EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR NO. 127 TAHUN 2013 PASAL 47 DAN 85 DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN PADA BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
*Erhan **Masrul ***Sutiyana Fachruddin Jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo
[email protected]/085241791952
ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui dan memahami bagaimana efektivitas pelaksanaan peraturan gubernur No. 127 Tahun 2013 pasal 47 dan 85 dalam penyelenggaraan system informasi perpustakaan pada Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. (2) Untuk mengetahui f a k t o r - f a k t o r yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan peraturan gubernur No. 127 Tahun 2013 pasal 47 dan 85 dalam penyelenggaraan system informasi perpustakaan pada Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Informan dalam penelitian ini adalah pejabat badan perpustakaan dan arsip daerah provinsi sulawesi tenggara yang terdiri dari 7 (tujuh) orang. Teknik analisis data yang digunakan Analisis domain untuk menganalisis gambaran objek peneliti secara umum atau di tingkat permukaan, namun relatif utuh tentang objek penelitian tersebut. Teknik analisis ini terkenal sebagai teknik yang dipakai dalam penelitian yang bertujuan eksplorasi. Artinya, analisis hasil penelitian ini hanya ditargetkan untuk memperoleh gambaran seutuhnya dari objek yang diteliti, tanpa harus diperincikan secara detail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan objek penelitian tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan peraturan gubernur No. 127 tahun 2013 pasal 47 dan 85 dalam penyelenggaraan sistem informasi perpustakaan Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ternyata belum menampakkan hasil yang maksimal atau belum efektif sebagaimana yang diamanatkan peraturan Gubernur No. 127 tahun 2013. Hal tersebut disimpulkan berdasarkan pernyataan informan dalam wawancara penelitian. Dimana rata-rata jawaban informan menjawab mengalami beberapa kendala. Kata Kunci: Perpustakaan, Peraturan Gubernur, Sistem Informasi
ABSTRACT The purpose of this study is (1) To know and understand how the effectiveness of the implementation of governor rule No. 127 In 2013 the implementation of article 47 and 85dalam
perpusta-kaan information system at the National Library and Archives of Southeast Sulawesi Province. (2) To determine the factors that influence the effectiveness of the implementation of the governor ran peratu- No. 127 In 2013 article 47 and 85 in the administration system information-library at the National Library and Archives of Southeast Sulawesi Province. Informants in this study is the official body of libraries and archives of the province Southeast Sulawesi, which consists of 7 (seven) peaple. Data analysis techniques used domain analysis to analyze the object picture researchers in general or on the surface level, but relatively intact on the research object. Technique This analysis is famous as the techniques used in research that aims to discover. That is, the analysis of the results of this study only targeted to obtain the full picture of the object under study, without itemized in detail the elements that exist in the integrity of the research object. The results showed that the implementation of rules governor No. 127 2013 Articles 47 and 85 in the administration of library information systems of Library and Regional Archives Southeast Sulawesi province turned out to not show the maximum results or not effective as mandated regulatory Governor No. 127 2013. It is inferred based on the statements of informants in the interviews. Where the average response informant answered having some problems. Keywords: Library, Governor Regulation, Information Systems PENDAHULUAN Perpustakaan mempunyai fungsi yang sangat penting sebagai wahana dan pusat sumber informasi. Dalam keberadaannya sebagai pusat sumber informasi, perpustakaan menjalankan fungsi mengelola dan melestarikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, sebagai kekayaan budaya dan hasil karya intelektual umat manusia. Tujuan dari pelaksanaan fungsi itu tidak lain adalah terbentuknya masyarakat yang mempunyai budaya membaca dan belajar sepanjang hayat. Dengan demikian perpustakaan mempunyai kedudukan yang sangat strategis, karena esensi atau hakikat penyelenggaraan perpustakaan tidak lain adalah sebagai salah satu wujud dari upaya pemerintah Indonesia untuk “mencerdaskan kehidupan bangsa” kecerdasan bangsa tidak lain mempunyai cita-cita luhur kemerdekaan dan salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945 maka pengelolaan perpustakaan merupakan suatu kewajiban dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Dengan adanya peraturan Gubernur No. 127 tahun 2013 Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, maka penyelenggaraan perpustakaan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Badan perpustakaan merupakan salah satu unit kerja dilingkungan Gubernur yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan perpustakaan dan arsip. Penyelenggaraan perpustakaan dapat dilihat dalam Peraturan Gubernur Pasal 47 ayat (2) tentang Deposit dan Pengembangan dan pengolahan bahan pustaka, serta pasal 85 ayat (2) tentang mengenai layanan perpustakaan dan pelestarian bahan pustaka. Dalam pelaksanaan peraturan Gubernur Sultra pasal 47 tentang Deposit dan Pengembangan dan pengolahan bahan pustaka, serta pasal 85 ayat (2) mengenai layanan perpustakaan dan pelestarian bahan pustaka diharapkan dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya sehingga menimbulkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat Dari dari hasil penelitian dengan diberlakukannya peraturan Gubernur penyelenggaraan perpustakaan
No.
