J A T S E M E N T A R A R E P U B L IK IN D O N E S IA , M enimbang :

a. bahwa penindjauan kembali produk-produk legislatief N egara diluar produk M.P.R.S. ja n g tidak sesuai dengan Undangundang Dasar 1945 ja n g ditetapkan dalam Ketetapan M adjelis Perm usjawaratan R akjat Sementara No. X IX /M P R S /1 9 6 6 belum selesai; b. bahwa oleh karenanja, perlu m em perpandjang d jan gka waktu bekerdja Pemerintah bersama-sama Dew an Perw akilan R akjat G otong-Rojong untuk melaksanakan Ketetapan M adjelis Perm usjawaratan R akjat Sementara No. X IX /M P R S /1 9 6 6 .

M engingat

:

1. Ketetapan M.P.R.S. No. X IX /M P R S /1 9 6 G ; 2. Ketetapan M.P.R.S. No. X X X IX /M P R S /1 9 6 S ; 3. Nota Pimpinan M.P.R.S. No. Nota l/P IM P /M P E S /1 9 6 7 tan g gal 17 Oktober 1967; 4. N ota Pimpinan M .P.R.S. No. Nota 5 /P IM P /M P R S /1 9 G 8 tang gal 17 Djuni 1968; 5. Surat Presiden Republik Indonesia No. B -7 8 /P R E S /7 /1 9 6 8 tanggal 1 D juli 1968 ja n g berisi pengusulan perpandjangan waktu pelaksanaan Ketetapan M .P.R.S. No. X I X /M P R S / 1966.

MEMUTUSKAN: PERTAM A:

M emperpandjang djangka waktu bekerdja Pemerintah bersamasama Dewan Perwakilan R akjat G otong-R ojong untuk melaksana kan Ketetapan M adjelis Perm usjaw aratan R a kja t Sementara No. X IX /M P R S /1 9 G 6 dengan enam bulan terhitung mulai tanggal 5 D juli 1968. 23

KEDUA

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal 5 D juli 1968.

K E T IG A

: M enjampaikan salinan surat Keputusan ini kepada Presiden R e publik Indonesia dan Pimpinan D .P.R.-G.R. untuk dilaksanakan. Ditetapkan d i: D jakarta. Pada tan ggal: 2 D ju li 1968. PIMPINAN M A D JE LIS P E R M U S J A W A R A T A N R A K J A T R E P U B L IK IN D O N E S IA

SEM EN TARA

Ketua, t.t.d. Dr. A . H. N A S U T IO N D jenderal T.N .I.

W akil Ketua,

W akil Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

OSA M A LIK I

H. M. S O E B C H A N Z. E.

W akil Ketua,

W akil Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

M. SIR E G A R

M A SH U DI M aj. D jen. T .N .I.

Djawaban Presiden atas surat Pimpinan M .P.K.S. tersebut adalah sebagai berikut: N om or: B. 0 9 /P r e s /I/6 9 . S ifat: Segera. Lam piran: — P erihal: Pelaksanaan Ketetapan

D jakarta, 31 D jan uari 1969.

Kepada

M.P.R.S. No. X I X /M P R S / 1966

Saudara Ketua M .P.R.S. di DJAKARTA.

Memperhatikan surat Pimpinan M.P.R.S. tertanggal 9 D jan uari 1969 No. 01/11.69 perihal tersebut dalam pokok surat ini, bersama ini kami sam paikan bahwa Pemerintah telah melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaim ana tertjantum dalam Ketetapan M .P.R.S. No. X IX /M P R S /1 9 6 6 ja itu dengan telah dikirim kannja 4 (empat) buah R antjangan U ndang-undang tentang: 24

1. Pentjabutan

berbagai

Penetapan

Presiden

dan

Peraturan

Presiden;

2. P crnjataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai U ndang-undang; 3. Pentjabutan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Un dang-undang dan 4. Penetapan beberapa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang m endjadi Undang-undang. Dalam surat kami tertanggal 1 D juli 1968 No. B -7 8 /P re s/7 /1 9 6 8 telah kami kemukakan bahwa walaupun Pemerintah bersama D.P.R.-G.R. telah berusaha agar batas waktu sebagaimana tertjantum dalam pasal 4 Ketetapan M .P.R.S. No. X IX /M P R S /1 9 G 6 jo Ketetapan M.P.R.S. No. X X X IX /M P R S /1 9 6 8 tersebut dapat ditepati namun mengingat tingkat pembahasan di D.P.R.-G.R. maka rantjangan-rantjangan Undang-undang tersebut diperkirakan tidak dapat selesai dalam batas waktu ja n g telah ditetapkan. Sebagaimana Saudara Ketua ketahui maka dari Ke-empat R antjangan U n dang-undang tersebut telah dapat diselesaikan 1 (satu) buah jaitu Undang-un dang N om or 25 tahun 19G8 tentang Pentjabutan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden, sedangkan R antjangan-rantjangan ja n g lain sedang giat diusahakan penjelesaiannja. Demikian untuk mendjadi periksa seperlunja. P R E S ID E N R E P U B L IK IN D O N E S IA

SOEHARTO Djenderal T.N.I. Tem busan: 1. Saudara Pimpinan D .P .R .-G .R .;; 2. Saudara Menteri Kehakiman; 3. Saudara Menteri Penghubung Pemerintah, M .P .R .S ./D .P .R .-G .R ./D .P ,A , Kemudian, Pimpinan M.P.R.S., mengeluarkan keputusan P IM P IN A N M .P.R.S. No. OOI/B 569 ja n g isinja memperpandjang untuk kedua kalinja djangka waktu pelaksanaan Ketetapan M.P.R.S. No. X IX /M P R S /19G 6 sebagai dibawah ini: KEPUTUSAN P IM P IN A N M A D JE LIS P E R M U S J A W A R A T A N R A K J A T S E M E N T A R A R E P U B L IK IN D O N E S IA No. 001/ 569. TEN TANG P E R P A N D JA N G A N D JA N G K A W A K T U P E L A K S A N A A N K E T E T A P A N M.P.R.S. No. X IX /M P R S /1 9 6 6 . 25

P IM P IN A N M A D JE LIS P E R M U S J A W A R A T A N R A K J A T S E M E N T A R A R E P U B L IK IN D O N E S IA ,

Menimbang :

a. bahwa dalam perpandjangan waktu 6 bulan, penindjauan kembali produk-produk legislatief N egara diluar produk M.P.R.S. ja n g ditetapkan dalam Ketetapan M adjelis Pei'm usjawaratan R akjat Sementara No. X I X /M P R S //1966 belum selesai. b. bahwa perlu memperpandjang’ djan gka waktu bekerdja Pem e rintah bersama-sama Dewan Perwakilan R a k ja t GotongR ojong untuk melaksanakan Ketetapan M adjelis Perm usjawaratan R akjat Sementara No. X IX /M P R S /1 9 G 6 , sesuai batas waktu maksimum ja n g ditetapkan dalam Ketetapan M.P.R.S. No. X X X IX /M P R S /1 9 G 8 .

M engingat

:

1. Ketetapan M .P.R.S. No. X IX /M P R S /1 9 G 6 ;; 2. Ketetapan M.P.R.S. No. X X X IX /M P R S /1 9 6 8 ; 3. Keputusan Pimpinan M.P.R.S. No. 2 7 4 /B /1 9 6 8 ; 4. N ota Pimpinan M .P.R.S. No. 0 1 /1 1 6 9 ; 5. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan R akjat G otong-R ojong No. A 3 .0 1 /K /8 0 /D P R -G R /1 9 6 9 tanggal 28 Desember 1968 ja n g diterima pada tanggal 11 D januari 1969. 6. Surat Presiden R.I. No. B .0 9 /P re s /I/6 9 tanggal 31 D januari 1969.

MEMUTUSKAN: PERTAM A:

M emperpandjang untuk kedua kalinja djangka waktu bekerdja Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan R akjat G otong- Rojo n g melaksanakan Ketetapan M adjelis Perm usjaw aratan R a kja t Sementara No. X IX /M P R S /1 9 6 6 dengan enam bulan terhitung mulai tanggal 5 Djanuari 19G9.

KEDUA

:

Perpandjangan djangka waktu termaksud pada diktum P E R T A M A, adalah ja n g terachir sesuai batas waktu maksimum ja n g ditetapkan dalam Ketetapan M .P.R.S. No. X X X IX /M P R S /1 9 6 8 .

K E T IG A

:

Keputusan ini berlaku mulai tanggal 5 Djanuari 19G9.

KEEM PAT:

26

Menjampaikan salinan surat Keputusan ini kepada Presiden Re publik Indonesia dan Pimpinan D.P.R.-G.R. untuk dilaksanakan.

Diputuskan di: Djakarta. Pada tan ggal: 11 Pebruari 1969. PIMPINAN M A D JE L IS P E R M U S J A W A R A T A N R A K J A T S E M E N T A R A R E P U B L IK IN D O N E S IA Ketua,

A . H. N A S U T IO N D jenderal T.N .I.

W akil Ketua,

W akil Ketua,

O S A M A LIK I

H. M. SO E B C H A N Z. E.

W akil Ivetua,

W akil Ketua,

M. S IR E G A R

M A SHUDI

M aj. Djen. T.N .I.

M aj. Djen. T.N .I.

27

R A P A T KERDJA A N T A R A PEM ERINTAH DAN P AN ITIA CHUSUS D.P.R.-G.R.

Setelah selesai pem bitjaraan Tingkat IV dari R.U.U. tentang P ernjataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai U ndang-undang maka mulailah Panitia Chusus dengan Pemerintah mem bitjarakan dalam ting-kat IV mengenai R.U.U. tentang Pentjabutan Undang-undang dan Peraturan Peme rintah Pengganti Undang-undang dan R.U.U. tentang Penetapan beberapa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang mendjadi Undang-undang. Pada prinsipnja Panitia Chusus dapat menerima R.U.U. ja n g diadjukan oleh Pemerintah, tetapi perlu diadakan perobahan seperlunja. Usul perobahan ja n g diadjukan adalah sebagai berikut: a. Berhubung dengan adanja ketentuan perpandjangan waktu maka setelah kata- „T ap M P R S/1966” ditambah dengan „ju n cto Tap M P R S /X X X I X / M P R S /1968” . Perobahan ini dimasukkan baik dalam konsiderans „M en g ingat” maupun „M enim bang” . b. Panitia Chusus mengusulkan supaja pasal ja n g menetapkan bahwa „istila h 2 jan g bertentangan dengan Pantjasila, U.U.D. 45 dan Tap M .P.R.S. la in n ja ” , ja n g terdapat dalam R.U.U. tentang Penetapan beberapa Perpu m endjadi Undang-undang, dianggap tidak ada. Perubahan pasal ini adalah sesuai dengan apa ja n g telah diputuskan dalam R.U.U. tentang P ernjataan b er bagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang-. c. R antjangan Pendjelasan perlu mengalami perbaikan berhubung dengan tambahan „jo . Tap M P R S /X X X IX /M P R S /1 9 6 8 ” maupun karena penambahan pasal baru. Mengenai 7 Perpu dalam Lampiran R.U.U. tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang mendjadi Undang-undang sebagai ja n g diadjukan oleh Pemerintah, disetudjui untuk didjadikan Undang-undang. Panitia Chusus masih hendak mengadakan penelitian mengenai Perpu No.G/19G4 tentang Peraturan Badan Pengawas Keuangan karena ada kemungkinan m erupa kan Perpu ja n g tertinggal. Selandjutnja dalam pem bitjaraan tingkat IV mengenai R.U.U. tentang Pentjabutan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti U ndangundang disetudjui perobahan-perobahan sebagai berikut: Djudul Rantjangan Undang-undang ja n g semula berbu nji: „R antjangan Undang-undang N o.............. tahun ............ tentang Pentjabutan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti U ndang-undang dirubah mendjadi „R antjangan Undang-undang N o............. tahun ............ tentang P er njataan tidak berlakunja berbagai Undang-undang dan Peraturan Pem erintah Pengganti Undang-undang” . Perubahan djudul ini mengakibatkan perlu perobahan dalam diktum dan kata-kata pendjelasan „m entjabut” dalam pasal 1 diganti dengan „m enjatakan tidak berlaku” .

28

Kata „P en tjabu tan ” ja n g tertjantum dalam pasal 2 dan 3 diganti dengan „p ern jataan tidak berlaku” . Selain dari itu dalam pem bitjaraan tingkat IV mengenai R .U .U . tentang Penetapan Beberapa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang m endjadi U ndang-undang disetudjui perobahan-perobahan sebagai berikut: a. K ata „B eberapa” dalam djudul diubah mendjadi „B erbagai” . Perubahan ini dimaksudkan untuk menjesuaikan dengan R.U.U. tentang P ernjataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang. b. Dalam diktum ditambah pasal baru jaitu ja n g berbunji sebagai berikut: „Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini diatur lebih landjut dengan Peraturan Pemerintah” . Rum usan2 R.U.U. ja n g disetudjui oleh Pemerintah dan Panitia Chusus itu kemudian disahkan dalam rapat pleno terbuka D.P.R.-G.R. tanggal 3 D juli 1969.

29

A L A S A N P E M B E R I A N P E R S E T U D J U A N O L E H D.P.R.G.R. Dalam rapat pleno tanggal 3 D juli 1969 para A nggota D .P.R.G .R. telah memberikan persetudjuannja terhadap R.U .U . tentang P ernjataan berbagai P en pres/P erpres sebagai Undang-undang’,#) R.U .U . tentang P ernjataan tidak berlakunja berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti U n dang-undang’ dan R.U.U. tentang Penetapan berbagai Peraturan Pemerintah P engganti Undang-undang mendjadi Undanig-undang. Dengan didahului oleh la poran dari W akil Panitia Chusus dan ditutup dengan sambutan Pemerintah, m a sing-m asing W akil dari Fraksi dalam D.P.R.-G.R. mengemukakan alasan pem berian persetudjuannja sebagai berikut: K O L O N E L A R IF IN T A M B U N A N S.H. (W akil Panitia Chusus) : Pimpinan ja n g terhormat, Bapak W akil Pemerintah dan Saudara-saudara sekalian ja n g terhorm at . Kam i mendapat kehormatan untuk bertindak sebagai Pelapor dari P anitia Chusus ini maka idjinkanlah kami untuk mem batjakan laporan hasil-hasil kerdja daripada Panitia Chusus ini. Laporan kerdja ini dibagi atas 6 Bab ja itu : I.

PENDAHULUAN

II. K E S U L IT A N -K E S U L IT A N D A N H A M B A T A N III. T J A R A K E R D J A P A N IT IA CH U SU S IV . P E N P R E S D A N P E R P R E S V . U N D A N G -U N D A N G D A N P E R P U , dan V I. P E N U T U P .

BAB I. PENDAHULUAN 1. Didalam laporan kami sewaktu Pem bitjaraan Tingkat V R .U .U . tentang P ernjataan tidak berlakunja berbagai P E N P R E S dan P E R P R E S ja n g kini sudah m endjadi U.U . No. 25 tahun 1968 L.N. No. 79,, kepada sidang ja n g ter horm at ini telah diuraikan kesulitan-kesulitan serta hambatan-hambatan ja n g dihadapi oleh Panitia Chusus didalam rangka meram pungkan R .U .U . tersebut. Disebabkan kesulitan-kesulitan serta hambatan-hambatan ja n g sama dan ja n g sering terletak diluar djangkauan daja-kem am puan P anitia Chusus masih d ju ga m engganggu, mempermainkan, m engantjam dan sering pula m en gatjau kegiatan-kegiatan Panitia Chusus beserta para anggotanja, maka kesulitan-ke sulitan serta hambatan-hambatan tersebut kami ulangi m elaporkannja dalam risalah ini. *)

T jatatan : Bahan2 pembentukan mengenai U ndang2 tentang P ernjataan berbagai P enpres dan Perpres sebagai U ndang2 dikumpulkan dalam Buku I B agian Kedua.

Bukanlah tidak mustahil k iranja bahwa hal-hal ja n g sama telah dialami atau masih akan dialami oleh Panitia-panitia lain dilingkungan D.P.R.G.R. kita mi. Semoga pengalam an-pengalam an dari pada Panitia Chusus ini dapat di m anfaatkan hendaknja oleh para angigota ja n g terhormat sekalian. 2. Sementara itu Panitia Chusus ini telah mengalami suatu ’’refresh in g” terhadap nama Panitia dan beberapa anggotanja. Nam a Panitia semula,, jaitu Panitia Chusus R.U.U. tentang Pentjabutan berbagai P E N P R E S dan P E R P R E S & Pcrnjataan berbagai P E N P R E S dan P E R P R E S sebagai Undang-undang, di ’ ’recall” dan dimurnikan serta disesuai kan sehingga konsekwen dengan T A P M .P.R.S. No. X IX /1 9 6 6 ja n g merupakan sum ber dan dasar dari pada kegiatan-kegiatan Panitia Chusus ini. ^ ama âiu Panitia ini adalah ’ ’Panitia Chusus Pelaksanaan Ketetapan M adjelis Perm usjaw aratan R akjat Sementara No. X IX /M P R S /1 9 6 6 ” . Kami m enjingkatnja m endjadi ’’P A N SU SLA IC TA P X I X ” . Djum lah anggota Panitia berdjumlah 41 orang ja n g terdiri dari wakilwakil dari pada semua Fraksi ja n g ada, djuga Fraksi P E R T I. 3.

Sebagaim an a telah diketahui T A P

M.P.R.S. No. XIX/19GG m em uat 3

hal pokok:

a. mem ndjau kembali produk-produk legislatif (diluar produk M .P.R.S.) ja n g tidak sesuai dengan U.U.D. 1945; 1. ja n g berbentuk P E N P R E S dan P E R P R E S dengan p erin tjian : (d) ja n g sesuai dengan suara hati nurani R akjat dituangkan dalam U .U .; (b) ja n g tidak sesuai supaja dinjatakan tidak berlaku. 2. ja n g berbentuk U.U. dan P E R P U : b. batas waktu penindjauan adalah 5 D juli 1968 ja n g kemudian diperpandjang oleh T A P X X X I X hingga 1 D juli 1969; c. selama penindjauan kembali belum selesai semua produk-produk legislatif tersebut masih tetap berlaku.

II.

K E S U L IT A N -K E S U L IT A N D A N H A M B A T A N -H A M B A T A N

D jcn isvja . 4. S a u dara-sau dara sekalian, sebetulnja adalah lumrah djika setiap pekerdjaan mengalam i kesulitan-kesulitan ataupun hambatan-hambatan. Itu sudah biasa. Tetapi djika kesulitan-kesulitan serta hambatan-hambatan itu sebetulnja tidak perlu timbul karena dapat dengan mudah ditjegah sebelumnja, maka hal demikian bukan merupakan hal ja n g biasa lagi. Sudah dapat dinamakan ’’Luar biasa” .

ja n g dihadapkan kepada Panitia Chusus adalah kedua djenis kesulitankesulitan itu, dus ja n g biasa maupun ja n g ’’Luar biasa” . 5.

Kesulitan-kesulitan serta hambatan-hambatan ini terletak dibidang:

a. pengumpulan dan perlengkapan bahan-bahan. b. fa k tor waktu. c. bantuan administrasi. 31

B idang-bidang ini saling djalin mendjalin sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain sehingga dapat hakekatnja merupakan aspek-aspek dari pada kesulitan-kesulitan serta hambatan tadi. Pengum pulan & pelengkapan bahan-bahan. 6. Kam i jakin bahwa semua P E N P R E S -P E N P R E S dan P E R P R E S -P E R P R E S dim uat didalam Lembaran-lem baran N egara sebagai mana h aln ja dengan P E R P U dan U.U., oleh karena itu seharusnja Pemerintah maupun D .P.R .G .R . ada m em punjai P E N P R E S -P E N P R E S dan P E R P R E S -P E R P R E S tersebut, se bab bukanlah lem baga tertinggi ini sem uanja m em punjai kum pulan-kum pulan Lem baran Negara. T A P No. X I X memberikan tugas kepada Pemerintah maupun D .P .R .-G .R ., akan tetapi kenjataan hanja Pemerintahlah ja n g dapat membantu P anitia Chusus untuk melengkapi koleksi-koleksi P E N P R E S dan P E R F R E S ja n g harus ditindjau itu. Untuk memperoleh hasil ja n g memuaskan, untuk pengumpulan- dan peleng kapan bahan-bahan ini diperlukan suatu penelitian dari suatu Lem baga N egara sedjak tanggal 5 D juli 196G. A kan tetapi setjara praktis djuiga Lem baga-lem baga N egara sesudah 5 D juli 1966 perlu diteliti pula sebab ada dju g a peraturan p erundang-undangan sesudah tanggal 5 D juli 1966 ja n g m entjabut atau m engatur kembali P E N P R E S -P E N P R E S atau P E R P R E S -P E R P R E S . Chususnja mengenai penindjauan U.U . dan P E R P U tidak djelas apakah itu m entjakup semua P E R P U dan U.U. ja n g masih berlaku sekarang, ataukah se mua U .U . dan P E R P U sedjak tahun 1945 ataukah hanja ja n g terbentuk sedjak tanggal 5 D juli 1959? F a k tor waktu. 7. Setelah lew at lebih dari pada setahun sedjak dikeluarkannja T A P M .P .R S . No. X IX /1 9 6 6 , D.P.R.G.R. baru mem persoalkan beberapa P E N P R E S serta P E R P R E S . Itupun hanja setjara ’’casuistis” sadja. Suatu konsepsi setjara m enjeluruh ja n g mentjakup seluruh P E N P R E S dan P E R P R E S maupun P E R P U dan U.U. seperti dikehendaki oleh T A P No. X I X , tidak terdapat. Dalam hal ini Pemerintah-lah ja n g mengadjukan suatu konsepsi m enjeluruh ja n g tertuang dalam 4 buah R.U .U . jaitu m asing-m asing tentang: a. Pentjabutan berbagai P E N P R E S dan P E R P R E S ; b. Pernjataan berlakunja berbagai P E N P R E S dan P E R P R E S sebagai U .U .; c. Pentjabutan beberapa U.U. dan P E R P U ; d. P ernjataan beberapa P E R P U M E N D J A D I U.U. 8. M .P.R.S. memberikan waktu 3 tahun untuk keperluan penindjauan itu, akan tetapi dalam kenjataannja Panitia Chusus hanja diberi waktu h a n ja satu tahun sadja. Sebagai perbandingan perlu kiran ja dikemukakan bahwa pada um um nja untuk m enindjau sebuah R.U .U . sadja D.P.R.G .R. bersam a-sam a Pem erintah membutuhkan waktu bulanan malahan sering d ju ga tahunan! Bagaim anakah dengan P E N P R E S , P E R P R E S , U.U . dan P E R P U dalam djumlah ratusan ja n g dilemparkan kehadapan Panitia Chusus ini? 32

Bantuan administrasi. bahan De n ^ f i P anitia r h f

I i

* * * administrasi disi™ bukan soal penjediaan bahanPenstensilan serta distribusi surat-surat dilingkungan

luaran su ra tk u n ” ^ ^ mentJakuP ^ t a r a lain pembuatan dan penge. “ “ Z T ? kf PUtUSan 0leh Pedjabat-Pedjabat diluar Panitia Chusus ja n g sangat menentukan bagi kegiatan-kegiatannja. d u d nâ 'l! p r,0 h 'l* US t 0betUlnja S6tjara form il sudah sempat ’’m ati” karena hilaku h i n ^ « t , Kcep“ tusan D-P.R.G.K. No. 27/D P R G R /IV /G 7-68 hanja ber. keluar , n f S Dj' anuari 1969‘ Panitia. Chusus hidup kembali setelah p l , n n , ,! L kep^tusan D-P.R.G.R. No. 2 3 /D P R G R /III/6 8 -6 9 tertanggal 12 11 P ebruari11 9 6 ^

Keputusan Pimpinan M .P.R.S. No. 001/B /569 tertanggal

mninV ir UI\ P a *iitia Chusus walaupun dalam keadaan ’’m ati” tetap melakukan kegiatan-kegiatannja. Hambatan-hambatan lain.

