Pro kontra pemerintah daerah dan pusat seperti tidak ada habisnya, khususnya terkait kewenangan yang diatur

OPINI

PROBLEMATIKA KEWENANGAN ZAIDIN A. ZAITI

Senior Social Researcher Banten Smart Foundation

Memasuki tahun 2015, pemerintah kabupaten dan kota ditohok dari belakang. Lolosnya UU 23 Tahun 2014, ibarat cambuk bagi kepemimpinan di daerah. Undang-undang ini mengurangi kewenangan mereka atas daerahnya. Siapa yang diuntungkan?

P

ro kontra pemerintah daerah dan pusat seperti tidak ada habisnya, khususnya terkait kewenangan yang diatur perundang-undangan. Ketika para bupati berdemonstrasi menolak RUU Pilkada akhir tahun 2014 di Gedung DPR RI tahun lalu, siapa sebenarnya yang malu? Tentu negara ini. Pro kontra selama ini menghabiskan begitu banyak tenaga dan keringat. Apakah semua para pemangku kepentingan, presiden, kepala daerah, para politisi dan pengamat, sudah mengeluarkan keringat untuk rakyat? Apa jadinya kalau kepala daerah kembali berdemonstrasi menolak pemberlakuan UU 23 Tahun 2014, tentu patut diikuti. Para bupati tentu tidak mau kewenangannya direduksi ke atas (provinsi atau pusat) seperti yang diamanatkan dalam undang-undang pemerintahan daerah. Alasannya masuk akal. Selain para bupati dipilih rakyat secara langsung, para bupati juga punya tugas yang tidak mudah. Mensejahterakan masyarakat, membangun berbagai bidang untuk melayani masyarakat. Meningkatkan pendidikan dan menjaga kesehatan masyarakat, termasuk bertanggungjawab kepada masyarakat. Keterbatasan anggaran yang membelunggu banyak daerah kabupaten, tentu menambah beban berat para kepala daerah dalam membangun daerahnya, menyiptakan layanan yang baik untuk masyarakat. Parahnya lagi, tidak sedikit daerah yang menghabiskan separuh dana APBD untuk bayar gaji PNS. Bahkan ada yang dana APBD-nya sampai 70 persen untuk bayar gaji. Tentu hal-hal seperti ini di luar logika. Bagaimana daerah bisa berkembang jika keuangan terkuras untuk hal-hal yang sesungguhnya tidak terkait langsung dalam menumbuhkan stimulasi perekonomian daerahnya? KEWENANGAN MILIK SIAPA? Banyak catatan-catatan menarik diurai sejak desentralisasi diberlakukan, pasca konsensus politik setelah reformasi. Desentralisasi tentu menimbulkan banyak perubahan, khususnya bagi daerah kabupaten sebagai subjek utama otonomi. Sayangnya, kita tidak bisa menafikan bahwa harapan perubahan itu banyak yang belum menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat di daerah, yang masih menciptakan kantong-kantong kemiskinan, seperti di wilayah timur Indonesia, bahkan sebagian daerah kaya sumber daya alam seperti Kalimantan sekalipun, yang tidak bergeming dari posisi keterbelakangan. Ekpolitasi sumber daya alam menyisakan kesengsaraan panjang, keterisoliran dari kahadiran negara (pemerintah), serta kesulitan mengakses layanan publik. Seharusnya kita kembali bertanya. Apakah pemerintah sudah memanfaatkan potensipotensi daerah untuk kesejahteraan semua lapisan masyarakat? Bila berkaca sebelum UU 23 ketuk palu di parlemen, harus kita akui, kepala daerah memiliki kewenangan luas. Hanya enam bidang yang menjadi urusan pusat, itupun tidak menjamin bahwa kewenangan yang lebih besar, mampu membawa perubahan bagi daerah. Ditariknya kewenangan para bupati ke pusat dan provinsi tentu implikasinya ada dua. Pertama, ketidak percayaan dari pusat untuk kepala daerah. Kedua, tugas utama para bupati dan walikota bukan memperbesar kewenangan-kewenangan semata, tetapi lebih memfokuskan hal-hal yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat, serta pengawasan pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat tidak akan peduli, kewenangan milik siapa. Masyarakat hanya punya satu impian, memiliki pemerintah yang mampu membawa kemakmuran dan bukan malapetaaka panjang. ***

PROFIL: NAMA : MARDANI H. MAMING, SH TEMPAT/TANGGAL LAHIR : Batulicin, 17 September 1981 JABATAN : Bupati Tanah Bumbu NAMA ISTRI : Hj. Erwinda NAMA ANAK : - Mohammad Farel Daffa Mardani - Mohammad Rizky Mardani PENDIDIKAN: SD : SDN Batulicin SMP : SMPN 1 Batulicin SMA : SMAN 1 Karang Rejo Tulungagung, Jawa Timur UNIVERSITAS : S1 Hukum Universitas Lambung Mangkurat

“Keeleganan dan perjuangan Isran Noor memimpin Apkasi empat tahun terakhir, banyak manfaatnya bagi pemerintahan kabupaten di Indonesia.”

Mardani H. Maming

MARDANI H. MAMING

MEWUJUDKAN PERJUANGAN PARA BUPATI Ketika Joko Widodo melontarkan Sembilan Agenda Prioritas Pemerintah atau Nawa Cita pada masa kampanye pemilihan presiden tahun 2014, Mardani H. Maming merupakan salah satu kepala daerah yang mendukung penuh program ini. Baginya, perubahan fundamental bangsa harus dimulai dari hulu. Mardani menilai, kesenjangan di semua bidang harus dipangkas. Infrastruktur dasar dan layanan publik wajib menyentuh masyarakat. baginya, inilah tujuan bernegara.

Bupati Mardani bersama kepala daerah berprestasi dalam sebuah acara televisi

I

ni pula yang ia terapkan di Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu selama lima tahun terakhir. Alhasil, meski tergolong daerah pemekaran baru, perkembangan di Tanah Bumbu menggeliat positif. Berbagai sektor dibenahi. Infrastruktur dasar yang selama ini terabaikan diperbaiki. Tidak heran bila peningkatan APBD dalam lima tahun terakhir melonjak tajam, hampir tiga kali lipat. Sama halnya dengan pendapatan daerah (PAD) peningkatan terus terjadi. Sebagai gambaran, tahun 2010, APBD Kabupaten Tanah Bumbu baru mencapai 628 miliar. Dua tahun kemudian, naik menjadi 1,077 triliun. Dan pada tahun 2015 ini, APBD Kabupaten Tanah Bumbu sudah menyentuh angka 1,5 triliun. Peningkatan APBD juga diikuti naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tahun 2010, PAD baru mencapai 24 miliar. Pada tahun 2014, naik menjadi 84 miliar dan target tahun 2015 ini adalah 117 miliar. Sebuah perestasi mengesankan. Dari sisi infrastruktur, Pemkab Tanah Bumbu menargetkan pembangunan jalan sepanjang 7.947 km dalam lima tahun masa kepemimpinan Bupati Mardani. Target ini hampir tercapai dan akan selesai tahun 2015 ini, yang menyisakan sekitar 1.356 km. Dibidang lainnya, masyarakat Tanah Bumbu dipermudah

akses berbagai layanan publik dengan hanya menunjukkan KTP domisili Tanah Bumbu. Praktis, masyarakat Tanah Bumbu sudah merasakan perubahan dan kehadiran pemerintah daerah. Ketika infrastruktur dan layanan kepada masyarakat sudah dibenahi, Bupati Mardani masih merasa bertanggungjawab dengan kesejahteraan rakyat Tanah Bumbu. Sekuat tenaga, Mardani mendorong masyarakat meningkatkan kreativitas, kemandirian, menuju kesejahteraan. Untuk mendorong perekonomian masyarakat yang mayoritas petani, Bupati Mardani menstimuli mereka dengan berbagai program kreatif. Salah satunya berusaha memodernisasi berbagai produk pengolahan pertanian untuk mendongkrak produksi. Empat tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menyalurkan 550 unit traktor, ratusan ribu bibit sawit dan karet, bantuan pupuk dan herbisida, serta pelatihan dan penyuluhan terhadap kelompok tani. Hasilnya, produksi berbagai produk pertanian dan perkebunan masyarakat Tanah Bumbu terus meningkat. Gabah misalnya, tahun 2010, produksi gabah petani baru mencapai 92 ribu ton. Tahun 2015 ini sudah bisa ditargetkan di kisaran 130 ribu ton karena tahun 2014 produksi sudah berada dikisaran 101 ribu ton.

Berkat kepeduliannya terhadap desa dan perekonomian desa, Mardani menerima penghargaan sebagai Pembina Terbaik Nasional PNPM Mandiri Perdesaan, Kategori Perencanaan Pembangunan Desa (PPD) Aspek Tata Kelola Desa Tahun 2014. Anugrah ini diberikan Wakil Presiden RI, Budiono, melalui Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi. Bupati Mardani pun bisa disejajarkan dengan kepala daerah kreatif lainnya. Kepemimpinan yang membumi dari Mardani menuai banyak hasil. Sederet prestasi dicapai. Tahun pertama ia menjabat, Mardani langsung menyabet Innovative Government Award dari Menteri Dalam Negeri. Tahun berikutnya, 2012 dan 2013 giliran akuntabilitas kerjanya yang dihargai Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu juga dinobatkan sebagai daerah dengan Capaian Standart Tertinggi dalam Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah oleh Menteri Keuangan. Pemkab Tanah Bumbu juga meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) beberapa kali.

Majalah Kabupaten Report pun berkesempatan mewawancarai sosok pemimpin muda berprestasi ini. Maklum, selain tergolong berprestasi, ia juga digadang-gadang memimpin Apkasi periode 2015-2020, menggantikan Isran Noor yang habis masa baktinya pada tahun 2015. Berikut beberapa rangkuman hasil wawancara dengan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming. Apa kunci keberhasilan Anda membuat perubahan di Kabupaten Tanah Bumbu? Komitmen. Kalau punya komitmen kuat, solusi terbaik pasti muncul. Solusi-solusi terbaik tadi ditransformasikan menjadi program-program pro rakyat dan menjadi pondasi kuat masa depan sebuah daerah. Bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat? Bagaimana menghadirkan pemerintah untuk setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat? Dan bagaimana fungsi pelayanan itu sesuai harapan masyarakat. Bagaimana komitmen tadi direalisasikan, termasuk bagaimana mendapatkan solusi terbaik? Komitmen tentu dipengaruhi banyak faktor dan tergantung pribadi masing-masing. Sejak saya memutuskan terjun di dunia politik, komitmen saya hanya satu. Membuat perubahan bagi masyarakat Tanah Bumbu. Saya melihat dan merasakan langsung kesenjangan, ketertinggalan dan keterisolasian, di

desa-desa. Mereka tidak memiliki harapan untuk memperbaiki kualitas hidup. Komitmen inilah yang saya bawa ketika kampanye dan saya realisasikan setelah jadi bupati. Solusi terbaiknya? Kehadiran pemerintah harus benar-benar dirasakan masyarakat. Artinya, harus membangun pelayanan yang benar-benar bisa dirasakan semua lapisan masyarakat. Di desa dan di pusat kota saya usahakan pelayanannya sama. Untuk itu, bangun infrastruktur dasar. Seperti jalan penghubung untuk setiap desa sebagai akses untuk mendapatkan layanan. Bangun puskesmas untuk melayani kesehatan, dan bangun sekolah-sekolah yang lebih dekat dengan masyarakat untuk melayani pendidikan. Dengan keterbatasan keuangan yang dimiliki daerah, apa solusi-solusi seperti ini bisa direalisasikan dalam jangka waktu singkat? Benar, program-program seperti ini butuh dana yang tidak sedikit. Sebagai gambaran, tahun 2010, APBD Kabupaten Tanah Bumbu baru mencapai 628 miliar. Dua tahun kemudian, naik menjadi 1,077 triliun. Dan pada tahun 2015 ini, Alhamdullilah, APBD Kabupaten Tanah Bumbu sudah menyentuh angka 1,5 triliun. Secara statistik dan dikomparasi dengan luas wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, termasuk programprogram yang digagas pemkab, tentu dana daerah ini belum menggambarkan kebutuhan. Tapi sebagai kepala daerah, kreatif itu dibutuhkan. Apa boleh buat, kami harus memaksimalkan setiap dana di APBD. Untuk infrastruktur, saya sudah targetkan sejak awal, setiap tahunnya minimal 400 miliar. Hasilnya, kami bisa membangun hampir 6.500 km jalan, untuk menghubungkan desa-desa dengan jalan raya. membangun sekolah, perkantoran dan unit-unit lainnya. Sejak awal (tahun 2010), saya juga membuat program Satu Miliar Satu Desa. 144 desa di Tanah Bumbu mendapatkan dana satu miliar setiap tahunnya dari APBD, untuk pengembangan desa dan juga membangun infrastruktur sesuai harapan masyarakat desa, tentu dengan pengawasan ketat. Nah, inilah salah satu yang mendorong aktivitas perekonomian di daerah saya. Sepertinya Anda sudah menerapkan lebih awal Nawa Cita-nya Bapak Presiden Joko Widodo untuk Tanah Bumbu? Kalau kita lihat isi Sembilan Agenda Prioritas Pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo, atau disebut Nawa Cita, tentu inilah arti dan fungsi pemerintah. Masyarakat harus benarbenar merasakan kehadiran pemerintah. Ketika saya membaca isi Nawa Cita-nya Bapak Presiden ketika kampanye, tentu sesuai dengan komitmen saya untuk masyarakat Tanah Bumbu. Saya pun mendukung penuh agenda prioritas ini karena pada dasarnya, inilah tugas-tugas yang harus dijalankan pemimpin, khususnya di daerah dengan dukungan pusat. Sebagai orang muda, berprestasi dan Anda sering disejajarkan dengan kepala daerah berprestasi di Indonesia. Bahkan, beberapa tahun terakhir, bukan hanya masyarakat Tanah Bumbu yang mengenal Anda. Anda sering menjadi pusat perhatian media-media nasional. Apa pengaruhnya terhadap Tanah Bumbu? Setiap pemimpin memang punya ciri khas, meski intinya tentu untuk berbakti melayani masyarakat. Terlepas dari capaian pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu yang terus

Menolak RUU Pilkada karena tidak sesuai dengan semangat demokrasi dan kepemimpinan di daerah

membaik, saya memang suka hal-hal yang mungkin jarang dilakukan kepala daerah lainnya. Seperti sidak atau kunjungan ke daerah-daerah dengan motor trail. Bercengkrama langsung dengan masyarakat tanpa batasan. Mungkin itu bisa juga bagian dari jiwa muda saya. Saya memang kurang menyukai hal-hal yang terlalu protokoler. Bagi saya, semua lapisan masyarakat harus bisa bicara langsung dengan pemimpinnya, sehingga permasalahan bisa dirembukkan bersama. Terkait pengaruhnya kepada masyarakat, tentu secara langsung mungkin tidak dirasakan masyarakat Tanah Bumbu. Tapi, dari sisi lain, ini membuktikan bahwa Tanah Bumbu sudah begitu menggeliat. Good governance dijalankan. Hal ini akan memengaruhi iklim investasi. Investor akan melihat ini. Visi dan misi saya untuk Tanah Bumbu tidak muluk-muluk. Menjadikan daerah kelahiran saya ini sebagai kekuatan ekonomi baru di Selatan Kalimantan, tentu dengan harapan masyarakatnya sejahtera. Banyak potensi skala nasional dan internasional yang bisa dikembangkan di Tanah Bumbu. Salah satunya pelabuhan. Inilah salah satu harapan saya ke depan. Mewujudkan Tanah Bumbu menjadi daerah ekonomi baru yang menggeliat. Belakangan Anda juga digadang-gadang puluhan bupati menjadi Ketua Umum Apkasi masa bakti 20152020, menggantikan Bapak Isran Noor yang masa baktinya habis tahun 2015 ini. Kalau terpilih, apa yang mau Anda lakukan bersama Apkasi? Pertama-tama, tentu saya harus apresiasi rekan-rekan bupati yang mengadang-gadang saya. Secara prinsif dan sebagai bupati serta anggota Apkasi, harus siap bila diamanahkan menjabat posisi-posisi di Apkasi. Karena bagi saya, Apkasi adalah organisasi strategis untuk Indonesia. Pemerintah kabupaten membutuhkan organisasi Apkasi. Itu sudah ditunjukkan Apkasi pada masa kepemimpinan Bapak

Isran Noor. Keeleganan dan perjuangan beliau memimpin Apkasi empat tahun terakhir, banyak manfaatnya bagi pemerintahan kabupaten. Kalau rekan-rekan memang memilih saya, tentu saya harus berjuang seperti yang sudah dilakukan Bapak Isran Noor. Saya kira kepemimpinan Pak Isran Noor menjadi contoh penting bagi pemimpin Apkasi ke depan. Beliau telah menetapkan standar tinggi dan harus diimbangi Ketua Umum Apkasi nantinya. Bagi saya, Apkasi harus terus produktif, kreatif dan konsisten memperjuangkan hak-hak pemerintah kabupaten. Wibawa Apkasi sebagai organisasi yang disegani, harus dipertahankan. Apkasi harus tetap memperjuangakan dan mempertahankan keberlangsungan Otonomi Daerah, sesuai amanat UUD 1945, Konsensus Politik Tahun 1998 dan juga semangat reformasi. Tugas ini tentu tidak mudah, akan tetapi, bila rekan-rekan mengamanahkan tugas mulia ini kepada saya, saya siap. Siap berjuang bersama rekan-rekan bupati. Kalau memang mendapat amanah dari para bupati untuk memimpin Apkasi, hal-hal apa yang menjadi prioritas Anda bersama Apkasi? Biar bagaimanapun, Apkasi ini harus tetap mengedepankan azas kebersamaan, mufakat dan musyawarah. Pertama-tama tentu memperkuat organisasi. Setelah organisasi kuat dan solid, berbagai permasalahan daerah bisa kita bicarakan bersamasama, mencari solusi terbaiknya, termasuk berkomunikasi dengan para pengambil kebijakan di pusat. Intinya, membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak. Apkasi akan semakin bagus jika mulai konsentrasi pada bidang-bidang tertentu. Seperti mendorong perekonomian daerah, alangkah baiknya jika Apaksi memiliki strategi-strategi yang bisa dimanfaatkan para bupati di daerahnya. Artinya, peran Apkasi harus benar-benar dirasakan pemerintah kabupaten.***

MERCY LUVINA DESWANTY

PROTOKOLNYA BUPATI SELURUH INDONESIA Sosok berparas cantik yang satu ini, tentu tidak asing bagi para pejabat-pejabat penting di lingkungan pemerintahan, baik itu menteri, gubernur, anggota DPR RI, apalagi bupati. Kepiawaiannya dalam menjalankan roda organisasi Apkasi banyak dipuji. Lulusan University New South Wales, Sydney, Australia, Jurusan Public Relation ini memegang peran penting di Apkasi.

E

legan. Kata ini layak dialamatkan kepada sosok Direktur Eksekutif Apkasi, Mercy Luvina Deswanty, akrab disapa Mercy. Kinerja, persuasi, komunikasi dan penampilannya selalu memukau banyak orang. Bahkan, sekaliber Gamawan Fauzi, ketika menjabat Menteri Dalam Negeri, memuji kinerja Mercy menjaga kemaslahatan Sekretariat Apkasi selama bertahun-tahun. Dalam satu kesempatan pertemuan di Kantor Mendagri, Gamawan sempat bergurau, ‘Bu Mercy merupakan menteri dalam negerinya Apkasi’. Mercy dengan Apkasi seperti pinang dibelah dua. Sejak Apkasi didirikan tahun 2000, lima belas tahun lalu, Mercy langsung menempati posisi strategis. Praktis, dirinya harus berhubungan langsung dengan berbagai pihak, para pemangku kepentingan di daerah, termasuk pejabat-pejabat penting negara saat itu. Pada masa kepemimpinan Isran Noor sebagai Ketua Umum Apkasi, Mercy seperti kembali menemukan jati dirinya. Kolaborasi keduanya, menjadikan Apkasi sebagai organisasi pemerintah daerah paling aktif, kreatif, solid dan disegani. Pakar Otonomi Daerah, Ryaas Rasyid, bahkan sering

melontarkan hal-hal positif tentang Apkasi karena kinerjanya yang terus membaik. ‘SERVER-NYA’ PARA BUPATI Sebagai direktur eksekutif, Mercy menjadi kunci penting di Apkasi. Kesibukan para bupati di daerah, menuntutnya untuk selalu berpikir cekatan, kreatif, mandiri, sekaligus menjalankan fungsi organisasi dengan baik. Ketika ada undangan dari kementerian atau DPR RI untuk dengar pendapat, Mercy selalu yang pertama tahu. Mercy segera melaporkan ke pimpinan, tentu mengikuti jenjang hirarki organisasi. Sama halnya ketika ketua umum ingin menghubungi para anggota atau jajaran dewan pengurus, Mercy jadi andalan paling efektif. Bisa dikatakan, Mercy menjadi ‘server’ bagi para bupati dan Apkasi. Mercy mencontohkan ketika melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Luar Biasa (Rakornaslub) Apkasi dan Apeksi di Jakarta, pada September 2014. “Saat itu adalah masa-masa penolakan RUU Pilkada, termasuk dari para bupati dan wali kota. Ketua Umum menginstruksikan saya mempersiapkan Rakornaslub segera untuk menyikapi RUU Pilkada. Hari H, jaraknya hanya tiga hari dari instruksi ketua umum, karena memang posisi undang-undang ini membutuhkan pandangan para bupati. Sampai jam tiga pagi setiap hari saya hubungi satu per satu para bupati. Subuh, para bupati dari wilayah timur mulai telepon ke saya untuk konfirmasi. Jadi, dalam tiga hari itu, telepon tidak berhenti berbunyi. Inilah tugas, dan harus saya jalankan dengan iklas,” kenang Mercy. Hal-hal seperti ini bagian dari tugas dan rutinitas Mercy dalam menjalankan roda organisasi. Pribadinya yang supel, ramah dan suka berinteraksi, disukai para bupati. Pesonanya ini membuat para bupati tidak mendapat kendala dalam berkomunikasi dengan direktur eksekutif mereka. Tidak heran jika Mercy telepon dan tidak diangkat bupati, beberapa saat kemudian, bupati itu akan telepon balik. Segitu pentingnya sosok Mercy bagi Apkasi.