127
tahun
2013
Badan
Perpustakaan
Dan
Arsip
Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara, belum sepenuhnya melaksanakan peraturan Gubernur, sehingga penyelenggaraan perpustakaan kurang efektif dan belum sepenuhnya terlaksana dan sesuai dengan kebutuhan pemustaka, terutama pengembangan koleksi deposit (Karya cetak dan karya rekaman) serta layanan otomasi. Hal ini disebabkan sumber dayaaparatur, maupun saranadan
prasarana
belum
mendukung
peraturan
Gubernur
dalam
penyelenggaraan
perpustakaan pada Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Rumusan Masalah 1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan peraturan Gubernur No. 127 Tahun 2013 pasal 47 dan 85 dalam penyelenggaraan sistem informasi perpustakaan pada Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ? 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan Gubernur No. 127 Tahun 2013 pasal 47 dan 85 dalam sistem informasi penyelenggaraan perpustakaan pada Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ? Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahuidan memahami bagaimana efektivitas pelaksanaan peraturan Gubernur No. 127 Tahun 2013 pasal 47 dan 85 dalam penyelenggaraan sistem informasi perpustakaan pada Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. 2. Untuk mengetahui f aktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
pelaksanaan peraturan
Gubernur No. 127 Tahun 2013 pasal 47 dan 85 dalam penyelenggaraan sistem informasi perpustakaan pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat
sebagai bahan pemikiran
dalam rangka pengembangan khususnya yang berkaitan dengan peraturan Gubernur, sebagai antisipasi dalam menghadapi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa yang akan datang. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat
dijadikan sebagai
bahan masukan bagi Gubernur dalam sistem informasi penyelenggaraan perpustakaan pada Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
METODE PENELITIAN Jenis data Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah terdiri dari dua bagian yaitu jenis data kualitatif dan data kuantitatif. Jenis data kualitatif adalah data yang merupakan penjelasanpenjelasan, uraian-uraian yang dideskripsikan, sedangkan jenis data kuantitatif adalah data-data yang merupakan angka-angka yang diperoleh dari para informan seperti umur, usia, tanggal lahir dan lain-lain. Subyek penelitian Berdasarkan judul penelitian ini, maka yang menjadi subjek penelitian adalah pejabat dan kalangan Birokrasi yang bekerja pada Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Teknik Pengumpulan Data Untuk menghasilkan kualitas data dan informasi serta analisis yang baik dan bermutu, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data secara efektif dan efisien, yaitu: 1. Penelitian kepustakaan (library research), 2. Penelitian lapangan (field research), yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik Analisis Data Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis domain.Analisis domain digunakan untuk menganalisis gambaran objek peneliti secara umum atau di tingkat permukaan, namun relatif utuh tentang objek penelitian tersebut. Teknik analisis ini terkenal sebagai teknik yang dipakai dalam penelitian yang bertujuan eksplorasi. Artinya, analisis hasil penelitian ini hanya ditargetkan untuk memperoleh gambaran seutuhnya dari objek yang diteliti, tanpa harus diperincikan secara detail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan objek penelitian tersebut.