V TY 10‘

P em " d-jauan kembali ini bukan hanja diperintahkan oleh T A P No.

tahi Si q r n ^ b.a njak T A P - T A P lainnja (sedjak Sidang Umum IV M .P.R.S. , , , Jan8' dju ga memerintahkan penindjauan kembali walaupun tertudju X X I I ia d s t )

^

P1° duk le8,isIatif sadJa (umpamanja T A P No. X , X X I, X X II ,

_ lainnja tadi telah menghasilkan beberapa U.U. (umpa, , , . 10 tahun 196G) dan beberapa R.U.U. ja n g kini sedang dimasak oleh beberapa Panitia dan Bagian dilingkungan D.P.R.G.R. k

j. er ja

j 1*1*. men*mkulkan kesulitan/hambatan ja n g sering mengatjau rentjana a n pada Panitia Chusus. Selain sering terdjadi tunggu menunggu

f d ' Sf. ^ ^ o & e s e r beban antara sesama Panitia-panitia, maka sering djuga rintah • uân kesempatan bitjara alias rapat kerdja dengan pihak Peme’’b i n t a n ^ h a k i m a n sehingga sering Bapak Menteri Kehakiman selaku b ar*b f 6- ^ an niendjadi bingung setjara tidak karuan. A da kemungkinan Kph t ' a u'* m eruPakan salah satu sebab dari pada sakitnja Bapak Menteri karenanya” 8êrapa w aktu ja n g lalu, sehingga Panitia Chusus sangat dirugikan .

.^V . •^■®^nudian ada saatu gedjala ja n g perlu djuga kita perhatikan bersama

nampak6 ^ Jaran kf rdJa kita, jaitu dalam pem bitjaraan-pem bitjaraan masih anggot a 3nja ke*"'dak seragaman pendapat atau penilaian diantara sesama mengen al^ ° ta dari fr a ksi. Ataupun suatu fraksi berbeda-beda pendapatnja a Jang sama tetapi ja n g dibahas dalam beberapa P anitia/B agian .

III. Sikap para anggota.

T J A R A K E R D JA P A N IT IA CHUSUS. ,

hambat ^ ' ka kam' laporkan bahwa karena kesulitan-kesulitan dan hambatanU U N&n êi’S0but tadi sewaktu merampungkan R.U.U. ja n g kini telah m endjadi pusin k i tahUn 1968 para angg,° ta Pailitia Chusus berebutan m entjari obat mind’^ d ” Maka f kal' !n' Pai’a angôta Panitia dengan bermodalkan ” open sadia an goodwi11” ]lanja memerlukan tambahan makanan dan minuman e ab mengolah memasak dan memakan P E N P R E S -P E N P R E S , P E R 33

P R E S -P E R P R E S , U .U . dan P E R P U ru pa-rupanja sekali ini hanja menimbulkan rasa lapar serta rasa dahaga ja n g luar biasa pada para anggota Panitia. 13. Dengan kepala dingin beserta hati dingin dengan diselang-selangi oleh gelak taw a maupun oleh pertengkaran dan perdebatan ja n g sering m endapat interupsi dan tegen interupsi ja n g tern jata m erupakan bahan ja n g essensiil guna menghidupkan pem bitjaraan-pem bitjaraan, maka para anggota Panitia b er hasil m engatasi segala kesulitan-kesulitan serta ham batan-ham batan ja n g dihadapinja. Perlu diberitahukan bahwa sistim atau tata tja ra k erd ja ja n g diketem ukan sangat membantu Panitia dalam hal ini. SistimatiJc K erdja. 14. a.

Adapun sistimatik kerdja Panitia adalah sebagai berik u t:

(1) Sebelum diadakan rapat-rapat Pleno terlebih dahulu P im pinan P anitia menentukan garis-garis kebidjaksanaan rapat serta meneliti P ersiapan persiapan ja n g diperlukan oleh, ra p a t berikutnja. U ntuk mem udahkan maka djuga dibuat form u lir-form u lir statistik-statistik serta kom plikasikomplikasi pendapat-pendapat. (2) Pada para angtgota diberikan P.R. (pelcerdjaan rumah) ja n g harus selesai sebelum rap at berikutnja. (3) D jika timbul kesulitan-kesulitan ja n g prinsipiil, maka pim pinan m en g adakan rapat Team K erd ja dimana F ra k si-fra k si diw akili oleh h an ja satu orang sadja. (4) Hasil-hasil rap at ditugaskan kepada suatu Sub P anitia Perum us untuk menuangkannja dalam pei-umusan-perumusan ja n g diperlukan. (5) Jan g telah diperoleh kata sepakat dengan fih ak Pemerintah.

dalam

P anitia

dirapat-kerdjakan

(6) Setjara periodik diadakan rapat dengan fihak Pim pinan D .P.R .G .R . cq. K oordinator untuk m elaporkan P rogres penindjauan. b.

(1) Penindjauan dimulai dengan ja n g mudah-mudah untuk kemudian m en in g kat pada ja n g kurang mudah dengan menggunakan ’’legiger” dari P im pinan Panitia. (2) Soal-soal sulit ja n g tidak memungkinkan diperolehnja konsensus ja n g segera, pem bitjaraannja dibelakangkan dan ditunda. (3) Pem etjahan soal-soal sulit dimulai dengan m enindjau tu dju an kem udian baru m aterinja. (4) Jan g m enjangkut materi ja n g dibitjarakan oleh Panitia lain diadakan sinkronisasi kerdja.

D jumlah rapat-rapat. 15. Suasana optimis meliputi P anitia frekw ensi ra p a t-ra p a t d ip ertin ggi sehingga serin g para an ggota Panitia setjara praktis h a n ja dapat m enghadiri rapat-rapat D .P.R .G .R . lain nja satu kali sadja dalam satu m inggu. 34

Djum lah rapat-rapat ja n g telah diadakan Panitia Chusus adalah sbb. a. R apat Pleno ..................................................................................................... b. R apat Pim pinan .................................................................................... c. R apat Team K erd ja ............................................................................ d. R apat Sub Panitia Perumus ........................................................... e. R apat k erdja dengan Pemerintah ................................................. f. R apat dengan Pimpinan D.P.R.G .R................................................ Djum lah rapat-rapat semuanja ...................................................................

IV .

17 4 3 5 10 4

kali kali kali kali kali kali

43 kali

P E N P R E S dan P E R P R E S .

Persoalan. 16. Persoalan ja n g segera menondjol mengenai P E N P R E S dan P E R P R E S adalah bahw a: a. Pembentukan dan kehidupannja tidak sesuai dengan isi dan maksud surat Presiden kepada D.P.R. tertanggal 20 Agustus 1959 mengenai tem pat serta kedudukan P E N P R E S , P E R P R E S dan K E P P R E S didalam dunia perundangundangan kita. b.

Sulit sekali untuk mengetahui: 1. berapa sebetulnja djumlah sebenarnja dari pada P E N P R E S dan P E R P R E S ja n g pernah dikeluarkan. 2. berapa sebenarnja djumlah P E N P R E S dan P E R P R E S ja n g masih ber laku.

D j u v i l a h. 17. Djum lah P E N P R E S dan P E R P R E S ja n g telah dinjatakan tidak ber laku oleh U ndang-undang No. 25 tahun 1968 adalah 15 buah P E N P R E S dan 58 buah P E R P R E S . Kemudian Panitia berhasil meneliti djumlah 19 buah P E N P R E S dan 66 P E N P R E S ja n g masih berlaku. Kemudian lagi ternjata bahwa masih banjak lagi P E N P R E S dan P E R P R E S ja n g ’’ketjetjeran” . Setelah diolah semuanja kemudian lagi ketahuan bahwa ada djuga ja n g masih tertjetjer. Stock opname terachir menundjukkan bahwa sedjak keluar dari ” peti-es nja, maka Panitia setjara total telah menindjau R.U .U . tentang P ernjataan berlakunja berbagai P E N P R E S dan P E R P R E S sebagai Undang-undang di dalam lam piran-lam pirannja memuat 33 P E N P R E S dan 96 P E R P R E S . Usul Pemerintah. 18. Sebag'aimana telah diketahui kesimpang-siuran didalam pembuatan P E N P R E S dan P E R P R E S menimbulkan akibat pada penindjauannja. Suatu tjontoh dapat disebut disini, jaitu Perpres No. 10/1959 (L.N . tahun 1959 No. 128). Perpres ini djudulnja adalah ’’larangan bagi Usaha Perdagangan K etjil dan E tjeran ja n g bersifat asing diluar Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I dan II serta Karesidenan” . 35

Panitia Chusus banjak kehilangan waktu karena Perpres ini dju du ln ja sangat menarik, akan tetapi kemudian ternjata bahwa Perpres tersebut hanja m erupakan pelaksanaan lebih landjut daripada Surat Keputusan Menteri P er dagangan No. 2933/M tanggal 14 Mei 1959. D jadi djudul Perpres itu tidak sesuai dengan isinja. P anitia Chusus m erasa d irin ja ’’keseleo” dan ’’tertipu” ; tetapi untungnja Panitia Chusus tidak sendiri an. Sebab Bapak M enteri Keuangan dju ga terkena oleh Perpres tersebut. K ita lihat sadja pendjelasan ja n g diberikannja pada U ndang-undang tentang P ena naman Modal A sing. Malahan djuga Sidang Umum M .P.R.S. tahun 1966 terpelan t:ng karenanja. Sebab didalam T A P No. X X II/1 9 6 6 pasal 63 disinggung d ju ga Perpres tersebut. T jum a setjara tertulis tertera ’’Peraturan Pem erintah No. 10 tahun 1959” , padahal ja n g dimaksudkan adalah P erpres No. 10 tahun 1959. M .P.R.S. menghendaki supaja Perpres tersebut ditingkatkan m endjadi U n dang-undang, tetapi n jatan ja Perpres tersebut pada hakekatnja sama dengan Instruksi Menteri. Pemerintah dalam R .U .U . ja n g diadjukan kepada D .P.R .G .R . m em bagi P E N P R E S dan P E R P R E S ja n g hendak dinjatakan terus berlaku didalam dua golongan : a. P E N P R E S / P E R P R E S , ja n g isi dan tudjuannja sesuai dengan suara hati nurani rakjat sehingga dapat diperlukan sebagai U ndang-undang biasa se bagaim ana U ndang-undang lainnja. b. P E N P R E S /P E R P R E S ja n g tidak dapat setjara total begitu sadja setjara sekaligus diperlukan sebagai U ndang-undang disebabkan bentuknja atau memuat kata-kata dan rumusan-rumusan ja n g perlu disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan hasil Sidang-sidang M .P.R.S sedjak tahun 1966 dan U.U. 1945. P E N P R E S dan P E R P R E S ini dinjatakan sebagai U ndan g-u ndan g dengan ketentuan bahwa m aterinja ditam pung dan dinjatakan bahan bagi penjusunan Undang-undang m engenai m asalah bersangkutan. Pendapat Panitia Chusus. 19. Sesuai dengan T A P M .P.R.S. No. X I X tahun 1966 ja n g m em erintahkan menindjau tudjuan dan isin ja, m aka Panitia Chusus dengan disepakati oleh Pemerintah mengadakan pem bagian dalam 3 golon gan : a. P E N P R E S /P E R P R E S ja n g tu djuan maupun isin ja beserta perum usan- perum usannja dapat diterima, didjadikan U ndang-undang biasa (lam piran I dari pada R .U .U .). b. T udjuan n ja dapat diterim a, akan tetapi isi beserta perum usannja ada seba gian ja n g tidak sesuai dengan suara hati nurani rak jat, sehinigga didjadikan U ndang-undang ’’bersjarat” ja itu dengan ketentuan-ketentuan bah w a: 1. M aterinja harus ditam pung dan dituangkan dalam U n dan g-u ndan g baru sebagai penjem purnaan, perubahan atau penambahan Oam piran II dari pada R .U .U .). 2. P E N P R E S /P E R P R E S berlaku terus sebagai U ndang-undang dan baru hapus kekuatannja apabila telah diperlakukan U n dan g-u ndan g baru sebagai p en ggan tin ja ja n g m enggunakan P E N P R E S /P E R P R E S tersebut sebagai bahan Oampiran II B ).

36

c.

T udjuannja dapat diterima, tetapi isinja merupakan m ateri ja n g pada pokoklebih rendah tingkatnja dari pada Undang-undang dan ja n g biasanja pengaturannja termasuk wewenang Pemerintah. Oleh karena itu P E N P R E S -P E N P R E S /P E R P R E S -P E R P R E S tersebut diserahkan kepada Pemerintah dengan ketentuan-ketentuan: (1) agar diatur kembali guna kemudian menuangkannja dalam peraturan perundang-undangan ja n g sesuai dengan materi m asing-m asing (lampiran IIIA dari pada R .U .U .). (2) agar ditindjau lebih landjut dan P E N P R E S -P E N P R E S /P E R P R E S -P E R P R E S tersebut) hapus kekuatannja pada saat berlakunja peraturan perundang-undangan ja n g mengaturnja (lampiran III B ). Usul dan tjatatan. Panitia Chusus. 20. A da beberapa P E N P R E S ja n g merupakan makanan berat bagi Panitia Chusus sehingga hampir menimbulkan ’’diarrhoeae” , ja itu : P E N PR E S No.

5/1959

No.

7/1959

No.

5/1963

P E N P R E S No.

7/1963

„

No. 11/1963

W alaupun berkat nafsu besar ja n g diimbangi oleh tenaga besar dan. kesa baran ja n g besar daripada para anggota Panitia maka achirnja makanan berat tersebut dapat djuga ditjernakan dengan baik, namun Panitia mohon perhatian terhadap tindakan-tindakan ” follow -up” chususnja mengenai P E N P R E S -P E N P R E S tadi. D juga bagi Panitia lain ja n g kini sedang membahas Perpres-perpres ter tentu kami mohon perhatian bahwa hasil-hasil Panitia Chusus ini tidak mengu rangi hak-hak dan wewenang-wewenang daripada Panitia itu dalam melakukan pembahasannja. Penjelesaian.

21. Berkat kerdja sama ja n g baik dengan fihak Pemerintah eq. M enteri Kehakiman beserta S tafn ja dan berkat bantuan Panitia Chusus dan usaha-usaha dari fihak Koordinator dalam hal ini Sdr. Drs. Benig Mang R eng Say dan dju ga tidak kalah pentingnja berkat dukungan moril dari Saudara-saudara sekalian, maka penindjauan sedjumlah 182 P E N P R E S /P E R P R E S dapat diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) minggu. H asilnja dapat dilihat dalam ’ ’final d ra ft” R.U.U. tentang Pernjataan berlakunja berbagai P E N P R E S dan P E R P R E S sebagai Undang-undang ja n g dilampirkan pada laporan ini dan Saudara-saudara para anggota ja n g terhorm at sekalian telah menerimanja.

V.

U N D A N G -U N D A N G D A N P E R P U

D j u m l a h. 22. Panitia m enjetudjui pendirian Pemerintah jaitu hanja produk-produk legislatif dizaman M A N IP O L dengan N A S A K O M -nja sadja ja n g perlu ditindjau kembali. 37

Kalau diikuti setjara letterlijk kata-kata dari hanja pasal 3 dari T A P M .P.R.S. No. X IX /1 9 6 6 sadja, maka semua Undang-undang dan P E R P U ja n g masih berlaku pada tanggal 5 D juli 1960 harus ditindjau. Ini berarti suatu revisi1total ja n g maha besar daripada hukum positip kita, Suatu pekerdjaan ja n g diluar kemampuan Panitia Chusus sekalipun diikut ser takan seluruh anggota D.P.R.G.R. dan walaupun masa k erd jan ja diperpandjang dengan 1 atau 2 ataupun 3 tahun. B ajangkan sadja, seluruh Lembaran-lembaran N egara dan Staatsbladen ja n g ribuan djum lahnja harus dibatja dan diteliti. 23. M enurut tjatatan Pemerintah sedjak tanggal 5 D juli 1959 h in gga 5 D juli 1966 telah dikeluarkan sedjumlah 160 U ndang undang dan 14 P E R P U . Untuk menolong D.P.R.G.R. maka semuanja itu telah diteliti dan hanja sedjumlah 13 Undang-undang dan 12 P E R P U ja n g memerlukan penindjauan ja n g lebih teliti dan ja n g dimasukkan dalam lam piran-lam piran 2 buah R .U .U . D iantaranja 5 buah P E R P U ja n g dianggap perlu didjadikan Undang-undang. P E R P U lainnja dan Undang-undang tersebut diatas disusulkan untuk d in ja ta kan tidak berlaku. T A P X I X menghendaki toetsing. 24. Panitia dapat pula menjetudjui pendirian Pemerintah, ja itu bahwa pada hakekatnja T A P M .P.R.S. No. X IX menghendaki suatu ’’leg isla tif review ” . A tau dalam bahasa sehari-hari ’’toetsing” ja n g berai'ti m engudji atau m engkadji. Hasil daripada ’’review” ini berupa pilihan antara dua: a. atau dinjatakan tidak berlaku. b. atau dinjatakan terus berlaku. 25. Lain halnja dengan penindjauan ja n g dikehendaki oleh T A P -T A P M.P.R.S. ja n g lain seperti umpamanja T A P No. X , X X I, X X II I, dsb., ja n g bukan menghendaki ’’toetsing” . Penindjauan ini menghasilkan suatu pengaburan kembali dari pada m ateri ja n g terkandung dalam Undang-undang ja n g ditindjau. Dengan demikian teranglah k iranja perbedaan antara tugas P anitia Chusus ini dengan Panitia lain ja n g djuga ditugaskan untuk melakukan penindjauan produk-produk legislatif. H a s i l n j a. 26. Pelaksanaan penindjauan U.U. dan Perpu agak lebih mudah djika dibandingkan dengan P E N P R E S -P E N P R E S dan P E R P R E S -P E R P R E S . Bentuk serta tja ra -tja ra pembuatannja dulu sudah memenuhi sjarat., se hingga sekiranja ada U.U. atau perpu ja n g tertjetjer dan belum sempat ditin djau maka akibatnja tidak begitu pelik seperti dalam hal P E N P R E S dan P E R P R E S ja n g pada tanggal 5 D juli 1969 sudah harus tidak ada lagi. 27. Tentang peningkatan beberapa Perpu m endjadi U.U. diikuti preseden ja n g telah terdjadi dengan tim bulnja U.U. No. 1 tahun 1961 dulu, sehingga tidak ada menimbulkan kesulitan-kesulitan apa-apa. Mengenai pentjabutan beberapa U.U. dan Perpu ada sedikit persoalan ja n g berhubungan dengan pelaksanaan T A P -T A P M .P.R.S. lain seperti telah disebut dimuka tadi, tetapi ini untuk dapat dengan sagera diselesaikan, 38

Kedua R.U.U. seperti dapat dilihat dalam Lampiran dan ja n g Saudara ja n g terhormat sekalian telah menerimanja, merupakan hasil penggodogan Panitia Chusus bersama-sama Pemerintah cq. Bapak Menteri Kehakiman. V I.

PENUTUP.

28. Sebagai achir laporan ini perlu kiranja diberitahukan bahwa mengenai pentjabutan serta penomeran P E N P R E S -P E N P R E S , P E R P R E S -P E R P R E S dan P E R P U setelah berganti badju dan bentuk, oleh R.U.U. dibebankan kepada Pemerintah. Sebelum laporan ini ditutup kami atas nama Panitia Chusus Pelaksanaan T A P M.P.R.S. No. X IX /1966 merasa perlu untuk mengutjap banjak terima kasih atas goodwill serta kerdja sama ja n g baik ja n g diberikan oleh Pimpinan Panitia-panitia dan Bagian-bagian dilingkungan D.P.R.G.R. ini, dju ga atas bimbingan serta dorongan dari fihak koordinator, dan teristimewa ja n g ditundjukkan oleh fihak Pemerintah dalam hal ini Bapak Menteri Kehakiman beserta S taf beliau. Demikianlah dengan mengutjapkan ’’A lham dulillah!” maka kami m engachiri dan menutup laporan ini. Kemudian kami batjakan R.U.U. ja n g bersangkutan.

