PETUNJUK PELAKSANAAN DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT JENJANG AHLI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Jl. Setiabudi No. 201 A Srondol Semarang
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara profesional, bermutu
dan
terjangkau
bagi
seluruh
masyarakat,
memerlukan tenaga kesehatan yang ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan kegiatan teknis fungsional. Salah satu tugas teknis fungsional adalah Penyuluh Kesehatan Masyarakat. Tugas pokok Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah
melaksanakan
kegiatan
advokasi,
pembinaan
suasana dan gerakan pemberdayaan informasi, membuat rancangan perilaku
media,
melakukan
masayarakat
yang
pengkajian/penelitian berhubungan
dengan
kesehatan, serta merencanakan intervensi dalam rangka pengembangan perilaku masyarakat yang mendukung kesehatan.
Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan
Masyarakat dan Angka Kreditnya ditetapkan berdasarkan 1
Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: 58/KEP/M.PAN/8/2000 tanggal 14 Agustus 2000, yang terdiri dari Penyuluh Kesehatan Masyarakat Terampil dan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli. Penetapan Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat tersebut untuk menjamin pembinaan karier kepangkatan, jabatan dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) tenaga kesehatan yang ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan tugas teknis fungsional
penyuluh
kesehatan,
yaitu
dalam
rangka
meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan secara penuh di unit kerja di lingkungan Departemen Kesehatan dan Institusi/unit kesehatan di luar Departemen Kesehatan. Salah satu persyaratan dalam pengangkatan pertama
jabatan
fungsional
penyuluh
kesehatan
masyarakat menurut Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara tersebut adalah melalui pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan. Oleh
karena
itu
untuk
meningkatkan
profesionalisme, pengetahuan dan keahlian para Penyuluh Kesehatan Masyarakat maka diselenggarakanlah Diklat Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Jenjang Ahli agar dapat melaksanakan penyelenggaraan 2
tugas
pemerintahan
dan
pembangunan
serta
dapat
memberikan pelayanan umum kepada masyarakat secara profesional.
B. DASAR PELAKSANAAN
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Undang
Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 101
tahun 2000, tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2007 tentang
Pedoman
Penyelenggaraan
Pendidikan
dan
Pelatihan dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58 Tahun 2000 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat dan Angka Kreditnya; 3
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 725 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Di Bidang Kesehatan; 8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Diklat Fungsional; 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016; 10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016.
C. TUJUAN Tujuan Umum :
Diklat Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Jenjang Ahli Tahun 2016 dimaksudkan agar peserta mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pejabat fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli.
4
Tujuan Khusus : Setelah mengikuti DIKLAT, peserta mampu: 1. Melakukan persiapan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat; 2. Melaksanakan advokasi kesehatan; 3. Melaksanakan penggalangan dukungan sosial; 4. Melaksanakan
penyuluhan
untuk
pemberdayaan
masyarakat; 5. Melaksanakan pengembangan pedoman penyuluhan; 6. Merumuskan sistem pengembangan penyuluhan; 7. Mengembangkan metode penyuluhan kesehatan; 8. Membuat karya tulis/karya ilmiah bidang kesehatan; 9. Mengembangkan
teknologi
tepat
guna
di
bidang
penyuluhan kesehatan masyarakat; 10. Menghitung angka kredit dan mengajukan DUPAK.
5
BAB II MANAJEMEN PENYELENGGARAAN A. Penyelenggara Penyelenggara Diklat Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Jenjang Ahli Tahun 2016 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016, dengan membentuk Tim penyelenggara yang terdiri dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di Semarang.
B. Waktu dan Tempat Diklat Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Jenjang Ahli Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober s.d 4 Nopember 2016, bertempat di Kampus “Sasana Widya Praja” Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah, Jl. Setiabudi No. 201 A Semarang.
