PETUNJUK PELAKSANAAN NO.1 DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
HAL 1
KRITERIA ETTPT-PKK UNTUK MEMPEROLEH KUOTA PERTUMBUHAN TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan pelaksanaan SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 84/MPP/Kep/3/1999 Pasal 1. 1. Kriteria ETTPT-PKK adalah sebagai berikut : a) Memiliki Unit Produksi b) Milik Warga Negara Indonesia c) Nilai kekayaan perusahaan seluruhnya (assets) tidak lebih dari Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. d) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar. e) Berbentuk usaha yang berbadan hukum termasuk Koperasi. 2. Untuk setiap permohonan alokasi KPt, maka terhadap pemohon akan dilakukan seleksi administratif dan penelitian lapangan oleh Tim Pengkajian Kelayakan Pengusaha Kecil dan Koperasi untuk memperoleh Kuota Pertumbuhan (KPt) 1999 yang dibentuk berdasarkan SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 523/MPP/Kep/11/1998. Penelitian administrasi dan lapangan bertujuan untuk memperoleh kebenaran data yang tercantum dalam dokumen perijinan ETTPT pemohon dengan kondisi dilapangan antara lain meliputi : a. Administrasi 1) Data Perusahaan (Company Profile) 2) Akte Pendirian Perusahaan atau Akte Pendirian Koperasi 3) Ijin Usaha Industri Kecil atau Tanda Daftar Perusahaan 4) SK Pengakuan sebagai ETTPT 5) Dokumen yang dipersyaratkan oleh ketentuan lainnya. b. Penelitian Lapangan 1) Meneliti kebenaran alamat pabrik 2) Meneliti keberadaan unit produksi pada alamat tersebut 3) Meneliti jumlah tenaga kerja. 4) Meneliti jenis produksi 5) Aktivitas perusahaan
PETUNJUK PELAKSANAAN NO. 2 DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
HAL 1
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ETTPT-PKK
Petunjuk pelaksanaan ini merupakan pelaksanaan SK MPP No. 84/MPP/Kep/3/1999 Pasal 2. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan bagi ETTPT-PKK, dialokasikan Kuota Tetap yang bersumber dari KPt sebesar 6% dari Kuota Dasar, dengan pengaturan sebagai berikut :
a. Masa berlaku KPt yang dialokasikan kepada ETTPT-PKK yang memenuhi syarat adalah berlaku sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun Kuota Berjalan. b. ETTPT yang mengalihkan sebagian kategori pada tahun kuota sebelumnya, hanya berhak mendapatkan kategori yang tidak dialihkan. c. ETTPT yang mengalihkan seluruh (5 kategori) KPt pada tahun kuota sebelumnya tidak berhak lagi mendapatkan KPt untuk selamanya.
PETUNJUK PELAKSANAAN NO. 3 DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
HAL 1
PEROLEHAN KPt UNTUK ETTPT-PKK
Petunjuk pelaksanaan ini merupakan pelaksanaan SK MPP No. 84/MPP/Kep/3/1999 Pasal 3. Ayat (1)
Sumber kuota untuk ETTPT-PKK berasal dari KPt maksimal sebesar 6% dari Kuota Dasar termasuk untuk ETTPT-PKK di Propinsi Bali sebesar 20% (dua puluh persen) dari 6% Kuota Pertumbuhan Jumlah perolehan KPt, dihitung secara prorata dengan rumus sebagai berikut : Jumlah KPt yang tersedia -----------------------------------------------------------------------Jumlah pemohon KPt yang memenuhi persyaratan •
Jumlah Kpt yang tersedia adalah besarnya Kuota Pertumbuhan untuk masing-masing kategori negara kuota yang maksimal 6% dari Kuota Dasar.
•
Jumlah pemohon KPt adalah banyaknya ETTPT-PKK yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
Apabila dari hasil perhitungan diperoleh besaran kuota KPt untuk suatu kategori tidak layak ekspor (untuk USA minimal 50 lusin, untuk MEE, Kanada, Turki dan Norwegia minimal 2400 Pcs atau 200 Lusin). Ayat (2)
Nama ETTPT yang memperoleh penetapan sebagai ETTPT-PKK untuk Tahun Kuota 1999.
Ayat (3)
ETTPT-PKK yang namanya terdapat “tanda bintang” maka jumlah KPt nya ditangguhkan realisasinya. Penangguhan tersebut diberlakukan kepada ETTPT-PKK yang memiliki unit produksi namun pabriknya pindah alamat, tanpa melaporkan atau merubah/menyesuaikan terhadap dokumen perijinannya.
PETUNJUK PELAKSANAAN NO. 3 DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
HAL 2
PEROLEHAN KPt UNTUK ETTPT-PKK
Ayat (4) Bagi ETTPT yang alokasinya terdapat “tanda bintang” dan telah menyesuaikan administrasi dan persyaratan lainnya yang berlaku untuk ETTPT-PKK sesuai antara dokumen dan fisik (unit produksi) agar segera melaporkan kepada Tim Pengkajian Kelayakan Pengusaha Kecil dan Koperasi untuk diadakan penelitian ulang. (formulir SP-CKPt) Apabila hasil penelitian ulang Tim Pengkajian Kelayakan Pengusaha Kecil dan Koperasi menyatakan telah sesuai antara dokumen dan fisik (unit produksi), maka Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri akan segera menghilangkan “tanda bintang “ (mencairkan) sehingga kuota tersebut dapat segera direalisasikan oleh ETTPT-PKK yang bersangkutan. Apabila hasil penelitian ulang Tim Pengkajian Kelayakan Pengusaha Kecil dan Koperasi menyatakan bahwa data dalam dokumen tetap tidak sama/tidak sesuai dengan fisik (unit produksi), maka alokasi kuota yang terdapat tanda bintang tersebut digugurkan dan akan dibagikan secara prorata kepada ETTPT-PKK sebagai KF pada bulan Mei 1999. Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
PETUNJUK PELAKSANAAN NO. 4 DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
HAL 1
ETTPT-PKK WAJIB MEREALISASIKAN SENDIRI EKSPOR KUOTA YANG DIMILIKI
Dalam rangka menumbuhkan kecil/Koperasi menjadi ETTPT sebagai berikut :
dan meningkatkan kemampuan pengusaha yang mandiri dalam ekspor TPT, maka diatur
1. Kepada ETTPT-PKK penerima KPt agar merealisasikan sendiri kuota yang diperoleh/dimiliki dan KPt tersebut tidak dapat dititipkan lebih dari 2 (dua) kategori per negara kuota. 2. Bagi ETTPT-PKK yang memperoleh kuota baik yang bersumber dari KT, KPt, KSM, KSM-S, KSS, KF dan KP dan tidak dapat merealisir sendiri ekspornya, ETTPT yang bersangkutan diwajibkan untuk melaksanakan kemitraan dengan ETTPT lain yang melaksanakan sendiri ekspornya dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. 3. Dalam pelaksanaannya setiap pembukaan atau pendaftaran PEB, negosiasi L/C atau Kontrak di Bank Devisa, proses fiat muat barang oleh Bea Cukai serta Restitusi di BAPEKSTA, maka eksportir wajib melampirkan dokumen kemitraan yang dituangkan dalam dokumen ekspor yang mencantumkan nama eksportir PKK QQ PMB (Perusahaan Menengah Besar).