NJ. TU TI H A R A H A P SU D JAN AD IW IRJA S.H. (Fraksi P a rk in d o): Saudara Ketua, W akil Pemerintah jang terhormat dan Sidang jang kami muljakan. Perkenankanlah kepada kami atas nama Fraksi kami, Fraksi Parkindo, mengutjapkan terima kasih atas kesempatan untuk mengemukakan stemm otivering mengenai 3 RUU jaitu: 1. RUU tentang Pernjataan berbagai Penpres dan Perpres sebagai Undangundang. 2. RUU tentang Pernjataan tidak berlakunja berbagai U n d a n g -u n d a n g dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, dan 3. RUU tentang Penetapan berbagai Peraturan Undang-undang mendjadi Undang-undang.

Pemerintah

Pengganti

Saudara Ketua, Hadirin jang terhormat, A pa jan g kita idam-idamkan/harapkan pada achir tahun jan g lalu hari ini akan mendjadi realitas, jaitu menunaikan tugas kita jan g diperintahkan oleh T A P X IX /M P R S /1 9 6 6 jo. TAP X X X IX /M P R S /1 9 6 8 , tugas untuk mem bersihkan tertib hukum kita dari produk-produk legislatif jan g tidak sesuai lagi dengan tuntutan hati nurani Rakjat atau ja n g merupakan p e n je le w e n g a n dari Undang-undang Dasar 1945. Dengan pengesahan ketiga RUU nanti maka selesailah sudah kita mendjalankan tugas kita, jaitu tugas dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 dengan menindjau kembali Penpres, Undang-undang dan Perpu-Perpu jan g dikeluarkan sedjak Dekrit Presiden 5 Djuli 1959 dalam waktu jang sudah ditentukan lebih dahulu. 89

Dengan ini Fraksi Parkindo m engutjapkan penghargaan ja n g sebesarbesarnja kepada Panitia Chusus Pelaksanaan Tap X IX /M P R S /1 9 6 3 ja n g dengan kesungguhan dan ketekunan telah menjelesaikan tugas kewadjibannja ja n g tidak ringan itu dalam waktu ja n g sudah ditentukan lebih dahulu. Bukan sadja oleh karena kesungguhan dan ketekunan, akan tetapi dju g a alhasil kerdjasam a jan g baik dari musjawarah antara anggota-anggota Panitia Chusus sendiri, ja n g terdiri dari wakil-wakil semua golongan jang ada dalam D PR -G R . Dalam menganalisa kian banjaknja, katakanlah ratusan peraturan m engenai segala bidang kehidupan dalam masjarakat, nistjaja kita seringkali harus mau tidak mau terbentur pada berlainan pandangan dan perbedaan pendapat, ja n g dapat disesuaikan atau dipertemukan hanja dengan kesadaran, bahwa jan g ditjari adalah melantjarkan pekerdjaan demi kepentingan nasional, jaitu p e murnian tertib Hukum Negara. Semoga kesadaran ini selalu m endjadi landasan kerdja kita sekalian dalam mendjalankan tugas kita sebagai an ggota badan legislatif jan g tertinggi. Selain dari itu, Saudara Ketua, djelas pula bagi kita sekalian, bahwa selesainja pada waktunja pekerdjaan ja n g maha berat ini hanja telah dim ung kinkan pula berdasarkan dan akibat kerdja sama ja n g baik, salin g pengertian dan penghargaan antara fihak Pemerintah dan fihak D P R , dalam hal ini antara Saudara Menteri Kehakiman dan stafnja pada satu pihak dan Panitia Chusus Pelaksanaan T A P X IX /M P R S /1 9 6 6 dari D PR-GR pada lain pihak. Semoga kerdja sama sebaik ini tetap ada antara Pemerintah dan D PR dalam m enjelesai kan tugas-tugas kita sebagai badan legislatif tertinggi. Saudara Ketua, hadirin ja n g terhormat, djika kita bandingkan 3 R U U ini jan g satu dengan jang lain, maka djelas bahwa R U U tentang Pernjataan berbagai Penpres dan Perpres sebagai undang-undanglah ja n g m em beri pekerdjaan jang paling bsrat. Setelah dibahas dalam lebih dari 40 kali rapat ja n g terdiri dari rapat pleno, rapat Pimpinan Panitia Chusus dan rapat-rapat kerdja dengan Pemerintah, maka RUU ini dalam bentuk final d ra ft-n ja menundjukkan banjak perobahan baik dalam teksnja dan pendjelasannja maupun dalam djumlah dan isi dari lampiran-lampirannja. Djika semua RU U ini terdiri dari 3 pasal, maka final draftnja memuat 6 pasal. Mengenai lam pirannja semula hanja ada dua lampiran, sekarang ada lima. D jika dalam RU U mula-mula hanja ada dua masalah (kem ungkinan), jaitu menjatakan berbagai Penpres dan Perpres sebagai Undang-undang dan Undang-undang conditionil (dengan sja ra t), maka dalam final draft-nja kita batja bahwa disam ping peningkatan mendjadi Undang-undang dan/atau Undang-undang conditionil, djuga ada kemungkinan untuk menggunakan materi dari berbagai Penpres dan Perpres sebagai bahan untuk membuat Undang-undang baru untuk m engganti Undangundang jan g akan dinjatakan tidak berlaku pada waktu berlakunja Undangundang ja n g baru. Pun sebagaimana tertjantum dalam pasal 3, kemungkinan berdasarkan materinja pengembalian wewenang kepada Pem erintah untuk menuangkan berbagai Penpres dan Perpres dalam peraturan perundangundangan atau menggunakan m aterinja berbagai Penpres dan P erpres sebagai bahan untuk peraturan perundang-undangan ja n g sesuai dengan m ateri m asing-m asing. Saudara Ketua, sesudah m em batja dan m em peladjari lam piran-lam piran dari RUU ini, kami fraksi Parkindo dapat m enjetudjui pem bagian Penpres dan Perpres dalam RU U ini dalam 5 golongan itu. Kami dapat memahami sepenuhn ja bahwa mau tidak mau harus diadakan lam piran II b dan III b, pertam a

supaja tidak akan timbul rechtvacuum dalam hal-hal ja n g tertjantum dalam lampiran II b, kedua untuk memungkinkan pentjabutan atau menjatakan tidak berlakunja dari Penpres dan Perpres ja n g tertinggal, ja n g tidak tertjantum dalam Undang-undang 2 5 /’68 atau Undang-undang ja n g lain. Saudara Ketua, berdasarkan semua ini, kami fraksi Parkindo dapat menjetudjui pengesahan RUU tentang Pernjataan berbagai Penpres dan Perpres sebagai Undang-undang dengan sjarat bahwa Pemerintah selekas mungkin membuat peraturan pelaksanaan dari Undang-undang ini, untuk menghindarkan timbulnja akibat-akibat hukum jang tidak diingini, misalnja akibat hukum dari tertjantum nja Penpres 1 2 /’65 tentang Pengintegrasian Bank D agang N egara kedalam Bank Indonesia, dalam lampiran III B. Mengenai RUU tentang Pernjataan tidak berlakunja berbagai Undangundang dan Perpu dan RUU tentang Penetapan berbagai Perpu mendjadi Undang-undang, kami ingin kemukakan dengan singkat hal sebagai berikut. Sebagaimana halnja dengan Penpres-Penpres dan Perpres-Perpres jang tidak sesuai dengan tuntutan hati nurani rakjat dan ja n g dikeluarkan sedjak Dekrit Presiden 5 Djuli 1959, maka demi pemurnian pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945, djuga Undang-undang dan Perpu-Perpu ja n g m aterinja berten tangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan jang dikeluarkan sedjak Dekrit Presiden 5 Djuli 1959, perlu dinjatakan tidak berlaku dengan suatu Undangundang. D juga adalah wadjar djika Perpu-Perpu jan g materinja tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan jan g dikeluarkan sedjak Dekrit Presiden 5 Djuli 1959, akan tetapi sampai sekarang belum ditingkatkan mendjadi Undang-undang, sekarang ditetapkan mendjadi Undang-undang. Berdasarkan ini Saudara Ketua, Fraksi Parkindo dapat menjetudjui penge sahan RUU tentang Pernjataan tidak berlakunja berbagai Undang-undang dan Perpu dan RUU tentang Penetapan berbagai Perpu mendjadi Undang-undang, sebagai Undang-undang, dengan harapan dan andjuran kepada Pemerintah agar selekas mungkin Pemerintah membuat pengaturan pelaksanaan dari kedua Undang-undang ini. Sekian dan terima kasih.

A . MUIS H A SAN (Fraksi P .N .I.): Assalam u’alaikum w.w. Saudara Ketua, W akil Pemerintah dan para rekan anggota DPR-GR jang terhormat. Sesudah melintasi masa jang relatif tidak dikatakan tjukup lama, maka achirnja pada hari ini kita sekalian dihadapkan kepada stem motivering terhadap RUU jan g penjelesaiannja tidak semudah seperti jang digambarkan orang, jaitu: 1. RUU tentang Pernjataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang; 2. RUU tentang Pernjataan tidak berlakunja berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; 3. RUU tentang Penetapan berbagai Undang-undang mendjadi Undang2.

Peraturan

Pemerintah

Pengganti

41

Pudji dan Sjukur kami pandjatkan kehadirat A LL A H SW T ja n g telah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada Panitia Chusus jan g bersang kutan dan Pemerintah (d.h.i. Saudara Menteri Kehakiman) dalam melaksanakan tugasnja. A tas nama Fraksi Partai Nasional Indonesia, kami dengan ini menjam paikan penghargaan dan terima kasih kami atas segala djerih-pajah jang telah mereka tjurahkan selama melakukan tugas itu dari awal sampai achir. Saudara Ketua, M.P.R.S. dalam Ketetapannja No. X IX /M P R S /1 9 6 6 pasal 2 ajat (1) menugaskan kepada Pemerintah untuk bersama-sama D PR-GR me nuangkan Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden jan g isi dan tudjuannja sesuai dengan suara hati nurani rakjat dalam rangka pengamanan revolusi, dalam Undang-undang. Dalam a ja t (2) diterangkan bahwa Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden jan g bertentangan dengan Ketentuan tersebut pada a jat (1) dinjatakan tidak berlaku, pernjataan tidak berlaku itu diatur dalam Undang-undang. Kemudian dalam pasal 3 disebutkan bahwa Undangundang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ja n g memuat materi ja n g bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 ditindjau kembali. Saudara Ketua, Ketentuan tersebut pada ajat (2) Ketetapan M.P.R.S. itu telah terlaksana dengan diserahkannja RUU tentang Pernjataan tidak berlakunja berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden (U ndang-undang No. 25/1968) dalam sidang pleno tanggal 5 Desember 1968. Kini sebagai rentetan dari itu, kita tengah menjelesaikan tugas-tugas kita selandjutnja, seperti jang dikehendaki oleh Ketetapan M.P.R.S. tersebut, jaitu pasal 2 ajat (1) dan pasal 3-nja. Adalah suatu hal ja n g menarik, bahwa kita harus menilai penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan Presiden mana jan g sesungguhnja „isi dan tudjuannja sesuai dengan suara hati nurani ra k ja t.” Bukanlah ini merupakan suatu tugas jan g tam paknja ringan, padahal sebenarnja sangat berat? Namun Saudara Ketua jang terhormat, Pemerintah dan Panitia Chusus DPR-GR dengan segala ernst jang ada padanja, achirnja m entjapai djuga kata mufakat dalam melaksanakan ketentuan itu sebagai penelitian ja n g maksimal, sebagai hasil kerdja ja n g maksimal seperti ja n g kita lihat pada lampiran-lampiran I, IIA , IIB, IIIA IIIB RUU tentang P er njataan berbagai PEN PR ES dan PERPRES mendjadi Undang-undang. Djikapun masih terdapat kelemahan-kelemahan dari hasil penelitian ini, kami dari fraksi P.N.I. bisa lain untuk sekali lagi berkata: Itulah hasil maksimal jan g bisa ditjapai. Begitupun pula dalam melaksanakan seperti jan g ditjantumkan dalam pasal 3 Ketetapan M.P.R.S. jang kami sebutkan tadi. Karena itu setjara umum fra k si kami beranggapan bahwa dengan ketiga R U U ini sebagai produk-produk terachir dari pelaksanaan T A P M .P.R.S. No. X IX /M P R S /1 9 6 6 , Pemerintah dan DPR-GR telah mendjalani proses pemurnian Undang-undang Dasar 1945 dengan penuh tanggung djawab sebagai suatu kewadjiban sedjarah guna menegakkan hukum dan konstitusi. Dan dengan demikian kita sekalian telah melakukan suatu tugas ja n g b ersifat keharusan historis, sesudah bertahun-tahun dibawa oleh, hilir-m udiknja arus kekatjauan hukum dan penjelewengan-penjelewengan konstitusionil. Alhamdulillah kita tadinja tjepat menjadari hal itu. Kita mengharapkan kedjadian jan g lewat itu tidak terulang lagi, tjukuplah satu kali dibuat kesalahan. 42

Saudara Ketua, W akil Pemerintah dan Sidang jang terhormat, Dalam hubungan ini perkenankanlah kami, untuk atas nama Fraksi Partai Nasional Indonesia mengemukakan koreksi, harapan dan saran-saran kami sebagai berikut: 1. Pertama-tama ingin kami mintakan koreksi atas lam piran: IIA dari RUU tentang Pernjataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden mendjadi Undang-undang, dimana pada PEN. PRES No. 22 dan 23 tahun 1965 tidak ada disebut djudulnja, misalnja PEN . PRES tentang apa, begitu pula terhadap Lampiran IIIA PER. PRES No. 3/1959. 2. Dengan adanja Lampiran III dari RUU tentang Pernjataan tidak berlakunja berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang, maka chususnja jan g menjangkut Ketetapan M.P.R.S. No. X X I/M P R S /1 9 6 6 jaitu jang mengenai penindjauan kembali Undangundang No. 18 dan 19 tahun 1965 masing-masing mengenai Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan Desapradja, jang djangka waktunja berachir pada tgl. 5 D juli 1969, tidak mendjadi persoalan lagi. Sebab dengan disahkannja RUU nanti Ketetapan M.P.R.S. itu pada hakekatnja telah dipenuhi; 3. Kepada Pemerintah kami mengharapkan, agar dalam waktunja jang tidak terlampau lama mengatur pelaksanaan dari ketiga R U U nantinja sesudah disahkan mendjadi Undang-undang, chususnja ketentuan jang dimaksud dalam pasal 3 RUU tentang Pernjataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang jan g berbunji. „T erhitung sedjak disahkannja Undang-undang ini, menjatakan Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III A dan III B Undang-undang ini, diserah kan kewenangannja untuk menindjau lebih landjut dan m engaturnja kembali kepada Pemerintah guna menuangkannja dalam peratuian perundang-undangan atau didjadikan bahan bagi peraturan perundangundangan ja n g sesuai dengan materi m asing-masing” . 4. Untuk selandjutnja tata urutan perundangan menurut ketentuan Undangundang Dasar 1945 hendaknja selalu dipegang teguh; 5. Inisiatif D PR-GR sesuai dengan wewenang jan g diberikan kepadanja menurut Tatatertib DPR-GR hendaknja tidak boleh dikendorkan, apalagi dimatikan. Karena itu kami mintakan perhatian Pemerintah akan ketentuan lebih landjut terhadap penjelesaian Usul Inisiatif Krom o Lawi dltk tentang RU U tentang Kearsipan Nasional (hubungan Penpres No. 19/1961). Usul inisiatif Djazim dkk tentang Pentjabutan Penpres No. //1963 tentang Lockout dll. lagi, dengan mengingat pasal 2 RU U tentang P ernjataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden men djadi Undang-undang. Demikianlah Saudara Ketua jang terhormat, pendapat terachir dari F iak si kami, Fraksi Partai Nasional Indonesia, terhadap ketiga RUU tersebut diatas. Kam i jakin bahwa hanja DJIW A D JA N G K A U A N K ITA T ID A K TER LALU D JAUH D A L A M M E N A FSIR K A N ISI U N D AN G -U N DAN G D A S A R K IT A , K IT A P A S T I T ID A K A K A N TERGELINTJIR KE D A LAM DJU RA N G K E K A 43

T JA U A N DAN KESIM PAN G K E SIU R A N HUKUM, K A R E N A SESUNGGUHN JA K ITA H A N JA SATU, M EM PU NJAI U N DA N G -U N D A N G D A SA R SAD JA JA ITU U N DA N G -U N D A N G D A S A R 1945. T ID A K A D A L A IN D A R I ITU, D A N BEGITU PUN H A N JA M ENGENAL SATU SAD JA D A S A R F IL S A P A H N E G A R A R.I. JA ITU P A N T JA S IL A SEPERTI DIM AKSU D D A LAM P R E A M BULE U N DA N G -U N D A N G D A S A R 1945, PUN T ID A K A D A L A IN D A R I ITU. H A N JA DJIKA K ITA M EM PU NJAI PEG AN G A N D A N PEN G E RTIA N DA N IK T IK A T JAN G SAM A T EN TA N G ITU, IN SJA A L L A H K ITA A K A N TE R H IN D A R D A R I SEG ALA K E SU L IT A N D A N K E H A N T JU R A N . Saudara Ketua, W akil Pemerintah dan Sidang jan g terhormat, Dengan kata-kata ini atas nama Fraksi Partai Nasional Indonesia kami menjatakan persetudjuan kami terhadap: 1. RU U tentang Pernjataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang; 2. RUU tentang Pernjataan tidak berlakunja berbagai Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; 3. RUU tentang Penetapan berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang mendjadi Undang-undang; masing-masing mendjadi Undang-undang. Semoga Tuhan J.M .E. melimpahkan berkah dan Rachm atNja terhadap segala amal dan perbuatan kita. Amien. Sekian, W assalamu’alaikum w.w. S A H A T M. N A IN G G O LAN S.H. (Fraksi Partai M urba): Saudara Ketua jang terhormat, W akil Pemerintah jan g kami muliakan serta Dewan ja n g terhormat. Setelah lebih dari satu tahun dikerdjakan, maka sebentar lagi kita akan mengesahkan 3 RUU, jaitu RUU tentang pernjataan berbagai Penpres dan Perpres sebagai Undang-undang, RUU Pernjataan tidak berlakunja berbagai U n d a n g -u n d a n g dan Perpu dan RUU tentang Penetapan berbagai Undang-undang dan Perpu mendjadi Undang-undang. Saudara Ketua jang terhormat, Pengesahan 3 RUU termaksud merupakan kenjataan atas usaha jan g konkrit diantara Pemerintah bersama-sama DPR-GR, didalam mendjalankan tugaskewadjiban ja n g dibebankan oleh Undang-undang Dasar kepada mereka ber sama-sama, didalam rangka penertiban didalam bidang Hukum, sebagai mana diamanatkan Tap. M.P.R.S. No. X IX tahun 1966. Maksud dan tudjuannja sudah djelas, sasaran daripada usaha tersebut tidak gelap dan kabur lagi, jakni agar supaja dengan pengesahan 3 RUU jang bersangkutan R akjat lebih memperoleh perlindungan Hukum, lebih memperoleh Kesedjahteraan Umum. Saudara Ketua jan g terhormat. Apabila melihat banjaknja, ja tidak kurang dari ratusan Penpres-Penpres ditambah puluhan Undang-undang dan Perpu, jan g ditindjau kembali itu, maka djelaslah bahwa pekerdjaan penindjauan ter sebut tidaklah sebegitu mudah. Praktek pembuatan undang-undang selama ini membuktikan, bahwa jan g menindjau kembali sesuatu Undang-undang sadja menelan waktu jan g lama, tetapi penindjauan ratusan Penpres-Penpres toh tidak sam pai satu tahun. Sementara ada berpendapat, bahwa tjepatnja tugas Panitia Chusus selesai karena 44

m aterinja tidak berat, walaupun begitu banjak peraturan ja n g harus ditindjau. Pendapat itu sama sekali tidak benar, karena kenjataan banjak Penpres-Penpres ja n g mengandung materi jan g berat-berat. Mengapa begitu tjepat sekali? Djawabannja ringkas sekali. Jakni, bahwa kuntji utamanja terletak pada: berhubung dengan adanja penguasaan materi dibitjarakan disamping pandangan politis dari pada para anggota Panitia Chusus. Kuntji kedua jang utama, ialah sistim kerdja, dimana sebelum dimulai membahas materi, terlebih dahulu sudah ada pengarahan persoalan dengan sistim kerdja tahap-bertahap, dengan lebih dahulu menjelesaikan jang mudah-mudah lalu meningkatkan kepada jang lebih sulit diteruskan kepada ja n g lebih sulit lagi, djadi ibarat mendaki gunung ja n g tinggi dengan sasarannja jan g sudah djelas (jaitu : puntjak gunung). Terlalu seringnja kita wakil-wakil rakjat bitjara mengenai materi jan g sama sekali tidak kita kuasai, atau kadang kala samar-samar, sehingga tidak berbitjara dengan bahasa jang sama dan satu, mengakibatkan terlam batnja tugas kita selesai. Kemudian, dari pihak Pemerintah sendiri didalam penjelesaian 3 RUU ini tidak kurang pengertian dan bantuannja, baik melalui pendjelasanpendjelasan resmi maupun melalui konsultasi-konsultasi jan g lebih bersifat pribadi, sehingga perbedaan-perbedaan pendapat dan kelainan akan sesuatu soal dapat dipertemukan dengan tidak m enjinggung perasaan pihak-pihak ja n g bersangkutan. Dan memang disinilah letaknja prinsip („M usjaw arah untuk M ufakat” ), demokrasi jang bertanggung djawab. Bertitik tolak dari pada keterangan diatas tadi itu, sekedar tambahannja akan laporan Pimpinan Panitia Chusus jang bersangkutan, maka kiranja kami merasa perlu mengemukakan, bahwa: Kami mengkonstatir semula hasil Panitia jan g bersangkutan ja n g akan disjahkan nanti, menimbulkan kegontjangan bagi semua fraksi-fraksi di DPR-GR. Suatu bukti, ialah ditundanja pengesahan 3 R U U tersebut jan g sedianja pada minggu jan g lewat. Memang kegontjangan tersebut adalah w adjar dan konsekwensi ja n g logis, apabila m engingat: a. Keterangan tentang sistim kerdja dan penguasaan materi jan g kami sebutkan diatas. b. Adanja keunikan ja n g mempunjai tjiri-tjiri chas, jakni bahwa keselu ruhan materi Penpres — Perpres, Undang-undang dan Perpu jang diselesaikan itu dibuat dengan djalan dan didalam keadaan darurat alias inkonstitusionil, sehingga apa bila ditempuh djalan k o n s t itu s io n il pula, dengan mengingat landasan Undang-undang Dasar ’45 didalam situasi dan kondisi sekarang. Saudara Ketua jan g terhormat, sehubungan dengan pengesahan 3 RUU jan g dimaksud diatas tadi, maka kami masih ingin mengemukakan pendapat terachir, jan g usul saran atau sekedar pendjelasan sebagai berikut: I. Bahwa 3 RU U tersebut akan dilaksanakan nantinja. Djikalau tidak, maka akan sia-sialah djerih pajah kita selama lebih satu tahun itu, dan akibatnja rakjat akan dilanda kesengsaraan dan malapetaka, djadi sebaliknja daiipada harapan kita semua. Maka sebagai djaminan pelaksanaan ketiga-tiganja RUU jan g akan mendjadi Undang-undang itu nanti, maka kami saiankan. A ga r supaja Pemerintah memberikan laporan berkala (apakah sekali 3 ataukah sekali 6 bulan) kepada DPR-GR ini. 45