C. Target Peserta dan Sasaran Peserta Target Peserta Diklat Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Jenjang Ahli Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 6
sebanyak 30 orang PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat di lingkungan RSUD/RSJD
Provinsi
Jawa
Tengah,
Dinas
Kesehatan
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. D. Kurikulum Kurikulum Diklat Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Jenjang Ahli Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 keseluruhan berjumlah 96
jam pelajaran dengan perincian
sebagai berikut: NO
MATERI
I
MATERI DASAR Kebijakan Diklat Aparatur
1 2
3
4
II 1
2 3
T 9 2
JUMLAH JAMPEL P PL JLH 9 2
PENGAJAR
Badan Diklat
Kebijakan Pembangunan Kesehatan dan Promosi Kesehatan, Jaminan Kesehatan Nasional serta Anti Korupsi Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat
3
-
-
3
Dinkes Provinsi Jawa Tengah
2
-
-
2
Etika Profesi Penyuluh Kesehatan Masyarakat
2
-
-
2
Dinkes Provinsi Jawa Tengah Dinkes Provinsi Jawa Tengah
MATERI POKOK Persiapan Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat
17 2
49 12
8 -
74 14
Pelaksanaan Advokasi Kesehatan Pelaksanaan Penggalangan Dukungan Sosial
1
3
-
4
2
2
-
4
Dinkes Provinsi Jawa Tengah
Bapelkes Salaman Bapelkes Salaman
7
4
Pelaksanaan Penyuluhan Untuk Pemberdayaan Masyarakat
2
5
8
15
Dinkes Provinsi Jawa Tengah
5
Pelaksanaan Pengembangan Pedoman Penyuluhan
2
3
-
5
6
Perumusan Sistem Pengembangan Penyuluhan
1
3
-
4
7
Pengembangan Metode Penyuluhan Kesehatan
1
5
-
6
8
Karya Tulis/Karya Ilmiah Bidang Kesehatan Teknologi Tepat Guna Di Bidang Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Penghitungan Angka Kredit dan Pengajuan DUPAK
2
6
-
8
2
4
-
6
2
6
-
8
Dinkes Provinsi Jawa Tengah Dinkes Provinsi Jawa Tengah Dinkes Provinsi Jawa Tengah WI Badan Diklat Dinkes Provinsi Jawa Tengah Dinkes Provinsi Jawa Tengah
1
MATERI PENUNJANG Membangun Komitmen Belajar
-
11 3
2 -
13 3
2
Rencana Tindak Lanjut
-
2
-
2
9
10
III
3 4 5
WI Badan Diklat WI Badan Diklat Tim Praktek Badan Diklat Badan Diklat
Seminar Praktek 2 2 Pre Test/Post Test 2 2 Ujian 4 4 Jumlah. 26 60 10 96 …………………………… Keterangan : T = Teori; P = Penugasan ; PL=Praktek Lapangan; JLH= Jumlah
Sasaran
peserta
Diklat
Jabatan
Fungsional
Penyuluh
Kesehatan Masyarakat Jenjang Ahli Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 adalah : a. PNS pangkat serendah-rendahnya minimal Penata Muda, Golongan III a; 8
b. Ijazah minimal Sarjana (S1) atau Diploma IV Kesehatan; c.Direkomendasikan untuk menjadi Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat; d.Telah melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan promosi kesehatan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; e. Membawa data kegiatan promosi kesehatan (yang pernah dilakukan sesuai dengan tugasnya); f. Belum pernah mengikuti diklat sejenis; g. Membawa laptop. E. Tenaga pengajar Tenaga
pengajar
Diklat
Jabatan
Fungsional
Penyuluh
Kesehatan Masyarakat Jenjang Ahli Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 berasal dari : 1. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah; 2. Balai Pelatihan Kesehatan Salaman di Semarang; 3. Widyaiswara Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah.