Menerima kunjungan Seremaia Tuinausori Cavuilati, Duta Besar Fiji untuk Indonesia

Bersama Anies Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Sebagai petinggi di sekretariat, Mercy juga menjadi pusat informasi bagi para bupati. Termasuk memanfaatkan kedekatan Mercy dengan para pejabat. “Kadang ada yang minta difasilitasi ketemu menteri ini, pejabat ini dan banyak lagi. Pada dasarnya itulah tugas saya. Melayani para bupati dengan baik, iklas dan penuh penghargaan. Saya juga punya tujuan penting yaitu menjalin keakraban para bupati sehingga satu sama lain saling kenal, saling komunikasi dan pada intinya mereka bisa tukar pikiran atau ide-ide kreatif,” jelas Mercy. APKASI SEMAKIN KREATIF Keakraban yang dijalankan Mercy seperti inilah yang turut menjalin tali silaturahmi di lingkungan para bupati, termasuk bagi eksternal Apkasi. Ia tidak saja mengurusi masalah ‘dapur’ organisasi, tapi juga berkontribusi membangun semangat para bupati dalam menjalankan tugasnya di daerah. Bagi Mercy, beban-beban yang selama ini berada di pundak para bupati harus bisa diringankan Apkasi. Ini salah satu misinya. Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, Apkasi memang terus bertrasformasi menjadi organisai produktif. Dalam catatan Mercy, Apkasi telah melampaui ekspektasi awal. Ia mencatat, terjadi dinamikan positif di lingkungan Apkasi. Partisipasi anggota terus meningkat, Apkasi semakin dihargai lembagalembaga negara dan orang-orang penting semakin akrab dengan Apkasi, termasuk pihak asing. “Sepanjang tahun 2014 lalu, Apkasi mengadakan 70-an lebih kegiatan. Apkasi bisa mendatangkan Sekretaris Jenderal ASEAN, 48 duta besar negara sahabat untuk Indonesia secara bersamaan, serta beberapa delegasi perdagangan asing ke Kantor Apkasi. Telah banyak investor yang kami arahkan ke daerah. Sedangkan terkait masalah-masalah daerah, Apkasi

Ikut menyampaikan program strategis APKASI bersama jajaran Dewan Pengurus dan Dewan Pakar APKASI

berusaha keras memediasi setiap permasalahan di daerah kabupaten ke kementerian terkait, termasuk mempertemukan seluruh bupati dengan Bapak Presiden Joko Widodo di Istana Bogor awal tahun 2015 ini. Inilah tugas dan peran penting Apkasi sebagai mitra strategis pemerintah kabupaten,” papar Mercy. Pengalamannya dibidang public relation betul-betul dimanfaatkan Mercy untuk menjalankan fungsi Sekretariat Apkasi. Meski seorang perempuan dan berada di lingkungan mayoritas laki-laki, yaitu para bupati seluruh Indonesia, dirinya tetap menunjukkan profesionalisme mumpuni. Penampilannya yang selalu fashionable menjadi nilai tambah bagi kredibilitas organisasi. Sedikit merendah, ia mengaku, dukungan staf di Apkasi, termasuk para bupati, banyak memberikannya harapan dan pelajaran. “Semuanya tentu bukan karena saya. Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja Apkasi selama ini. Salah satunya kepercayaan yang diberikan para bupati kepada saya. Staf yang saya miliki juga sangat kredibel. Dua hal ini menjadi modal penting bagi saya untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Direktur Eksekutif Apkasi. Yang pasti, Apkasi akan terus menunjukkan kinerjanya dengan dukungan SDM yang berkualitas dan profesional dibidangnya,” akhir Mercy. Salud…

Foto bersama, dari kiri ke kanan: Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng), Utje Ch. Suganda (Bupati Kuningan), Mardani H. Maming (Bupati Tanah Bumbu), Saiful Ilah (Bupati Sidoarjo), Tjahjo Kumolo (Mendagri), Sokhiatulo Laoli (bupati Nias), Perdie MA (Bupati Murung Raya), Christiany Eugenia Paruntu (Bupati Minahasa Selatan), Al Yasin Ali (Bupati Halmahera Tengah)

KEMENDAGRI:

APKASI

HARUS PUNYA

SKALA PRIORITAS

S

ebelum pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Apkasi ke IV, Dewan Pengurus Apkasi audiensi dengan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo. Beberapa hal penting terkait pelaksanaan Munas disampaikan kepada Mendagri. Sebagai Penasehat Apkasi, Mendagri memberikan masukan-masukan kepada Apkasi, khususnya terkait suksesi pelaksanaan Munas. Salah satunya dukungan terhadap pelaksanaan Munas. “Silahkan dewan pengurus dan anggota menentukan ketua umum, sepenuhnya saya serahkan kepada rekan-rekan bupati. Sebagai Menteri Dalam Negeri, tentu saya harus mendukung, karena Apkasi penting bagi pemerintah kabupaten. Kalau ada rekomendasi atau hal-hal yang mau disampaikan kepada pemerintah, monggo dan sesegera mungkin kami tindaklanjutin,” jelas Mendagri, Tjahjo Kumolo. Audiensi ini dipimpin Wakil Ketua Umum, Saiful Ilah (Bupati Sidoarjo) dan Christiany Eugenia Paruntu (Bupati Minahasa Selatan). Turut pula Wakil Sekretaris Jenderal Apkasi, Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng) dan Perdie MA (Bupati Murung

Raya). Hadir juga beberapa bupati lainnya seperti Mardani H. Maming (Bupati Tanah Bumbu), Sokhiatulo Laoli (Bupati Nias), Al Yasin Ali (Bupati Halmahera Tengah) dan Utje Ch. Suganda (Bupati Kuningan). Selain meminta dukungan, Saiful Ilah juga meminta Mendagri membuka Munas Apkasi IV, termasuk untuk pembukaan pameran tahunan Apkasi yaitu AITIS 2015, yang diselenggarakan di JIExpo, Kemayoran, Jakarta. Nurdin Abdullah sebagai Steering Committee Munas Apkasi IV menjelaskan secara rinci pelaksanaan munas. Pada intinya, Nurdin menyampaikan waktu dan tempat pelaksanaan. “Karena bertepatan dengan pameran Tahunan Apkasi, momentum ini kami manfaatkan untuk melaksanakan dalam waktu berdekatan di Jakarta. Harapan kami, Bapak Mendagri bisa hadir, termasuk meminta petunjuk supaya Bapak Presiden juga bisa hadir,” papar Nurdin. Pertemuan yang dilangsungkan pada Jumat 20 Maret 2015 di ruangan Menteri Dalam Negeri ini berlangsung akrab. Selama satu setengah jam, mendagri, bupati dan beberapa dirjen Kementerian Dalam Negeri, membicarakan berbagai hal selain munas, khususnya masalah-masalah yang dihadapi bupati. Tjahjo Kumolo dalam kesempatan ini meminta Munas Apkasi mempertimbangkan keterwakilan wilayah di jajaran dewan pengurus, sehingga persoalan daerah bisa terwakili. Tjahjo juga menjabarkan beberapa program yang sedang dijalankan presiden di daerah. “Harapan saya, Apkasi punya skala prioritas atau kebijakan yang berlandaskan isi penjabaran Nawa Cita Bapak Presiden,” papar Mendagri.

Penanggung Jawab Ir. H. Isran Noor, MSi. Dewan Pakar Prof. Dr. M. Ryaas Rasyid MA Prof. Dr. Bachtiar Aly Prof. Dr. Iberamsjah, MS Dr. Siti Nurbaya Prof. Dr. Nurdin Abdullah, M.Agr. Drs. H. Rachmat Yasin, MM Dr. Ir. HM. Imron Rosyadi, MM Dr. Ir. Willy M Yoseph, MM Drs H Bando Amin C Kader, MM Pemimpim Umum Zaidin A Zaiti Pemimpin Perusahaan Salman Afkar Perencana Redaksi Mercy Luvina Deswanty RB Budi Surjono Syaifudin Kai Pemimpin Redaksi Mirza Fichri Mz Reporter dan Kontributor Henra Marulitua Erick Persona Nugraha Sidang Redaksi Adriansyah Sugiarti Bekti Atya Maman Suryaman Rona Akidita Tiara Purnamasari Desain dan Tata Letak Mulyana Danang Eko S Fotografer Fajar Patriot Syahputra Dimas Wibisono Marketing Agus Chaniago Yulli Elvi Promosi dan Periklanan PT Profajar Jurnalism Penerbit

Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Gedung International Financial Centre Lt 18 Jl. Jend Sudirman Kav 22-23 Jakarta

MEMBURU INVESTOR INFRASTRUKTUR HADAPI MEA

T

ak terasa, setahun sudah majalah ini menemani pembaca yang budiman. Perjalanan singkat ini harus kami akui, ada pasang surutnya meski menunjukkan tren positif. Sajian rubrik-rubrik sektoral dan komoditas menjadi keunggulan dan nilai plus kami selama ini. Memasuki tahun 2015, redaksi berupaya dan berusaha merancang isi majalah lebih baik, menarik dan sarat informasi. Pikiran, ide dan kreatif segenap tim redaksi pun bergulat selama setahun terakhir. Bagaimana menjadikan majalah ini sebagai sarana efektif dalam memberitakan potensi daerah kabupaten? Menjadikan setiap rubrik sebagai informasi penting bagi semua pihak, terutama investor potensial. Redaksi kemudian membuat perubahan dan terobosan signifikan. Yaitu merubah nama Majalah Zaidin A. Zaiti Pemimpin Umum Etalase menjadi Majalah Kabupaten Report. Perubahan telah dipikirkan dengan seksama, majalah harus fokus, berkarakter dan concern pada daerah kondisi kabupaten. Konsentrasi ditekankan pada reportase kinerja pemerintah kabupaten dan potensi sektoral yang menjadi kebutuhan informasi para pelaku ekonomi. Perubahan ini tentu dibekali visi kedepan yang lebih baik. Redaksi pun berupaya memperkuat tim, termasuk menempatkan kontributor di seluruh daerah kabupaten untuk mengolah informasi secara rinci dan mendalam. Dalam edisi ini, kami menyoroti sepak terjang Presiden RI, Joko Widodo dalam ‘memburu’ investor. Kenapa demikian? Karena presiden baru ini konsentrasi pada infrastruktur dasar, sektor yang selama ini hambatan utama perekonomian daerah-daerah, khususnya luar Pulau Jawa. Mulai dari tol laut, jaringan kereta api, hingga aksesibilitas jalan tol yang menghubungkan kota-kota dalam satu pulau. Harus kita akui, masalah pemerataan infrastruktur dasar merupakan kendala pelik bagi negara ini. Rencana besar ini harus mendapat dukungan, karena ini erat kaitannya dengan wilayah kabupaten di seluruh Indonesia. Kami juga mengangkat pertemuan para bupati dengan Sekjen ASEAN dalam upaya menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN), termasuk membahas secara mendalam soal BUMD yang sebagian besar mati suri. Kami juga menyajikan potensi-potensi sektoral dan tidak lupa profil-profil kepala daerah yang kreatif dalam membangun daerahnya. Semoga tampilan dan sajian Kabupaten Report bisa memicu semangat bagi kita untuk membangun daerah. Selamat Tahun Baru… Pemimpin Umum

Zaidin A. Zaiti

Edisi V Januari 2015

7

12

Kaltim Prima Coal Maju Bersama Masyarakat dan Lingkungan CSR Energi Mega Persada Malacca Strait SA Ciptakan Program Berkelanjutan Bagi Masyarakat

16

38 8

Abdullah Azwar Anas Sukses Jalankan Public Privat Partnership

PEMBERDAYAAN CSR DAERAH KABUPATEN

PROFIL BUPATI

Sehan S Landjar Memahami Persoalan Dengan Gaya Merakyat

LAPORAN UTAMA

22

PROFIL KABUPATEN

Kabupaten Nias Maksimalkan Potensi Dukung Perekonomian Masyarakat Kabupaten Berau Berau Expo Ajang Tampilkan Potensi Daerah Kabupaten Sumba Barat Dorong Perekonomian Dari Komoditi Kopi dan Kakao

28

LAPORAN KHUSUS Pengelolaan BUMD Harus Profesional

28

JOKOWI MEMBURU INVESTOR INFRASTRUKTUR Januari 2015 Edisi V

34

PAMERAN Festival Kampung Kopi dan Coklat APKASI Tempat Berkumpul Kopi dari Seluruh Indonesia

44

56

SEPUTAR APKASI

Pertemuan Apkasi - Sekjen ASEAN APKASI Siapkan Strategi Hadapi MEA

58

68

ENERGI Mengintip Prospek Bisnis Energi Terbarukan KABUPATEN GARUT Panas Bumi Menunggu Investor KABUPATEN SOLOK SELATAN Investasi Panas Bumi Capai 7 Triliun

INFRASTRUKTUR

Jokowi Siap Bangun 24 Pelabuhan KABUPATEN BATU BARA Kuala Tanjung TIngkatkan Iklim Investasi Sumut KABUPATEN KOTABARU Intip Peluang Bangun Pelabuhan Internasional

KELAUTAN

Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS Besarnya Potensi Laut Anambas KABUPATEN HALMAHERA UTARA Taman Laut dan Perikanan Belum Tergarap Maksimal


34 76

80 82

PARIWISATA

Daerah Harus Atraktif Kelola Pariwisata KABUPATEN BANDUNG Kembangkan Desa Wisata

PERTANIAN

Kopi Indonesia Potensial di Pasar Tiongkok

KOPERASI DAN UKM

PKBL BUMN, Efektifkah? KABUPATEN CIREBON Bina UKM Berorientasi Ekspor KABUPATEN SERDANG BEDAGAI Sukses Kembangkan Kemandirian Koperasi

88 PERKEBUNAN

Perkebunan Bambu Diminati Dunia KABUPATEN LOMBOK TENGAH Bambu Lombok Tengah Bernilai Jual Tinggi KABUPATEN TEMANGGUNG Bambu TemanggungTembus Pasar Tiga Benua

94

BEST PRACTICES

KABUPATEN PINRANG Perizinan Pinrang Salah Satu Terbaik

68

9

10

Januari 2015 Edisi V


11

PEMBERDAYAAN CSR DI DAERAH KABUPATEN

KALTIM PRIMA COAL

ALOKASIKAN DANA CSR

US$ 5 JUTA Teks : Henra MS

Foto : Istimewa

Peran serta pemerintah daerah dalam memerhatikan dan memanfaatkan CSR bagi pengembangan masyarakat harus jelas. Di Kutai Timur sendiri, terbentuk Forum Multi Stake Holder for Corporate Social Responsibility (FMSH For CSR) melalui SK Bupati No. 71/02.188.45/HK/III/2006. Forum ini digunakan untuk memaksimalkan dana CSR bagi masyarakat dan tidak tumpang-tindih dengan program pemerintah, termasuk dinas-dinas terkait.

12


K

omitmen KPC menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan praktek pertambangan yang baik, dilakukan sejak awal beroperasi. Sejalan dengan komitmen perusahaan ini, penyaluran program CSR juga didasarkan pada community development dan berwawasan lingkungan. Berbagai program CSR didasarkan pada pembangunan masyarakat berkelanjutan dan bisa berkontribusi langsung untuk masyarakat dan lingkungan. Menurut Louise G. Pessireron, Manager Project Affair & Sustainable Development PT Kaltim Prima Coal yang memaparkan program CSR KPC di FORUM Bisnis Pemerintah Kabupaten (APKASI FORUM), KPC mengalokasikan dana US$ 5 juta lebih untuk tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, dan US$ 58 juta untuk biaya pemeliharaan dan investasi lingkungan, termasuk reklamasi area pasca tambang. “Kami merancang program untuk meningkatkan pendapatan, perekonomian dan mendukung pendidikan masyarakat, sejalan dengan rencana Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. Kami juga berusaha terlibat dalam


mendorong pembangunan manusia dengan berbagai program yang kami buat, termasuk mendukung program pemerintah daerah,” jelasnya dihadapan puluhan peserta forum. Bersinergi Dengan Pemerintah Daerah Menurutnya, aspek lengkap dari CSR cakupannya antara lain tanggung jawab terhadap karyawan, customer, masyarakat dan lingkungan. Khusus untuk masyarakat sekitar perusahaan, program CSR KPC terdiri dari tiga bidang: Ekonomi (pengembangan agribisnis dan pengembangan UKM), Sosial (kesehatan, pendidikan dan pelatihan, pemberdayan SDM), dan Lingkungan (pengembangan infrastruktur dan pelestarian alam dan budaya). “CSR itu sebenarnya cukup luas. Khusus untuk masyarakat sekitar atau area ring satu perusahaan, tentu menjadi fokus perhatian kami. Beberapa program kami buat, seperti Program Pendekatan Desa Mandiri, Peternakan Desa Terpadu, Pengembangan UMKM, Peningkatan Sanitasi dan Kesehatan Masyarakat dan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat,” jelasnya. “Kami juga terlibat dalam

pengembangan agrobisnis masyarakat, peningkatan beberapa infrastruktur serta pelestarian alam dan budaya. Untuk ‘Desa Mandiri’, kami membangun BUMDes yang dikelola mandiri oleh masyarakat, ini bagian dari pembangunan entrepreneurship masyarakat,” tambahnya. “Kami menyadari, operasional pertambangan memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan hidup. Akan tetapi, kami terus berusaha berperan dalam menjaga lingkungan seperti reklamasi, yaitu berusaha me-restorasi area pasca tambang ke kondisi semula, minimal harus bisa memanfaatkannya seperti untuk suplai pengolahan air minum dan pariwisata masyarakat,” akhirnya Louise.

13

PEMBERDAYAAN CSR DI DAERAH KABUPATEN

CSR ENERGI MEGA PERSADA MALACCA STRAIT SA

PENGEMBANGAN KOMODITI UNGGULAN DAERAH Teks : Henra MS

Foto : Istimewa

Meningkatkan pendapatan masyarakat, ciptakan pendidikan berkualitas, menjaga kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas SDM, infrastruktur dan fasilitas publik yang baik, merupakan enam sasaran utama CSR PT Energi Mega Persada (EMP).