M aaf, kami bukan bermaksud untuk membebani Pemerintah. Maksud kami, ialah agar supaja dapat kami ikuti dari D PR-GR ini pelaksanaan daripada RU U -RU U jan g dimaksudkan, chususnja RUU tentang Pernjataan berbagai Penpres dan Perpres sebagai Undang-undang jan g dimaksudkan dalam lampiran IIA , IIB dan IIIB. Hal laporan berkala ini bukan barang baru lagi sedjak tahun-tahun terachir ini, misalnja sadja A P B N sudah berdjalan laporan berkala. M engingat pula, bahwa ratusan djumlahnja Penpres — Perpres ja n g kita tindjau itu sebagai tertjantum didalam Undang-undangnja ja n g bersang kutan, maka perlulah bagaimana pelaksanaannja setiap waktunja. II. Bahwa berkat toleransi dan konsensus ja n g telah tertjapai didalam ra p a t2 kerdja, telah kita sepakati bersama, bahwa didalam diktum maupun pendjelasan Undang-undang jan g bersangkutan tidak usah ditjantumkan batas waktu penjelesaian seluruh Penpres — Perpres itu, tetapi tjukuplah didalam notulen sadja. Oleh karenanja kami mengingatkan kembali, notulen, supaja setjepat mungkin tamatlah riw ajat hidup Penpres — Perpres tersebut, sehingga apabila mungkin tahun depan 1970, jaitu tahun kedua Pelita, sebutan Penpres — Perpres tidak akan kedengaran lagi. Sem oga harapan kami. III. Bahwa, chususnja mengenai Penpres — Perpres ja n g digolongkan kategorie IIB, jakni Penpres — Perpres jan g tidak memperoleh konsensus didalam rapat-rapat kerdja, agar supaja penjelesaiannja dju ga djangan terlalu lama lagi. Tidak memperoleh konsensus artinja: tidak ditingkatkan mendjadi Undangundang dengan bersjarat, tetapi tidak ditjabut, ja n g untuk m endjaga kevacuuman hukum maka bagaimanapun d ju ga tetap berlaku sebagai Undang-undang dengan sjarat selama belum ada peraturan perundangan baru sebagai penggantinja. Kelalaian terhadap hal ini, apakah kelalaian dipihak Pemerintah ataupun kelalaian dipihak D PR -G R ataupun kelalaian bersama-sama antara Peme rintah dan D PR-GR mengakibatkan kerugian bersama, jaitu perlindungan terhadap rakjat akan lebih lama barulah tertjapai. Oleh karenanja, baiklah kami sarankan kepada semua pihak melalui kesempatan ini, aga r supaja didalam pembuatan undang-undang kita lebih bersikap tegas, dan supaja semua bagian-bagian di DPR-GR makin terkoordinir dan terintegrasi se hingga djangan terus menerus misalnja dibagian itu frak si Z setudju mentjabut peraturan X , tetapi dibagian lain atau Panitia Chusus lain frak si jan g bersangkutan lantas tidak setudju. IV. Bahwa, chususnja mengenai kategori jan g disebutkan dalam lam piran IIIB, maka baiklah kita berterus terang, untuk menghindarkan faham dan salah mengerti, Lampiran IIIB ini adalah djalan darurat, dan malahan keseluruhan lampiran-lampiran tersebut adalah djalan darurat, karena m em ang Penpres — Perpres itu dibuat setjara darurat. Lampiran IIIB itu merupakan peraturan ja n g sesungguhnja sudah tidak ada lagi karena sudah ditjabut. Ditjabut dengan sesuatu peraturan lain atau undang-undang ja n g baru selesai setelahnja Undang-undang No. 2-5 tahun 1968 diundangkan, ja itu

46

Undang-undang tentang Pernjataan tidak berlakunja berbagai Penpres dan Perpres. Untuk menghindari kesimpang siuran demi m endjaga penjalahgunakan dan penjelewengan baru, kami harapkan follow -up lampiran IIIB ini tidak akan begitu lama dikeluarkan oleh Pemerintah. V. Bahwa chususnja mengenai RUU tentang Pernjataan tidak berlakunja Berbagai Undang-undang dan Perpu sebagaimana terdapat didalam Lam piran III jan g bersumber pada pasal2 Undang-undang tersebut, semakin tjepat penjelesaiannja semakin baik. Dan nasibnja Lampiran III ini sudah positif akan tidak berlaku, tetapi ada tetapinja, djikalau penggantiannja sudah ada. Penggantiannja memang akan ada, tetapi dengan bahasa lain, sedang dikerdjakan dan diolah sekarang ini. Anehnja sudah akan ditjabut dan tidak akan diberlakukan, tahu-tahu masih dipergunakan lagi, m isalnja: Undang-undang No. 18 tahun 1965. Tanggal 25 hari Rabu, Djuni 1969 kita menerima pendjelasan dari Pemerintah (Departemen ja n g bersangkutan) bahwa Undang-undang No. 18 itu masih dipergunakan, tetapi pada bidang pem bitjaraan lain, tidak boleh dipergunakan. Kami wakil rakjat pada bingung, dan mohon bantuan Pemerintah (c.q. Bapak Menteri Kehakiman dan Bapak Ketua Mahkamah Agung) pada kesempatan lain memberikan pendjelasan. Demikianlah pendapat terachir dari Fraksi kami Partai Murba, semoga harapan kami tersebut mendjadi kenjataan, maka dengan merasa lega kami njatakan persetudjuan atas pengesahan 3 RUU jang bersangkutan. Terima kasih, dan M E R D E K A 100% !

NJ. S. SALJO S.H. (Fraksi Karya Pembangunan A ) : Saudara Ketua, Saudara Menteri, Saudara-saudara A nggota D PR-GR dan semua hadirin jan g terhormat, Hari ini Fraksi kami merasa sangat berbahagia dapat mengantarkan p e ngesahan tiga Rantjangan Undang-undang, jaitu: 1. RU U tentang Pernjataan berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang, 2. RUU tentang Pernjataan tidak berlakunja berbagai Undang-undang dan Perpu, 3. RU U tentang Penetapan berbagai Perpu mendjadi Undang-undang. T iga R antjangan Undang-undang tersebut adalah sebagian daripada suatu paket terdiri dari 4 Rantjangan Undang-undang dalam rangka melaksanakan tugas jan g difatwakan oleh Ketetapan M.P.R.S. No. X IX /M P R S /1 9 6 6 . Ketetapan M.P.R.S. No. X IX /1966 tersebut mem erintahkan untuk menindjau kembali semua Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden ja n g dikeluarkan sedjak Dekrit 5 D juli 1959, dan disamping itu djuga Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang jang memuat materi ja n g bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 harus ditindjau kembali. 47

D P R -G R dalam hal ini Panitya Chusus pelaksanaan Ketetapan M .P.R.S. No. X IX /1 9 6 6 bersam a-sam a dengan Pemerintah selama kurang lebih satu tahun telah mengadakan penilaian atas 77 Penetapan Presiden dan 178 Peraturan Presiden. Sebagian ketjil dari pada djumlah Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden tersebut ternjata sudah diatur kembali ataupun ditjabut. Dari djumlah ja n g masih berlaku dalam penilaian Panitya Chusus bersam a-sam a dengan Pemerintah 15 Penetapan Presiden dan 58 Peraturan Presiden isi dan tudjuannja tidak sesuai dengan suara hati nurani rak jat, maka oleh sebab itu dinjatakan tidak berlaku, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 a ja t (2 ) Ketetapan M .P.R.S. No. X IX /1 966. RUU tentang Pernjataan tidak berlakunja berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden telah disjahkan dalam bulan Desem ber tahun 1968, telah mendjadi Undang-undang No. 25 tahun 1968. Saudara Ketua, dan hadirin ja n g terhorm at, Pasal 2 sub 1 Ketetapan M.P.R.S. No. X I X / 1966 menentukan, bahwa „Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden ja n g isi dan tudjuannja sesuai dengan hati nurani rakjat dalam rangka usaha pengamanan Revolusi dituangkan dalam Undang-undang” . Ketetapan M.P.R.S. No. X IX /1966 tersebut maksudnja djelas mem erintahkan suatu „legislative review ” atas Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden maupun Undang-undang dan Perpu jan g dikeluarkan sedjak Dekrit 5 D juli 1959, dengan menggunakan Undang-undang Dasar 1945 dan suara hati nurani ra k ja t sebagai bahan pengudjiannja. Review tersebut menurut Ketetapan M .P.R.S. No. X I X / 1966 sudah harus selesai pada tanggal 5 D juli 1968, dan kemudian batas waktu itu diperpandjang sampai 5 D juli 1969 berdasarkan Ketetapan M .P.R.S. No. X X X I X /1968. Jang mendjadikan persoalan sekarang ialah apakah sedjumlah Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden jan g tidak tegas-tegas bertentangan isi dan tudjuannja dengan suara hati nurani R akjat, dapat dinjatakan sebagai U ndangundang tanpa penjempurnaan atau perubahan sedikitpun? Sebab dalam m enga dakan Review materiel atas Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden tersebut, diketemukan hal-hal sebagai berikut: a. A da Penpres dan Perpres ja n g tudjuannja dapat disetudjui, tetapi m aterin ja memerlukan perobahan m isalnja Penpres - Penpres N o. X I/1 9 6 8 mengenai Pemberantasan Kegiatan Subversi. Tidak ada seorangpun ja n g akan menjangkal, bahwa pada dewasa ini masalah Subversi itu adalah masalah ja n g sangat gaw at dan perlu ditanggulangi, namun begitu bunji ketentuan dalam Penpres no. 11 tahun 1963 tersebut demikian, luasnja, sehingga memberi peluang untuk segala tindakan dalam K egiatan Subversi, b. A da Penpres dan Perpres ja n g baik tu dju an nja maupun m aterin ja pada umumnja dapat diterima, tetapi memerlukan perbaikan-perbaikan dan penjesuaian dengan perkembangan keadaan, c. A da sedjumlah besar Perpres jan g m aterinja tidak tjukup berat untuk dinjatakan didalam Undang-undang, d. Banjak istilah-istilah ja n g tidak sesuai lagi, seperti kata-kata ,,Nasakom , Resopim , Demokrasi terpimpin dan sebagainja” , 48

e. Ada sedjumlah Penpres dan Perpres jan g sebenarnja perlu ditjabut, tetapi akibat hukumnja ja n g memerlukan penampungan chusus, sebab semen tara ini telah mendjadi landasan hukum bagi berbagai pengaturan. Ternjata, bahwa hanja dua Penetapan Presiden dapat setjara langsung dinjatakan sebagai Undang-undang, jaitu: 1. Penpres No. 16 tahun 1963 mengenai Pembentukan Mahkamah M iliter Luar Biasa, ialah karena mendjadi dasar hukum Peradilan Tokoh-tokoh Pimpinan Gerakan Tiga Puluh Septem ber/PK I, 2. Penpres No. 27 tahun 1965 tentang Pengeluaran uang Rupiah baru, ialah karena Peraturan tersebut berlaku setjara „einm alig” dan sudah berlaku. Selebihnja, 31 Penpres dan 96 Perpres hanja dapat dinjatakan sebagai Undang-undang dengan sjarat-sjarat perbaikan. Untuk menuangkan materinja kedalam Undang-undang baru, ataupun membuat Undang-undang baru dengan memakai Penpres dan Perpres tersebut sebagai bahan akan memakan waktu lama dan tidak mungkin selesai pada tanggal 5 Djuli 1969. Untuk keluar dari kesulitan himpitan-waktu tersebut, maka pasal 2 dan 3 RU U tentang pernjataan berbagai Penpres dan Perpres menjatakan Penpres dan Perpres tersebut sebagai Undang-undang dengan ketentuan, bahwa materi nja ditampung atau didjadikan bahan bagi penjusunan Undang-undang jang baru. Sedjumlah 33 Penpres dan 96 Perpres dikelompokkan dalam 5 lampiran, jaitu : a. Lam piran I, memuat dua Penpres jang dinjatakan sebagai Undangundang tanpa perobahan, b. Lampiran II A dan II B, jang memuat Penpres dan Perpres jang harus m engalam i revisi, djadi dinjatakan sebagai Undang-undang setjara conditioneel, dengan tjatatan, bahwa Penpres dan Perpres jan g tertjantum dalam lampiran II B pada umumnja sudah ada didalam Undangundang ja n g akan menggantikannja atau mengaturnja kembali, dan sedang mendjadi bahan pembahasan dalam Bagian-bagian dan Panitia Chusus lainnja, c. Lampiran III A ja n g memuat sedjumlah besar Peraturan Presiden jan g m aterinja memerlukan revisi dan oleh karena tidak tjukup berat untuk dituangkan dalam bentuk Undang-undang, maka kewenangan untuk m engaturnja kembali diserahkan kepada Pemerintah, guna menuangkannja dalam Peraturan Perundang-undangan jang pada pokoknja lebih rendah daripada Undang2, d. Lamph'an III B jan g memuat beberapa Penpres dan sedjumlah Perpres jan g pada umumnja dapat segera diatur kembali atau ditjabut oleh Pemerintah, dengan Peraturan perundang-undangan jang sesuai dengan materi m asing-m asing. Selama Undang-undang dan Peraturan perundang-undangan lainnja jang m enggantikan Penpres dan Perpres tersebut belum dikeluarkan, Penpres dan Perpres tersebut atas kekuatan RUU ini akan berlaku sebagai Undang-undang. Hal ini menimbulkan dua masalah penting, jaitu: satu soal waktu jang diperlukan untuk membuat penggantinja, ja n g semestinja setjepat mungkin, Pemerintah 49

dalam hal ini, kalaupun tidak terikat setjara juridis, terikat setjara m oril untuk dalam waktu sesingkat-singkatnja untuk m em buat R U U pen ggan tin ja. D P R -G R dalam hal ini mem punjai hak inisiatif dan dapat berlom ba-lom ba dengan Pemerintah. Soal kedua ialah, soal nomenclatuur, soal penjebutan Penpres dan Perpres ja n g telah mendjadi Undang-undang itu. P asal 5 R U U ini m enjatakan bahwa ketentuan-ketentuan pelaksanaan itu diatur dengan Peraturan Pem erintah m isalnja penjebutan itu dapat berbunji U ndang-undang N o ............/P N P /1 9 6 0 , untuk menundjukkan, bahwa Undang-undang berasal dari Penpres dan Perpres. P rioritas waktu chususnja kami mohon untuk lam piran III B dan II B ja n g antara lain memuat Penpres dan Perpres-P erpres soal K epartaian dan K egiatan Politik. Saudara Ketua dan Sidang ja n g terhorm at, R U U ten tan g P ernjataan berbagai Penpres dan Perpres sebagai Undang-undang ini dimaksudkan untuk m endjadi wadah ju ridis bagi Penetapan Presiden dan P erp res ja n g telah ditindjau kembali setjara juridis jaitu dengan m engudjinja kepada U ndang-undang D asar 1945 maupun filosofis dan realistis, ja itu dengan m en gu d jin ja kepada suara hati nurani rakjat. Lebih dari itu tidak dapat dilakukan sebab waktu tidak mengidjinkan untuk m enggantikannja dengan U ndang-undang satu persatu. Tetapi proses penggantian telah berdjalan, dan sedjumlah P enpres dan Perpres telah ditjabut, karena sudah diganti dan tidak perlu lagi. Sekianlah m engenai soal Penpres dan Perpres. RUU tentang Penetapan Perpu m endjadi Undang-undang dan R U U tentang tidak berlakunja berbagai Perpu dan U ndang-undang sifa tn ja lebih sederhana daripada penindjauan kembali Penpres dan Perpres. Pertama oleh karena bentuk juridisnja tidak m enjim pang dari Ketentuan Undang-undang Dasar ’45, dan kedua oleh sebab djumlah tidak b egitu ban jak. Seluruhnja Pemerintah telah menindjau 160 U ndang-undang dan 14 Perpu, tetapi Undang-undang ja n g perlu ditjabut berdjum lah 13. D a ri djum lah P erpuPerpu ada jan g sudah didjadikan Undang-undang, dan ada ja n g sudah ditjabut. Dalam Pem bitjaraan pada tingkat IV Undang-undang dan Perpu tersebut tidak mengalami banjak kesulitan. Jang istimewa sifatn ja adalah lam piran III, pada RU U tentang pernjataan tidak berlakunja berbagai Undang-undang dan Perpu, jaitu ja n g memuat 7 buah Undang-undang ja n g perlu diatur kem bali, karena tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar ’45 serta situasi dan kondisi, tetapi pada waktu ini belum ada penggantinja ataupun sudah ada R U U ja n g baru, tetapi sedang dibahas dalam DPR-GR. Sedjumlah Undang-undang tersebut setjara declaratoir dinjatakan tidak berlaku, tetapi tidak berlakunja itu baru pada saat dikeluarkan U ndang-undang ja n g menggantikan. Pernjataan tersebut perlu agar supaja tidak ada keraguraguan, lagi bahwa Undang-undang itu telah ditindjau dan dinilai term asuk product legisla tif ja n g harus diganti menurut Ketentuan K etetapan M .P.R.S. No. X I X / 1966, m isalnja Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan lain-lain. Saudara-saudara Ketua, Saudara M enteri dan Saudara ja n g terhorm at, Dengan pengertian bahwa dengan pengesahan 3 R U U ini harus setjep atn ja dilaksanakan follow -upnja, maka Fraksi kami, Fraksi K arya Pem bangunan A dapat m enjetudjui RU U ja n g 3 buah ini. Sekian dan terim a kasih.

50

J.B. OETORO S.H. (F raksi K a tolik ): Saudara Ketua, Saudara2 W akil Pemerintah dan Sidang jan g terhormat. Dengan selesainja penindjauan kembali produk-produk legislatif Negara diluar produk M.P.R.S. ja n g tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, maka pelaksanaan Undang-undang Dasar ’45 telah dimurnikan, setidak-tidaknja sepandjang mengenai kerangkanja. Pelaksanaan Tap X IX /M P R S /1 9 6 6 , m engingat fak tor waktu jan g tidak memadai, pada kenjataannja tak dapat diartikan lain ketjuali penertiban perundang-undangan agar sesuai dengan sumber T ertib Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundangan R.I. sebagaima na ditegaskan dalam Tap. X X /M P R S /1 9 6 6 . Sedangkan mengenai isi daripada peraturan perundang-undangan jang oleh Tap. X IX /M P R S /1 9 6 6 diperintahkan untuk ditindjau kembali, ketjuali jang dinjatakan tidak berlaku, meskipun pada hari ini R U U -R U U -n ja akan disjahkan, pada hemat kami masih perlu dikadji dan diudji lebih landjut sesuai dengan urgensinja masing-masing. Urgensi daripada pengkadjian kembali itu, Sdr. Ketua, dapat kita lihat dari proses pembahasan beberapa RUU baik jan g datang dari pihak Pemerintah maupun R U U inisiatip ja n g pada waktu ini sedang digarap oleh beberapa Bagian dan Panitia Chusus, dan jan g djumlahnja dapat diharapkan akan bertambah dalam waktu ja n g singkat. Saudara Ketua, disahkannja ketiga RUU jan g kita bitjarakan hari ini m em punjai arti ja n g penting. Oleh karena dengan demikian dihapuskan pula bangunan-bangunan hukum jang ketjuali inkonstitusionil, djuga telah mengkatjau-balaukan dunia perundang-undangan kita, sehingga membuka pintu lebar-lebar bagi penjalah gunaannja. Dengan hapusnja bangunan-bangunan hukum ja n g inkonstitusionil itu dan dilaksanakannja Undang-undang Dasar ’45 dalam kerangka ja n g murni, sekarang kita dapat memusatkan diri pada pengisian kerangka pelaksanaan Undang-undang Dasar ’45 jan g murni sesuai dengan Tap. X X /M P R S /1 9 6 6 jaitu pengisian perundang-undangan kita dengan djiw a dan pandangan hidup Bangsa Indonesia Pantjasila sebagaimana dirumus kan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar ’45. Dalam rangka pengisian perundang-undangan kita dengan tjara dan pan dangan hidup Bangsa inilah Saudara Ketua, kami ingin mohon perhatian chusus atas R U U tentang Pernjataan berbagai Penpres sebagai Undang-undang, chususnja atas lam piran II A , II B, I I I A dan III B. Sebenarnja persetudjuan didjadikannja Penpres dan Perpres dalam lampiran II A dan II B m endjadi undang-undang Kondisionil, adalah karena faktor waktu ja n g tidak memungkinkan untuk menjempurnakannja, sedangkan untuk menjatakannja tidak berlakunja pun tidak dapat dibenarkan karena beberapa bagiannja sangat dibutuhkan, dengan kskatjauan hukum sebagai alternatifnja. Jang kami maksudkan disini misalnja adalah Penpres 11/1963, jang menurut penilaian kami berisi pasal-pasal ja n g lebih djahat daripada pasal 153 bis dan pasal 153 ter ja n g dipakai untuk mendjerat para pedjuang kemerdekaan didjaman kolonial dahulu dan dihapuskan oleh Pemerintah R.I. ’45. Oleh karena itu adalah m endjadi kewadjiban moril DPR maupun Pemerintah untuk dalam waktu sesingkat m ungkin menjempurnakannja. Untuk maksud ini akan lebih e ffe k tif apabila dibentuk suatu Panitia Negara. Dalam hal ini Fraksi Katolik akan berusaha untuk membantu sedjauh kemampuan kami. Sedangkan mengenai lampiran III A dan III B Saudara Ketua, kami serah kan sepenuhnja kepada kebidjaksanaan Pemerintah, jan g kami jakin, tanpa 51

melupakan sama sekali kenjataan-kenjataan ja n g ada, akan mendudukkan persoalannja pada proporsi jang- sesuai dengan sumber Tertib Hukum P antjasila. D alam hal ini kami maksudkan m isalnja: Perpres No. 11/1960, 3/1960 dan sebagainja. Saudara Ketua, dengan alasan-alasan dan tjatatan-tjatatan diatas, Fraksi Katolik m engantar tiga R U U ini dengan persetudjuan untuk disahkan m endjadi Undang-undang. Terima kasih.