F. Metode Pembelajaran Metode pembelajaran menggunakan metode belajar orang dewasa (Andragogie ) dengan teknik : 1. Ceramah 2. Curah Pendapat 3. Praktek 4. Diskusi Kelompok 5. Penugasan Pembuatan laporan 9
G. Penilaian Peserta Untuk mengetahui seberapa jauh daya serap peserta dalam mengakomodasi materi maka diadakan penilaian kemampuan prestasi (NPRS) yang terdiri atas 4 (empat) komponen, sebagai berikut :
1. Sikap dan Perilaku di Kelas ( N ). Penilaian terhadap komponen ini dilakukan langsung oleh pengajar selama pelajaran materi inti/pokok berlangsung dan menyerahkan hasil penilaiannya kepada panitia setelah pelajaran berakhir. Sistem penilaian dalam komponen ini adalah sebagai berikut : a. Disiplin
: 40%
b. Kepemimpinan
: 15%
c. Kerjasama
: 15%
d. Prakarsa
: 15%
e. Motivasi
: 15%
Selanjutnya panitia penyelenggara merekap hasil penilaian tersebut
selama
kegiatan
pendidikan
dan
pelatihan
berlangsung untuk mendapatkan nilai bobot rata-rata komponen sikap dan perilaku peserta di dalam kelas. Bobot dari komponen penilaian ini adalah 30 %. 10
2. Praktek Lapangan (P). 1). Sikap dan Perilaku Setiap pengajar diwajibkan memberikan penilaian kepada peserta pada saat praktek lapangan,dengan komponen sebagai berikut : a) Disiplin
: 10%
b) Kepemimpinan
: 10%
c) Kerjasama
: 10%
d) Prakarsa
: 5%
e). Motivasi
: 5%
Selanjutnya
panitia
penyelenggara
merekap
hasil
penilaian tersebut selama kegiatan praktek lapangan untuk mendapatkan nilai bobot rata-rata komponen sikap dan perilaku peserta. Bobot dari komponen sikap dan perilaku ini adalah 10 %.
2) Akademik Setiap
pengajar
akademik
diwajibkan
kepada
peserta
memberikan pada
saat
penilaian praktek
lapangan,dengan komponen sebagai berikut : a). Mengidentifikasi
: 10%
b). Merumuskan
: 10%
c). Menganalisis
: 10% 11
d). Memecahkan masalah
: 10%
e). Menyusun laporan
: 20%
Selanjutnya
panitia
penyelenggara
merekap
hasil
penilaian tersebut selama praktek lapangan berlangsung untuk mendapatkan nilai bobot rata-rata komponen sikap dan perilaku peserta dalam praktek lapangan. Bobot dari komponen akademik ini adalah 10 %. Bobot
dari
komponen
penilaian
praktek
lapangan
meliputi sikap ,perilaku dan akademik ini adalah 25 %.
3. Ujian Tertulis ( R ). Setiap peserta wajib mengikuti ujian tertulis. Penilaian hasil ujian dilaksanakan berdasarkan kemampuan mengerjakan soal ujian terhadap materi yang diujikan. Bobot dari komponen penilaian ini adalah 40 %. Penilaian hasil ujian di atas dilakukan oleh penyelenggara dan
dituliskan dalam daftar nilai yang dinyatakan dalam
angka bulat dari 0 s.d. 100. Panitia penyelenggara selanjutnya merekap hasil ujian tertulis tiap-tiap materi yang diujikan.
12
4. Sosiometri (Penilaian antar peserta) (S) Peserta
diklat
menilai
masing-masing
rekannya
yang
dianggap dapat menjadi panutan/contoh bagi rekan lainnya. Aspek yang dinilai meliputi aspek disiplin, kepemimpinan, kerjasama, prakarsa dan motivasi. Selanjutnya panitia penyelenggara merekap hasil penilaian tersebut untuk mendapatkan peringkat peserta dalam satu kelas. Bobot dari komponen ini : 5 %.
Dari hasil penilaian 4 (empat) komponen tersebut diatas selanjutnya dilakukan penghitungan Nilai Prestasi (NPRS) setiap peserta, dengan rumus :
NPRS =
(N X 30) + (P X 25) + (R X 40) + S (5) 100
5. Kategori Kelulusan. Peserta dapat dinyatakan lulus apabila mendapat NPR serendah-rendahnya = 65 atau > lebih 65. Kelulusan peserta dapat diklasifikasikan dalam
tingkatan
predikat,
sebagai berikut :
13
No
NP
KETERANGAN
1.