HASIL PENELITIAN Bidang deposit Pasal 47 ayat (2) Bidang Deposit adalah melaksanakan pengumpulan dan pelacakan karya cetak, dan karya rekaman yang diterbitkan/diproduksi di Sulawesi Tenggara. Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pelaksanaanya berpedoman pada Undang-Undang No. 04 Tahun 1990 tentang wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam (KCKR). Untuk mencapaian tujuan penyelenggaraan sistem informasi perpustakaan pada deposit, Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai suatu proses dimulai tahapan pelacakan karya rekaman dan karya cetak di tiap perusahaan hingga pendayagunaan.
Masing-masing
tahapan
ini dilakukan komunikasi yang baik guna untuk
mengadakan koordinasi masing-masing bagian agar bekerja secara optimal. Dalam pelaksanaan peraturan gubernur No. 127 tahun 2013 dalam penyelenggaraan sistem informasi perpustakaan pada Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dari hasil penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan dibidang deposit dapat dilihat dalam penjelasan dibawah ini dari hasil penelitian penulis uraikan dalam tabel matriks 4.1 di dibawah ini: Matriks 4.1 Penyelenggaraan Perpustakaan Di Bidang Deposit N0. 1.
Unsur
Data
Nilai Positif
Nilai Negatif
Pengumpulan, pengolahan,
Koran lokal, BI, BPJS
Di jilid,
Sebagian Koran
penyimpanan dan
provinsi, bahasa
klasifikasi
tidak di jilid
pendayagunaan karya cetak dan karya rekaman
katalog BPJS kota
Tidak
menyerahkan 2.
Pelacakan/hunting terbitan
KCKR
Tidak ada
daerah 3.
4.
5.
pengecekan
Menyelenggarakan layanan
Bimbingan pemakai, foto
deposit
copy, rujukan
Pelaksanaan alih media naska
Naska buton,
kuno dan koleksi deposit
koleksi yang sudah
Tidak di alih
berumur 50 tahun
mediakan
Penyususnan bibliografi daerah
-
dan literature sekunder lainnya -
6.
Pemantauan dan evaluasi
-
kegiatan serah simpan karya cetak dan karya rekama
Sangat cepat
Di foto copy
Bibliografi terbitan
Menerbitkan
daerah
bibliografi
Pengiriman bibliografi
daerah dan
ke perpusnas
pengiriman
Koran lokal, BI, BPJS
Tidak
provinsi, bahasa
melakukan evaluasi
Sumber: Data primer diolah, April 2016
Dari hasil penelitian dapat simpulkan sebagai mana yang di uraikan dalam matriks 4.1 pelaksanaan Peraturan Gubernur No. 127 tahun 2013 pada bidang deposit yaitu Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pendayagunaan karya cetak dan karya rekaman, Koran lokal, BI, BPJS provinsi, bahasa, menyelenggarakan layanan deposit (Bimbingan pemakai, foto copy, rujukan), pelaksanaan alih media naska kuno dan koleksi deposit (Naska buton), penyususnan bibliografi daerah dan literature sekunder lainnya (Bibliografi terbitan daerah , pengiriman
bibliografi
ke
perpusnas. Sedangkan peraturan gubernur yang belum
terlaksananya
yaitu ada beberapa kantor yang tidak pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pendayaguna an karya cetak dan karya rekaman di badan perpustakaan dan arip daerah provinsi sulawesi tenggara seperti BPJS Kota, kurang maksimalnya pelaksanaan Pelacakan/hunting terbitan daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan serah simpan karya cetak dan karya rekama tidak dilakukan. Pengembangan Dan Pengolahan Bahan Pustaka Berdasarkan hasil penelitian di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mengumpulkan sumber informasi literatur yang dipergunakan dalam proses seleksi dan penentuan bahan pustaka yang akan diadakan di perpustakaan. Sumber-sumber informasi ini seperti katalog penerbit, bibliografi, bulletin, abstrak, brosur terbitan baru.Sumber informasi sangat diperlukan adalah yang memuat gambaran tentang buku, harga dan toko buku yang menyediakan. Sumber seleksi yang lain adalah dengan mengadakan komunikasi kepada pemustaka, serta berpedoman pada koleksi yang ada, baik untuk menambah judul bahan pustaka maupun jumlah eksemplar untuk judul-judul yang sangat dibutuhkan. Dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengolahan bahan pustaka penulis uraikan dalam tabel matriks 4.2 di dibawah ini: Matriks 4.2 Penyelenggaraan perpustakaan pengembangan dan pengolahan bahan pustaka N0
Unsur
Data
Nilai Positif
Nilai Negatif
1.