A K B . POL. I. SA B IK I SOSROHARDJON O (F rak si A .B .R .I.): A ssalam u’alaikum w.w. Jan g terhorm at Saudara Ketua D P R -G R , W akil dari Pem erintah ja n g kami horm ati, Sidang Dewan Perwakilan R akjat ja n g mulia. Dengan iringan do’a sukur kehadirat Tuhan Jang Maha Esa, serta utjapan terima kasih kepada Saudara Ketua dan Sidang ja n g mulia atas pem berian kesempatan bagi kami untuk berbitjara dimimbar ini, perkenankanlah saja atas nama Fraksi A B R I mengemukakan sekelumit pendapat fra k si A B R I berkenan dengan pem bitjaraan tingkat V, dalam rangka penjelesaian atau tepatn ja akan disjahkannja 3 R U U tentang: 1. Pernjataan berbagai Penpres dan Perpres m endjadi undang-undang. 2. Pernjataan tidak berlakunja berbagai Perpu dan U ndang-undang dan 3. Pernjataan berbagai Perpu mendjadi Undang-undang. Setjara kebetulan kami mendapat kehormatan turut m endjadi anggota panitia Chusus RU U Pentjabutan berbagai Penpres dan Perpres dan R U U pernjataan berbagai Penpres dan Perpres m endjadi undang-undang itu ja n g dibentuk berdasarkan surat keputusan Dewan Perw akilan R a k ja t G otong R ojon g tan ggal 28 Juni 1968 No. 27/D P R G R /67-68, ja n g diberi batas waktu bekerdja selama 6 bulan, terhitung sedjak tanggal 5 Juli 1968 h in gga ta n g g a l 5 D januari 1969. Sesuai dengan laporan ja n g telah dikemukakan oleh Pim pinan P anitia Chusus ini dimuka sidang pleno D P R -G R jang terhorm at ja n g sudah ditindjau kem bali adalah sedjum lah: 77 Penpres dan 178 Perpres, ja n g pernah dikeluarkan oleh Presiden sedjak dekritnja tgl. 5 Juli 1959 hingga tahun 1966, sebelum Sidang umum M .P.R.S. ja n g ke-IV, dan sedjumlah 13 Undang-undang dan — 12 Perpu, ja n g diusulkan oleh fihak Pemerintah, kapada DPR-GR. Dalam tem po 6 bulan itu, sebagaimana sidang jang mulia ini maklum Panitia Chusus tersebut hanja dapat menjelesaikan RUU tentang pentjabutan berbagai Penpres dan Perpres, jan g sekarang sudah mendjadi Undang-undang N o. 25/1968. Oleh karena itu dengan surat keputusan D PR -G R , tgl. 12 F ebruari 1969 N o. 2 3 /D P R G R /III/6 8 -6 9 , masa kerdja Panitia Chusus penindjauan Penpres dan Perpres itu diperpandjang 6 bulan lagi, terhitung mulai tg l. 5 D januari 1969 h in gga tgl. 5 D ju li 1969, sesuai izin dari Pim pinan M .P.R.S. ja n g diberikan berdasarkan pasal 2 Ketetapan M.P.R.S. No. X X X IX /M P R S /1 9 6 8 , sedan g nama Panitia Chusus itu diganti dengan nama: „P anitia Chusus Pelaksanaan K ete tapan M adjelis Perm usjawaratan R akjat Semantara No. X IX /M P R S /1 9 6 6 ” . 52

Saudara Ketua, sidang ja n g mulia, Fraksi A BR I dapat menjetudjui dan sangat m enghargai hasil karja panitia Chusus itu, dan menilai sebagai suatu hasil karja ja n g maksimal dan memadai dengan prestasinja selama dalam tempo hanja 6 bulan atau paling lama satu tahun. Hasil karja itu sudah sesuai memadai maksud bunjinja surat keputusan D P R -G R tgl. 28 Juli 196S, No. 2 7 /D P R -G R /IV /6 7 -6 8 bab memutuskan, diktum kedua ja n g berbunji: „T u gas Panitia Chusus tersebut ialah: 1. Sama dengan tugas Bagian dalam melakukan pembitjaraan tingkat IV. 2. Merumuskan dasar hukum bagi Penpres dan Perpres, sehingga dengan dasar hukum itu berbagai Penpres dan Perpres dapat ditjabut atau dinjatakan sebagai undang-undang. 3. M engadakan inventarisasi hasil penelitian dari berbagai Penpres dan Perpres menurut pernilaian hukum berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 beserta pendjelasannja untuk dituangkan dalam bentuk perundangundangan chususnja dalam hubungannja dengan materi pokok suatu Penpres atau Perpres. 4. dan sebagainja. Saudara Ketua untuk memuaskan bagi semua fihak, penindjauan kembali Penpres dan Perpres, Perpu maupun Undang-undang ja n g ditugaskan oleh T A P No. X IX /M P R S /1 9G 6 seharusnja didjalankan satu persatu, pasal demi pasal, djelasnja harus setjara materiil dikadji (ditoets) dengan sumbernja, jaitu U ndang-undang D asar 1945, dan benar-benar sesuai dengan tuntutan hati nurani rakjat. Hal ini sudah dilakukan oleh Panitia Chusus, tetapi untuk menuangkan kembali dalam bentuk perundang-undangan jan g baru, setjara satu persatu demi pasal, dalam waktu hanja 2 tahun sebagaimana ditentukan oleh TAP No. X I X /M P R S /6 6 dan diperpandjang satu tahun lagi itu, bagi Panitia Chusus tidaklah mungkin. Bahkan Panitia Chusus sebenarnja hanja kebagian waktu satu tahun, sedjak tgl. 5 Juli 1958, jaitu perpandjangan jang diberikan oleh T A P No. X X X IX /M P R S /1 9 G 8 . S etjara teoritis dalam waktu satu tahun atau 12 bulan guna membahas sedjumlah 255 buah Penpres dan Perpres ditambah dengan 25 buah Perpu dan undang-undang, atau semua sedjumlah 280 buah, berarti tiap-tiap bulan di gunakan mem bahas sebanjak 23 buah, atau setiap hari sebuah (ketjuali M inggu). Dalam praktek tidak mungkin terdjadi demikian, bahkan faktor-faktor hambatan banjak dan tem po-tem po mendjengkelkan, sebagaimana dilaporkan oleh Pim pinan Panitia dimuka sidang pleno ja n g terhormat ini. Dengan demikian Fraksi A B R I tidak merasa heran, bahwa Panitia Chusus bersama Pem erintah, hanja dapat menuangkan hasil penindjauannja berbagai Penpres dan P erpres, Perpu dan Undang-undang, sebagaimana hasil ja n g telah dilaporkan itu. Hal itu adalah w adjar m engingat waktu masa kerdja jang di sediakan bagin ja dan besarnja porsi ja n g dihadapinja. Saudara Ketua, Fraksi A B R I pun menjadari, bagaimana sulit dan lamanja waktu ja n g dibutuhkan oleh Panitia-panitia Chusus jan g lain, maupun oleh Bagian di D P R -G R ini dalam menghadapi penjelesaian terhadap sesuatu RUU, se-sim ple bagaim ana pun kelihatannja, namun tidak djarang bahkan sering mengandung hal-hal ja n g sangat prinsipiil. Untuk menjebut beberapa tjontoh pengalam an dapat dikemukakan sebagai berikut: 53

1.

Untuk menjelesaikan sebuah RUU tentang pentjabutan P erpres No. 2/1959 tentang larangan keanggotaan parpol ba gi pegaw ai negeri g o longan P keatas membutuhkan waktu pembahasan kurang lebih dua tahun lamanja.

2.

RU U tentang kepartaian, keormasan dan kekaryaan ja n g disam paikan kepada DPR-GR, sebagai gantinja atau penjem purnaan Penpres No. 7/1959 tentang sjarat penjederhanaan kepartaian dan keorm asan, dan Perpres No. 13/1960 tentang pengakuan, pengawasan dan pem bubaran partai, hingga kini sudah makan waktu k.l. 3 tahun, dju ga belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah dan DPR-GR.

Saudara Ketua, Menurut hemat kami ketjuali T A P No. X IX /M P R S /1 9 6 6 ja n g m em erintahkan „setjara umum” penindjauan kembali Penpres dan Perpres, Perpu dan U ndangundang jan g tidak sesuai dengan Undang-undang D asar ’45, masih ada la g i 5 Ketetapan-ketetapan M PRS/1966 ja n g mem erintahkan m enindjau kem bali „setja ra chusus” beberapa Penpres dan Perpres, Perpu dan U ndang-undang ja itu : 1. T A P. No. X X I/M P R S /1 9 6 6 tentang penindjauan kembali U ndang-undang No. 18/1965 dan Undang-undang No. 19/1965 m engenai p ok ok -pok ok Pemerintahan Daerah. 2. T A P . No. X X II/M P R S /1 9 6 6 bab menimbang point d. m en jinggu n g penindjauan kembali Penpres No. 7/1959 tentang sja ra t-sja ra t pen je derhanaan partai politik, Perpres No. 13/1960 tentang pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai politik. 3. T A P . No. X X III/M P R S /1 9 6 6 . Ketetapan ini tidak setjara langsung m enjebut sesuatu Penpres maupun Perpres. Tetapi ketentuan-ketentuan ja n g ada didalamnja meletakkan dasar-dasar kebidjaksanaan landasan dibidang ekonomi, keuangan dan pembangunan ja n g masih m em erlukan pengaturan-pengaturan lebih landjut, jan g mau tidak mau dan setjara analogis, banjak produk-produk legislatif ja n g m engatur soal-soal ekonomi, keuangan dan pembangunan jan g telah dikeluarkan dahulu, apakah itu berupa Penpres maupun Perpres, ataupun peraturan Perundang-undangan jan g lain, jan g tidak sesuai lagi dengan g a ris kebidjaksanaan dalam T A P M.P.R.S. tersebut, harus ditindjau kem bali. 4. T A P . No. X X IV /M P R S /1 9 6 6 , pasal 4 memerintahkan kepada Pem erintah bersama DPR-GR agar dalam waktu jan g sesingkat-singkatnja m em buat Undang-undang pokok Pertahanan/Keamanan, dengan tidak m en jin g gung sama sekali Undang-undang No. 29/1954 L.N . N o. 8 4 /8 5 ja n g tidak sesuai lagi. 5. T A P . No. X X V U /M P R S /1 9 6 6 , pasal 5 berbunji: „sem ua peraturan perundang-undangan dalam bidang Pendidikan term asuk Penpres No. 19/1965 ja n g tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar ’45 supaja ditindjau kembali. Sebagaimana kita ketahui semua- pelaksanaan tugas tersebut diatas san gat sulit diselesaikan oleh Pemerintah bersama D PR -G R , dan m em erlukan w aktu pandjang ja n g hingga kini masih terus diusahakan dengan sungguh-sungguh. 54

Saudara Ketua, D jika pelaksanaan tugas T A P No. X IX /M P R S /1966, banjak menitik berat kan kepada penindjauan kembali produk-produk legislatif setjara form il konstitusionil, walaupun tidak mengabaikan tindjauan setjara materil maka pelaksanaan penindjauan kembali produk-produk legislatif jan g dimaksud oleh Ketetapan-ketetapan M.P.R.S. jan g lainnja itu, lebih ditekankan kepada pem bahasan setjara materiil langsung mengenai materi perundang-undangannja setjaia chusus, ja n g m engatur kebutuhan masjarakat dalam ketatanegaraan kita ja n g sangat mendesak, diatur setjara teliti, sedjauh mungkin memenuhi tun tutan hati nurani ra k ja t banjak, sebagaimana halnja peraturan tentang pokokpokok Pem erintah Daerah ja n g dimaksud oleh T A P No. X X I/M P R S /1 9 6 6 dan sebagainja. Saudara^ Ketua, V/akil dari Pemerintah dan sidang jan g kami hormati, ada uneg-uneg diantara kita, dan memang kenjataan masih banjak lagi peraturanperaturan prrundang-undangan jan g belum disesuaikan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan belum sepenuhnja memenuhi tuntutan hati nurani rakjat. ementaia^ o ia n g menanjakan kenapa tidak sekaligus ditackle oleh Panitia Chusus ini, kiranja djaw abannja sudah tjukup djelas sebagaimana diuraikan diatas, dan Panitia Chusus Pelaksanaan Ketetapan No. X IX /M P R S /1966 tidak perlu b eik etjil hati. Sidang ja n g mulia ini kiranja akan sependapat dengan fraksi A B R I, bahwa persoalan tersebut tidak semestinja dialamatkan kepada Panitia Chusus ja n g terserim pung oleh batas waktu masa kerdja jang sangat pendek. P eisoalan itu tentu tidak akan lepas dari pertanggungan djawab kita semuanja, teiutam a sebagai kedudukan kita dalam lembaga pembuat Undangundang ja n g teihorm at ini, D PR -G R bersama Pemerintah ditambah para ahli ja n g duduk didalam lem baga pembinaan Hukum nasional dengan mengharap sponsor dari segenap lapisan masjarakat ja n g mempunjai minat akan hal itu. Saudara Ketua, sidang ja n g saja hormati, Untuk m enjingkat dan menutup uraian kami dalam pembitjaraan tingkat V, R U U penindjauan kembali Penpres dan Perpres serta Perpu dan Undang-undang ini, maka demikianlah alasan-alasan dari fraksi ABRI telah kami kemukakan, dalam m enjetudjui ketiga RU U termaksud mendjadi Undang-undang. A chirul kata kami atas nama fraksi A B R I menjampaikan rasa terima kasih dan penghargaan ja n g tinggi terhadap kerdja sama jan g baik itu baik diantara anggauta-anggauta D PR-GR jang terhormat satu sama lain, maupun dari fihak Pem erintah ja n g saja hormati, selama mengadakan pembahasan ketiga R U U ini h ingga mentjapai fin is2 dengan selamat, dan tidak m engurangi/ m enjim pang dari amanat ja n g dibawanja, sebagai pendjelmaan kehendak dari rakjat atau golon gan ja n g diwakilinja. Semoga Tuhan Jang Maha Esa selalu menurunkan rachm atnja kepada kita sekalian. Amin. Sekian dan terima kasih. A s s a la m u ’alaik um w .w .

H ERD IN

PANGGABEAN

S.H.

(Fraksi Karya Pembangunan B dan Karya Pembangunan C ) :

Saudara Ketua, serta anggota Pimpinan lainnja jan g saja hormati, BapakBapak Menteri jan g mewakili Pemerintah jang saja hormati, Sidang jan g mulia.

55

Perkenankanlah kami pada kesempatan ini atas nama F raksi K arya P em bangunan B dan Fraksi K arya Pembangunan C, m engem ukakan pendapat achir F raksi-fraksi kami m engenai: 1. R U U tentang Pernjataan berbagai Penpres dan Perpres sebagai U n dang2. 2. R U U tentang Pernjataan tidak berlakunja berbagai U n dan g2 dan Perpu. 3. RU U

tentang

Penetapan

berbagai

Perpu

m endjadi

U ndang-undang,

ja n g kita hadapi pem bitjaraan tingkat V -n ja , jakni tingk at tera ch ir dalam penjelesaian R U U -nja pada hari ini. Saudara Ketua, pertama-tama F raksi-fraksi kam i gem bira m elihat pertjantum an pem bitjaraan tingkat V ketiga R U U ini dalam atjara ja n g telah diperbaharui, karena kenjataan itu m enundjukkan, bahwa Panitia Chusus ja n g bersangkutan ja n g dibentuk oleh dewan kita ja n g terhorm at ini lebih dari setahun ja n g lalu rupa-rupanja sudah selesai dengan tu gasn ja, dan kenjataan itu djuga mengandung sekedar kepastian, bahwa Pem erintah bersam a-sam a dengan D P R -G R dapat melaksanakan tugas ja n g dibebankan padanja oleh T A P X IX /M P R S /1 9 6 6 sebelum 5 D juli 1969 j.a.d. jak n i batas tan ggal dalam p e n je lesaian tugas tersebut. Selandjutnja F raksi-fraksi kami dalam m em pertim bangkan k etiga R U U ini menundjukkan pengertian jan g besar dan kesadaran ja n g tjukup akan m asalah-m asalah jan g berhubungan dengan ketiga R U U ini, karena patokanpatokan pokok seperti jan g diamanatkan oleh M .P.R.S., ja k n i: — jan g isi dan tudjuannja sesuai dengan hati nurani ra k ja t (terhadap P enpres/P erpres) — m ateri ja n g bertentangan dengan U ndang-undang D asar 1945 (te r hadap Undang-undang dan Perpu) ja n g setjara umum adalah mudah dan gam blang, ternjata didalam penetrapannja terdapat ratusan P enpres/P erpres dan puluhan U n d a n g-u ndan g/P erpu dapat menimbulkan persoalan-persoalan jan g pelik dan tidak d ja ra n g m enundjukkan perbedaan pandangan jan g besar. D juga Fraksi kami m enundjukkan pengertian ja n g tjukup terhadap pertim bangan ja n g penting, jakni pertim bangan untuk „m entjegah atau menghindarkan kekosongan hukum (rech tsv a cu u m )” ja n g kiranja mendasari pentjantuman berbagai peraturan didalam k etiga R U U ini seperti ternjata dari lam piran-lam pirannja. Menindjau dan mem pertimbangkan lam piran-lam piran ini, terutam a lam piran-lam piran ja n g mengenai P enpres/P erpres, k iran ja w a d ja r d jika kita menjatakan penghargaan jan g setinggi-tingginja terhadap ketekunan dan kesabaran ja n g berdiri dibelakangnja jan g w adjar dialam atkan kepada Panitia Chusus ja n g bersangkutan dan pihak Pemerintah, dengan tidak m engurangi penghargaan terhadap penjiapan RUU induknja. Saudara Ketua, chusus mengenai RUU ja n g I jakni R U U ten tan g P ernjataan berbagai P enpres/P erpres sebagai Undang-undang, F raksi kam i m em andang w ad jar dan positip pembedaan seperti ja n g ditentukan oleh pasal 1, 2 dan 3, RU U ini meskipun dirasakan ada m asalah-m asalah ja n g berhubungan dengan pasal 2, dan pasal 3, jakni ketentuan-ketentuan ja n g m engandung konstruksi „U ndang-undang conditional” (U ndang-undang b ersja ra t) dan ketentuanketentuan konstruksi „diserahkan pada Pemerintah untuk m enindjau lebih landjut dan m engatur kem bali” , ja n g dapat dipandang sebagai se g i-se g i ja n g chas dari pada R U U ini. 56

Tetapi djelas bahwa F raksi-fraksi kami dapat menerima konstruksikonstruksi tersebut, dan Fraksi kami djuga melihat, bahwa pembedaanpembedaan itu dan pengchususan-pengehususan lebih landjut dalam ketegori II A dan II B, III A dan III B dari sudut fragm atis akan sangat membantu penjelesaian daripada penindjauan kembali setjara mantap dan final keseluruhan Penpres dan P erpres. M em ang R U U ini pada hemat Fraksi kami dapat di pandang sebagai pembuka djalan ja n g sangat psnting untuk penjelesaian jang mantap dan fin a l term aksud. Selandjutnja F raksi kam i mempertimbangkan dan berpendapat bahwa meskipun R U U ini merupakan satu rangkaian dengan Undang-undang No. 25/ 1968 tentang pern jataan tidak berlakunja berbagai Penpres dan Perpres, RUU ini tidak hanja m erupakan legalisasi dari pada berbagai Penpres dan Perpres ja n g tidak dinjatakan tidak berlaku oleh Undang-undang No. 25/1968, akan tetapi lebih dari pada itu, R U U ini seperti jang telah kami kemukakan diatas mem uat hal-hal ja n g sangat menguntungkan dan dipandang sudah djauh me rintis djalan untuk penjelesaian ja n g mantap dan final dari pada Penpres dan Perpres term aksud. Sem entara itu F raksi kami ingin m entjatat dan memintakan perhatian ehusus terhadap penindjauan kembali setjara mantap Penpres No. 7/1969 tentang sja ra t-sja ra t dan penjederhanaan kepartaian dan Perpres No. 3/1969 (ja n g dalam R U U ini tertjantum dalam Lampiran II B ), satu dan lain dalam hubungan K etetapan M .P.R.S. No. X X II/th . 1966 tentang Kepartaian, Keorm asan dan K ekaryaan. Ketetapan M .P.R.S. tersebut pada tanggal 5 Juli 1966 notabene sudah m engam anatkan a gar segera dibuat Undang-udang jang ber sangkutan dan konsep R U U -n ja ja n g dibuat oleh pihak Pemerintah sudah djuga lam a dalam kom petensi Panitia Chusus 3 RUU dari pada Dewan kita jang terhorm at ini. Selandjutnja F raksi kami ingin pula mengadakan tjatatan-tjatatan seperlunja t e r h a d a p penindjauan kembali Penpres No. 7/1963 tentang pentjegahan p em ogok an d a n /a ta u Penutupan (L ock-out) di P e r u s a h a a n -p e r u s a h a a n , D jaw atan -djaw atan dan Badan-badan jan g Vital dengan maksud jang s e r u p a dengan tja ta ta n -tja ta ta n ja n g dikemukakan diatas. Chusus m engenai R U U tentang pernjataan tidak berlakunja berbagai U ndang-undang dan Perpu tjatatan-tjatatan jan g serupa ingin kami berikan terhadap penindjauan kem bali Undang-undang No. 18/1965 dan Undang-undang No. 19/1965 (ja n g tertjantum dalam Lampiran III RUU bersangkutan) satu dan lain dalam hubungan T A P X X I tentang otonomi seluas-luasnja kepada daerah dan dem ikian pula terhadap penindjauan kembali Undang-undang No. 19/1964 dan U n d an g-u nd an g No. 13/1965 (djuga tertjantum dalam Lampiran III R U U -n ja ). Saudara K etua, Sidang ja n g terhorm at, ketiga RUU jan g kita hadapi ini menurut penelitian F ra k si-fra k si kami, baik konsideransnja, diktum dan pasalpasalnja, dem ikian pula Pendjelasan-pendjelasan dan Lam piran-lam pirannja sudah baik dan mem enuhi persjaratan-persjaratan teknik untuk pengesahan dan berdasarkan pertim bangan-pertim bangan dan tjatatan-tjatatan jang kami ke mukakan diatas, F raksi K arya Pem bangunan B Fraksi Karya Pembangunan C m enjetudjui ke-3 R U U ini didjadikan Undang-undang. A ch irn ja F rak si K arya Pembangunan B dan C menjatakan penghargaan ja n g tin g g i dan m en gu tjapkan terim a kasih kepada semua pihak atas pengertian 57

dan segala djerih pajah ja n g telah diberikan kepada penjelesaian tugas ja n g dibebankan oleh T A P X IX /M P R S kepada kita. Demikianlah pendapat achir Fraksi K arya Pembangunan B dan Fraksi K arya Pembangunan C mengenai ke-3 RUU ini. Terim a kasih.