P

embangunan ekonomi lokal dan pembentukan komunitas strategis merupakan target utama CSR (Corporate Social Responsibility) PT Energi Mega Persada, di Kabupaten Kepulauan Meranti. Guna mendukung program

14

sosial perusahaan terhadap lingkungan masyarakat ini, PT EMP meningkatkan hampir 71 persen anggaran, dari Rp 5,259 miliar pada tahun 2012, menjadi Rp 7,440 miliar pada tahun 2013. Wujud kepedulian perusahaan ini direalisasikan dalam beberapa bentuk program

pengembangan dan pendampingan aktivitas serta mendorong kinerja perekonomian masyarakat. Dalam sesi wawancara Reporter Majalah Etalase Apkasi dengan Chief Operations Officer (COO) PT Energi Mega Persada, sekaligus General Manager (GM) Januari 2015 Edisi V

EMP Malacca Strait SA, Bagus C. Kartika, terkait program CSR perusahaan dalam acara ‘Festival Pangan Sagu Nasional’ pada Mei 2014 lalu, Bagus dengan lugas menjelaskan program pengembangan berbagai sektor untuk membantu peningkatan perekonomian masyarakat. “Program yang kami buat bersifat pengembangan dan pendampingan secara intensif. Salah satu contohnya dengan dukungan kami pada diversifikasi pangan sagu ini. Di Meranti, kami terus berusaha meningkatkan inovasi dan pengetahuan dalam mengolah sagu sebagai pangan alternatif membantu perekonomian masyarakat. Kami berharap, masyarakat memanfaatkan potensi ini dimasa mendatang,” jelas Bagus C. Kartika. Masih menurut Bagus, metode yang diterapkan EMP dalam pengembangan masyarakat bersifat padat karya khususnya pembentukan pelaku usaha, sedangkan bagi masyarakat pertanian, pemberian pelatihan termasuk memasilitasi studi banding ke beberapa daerah menjadi alternatif peningkatan pengetahuan. “Kami menstimuli dan mendirikan lembaga keuangan mikro serta koperasi agar masyarakat bisa mendapatkan modal untuk berbagai keperluan. Kami juga mendorong UMKM terus tumbuh dengan memberikan kontribusi pada perekonomian daerah dengan cara


menumbuhkan wirausahawan baru. Khusus untuk sektor agrobisnis, kami terus membentuk kelompok tani dan meningkatkan pengetahuan serta modernisasi di sub masing-masing komoditas,” tambah Bagus. Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah Progres dan kemajuan dari proses pendampingan community development CSR PT EMP ini mulai terlihat. Pada tahun 2013, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Mandiri Sejahtera bentukan PT EMP, yang menaungi LKM Mandiri Sejahtera, berhasil mendapatkan gelar koperasi terbaik se-Kabupaten Meranti. Sedangkan Lembaga Keuangan Mikro Mandiri Sejahtera 01 di Kecamatan Merbau, juga bentukan PT EMP, mendapatkan penghargaan UMKM Awards dari Harian SINDO yang diserahkan langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM RI. Dari segi kesehatan, CSR PT EMP fokus pada peningkatan dan pemberian gizi tambahan bagi anak balita dan ibu hamil melalui layanan Posyandu. EMP juga melakukan pelatihan bagi ibu hamil untuk meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak. Di bidang pendidikan, perusahaan memberikan bantuan dana dan beasiswa bagi putra-putri daerah untuk menimba ilmu di perguruan tinggi ternama di Indonesia. PT EMP

juga membangun fasilitas Community Learning Center, lembaga kursus komputer dan les bahasa Inggris yang bisa diakses masyarakat secara gratis. Di bidang infrastruktur, pada tahun 2013 ini, EMP berkontribusi dalam pembangunan beberapa proyek fisik seperti perbaikan jalan umum desa Bagan Melibur, pembangunan Pos Babinsa di Lukit, perbaikan pelabuhan umum Jetty, Dusun Sungai Kurau, renovasi rumah warga tidak mampu di wilayah Pedas, support gas untuk PLTMG (Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Gas) Kecamatan Merbau dan pemberian bantuan penggunaan alat berat untuk membantu perbaikan sarana jalan dan parit untuk kepentingan masyarakat. Beberapa kegiatan ini pun diresmikan langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti. Sinergi CSR PT EMP dengan pemerintah daerah juga terjalin dengan baik. Berbagai program dikomunikasikan dengan baik agar bantuan tidak tumpang tindih. “Kami menjalin kerjasama dalam membangun masyarakat. Semua program pemerintah daerah kami dukung penuh, demikian juga program CSR yang kami buat. Sinergi ini sangat membantu kinerja kedua pihak, termasuk dalam Festival Pangan Sagu ini,” akhir Bagus.

15

PROFIL BUPATI

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

SEHAN S. LANDJAR

MEMAHAMI PERSOALAN LEWAT GAYA MERAKYAT

Selama menjabat bupati, Sehan S. Landjar sengaja minimalisir protokoler. Sidak dan mengunjungi masyarakat di desa-desa kerap menggunakan motor, bercengkrama dengan masyarakat selama berjam-jam, mengajar di sekolah-sekolah, serta membuka pintu rumah dinas bagi siapa saja yang ingin bertemu dirinya.

G

aya bicaranya khas, tegas dan sedikit pedas. Ya, itulah sosok Sehan S. Landjar, akrab disapa Landjar. Bagi pengurus dan anggota Apkasi, sosok kumisan berkulit hitam manis ini sudah tidak asing. Banyak masukan dan kritikan yang ia alamatkan ke pemerintah pusat ketika rapatrapat Apkasi. Lulusan Sarjana Hukum ini memang geram dengan berbagai regulasi dan peraturan yang dibuat pemerintah pusat atau kementerian, sehingga daerah sulit berkembang dan maju sesuai harapan. Salah satunya terkait penerimaan CPNS dalam Undang Undang ASN. Saking jengkelnya, ia pun melakukan judicial review. Alhasil, dirinya memiliki hak menentukan siapa saja yang layak dan cocok diterima jadi PNS di Pemkab Boltim, dan hak ini mungkin tidak dimiliki kepala daerah lain. “Yang di daerah inilah yang tahu kebutuhan, bukan Kemenpan. Inilah salah satu bukti kurang jelinya pusat melihat persoalan daerah,” terangnya. Lain lagi dengan program Kementerian Sosial yang dia anggap salah kaprah, terkait pembangunan rumah bagi masyarakat miskin. “Kalau mengacu peraturannya, mereka yang mendapat bantuan rumah adalah warga miskin yang memiliki tapak rumah atau tanah. Bagaimana dengan masyarakat miskin yang tidak memiliki tanah? Bukankah mereka yang pertama dibantu?,” tanyanya. Bila menyangkut peraturan dan undang undang, Landjar memang begitu fasih. Argumennya selalu didukung data-data bahkan cukup hafal undang undang yang bersentuhan dengan kinerja kepala daerah. Pengetahuannya ini pula yang menciptakan berbagai diskresi di Boltim sehingga wilayah pemekaran baru ini terus menunjukkan perkembangan positif. Fokus pertamanya ketika diangkat Edisi V Januari 2015

menjadi bupati adalah mencoba memperbaiki mindset aparatur pemerintahan dan menambah wawasan masyarakat. Ia pun mengaku butuh dua tahun untuk merubah cara pandang aparatur dan sebagian besar masyarakat, sesuai yang ia harapkan. “Jangan lagi aparatur terlihat kaku, sehingga kesan yang timbul dimasyarakat dipersulit, padahal kemampuan mengambil keputusan aparatur yang kurang. Masyarakat juga saya ajak berpikir lebih kreatif dan memiliki wawasan yang lebih baik,” paparnya. Sebagai punishment, tidak jarang ia memindahtugaskan, menon-job-kan bahkan sampai memecat aparaturnya bila main-main atau kurang tepat dalam mengambil keputusan. Hasilnya, berbagai bidang pun menunjukkan hasil positif. Di sektor pertanian misalnya, kabupaten ini merupakan penghasil terbesar kopra, cengkeh, kopi dan holtikultura se-Sulawesi Utara. “Kami membangun jalan hotmix untuk akses ke desa-desa yang jumlahnya 80 desa. Kami juga membangun sekitar 120 km jalan

pertanian, guna mendukung aksesibilitas dan mobilitas hasil pertanian,” papar Landjar. Di bidang pendidikan, Boltim terus merengsek menjadi salah satu yang berprestasi di Sulawesi Utara. “Dulu, tingkat partisipasi sekolah bisa dikatakan minim. Saat ini, data yang saya lihat langsung, partisipasinya cukup tinggi. Buktinya, ujian nasional SMA kemaren pesertanya 573 orang, bandingkan dengan empat tahun lalu yang cuma 200 orang,” tambahnya. Sejak menjabat, Landjar memang langsung menetapkan sekolah gratis sampai tingkat SMA. Bahkan buku-buku berikut seragam sekolah diberikan secara gratis. “Tahun 2014 ini, saya mengalokasikan dana Rp 1,4 miliar untuk membeli peralatan sekolah, untuk dibagikan ke anak-anak sekolah. Saya juga terus meningkatkan penghasilan tenaga pendidik melalui beberapa tunjangan dan pelatihan, agar kualitas mereka semakin baik. Salah satunya dengan menetapkan peraturan minimal S1 bagi yang menjabat kepala sekolah. Saat ini jumlah lulusan S1 di Boltim

Bupati Sehan Landjar ikut memeriahkan acara Natal masyarakat Boltim

17

Selain mendengar aspirasi masyarakat, tidak jarang Landjar mendapat pelukan warga

mencapai 873 orang, padahal beberapa tahun lalu hanya 187 orang,” paparnya. Ketika Majalah ETALASE berkunjung ke Boltim pada penghujung Agustus 2014, sosok Landjar terlihat akrab dengan masyarakat. Gaya bicaranya yang berapi-api, berubah menjadi sikap yang menyejukkan di lingkungan masyarakat. Menurut penuturan beberapa warga, gaya bicara Bupati Landjar dibarengi dengan perbuatan positif. “Kalau sekilas memang terlihat galak, tapi kalau sudah berkunjung ke desadesa atau mengunjungi warga yang sakit, ia seperti obat mujarab bagi kami. Beliau sebenarnya sangat sederhana dan tidak segan-segan turun dari mobilnya untuk membantu masyarakat kalau kebetulan lewat, termasuk memberikan motivasi bagi masyarakat,” jelas Noval Wakid, warga Kec. Kotabunan. Selain rutin mengunjungi desa-desa dan lokasi pertanian, ia pun dikenal berjiwa sosial tinggi. Tidak jarang Landjar merogoh koceknya sendiri untuk membeli tanah bagi orang miskin sebagai tapak rumah. Jiwa sosialis Landjar juga berperan besar dalam pengalokasian dana dari APBD, untuk pembelian tanah bagi masyarakat miskin dan bantuan dana bagi anggota masyarakat yang keluarganya sakit. “Kesehatan sudah gratis, tapi orang yang sakit merupakan tulangpunggung keluarga, bagimana

18

keluarganya yang lain bisa makan? Untuk itu, saya pun mengambil opsi diskresi dan mengalokasikan dana dari APBD. Jadi, mereka dapat makan sembari menunggu keluarga di rumah sakit. Tinggal lapor ke kepala desa, uangnya segera cair. Sama halnya dengan program bantuan rumah dari Kementerian Sosial. Agar warga miskin bisa mendapat bantuan pusat ini, terpaksa pemkab mengeluarkan dana untuk pembelian tanah. Kalau saya dianggap salah mengambil keputusan ini, saya siap mempertanggungjawabkan,” terangnya. Satu lagi tindakan terpuji dari Landjar selama memimpin Boltim adalah keputusannya yang konsisten menggunakan mobil pribadi. Sedangkan dana pembelian mobil dinas dijadikan dua unit mobil ambulans untuk membantu masyarakat yang sakit. BUPATI PALING GAMPANG DITEMUI WARGANYA Meski daerah pemekaran baru, infrastruktur jalan di Boltim sudah terbilang bagus dan mulus. Kantor Bupati yang berada di Tutuyan, Ibukota Boltim, pun berdiri megah menghadap laut.

Karena fokus meningkatkan infrastruktur, beberapa kantor dinas ternyata masih numpang dan memanfaatkan rumah warga disekitar Tutuyan. Termasuk Rumah Dinas Bupati. Rumah warga yang dijadikan rumah dinas bupati terbilang sederhana, hanya berukuran 10 x 15 meter. Tidak terlihat kemewahan dibagian luar maupun di dalam rumah. “Ini baru namanya merakyat,” jawan Landjar simpel. Tapi jangan heran bila rumah dinas ini setiap malam penuh warga. Bahkan terlihat mirip klinik atau tempat praktek pengobatan alternatif bila malam tiba. Puluhan warga memang selalu mengunjungi rumah dinas bupati. Ada yang ingin sekedar ngobrol sama bupati, ada juga yang ingin menyampaikan pendapat dan kritikan, sampai meminta pertolongan karena anggota keluarga ada yang sakit. “Beginilah hampir tiap malam. Warga Suasana warga bertemu Bupati di rumah dinas


selalu datang silih berganti. Warga ini akan bapak layani, bahkan tidak jarang sampai pagi, karena banyaknya orang,” jelas salah satu asisten rumah dinas, sembari menyajikan kopi bagi warga. “Pernah saya nunggu sampai tengah malam, tapi tidak apalah yang penting bisa ngobrol dengan bapak (bupati),” tutur Ruslan, salah satu warga yang menunggu antrian. Ruslan yang mengaku ingin mendapat masukan dari bupati terkait pertaniannya seperti termotivasi bila sudah ngobrol dengan Landjar. BLUSUKAN NAIK MOTOR Kegemaran Landjar ‘bercengkrama’ dengan masyarakat tidak saja di rumah dinas. Menurut beberapa warga, setiap kunjungan ke desa-desa, Landjar juga hobi ngobrol dengan masyarakat selama berjam-jam. Bahkan tidak jarang warga kaget dengan kehadiran sang bupati. “Karena datang pakai motor dan tidak ada pengawalan, itu yang membuat kami kaget. Kunjungan ke kebun juga begitu, sering naik motor,” jelas beberapa warga. Menggunakan motor matik, Landjar rutin mengunjungi kantor-kantor dinas yang tersebar di Kec. Tutuyan. Ia juga mengunjungi desa-desa dan lokasi pertanian warga. Sesekali ia mampir di sekolah untuk melihat proses belajarmengajar dan menyempatkan waktunya memberikan sepatah dua kata untuk memotivasi anak-anak sekolah. Landjar tidak saja mendengarkan keluhan warga dan melihat progres berbagai program pemerintah. Ia juga memberikan pencerahan terkait profesi masyarakat yang dikunjungi. “Pak bupati

memiliki banyak pengalaman. Jadi, ketika bertemu masyarakat, ia sering memberikan masukan-masukan. Seperti bagaimana mengolah pertanian yang baik dan benar, termasuk juga masalah rohani,” jelas Abdurahman Mamonto. Minimalisasi protokoler yang diterapkan Landjar selama menjabat bupati ternyata jadi angin segar bagi masyarakat. Kapan pun warga bisa menemui dirinya, bahkan Landjar mengaku sering ditelepon warga tengah malam karena bebagai hal seperti anggota keluarga sakit, perselisihan warga sampai hal sepele lainnya. Landjar juga mengaku selalu mendapat undangan bila ada warga yang hajatan, dan ia menambahkan selalu hadir bila waktunya tidak sibuk. NYETIR SENDIRI DAN PILIH KELAS EKONOMI Pengalaman yang sama ternyata juga dirasakan orang-orang dekat bupati. Uyun Pangalima misalnya, Kabag Humas dan Protokol ini punya banyak pengalaman unik selama mendampingi bupati. “Beberapa kali bapak nyetir sendiri, padahal perjalanan jauh seperti dari Gorontalo ke Kotamobagu sebelum ke Tutuyan. Saya dan supir pribadi tidur pulas di bangku belakang karena kecapean,” jelasnya sembari tertawa. “Beberapa waktu lalu, bapak juga nyetir sendiri ke lokasi acara, karena supir kurang enak badan. Nah, pas sampai lokasi acara, protokol acara sudah siap membuka pintu. Lucunya, yang duduk dibelakang padahal supir. Pas pintu mobil dibuka mereka kaget. Untungnya bapak buru-buru keluar,” kenang Uyun. Hal yang sama juga dirasakan

Bupati blusukan menggunakan motor ke berbagai desa


Wawan, salah satu Staf Kantor Perwakilan Boltim di Kota Manado, yang biasa mengurusi tiket perjalanan dinas bupati. “Bapak hampir tidak menggunakan protokoler, bahkan tidak pernah menggunakan pengawalan ketika menuju Manado. Jadi kalau macet, ya ikut-ikutan macet. Nah, soal tiket juga begitu. Bapak malah menyuruh beli tiket kelas ekonomi bila kelas bisnis penuh,” jelas Wawan. FILOSOFIS Menyoroti peliknya permasalahan yang dihadapi bangsa ini, korupsi, narkoba sampai terorisme, Landjar punya pendapat menarik. “Menurut saya, ada tiga hal penting yang harus kita dudukkan bersama guna menanggulangi permasalahan bangsa ini. Pertama, bagaimana memperbaiki nilai-nilai spritual kita. Kedua, memperbaiki nilai-nilai nasionalis kita, dan ketiga, bagaimana memperkuat kearifan lokal kita. Kalau ini sudah bagus, niscaya permasalahan yang melilit bangsa ini akan hilang dengan sendirinya,” bebernya. “Kalau kita memberantas korupsi, narkoba dan terorisme tanpa mempertimbangkan tiga hal ini, permasalahan tidak akan ada habisnya, dan bagi saya hanya sia-sia. Harusnya kita bisa melihat jernih permasalahan ini, termasuk memikirkan perbaikan terhadap nilai-nilai ini,” ucapnya serius. Contoh menarik yang Landjar lakukan dari nilai-nilai filosofis ini adalah mencoba merubah mindset masyarakat agar bangga menjadi warga negara Indonesia, membangun pluralisme kehidupan beragama di Boltim dan mencintai budaya lokal. “Inilah dasar bagi saya untuk membangun Boltim. Ketika nasionalisme saya sudah tinggi, saya akan berpikir bila ada rakyat yang masih sengsara. Ini juga sejalan dengan nilainilai spritual yang saya anut,” paparnya. Ia pun mengaku tidak takut dengan proses hukum, bila diskresi yang ia buat bagi kepentingan masyarakat banyak dianggap salah. “Saya akan sangat sedih jika setelah saya memimpin masih ada masyarakat yang tidak punya rumah dan hidup dalam kesusahan,” akhirnya.

19

PROFIL BUPATI

BUPATI BANYUWANGI

ABDULLAH AZWAR ANAS

SUKSES JALANKAN

PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP Teks : Henra MS

Foto : Istimewa

Jujur apa adanya kepada masyarakat merupakan gaya kepemimpinan Abdullah Azwar Anas, Bupati Banyuwangi. Berkat prestasinya merubah image Banyuwangi, beragam penghargaan ia dapatkan, termasuk apresiasi dari presiden.

20

M

embandingkan Banyuwangi masa sekarang dengan lima tahun lalu, tentu terasa beda. Baik dari segi infrastruktur, sarana prasarana sampai layanan publik dan perekonomian masyarakatnya. Citra Banyuwangi pun berubah menjadi salah satu daerah potensial, tujuan wisata, tujuan investasi sampai percontohan bagi daerah lain. Peran kunci dibalik semua ini adalah sosok Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas. Sejak terpilih menjadi bupati dan menjabat pada 21 Oktober 2010, ia serius membangun Banyuwangi. Kuncinya simpel, bekerja dengan hati, mengajak semua pihak ikut berpartisipasi membangun Banyuwangi dan membangun kepercayaan masyarakat dan investor. “Kepercayaan ini penting karena akan mendorong partisipasi. Saya bilang ke semuanya di Banyuwangi, perubahan tidak menjamin keadaan lebih baik, tapi keadaan lebih baik tidak akan ada tanpa

perubahan. Akhirnya semua tergugah. Sekarang Banyuwangi semakin baik, birokrasi dan publik kompak, meski saya akui masih ada beberapa yang perlu diperbaiki,” jelas Anas. SARAT PRESTASI Berterus terang dan memaparkan pokok permasalahan apa adanya seperti yang dilakukan Anas merupakan trik jitu mengajak partisipasi masyarakat dan swasta. Inilah modal utama keberhasilan metode Public Private Partnership atau kerjasama pemerintah – masyarakat – swasta yang diterapkannya. Hubungan dialektis ketiganya seirama dalam membangun Banyuwangi. Lulusan ‘Transforming Leaders’ dari Harvard Kennedy School of Government, Amerika Serikat, kelahiran Banyuwangi, 6 Agustus 1973, mencontoh ketika meminta masyarakat berperan serta dalam pembangunan infrastruktur jalan umum. “Saya jelaskan secara langsung ke masyarakat bahwa anggaran untuk jalan hanya Rp 600 miliar per tahun, padahal untuk memperbaiki semua jalan dibutuhkan biaya Rp 900 miliar. Saya tanyakan apakah mereka mau mengambil sebagian anggaran pendidikan yang berjumlah Rp 1 triliun untuk perbaikan jalan, tetapi konsekuensinya anak-anak mereka tidak dapat bersekolah selama satu tahun?” cerita Anas. Tidak hanya terkait infrastruktur, Anas juga mengedepankan pendekatan Public Private Partnership pada bidang penanganan kemiskinan yang banyak disebabkan faktor ketersediaan

Bupati Azwar Anas bersama investor asal Jepang.


lapangan kerja. “Lapangan kerja sangat erat kaitannya dengan pelaku usaha di daerah. Untuk itu, kami membuat program yang bermuara pada investasi. Semua sektor dibenahi secara ‘kroyokan’, sektor-sektor potensial dipetakan. Bahkan kami memberikan pelayanan khusus bagi investor berupa penyediaan kendaraan Camry ketika mereka mendarat di Bandara Blimbingsari,” jelasnya. Alhasil, penurunan kemiskinan dari level 20 persen menjadi 9,93 persen dicapai. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun ke posisi 3,4 persen dalam tiga tahun terakhir. Di bidang penanaman modal, tahun 2013, investasi yang masuk ke Banyuwangi mencapai Rp 3,2 triliun, meningkat hingga 175

persen dibanding tahun 2012 yang sebesar Rp 1,1 triliun. Jika dibandingkan dengan 2010, investasinya hanya mencapai Rp 272 miliar, artinya, investasi di Banyuwangi naik drastis mencapai 1.100 persen. Tingkat pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun terakhir juga di atas rata-rata nasional. Keberhasilan ini pun menuai apresiasi dari berbagai pihak. Dalam pidato kepresidenan menyambut HUT RI ke 69 pada 16 Agustus 2014 lalu, Presiden SBY mengapresiasi keberhasilan Kabupaten Banyuwangi dalam mengentaskan kemiskinan. Pada April 2014 lalu, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, juga memberikan penghargaan dengan label ‘Kinerja Sangat Tinggi’ kepada Anas. Banyuwangi

juga merupakan satu-satunya kabupaten yang mendapatkan opini WTP murni. Inovasi yang diterapkan pada sektor infrastruktur, pertanian dan pariwisata, positif mengangkat perekonomian dan pendapatan masyarakat. Pendapatan per kapita masyarakat Banyuwangi pun sudah mencapai Rp 21,8 juta. Ke depan, lanjut Anas, pihaknya akan mendorong lebih intensif lagi beberapa sektor unggulan seperti pertanian dan pariwisata. “Mengintegrasikan antar-sektor yang ada, hingga tidak saling memakan, tapi saling menghidupi, seperti pertanian disinergikan dengan pariwisata, bisa menjadi agro-tourism. Dan ini modal bagus di Banyuwangi,” akhir salah satu tokoh muda nasional ini. Bupati Banyuwangi, Azwar Anas menerima penghargaan berupa piala Adipura di Istana Negara.