Melaksanakan
Pembelian, hadiah
Disalurkan
pengembangan
keperpusda, desa, kelurahan dan rumah ibadah
pengolahan bahan pustaka
Pengkatalokan,
Diolah sesuai dengan
klasifikasi, penjilidan,
aturan perpustakaan
pelabelan 2.
Melaksanakan survei minat
Pengadaan bahan
Mengadakan
pemakai dalam rangka
pustaka, meningkatkan
komunikasi dengan
pengembangan bahan
minat baca
pemustaka
Penambahan koleksi
Katalog, brosur,
pustaka 3.
Melaksanakan seleksi bahan pustaka
4.
Melaksanakan penyusunan
permintaan pemakai -
Bibliografi terbitan
Menerbitkan katalog,
Sebagian
dan penerbitan katalog induk
daerah
bibligrafi dan indeks
Koran
daerah, bahan rujukan berupa -
Pengiriman
tidak
indeks, bibliografi subjek,
bibliografi ke
dijilid
abstrak, kliping, dan
Perpusnas
literature sekunder lainnya Sumber : Data primer diolah, April 2016 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Perpusda Sulawesi Tenggara dapat mengantisipasi pelaksanakan Pergub No. 127 tahun sehingga dalam penyelenggaraan perpustakaan terlaksana dengan baik meskipun ada beberapa hal yang tidak terlaksana karena dipengaruhi beberapa faktor sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa informan.Pada
dasarnya tidak ada satu perpustakaan yang dapat bekerja dan menyelenggarakan perpustakaan sendirian dengan baik dan sempurna. Olehnya itu perpustakaan dalam penyelenggaraan perpustakaan harus mengadakan kerja sama dan silang layan antar perpustakaan, hal ini dikarenakan oleh adanya keterbatasan yang dihadapi perpustakaan. Layanan perpustakaan dan pelestarian bahan pustaka Pelaksanaan peraturan Gubernur No. 127 tahun 2013 dalam penyelenggaraan sistem informasi perpustakaan pada Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara khususnya dalam penyelenggaraan layanan dan pelestarian bahan pustaka tidak berjalan dengan baik akan tetapi dalam pelaksanaan kebijakan ada yang terlaksana. Dalam penyelenggaraan perpustakaan penulis uraikan dalam matriks 4.3 di dibawah ini: Matriks 4.3 Penyelenggaraan Layanan Perpustakaan Dan Pelestarian Bahan Pustaka No. 1.
Unsur
Data
Nilai Positif
Menyelenggarakan layanan
layanan membaca, foto
Cepat,
perpustakaan
copy, peminjaman,
penambahan
bebas pustaka,
jam layanan
Nilai Negatif
bimbingan pemakai, layanan rujukan, 2.
Melaksanakan kerjasama
Universitas Halu Oleo,
Koleksi,
perpustakaan dan silang
Stik Avicena,
layanan baca,
layan
Muhammadiah Kendari,
anggota
Stikes 3.
Melaksanakan pelestarian
kliping, penjilidan
Sebagian
Sebagian Koran
bahan pustaka
koran,
Koran sudah
tidak dijilid
dijilid 4.
Melaksanakan koordinasi
Layanan perpustakaan
Layanan
Seharusnya ada
layanan perpustakaan
keliling
perpustakaan
koordinasi dalam
keliling
bentuk koleksi
tingkat daerah provinsi 5.
6.
Menyebarkan informasi
Koran lokal, Koran
Tidak ada
ilmiah terbaru dan terseleksi nasional, majalah
ruangan khusus
Melaksanakan penyuluhan
Sekolah-Sekolah Di
Tidak lagi
tentang kegunaan dan
Lingkup Kota Kendari,
dilaksanakan
pemanfaatan perpustakaan
Kampus Negeri Dan Swasta
7.