A N D I M A P P A S A L A (Fraksi Partai Muslimin In d on esia): Saudara Ketua, Saudara M enteri/W akil Pemerintah dan sidang ja n g saja muljakan. Assalam u’alaikum W r. W b. Terlebih dulu saja njatakan sjukur kepada A llah Swt. berhubung karena tugas bersama antara Pemerintah dan D P R -G R sesuai dengan Ketetapan M .P.R.S. No. X IX /M P R S /6 6 , kini tinggal beberapa m enit lagi akan selesai pen in d jauan n ja.

K ita sudah berada pada tingkat V atau terachir pembahasan ketiga R U U , ja itu : 1. RUU tentang Pernjataan berbagai PEN dan P E R PRE S sebagai Undangundang. 2. RU U tentang Pernjataan tidak berlakunja berbagai U ndang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, dan 3. RUU tentang Penetapan berbagai Peraturan Undang-undang mendjadi Undang-undang.

Pemerintah

P engganti

Saudara Ketua dan sidang ja n g terhormat, Sehubungan dengan itu, saja atas nama Fraksi Muslimin Indonesia selandjutnja akan menjampaikan kata-kata pengantar sebelum sampai kepada persetudjuan pada 3 RUU tadi mendjadi Undang-undang. Saja dari F raksi Partai Muslimin berpendapat bahwa untuk menindjau kem bali semua Penpres dan Perpres, Undang-undang dan Perpu-Perpu seperti penugasan M P R S kepada Pem erintah dan DPR-GR, guna m em urnikan pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 memang sangat sederhana tulisan dan kata-katanja. Tetapi kalau kita meneliti tudjuan dan sasarannja, akan terbajanglah kesulitan-kesulitan ja n g tersirat dalam kata-kata tersebut dan karenanja bukan merupakan suatu tugas ja n g sederhana. Begitupun harus diakui bahwa tidak seluruh anggauta D P R -G R pernah melihat PEN PR ES, PERPRES, Undang-undang dan Perpu-Perpu sebelum nja ditugaskan oleh M.P.R.S. A palagi ja n g perlu m em batjanja itu, sangat kurang kalau ada. Um pamanja PEN PR ES sebanjak 100 buah P E R P R E S sebanjak 200 buah, maka djumlahnja 300 buah. Tarohlah setiap an ggota Panitia Chusus Pelaksanaan T A P X IX /M P R S /1 9 6 6 menjediakan waktu rata-rata 2 djam untuk mem batja P E R P R E S dan PEN PR ES sadja, maka dengan sendirinja mem akan waktu 300 X 2 djam = 600 djam atau ± 25 hari penuh dan tidak tidur m akan dan lainnja. Belum lagi terhitung Undang-undang dan Perpu-Perpu. H al itu semuanja untuk m entjari djalan keluar, guna memenuhi tuntutan hati nurani rak jat Indonesia menurut Undang-undang D asar 1945 dan P antja-S ila.

58

Saudara K etua dan Sidang ja n g terhorm at, S esu n ggu h n ja an tara ta n g g a l 5 J u li 1966 dan tan ggal 5 Juli 1969, memang dja ra k n ja berdjauhan. K alau k ita kem bali m eneliti penugasan M .P.R.S. kepada Pem erintah dan D P R -G R itu. Dan karena tu gas bersam a, maka didalam hal pandangan terhadap kepentingan pengabdian kepada bangsa dan negara, tidak selalu ada p erbedaan te ta p i sudah b a ra n g tentu perbedaan-perbedaan itu ada, besar atau k etjiln ja m em ang serin g ada dan m erupakan suatu kewadjiban dalam pertum buhan dem okrasi. H al itu d ju g a bisa teratasi karena adanja pengutamaan kepada kepentin gan U m um . Terutam a ja n g tudjuannja kepada pelaksanaan setja ra m urni U n dan g-u ndan g D asar 1945. Saudara K etua dan Sidang ja n g terhorm at, B egitupun berita -b erita m asih adanja tja ra -tja ra A B S atau yesman, kalau kita m eneliti tu gas-tu ga s D P R -G R ja n g sudah diselesaikan dan ja n g masih belum terselesaikan, m usti ada sebabnja dan sebab utam anja adalah tanggung djawab kita bersam a terhadap b a n gsa dan n egara serta U ndang-undang Dasar 1945. Kalau ada pem beritaan ja n g n e g a tif dari luar D P R -G R m engenai tugas D PR-GR adalah m erupakan koreksi terhadap w ak il-w ak iln ja dan pantas kita perhatikan. Dan saja m en gu tjapkan terim a kasih karena adanja perhatian untuk mengikuti keadaan D P R -G R . Saudara K etua dan Sidang ja n g terhorm at, Sesungguhnja bukan selesainja ketiga R U U tersebut ja n g m endjadi tudjuan kita bersam a. Tudjuan pokok kita adalah pelaksanaan setja ra murni Undangundang D asar 1945 m enudju tertja p a in ja m asjarakat adil dan makmur jang diridhoi oleh Tuhan J a n g M aha Esa. T ega sn ja itikat baik ja n g diharapkan oleh kita semua baik ketentuan-ketentuan ja n g ditjabu t maupun ja n g diundangkan sasarannja m enudju tertja p a in ja ketentuan hukum (rechtszekerheid) jan g mutlak dan berlaku diseluruh w ilajah Republik Indonesia. Perlu kita sadari semua, bahwa penjelew engan-penjelewengan didalam penjusunan dan pembuatan peraturan negara dengan melalui P EN PR ES dan P E R P R E S baik berbentuk Peraturan Pemerintah maupun berbentuk Perundangan pada pra G.30 S ja n g bertentangan dengan Undang-undang D asar 1945 hendakr.ja djan gan sam pai terulang lagi. Dalam rangka itu Saudara Ketua dan Sidang ja n g terhorm at, kami meng garis bawahi m engenai pasal 2 dan pasal 3 R U U tentang P e r n ja t a a n b e r b a g a i P E N P R E S dan P E R P R E S sebagai undang-undang, a gar P e m e rin ta h m em pertjepat w aktunja guna m e m e n u h i paaai 2 dan p a s a l S tersebut didjadikan undang-undang, demi untuk membersihkan m i pola pem ikiran P K I dan orde Lama dalam per-undang'an Negara, m enjerupakan penjelew engan terhadap Undang-undang Dasar P s n tjs Sllci Saudara Ketua dan Sidang ja n g terhormat, sampailah saja untuk m engutj p kan P E N D IR IA N F raksi Partai Muslimin Indonesia mengenai ketiga jaitu : 1. R U U tentang Pernjataan berbagai P EN PR ES dan P ER PRE S sebagai U ndang-undang. 2. R U U tentang Pernjataan tidak berlakunja berbagai U ndang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, dan 59

3. RUU tentang Penetapan berbagai Peraturan Undang-undang mendjadi Undang-undang.

Pemerintah

Pengganti

Jaitu dengan tjatatan terhadap beberapa Penpres jan g sedang dibitjarakan oleh DPR-GR, baik ja n g sudah pada ta ra f Panitia Chusus seperti Penpres No. 19/1965 tentang Pendidikan maupun Penpres No. 7/1965 tentang Larangan m ogok dan lock out dst.-nja, supaja dibentuk Panitia Chusus antara Pemerintah dan DPR-GR, karena menghendaki segsra disempurnakan. Semoga ja n s mengawasi dan melaksanakan Undang-undang ini selandjutnja diberikan petundjuk oleh Tuhan Jang Maha Esa pada djalan benar dan adil. Sekian dan terima kasih.

A . M A P P A T U N R U B.A. (Fraksi Partai Sjarikat Islam In d on esia): Bismillahirrachmanirrachim, Assalam u’alaikum W ar. Bar. Saudara Ketua Sidang jan g kami hormati, Saudara W akil Pemerintah serta Sidang Pleno jan g kami

hormati,

Terlebih dahulu perkenankanlah kami, untuk atas nama Fraksi Partai Sjarikat Islam Indonesia dalam kesempatan Sidang Pleno ja n g mulia ini menjampaikan utjapan terima kasih jan g sedalam-dalamnja kepada pimpinan Sidang jan g telah memberikan waktu kepada Fraksi kami untuk m enjam paikan pendapat terachir berkenaan dengan adanja Pem bitjaraan Tingkat V mengenai: 1. R U U tentang Pernjataan berbagai Penpres dan Perpres sebagai U ndang2. 2.

RU U tentang Pernjataan berbagai Peraturan Undang-undang mendjadi Undang-undang.

Pemerintah Pengganti

3.

R U U tentang Penetapan berbagai Peraturan Undang-undang mendjadi Undang-undang.

Pemerintah P engganti

Sungguh adalah suatu pekerdjaan jang tidak mudah dan ringan untuk memberikan suatu penilaian jan g setepat-tepatnja terhadap 3 R U U ja n g kita hadapi sekarang ini, akan tetapi djelas bahwa ketiga RUU ini merupakan suatu hasil ja n g maksimal ja n g dapat ditjapai oleh Panitia Chusus ja n g telah bekerdja tanpa mengenal lelah untuk mengatasi berbagai kesulitan serta perbedaanperbedaan pendapat jan g ach im ja didorong oleh kebesaran djiwa dari m asingmasing pihak terdjadilah suatu take and give jang diiringi oleh perasaan toleransi jan g achirnja menghasilkan perumusan 3 RUU tersebut. Saudara Ketua ja n g kami hormati, Fraksi kami dalam ikut membitjarakan untuk mengesahkan 3 RU U ini terutama ditekankan adalah dalam pengertian bahwa materi dari Penpres dan Perpres tersebut hendaknja dituangkan terlebih dahulu dalam Undang-undang Baru untuk mendapatkan penjempurnaan dan perobahan atau penambahan, sesuai dengan apa jan g dimaksudkan didalam pendjelasan pasal 2 tentang Lampiran II A. Demikian djuga djiwa dari pada Pendjelasan pasal 2 tentang lam piran II B mendjelaskan bahwa harus disusun undang-undang baru untuk m engganti Penpres dan Perpres (lamp. II B) dengan menggunakan m ateri Penpres dan

P erpres tersebut sebagai bahan. A dalah m endjadi kewadjiban kita bersama untuk m endalam i dengan sungguh-sungguh akan arti kata-kata dalam pasal demi pasal dalam 3 R U U ini, baik ja n g tersu rat maupun ja n g tersirat dengan tidak me lupakan latar-belak an g terdjadinja, serta m engetahui arah dan tudjuannja. Karena pada hakekatnja hukum ja n g positip selalu tumbuh dan berkembang m engikuti hati nurani ra k ja t banjak. Oleh karena itu fra k si kami m asih m em andang perlu adanja suatu pemikiran kearah terw udjutnja undang-undang ja n g benar-benar sesuai dengan suara hati nurani ra k ja t banjak, dimana didalani S R U U ja n g kita bitjarakan ini masih ada terselip beberapa P e n p res/P erp res ja n g sebetulnja harus lebih disesuaikan la g i dirubah atau diganti dengan suatu undang-undang ja n g baru, misalnja Penpres II tahun 1963, P enpres 19 tahun 1965 dan Perpres 7 tahun 1963 tentang P entjegahan P em ogokan bagi kaum buruh Indonesia dimana sebetulnja sebagai n egara ja n g m enganut azas-azas dem okrasi P antjasila, hak-azasi dari kaum buruh Indonesia patut m endapat tem pat ja n g lajak dialam hukum. Saudara Ketua ja n g kami horm ati, F raksi kami berharap dan berkejakinan bahwa Pemerintah sebagai penjeien ggara pelaksanaan dari pada ketentuan-ketentuan ja n g ada dalam pasal-pasal R U U ini, akan sangat m em perhatikan adanja waktu ja n g w adjar bagi penjusunan undang-undang ja n g baru, sebagai mana ja n g bersifat dalam pasal-pasal serta pendjelasan dari pada R U U ini, terutam a sekali terhadap Penpres dan Perpres ja n g tertjantum dalam lam piran I I B tersebut. Dan atas dasar m otif inilah F 1aksi kam i tidak menolak ketiga R U U ini untuk didjadikan undang-undang, dengan tidak melupakan utjapan ja n g sedalam -dalam nja kepada Pemerintah, dalam hal ini Sdr. M enteri Kehakim an, Bapak P rof. Seno A dji S.H. jan g telah m engikuti setjara a k tif setiap pem bitjaraan-pem bitjaraan dalam Panitia Chusus, term asuk pula terim a kasih kepada segenap anggota Panitia Chusus beserta tenaga sekretariatnja ja n g telah membuktikan prestasi ja n g baik sehingga ketiga R U U dapat kita sjahkan m endjadi undang-undang pada hari ini. Sem oga A llah SW T akan selalu memberikan kurnia taufiq, hidajah dan inajahnja, serta kekuatan iman lahir bathin kepada kita sekalian, segenap bangsa dan rak ja t Indonesia. Billahi fi sabilil haq.

JU D O P A R IP U IiN O S.H. (Fraksi P erti): Saudara Pimpinan, W akil Pemerintah dan A nggota Dewan Sekalian jang kami hormati. A S S A L A M U ’A L A IK U M W A R . BAR. Hari ini kita akan mentjoba melaksanakan Pembitjaraan Tingkat V tingkat terachir dari pada RUU tentang Pernjataan berbagai Penpres dan Perpres sebagai Undang-undang, R U U tentang Pernjataan tidak berlakunja ber bagai U ndang-undang dan Peraturan Pengganti Undang-undang dan RUU tentang Penetapan Berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, m endjadi Undang-undang. Sebagaimana sudah kita ketahui, bahwa pembuatan R U U -R U U ini adalah merupakan pelaksanaan dari Ketetapan M.P.R.S. No. X IX /M P R S /1 9 6 6 . 61

A pabila kita berbitjara tentang Tap ini, pada hakekatnja kita berbitjara tentang tekad segenap Bangsa Indonesia untuk kembali pada prinsip ” the rule o f law ” , azas N egara Hukum dan Demokrasi setjara murni dan konsekwen. Kam i menjaksikan bahwa semua pihak ja n g berkepentingan dengan hakekat ja n g dikehendaki oleh Tap ini, mempunjai iktikad baik untuk m ew udjudkannja, bukan sadja form alitas-form alitas ja n g berupa produk-produk juridis tetapi ja n g lebih penting adalah perbuatan-perbuatan jan g njata, dengan atau tanpa form alitas-form alitas itu. A pabila barangkali kita menjaksikan beberapa tindakan-tindakan penguasa dalam praktek sehari-hari ja n g seolah-olah menjalahi prinsip-prinsip N egara Hukum, itu hanja „salah ketik” ja n g biasa. Seorang typist ja n g pandaipun sudah pasti pernah melakukannja. Saudara-saudara ja n g baik, ja n g kami hormati, RU U tentang Pernjataan berbagai Penpres dan Perpres sebagai Undangundang pasal 2 pada pendjelasannja dituliskan bahwa Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana tertjantum dalam lam piran I I B dinjatakan sebagai Undang-undang dengan ketentuan bahwa Undang-undang tersebut berlaku dan baru hapus kekuatannja apabila telah ditetapkan Undang-undang baru sebagai penggantinja ja n g m enggunakan Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden tersebut se bagai bahan, kami mintakan perhatian baik dari Dewan maupun dari Pemerintah, bahwa terhadap produk-produk legislatif tersebut ja n g belum ada in isia tif atau belum dibahas sebagai RU U , agar supaja ada prioritas pemikiran untuk selekasnja mengusahakan perantjangannja. Terhadap Lampiran III A dan III B, dimana kewenangannja untuk menindjau lebih landjut dan mengaturnja kembali diserahkan kepada Pemerintah guna m enuangkannja dalam peraturan perundang-undangan atau didjadikan bahan bagi peraturan perundang-undangan jan g sesuai dengan materi m asing-m asing, kami mengundang Pemerintah untuk memberikan perhatian chusus pada usahausaha pelaksanaannja, sebab dengan ini akan dinilai kadar iktikad baik Pem e rintah dalam mensukseskan missi perdjuangan Orde Baru. Sehubungan dengan Lampiran III B, dimana ada kemungkinan-kemungkinan materi dari Penetapan-penetapan Presiden dapat didjadikan Undang-undang, sebagaimana djuga diterangkan dalam pendjelasan terhadap pasal 3, kami mengharapkan agar Pemerintah dengan inisiatif sendiri mendapatkan konsultasi dengan Dewan Perwakilan R akjat, apabila dirasa ada masalah-masalah ja n g dimaksud oleh pasal ini, atau bahkan apabila ada keragu-raguan tentang sesuatu m ateri peraturan Perundang-undangan ja n g dimaksud. A dalah menarik sekali m em batja pasal 4 RUU ini, dimana disebutkan bahwa istilah-istilah dan kata-kata dalam Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturanperaturan Presiden ja n g tidak sesuai lagi dengan Undang-undang D asar 1945 dan Ketetapan-ketetapan M.P.R.S. sedjak sidang Umum ke-IV, dianggap tidak ada. Pasal ini pada djiwanja harus berarti pula suatu penolakan terhadap istilah dan kata-kata ja n g tidak sesuai dengan Hati Nurani R akjat, dan sudah pasti djuga slogan-slogan hampa ja n g sudah kehilangan kehormatannja. Kata-kata revolusi, kontra revolusi, demi pengamanan revolusi dan lain-lain sebangsanja telah m elatju r dan diperkosa demi nafsu-nafsu golongan dan rezim sebelumnja kita. K ata-kata itu telah menjediakan diri mendukung pengertian-pengertian ja n g haram diluar makna fitrin ja . Inilah Pelatjuran Bahasa didjam an Orde Lama.