91 – 100
Sangat Memuaskan
2.
81 – 90
Memuaskan
3.
71 – 80
Cukup Memuaskan
4.
61 – 70
Kurang Memuaskan
5.
51 – 60
Tidak Memuaskan
H. Penghargaan Kepada peserta yang mengikuti diklat sampai selesai dan dinyatakan lulus akan diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan
(STTPP)
yang
dikeluarkan
oleh
Badan
Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan peserta yang tidak lulus diberi Surat Keterangan Pernah Mengikuti
Diklat Jabatan Fungsional Penyuluh
Kesehatan Masyarakat Jenjang Ahli Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016.
I. S a n k s i Terhadap pelanggaran
tata tertib (terlampir) peserta akan
dikenakan sanksi oleh Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah, berupa :
14
1. Teguran lisan 2. Teguran tertulis kepada peserta yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Instansi pengirim peserta; 3. Dinyatakan gugur. J.
Evaluasi Evaluasi pelaksanaan Diklat terdiri dari Evaluasi Tenaga pengajar dan Evaluasi penyelenggaraan, yang dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan Pengendalian dan Mutu Diklat (Bangdalmudik) Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan instrument quesioner yang harus diisi oleh peserta Diklat.
15
BAB III PENUTUP
Demikian Buku Petunjuk Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional
Penyuluh
Kesehatan
Masyarakat
Jenjang
Ahli
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 ini dibuat. Semoga buku ini dapat memberi kemudahan bagi peserta, penatar dan panitia pelaksana dalam penyelenggaraan diklat sehingga dapat berjalan dengan tertib dan lancar, serta dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI JAWA TENGAH
HERRU SETIADHIE, SH,M.Si Pembina Utama Madya NIP.19601014 198903 1 002
16
TATA TERTIB DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT JENJANG AHLI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016
I. KETENTUAN UMUM a. Para peserta wajib memenuhi semua peraturan yang ditetapkan panitia penyelenggara, yaitu yang berkaitan dengan Tata Tertib penyelenggaraan Diklat di dalam kelas, asrama maupun di lingkungan Kampus “Sasana Widya Praja” Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah; b. Waktu Pendidikan dan Pelatihan. Diklat
akan
diselenggarakan
selama
hari
kerja,
dilaksanakan mulai tanggal 24 Oktober s.d. 4 November 2016 dengan jumlah materi 96 jam pelajaran; c. Diklat dilaksanakan di Kampus “Sasana Widya Praja” Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah, Jl. Setiabudi No. 201 A Srondol Semarang.
17
II. TATA TERTIB PENYELENGGARAAN
DIKLAT DALAM
KELAS. a. Selama mengikuti Diklat, setiap peserta mempunyai status yang sama, yaitu sebagai “Peserta Diklat”, dan wajib menanggalkan atribut pangkat dan jabatannya; b. Peserta wajib mengindahkan semua tata tertib yang ditetapkan oleh panitia penyelenggara, menjaga sopan santun, menghormati pengajar dan pejabat / petugas yang sedang bertugas di lingkungan tempat penyelenggaraan diklat; c. Peserta
wajib
disediakan
mengisi
dan
penyelenggara
biodata
segera
dilengkapi
formulir
yang
mengembalikan dengan
persyaratan
telah
kepada yang
diperlukan. Informasi pada biodata menjadi sumber data pembuatan sertifikat / STTPP, untuk itu biodata agar diisi dengan jelas dan benar termasuk percantuman gelar akademis. Kesalahan pengisian pada biodata, berpengaruh pada pengisian data di sertifikat / STTPP; d. Peserta wajib berpakaian rapi dan sopan. Untuk peserta pria memakai kemeja lengan panjang warna putih, berdasi dan celana panjang warna gelap. Untuk wanita dengan 18
baju warna putih, gaun berwarna gelap dan memakai dasi kupu-kupu; e. Peserta pria atau wanita yang tidak memenuhi ketentuan butir
d
tidak
ketidakhadirannya
diperkenankan
masuk
diperhitungkan
kelas,
dalam
dan
rekapitulasi
kehadiran (butir o); f. Peserta wajib mengenakan Tanda Peserta (name tag) Diklat Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Jenjang Ahli Provinsi Jawa Tengah tahun 2016, selama Diklat berlangsung; g. Peserta wajib memilih pengurus kelas / ketua kelas yang akan mengurus kepentingan kelas masing-masing dan menjadi
penghubung
peserta
dengan
penyelenggara
selama diklat berlangsung; h. Peseta wajib berada di ruang kelas selambat – lambatnya 15 menit sebelum pelajaran dimulai; i.