21

PROFIL KABUPATEN

MAKSIMALKAN POTENSI

DUKUNG PERKONOMIAN MASYARAKAT Infrastruktur dan pariwisata merupakan salah satu fokus utama Pemerintah Kabupaten Nias. Pembangunan jalan desa diharapkan mendorong mobilitas sektor pertanian, perkebunan dan sektor pariwisata. Di sektor pendidikan, Kabupaten Nias berkomitmen menciptakan generasi emas. Sedangkan dari sisi layanan publik, pembenahan terus terjadi untuk menghasilkan layanan prima bagi masyarakat.

22

BUPATI NIAS Drs. Sokhiatulo Laoli, MM

K

omitmen Pemerintah Kabupaten Nias menyiptakan masyarakat sejahtera, mandiri dan berkeadilan, ditunjukkan dengan keseriusan dalam membuat program. Salah satunya dengan peningkatan kualitas infrastruktur. Periode dua tahun terakhir, Pemkab Nias membangun ratusan kilometer jalan akses ke desa-desa terpencil. Pembangunan ini mendorong mobilitas masyarakat dan hasil pertanian/perkebunan. Struktur pendorong perekonomian Kabupaten Nias masih didominasi sektor pertanian (55%), industri pengolahan (22%) dan sisanya meliputi sektor perikanan, pertambangan, penggalian, pariwisata, jasa dan keuangan. Sektor pertanian, padi merupakan sektor unggulan masyarakat. Sedangkan perkebunan, terbatas pada tiga komoditas yaitu karet, kakao dan kelapa. Program Pemkab Nias untuk

WAKIL BUPATI NIAS Arosokhi Waruwu, SH, MH

memaksimalkan hasil produksi masyarakat ditandai dengan dukungan permodalan dan sarana prasarana. Masyarakat dipermudah mendapatkan akses permodalan bantuan dari pemkab dan revitalisasi jalan-jalan pertanian. Pemerintah juga membangun puluhan jembatan baru. Bagi nelayan, pemkab memberikan bantuan alat tangkap dan kapal motor guna mendukung peningkatan produktivitas perikanan. POTENSI INVESTASI Secara umum, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nias menunjukkan tren positif. Selain mendapat dukungan dari sektor pengolahan, kondisi perkebunan masyarakat yang sudah turun temurun juga menambah kekuatan perekonomian Kabupaten Nias. Komitmen tata kelola pemerintahan yang baik ditunjukkan dengan kemudahan berinvestasi bagi Januari 2015 Edisi V

swasta. Pemkab Nias secara aktif menawarkan potensi investasi kepada investor, seperti sektor pariwisata, sektor pengolahan hasil komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan, serta sektor energi. Di bidang pariwisata, Kabupaten Nias memiliki segudang lokasi wisata siap dikembangkan. Mulai dari wisata sejarah peninggalan situs megalit, kearifan lokal dan budaya masyarakat sampai keindahan panorama alam. Di sektor pengolahan, Kabupaten nias memiliki perkebunan karet seluas 8.246 ha, dengan produksi mencapai 6.000 ton per tahun. Kabupaten Nias juga terkenal sebagai salah satu penghasil kakao kualitas baik. Saat ini, luas perkebunan kakao di Kabupaten Nias mencapai 1.683 ha, dengan jumlah produksi mencapai 1.154 ton per tahun. Perikanan Kabupaten Nias juga terus tumbuh seiring meningkatnya permintaan ekspor ikan Indonesia ke pasar dunia. Sekitar 242.000 ton ikan dihasilkan nelayan Kabupaten Nias setiap tahunnya. Sehingga peluang pengolahan dan budidaya perikanan sangat terbuka lebar. BEASISWA DAN FASILITAS CUCI DARAH BAGI MASYARAKAT Pemekaran Kabupaten Nias menjadi empat kabupaten serta merta memudahkan Pemkab Nias fokus bekerja. Teritori atau wilayah Kabupaten Nias sebelum dimekarkan mencapai Edisi V Januari 2015

5.000 kilometer persegi. Saat ini, luas wilayah Kabupaten Nias menjadi 853.42 kilometer persegi, terdiri dari sembilan kecamatan, dengan jumlah penduduk 136.605 jiwa. Imbas dari pemekaran ini, pemkab lebih fokus karena teritori wilayah lebih kecil serta jumlah masyarakat yang lebih sedikit. Bupati Nias, Sokhiatulo Laoli pun mengaku lebih mudah dalam bekerja, termasuk menyiptakan program berkelanjutan bagi masyarakat, sesuai visi misi Pemkab Nias yaitu ‘Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Nias yang Berkeadilan, Sejahtera dan Mandiri, Dilayani oleh Pemerintah yang Bersih dan Responsif. Alhasil, Pemkab Nias bisa lebih fokus dalam menata sektor pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan layanan publik, termasuk program pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin. Di sektor pendidikan, Bupati Nias merupakan inisiator pemberian bantuan beasiswa bagi pelajar berprestasi dan masyarakat miskin. Program bupati dalam bidang pendidikan ini juga berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dan akreditasi perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Nias. Di sektor kesehatan, masyarakat mendapat pelayanan dengan baik di setiap puskesmas dan rumah sakit. Bahkan, pemkab sudah menyediakan fasilitas cuci darah (Hemodialisasi) di RS Gunung Sitoli. Di bidang infrastruktur,

pemkab berhasil membangun puluhan jalan baru dan jembatan, sekolah dan sarana ibadah. Hubungan bupati dan wakil bupati yang harmonis dan hubungan baik bupati dengan masyarakat, merupakan kunci keberhasilan Kabupaten Nias dalam membangun berbagai sektor. Roda pemerintahan berjalan dengan baik dan mendapat dukungan dari masyarakat luas. Ya’ahowu…!!!

23

PROFIL KABUPATEN

KABUPATEN BERAU

BERAU EXPO

AJANG TAMPILKAN POTENSI DAERAH Teks & Foto : Erick PN

Membangun daerah tidaklah seperti membalikkan telapak tangan, mulai dari masyarakat, para pengusaha hingga pemerintah daerah wajib bekerjasama. Kabupaten Berau yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur telah membuktikan pencapaian yang luar biasa dan itu diperlihatkan dalam perayaan hari jadi Kota Tanjung Redeb ke-204 dan Kabupaten Berau ke-61.

K

abupaten Berau adalah sebuah daerah yang telah memiliki segudang prestasi, maka tidak heran bila daerah ini begitu maju dan layak dijadikan percontohan bagi daerah lain yang sedang membangun. Apa yang telah Kabupaten Berau capai bukanlah hal yang didapat dalam waktu singkat namun itu semua membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Semua telah terbayar dengan hasil yang diperoleh oleh pembangunan Kabupaten Berau kini. Pada bulan September 2014 tentu menjadi saat yang begitu dinanti oleh masyarakat Berau, karena diadakannya perayaan hari jadi Kota Tanjung Redeb ke-204 dan Kabupaten Berau ke-61. Melirik pembangunan Berau yang kian maju sepatutnya hari jadi tersebut diperingati dengan sangat meriah dan tetap berorientasi kepada rakyat. Di bawah kepemimpinan Bupati Makmur HAPK, Berau menyambut hari jadi Kota Tanjung Redeb ke-204 dan Kabupaten Berau

24

ke-61 dengan antusiasme positif. Dalam memperingatinya Berau mengadakan beberapa rangkaian acara. Berau Expo Warnai Hari Jadi Peringatan hari jadi Kabupaten Berau yang bersamaan dengan ulang tahun Kota Tanjung Redeb tersebut ditandai dengan dibuka Berau Expo 2014 pada tanggal 31 Agustus 2014, bertempat di Pasar Adji Dilayas, Kota Sanggam. Sebelumnya Berau Expo selalu digelar dua tahun sekali, namun karena permintaan masyarakat Berau untuk diadakan setiap tahun maka tahun 2014 Bupati Makmur mewujudkannya khusus bagi masyarakat Berau, yang sebelumnya telah dilaksanakan pada 2013 lalu. Berau Expo sendiri menampilkan seluruh potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Berau dan diikuti oleh ratusan booth yang berasal dari pemerintah daerah, UKM, PKL hingga komunitas, dan booth yang

disediakan semuanya tidak dipungut biaya sepeser pun. “Kami memberikan fasilitas booth kepada pelaku UKM dan pedagang kaki lima dengan tujuan agar mereka dapat mengembangkan diri, karena Berau Expo diselenggarakan memang untuk rakyat,” ungkap Bupati Makmur saat ditemui oleh majalah Etalase. Berau Expo berlangsung selama 10 hari dan menampilkan hiburan dari artis ternama yang didatangkan dari ibu kota seperti Fatin Shidqia, Cakra Khan, Republik, Zaskia Gothik, Rita Sugiarto, Wali serta penceramah Ustadz Fikri Haykal putra dari KH. Zainuddin MZ, Ustadz Taufiqurrahman atau yang akrab dengan sapaan ustad pantun dan Ustadz Das’at Latif. Aksi Terjun Payung Bius Ribuan Penonton Selain Berau Expo, dilangsungkan juga acara-acara lainnya untuk memeriahkan hari jadi Kabupaten Berau seperti Pawai


Terlihat dari beberapa pegawai negeri yang mendapatkan penghargaan tersebut menangis haru ketika disematkan lencana oleh Wakil Gubernur Kaltim. Acara tersebut dihibur oleh penampilan para pelajar dalam tarian kolosal yang menceritakan tentang kehidupan masyarakat di Kabupaten Berau dengan hasil bumi yang berlimpah. Ribuan masyarakat juga dibuat terpukau dengan penampilan terjun payung yang ditampilkan 14 penerjun dari putra-putri terbaik Batalyon Paskhas TNI Angkatan Udara dari Batalyon 466 yang bermarkas di Pangkalan Udara Sulaiman Bandung. Para penerjun yang dibawa dengan pesawat CN-295, tail number A-2905 membawa bendera, mulai dari bendera beberapa perusahaan yang menjadi pendukung kegiatan, seperti bendera PT Berau Coal, PT Supra Bara Energi, PT Nindya, PT Waskita Karya, PT Hutama Karya, PT Adhi Karya, PT TRH, PT IMR, PT IPB, Bankaltim, dan Yayasan Berau Coal. Serta bendera Pemerintah Kabupaten Berau, Pemprov Kaltim dan diakhiri dengan

bendera Merah Putih sebagai lambang persatuan. Bupati Makmur menyatakan bangga dengan masyarakat Berau yang begitu antusias memperingati hari jadi Berau ke-61, “Saya sangat senang dan bangga kepada masyarakat Berau yang terdiri dari multi etnis. Mereka semua berbaur menjadi satu dan merasa memiliki kabupaten yang kami cintai ini”. Bupati Makmur juga berharap masyarakat Berau menjadi lebih maju lagi dan sejahtera serta daerah yang dipimpinnya ini dapat bermanfaat bagi orang banyak, “Di masa kepemimpinan yang terakhir ini, saya berharap masyarakat Berau dapat lebih maju lagi di bawah kepemimpinan Bupati yang baru nanti,” harap Bupati Makmur.

Budaya, Festival Kuliner Daerah, Festival Lagu Daerah, Lomba Perahu Panjang Tradisional, dan masih banyak lagi yang berlangsung selama sebulan penuh terhitung mulai dari 24 Agustus 2014. Dalam memperingati hari jadi Kabupaten Berau, pemerintah daerah memperingatinya pula dengan mengadakan upacara yang dilangsungkan pada tanggal 21 September 2014 di Lapangan Pemuda, Berau. Pada upacara tersebut Bupati Makmur HAPK mendelegasikan pemimpin upacara kepada Wakil Bupati, Ahmad Rifai. Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Gubernur Kaltim, H.M. Mukmin Faisyal, Walikota Tarakan, Sofian Raga, pemangku adat Keraton Sambaliung dan Keraton Gunung Tabur, dan pejabat kabupaten kota se-Kaltim. Acara ini seharusnya dijadwalkan dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek yang memang selalu hadir setiap tahunnya namun karena bertepatan dengan kedatangan Presiden di Balikpapan maka beliau berhalangan hadir. Dalam meningkatkan kinerja pegawai negeri Kabupaten Berau, pada kesempatan itu pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada beberapa pegawai negeri Kabupaten Berau berupa Satya Lencana dan memberikan apresiasi kepada juara lomba kampung berprestasi. Edisi V Januari 2015

25

PROFIL KABUPATEN

KABUPATEN SUMBA BARAT

DORONG PEREKONOMIAN

DARI KOMODITI KOPI DAN KAKAO Teks & Foto : Henra MS

Bupati Sumba Barat, Jubilate Pieter Pandango (kanan), menghadiri peresmian Festival Kampung Kopi bersama & Coklat APKASI ( Plaza Selatan Senayan Jakarta, 6-7 Desember 2014)

Selama memimpin Sumba Barat, perhatian Bupati Jubilate Pieter Pandango tertuju pada produktivitas hasil pertanian. Baginya, pembangunan jalan penghubung sampai ke desa-desa merupakan awal menciptakan peluang. Ia pun mendorong produktivitas berbagai hasil pertanian. Beberapa komoditas pun sudah di ekspor ke berbagai negara.

K

eseriusan Bupati Sumba Barat memromosikan komoditi lokalnya patut mendapat acungan jempol. Hal ini terlihat ketika Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) mengadakan Festival Kopi dan Coklat di Senayan pada awal Desember 2014, dimana Sumba Barat menjadi salah satu peserta pameran. Setelah mengikuti prosesi

26

pembukaan acara bersama Ketua Umum Apkasi, Isran Noor, berikut tamu-tamu penting lainnya, ia menyempatkan waktunya mengunjungi stand daerahnya. Selama di area pameran, ia menyatu dengan pengunjung. Selama berada di dalam stand Sumba Barat, pengunjung, wartawan dan beberapa investor tidak segan-segan bertanya kepadanya. Bahkan, bupati terlihat sibuk melayani pertanyaan-pertanyaan

pengunjung. Beberapa pengunjung bahkan tidak menyadari orang yang diajak bicara adalah bupati. Salah satunya Michael Tan. Pria asal Jakarta ini merupakan pemilik beberapa café yang sedang mencari biji kopi untuk memenuhi kuota coffee shop-nya. Ia pun mengaku kaget ketika tukaran kartu nama. “Wah, saya kira tadi penjaga standnya. Baguslah, artinya pemimpin Januari 2015 Edisi V

ikut turun promosi. Menurut saya, orangnya ramah karena tadi menjawab saya dengan ramah sekali. Pemimpinpemimpin seperti inilah yang kita butuhkan,” jelas Michael Tan POTENSI KOPI DAN KAKAO SUMBA BARAT Aksi spontan Bupati Jubilate Pieter Pandango, ternyata juga menarik perhatian beberapa wartawan. Jubilate tidak henti-henti diwawancara para pencari berita. Mulai dari media cetak, televisi dan media on line. Ia pun menunjukkan kharismanya dengan baik. Ia juga menguasai jumlah produksi sampai luas lahan pertanian kopi dan kakao di daerahnya. “Sumba Barat merupakan daerah penghasil kopi. Selama ini yang cukup terkenal hanya biji jambu mete. Produk kopi kami sudah di ekspor sampai Amerika Serikat. Kalau sekarang produktivitasnya baru 1.000 ton, melalui program dan dukungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, saya yakin bisa meningkat,” jelasnya. Demikian juga dengan biji kakao (coklat). Menurut bupati, ia akan berperan aktif dalam mensosialisasikan pertanian kakao kepada masyarakat. Selama ini, produk kakao dari Sumba Barat yang jumlahnya mencapai 1.000 ton per tahun didominasi hasil perkebunan swasta. Jubilate pun mengaku, daerahnya siap menyediakan lahan sampai 1.250 hektar untuk lahan pertanian kakao.

“Kopi dan kakao memang produk yang mendunia. Di masa depan, permintaan dua komoditas ini akan terus meningkat. Selain itu, harganya juga cukup menggiurkan di tingkat petani. Nah, secara ekonomis dan ekologi yang kami miliki, dua komoditas ini potensial dikembangkan,” papar bupati. MENYALURKAN PUPUK DAN BIBIT GRATIS KEPADA MASYARAKAT Perkebunan kopi akan menjadi andalan masyarakat Sumba Barat selain hasil pertanian lainnya seperti jagung, jambu mete, kemiri dan pinang. Luas area pertanaman kopi di Sumba Barat mencapai 750 hektar. Sedangkan kakao mencapai 800 hektar. Bila dibandingkan dengan lima tahun lalu, produktivitas kopi baru mencapai 250 ton dan biji kakao sekitar 200 ton per tahun. “Dari sisi produktivitas, memang terjadi peningkatan. Secara pribadi, saya melihat ini sebagai peluang untuk ke tingkat yang lebih baik. Pemerintah daerah pun aktif menyalurkan pupuk dan bibit varietas yang lebih unggul, untuk menggantikan tanaman kopi yang sudah tua. Tentu ini akan meningkatkan jumlah produksi dan juga menjaga tidak terjadi alih fungsi tanaman, sehingga produksi kopi Sumba terus meningkat,” tutur Jubilate. Program pembangunan infrastruktur sampai ke desa yang dicanangkan bupati turut mendorong dan memaksimalkan hasil pertanian masyarakat. Saat ini, jalan-jalan

penghubung antar dan ke desa sudah baik. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah sangat positif membantu perekonomian masyarakat. “Sayangnya, selama ini kopi kami kurang promosi. Inilah yang saya coba tingkatkan. Beruntung, Apkasi mengadakan pameran seperti ini, sebagai anggota Apkasi, saya mengapresiasi festival ini. Sebagai gambaran, hampir 90 persen masyarakat Sumba Barat menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian. Dan mayoritas pemilik kebun kopi. Secara otomatis, saya harus mempromosikan produk pertanian masyarakat saya,” aku Jubilate. Bupati pun mengaku siap meningkatkan produksi kopi dan kakao dari Sumba Barat. Termasuk membuka pintu selebar-lebarnya kepada investor yang ingin mengembangkan perkebunan kopi dan kakao di daerahnya, termasuk industri hilir atau pengolahan secara moderen. “Kalau soal investasi, kami siap. Kami akan melayani investor sebaik-baiknya. Kami punya perizinan yang transparan dan cepat. Saya optimis, kedepan kami bisa produksi kopi dan biji kakao masingmasing 2.000 ton per tahun. Jadi sangat potensial bagi perusahaan pengolahan. Kualitas kopi dan kakao kami juga sangat bagus. Bagi masyarakat, kopi dan kakao akan terus saya canangkan, termasuk mendatangkan bibit-bibit unggul,” ungkap bupati sembari berpromosi.

LAPORAN KHUSUS

Perusahaan-perusahaan BUMD seluruh Indonesia memamerkan potensi bisnis dan kemitraannya dalam ajang BUMD EXPO 2014 di JX International Surabaya, 17-19 Desember 2014.