62

K arena itu k ita didjam an Orde Baru ini, sadar atau tidak, telah mementjilkan beberapa istilah, k ata-kata dan slogan ja n g pernah kita kenal sebelumnja. M enurut pen dap at kam i, inilah m akna hakekat dari pasal ini, menurut pada kita a g a r m endjauhkan diri dari „kenakalan” ja n g mendjatuhkan martabat dan kehorm atan bahasa. D em okrasi, P roklam asi, Pantjasila, Undang-undang D asar 1945, Orde B aru, S uara H ati N urani R a k ja t adalah bahasa ja n g menjertai kita seh ari-h ari, biarkan m ereka dengan keperawanan dan kehormatannja sen diri. Saudara ja n g baik ja n g kami horm ati, Terhadap R U U ten tan g P ernjataan tidak berlakunja berbagai Undang-undang dan Peraturan Pem erintah P engganti U ndang-undang, kami memberikan tjatatan sebagaim ana dengan R U U tentang P ernjataan berbagai Penpres dan Perpres sebagai U ndang-undang, pasal 2 m engatakan Pernjataan tidak berlakunja U ndang-undang ja n g tertjantum dalam lam piran III Undang-undang ini ditetap kan pada saat U ndang-undang ja n g m enggantikannja mulai berlaku; kami m intakan perhatian kepada Dewan dan Pem erintah apabila RU U ja n g ber sangkutan sedang dibahas, a g a r selekasnja dapat diselesaikan, sehingga dengan demikian U ndang-undang ja n g setjara m ateriil bertentangan dengan Undangundang D asar 1945 tidak berkepandjangan berlaku, dan menghindarkan penjalah-gunaan dalam ten gga n g waktu itu. T entang pasal 1 R U U ini, ja n g m enjatakan tidak berlakunja Undang-undang dan Peraturan Pem erintah P enggan ti U ndang-undang dalam Lampiran I dan II, sudah tentu tidak perlu kami mem peringatkan Pemerintah, bahwa produk-produk leg isla tif ja n g bersangkutan telah berlaku sebagai hukum p o sitif ja n g mem pengaruhi setjara luas bidang-bidang kehidupan dan penghidupan masjarakat dan N egara, sehingga perlu suatu riset dan perhatian ja n g chusus untuk m enga tur akibat-akibat hukum ja n g pernah ditimbulkannja. Saudara-saudara ja n g baik ja n g kami hormati, A pabila kita sependapat bahwa Ketetapan M.P.R.S. No. X I X /M PRS/1966 tidak hanja menetapkan tentang penindjauan kembali p r o d u k - p r o d u k leg isla tif jan g berupa Penpres dan Perpres, Undang-undang, dan Peraturan Pemerintah P eng ganti U ndang-undang, tetapi dju ga sekalian produk legislatif negara diluar produk M .P.R.S. ja n g tidak sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945, maka kami mintakan perhatian pada produk-produk legislatif jan g terachir ini, suatu penindjauan kembali ja n g saksama; dan apabila sekiranja didjumpai suatu material produksi ja n g dapat atau seharusnja diatur dengan undang-undang, agar tidak segan-segan Pemerintah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan R akjat. Dan apabila kita sependapat pula, bahwa djiwa dari Tap ini chususnja dan tjita -tjita perdjuangan Orde Baru pada umumnja adalah mengembalikan nilainilai azasi hukum dan demokrasi, maka seharusnja dengan adanja RUU ini, Undang-undang ja n g sedjiwa jan g mendahuluinja, akan segera diusahakan dengan kesungguhan hati upaja2 ja n g menudju pada pemenuhan azas N egara Hukum jan g murni, penindjauan segenap produk legislatif lama dan baru, merobah dan menambah atau bahkan merantjangkan peraturan perundangundangan baru jan g lebih merupakan tuntutan hati Nurani Rakjat. Saudara Pimpinan, W akil Pemerintah dan Sekalian anggota Dewan jan g kami hormati. 63

Sampailah kami pada achir pem bitjaraan kami. Dengan dibuatnja R U U -R U U ini dan pada umumnja sedjak ditetapkannja Ketetapan M.P.R.S. No. X I X / M P R S/1966, dimana pada pasal 6 diterakan, bahwa tidak dibenarkan lagi dikeluarkanPenetapan-Penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden ja n g baru, ini bukan sekedar isjarat ja n g rendah hati, tapi suatu im perasi ja n g keras aga r supaja dikemudian hari tidak muntjul peraturan Perundangundangan, dengan nama apapun, jan g m enjeleweng dari ketentuan Undangundang Dasar 1945. Dan merupakan dorongan moril dan konstitusionil sama sekali, agar supaja untuk m asa-m asa mendatang dan Pemerintah didalam membahas Rantjang-an Peraturan Perundang-undangan lebih menadjamkan mata dan telinga dalam menterdjemahkan suara Hati Nurani Rakjat. Sebelum kami meninggalkan mimbar ini, tidak lupa kami m engutjapkan „S elam at” kepada Undang-undang jan g akan lahir. Sekian dan terima kasih. A ssalam u’alaikum w.w.

D JA M A LU D D IN T A R IG A N : (Fraksi N .U .): Assalam u’alaikum w.w. Saudara Ketua, A nggota dan W akil Pemerintah jan g terhormat. Dalam mempertimbangkan ketiga RUU jan g ada dihadapan kita sekarang ini, perkenankanlah kami sebagai wakil dari fraksi N.U. mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Pertama-tama kami akan mengemukakan pendapat fraksi N.U. tentang R antjangan Undang-undang mengenai pernjataan berbagai penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang. Dalam kami menindjau hasil karya ini sebagai pelaksanaan dari ketetapan M.P.R.S. (T A P X IX ) kami menitikberatkan penindjauan ini atas dua hal: 1. Apakah produk-produk mengenai Penpres dan Perpres ini sesuai dengan Undang-undang Dasar ’45? 2. Setjara material apakah inti dari produk-produk tersebut sesuai dengan hati nurani ra k ja t? Saudara Ketua, setelah diteliti achirnja kami mendapat kesim pulan: Keseluruhan dari pada hasil pelaksanaan Tap. X IX tersebut diatas kami pandang sebagai hasil ja n g optimal jan g dapat ditjapai pada waktu ini. Didalamnja terdapatlah hal-hal jan g unik jan g sulit untuk dipetjahkan bilamana ditindjau dari katja mata sedjarah perundang-undangan kita demikian djuga dari katja mata Juridis. Tidaklah berlebihan Saudara Ketua, kalau kami m e ngemukakan disini, sardjanapun akan dapat lulus menggondol titel doktor bilamana sardjana itu berhasil membuat sesuatu promosi didalam mem etjahkan persoalan-persolan jan g unik ini, disekitar masalah perundang-undangan N egara kita ja n g m enjangkut pelaksanaan ketetapan M .P.R.S. tersebut diatas sampai pada saat ketiga R U U ja n g sedang kita bitjarakan ini. Keunikan itu antara lain ialah tentang bentuk dan sifatnja Penpres dan Perpres itu sendiri serta institusionil didalam kelahirannja, sedangkan materinja tidak berlandaskan 64

keinginan hati nurani ra k ja t. P ersoalannja sekarang bagaim anakah kita harus m engem balikan hal ini setja ra tertib kepada proporsi ja n g sebenarnja sepandjang hal-hal ja n g m em ungkinkan dan tidak m enjim pang dari ketentuan hukum jang berlaku, dan dalam hal ini P enpres dan Perpres itu sendiri. D juga bagaimana persoalan n ja harus didudukan kem bali bagi Penpres dan Perpres ja n g tidak dapat ditertibkan kem bali setja ra w a d ja r menurut hukum sebagai akibat kelahirannja ja n g tidak w a d ja r itu pula. L ogik an ja tentu ialah hal-hal ja n g wadjar dapat ditertibkan setja ra w ad jar. Sedangkan hal-hal ja n g tidak w adjar dan tidak dapat ditertibkan kem bali setja ra w a d ja r tentulah ditempuh pula djalan ja n g k u ran g w a d ja r, Siebagai pen jelesaian ja n g terachir. Dan inilah djawabnja. Saudara K etua ja n g terhorm at, didalam pem bitjaraan tingkat lima ini kami sangat m en jadari sekali kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan dari pada ketiga R an tjan gan U ndang-undang ja n g kita bitjarakan ini, terutama dari sudut Juridis, dan dengan pengertian ja n g kami kemukakan tadilah maka apa ja n g d itjapai sekaran g ini kami m enjebutkan sebagai hasil ja n g optimal. Oleh kai'ena itu S audara K etua, kam i andjurkan baik kepada sekretariat DPR-GR m aupun kepada P em erintah, untuk mendokum entasikan setjara baik proses kelahiran ketiga R U U ini nanti su paja kelak dibelakang hari, djika dibutuhkan oleh oran g-oran g ja n g m em butuhkannja dapat mem peroleh pengertian ja n g tepat tentang m aterin ja, tentang pen jusunannja, ten tan g aspek-aspek ja n g lain dan dengan dem ikian berkuranglah kem ungkinan salah ta fsir oleh ahli-ahli kita dibelakang hari sebagai akibat dari keunikan sedjarah dan proses serta bentuk perundang-undangan kita tersebut. W aktu satu tahun ja n g diberikan adalah terlalu singkat bagi penelitian didalam m enundjuk kesempurnaan hasil karya ini dan ja n g paling sempurna tentulah d jika bagi setiap P enpres atau Perpres ja n g ditjabut atau ditingkatksui sebagai U ndang-undang, dikeluarkannja suatu Undang-undang dari sedjum laff banjak Penpres dan Perpres tersobut. Tani waktu ja n g diberikan tidak mentjukupi untuk kesem purnaannja ja n g dikehendaki itu sedangkan djika ia tidak diselesaikan maka ketidak w adjaran dalam bidang perundang-undangan akan berdjalan terus dengan tidak berkesudahan. Karena itu Saudara K etu a, sebagai langkah pertam a untuk mentertibkan dalam bidang perundang-undangan ini, apa ja n g telah kita tjap ai sam pai pada saat ini dapat kami te-rima -¿¡Salam penertiban Juridis selandjutnja setjara bertahap akan tetapi ................................ Tetapi ja n g kami maksudkan ialah kami mohon perhatian ja n g chusus jan g m enjangkut soal-soal keadilan dan pentjerminan bisikan kehendak hati nurani R akjat. Hal ini chusus berkenan dengan lampiran I I A dan I I B didalam R U U ini. a. Mengenai lam piran I I A pengundangannja berdasarkan RUU ini ialah dengan bersjarat dan setjara gam blang kita akan dihadapkan untuk menolak atau menerimanja bagaikan kita disuruh untuk memakan buah semala kama, dimakan mati ibu tak dimakan mati ajah, hal ini berarti diterima setjai-a form il akan tetapi isi dari pada penerimaan form il tersebut hai’us dituangkan lagi dalam suatu Undang-undang ja n g baru. Keadaan ini tidaklah bidjaksana bila dibiarkan terlalu lama, djadi tegasn ja Pemerintah hendaknja segera pula mengadjukan RU U ini keseluruhannja sebagai kelandjutan berdasarkan Undang-undang ini nanti dan kalau dapat tidak lewat waktunja dari satu tahun .Dalam hal ini alangkah bidjaksananja Saudara Ketua apabila Pemerintah di-

65

dalam forum pleno sidang; D P R -G R ja n g terhorm at ini sekarang djuga m enjediakan kesediaannja untuk memenuhi seperti andjuran kam i ter sebut. Untuk kesempurnaannja kami dju ga m engharapkan supaja dalam masa satu tahun itu memberikan pendjelasannja setjara berkala kepada DPR -G R . b.

Saudara Ketua, didalam penggunaan U ndang-undang ini nanti kiranja ja n g harus tetap dipertimbangkan rasa keadilan chususnja mengenai Penpres 5/59, Perpres 11/63 dan beberapa Penpi'es lainnja kaz’ena didalam nja masih terdapat ketidak w adjaran sehingga berakibat ketidak adilan ja n g ditimbulkan oleh produk-produk rezim lam a. K arenanja semakin tjepatnja pelaksanaan U ndang-undang ini didjalankan nanti semakin tjepa t pulalah ketidak w adjaran dan ketidak adilan itu terkikis.

c. M engenai lampiran II B, pertam a-tam a kami m enjam paikan rasa horm at dan kekagum an kami atas kebidjaksanaan ja n g telah dirumuskan didalam R U U ini. M emang lam piran-lam piran ja n g tertjantum didalam nja sangat membutuhkan kebidjaksanaan ja n g tepat karena m aterinja banjak hal-hal ja n g prinsipiil, ja n g harus dipetjahkan setjara teliti, dan membutuhkan rasa toleransi dari segala pihak dan pengertian ja n g mantep apalagi kalau, kita ingat akan pelaksanaan produk dari lam piran ini pada masa orde lama ja n g telah membuat tragedi didalam sedjarah negara kita, dan bukan itu sadja dibutuhkan dalam hal ini, d ju ga ke tinggian kesadaran Nasional sebagai suatu B angsa ja n g besar didalam m entjari djalan keluar dari kesulitan ja n g dihadapi dengan suatu kebidjaksanaan ja n g bidjaksana pula. Pada umumnja Saudara Ketua, m engenai lam piran I I B setja ra m aterial sedang digarap oleh beberapa panitia didalam lingkungan D P R -G R sekarang ini, m isalnja seperti apa jan g sedang digarap oleh Panitia chusus 3 R U U , seperti materi jan g terdapat didalam Penpres 7 /59 tentang sja ra t-sja ra t p en jederhanaan Kepartaian Penpres 5/63 tentang kegiatan politik dan P erpres 13/60 tentang pengakuan dan pengawasan dan pembubaran P artai-partai serta Perpres 25/60 demikian djuga mengenai masalah pentjegahan pem ogokan atau penutupan (lock out) di-Perusahaan-perusahaan, djaw atan-djaw atan dan badan-badan ja n g vital; demikian pula mengenai pelabuhan bebas Sabang dan beberapa Perpres lainnja lagi ja n g djuga sedang digarap oleh Panitia-panitia lain didalam D P R -G R ini. Inilah perbedaan-perbedaan jan g chusus dengan lam piran I I A tersebut diatas. K arenanja Saudara Ketua penerimaan kami terhadap R U U ini nanti disahkan, tidaklah m engikat pem bitjaraan atau merupakan com m itm ent bagi frak si kami dan tentulah djuga saudara-saudara ja n g lain, didalam Panitia ja n g sedang menjelesaikan pekerdjaan ja n g bersangkutan dengan m ateri-m ateri jan g dimaksud. Dan ini pulalah ja n g kami maksudkan tadi perlunja diperhatikan didalam penelitian selandjutnja dalam rangka mewudjudkan pentjerm inan tuntutan hati nurani rakjat. T A P X IX /M P R S /6 6 sebagai pentjerm inan kehendak hati nurani rak ja t setjara form il telah dapat kita selesaikan dan mendudukan persoalan-persoalannja pada proporsi jan g w adjar menudju kearah ja n g lebih sempurna seperti ja n g dikehendaki U ndang-undang D asar 1945. T api djan gan kita lupa pula setjara materiil apa ja n g mendjadi tudjuan dan tuntutan hati nurani ra k ja t tersebut belumlah dapat kita selesaikan namunpun nanti R U U ini telah disahkan. Untuk itulah Saudara Ketua perlunja menekankan sekali 66

lagi su paja segala peru ndan g-u n dangan ja n g harus diadakan berdasarkan RUU ini segera pula diadakan ; dus dengan dem ikian djelaslah bahwa batas waktu dari pada berlak u n ja U n dan g-u ndan g ini adalah terbatas jaitu dia berlaku sam pai saat U n d an g-u nd an g ja n g m engatur persoalannja telah lahir. Dengan d isjahkan n ja n anti m aka setja ra otom atis m erupakan pendorong bagi kita untuk m en jelesaikan 3 R U U ja n g sedang dinantikan oleh ra k ja t kelahirannja jaitu karena ra k ja t ingin sekali Pem ilihan Um um dilaksanakan tepat pada w aktunja tanpa diundur-undurkan lagi, sesuai dengan ketetapan M.P.R.S. Saudara K etua, didalam usaha kita untuk m enertibkan m engenai masalah perundang-undangan dinegara kita ini selandjutnja, dengan harapan kepada P em erintah, tetaplah hendaknja Pem erintah berp eg a n g kepada ketetapan M .P.R.S. N o. X X /M P R S /1 9 6 6 ten tan g M em orandum D P R -G R . M engenai Sumber T ertib Hukum R epublik Indonesia dan Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia. Saudara K etua, segala hal-hal ja n g tidak kam i sin ggu n g didalam ketiga R U U ini seperti Penetapan Peraturan Pem erintah P enggan ti Undang-undang kami m en gan ggap sudah baik dan segala sesu atu n ja nanti pada saat R U U pen ggan tin ja disam paikan pada D P R akan kami sam paikan pula pikiran-pikiran kam i, k aren anja sebagai kata terachir dengan ini sekali lagi kami menjatakan persetudjuan kam i untuk disjahkannja ketiga R U U ini mendjadi Undang-undang. Terim a kasih, w assalam u’alaikum w.w.

M E N T E R I K E H A K IM A N , P R O F . O E M A R SEN O A D J I S.H .: S audara Pim pinan dan Saudara-saudara A n g g ota D P R -G R ja n g terhoim at, A S S A L A M U ’A L A IK U M W A R A H M A T U L L A H I W A B A R A K A T U H ,

Ketetapan M.P.R.S. No. X T X /M P R S /1 9 6 6 , ja n g pada pokoknja menghendaki penindjauan kem bali produk-produk leg isla tif jang: berOencufi. P erpres dan U ndang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti U ndang, undang, dengan mengambil critérium apakah p eiatuian peia uia . sesuai atau tidak dengan hati nurani rakjat ataupun dengan Undang-undang D asar 1945, telah mendapat pelaksanaan setjara paitiee , sewa ' +:dak undang No. 25 tahun 1968 tanggal 31 Desember 1968 tentang Pernja berlakunja berbagai Penetapan Presiden dan Peratuian îesi en n ditetapkan dan diundangkan. Hari ini tan ggal 3 Juli

1969, sesudah batas

w a k t u

. penindjauan mlah

tan ggal 5 Juli 1968 diperpandjang hingga tanggal 5 Juli 1969 ole e M .P.R.S. N o. X X X IX /M P R S /1 9 6 8 , telah diselesaikan dan disjahka ran tjan gan -ran tjan gan Undang-undang lain sebagai pelaksanaan djauan kembali dari produk-produk legisla tif seperti dimaksu an o e i

P p

M .P.R.S. No. X IX /M P R S /1 9 6 6 diatas. D engan demikian, disusullah Undang-undang No. 25 tahun 1968 dengan R U U tentang Pernjataan berbagai Penpres dan Perpres sebagai Undang-un ang tentang tidak berlakunja sebagai Undang-undang dan P eia tu ia n em enn Pengganti U ndang-undang dan tentang Penetapan berbagai P e ia tu ia n eme rintah P engganti Undang-undang mendjadi Undang-undang. 67

Dengan demikian pula, penindjauan kembali produk-produk leg isla tif jan g sekarang berupa 4 peraturan itu dapat dilaksanakan oleh Pemerintah barsamasama dengan D P R -G R dalam batas waktu ja n g disjaratkan oleh Ketetapan M .P.R.S. tersebut.

Saudara Pimpinan dan Para A n g g ota ja n g terhormat, Penjelesaian tugas oleh M .P.R.S., ja n g diserahkan kepada Pemerintah bersam a-sam a dengan D P R -G R ini, tidak begitu menarik perhatian dari chalajak ra m a i; tam paknja tidak begitu spektakuler. Namun demikian, djika kita m engingat berapa djumlah U ndang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden jan g harus ditindjau (djum lah seluruhnja 408, ja n g terdiri dari 70 Penpres, 164 Perpres, 160 U ndang-undang, 14 Perpu) dan kemudian berapa djum lahnja sesudah diadakan penindjauan kembali karena dipandang sesuai atau tidak dengan hati nurani rakjat ataupun dengan Undang-undang D asar 1945 (djum lah seluruhnja ialah 226 buah, terdiri dari 50 Penpres, 154 Perpres, 13 Undang-undang dan 9 P erpu), maka agak djelas betapa luas dan „besar om vang” dari peraturan-peraturan ja n g dihadapi Pemerintah dan DPR-GR. A pabila telah dirumuskan peraturan-peraturan manakah ja n g dipandang sesuai ataupun bertentangan dengan isi hati nurani rakjat atau bertentangan dengan Undang-undang Dasar ’45, maka ia lebih djelas m enggam barkan kw alita, bukan sadja kwantita/peraturan-peraturan, ja n g harus disimpulkan dari padanja. Ia m ensjaratkan setidak-tidaknja penguasaan dari materi ja n g ada dalam peraturan-peraturan tersebut, jang tidak sedikit djumlahnja. Oleh karena itu, apabila kesemuanja itu dapat diselesaikan dalam batas waktu jan g telah ditentukan itu, ia sekedar m enggambarkan adanja kesungguhan, ketekunan, pengertian dan penghargaan dari m asing-m asing badan Pem erintah bersama-sama dengan D PR -G R untuk mendjalankan tugas kenegaraan ja n g dibebankan oleh M.P.R.S. kepada kita. Dengan demikian pula, ia mendekatkan kita kepada tudjuan kita untuk kembali kepada kemurnian pelaksanaan U ndangundang Dasar 1945 dan ia mendjauhkan kita dari kehidupan hukum tatanegara darurat jan g exceptionil sifatnja. Penjelesaian demikian jan g membawa akibat-akibat hukum ja n g djauh dan „ingrijpend” itu, oleh karena ia merupakan suatu „legislative review ” dan suatu „toetsin g” menurut Saudara pelapor, dengan menjatakan tidak berlakunja suatu peraturan ataupun dengan menuangkannja dalam suatu U ndang-undang jan g untuk beberapa peraturan perundang-undangan masih provisoris sifatn ja, karena ia masih membuka pintu bagi suatu penjempurnaan, perbaikan, perobahan ataupun penggantian, pun dari berbagai Penpres dan Perpres ja n g dinjatakan sebagai Undang-undang dengan ketentuan-ketentuan bahwa m aterinja tersebut ditampung atau didjadikan bahan bagi penjusunan Undang-undang. Selandjutnja, diserahkan kewenangannja untuk menindjau dan m engaturnja kembali kepada Pemerintah guna menuangkannja dalam peraturan perundang-undangan atau didjadikan bahan bagi peraturan perundang-undangan, masih menghadapkan kepada Pemerintah suatu tugas jan g kelak perlu diselesaikan. Sebagai suatu penjelesaian jan g provisoris sifatnja ia tidak berarti bahwa ketentuan-ketentuan dalam Ketetapan M.P.R.S. No. X IX /M P R S /1 9 6 6 itu ter kesampingkan. Ia sekedar menjatakan, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut 68

telah dipenuhi oleh ke-em pat Undang-undang, ja n g kita, Pemerintah bersamasama dengan D P R -G R , diselesaikan. Saudara Pim pinan dan para A n g g o ta D P R -G R ja n g terhormat, A lam dem okrasi P antjasila mem ungkinkan adanja „va riety” , „diversity o f opinions” , ia berusaha m entjari dan m elihat adanja suatu tudjuan jan g identik dan harm onis. U ntuk itu perlu kita menundjukkan pengertian terhadap pandangan-pandangan lain dan m en tja ri consensus-consensus jan g ditjapai, apabila berm atjam -m atjam pandangan ini dapat diperdjelas dan dipertegas sedem ikian rupa, seh in gga terdapat suatu „interpénétration” . Dan „inter pénétration” inilah ja n g dapat menumbuhkan suatu pengertian, berdasarkan atas respek terhadap pandangan satu sama lain ja n g berm atjam -m atjam itu. D jiw a dan tata-kerdja demikianlah ja n g mendekatkan kita dalam memetjalikan m asalah-m asalah dan persoalan-persoalan ja n g kita hadapi bersama dan jan g m em ungkinkan untuk m enjelesaikan tu gas kita, ja n g demikian luas dan besarnja, dalam waktu ja n g rela tif tidak lama. Untuk itu bukanlah sekedar sebagai suatu form alitas belaka, ingin kami m enjatakan terim a kasih dan penghargaan tinggi atas kebidjaksanaan dan kearifan ja n g ditempuh oleh DPR -G R , Panitia Chusus Pelaksanaan T A P M .P.R.S. X IX /M P R S /1 9 6 6 chususnja, dalam melaksanakan tugas ini. Suatu tja ra kerdja suatu kerdja sama jan g tak lain tidak harus m enudju kearah kem anfaatan b a gi kita semua, mungkin dapat didjadikan landasan ba gi hubungan baik antara Pem erintah dan D PR -G R dalam bidang legislatif. B ew erking dari m ateri ja n g diperlihatkan oleh Pimpinan Panitya Chusus tersebut dan para an ggotan ja sungguh mengandung harapan, bahwa penjelesaian leg isla tif dapat diwudjudkan dalam bestek waktu jan g wadjar, dan dilaksanakan dalam suatu kerdja-sam a ja n g baik, pengertian dan p e n g h a r g a a n , sebagai sja ra t essentieel untuk m entjapai consensus. Dan apabila semangat dan suasana ini, ja n g terdapat antara Panitia Chusus, D P R -G R dan Pemerintah, dapat dialihkan dan disumbangkan kepada penjelesaian legislatif lainnja, maka ia dapat m engurangi, m enjam pingkan dan mungkin menghapuskan rintanganrintangan dan „kelam banan” dalam Perundang-undangan. Sem oga pengalam an ini dapat didjadikan bahan pemikiran dan su m b a n g a n bagi pekerdjaan kita ja n g masih kita hadapi. Sekian, sekali la g i terim a kasih dan penghargaan kami utjapkan. W A S S A L A M U ’A L A IK U M W A R A C H M A T U L L A H I W A B A R A K A TU H .