Melaksanakan bimbingan
600 kali melaksanakan
Mengikutkan
pemakai perpustakaan,
bimbingan pemakai
pemustaka
bimbingan membaca, dan
lomba minat
penggunaan sumber rujukan
baca tingkat nasional
8.
Menyelenggarakan layanan
Tidak ada
audio visual
Tidak ada ruangan dan fasilitas
9.
Menyelenggarakan layanan
Tidak ada
Mobil rusak
Melestarikan bahan pustaka
Foto kopy, scaning,
Dilakukan diluar
dalam bentuk alih media
disket, CD
perpusda
perpustakaan keliling 10.
dan reproduksi 11.
Melaksanakan bimbingan
Pelatihan pengelolaan
Pengelolaan
teknis
perpustakaan digital
perpus digital
untuk pengelolah perpustakaan desa/kelurahan Sumber : data primer diolah, April 2016 Berdasarkan matrik 3.3 menunjukan bahwa pelaksanaan peraturan gubernur No. 127 tahun 2013 dalam penyelenggaraan sistem informasi perpustakaan belum sepenuhnya terlaksana terutama dalam meyebarkan informasi ilmiah terbaru dan terseleksi, penyuluhan tentang kegunaan perpustakaan, layanan perpustakaan keliling, perpustakaan digital, layanan audio visual, layanan internet. Otomasi perpustakaan Pelaksanaan peraturan gubernur No. 127 tahun 2013 dalam penyelenggaraan sistem informasi
perpustakaan
pada
badan
perpustakaan
dan
arsip
daerah
provinsi
Sulawesi khususnya dalam pelaksanaa otomasi perpustakaan tidak berjalan dengan baik akan tetapi dalam pelaksanaan kebijakan ada yang terlaksana. Dalam penyelenggaraan perpustakaan penulis uraikan dalam matriks 4.4 di dibawah ini: Matriks 4.4 Pelaksanaan Otomasi Perpustakaan No 1.
Unsur Pengembangan system otomasi
Data Slims
Nilai Positif Pengolahan bahan pustaka
Nilai Negatif
2.
Menyelenggarakan
Layanan wifii, website
Jaringan lambat
Website
Tidak dikelolah
perpustakan digital 3.
Mengelola, mendayagunakan,
lagi
memelihara pangkalan,
Slims
jaringan perpustakaan dan
Pengolahan bahan pustaka
internet 4.
5.
6.
Menyelenggarakan
-
Jaringan lambat
Layanan wifii,
operasional otomasi dan
website, OPAC,
internet
SLIMS
Menyelenggarakan layanan -
Layanan wifii,
internet
website
Menyelenggarakan website -
http://bpad-
perpustakaan
sultra-pnri.go.id
informasi terbaru
dan Email:
dan pengelolanya
Jaringan lambat
Tidak ada
tidak ada
otomasipusda@y ahoo.co.id, Sumber : data primer diolah, April 2016 Pelaksanaan
peraturan gubernur No. 127 tahun 2013
secara
otomasi di
badan
perpustakaan dan arsip daerah provinsi sulawesi tenggara dapat dikatakan sudah berjalan sesuai dengan pedoman pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan otomasi ditunjukan oleh terlaksananya kegiatan pengolahan bahan pustaka, yang telah dilakukan secara komputerisasi sesuai dengan perencanaan baik itu aplikasi yang digunakan maupun para personil sebagai
pelaksana kegiatan. Selain itu tercapainya tujuan otomasi dalam hal pemberian layanan prima sehingga pengunjung mendapatan layanan yang cepat, tepat dan akurat. Pelaksanaan perpustakaan digital tidak terlaksana sebagaimana yang diamanatkan peraturan Gubernur No. 127 tahun 2013. F aktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan Gubernur No. 127 Tahun 2013 pasal 47 dan 85 dalam penyelenggaraan sistem informasi perpustakaan pada Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
Karatekristik Organisasi 1. Pegawai Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
dalam
penyelenggaraan perpustakaan sebagai suatu organisasi yang dilakukan secara mandiri sebagai mana yang di UU Nomor 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang peraturan daerah dan peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 127 tahun 2013 tentang perpustakaan dengan pengertian seluruh sumberdaya perpustakaan dikelola secara internal termasuk manajemen keuangan. Oleh karena itu, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari kepala, tata usaha, pengadaan, pengoahan, pelayanan, koleksi, Setiap bagian dapat terdiri dari sejumlah tim yang berangotakan tiga hingga enam orang sesuai kebutuhan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Simon Sofyan, menyatakan bahwa: “Pegawai disini masih didominasi dengan latar belakang SLTA, dan S1, untuk tenaga pustakawan masih sedikit, sehingga dalam pelaksanaanya kami mengalami kendala terutama pada perpustakaan digital, pengelolaan web site perpustakaan karena tidak adanya tenaga ahli sehingga pelaksanaanya macat”