PENGELOLAAN BUMD

HARUS PROFESIONAL Teks : Henra MS

Foto : Patriot Fajar

Dari 1.007 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), baru sekitar 20 persen yang memiliki tata kelola baik dan menjadi entitas bisnis menguntungkan. Jika ingin sukses, BUMD harus diarahkan menjadi perusahaan berbadan hukum seperti PT (Perseroan Terbatas), sehingga benchmarking sampai Improving SDM (Sumber Daya Manusia) dan secara kelembagaan lebih profesional.

28


baru sangat terbuka lebar. Jika swasta masih malu-malu berinvestasi di daerah, harusnya bisa dimulai dari usaha BUMD, contohnya pengelolaan pariwisata dan pengolahan berbagai komoditas pertanian. Dengan satu catatan, visi misi perusahaan jelas dan pengelolaanya juga harus lebih profesional.

P

ada dasarnya, BUMD terbagi dua jenis. BUMD berorientasi bisnis dan BUMD sifatnya layanan publik (public services). Sayangnya, BUMD yang tadinya dibangun untuk orientasi bisnis tidak kunjung profit dan mampu menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan BUMD sifatnya layanan publik, belum memerankan tugasnya secara maksimal. Permasalahan utama BUMD tidak berkembang adalah tidak adanya payung hukum yang mengayomi kinerja, profesionalisme dan tata kelola perusahaan secara intens. Secara teknis, khusus BUMD yang belum Edisi V Januari 2015

berbadan hukum, masih memiliki nilai tanggungjawab standar minimal dan dikelola lebih mirip ‘warisan’ yang mengharapkan asupan dana APBD. Banyak BUMD kurang berkontribusi bagi daerah, baik dari sisi nilai tambah pendapatan daerah dan juga dampaknya kepada masyarakat. Dari 1.007 jumlah BUMD yang tercatat di Kemendagri, baru sekitar 20 persen yang menjadi entitas bisnis atau menghasilkan profit. Dari jumlah 20 persen ini, hampir 80 persen didominasi sektor perbankan. Padahal, peluang pemerintah daerah berkontribusi menyiptakan peluang usaha, lapangan kerja serta objek pajak

SEMANGAT BKSBUMDSI Berbeda dengan BUMD yang sudah berbadan hukum atau memiliki regulasi jelas seperti perbankan daerah (BPD – Bank Pembangunan Daerah). Mereka dinaungi UU Perbankan dan peraturan BI (Bank Indonesia) yang komprehensif. Manajemennya jelas dan di isi orangorang profesional. Menurut Arif Afandi, Ketua BKSBUMDSI (Badan Kerja Sama BUMD Seluruh Indonesia), sampai saat ini, perusahaan daerah masih mengacu pada petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri. Posisi ini mempersulit profesional masuk ke perusahaan daerah, sehingga sulit berkembang dan bisa bersaing dengan swasta. “Regulasi merupakan masalah utama BUMD. UU No. 5 tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah, sudah tidak relevan menaungi perusahaanperusahaan BUMD. Padahal, daerah mampu bersaing. Itu dibuktikan kinerja perbankan daerah (Bank Pembangunan Daerah) yang terus menunjukkan tren positif, bahkan beberapa sudah berlabel Tbk atau ‘melantai’ di pasar bursa. BUMD yang berbadan hukum PT juga progresnya menggembirakan,” jelas Arif. BUMD awalnya di plot sebagai motor penggerak perekonomian daerah. Sayangnya, tidak dibekali regulasi kompeten. “Inilah perjuangan yang diusung BKSBUMDSI. Salah satunya menyusun draf UU BUMD. Kami kerjasama dengan DPD RI terkait penyusunan naskah akademik dan draf UU BUMD, sekarang sudah menjadi rekomendasi. Saya harapkan, di pemerintahan baru ini menjadi prolegnas (Program Legislasi Nasional),” tambah Arif. INDIRECT PROFIT Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), BUMD seharusya bisa

29

LAPORAN KHUSUS mengambil posisi dan secara bisnis mendukung sektor-sektor perekonomian masyarakat di daerah. Menurut Arif, Sebagai entitas bisnis tentu harus profit, tapi, tidak harus direct profit, seperti menghasilkan PAD langsung dan deviden bagi pemegang saham. “Indirect profit atau benefid dari multiplayer effect bagi daerah. Seperti peningkatan harga di tingkat petani, ketersediaan lapangan kerja dan mendorong peningkatan produk domestik suatu daerah. Inilah kelebihan BUMD, perusahaan bisa didesain

11,454 triliun atau 3,3 persen aset Bank Perkreditan Rakyat (BPR), aset PDAM sebesar Rp 9,326 triliun atau 2,7 persen, dan aneka usaha Rp 11,6 triliun atau 3,4 persen. Tahun 2014 ini, aset BUMD diperkirakan mencapai angka Rp 500 triliun. Peningkatan pendapatan dan ekspansi perbankan daerah menjadi motor utama pergerakan aset BUMD. Semakin banyaknya BUMD yang berbadan hukum perseroan, juga mendorong peningkatan pendapatan dan permodalan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan sambutan dan apresiasi kepada penyelengara BUMD Expo.

dengan misi jelas dan memengaruhi perekonomian suatu daerah,” jelas Arif. “Ambil contoh pabrik tepung tapioka. Bila sudah ada pabriknya di satu daerah, selain menjaga harga lebih stabil kerena demand-nya jelas, harga ketela di tingkat petani juga bisa lebih tinggi. Yang tadinya per kilogram Rp 300, bisa menjadi Rp 1.000. Tentu teori demand dan supply akan berjalan seirama, karena masyarakat menilai harganya sesuai keekonomian, mereka akan terus menanam ketela,” jelas Arif. ASET BUMD RP 500 TRILIUN Berdasar data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhir tahun 2011, total aset BUMD sebesar Rp 343,1 triliun. Rinciannya, Rp 310,716 triliun atau 90,6 persen merupakan aset Bank Pembangunan Daerah (BPD), Rp

30

KEPALA DAERAH HARUS PUNYA MISI Apa yang harus dilakukan kepala daerah? Secara transparan, Arif meminta keseriusan para pemangku kepentingan atau kepala daerah memanfaatkan peluang membuka BUMD bahkan mengelola BUMD yang ada dengan baik dan benar, sesuai aturan perusahaan. “Jika dielaborasi, jumlah BUMD yang butuh perhatian masih sangat banyak yaitu sekitar 800-900 BUMD. inilah tugas para teman-teman di daerah, khususnya kepala daerah yang memiliki kuasa dalam pengelolaan, agar memerhatikan dengan seksama visi dan misi perusahaan,” papar Arif. “Yang jelas, BUMD jangan dijadikan untuk politik sesaat atau hal yang sifatnya menyimpang dari fungsi sebagai perusahaan. Biar saja menjadi perusahaan ‘warisan’ yang

menguntungkan bagi masyarakat dan daerah,” tambah Arif. Guna meningkatkan performa BUMD, Arif juga menyarankan kepala daerah memikirkan pengalihan bentuk perusahaan menjadi perseroan. “Saya kira, kendala utama masalah payung hukum ini harus segera diselesaikan, dan itu salah satu tugas kami di BKSBUMDSI. Nah, ada baiknya juga, pemerintah daerah mengalihkan status BUMD menjadi perseroan, sehingga punya acuan atau payung sebagai perusahaan. Dengan catatan, pembagian dan pencatatan jumlah saham jelas. Ini juga memacu investasi di daerah,” sambungya. Masih menurut Arif, misi pembentukannya harus jelas. Bila mengacu pada jenisnya, ada dua jenis BUMD. Bila BUMD yang dikhususkan mencari profit, kepala daerah sudah harus memikirkan badan usahanya. “Tinggal buat raperda pembentukan PT. Karena berbentuk perseroan, modal yang disertakan harus menjadi aset yang dipisahkan. Artinya, kepemilikan aset pemerintah ini harus dipisahkan, bukan lagi aset yang disertakan, harus menjadi aset perseroan. Di DPKAD aset ini juga harus dihapus, karena jumlah sahamnya sudah jelas. Karena sudah berbentuk perseroan, optimalisasi pemanfaatannya harus sesuai RUPS,” papar Arif. BUMD akan diisi orang-orang kredibel dan bertanggungjawab. Artinya, kinerja perusahaan akan terus dipantau karena akan ada RPUS (Rapat Umum Pemegang Saham). Masuknya saham dari luar, juga akan memacu performa perusahaan lebih produktif dan lebih menguntungkan bagi daerah. Tinggal bagaimana bargaining pemerintah daerah dengan pemegang saham lainnya, agar sesuai dengan tujuan pendirian perusahaan, yaitu tadi mensejahterakan rakyat. BUMD MEMICU INVESTASI DI DAERAH Bidang-bidang yang siap dikembangkan BUMD di daerah masih terbuka lebar. Mulai dari sektor pariwisata, sektor komoditas, energi dan Sumber Daya Alam (SDA). Pariwisata misalnya. Daerah harus berkaca dari keberhasilan PT Pembangunan Jaya Januari 2015 Edisi V

Keseriusan BKSBUMDSI dalam meningkatkan performa BUMD ditandai dengan peluncuran Majalah BUMD Review.

Ancol di DKI Jakarta. Bila selama ini daerah wisata belum mendapat respon dari investor, bisa dimulai dengan membentuk BUMD untuk mengelola pariwisata daerah. Pemerintah daerah tinggal memetakan potensi dan peluang salah satu lokasi wisata secara detil. Kemudian secara aktif menawarkan potensi saham

kepada investor. Secara bisnis, bila melibatkan pemerintah daerah, dikelola berbadan hukum, profesional dan berpeluang menguntungkan, investor akan masuk. Tentu harus didukung tata kelola yang baik dan konsisten terhadap perjanjian sesuai aturan perseroan. Misi ini akan menimbulkan multiplayer effect bagi daerah. Selain

terciptanya objek pajak baru bagi pemerintah daerah, imbasnya juga terhadap perekonomian masyarakat. Kebutuhan pendorong pariwisata seperti restoran, perhotelan, jasa transportasi bahkan industri kreatif akan tumbuh. “Nah, inilah fungsi kami sebagai badan kerjasama BUMD. Memberikan contoh-contoh dan pendampingan bagi daerah yang ingin membuat BUMD atau meningkatkan performa BUMD yang sudah ada. Selama ini kami menjadi rujukan teman-teman BUMD daerah, untuk konsultasi how to make BUMD menjadi entidas bisnis. Kami sangat mengapresiasi kepercayaan temanteman BUMD selama ini,” jelas Arif. “Karena saya orang bisnis, saran saya, kepala daerah harus berpikir prospektus, bagaimana pendapatan daerah meningkat, seperti meng-create objek pajak baru. Instrumennya, ya, menggunakan BUMD. Karena tidak semua swasta punya keberanian, untuk memulai sesuatu yang sifatnya pionering di di daerah,” akhir Arif.

Ketua BKSBUMDSI, Arif Afandi menemani Wakil Presiden Jusuf Kalla berkeliling area pameran BUMD Expo.


31

LAPORAN KHUSUS

KERJASAMA APKASI - BKSBUMDSI

MENGHIDUPKAN BUMD YANG MATI SURI

S

ebagai mitra kerja pemerintah kabupaten, Apkasi kembali menambah amunisi untuk menghadapi Pasar Bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). APKASI bersama BKSBUMDSI sepakat menjalin kerjasama dalam pemberdayaan dan optimalisasi pengelolaan BUMD. Kerjasama antara Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) dengan BKSBUMDSI (Badan Kerjasama Badan Usaha Milik Daerah Seluruh Indonesia) didasarkan pada fakta lemahnya daya saing yang dimiliki sebagian besar perusahaan daerah. Data yang dikeluarkan BKSBUMDSI, baru sekitar 20 persen dari total 1.007 jumlah BUMD, berkinerja baik dan berkontribusi bagi daerah. Dari 20 persen ini, didominasi sektor perbankan yaitu Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), sisanya, seperti mati suri. KEPALA DAERAH HARUS PERKUAT BUMD Hal inilah yang menggelitik Apkasi untuk ikut berperan dalam mengoptimalkan peran BUMD dan mendorong pemerintah daerah berinisiatif mendirikan BUMD. Tujuannya, agar daerah memiliki kekuatan ekonomi dalam menghadapi MEA, minimal BUMD bisa berkontribusi pada daerah. Baik penyerapan tenaga kerja, meningkatkan perekonomian daerah dan juga pemasukan bagi pemerintah daerah.

“BUMD memang harus jadi kekuatan daerah. Jangan sampai setelah pemberlakuan MEA, perusahaan asing yang mengolah komoditas pertanian kita. Inilah salah satu urgensi kenapa Apkasi bekerjasama dengan BKSBUMDSI. Mereka-mereka ini (BKSBUMDSI) mengerti soal mengelola perusahaan, khususnya BUMD. Tidak ada salahnya kita belajar dari mereka, minimal bisa menyerap ilmu dari organisasi ini,” jelas Isran Noor, setelah menandatangani nota kerjasama dengan Ketua BKSBUMDSI, Arif Afandi. APKASI DUKUNG BUMD EXPO Nota kerjasama ditandatangani bertepatan dengan kehadiran Sekretaris Jenderal ASEAN, H.E. Le Luong Minh, ke Kantor APKASI pada 20 Agustus 2014. Kerjasama ini disaksikan puluhan bupati dan juga Sekjen ASEAN. Kerjasama ini diharapkan menjadi pintu bagi optimalisasi BUMD yang selama ini mati suri atau jadi benalu bagi keuangan daerah. BKSBUMDSI berdiri tahun 1993. Perkumpulan perusahaan daerah ini didirikan untuk mewadahi BUMD yang ada di Indonesia. Wadah ini dimanfaatkan untuk peningkatan Improving SDM, kelembagaan dan memperkuat networking sesama BUMD. Beberapa tahun belakangan, BKSBUMDSI semakin aktif menyuarakan pembentukan payung hukum yang melindungi BUMD agar pengelolaannya lebih profesional. “Kami bangga bisa bekerjasama

dengan Apkasi yang notabene organisasinya kepala daerah, pemangku kepentingan di daerah dan sangat berpengaruh langsung terhadap masa depan BUMD. Semoga kerjasama ini jadi batu loncatan dalam pembaharuan BUMD yang selama ini minim kontribusi bagi daerahnya,” papar Arif Afandi. “Kami siap membantu kepala daerah untuk membangun dan mengoptimalkan BUMD, baik itu konsultasi atau apapun terkait BUMD, itulah tugas dan fungsi kami sebagai badan kerjasama. Dengan adanya kerjasama, peluang-peluang akan terbuka bagi daerah,” tambah Arif. Apkasi pun sepakat membantu dan mendukung BKSBUMDSI untuk membangun BUMD yang sehat dan profesional. Bentuk dukungan ini ditandai dengan kerjasama penyelenggaraan BUMD Expo di Surabaya pada Desember 2014. Mercy Luvina Deswanti, Kepala Sekretariat Apkasi, menjelaskan, Apkasi mendukung even BUMD Expo dan Strategic Forum. Menurutnya, even ini merupakan salah satu hasil dari tindak lanjut penandatanganan MoU antara Apkasi dengan BKSBUMDSI. Hal yang sama juga disampaikan Zaidin A Zaiti, Staf Ahli Bidang Promosi Apkasi. Menurut Zaidin, BUMD Expo diikuti BUMD seluruh Indonesia, mitra usaha BUMD dan perusahaan yang ingin mengembangkan bisnis. “Pameran dan bisnis forum ini sangat strategis. Saya melihat ada bidang pengelolaan air bersih dan lingkungan, infrastruktur, Jasa transportasi, perdagangan, pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta energi dan pertambangan. Semoga tahun depan lebih baik lagi.” pesannya. Ketua Umum APKASI, Isran Noor dan Ketua BKSBUMDSI, Arif Afandi sepakat bekerjasama membangun kinerja BUMD.

32


INDONESIA – ALJAZAIR

SALING LIRIK POTENSI Teks : Henra MS

Foto : Danang Eko S

Apkasi kembali membuka peluang kemitraan internasional bagi pemerintah kabupaten. Peluang komoditas strategis bagi perdagangan kedua pihak, dipaparkan dalam pertemuan bisnis antara Delegasi Kementerian Perdagangan Aljazair dengan Apkasi yang diikuti puluhan bupati. Delegasi Perdagangan Aljazair foto bersama anggota APKASI

A

da beberapa komoditas perdagangan yang bisa dimanfaatkan pemerintah kabupaten dengan negara Aljazair. Sesuai pemaparan ketua delegasi Aljazair yang juga ketua Kadin Aljazair, Fauzi Abdullah Majid, potensi perdagangan Indonesia dengan negaranya sangat terbuka lebar. Selain karena faktor hubungan kedua negara yang baik, Fauzi mengakui, produkproduk komoditas Indonesia sangat berkualitas. “Saya menyadari, Indonesia memiliki beragam potensi. Baik itu kerajinan, produk pertanian dan juga produk industrinya. Harapan saya, dengan mendengar begitu banyaknya potensi yang disampaikan anggota Apkasi, teman-teman pengusaha di Aljazair tertarik untuk datang ke Indonesia berinvestasi,” papar Fauzi dalam sambutannya. Hal yang sama juga disampaikan Duta Besar Aljazair untuk Indonesia, Edisi V Januari 2015

Abdelkrim Belarbi. “Kita harus memanfaatkan hubungan baik Aljazair dengan Indonesia. Begitu banyak potensi perdagangan yang bisa dilakukan kedua negara. Bila kami punya produk kurma berkualitas, demikian juga sebaliknya. Indonesia punya kopi dan produk pertanian lainnya yang bisa diperdagangkan di Aljazair,’ jelas Abdelkrim Belarbi. Sebagai bentuk kemitraan awal, Apkasi dan Delegasi Perdagangan Aljazair pun menandatangani nota kesepahaman (MoU), guna meningkatkan hubungan perdagangan, kerjasama investasi dan update teknologi. Harapannya, Aljazair bisa mendapatkan beberapa produk dari Indonesia demikian juga sebaliknya. Beberapa komoditi siap diperdagangkan dan peluang kemitraan serta investasi kedua negara diantaranya, industri manufaktur kayu dan turunannya, alat rumah tangga dan produk elektronik, hasil pertanian kurma,

buah kering, kopi, teh, bahan bangunan, kosmetik, pengelolaan pariwisata, kerajinan, produk kulit dan pengemasan produk. Wakil Ketua Umum Apkasi, Saiful Illah memberikan apresiasi baik kepada Delegasi Perdagangan Aljazair dan juga perwakilan pemerintah kabupaten yang memaparkan setiap potensi daerahnya. Pertemuan bisnis dilangsungkan di Kantor Apkasi pada Kamis 13 November 2014. “Peluang seperti ini harus kita manfaatkan. Kalau perlu, pengusahapengusaha ini langsung kita tarik ke daerah kita masing-masing agar melihat langsung potensi kita,” ucapnya. Selain Saiful Illah, beberapa bupati yang hadir diantaranya, Bupati Bandung, Dadang Naser, Bupati Dairi, Johnny Sitohang, Bupati Banyumas, Achmad Husein, Bupati Jepara, Ahmad Marzuqi, Wakil Bupati Bangka Barat, H. Sukirman, Wakil Bupati Tabalong, H. Zony Alfianor dan puluhan kepala dinas dari pemerintah kabupaten.

33

PAMERAN

FESTIVAL KAMPUNG KOPI DAN COKLAT APKASI

TEMPAT BERKUMPUL KOPI DARI SELURUH INDONESIA Teks: Henra MS

Foto: Danang Eko S

Harus kita akui, kopi dan kakao merupakan potensi komoditas masa depan pertanian Indonesia. Tren permintaan dunia terhadap dua jenis hasil tanaman tropis ini terus melambung. Guna meningkatkan produktivitas, Apkasi pun turun tangan mengadakan promosi berupa Festival Kampung Kopi dan Cokelat.

K

opi dan kakao masuk dalam 10 komoditas ekspor unggulan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Kontribusi kopi dan biji kakao terhadap devisa negara terus meningkat setiap tahunnya. Tahun 2014 ini saja, nilai perdagangan dari komoditas kopi diperkirakan mencapai 1,7 miliar US$. Sayangnya, meski masuk produsen kopi terbesar dunia, dari total perdagangan kopi global yang

mencapai US$ 28 miliar, Indonesia baru mendapatkan sekitar US$ 1,5 miliar. Inilah yang mendasari Apkasi menggelar Festival Kampung Kopi dan Coklat di Senayan, Jakarta pada 6-7 Desember 2014. Tujuannya, mempromosikan kopi dan kakao (coklat) kepada masyarakat umum dan investor. Outputnya bagi pemerintah daerah, terjadi peningkatan produktivitas, termasuk munculnya keseriusan dan konsistensi

pemerintah dalam meningkatkan wawasan serta pengetahuan petani kopi dan kakao. Festival bertajuk Kampung Kopi dan Coklat APKASI digagas tidak saja sebagai sosialisasi minum kopi dan makan produk coklat kepada pengunjung, tetapi juga di konsep sebagai ajang sharing pengetahuan terkait kopi dan kakao. Hal ini terlihat dalam forum yang diisi beberapa pakar kopi dan kakao, Pengunjung Festival Kampung Kopi dan Coklat APKASI menikmati sajian kopi secara gratis selama dua hari

34


kopi dan kakao kita dan bagaimana cara budidaya yang lebih maju sehingga produksi meningkat, petani sejahtera dan produk ekspor kita juga meningkat,” beber Isran Noor.