69

S U R A T P IM P IN A N D.P.R.-G.R. KEPADA P R E S ID E N R E P U B L IK IN D O N E SIA . Dengan surat tertanggal Djakarta, 4 D juli 1969 No. A D .3 /K /2 2 4 5 /D P R G R / 1969, Pimpinan D.P.R.-G .R. menjampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Naskah R antjangan U ndangi tentang Pernjataan B erbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-undang, untuk disahkan. B unji surat tersebut adalah sebagai berikut: N o.: A D .3 /K /2 2 4 5 /D P R G R /1 9 6 9 . L am p iran : 3 (tig a ). *). P erihal: — R.U.U. ttg. Pernjataan berbagai Pen.Pres. dan Per.Pres sebagai Un dang-undang. — R.U.U. ttg. Pernjataan tidak berlakunja berba gai U.U. dan P E R P U . — R.U.U. ttg. Penetapan berbagai P E R P U mendjadi Undang-undang.

Djakarta, 4 D juli 1969.

Kepada JTH . S A U D A R A P R E S ID E N R E P U B L IK IN D O N E S IA di DJA K A R TA .

A M A T SEGERA. Dengan menundjuk kepada Amanat Presiden No. R -3 7 /P R E S /H K /3 /1 9 6 8 tanggal 16 M aret 1968 dan Am anat Presiden No. R -0 4 /P U /H K /7 /1 9 6 8 tanggal 16 D juli 1968, dengan ini diberitahukan dengan horm at, bahwa Dewan Perw akil an R akjat Gotong R ojon g dalam rapat Pleno terbuka ke-85 pada tanggal 3 D juli 1969 telah m enjetudjui dan menerima setjara aklamasi 3 R .U .U .: 1. R.U.U. tentang Pernjataan berbagai Pen.Pres dan Per.Pres sebagai U ndang-undang. 2. R.U.U. tentang Pernjataan tidak berlakunja berbagai U.U. dan P E R P U . 3. R.U.U. tentang Penetapan berbagai P E R P U m endjadi Undang-undang; untuk disjahkan mendjadi Undang-undang. Naskah ketiga R.U.U. tersebut sebagaimana telah disetudjui oleh Dewan Perwakilan R akjat Gotong R ojong, bersama ini kami kirimkan untuk disjahkan. P I M P I N A N D E W A N P E R W A K IL A N R A K J A T GOTONG ROJON G W A K IL K E T U A ttd. Drs. BEN M AN G R E N G S A Y .

*). Tjatatcni : Naskah R antjangan Undang-undang tidak dilampirkan.

U N D A N G -U N D A N G

N O M O R 6 T A H U N 1969.

TEN TANG P E R N J A T A A N T ID A K B E R L A K U N J A U N D A N G -U N D A N G D A N P E R A T U R A N P E M E R I N T A H P E N G G A N T I U N D A N G -U N D A N G .

D E N G A N R A C H M A T T U H A N J A N G M A H A E SA , P R E S ID E N R E P U B L IK IN D O N E S IA , M enim bang :

a. bahwa dalam rangka pem urnian pelaksanaan Undang-undang D asar 1945 perlu m enindjau kembali produk-produk legislatif ja n g berbentuk U ndang-undang dan Peraturan Pemerintah P engganti Undang-undang, isebagaimana ditentukan dalam K etetapan M adjelis P erm usjaw aratan R a kja t Sementara No. X I X /M P R S /1 9 6 6 tertanggal 5 D juli 1966 dan Ketetapan Ma d jelis P erm usjaw aratan R a k ja t Sementara No. X X X I X / M P R S /1 96 8 tertanggal 27 M aret 1968.; b. bahwa U ndang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti U ndang-undang ja n g m aterin ja bertentangan dengan Undangundang D asar 1945 perlu dinjatakan tidak beriaku, dan bahwa p ern jataan tidak berlaku tersebut perlu diatur dalam suatu U ndang-undang;

M engingat

:

1. Pasal 5 a ja t (1) dan pasal 20 a ja t (1) Undang-undang Dasar 1945;

2. K etetapan M adjelis Perm usjaw aratan R ak ja t Sementara No. X I X /M P R S /1 9 6 6 j'uncto Ketetapan M adjelis Perm usjaw arat an R a k ja t Sementara No. X X X IX /M PR S /1968; Dengan persetudjuan Dewan Perwakilan R akjat Gotong Rojong. MEMUTUSKAN : Menetapkan

: U N D A N G -U N D A N G TEN TANG PER N JA TA A N T ID A K B E R L A K U N J A B E R B A G A I U N D A N G -U N D A N G D A N P E R A T U R A N P E M E R IN T A H P EN G G AN TI U N DAN G -U N DAN G .

Pasal 1. Terhitu n g sedjak disahkannja Undang-undang ini, menjatakan tidak berlaku U ndang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang sebagai m ana termaksud dalam lam piran I dan II Undang-undang ini. Pasal

2.

P ernjataan tidak berlakunja Undang-undang ja n g tertjantum dalam lam piran III U ndang-undang ini ditetapkan pada saat Undang-undang ja n g menggantikannja m ulai berlaku. Pasal 3. Semua akibat hukum ja n g timbul dari pernjataan tidak berlakunja Undangundang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang sebagaimana term aktub dalam pasal 1 Undang-undang ini, diatur lebih landjut dengan Peraturan Pemerintah. 71

Pasal

4.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. A ga r supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundang an Undang-undang ini dengan penempatannja dalam Lembaran N egara Republik Indonesia. Disahkan: di D jakarta, pada tanggal 5 D ju li 1969. P R E S ID E N R E P U B L IK IN D O N E SIA ,

t.t.d.

S O E H A R T O D J E N D E R A L T.N .I.

Diundangkan: di D jakarta, pada tan ggal: 5 D j u l i 1969. S E K R E T A R IS N E G A R A R E P U B L IK IN D O N E S IA ,

A L A M S J A H

L E M B A R A N N E G A R A R E P U B L IK IN D O N E S IA T A H U N 1969 NOM OR 37.

72

L A M P I R A N

I.

U N D A N G -U N D A N G N O M O R 6 T A H U N 1969. TEN TAN G P E R N J A T A A N T ID A K B E R L A IC U N JA B E R B A G A I U N D A N G -U N D A N G DAN P E R A T U R A N P E M E R IN T A H P E N G G A N T I U N D A N G -U N D A N G .

No. No. J r iit U ndan g2 1

2

1.

Tahun

Lem baran N egara

Keterangan

Tentang

3

4

5

28 Prp.

1959

145

Dasar perhitungan Malayan Dollar untuk melakukan tarip padjak-padjak N egara di Daerah Kepulauan Riau.

2.

12

1961

238

Pembuatan Perdjandjian — Persahabatan Republik In donesia dan Republik Rakja t Tiongkok.

3.

17

1962

88

Penetapan Peraturan Pe merintah Pengganti tfndang-undang No. 3 tahun 1962 tentang penerimaan dan penggunaan W arganegara A sing jang dengan sukarela turut serta dalam perdjuangan pembebasan Irian Barat (Lembaran Ne gara tahun 1962 No. 21) mendjadi Undang-undang.

4.

9

1964

72

6

Gerakan Sukarelawan Indo nesia.

5.

30

1964

121

Pengeluaran

Pind jaman

Obligasi konfrontasi G.

36

1964

141

Pungutan

istimewa

1964. atas

Im port untuk pembiajaan pembangunan djalan raya lintas Sumatera.

73

L A M P I R A N

II.

U N D A N G -U N D A N G NOMOR 6 T A H U N 1969. TE N T A N G P E R N J A T A A N T ID A K B E R L A K U N JA B E R B A G A I U N D A N G -U N D A N G DAN P E R A T U R A N P E M E R IN T A H PE N G G A N TI U N D A N G -U N D A N G .

No. U rut . 1

74

No. Perpu 2

Tahun 3

Lembaran Negara

Tentang

Keterangan

4

5

6

1.

7

1962

41

Penggunaan dan pengawas an atas penggunaan danadana Investasi.

2.

9

1962

43

Pengendalian harga.

3.

3

1963

39

Perobahan Undang-undang No. 4 Prp. tahun 1959 dan Pentjabutan tentang Un dang-undang No. 32 Prp. tahun 1960 dan Undangundang No. 34 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara ta hun 1959 No. 91 dan Lem baran Negara tahun 1960 No. 94).

4.

5

1964

29

Nilai transaksi rupiah dan pembebasan atas Import.

L A M P I R A N

III.

U N D A N G -U N D A N G N O M O R 6 T A H U N 1969. PER N JA TA A N

T ID A K B E R L A K U N JA

B E R B A G A I U N D A N G -U N D A N G

DAN PERATURAN

P E M E R IN T A H

N o. N o. rr. T. U;rut U n d a n g 2 T aliu n

L em baran N e g a ra

P E N G G A N T I U N D A N G -U N D A N G .

Tentang

1

2

3

1.

3

1960

2.

5

1962

3.

19

1964

107

Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

4.

21

1964

109

Pengadilan Landreform .

5-

13

1965

70

Pengadilan dalam lingkung an Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.

G.

18

1965

83

Pokok-pokok Daerah.

7.

19

1965

84

Desa Pradja.

4

5 3

10

Keterangan 6

Pengesahan U ndang-un dang: D a ru ra t N o. 3 tahun 1955 (Lem baran N ega ra ta hun 1955 No. 15) tentang penundjukkan pelabuhan P alem bang m endjadi P er usahaan N egara dalam arti Indische B edrjjvenwet (Staatblad 1927— 419) men djadi Undang-undang1. Perusahaan Daerah

Pemerintah

75

P E N D J E L A S A N A T A S U N D A N G -U N D A N G NOM OR 6 T A H U N 1969 TEN TAN G P E R N J A T A A N T ID A K B E R L A K U N J A B E R B A G A I U N D A N G -U N D A N G DAN PERATURAN A.

P E M E R IN T A H

PEN GGAN TI

UNDAJSTG-UNDANG.

U M U M .

Dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945, Ketetap an M adjelis Perm usjaw aratan R akjat Sementara No. X IX /M P R S /1 9 6 6 juncto Ketetapan M adjelis Perm usjaw aratan R akjat Sementara No. X X X I X /M P R S / 1968 menugaskan kepada Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan R akjat Gotong R ojon g untuk menindjau kembali produk-produk legislatif ja n g berbentuk Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ja n g memuat materi ja n g bertentangan dengan Undang-undang D asar 1945. Dalam mengadakan penindjauan itu, terdapat berbagai U ndang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ja n g memuat m ateri jan g bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, m isaln ja: Undang-undang Nomor 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Disam ping itu dan pula ja n g memuat materi ja n g tidak sesuai dengan situasi dan kondiisi, m isalnja: Undang-undang N om or 12 tahun 1961 tentang Pembuatan Perdjandjian Persahabatan Republik Indonesia dan Republik R akjat Tiongkok. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-un dang baik ja n g bertentangan dengan Undang-undang Dasar maupun ja n g tidak sesuai dengan situasi dan kondisi, perlu dinjatakan tidak berlaku. A kibat hukum ja n g mungkin timbul pernjataan tidak berlaku tersebut, diatur lebih landjut dengan Peraturan Pemerintah. B.

P A S A L DEM I P A S A L -

P A S A L . 1. Tjukup djelas. P A S A L . 2. Undang-undang dalam lampiran III memuat materi dan masalah2 ja n g perlu ditampung dalam Undang-undang baru. Berhubung dengan waktu penjelesaian Undang-undang, pula untuk menghindari kekosongan hukum, maka pernjataan tidak berlaku Undang-undang itu ditetapkan pada saat Undang-undang ja n g menggantikannj a mulai berlaku. P A S A L . 3. T jukup djelas. P A S A L . 4. Tjukup djelas. T A M B A H A N L E M B A R A N N E G A R A R E P U B L IK IN D O N E S IA N OM OR 2901. 76

U N D A N G -U N D A N G N O M O R 7 T A H U N 1969 TENTANG P E N E T A P A N B E R B A G A I P E R A T U R A N P E M E R IN T A H P EN G G AN TI U N D A N G -U N D A N G M E N D J A D I U N D A N G -U N D A N G . D E N G A N R A C H M A T T U H A N J A N G M A H A E SA P R E S ID E N R E P U B L IK IN D O N E S IA ,

M enim bang :

a.

bahw a dalam rangka pem urnian pelaksanaan Undang-undang D a sar 1945 perlu m enindjau kembali produk-produk legislatif ja n g berbentuk U ndang-undang dan Peraturan Pemerintah P enggan ti U ndang-undang, sebagaim ana ditentukan dalam K etetapan M adjelis Perm usjaw aratan R akjat Sementara No. X I X /M P R S /1 9 6 6 tertanggal 5 D ju li 1966 dan Ketetapan M adjelis P erm usjaw aratan R a k ja t Sementara No. X X X IX / M P R S /1 9 6 8 tertanggal 27 M aret 1968;

b. bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang jang m aterin ja tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 perlu ditetapkan m sndjadi U ndang-undang;

M en gin gat

:

1. P asal 5 a ja t (1) dan Pasal 20 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945; 2. Ketetapan M adjelis Perm usjaw aratan R akjat Sementara No. X IX /M P R S /1 9 6 6 juneto Ketetapan Madjelis P e r m u s ja w a r a t an R a k ja t Sementara No. X X X IX /M P R S /1 9 6 6 ;;

D engan pcrsetu dju an Dewan Perwakilan R akjat Gotong Rojong.

M E M UTUSKAN: M enetapkan

:

U N D A N G -U N D A N G T E N T A N G P E N E T A P A N B ERBAGAI P E R A T U R A N P E M E R IN T A H PE N G G A N TI U N DANG-UN D A N G M E N D JA D I U N D A N G -U N D A N G . Pasal

1.

P eraturan Pem erintah Pengganti Undang-undang ja n g tertjantum dalam lam piran U ndang-undang ini, ditetapkan mendjadi Undang-undang. Pasal

2.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini diatur lebih landjut dengan Peraturan Pemerintah.

77

Pasal

3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. A ga r supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannja dalam Lembaran N egara Republik Indonesia.

Disahkan di D jakarta. pada tanggal 5 D juli 1969. P R E S ID E N R E P U B L IK IN D O N E S IA ,

S O E H A R T O Djenderal T.N .I.

Diundangkan di Djakarta, pada tanggal 5 D juli 1969. S E K R E T A R IS N E G A R A R E P U B L IK IN D O N E S IA ,

A L A M S J A H

L E M B A R A N N E G A R A R E P U B L IK IN D O N E S IA T A H U N 1969 N O M OR 38.

78

L A M P I R A N

U N D A N G -U N D A N G N O M O R 7 T A H U N 1969 T E N T A N G P E N E T A P A N B E R B A G A I P E R A T U R A N P E M E R IN T A H PE N G G A N TI U N D A N G -U N D A N G M E N D J A D I U N D A N G -U N D A N G .

N om or N om or urut P erpu

Tahun

Lem baran N egara

Tentang

1

2

3

4

5

1.

8

1962

42

P erdagangan barang-barang dalam peng awasan.

2.

15

1962

53

Penegasan dari pasal 16 a ja t (6) Undangundang No. 7 Drt. tahun 1955 (L.N. tahun 1955 No. 27) tentang pengusutan, penun tutan dan peradilan tindak pidana ekono mi.

3.

17

1962

91

Perubahan dan tambahan Undang-undang No. 21 P rp. tahun 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia (L.N. Tahun 1960 No. 65).

4.

1

1965

94

5.

2

1965

121

Perubahan dan Tambahan Undang-un dang No. 7 tahun 1960 L.N. Tahun 1960 No. 65 tentang Statistik). Kebidjaksanaan Penerimaan N egara ta hun 1966.

79,

P E N D J E L A S A N A T A S

UNDANG-UN DANG NOMOR 7 TAH U N 1969. TEN TA N G PE N E T A P A N BERBAGAI P E R A T U R A N PE M E R IN T A H P EN G G AN TI UNDANG-UNDANG M ENDJADI U N DANG-UN DANG. A.

UMUM.

Dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945, perlu produk-produk legislatif baik jan g berbentuk Undang-undang maupun jang berbsntuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang jan g memuat materi jang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, ditindjau kembali. Penindjauan kembali produk-produk legislatif tersebut adalah untuk meme nuhi tugas jang dibebankan oleh Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. X IX /M P R S /1966 juncto Ketetapan M adjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. X X X IX /M P R S/19'68 kepada Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong. Dalam mengadakan penindjauan kembali itu, terdapat berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang jan g memuat materi ja n g tidak berten tangan dengan Undang-undang Daear 1945 sehingga perlu ditetapkan mendjadi Undang-undang. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa terhadap UndangUndang jan g bersangkutan dapat diadakan penjempurnaan kelak apabila dirasa kan kebutuhannja. B.

P A SA L DEMI PASAL.

Pasal 1, 2 dan 3. Tjukup djelas.

TAM B AH AN LEM BARAN N E G A RA R E P U B LIK IN D O N ESIA NOMOR 2902.

80

P E R A T U R A N P E M E R I N T A H R E P U B L I K IN D O N E S IA N O M O R 27 TH . 1969 T E N T A N G P E L A K S A N A A N U N D A N G -U N D A N G N O M O R 7 T A H U N 1969. T E N T A N G PENETAPAN

BERBAGAI

PERATURAN

P E M E R IN T A H PEN GG AN TI

U N D A N G -U N D A N G M E N D J A D I U N D A N G -U N D A N G .

P R E S I D E N P E P U B L I K IN D O N E S IA , M en im b a n g :

b a h w a p erlu d iadakan p e ra tu ra n untuk m elaksanakan Undangu n d a n g N o m o r 7 tah u n 1969 ten ta n g P enetapan berbagai P er a tu ra n P em erin ta h P e n g g a n ti U n d a n g-u n d a n g m endjadi Undangu n d a n g.

Mengingat :

1.

P asal 5 a ja t (2) U n d a n g -u n d a n g D a sa r 1945;

2.

T a h u n 1969 N om or 38). U n d a n g -u n d a n g N om or

7 tahun

1969

(Lem baran

N egara

M E M U T U S K A N

M e n e ta p k a n :

PERATURAN

P E M E R IN T A H

TENTANG

PELAKSAN AAN

U N D A N G -U N D A N G N O M OR 7 T A H U N 1969 T E N T A N G P E N E T A P A N B E R B A G A I P E R A T U R A N P E M E R IN T A H P E N G G A N T I U N D A N G -U N D A N G M E N D JA D I U N D A N G -U N D A N G .

Pasal

1.

P era tu ra n P em erintah P engganti Undang-undang sebagaimana tertjantum dalam la m p iran U n d an g-u n d an g N om or 7 tahun 1969 tentang Penetapan berbagai P era tu ra n P em erin tah P engganti U ndang-undang mendjadi Undang-undang, sed ja k d isa h k an n ja U n dan g-u ndan g Nom or 7 tahun 1969 tersebut, mendjadi U n d a n g -u n d a n g dengan K etetapan sebagai berikut: a.

P erk a ta a n „P e ra tu ra n Pem erintah Pengganti U ndang-undang diganti dengan p erk ataa n „U n d a n g -u n d a n g ” .

b.

N om or P eratu ran Pem erintah Pengganti Undang-undang m endjadi N om or U n d a n g-u n d a n g ja n g m enggantinja dengan ditambah h u ru f-h u iu f P ip . dib ela k a n g n ja .

c.

T ahun P eratu ran Pem erintah Pengganti U ndang-undang m endjadi tahun U n d an g -u n d a n g ja n g m enggantinja. 81

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. A gar supaja setiap orang dapat mengetahuinja memerintahkan peng-undangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannja dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta, Pada tanggal 8 Oktober 1969. P R E SID E N R E P U B L IK IN D O N E SIA , ttd. S O E H A R T O D JE N D E R A L T.N.I.

Diundangkan di Djakarta, Pada tanggal 8 Oktober 1969 SEK RETARIS N E G A R A R E P U B LIK IN D O N ESIA ,

ttd.

A L A M S J A H

LEM B AR AN N EGARA R EPU B LIK IN D O N ESIA T A H U N 1969 NOMOR 50.

PERPl FAK. H

34 2.( '

I

PRODUK LEGISLATIF ^PELAKSANAAN KETETAPAN MPRS NO

Recommend Documents