Pengembangan sumber daya pegawai bertujuan agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan informasi dalam melaksanakan tugasnya. Pengembangan sumberdaya pegawai diterapkan supaya pegawai mendapatkan pelatihan khusus dalam implementasi peraturan Gubernur dalam pelaksanaanya perpustakaan sangat membutuhkan sumber dayayang ahlidalam bidang teknis untuk
mengoperasionalkan dan mengaplikasikan
data-datayang tersimpan dalam komputer. Peraturan Gubernur terdapat sumber – sumber kebijakan yang dapat menentukan keberhasilannya dalam menciptakan efisiensi kerja. Sumber-sumber kebijakan dalam sumber daya ini yaitu sumber dayamanusia dari pegawai, informasi, fasilitas, dan wewenang. 2. Sarana dan Prasarana Dari hasil penelitin pada Badan Perpustakaan Dann Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami beberapa kendala terutama gedung dan ruangan serta perlengkapan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara antara lain: 1. Kondisi luas gedung atau ruangan tidak cukup menampung koleksi bahan pustaka sebagaimana yang terdapat diruang deposit sebagian buku di susun di antai, 2. Ruang baca yang sempit sehingga tidak bisa menampung pemustaka 3. Ruang baca seharusnya menyediakan sarana yang menunjang terutama AC sehingga pemustaka nyaman dan sejuk berada dalam ruang perpustakaan. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian masing-masing dari
indikator tersebut
memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Suatu pelaksanan kebijakan tidak akan berjalan lancar apabila indikator tersebut tidak terpenuh iuntuk menunjang semua pelaksanaannya. Pegawai badan perpustakaan dan arsip daerah sultra mau tidak mau harus memenuhi semua kebutuhan untuk menunjang berjalannya penyelenggaraan perpustakaan di Wilayah Sulawesi
Tenggara. Karateristik Lingkungan Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas pelaksanaan peraturan gubernur No. 127 tahun 2013 pada Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam meningkatkan kualitas layanan, telah dilaksanakan, namun masih mengalami beberapa kendala sehingga belum berjalan efektif. Dari peran interpersonal, pelaksanaanya masih kurang ditrasmisikan sehingga bayak penyataan informan mengalami beberapa kendala sehingga kualitas pelayanan tidak efektif, Misalnya ruangan yang tidak disediakan fasilitas yang memadai seperti AC, mengakibatkan penggunjung tidak betah untuk berada diruang baca. Dari peran informasional dalam menjalankan kebijakan belum efaktif hal ini bahwa dengan rendahnya tingkat pendidikan pelaksana dan rendahnya pengetahuan tetang pentingya memberikan layanan prima kepada pemustaka, mengakibatkan rendahnya kemampuan pelaksanaan dalam implementasi kebijakan pelayanan perpustakaan. Dari peran pengambilan keputusan bahwa pada dasarnya sudah menjalankan kebijakan tersebut, namun belum ditunjukan kesungguhan dalam melaksanakan pelayanan kepada pemustaka.Hal ini karena pelaksana kebijakan yang berorientasi pada pencapaian target, kemudian terjadinya tumpang tindih kepentingan antara kepentingan masyarakan layanan dan kebijakan politik oleh penguasa. Karateristik Pekerjaan Karateristik pekerjaan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Didalam diri setiap individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujan organisasi. Jadi apabila tujuan organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.