Bupati Aceh Tengah menandatangani nota kerjasama perdagangan kopi dengan negara asing

termasuk pemerintah daerah yang sukses mempromosikan kopi di daerahnya seperti Kabupaten Bandung. Dalam forum yang mempertemukan pemerintah daerah dan pengusaha ini terkuak, betapa pengolahan kopi Indonesia tertinggal jauh dari negara lain. “Beberapa faktor yang membuat produktivitas kita kalah dari negara lain seperti Vietnam adalah pengolahannya yang monoton dan tradisional. Padahal, kita punya potensi, baik dari segi kualitas, jenis dan brand,” jelas Pranoto Soenarto, COO PT Excelso Multirasa.


Hal yang sama juga disampaikan Ketua Umum Apkasi, Isran Noor. Dihadapan para wartawan, Bupati Kutai Timur ini menjelaskan tujuan dan harapan Apkasi dari komoditas kopi dan kakao. “Budidaya pertanian kopi kita masih sangat tradisional sehingga produktivitas sulit digenjot. Saat ini kita telah kalah dari segi produktivitas dari Vietnam. Nah, inilah yang mendasari Apkasi menggelar acara ini. Agar pemerintah daerah, masyarakat dan pengusaha turut serta dalam meningkatkan produktivitas. Minimal dari acara ini kita bisa memetakan potensi

COMMODITY SERIES – INVESTMENT WEEK AITIS 2015 Secara terpisah, Kepala Sekretariat Apkasi, Mercy Luvina Deswanti menyampaikan, gelaran Festival Kampung Kopi dan Coklat APKASI dilaksanakan untuk memromosikan potensi pertanian dan perkebunan kopi serta kakao, baik kepada masyarakat umum dan juga kepada investor. Ia juga menambahkan, Apkasi rutin melakukan pameran dan festival khusus komoditi. Tahun lalu, Apkasi juga sukses menggelar Festival Pangan Sagu Nasional di Jakarta. “Ini merupakan rangkaian acara Apkasi untuk meningkatkan peluangpeluang komoditas daerah. Harus kita akui, kopi dan kakao merupakan andalan mayoritas masyarakat petani Indonesia. Dan harus kita akui juga, dua komoditas ini peluangnya sangat besar untuk pasar global. Sebagai mitra pemerintah kabupaten, Apkasi harus aktif memromosikan potensi-potensi daerah,” jelasnya. Masih menurut Mercy, pameran ini merupakan salah satu acara commodity series sebelum acara Investment Week AITIS 2015, yang akan dilangsungkan pada bulan Mei 2015. “Ini merupakan rangkaian kerja Apkasi. Kami mengharapkan, potensi-potensi daerah terekspos dengan baik, sehingga investor lebih mudah mengetahui potensi-potensi daerah, sehingga daerah terus berkembang,” paparnya. Beberapa kabupaten penghasil kopi dan kakao ikut Festival Kampung Kopi dan Coklat APKASI. Seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Benar Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toraja.

35

36



37

Presiden Joko Widodo foto bersama pemimpin dunia di sela penyelenggaraan KTT APEC 2014

JOKOWI MEMBURU

INVESTOR INFRASTRUKTUR 38


Teks : Henra MS

Foto : Istimewa

Dalam lima tahun, kami ingin membangun setidaknya 24 pelabuhan, di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua,” - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo -.


A

ngin segar dihembuskan Presiden Joko Widodo setelah bertemu orangorang penting pada tiga lawatan ke luar negeri sekaligus. APEC Economic Leaders Meeting di Beijing (Tiongkok), ASEAN Summit (Myanmar) dan G-20 Leaders Summit di Brisbane (Australia). Angin

39

UTAMA

segar itu berupa komitmen dana triliunan rupiah berbentuk investasi dari beberapa perusahaan dan investor yang ingin masuk ke Indonesia. Selama mengikuti KTT APEC 2014 di Beijing, komitmen investasi sebesar US$ 27,4 miliar didapatkan melalui penawaran proyek investasi kepada investor dan pengusaha China. Seperti ditulis dan dijabarkan dalam thepresidentpostindonesia.com, investasi ini menyentuh infrastruktur dasar, seperti pembangkit listrik. Jokowi pun meminta kementerian terkait mendalami komitmen ini sehingga menjadi realisasi. Proyek-proyek komitmen ini adalah pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 6.080 megawatt (MW) di Sungai Tayang, Tandjung Selor, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Utara dengan total Investasi sebesar $ 17,8 miliar. Ada juga pembuatan Galangan kapal dengan kapasitas produksi 500 unit kapal ukuran 3.5005.000 DWT dalam lima tahun. Total investasi sebesar $ 5,15 miliar.

Beberapa proyek komitmen investasi juga ditandatangani. Seperti jalur kereta cepat Jakarta-Surabaya sepanjang 800 kilometer, pabrik pengolahan gula di Mojokerto, Jawa Timur, pabrik pengolahan tembaga di Gresik, Jawa Timur serta pabrik pengolahan nikel dan besi di Konawe, Sulawesi Tenggara. Sedangkan pada KTT G20 di Brisbane, Presiden Jokowi menginginkan keran investasi untuk infrastruktur, terutama jalan, kereta api, maritim dan pembangkit listrik dibuka seluasluasnya. “Presiden tidak menginginkan investasinya masuk ke dalam di bidang eksplorasi SDA,” ucap Andi Widjajanto, Sekretaris Kabinet. Andi juga mengungkapkan, lebih dari 10 negara menawarkan tawaran dan kerjasama kongkret terkait infrastruktur. “Misalnya dengan Turki di Brisbane, mereka memberi tawaran konkret. Sebelumnya dengan Perancis juga seperti itu. Itu yang akan dirangkum Ibu Menlu, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan dan disampaikan di sidang kabinet,” papar Andi.

DAERAH BUTUH INFRASTRUKTUR DASAR Presiden Joko Widodo terlihat tidak gegabah dalam memromosikan Indonesia. Ia fokus pada infrastruktur, bukan pada kekayaan alam. Bagi mantan Wali Kota Solo ini, bila infrastruktur sudah terpenuhi sampai daerah-daerah, secara otomatis akan menstimuli potensi-potensi daerah untuk terus berkembang. Ia menawarkan proyekproyek infrastruktur dasar seperti energi, jalan tol, rel kereta dan pelabuhan. “Dalam lima tahun, kami ingin membangun setidaknya 24 pelabuhan, di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua,” ujar Jokowi dalam pidatonya di acara puncak Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). “Inilah kesempatan Anda,” goda Jokowi, dengan bahasa Inggris sederhana. Jokowi juga memaparkan proyek transportasi masa depan Indonesia, dimana pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, akan terintegrasi jalur kereta api. Bila rencana ini terpenuhi, tentu kabar baik bagi daerah

Presiden Joko Widodo menyimak pemaparan para pemimpin dunia terkait perekonomian

40


Para kepala negara mempersiapkan program membangun perekonomian termasuk Presiden Joko Widodo

luar Jawa yang selama ini dianaktirikan soal infrastruktur. Visi maritim presiden dengan tol laut juga mendapat banyak perhatian. Bagi investor, tentu ini peluang. Jokowi juga menjanjikan reformasi birokrasi, termasuk proses izin investasi yang lebih profesional. Di KTT APEC, Jokowi bertransformasi menjadi marketer handal sekaligus pemimpin yang disegani. Bagaimana tidak, seperti pengakuannya dalam beberapa kesempatan kepada media, presiden sekaliber Barrack Obama dan Presiden Rusia, Vladimir Putin, meminta waktu untuk bertemu dirinya. Bahkan dalam sesi makan malam acara pembukaan KTT APEC, tempat duduk Jokowi diapit pemimpin-pemimpin dunia. Kesempatan makam malam ini pun dimanfaatkan Jokowi untuk melobi. Duduk bersebelahan dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, ia menyempatkan bisik-bisik soal bagaimana kunci keberhasilan China menaklukkan pasar dunia. “Kunci keberhasilan China adalah ketersediaan Infrastruktur. Itu jawaban beliau. Kemudian saya tanyakan dananya dari mana? Xi Jinping menjawab, akan banyak investor yang akan membantu untuk pembangunan infrastruktur. Nah, saat itulah saya bisikin Presiden Xi lagi, ‘Kamu bantu saya, dong’. Dia bilang akan bantu,” papar Jokowi seputar bisikbisiknya dengan Presiden Tiongkok. INVESTASI US$ 8 TRILIUN UNTUK INFRASTRUKTUR Seminggu sebelumnya, Jokowi juga menyampaikan arus investasi yang Edisi V Januari 2015

akan masuk Indonesia, yang jumlahnya mencapai US$ 8 Triliun, khusus untuk membantu pembangunan infrastruktur. Seperti dilaporkan CNN Indonesia, seusai menjamu investor dari 20-20 Investment Association di Istana Negara, pada Selasa 4 November 2014, Jokowi ingin infrastruktur dasar dibangun segera. “Kekuatan dananya US$ 8 triliun. Sudah dihitung,” ujar Presiden Joko Widodo Menurut Jokowi, Indonesia sedang membutuhkan dana segar untuk mendukung pendanaan proyek-proyek infrastruktur, seperti jalan tol, pelabuhan, listrik, dan kereta api di luar Jawa. Namun, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terbatas, maka dibutuhkan peran serta swasta melalui investasi. “Kalau ditundatunda infrastruktur, semakin ditunda akan semakin mahal. Semakin naik harganya. Kita libatkan investor untuk

masuk ke bidang-bidang itu. Bidang lain nanti dulu,” tuturnya. TOL LAUT JOKOWI Ambisi Jokowi mengembangkan tol laut tentu masih samar-samar bagi kemaritiman di kawasan Asia-Pasifik. Namun, menurut Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas, Dedy S Priatna, pemerintah telah menyiapkan sembilan proyek, menyokong proyek ambisius ini dengan total investasi mencapai Rp 700 triliun. Untuk proyek pertama, Dedy menyebut, pembangunan dan pengembangan 24 pelabuhan strategis yang membutuhkan nilai investasi mencapai Rp 243,69 triliun. Pelabuhan-pelabuhan itu adalah Pelabuhan Banda Aceh, Belawan, Kuala Tanjung, Dumai, Batam, Padang, Pangkal Pinang, Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Tanjung Priok, Cilacap, Tanjung Perak, Lombok, Kupang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Maloy, Makassar, Bitung, Halmahera, Ambon, Sorong, Merauke dan Jayapura. Kedua, proyek Short Sea Shipping berupa pengadaan kapal dan pelabuhan sumur di beberapa lokasi senilai Rp 7,50 triliun. Ketiga, fasilitas kargo umum dan bulk sebagai rencana induk pelabuhan nasional senilai Rp 40,61 triliun. Keempat, proyek pengembangan pelabuhan non komersil sebanyak 1.481 pelabuhan senilai Rp 198,1 triliun. Kelima, pengembangan pelabuhan komersial lainnya sebanyak 83 pelabuhan senilai Rp 41,50 triliun. Keenam, transportasi multimoda

Petinggi dunia menghadiri welcome ceremony of the 22nd APEC Economic Leaders’ Meeting di Beijing, China

41

UTAMA

aksesibilitas ke pelabuhan dengan membangun akses jalan, kereta pelabuhan, kereta pesisir senilai Rp 50 triliun. Ketujuh, revitalisasi 12 industri galangan kapal dengan investasi sebesar Rp 10,80 triliun. Kedelapan, pengadaan kapal untuk lima tahun ke depan seperti kapal kontainer, barang perintis, bulk carrier, tug & barge, tanker dan kapal rakyat, kebutuhan anggarannya mencapai Rp 101,74 triliun. Dan yang terakhir pengadaan kapal patroli dari kelas IA sampai dengan kelas V senilai Rp 6,04 triliun. KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH Keseriusan Presiden Jokowi dalam membangunan infrastruktur dasar

begitu membumi. Terkait moda transportasi dan pengangkutan, Jokowi memaparkan visinya dengan mengkonektivitaskan wilayah-wilayah dengan jaringan jalan dan rel kereta api, khususnya luar Jawa. Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua akan memiliki jalur kereta api yang menghubungkan kota satu dengan kota lainnya. Prioritas tahap awal proyek rel kereta api adalah Sulawesi dan Sumatera. Untuk Sulawesi, proyek terbagi dua sesi. Sesi perta mulai dikerjakan, rute Makassar hingga Pare-Pare sepanjang 145 kilometer. Sesi kedua, Bitung sampai Gorontalo sepanjang 250 kilometer. Sedangkan untuk Pulau Sumatera, akan

terkoneksi dengan jalur tol dan juga kereta api. Empat koridor utama jaringan jalan tol trans Sumatera meliputi, LampungPalembang sepanjang 358 kilometer, Palembang-Pekanbaru 610 kilometer, Pekanbaru-Medan 548 kilometer dan Medan-Banda Aceh 460 kilometer. Koridor prioritas pembangunan awal adalah Palembang-Bengkulu 303 kilometer, Pekanbaru-Padang 242 kilometer dan Medan-Sibolga sejauh 175 kilometer. JOKOWI MENOHOK SISTEM PERIZINAN INVESTASI DAERAH Sejak awal, Jokowi memang melihat investasi bukan pada hilir, tapi pada hulu.

Indonesia membutuhkan pelabuhan untuk mendukung peningkatan perekonomian

42


Presiden RI, Joko WIdodo memaparkan rencana infrastruktur dan transportasi di Indonesia

Ia sadar bahwa infrastruktur dasar seperti ketersediaan energi dan jaringan jalan serta pelabuhan merupakan langkah pertama membangun Indonesia yang merata. Selama ini, investasi di sektor kekayaan alamlah yang didahulukan, bukan sektor dasar. Ia pun menyoroti kinerja dan sistem perizinan di daerah. Bahkan, wacana tidak mencairkan DAK (Dana Alokasi Khusus) bagi daerah yang tidak memiliki sistem perizinan terpadu muncul. “Banyak keluhan yang saya dengar berkaitan dengan perizinan. Oleh sebab itu, saya meminta agar terus dilakukan reformasi di birokrasi kita,” kata Jokowi di Istana Negara, pada 4 November 2014, setelah bertemu dengan para kepala daerah. Disela-sela sesi retreat KTT G 20 di Brisbane, Jokowi juga menegaskan, enam bulan kedepan, Indonesia akan memiliki sistem perizinan investasi yang terintegrasi dan bisa diakses secara online. “Peningkatan daya saing dilakukan melalui proses penyederhanaan perizinan investasi dan membentuk layanan one stop service,” kata Jokowi.


43

SEPUTAR APKASI

PERTEMUAN APKASI - SEKJEN ASEAN

APKASI SIAPKAN STRATEGI HADAPI MEA Teks & Foto : Erick PN

Para pemimpin Asean sepakat membentuk sebuah pasar tunggal yang diistilahkan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di kawasan Asia Tenggara dan terhitung aktif tanggal 31 Desember 2015 mendatang. Dibutuhkan strategi dalam menghadapinya dan AITIS bagian dari formasi tersebut.

P

asar bebas sudah semakin dekat, dan akan benarbenar terjadi pada akhir tahun 2015. Pasar bebas yang ada di depan mata negara-negara Asia Tenggara dan Indonesia pada khususnya adalah MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Pasar bebas MEA 2015 disepakati oleh para pemimpin Asean dimaksudkan agar daya saing Asean meningkat serta bisa

menyaingi Tiongkok dan India dengan mengambil alih penanaman modal asing. Modal asing tersebut diyakini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Melalui MEA nantinya memungkinkan pula satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga melahirkan kompetisi yang semakin ketat.

Apkasi Peringatkan Daerah “Serangan” MEA Dalam menghadapi MEA 2015 Apkasi sebagai asosiasi seluruh Bupati menyelenggarakan acara Diskusi yang mengangkat tema ‘Kesiapan Daerah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015’. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Sekretaris Jenderal ASEAN Le Luong Minh dan diikuti oleh Bupati seluruh Indonesia.

Foto bersama Sekretaris Jenderal ASEAN, Le Luong Minh dengan APKASI

44


(APKASI-APEKSI-BKSBUMDSI-SEKJEN ASEAN 2014). Ketua Umum Apkasi Isran Noor menjelaskan, MEA yang akan dilaksanakan pada 31 Desember 2015, akan menjadi pasar terbuka di kawasan

“AITIS akan hadir dengan menawarkan program-program yang sudah dirancang oleh pemerintah daerah. Nantinya para investor dapat melihat hal apa yang akan menjadi fokus pemerintah daerah dalam mengembangkan daerahnya,” ASEAN dan berdampak pada daerah. Karena menurutnya, mobilitas arus barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja akan bergerak bebas. Pasar bebas MEA tentu akan menjadi tantangan tersendiri bagi

masyarakat Indonesia. Sehingga setiap daerah kabupaten di Indonesia harus mempersiapkan diri dengan baik, karena berbagai kalangan menilai bahwa Indonesia terutama daerah belum sepenuhnya siap menghadapi MEA 2015. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah

Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Isran Noor menilai bahwa daerah belum siap karena kurangnya sosialisasi di tingkat pusat dan daerah. Tidak sedikit pula pemerintah daerah yang belum menyiapkan kerangka regulasi, kebijakan maupun program terkait dengan MEA.

Ketua Umum APKASI, Isran Noor mengapresiasi kesediaan Sekjen ASEAN bertemu para bupati

“Karena itu daerah harus memiliki strategi khusus dalam menghadapi MEA 2015,” kata Isran Noor dalam diskusi “Kesiapan Daerah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015” di kantor Apkasi, (20/8). Strategi khusus tersebut, kata Isran, salah satunya adalah dengan meningkatkan daya saing produk unggulan daerah dan mendorong ekspansi promosi produk unggulan baik barang dan jasa. Hal itu bisa dilakukan melalui fasilitasi promosi dan mendorong eksportir lokal untuk mengembangkan pasar di Asean. Selain itu, mendorong investasi di daerah melalui penyederhanaan prosedur, mempersingkat waktu, serta transparansi proses perijinan usaha dan menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerah melalui tata kelola investasi yang baik. Ramai-Ramai Pemda Tawarkan Potensi Investasi Agar dapat bersaing dalam pasar bebas MEA yang akan dibuka Desember 2015 nanti, setiap daerah sudah mulai Edisi V Januari 2015

45

“Saya berharap akan ada gebrakan besar di AITIS 2015 nanti, dan saya juga berharap AITIS dapat menjadi salah satu jawaban bagi pemerintah daerah dalam menghadapi MEA 2015 mendatang.”

berbenah diri dengan mempersiapkan potensinya yang dapat ditawarkan kepada investor. Terlebih kini fasilitas tersebut sudah ada yaitu melalui Apkasi International Trade Investment Summit (AITIS). AITIS Mei 2014 lalu, berlokasi di JIExpo, Kemayoran, berlangsung sangat sukses dengan menciptakan banyak peluang komunikasi investasi antara investor dan daerah dengan nilai yang tidak kecil. AITIS 2014, menghadirkan forumforum bisnis yang dibagi menjadi empat kategori yaitu Infrastruktur, Pertanian, Pertambangan, dan Pariwisata. Melalui forum tersebut banyak menghasilkan pertemuan antara para pakar, investor dan pelaku usaha untuk berdiskusi serta bekerjasama. Forum tersebut dilaksanakan selama AITIS berlangsung dengan dibagi menjadi tiga sesi setiap harinya. Mengetengahkan tema-tema yang berbeda nan beragam serta menjawab tantangan yang ada pada

Ketua Umum APKASI memberikan cinderamata kepada Sekjen ASEAN Sekjen ASEAN pidato dihadapan anggota APKASI

46


saat itu, membuat diskusi pada forum bisnis menjadi sangat menarik. Pada tahun 2015, AITIS akan tampil berbeda, “AITIS akan hadir dengan menawarkan program-program yang sudah dirancang oleh pemerintah daerah. Nantinya para investor dapat melihat hal apa yang akan menjadi fokus pemerintah daerah dalam mengembangkan daerahnya,” kata Zaidin A. Zaiti, selaku ketua penyelenggara AITIS. “Investasi yang ada nantinya akan benar-benar membangun daerah, dan juga para investor sangat jelas dalam menanamkan modalnya,” tambah Zaidin. Daerah membutuhkan ajang untuk berpromosi mengenai potensi daerahnya, daerah membutuhkan saluran modal dalam membangun perekonomiannya. Oleh sebab itu AITIS 2015 menjadi salah satu jawabannya bagi daerah yang tengah mempersiapkan menghadapi MEA


2015. Pada AITIS 2015 nanti akan banyak daerah-daerah yang beramai-ramai menawarkan potensi investasinya, hal itu menjadi pertanda positif dalam melihat kegiatan pemerintah daerah dalam menyambut MEA. Pemerintah daerah tidak berdiam diri walau sebenarnya masih banyak strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. “AITIS adalah sarana yang tepat bagi daerah untuk memperkenalkan potensi investasi di daerahnya. Terlebih dalam rangka menjawab tantangan MEA ke depan, pemerintah daerah harus memiliki ketertarikan tinggi dalam mempromosikan potensinya, dan juga pemerintah daerah harus fokus dengan apa yang ingin ditawarkan pada ajang AITIS 2015,” jelas Isran Noor. Isran Noor pada kesempatan itu juga menyatakan dukungan yang penuh atas terselenggaranya AITIS 2015 nanti, dan merekomendasikan acara ini untuk diikuti oleh daerah-daerah di seluruh

Indonesia. Ia juga mengungkapkan bahwa dukungannya tersebut karena didasari oleh apa yang telah AITIS lakukan pada penyelenggaraannya di 2014 yang mampu melahirkan MoU dengan Tiongkok sebagai wujud kerjasama antara daerah dengan para investor-investor asal tirai bambu tersebut, serta AITIS mampu mendulang dukungan dari para duta besar yang ada di Indonesia. “Saya berharap akan ada gebrakan besar di AITIS 2015 nanti, dan saya juga berharap AITIS dapat menjadi salah satu jawaban bagi pemerintah daerah dalam menghadapi MEA 2015 mendatang,” tutup Isran Noor.