Peserta wajib mengisi daftar hadir setiap pergantian Penatar setiap hari, dan daftar hadir akan diedarkan oleh petugas kelas, sebelum pembelajaran dimulai;
j.
Para peserta diharuskan menempati kursi/tempat yang telah tersedia pada waktu diklat berlangsung;
k. Peserta yang meninggalkan ruang kelas pada saat proses belajar mengajar berlangsung harus seijin pengajar; 19
l.
Peserta
tidak
diperkenankan
merokok,
maupun
menggunakan/menerima hand phone di dalam kelas (pada saat pembelajaran berlangsung); m. Para peserta yang karena sesuatu hal tidak dapat hadir mengikuti pelajaran dengan alasan apapun juga selambatlambatnya pada hari berikutnya harus memberitahukan kepada penyelenggara dan pengurus kelas, disertai dengan surat penjelasan penyebab ketidakhadirannya. Peserta
yang
sakit
diharuskan
melampirkan
surat
keterangan dokter; n. Jumlah kehadiran dalam diklat sebagai persyaratan untuk dapat mengikuti ujian sekurang-kurangnya adalah 90 % dari total jam latihan. Apabila ada peserta tidak hadir lebih dari 10 % dari total jam latihan, peserta tidak diperbolehkan mengikuti diklat lebih lanjut; o. Ketidakhadiran peserta sebanyak 10 % dari total jam latihan seperti tersebut dalam butir n hanya dapat diterima untuk alasan yang sangat penting disertai penjelasan tertulis
yang
dapat
diterima
oleh
penyelenggara
diklat/Widyaiswara/fasilitator; p. Evaluasi atas kehadiran peserta diklat akan dilaksanakan 2 (dua)
kali
yaitu
pada
pertengahan
dan
akhir
penyelenggaraan diklat; 20
q. Pada setiap akhir pelajaran peserta wajib mengisi formulir Evaluasi
Widyaiswara/Instruktur.
Formulir
Evaluasi
Penyelenggara akan diberikan menjelang diklat berakhir. Peserta diwajibkan mengisi obyektif hasil penilaiannya dan menyerahkan kepada penyelenggara melalui pengurus kelas.
III. ALUR PENERIMAAN TAMU DAN IJIN KELUAR PESERTA DIKLAT
a. Alur Penanganan Tamu di Graha Widya Praja
1. Petugas Lobby Graha Widya Praja menerima tamu dan menanyakan keperluan kunjungan; 2. Tamu mengisi buku tamu; 3. Petugas mempersilahkan tamu menunggu di ruang tunggu Lobby Graha Widya Praja; 4. Petugas menghubungi bidang yang akan ditemui, perwakilan bidang menemui tamu di ruang tunggu; 5. Setelah selesai berkunjung, petugas mempersilahkan tamu
memilih
kartu
kepuasan
masyarakat
dan
memasukkannya ke dalam kotak kepuasan masyarakat. 21
b. Alur Penanganan Tamu di Pos Gerbang Utama
1. Tamu diterima di Gerbang Utama Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah; 2. Petugas Keamanan Menanyakan keperluan : •
Kunjungan Dinas
•
Kunjungan ke peserta diklat
•
Kunjungan sewa gedung
3. Petugas
Keamanan
Pos
Pintu
Gerbang
Utama
menghubungi : •
petugas Lobby Graha Widya Praja/Petugas PKD di Sumbing-Muria-Sindoro-Merbabu-Merapi;
4. Petugas meminta kartu identitas tamu dan menukarkan dengan kartu tamu serta blanko saran : • Kartu warna merah untuk Tamu Kantor dan Sewa Gedung; • Kartu warna kuning untuk Tamu bagi peserta diklat; 5. Setelah tamu selesai berkunjung, Petugas meminta kartu tamu dan blanko saran sekaligus mengembalikan kartu identitas tamu.