Sumberdaya dalam kebijakan merupakan kebutuhan yang mutlak harus dilaksanakan pada setiap organisasi melalui perwujudan dan interaksi yang sinergis, sistematis dan terencana atas dasar kemitraan. Pengembangan sumberdaya dalam kebijakan di Badan Perpustakaan dan arsip daerah Provinsi Sulawesi Tenggara diarahkan kepada pembentukan birokrasi yang bermartabat. Birokrasi pemerintahan yang bersih, makmur, taat dan bersahabat. Bersih dalam artian bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Makmur dalam artian mampu memenuhi kebutuhan dasar dan berkeinginan untuk mencapai kehidupan dan penghidupan yang lebih baik. Taat dalam artian birokrasi memahami dan mentaati serta menjalankan norma-norma agama dan budaya serta peraturan-peraturan yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan bersahabat dalam arti mampu bersosialisasi memberikan teladan dan menjadi panutan
masyarakat
serta
ramah
dan bersahabat dalam memberikan pelayanan
kepada
masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, untuk mencapaian tujuan pelaksanaan peraturan Gubernur dalam penyelenggaraan sistem informasi perpustakaan, yang merupakan suatu proses dimulai tahapan pelacakan pada perusahaan karya rekaman dan karya cetak hingga pendayagunaan untuk meningkatkan koleksi terbitan daerah. Maka pegawai yang berada di sub bidang deposit dan penggembangan bahan pustaka saling berkoordinasi guna masing-masing bagian bisa bekerja secara optimal, tahapan ini dilakukan komunikasi yang baik. Karateristik manajemen Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
Provinsi
Sulawesi
Tenggara
telah
melaksanakan pengumpulan dan pelacakan koleksi deposit kepada penerbit dan pengusaha rekaman. Tetapi kurang maksimalnya pengawasan dari pihak BPAD Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga pelaksanaannya diawasi. Lemahnya pengawasan ini terjadi karena untuk mengawasi
pelaksanaan pungutan tersebut dibutuhkan banyak tenaga pengawas, sedangkan
tenaga
pengawas yang dimiliki hanya terbatas dalam hal jumlah dan fasilitas. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah terhadap segala kegiatan pemerintah daerah, agar penyelenggaran pemerintah daerah dapat dilakukan dengan sebaikbaiknya.
PEMBAHASAN Berdasarkan hasil penelitian pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagai suatu organisasi yang dilakukan secara mandiri sebagai mana yang di UU Nomor 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang peraturan daerah dan peraturan Gubernur Sulawesi tenggara No. 127 tahun 2013 tentang penyelenggaraan perpustakaan dengan pengertian seluruh sumberdaya perpustakaan dikelola secara internal. Oleh karena itu, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari kepala, tata usaha, pengadaan, pengoahan, pelayanan, koleksi, Setiap bagian dapat terdiri dari sejumlah tim yang beranggotakan tiga hingga enam orang sesuai kebutuhan. Peraturan Gubernur No 127 tahun 2013 terdapat sumber – sumber kebijakan yang dapat menentukan keberhasilan penyelenggaraan perpustakaan dalam menciptakan efisiensi kerja. Sumber-sumber kebijakan dalam sumber dayaini yaitu sumber daya manusia dari pegawai, koleksi, fasilitas, dan wewenang, serta untuk menunjang pelaksanaan peraturan gubernur No. 127 tahun 2013 melakukan kerjasama dan silang lanyan dengan berbagai lembaga pendidikan guna memenuhi kebutuhan informasi pemustaka. Dari hasil penelitian pada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk memenuhi kebutuhan pemustaka memiliki keterbatasan antara lain (1) tenaga, saran prasarana, waktu, dana, dan koleksi bahan pustaka, (2)