47

SEPUTAR APKASI

PELUANG DAERAH MENGHADAPI MEA Teks : Henra MS

Foto : Istimewa

Infrastruktur dasar dan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kekuatan utama menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC). Indonesia harus benarbenar menyiapkan strategi, jangan sampai Indonesia hanya menjadi pasar.

B

ila tidak ada alang merintang, komunitas perdagangan ASEAN akan terbentuk pada 31 Desember 2015. Konsep pasar tunggal yang digagas hampir satu dekade lalu ini

48

memungkinkan barang-barang, jasa dan tenaga kerja khusus bidang perawatan kesehatan (health care), turisme (tourism) dan jasa logistik (logistic services) dari negara-negara di kawasan ASEAN bebas keluar-masuk. Artinya, persaingan benar-

benar terjadi lintas negara. Bagi daerah-daerah yang masyarakatnya memiliki keunggulan dan ciri khas, kreativitas dan secara komparatif bisa bersaing, tentu ini sebuah peluang. Bukan tidak mungkin Januari 2015 Edisi V

ekspansi akan terjadi ke negara-negara secara pasar potensial seperti Singapura, Malaysia atau negara berkembang seperti Vietnam. Ambil contoh sektor UKM yang bergerak di bidang kerajinan. Pengrajin grabah dari Desa Kasongan, Bantul, Yogyakarta, akan dengan mudah mendapatkan pasar Singapura dengan ekspansi dan mendirikan toko di sana. MANFAATKAN KEUNGGULAN KOMPARATIF Demikian juga dengan produkproduk kuliner, hasil pertanian dan banyak lagi. Sebaliknya, akan menjadi ancaman bila daerah tidak memiliki kemampuan komparatif dan tidak bisa bersaing secara produk yang biasanya berakar dari kualitas sumber daya manusia. Nah, hal inilah yang perlu diwaspadai. Ada dua permasalahan dasar dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Infrastruktur dasar dan kualitas sumber daya manusia. Bila infrastruktur dasar masih minim, tentu akan menyiptakan cost produksi yang tidak sedikit. Seperti ketersediaan energi listrik. Tidak hanya usaha masyarakat yang mandek, tapi potensi lirikan investor juga akan minim. Demikian juga halnya dengan ketersediaan aksesibilitas jalan, pelabuhan dan bandara. Semakin minim akses untuk mobilitas produk, biayanya pasti akan lebih tinggi. MEA menjadi keuntungan bagi Indonesia bila memanfaatkan keunggulan komparatif dari negaranegara ASEAN lainnya. Bisa dari hasil Sumber Daya Alam (SDA) seperti hasil


pertanian, perkebunan dan produk perikanan. Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi ketersediaan tenaga kerja terampil, produk-produk kreatif dan kemampuan entrepreneurship. BERANTAS HIGH COST ECONOMY Permasalahan investasi di Indonesia terletak pada beberapa aspek. Diantaranya, masalah tenaga kerja, masalah suku bunga kredit/biaya pinjaman yang tinggi, masalah birokrasi/ politik yang memakan biaya tidak sedikit, serta masalah infrastruktur. Faktor-faktor inilah yang menimbulkan ekonomi berbiaya tinggi atau high cost economy. Imbasnya, daya saing produk Indonesia rendah. Bisa jadi, ini pula yang mendasari perhitungan perusahaan-perusahaan besar memilih mendirikan pabrik di Malaysia atau Thailand daripada Indonesia. Blackberry memilih membangun pabrik di Malaysia, bukan di Indonesia, padahal, Indonesia merupakan pasar terbesar Blackberry nomor dua di dunia. Ini merupakan contoh menarik karena Indonesia punya nilai tawar sebagai salah satu pasar terbesar. Ini harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah. MAKSIMALKAN PROGRAM ONE VILLAGE ONE PRODUCT Beberapa daerah sudah menerapkan program one village one product, ini membantu daya saing daerah dalam menghadapi pasar bebas ASEAN. Bagaimana program ini menjadi salah satu ujung tombak daerah? One village

one product akan membuat daerah memiliki ciri khas. Tinggal bagaimana meng-create menjadi produk berdaya saing, skala ekspor dan minimal bisa memenuhi kebutuhan domestik, meminimalisir produk serupa menguasai Indonesia. CIPTAKAN PRODUK BERCIRI KHAS Produk berdaya saing tidak harus murah. Bila dikaitkan dengan MEA, tentu produk-produk negara ASEAN akan kalah harga dari produk China. Mengedepankan ciri khas bisa dimanfaatkan dalam menghadapi persaingan. Pengusaha dan masyarakat harus bisa meng-create produk-produk kreatif, unik dan khas. Beberapa produk masyarakat Indonesia secara sepesifik berbeda dengan negara lain. Ini yang harus terus ditonjolkan dan berusaha ekspansi untuk mendapatkan pasar yang lebih besar. BENTUK KERJASAMA DAN KELOMPOK KREATIF Menghadapi persaingan skala ASEAN, para pengusaha dan masyarakat harus membentuk wadah atau kelompok. Wadah ini akan berperan besar dalam meningkatkan kualitas produk, tukar-menukar informasi dan tentu saja update teknologi. Pemerintah daerah harus proaktif dalam mendirikan dan mendukung wadah bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah harus berperan besar dalam memudahkan akses masyarakat dalam permodalan baik melalui kelompok atau individu.

49

SEPUTAR APKASI

RAMAI RAMAI

BUPATI ADUKAN PERSOALAN DAERAH

KE PRESIDEN Teks : Henra MS

Foto : Henra/Erick PN

Rencana pertemuan bupati dan wali kota seluruh Indonesia dengan Presiden RI, Joko Widodo, diharapkan menjadi obat dan pencerahan bagi simpul permasalahan pelik di daerah. Pertemuan ini diharapkan memunculkan titik terang dalam menyelesaikan persoalan daerah, termasuk terkait UU Nomor 23 Tentang Pemerintah Daerah yang dianggap banyak mereduksi kewenangan bupati/ wali kota.

K

etika permasalahan daerah belum banyak terselesaikan, timbul lagi masalah baru. Kira-kira inilah rangkuman pertemuan bupati se-Indonesia yang diadakan Apkasi pada awal tahun 2015. Masalah beberapa perizinan yang kembali di tarik ke pusat, riskannya kepala daerah terjerat hukum dan masalah keuangan yang tidak pro daerah, selama ini dianggap belum memenuhi harapan para pemangku kepentingan di daerah kabupaten.

50

Tahun 2015, ada tiga undangundang terkait pemerintah daerah yang diberlakukan. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan antara Perppu dan UU Pilkada yang masih menunggu pembahasan DPR. Tiga undang-undang ini dianggap jauh dari substansi otonomi daerah yang dulu dituangkan dalam UU 32 Tahun 2004. Pada Senin, 12 Januari 2015 lalu, Apkasi menggelar Rapat Nasional Dalam Rangka Pertemuan dengan Presiden,

khusus untuk menyamakan persepsi terkait permasalahan daerah yang akan disampaikan kepada presiden. Hal ini dilakukan menindaklanjuti Kawat Mendagri yang dikirimkan kepada setiap bupati pada Desember akhir 2014. Pertemuan akan membahas ketahanan pangan, infrastruktur, perizinan dan tumpang tindih peraturan. Dalam pertemuan ini, hadir puluhan bupati, dipimpin langsung Ketua Umum Apkasi, Isran Noor serta jajaran dewan pengurus. Dalam sambutannya, Isran Januari 2015 Edisi V

Noor mengharapkan pertemuan dengan presiden ini harus dimanfaatkan semua kepala daerah untuk memaparkan persoalan-persoalan yang dihadapi. “Permasalahan daerah sangat banyak. Dengan waktu tiga menit yang diberikan kepada masingmasing bupati, sepertinya tidak cukup untuk menyampaikan persoalanpersoalan. Untuk itu, dalam Rakornas ini, kita akan menyamakan persepsi, masalah-masalah apa yang akan kita sampaikan,” jelas Isran dihadapan para bupati. Sesuai Kawat Kemendagri, pertemuan presiden dengan para bupati/wali kota diadakan dalam tiga kali pertemuan. Setiap sesi, hanya 32 bupati dan 8 wali kota yang dipersilahkan menyampaikan permasalahannya. 32 bupati ini masingmasing diberikan waktu tiga menit menyampaikan uneg-uneg-nya selama ini kepada presiden. FOKUS MENGANGKAT MASALAH LOKAL Paparan puluhan bupati menggambarkan komplikasi permasalahan dan menjadi faktor penghambat kemajuan daerah. Seperti disampaikan Bupati Buton. “Daerah kami pemilik deposit aspal dunia terbesar di dunia, tapi pemerintah Edisi V Januari 2015

pusat, melalui kementerian terkait lebih memilih impor. Kenapa aspal Buton tidak digunakan untuk menutup kuota kebutuhan aspal nasional yang mencapai 1,2 juta ton. Padahal, dari segi kualitas, aspal Buton jauh lebih baik. Setidaknya bisa membantu perekonomian daerah saya,” papar Samsu Amar Abdul Samiun. Banyak hal yang terungkap dari acara Rapat Nasional Apkasi ini. Beberapa bupati menyampaikan ketimpangan masalah keuangan dan masalah bagi hasil yang masih kurang sesuai harapan daerah. “Kebijakan khusus bagi daerah penghasil harus diperjelas. Seperti daerah saya yang menyumbang 18 triliun untuk pusat, tapi hanya 50 miliar yang bisa kembali. Ini sangat tidak imbang. Jangan-jangan presiden tidak tahu persoalan ini, sehingga harus kita sampaikan,” papar Zulkifli Muhadi, Bupati Sumbawa Barat. Hal yang sama juga disampaikan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. “Banyak orang mengatakan Kutai Kartanegara daerah kaya. Ya memang, hampir 140 triliun disumbang Kutai Kartanegara ke pusat. Sekitar 7 triliun kembali ke daerah atau bagi hasil. Dana ini tentu belum bisa memenuhi kebutuhan pembangunan daerah saya yang luasnya beberapa puluh kali luas Jakarta,” jelas Rita. Terkait masalah perizinan yang menurut presiden lemah, dibantah Bupati Bojonegoro. “Kita dituding menghambat perizinan, padahal, perizinan sekarang ini sudah banyak diambil kementerian di pusat. Ini harus kita jelaskan kepada presiden, supaya jangan dianggap itu semua berada di tangan pemerintah daerah,” jelas Suyoto. Sedangkan persoalan hukum yang mewanti-wanti kepala daerah, para bupati meminta Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Mendagri, proaktif dalam

memproteksi. “Ibu kita para bupati atau kepala daerah adalah Mendagri. Harusnya, ketika kepala daerah disangkakan pada satu kasus, Mendagri memanggil yang bersangkutan, menanyakan secara terperinci masalahnya, kalau memang tidak sesuai dan tidak layak dijadikan tersangka, Mendagri harus lapor ke presiden dan presiden memanggil Kejaksaan atau Kepolisian untuk menjelaskan dengan baik. Sehingga tidak ada peradilan opini publik,” jelas Ahmad Safei, Bupati Kolaka. HASIL RAPAT NASIONAL APKASI Karena begitu peliknya persoalan daerah, Ketua Umum Apkasi, Isran Noor yang juga Bupati Kutai Timur, dibantu Wakil Ketua Umum, Saiful Illah, Bupati Sidoarjo dan Sekretaris Jenderal Apkasi, Shadiq Pasadigoe, Bupati Tanah Datar, meminta para kepala daerah fokus pada persoalanpersoalan lokal. Sedangkan persoalanpersoalan regional, nasional, termasuk perundang-undangan akan disampaikan Apkasi sebagai lembaga. “Saya menyarankan, temanteman bupati perkuat saja isu-isu atau persoalan lokal yang dihadapi. Bisa saja persoalan lokal yang implikasinya dari nasional seperti dari kementerian. Nah, sedangkan persoalan-persoalan perundang-undangan, anggaran dan masalah hukum, saya kira bisa disampaikan Apkasi bekerjasama dengan Dewan Pakar Apkasi terkait. Ini kita lakukan agar pertemuan menjadi lebih maksimal dan bisa mendapat keputusan langsung dari presiden,” terang Isran Noor. Pertemuan presiden dengan bupati seluruh Indonesia direncanakan pada minggu kedua, ketiga dan keempat Januari 2015 di Istana Bogor, Jawa Barat. Apkasi sebagai wadah organisasi pemerintah kabupaten ditunjuk Kemendagri untuk memasilitasi, termasuk menunjuk bupati-bupati yang akan menyampaikan persoalan daerah mewakili permasalahan pemerintah kabupaten seluruh Indonesia.

51

SEPUTAR APKASI

APKASI DAN DINAMIKA TAHUN POLITIK Oleh: Mercy Luvina Deswanti Kepala Sekretariat Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)

Tahun 2014, tahun politik yang sarat dinamika. Rasanya sulit membayangkan para bupati unjuk rasa di gerbang Gedung DPR RI, tapi itu terjadi di tahun 2014. Harus diakui, suka-duka sepanjang tahun 2014, memperkuat dan memperkokoh posisi Apkasi. Apkasi tetap memerankan tugasnya dengan elegan dan dinamis. Terbukti, Sekretaris Jenderal ASEAN, puluhan duta besar sampai kehadiran delegasi negara asing, berkunjung ke Apkasi.

R

UU Pilkada. Dua kata ini begitu menghantui Apkasi dalam dua tahun terakhir. Bahkan menjadi kata kunci dalam setiap rapat Apkasi. Perkara rancangan ini kemudian menimbulkan kontroversi, khususnya beleid yang bertujuan mendegradasi demokrasi di daerah, Apkasi harus berbangga hati, karena secara total dan tanpa embelembel, konsisten menolak usaha pengembalian pemilihan kepala daerah ke DPRD sejak awal. Dalam sebuah sesi Rapat Dewan Pengurus Apkasi yang kebetulan dihadiri mayoritas bupati yang sudah menjabat dua periode. Tegas, mereka menolak upaya pengembalian proses pemilihan ke DPRD. Padahal, secara undang-undang, para bupati ini sudah tidak bisa mencalonkan lagi sebagai bupati. Kesimpulannya, ini bukan masalah ego. Ini masalah bangsa, bukan hanya soal kepemimpinan di daerah. Kabar baik. Presiden mengeluarkan Perppu, hanya beberapa hari setelah UU Pilkada di ketok DPR RI. Dan pada 20 Januari 2015, DPR menyetujui Perppu Pilkada. Sesuai tupoksi, Apkasi harus memasilitasi kepentingankepentingan pemerintah kabupaten. Artinya, RUU Pilkada hanya satu dari sederet Rencana Kegiatan Tahun 2014 yang harus dijalankan. Alhamdulillah, semua berjalan lancar, sesuai rencana dan menjadi modal penting bagi Apkasi untuk memerankan tugasnya sebaik mungkin. Tahun politik ini ternyata berbuah manis bagi kinerja Apkasi. Meski sepanjang tahun konsisten bergelut soal perundang-undangan, Apkasi mampu menghadirkan Sekretaris Jenderal ASEAN, H.E. Le Luong Minh, dengar pendapat dengan para bupati terkait MEA (Masyarakat

52

Ekonomi ASEAN). Apkasi juga sukses melaksanakan pameran tahunan AITIS 2014 dan beberapa pameran komoditas. Setidaknya ada 72 kegiatan strategis yang dilakukan dan diikuti Apkasi sepanjang tahun 2014. Bagaimana menjadikan masyarakat dan pemerintah daerah lebih baik, maju dan berdayasaing. Performa Apkasi banyak dipengaruhi visi, kinerja dan kepedulian para bupati. Khususnya mereka yang duduk di kepengurusan 2010-2015. Inovasi dan kreativitas asosiasi semakin terasa, terbukti dengan semakin banyaknya kegiatan dan program promosi daerah kabupaten dalam beberapa tahun terakhir. Harapan ke depan, Apkasi lebih proaktif, kreatif dan visioner dalam meningkatkan kapasitas para anggotanya. Tentu performa ini tidak lepas dari campur tangan Ketua Umum Apkasi, Isran Noor. Sejak awal, visinya menjadikan Apkasi organisasi ‘penjaga gawang’ otonomi daerah, kreatif, solid secara organisasi dan tentu berkontribusi bagi daerah. Persuasi dan kepemimpinan Bupati Kutai Timur ini juga mampu meluluhkan dua asosiasi pemerintah daerah, Apkasi dan Apeksi. Atas dasar memperjuangkan tujuan bersama, dua asosiasi ini melaksanakan rakornas bersama. Apkasi saat ini menjadi lembaga referensi yang sangat diperhitungkan. Apkasi berperan penting dalam pertemuan bupati seluruh Indonesia dengan Presiden RI, Joko Widodo, yang akan dilangsungkan awal tahun ini, menjadi momentum strategi Apkasi sebagai mitra pemerintah dalam percepatan pembangunan di berbagai bidang. Semoga…


RDP APKASI - PANSUS RUU HKPD DPR RI

B

eberapa bupati mengeluhkan keterlambatan anggaran yang menggangu program kerja pemerintah kabupaten dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) APKASI dengan Pansus RUU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Delegasi Apkasi dimotori Wakil Ketua Umum, Aries Sandi Darma Putra (Bupati Pesawaran), Sekjen Apkasi, Saiful Illah (Bupati Sidoarjo), Mangindar Simbolon (Bupati Samosir), M.Shadiq Pasadigoe (Bupati Tanah Datar) dan Bando Amin C. Kader (Bupati Kepahiang). Dengar pendapat ini dilakuak di Ruang Rapat Pansus B Gedung Nusantara II pada 19 Juni 2014.

FESTIVAL PANGAN SAGU NUSANTARA 2014

A

pkasi bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Meranti dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, menggelar Festival Pangan Sagu Nasional 2014 di Plaza Selatan Senayan, Jakarta pada 3-4 Mei 2014. Pengunjung pameran menikmati kuliner dan olahan dari bahan tepung sagu secara gratis, sebagai bagian dari sosialisasi sagu sebagai salah satu bahan pangan alternatif. Acara dibuka Wakil Menteri Pertanian, Rusman Heriawan, Ketua Umum Apkasi, Isran Noor, Bupati Kepulauan Meranti, Irwan Nasir dan Bupati Sorong Selatan, Otto Ihalauw. Edisi V Januari 2015

BIMTEK PEMBINAAN APIP DAN BIRO HUKUM

A

pkasi mengadakan seminar sehari dalam rangka peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Biro Hukum, dalam meminimalisasi potensi masalah dalam Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Sebagai pembicara, APKASI menghadirkan Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP, Ikak G. Patriastomo dan Direktur Advokasi dan Sanggah Wilayah II, Ibu Rita Berlis. Seminar ini diadakan di Songosari Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya pada 8 Mei 2014, dengan peserta 78 orang.

FGD APKASI TERKAIT UU 23 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

A

PKASI mengadakan Focus Group Disscution (FGD) pada 26 November 2014, terkait menyikapi pemberlakuan UU 23 Tentang Pemerintahan Daerah, di Kantor Sekretariat Apkasi. Pemaparan dilakukan Pakar Tata Negara, Indra Prawira, mantan Anggota DPR RI yang menelurkan UU 32 Tahun 2004, Firman Jaya Daeli dan Wakil Sekjen APKASI, Perdie M Yoseph serta beberapa bupati. Pasal-pasal dalam UU 23 dianggap bisa mengurangi tugas dan kewenangan bupati.