22
c. Alur Penanganan Tamu Peserta Diklat Di Sekretariat Penyelenggara Diklat (07.30 s.d 15.30 WIB) 1. Petugas Sekretariat menyapa tamu dan menanyakan maksud dan tujuan berkunjung; 2. Tamu mengisi buku tamu di Sekretariat diklat; 3. Petugas mempersilahkan tamu menunggu di ruang tunggu; 4. Petugas Sekretariat menghubungi peserta yang akan ditemui; 5. Setelah selesai berkunjung, petugas mempersilahkan tamu untuk mengisi blanko saran.
Di Asrama (15.30 s.d 21.30 WIB) 1. Petugas asrama menyapa tamu dan menanyakan maksud dan tujuan berkunjung; 2. Tamu mengisi buku tamu; 3. Petugas mempersilahkan tamu menunggu di ruang tunggu Lobby Asrama; 4. Petugas asrama menghubungi peserta yang akan ditemui; 5. Setelah selesai berkunjung, petugas mempersilahkan tamu untuk mengisi blanko saran.
23
d. Alur Penanganan Ijin Keluar Bagi Peserta Diklat 1. Peserta wajib lapor kepada petugas asrama yang akan mencatat keperluan ijin keluar; 2. Peserta menyerahkan kartu tanda peserta diklat, untuk ditukar dengan kartu ijin keluar (warna hijau); 3. Di Pos Gerbang Utama: Peserta menunjukkan kartu ijin keluar kepada Petugas di Pos Gerbang Utama; 4. Setelah selesai,peserta kembali ke Badan Diklat dengan menunjukkan kartu ijin keluar kepada petugas di pos gerbang utama; 5. Di Asrama : Peserta mengembalikan kartu ijin keluar kepada petugas asrama untuk ditukar dengan kartu tanda peserta.
Catatan : •
Peserta kembali ke Asrama maksimal pukul 22.00 WIB
•
Apabila kehilangan kartu ijin keluar, WAJIB mengisi Formulir Kehilangan
e. Alur Penanganan Ijin Keluar Bagi Non Peserta Diklat/Penyewa 24
1. Penyewa wajib melapor kepada Petugas Asrama, yang akan mencatat keperluan ijin keluar; 2. Penyewa menyerahkan kartu identitas, untuk ditukar dengan kartu ijin keluar (warna hijau); 3. Di Pos Gerbang Utama : Penyewa menunjukkan kartu ijin keluar kepada Petugas di Pos Gerbang Utama; 4. Setelah selesai, Penyewa kembali ke Badan Diklat dengan menunjukkan kartu ijin keluar kepada petugas di Pos Gerbang Utama; 5. Di Asrama: Penyewa mengembalikan kartu ijin keluar kepada petugas asrama untuk ditukarkan dengan kartu identitas penyewa.
Catatan : Penyewa kembali ke Asrama maksimal pukul 22.00 WIB Apabila kehilangan kartu ijin keluar, WAJIB mengisi Formulir Kehilangan
25
IV. HAK / FASILITAS PESERTA DIKLAT
a. Untuk seluruh peserta disediakan konsumsi meliputi makan pagi, snack pagi, makan siang, snack sore dan makan malam; b. Penginapan / asrama; c. Peserta akan mendapatkan tas, makalah dan ATK (block note, ball point).
Plh.KEPALA BIDANG DIKLAT FUNGSIONAL Kasubid Diklat Fungsional Kediklatan
ACHDIAR MOH. SYAIFUL,SH,MM Pembina NIP. 19651216 198809 1 001
26
27