tugas pokok dan fungsi serta masyarakat yang dilayani, (3) ketidak keterbatasan sumber informasi yang terbit dan tersebar dimana-mana, (4) akses informasi dan jalur komunikasi. Dari hasil penelitian Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara belum sepenuhnya melaksanaan peraturan gubernur No 127 tahun 2013 pasal 47 dan 85. Hal ini dapat dilihat Ada beberapa informan menyatakan terutama dalam pelaksanaan perpustakaan digital, perpustakaan keliling, layanan fotokopi, serta dari pengamatan penulis pada layanan deposit terkendala dengan ruangan yang sempit sehingga pemustaka tidak mendapatkan tempat duduk. Dalam pengimplementasian penyelenggaraan perpustakaan harus sesuai dengan Pergub No. 127 tahun 2013 dapat menjadi pedoman pelaksana kebijakan yang dapat mendukung efektivitas penyelenggaraan Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan memastikan bahwa perpusda menarik manfaat dari keputusan dan tindakan-tindakan dan menekan pemborosan energi dan/atau fungsi ganda dalam beberapa bagian sampai seminimal mungkin. Tetapi manfaat pedoman kebijakan bagi efektivitas dengan asumsi bahwa pedoman-pedoman ini dianggap adil dan beritikad baik oleh para pekerja “sesuai dengan peraturan”
saja,
kegunaannya
bagi efektivitas organisasi jelas sangat berkurang. Dalam
pengolahan koleksi bahan pustaka dengan menggunaka sistem komputerisasi yaitu dengan menggunakan aplikasi SLIMS, sehingga pegawai dan pustakawan dalam pelaksanaan menjadi ringan. Namun hal ini dalam penyelenggaraan peraturan gubernur No 127 tahun 2013 mengalami beberapa kendala dengan anggaran dan fasilitas yang dilihat dari beberapa pernyataan informan yaitu pelaksanaan alih media naska kuno, penjilidan Koran. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan teori yang digunakan yaitu teori sistem informasi menurut R. Kelly Rainer, Jr (2006:49) adalah mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis dan menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu, teori tersebut
digunakan dalam suatu perpustakaan dalam hal ini adalah penyelenggaraan perpustakaan dilakukan berdasarkan prinsip mengumpulan dan penyebarkan infomasi sehingga pelaksanaan perpustakaan sesuai dengan kebijakan. Oleh karena itu, Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai salah satu lembaga pelaksana kebijakan yang memberikan informasi kepada masyarakat. Badan perpustakaan harus mampu menyelenggarakan perpustakaan sesuai dengan peraturan yang ada. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan peraturan gubernur No. 127 tahun 2013 pasal 47 dan 85 dalam penyelenggaraan sistem informasi perpustakaan Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ternyata belum menampakkan hasil yang maksimal atau belum efektif sebagaimana yang diamanatkan peraturan Gubernur No. 127 tahun 2013. Hal tersebut disimalkan berdasarkan hasil dokumentasi dan pernyataan informan dalam wawancara penelitian, dimana rata-rata jawaban informan menjawab mengalami beberapa kendala.
DAFTAR PUSTAKA Buku: Arikunto, Suharsimin. 2013. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta. Basuki, Sulistyo.1991. Pengantar Ilmu Perpustakaan. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta Faisal, Sanapiah.1992. Format-format penelitian social:dasar-dasar dan aplikasi. CV. Rajawali: Jakarta. Hidayat, 1986, Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan, Gajah Mada University, Yogyakarta. M. Steers Richard. 1985. Efektivitas Organisasi, Erlangga: Jakarta Tim Penyusun. 2015. Panduan Penulisan Tugas Akhir (Skripsi) Mahasiswa Program Studi Ilmu Komuikasi. Kendari: Program Studi Ilmu Komunikasi, Jurusan Ilmu Komunikasi, FisipUniversitas Halu Oleo. Internet: http://pustaka.unpad.ac.id/wpcontent/uploads/2013/10/pustaka_unpad_implementasi_kebijakan_ daerah.pdfProf. Dr. H. Budiman Rusli, kebijakan public di daerah di akses tanggal 24 september 2015
Undang-Undang Dan Pergub Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi tenggara, Reviu Restra Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi tenggara tahun 2013-2018, Kendari: 2013 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Serah Simpan Karya Cetak, Karya Rekaman Dan Karya Film Cerita Atau Film Dokumenter Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 127 tahun 2013 Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dan Non Struktural Badan Perpustakaan Dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