53

SEPUTAR APKASI

KUNJUNGAN KERJA APKASI KE KABUPATEN BANDUNG

FASILITASI INVESTOR BERTEMU BUPATI

A

PKASI dan organisasi Regions 20 (R20) berkunjung ke Kabupaten Bandung pada 11 Agustus 2014, untuk memasilitasi investor asal Singapura presentasi soal pengelolaan sampah modern, ramah lingkungan dan sosialisasi bahan bakar alternatif. Acara dihadiri Bupati Bandung, Dadang M. Naser dan Wakil Wali Kota Bandung, Oded Muhammad Danial, perwakilan R20, Mr. Nico Barito, Kepala Sekretariat Apkasi, Mercy Luvina Deswanti dan Kepala-kepala Dinas dan Kepala Badan Pemerintah Kabupaten Bandung.

NIAS INTERNATIONAL DEVELOPMENT DIHADIRI MENTERI HUKUM DAN HAM

A

PKASI memfasilitasi pertemuan para bupati se-Pulau Nias dalam acara Nias International Development Strategic Patnership pada 27 November 2014. Hadir dalam acara Menteri Hukum dan Ham, Yosanna H Laoly dan semua bupati sePulau Nias. Hadir pula Wakil Gubernur Sumatera Utara, H. Tengku Erry Nuradi dan Utusan Khusus Presiden Seycheless Untuk Asia Pasifik, Mr. Nico Barito.

54

BUPATI DAN WALI KOTA UNJUK RASA

D

ikomandoi Ketua Umum Apkasi, puluhan bupati dan wali kota unjuk rasa di Gerbang Gedung DPR RI Senayan pada 25 September 2014. Pada hari yang sama, anggota DPR RI sedang melakukan paripurna RUU Pilkada di Gedung DPR RI. Bupati dan wali kota bergantian menyampaikan orasi dari atas truk milik demonstran yang menolak opsi pilkada lewat DPRD. Apkasi sepakat menolak pilkada lewat DPRD sesuai amanat rakornas. Di dalam Gedung DPR RI, Ketua Umum dan Anggota Apkasi menjadi ‘rebutan’ stasiun televisi untuk wawancara dan mengisi acara talk show secara live soal RUU Pilkada.

APKASI BERSAMA 36 DUTA BESAR BERKUNJUNG KE KABUPATEN BANDUNG

A

PKASI memasilitasi kunjungan 36 orang duta besar asing bertemu Bupati Bandung, H. Dadang Naser. Bupati menyambut kehadiran para duta besar dengan tradisi khas Bandung, berupa penyematan ikat kepala dan mengajak semua tamu bermain angklung. Kunjungan pada 9 November 2014 ini sekaligus acara makan malam bersama dan sambuatan spesial dari Pemkab Bandung.


PULUHAN DUBES IKUTI SIDANG PROMOSI DOKTOR ISRAN NOOR

S

ebanyak 48 orang duta besar negara sahabat menghadiri Sidang Promosi Doktor Isran Noor di Universitas Padjajaran, Bandung. Isran Noor resmi memperoleh gelar doktor bidang Ilmu Pemerintahan dengan predikat cum laude, usai berhasil mempertahankan disertasinya yang bertajuk ‘Desentralisasi Pemberian Izin Pertambangan Batu Bara Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur’.

KUNJUNGAN KERJA APKASI KE BANDUNG BARAT

G

una mendapatkan masukan untuk mendorong kinerja Apkasi, Kepala Sekretariat Apkasi, Mercy Luvina Deswanti bersama Staf Apkasi mengadakan kunjungan kerja ke Kabupaten Bandung Barat. Tim Apkasi di sambut langsung Bupati Bandung Barat, Drs. H. Abubakar, M.Si, Wakil Bupati, H. Yayat T. Soemitra, bersama jajaran kepala dinas dan SKPD. Wakil bupati mendorong Apkasi terus meningkatkan perannya sebagai asosiasinya pemerintah kabupaten serta lebih banyak mengadakan kegiatan. Kunjungan kerja ini dilakukan pada 20 Oktober 2014. Edisi V Januari 2015

KICK OFF AITIS INVESTMENT WEEK 2015

A

pkasi meresmikan kick off penyelenggarakan AITIS INVESTMENT WEEK 2015. Acara Tahunan Apkasi ini akan dilangsungkan di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, pada Mei 2015. Kick Off ditandai sosialisasi, pengarahan dan pembekalan terhadap aparatur pemerintah kabupaten, termasuk promosi program Investment Week, untuk memaksimalkan acara pameran sebagai ajang promosi daerah ke investor. Acara dilangsungkan di Kantor Apkasi pada 25 September 2014.

APKASI – KOMITE I DPD RI BAHAS HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH

A

pkasi memanfaatkan momen pertemuan formal dengan Komite I DPD RI untuk menyampaikan keluh kesah terkait upaya sentralisasi yang dihadapi para bupati. Salah satunya melalui UU No. 23 Tahun 2014, termasuk Perpu yang dikeluarkan presiden. Apkasi yang dimotori Ketua Umum Apkasi, Isran Noor, mendapat sambutan hangat dari anggota Komite I DPD RI. Rapat yang diadakan di Kantor DPD RI pada 23 Oktober 2014 ini berjalan lancar dengan komitmen bersama menjaga otonomi daerah.

55

ENERGI

Mengintip Prospek Bisnis Energi Terbarukan Teks : Erick PN

Foto : Istimewa

Energi fosil memiliki cadangan terbatas untuk keberlangsungan hidup manusia. Agar pemanfaatan energi tetap terpenuhi maka perlu dikembangkan energi terbarukan dan Indonesia kaya akan itu. Seberapa besar prospeknya bagi dunia bisnis? Dan bagaimana regulasi pemerintah terkait masalah ini? Ikuti terus penelusuran kami.

Konsumsi Energi Nasional Terus Meningkat Kebutuhan energi pada masa sekarang ini sangat penting dan sulit dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Selama ini sebagian besar sumber energi utama masyarakat lebih terfokus pada

56

penggunaan bahan bakar fosil yang telah banyak menghasilkan gas-gas rumah kaca seperti CO2, dan telah memberikan konstribusi terbesar bagi pemanasan global. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan Dan Konservasi

Energi (EBTKE), menyatakan pada kurun waktu tahun 2000 - 2009 konsumsi energi nasional yang mengalami kenaikan dari 709,1 juta SBM (Setara Barrel Minyak) menjadi 865,4 juta SBM pada tahun 2009 atau meningkat sekitar 7 persen per tahun. Menurut Rida Mulyana, Direktur Jenderal Januari 2015 Edisi V

EBTKE menyatakan “Jumlah konsumsi energi nasional tergolong besar, melihat dari peningkatan konsumsi negara lain di dunia”. Analisa berbeda dikemukakan oleh Badang Pengkajian Dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang memperkirakan pertumbuhan rata- rata kebutuhan energi sebesar 4,7% per tahun selama tahun 2011 - 2030 nanti. Dari perbedaan angka rata-rata kebutuhan energi tersebut memiliki kesamaan yaitu subsidi BBM dari tahun ke tahun yang cenderung meningkat. Berbagai upaya terus dilakukan untuk dapat mengurangi subsidi BBM, salah satunya adalah melakukan substitusi BBM dengan menggunakan bahan bakar alternatif. Kondisi saat ini energi bahan bakar fosil disubsidi oleh pemerintah yang mengakibatkan belanja negara naik menjadi Rp 2.019,9 triliun. Dari hal itu tentu pemerintah membutuhkan

energi terbarukan yang lebih efisien, dengan mengembangkan potensi alam di kabupaten-kabupaten. Tingkat Konsumsi Energi Indonesia Tertinggi Dari angka konsumsi yang telah Edisi V Januari 2015

dipublikasikan tersebut menunjukkan bahwa tingkat konsumsi energi di Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia, padahal tingkat konsumsi dunia hanya mencapai rata-rata 2,6 persen per tahun. Kenaikan penggunaan energi tersebut disebabkan oleh pertumbuhan perekonomian Indonesia sebesar lima sampai enam persen per tahun dengan pertumbuhan penduduk 1,2 persen per tahun. Rida Mulyana mengemukakan “Pertumbuhan ekonomi Indonesia serta penduduk menentukan meningkatnya penggunaan energi fosil atau bahan bakar minyak di Indonesia.” Hal tersebut diaminkan oleh Surya Darma, Wakil Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, yang juga tercatat sebagai anggota KADIN. Surya Darma menjelaskan bahwa hingga saat ini Indonesia sangat bergantung kepada energi bahan bakar fosil, “Sebuah fakta bahwa hingga sekarang Indonesia belum memanfaatkan secara optimal energi terbarukan yang tersedia.” kata Surya Darma di Jakarta. “Sebanyak 95 persen energi yang digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah energi berbahan bakar fosil,” tambahnya. Energi Terbarukan Solusi Jangka Panjang Tingkat konsumsi energi tersebut sangat berbanding terbalik dengan laju produksi minyak mentah nasional yang mengalami penurunan yaitu 6,6 persen per tahun. Selain dari tingginya konsumsi energi bahan bakar fosil, energi yang satu ini juga memiliki keterbatasan pasokan. Rida Mulyana berharap bahwa energi terbarukan dapat menjadi solusi mengatasi masalah akan energi masyarakat Indonesia yang sangat terfokus pada bahan bakar fosil, “Indonesia membutuhkan sumbersumber energi terbarukan yang saat ini belum dioptimalkan. Tipe energi terbarukan itu sendiri terdiri dari Panas Bumi, Surya, Hydro, Samudera, Angin, Biomass,”. Kata Rida Mulyana. Dengan menggunakan energi terbarukan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, lalu dengan ketersediaan energi listrik yang memadai dapat membantu meningkatkan roda perekonomian secara langsung dan tidak langsung. “Banyak manfaat yang dapat diambil dari pemanfaatan energi terbarukan, biaya yang murah dan dampak kepada ekonomi masyarakat tentu menjadi jaminan dari pengelolaan energi tersebut.” tambahnya. Energi sejak tahun 1899 didukung oleh minyak dan sejak tahun 1976 didukung oleh gas ketika Elpiji sudah keluar dan kemudian batu bara, per hari ini, energi didukung oleh minyak, batu bara, dan

gas sebesar 95 % . Namun minyak hanya memiliki 0,3 cadangan minyak dunia, gas 1,7 persen cadangan dunia, Indonesia tidak terkaya untuk minyak dan gas. Tapi Indonesia mempunyai cadangan energi panas bumi dunia, yang sebesar 40 persen ada di Indonesia. Pemerintah Dukung Investasi Energi Terbarukan Sebagaimana amanat UU No 30/2007, pemerintah daerah berkewajiban untuk meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan serta memberikan insentif dan kemudahan. Beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam mendukung dunia investasi adalah dengan memfasilitasi dan memberikan kemudahan perijinan untuk proyek EBT, menyusun peraturan daerah yang memberikan kemudahan dan insentif dalam pengembangan EBT, dan membangun fasilitas EBT. Pada pelaksanaannya pemerintah daerah lebih mengutamakan pada daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan daerah perdesaan dengan menggunakan sumber energi setempat, khususnya sumber energi terbarukan. Rida Mulyana mengatakan, “Pemerintah akan memfokuskan pada daerah yang belum berkembang agar terjadi kesetaraan pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia, dengan memberikan kemudahan-kemudahan bagi para investor dalam kembangkan energi terbarukan.” Prospek Investasi Energi Terbarukan di Daerah Kabupaten Energi Terbarukan sangat memiliki potensi luar biasa dalam aspek bisnis, dikarenakan energi fosil ketersediaannya di alam makin berkurang, namun kebutuhan energi semakin meningkat. Energi Terbarukan tidak perlu di impor, karena sumbernya yang terbesar justru dari Indonesia. Kemudian Energi Terbarukan dapat diperbaharui, serta ramah lingkungan dan yang tidak kalah menarik bagi pelaku bisnis adalah potensinya melimpah yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, total 13 GW sampai tahun 2021. Berinvestasi dan mengembangkan energi terbarukan bukan saja membawa keuntungan finansial namun juga dapat meningkatkan pembangunan daerah serta memajukan ekonomi rakyat, karena potensi-potensi yang ada berasal dari daerah-daerah. “Energi Terbarukan menjadi pilihan dalam berinvestasi sekaligus menciptakan energi baru yang lebih ramah lingkungan serta dapat bermanfaat bagi kemaslahatan umat.” tutup Rida Mulyana.

57

ENERGI

PANAS BUMI

KABUPATEN GARUT MENUNGGU INVESTOR Teks : Erick PN

Foto : Istimewa

Garut biasa dikenal dengan makanan khasnya yakni dodol Garut, namun masih banyak orang yang belum mengehetahui bahwa Garut menyimpan kekayaan alam yang sangat ekonomis bagi daerah maupun negara Indonesia. Kekayaan alam tersebut berupa panas bumi yang jumlahnya setara dengan enam milyar barel minyak bumi.

58


S

aat ini Indonesia bukanlah penghasil minyak bumi terbesar di dunia, tapi Tuhan menganugerahkan energi panas bumi yang berlimpah dan Tuhan lebih adil lagi karena di mana daerah yang kaya akan minyak maka tidak akan ada panas bumi di dalamnya. Di era masa mendatang panas bumi diprediksi akan menjadi energi pilihan mengingat keterbatasan kandungan energi bahan bakar fosil atau minyak bumi. Dapat dibayangkan kekayaan alam yang Indonesia miliki kelak di masa depan. Sumber energi panas bumi dapat dimanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai energi terbarukan, panas bumi dapat diandalkan sebagai pasokan jangka panjang. Di samping pembangkit tenaga listrik, energi ini dapat dimanfaatkan untuk pengeringan hasil pertanian, pengawetan hasil perikanan dan pariwisata. Salah satu Kabupaten yang memiliki sumber kekayaan Geothermal atau panas bumi ini adalah Garut, Jawa Barat.


Potensi Panas Bumi 1045 Megawatt Indonesia dikenal sebagai negeri The Ring of Fire. Lebih dari 200 gunung berapi terdapat di sepanjang pulau Sumatera, Jawa, Bali dan kepulauan bagian timur Indonesia. Dalam jaringan ini terdapat potensi energi panas bumi dalam jumlah yang melimpah ruah sekitar lebih dari 20.000 Megawatt. Jumlah ini setara dengan enam milyar barel minyak bumi, cukup besar untuk memenuhi 10 persen dari permintaan tenaga listrik nasional di tahun-tahun mendatang. Kabupaten Garut tercatat memiliki potensi sumber daya alam panas bumi Darajat dengan “reserve” energi panas bumi sebesar 350 megawatt. Bupati Garut, Rudi Gunawan mengatakan bahwa Darajat memang menjadi salah satu daerah yang menghasilkan panas bumi dengan jumlah yang cukup besar, “Darajat sebagai salah satu daerah di Kabupaten Garut dapat menghasilkan jumlah panas bumi selain daerah-daerah lainnya di Garut, tentu ini menjadi kabar baik bagi kami warga Garut karena dapat membawa kemakmuran di masa mendatang.” kata Rudi. Kabupaten Garut memiliki potensi energi panas bumi cukup besar yang diperkirakan mencapai total 1045 megawatt (Mwe). Pengusahaan secara komersial pemanfaatan langsung baru sebatas untuk terapi dan rekreasi seperti di Cipanas, sedangkan pemanfaatan tidak langsung untuk pembangkit listrik baru dikembangkan di daerah Darajat (350 megawatt). Hal ini tentu saja menjadikan peluang untuk pengembangan di masa mendatang. “Potensi besar panas bumi di Garut dapat menjadi peluang bisnis yang sangat besar bagi para investor untuk itu kami membuka keran lebar-lebar

bagi para pelaku bisnis untuk dapat turut andil dalam pengembangan energi panas bumi di daerah kami” Rudi menjelaskan. Infrastruktur Pengelolaan Panas Bumi Kabupaten Garut telah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Unit 5 Kamojang kapasitas 30 megawatt dan pengembangan lapangan panas bumi Lahendong untuk suplai uap ke PLTP Unit 4 Lahendong, proyek tersebut dibangun di atas lahan seluas 3,85 Ha. Bupati Garut,Rudi Gunawan “Hal ini diharapkan dapat meningkatkan peran panas bumi untuk ketahanan energi nasional.” ungkapnya. PLTP Unit 5 Kamojang yang dikelola Pertamina Geothermal Energy merupakan pengembangan dari 4 unit PLTP yang sudah ada dengan kapasitas terpasang saat ini 200 megawatt. Pembangkit tersebut dapat mulai beroperasi pada akhir 2014 dan menambah kapasitas terpasang sebesar 30 Megawatt. Lokasi PLTP Unit 5 Kamojang berdampingan dengan lokasi PLTP Unit 4 Kamojang, terletak 42 kilometer sebelah Tenggara Kota Bandung atau 23 kilometer sebelah Barat Laut kota Garut. Pembangkit pertama di Kamojang mulai beroperasi pada tahun 1982 dengan kapasitas 30 megawatt. “Kami berharap dari apa yang telah dibangun dapat terus berkembang dan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat di kemudian hari, dan dari hal ini kami membutuhkan peran investor serta kerjasama masyarakat dalam mendukung energi terbarukan yang dimiliki oleh Garut.” tutup Rudi Gunawan.

59

ENERGI

KABUPATEN SOLOK SELATAN

Investasi Panas Bumi Solok Selatan Capai 7 Triliun Teks : Erick PN

Foto : Istimewa

Kabupaten yang baru berumur 10 tahun ini menyimpan begitu besar cadangan energi panas bumi dan dapat dimanfaatkan bagi kebutuhan nasional. Kabupaten ini adalah Solok Selatan, sarat akan potensi energi panas bumi terbesar di Provinsi Sumatera Barat. Seberapa besar cadangannya dan bagaimana dukungan pemerintah daerah serta adakah perusahaan yang telah memanfaatkan ini? Simak terus penelusuran Etalase.

K

abupaten Solok Selatan adalah salah satu diantara 19 Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Solok Selatan sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Solok, hingga Kabupaten itu diresmikan berdiri mandiri pada tanggal 7 Januari 2004. Lahirnya Kabupaten Solok Selatan dimaksud agar masyarakat mendapatkan pelayananan yang lebih dekat ke pusat pemerintahan. Kabupaten Solok Selatan dengan Ibukotanya Padang Aro, memiliki tujuh Kecamatan

60

dan dipimpin oleh Muzni Zakaria dan Abdurrahman sebagai Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Periode 2010 – 2015. Keduanya dilantik pada tanggal 20 Agustus 2010 lalu. Potensi Alam Solok Selatan Daerah Solok Selatan cukup kaya dengan sumber daya alam seperti emas, timah hitam, biji besi, tembaga, mangan dan perak, namun yang baru dimanfaatkan adalah bahan-bahan galian golongan C yaitu berupa material pasir, batu dan kerikil. Dari pemanfaatan itu saja telah memberikan

kontribusi pada APBD Kabupaten Solok Selatan. Total luas wilayah izin usaha pertambangan di Kabupaten Solok Selatan sebesar 38.521,83 Ha, yang terbagi atas luas wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi sebesar 25.703,40 Ha dan luas wilayah izin usaha pertambangan operasi produksi sebesar 12.818,43 Ha. Selain itu Solok Selatan juga menghasilkan sumber daya alam yang cukup besar dari kelapa sawit dan kayu manis. Namun dari semua potensi yang dimiliki Solok Selatan menyimpan sumber daya alam panas bumi yang bernilai sangat tinggi. Januari 2015 Edisi V

Cadangan Energi Panas Bumi Solok Selatan Sejak tahun 1976 ditemukan beberapa usaha dan kajian tentang pemanfaatan energi panas bumi di Solok Selatan. Dari proses penelitian panjang tersebut ditetapkanlah Wilayah Kerja Panas Bumi di daerah Pinang Awan Muara Laboh Kabupaten Solok Selatan seluas 62.300 Ha sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM nomor 1086 K/30/MEM/ 2009. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Muaralabuh 250 MW di Kabupaten Solok Selatan terdapat pada tujuh tapak sumur (well pad). Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi direncanakan akan siap beroperasi mulai pada tahun 2016 hingga 30 tahun ke depan. Eksplorasi tersebut dilakukan oleh PT. Supreme Energy Muara Laboh (PT SEML). Menurut sumber data Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat 2013 Solok Selatan terduga memiliki cadangan energi panas bumi terbesar di Sumatera Barat yaitu 606 Mwe, disusul oleh Kabupaten Solok yakni sebesar 152 Mwe. Selain itu potensi sumur ekspolrasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di Liki Pinang Awan, Kabupaten Solok Selatan tercatat melebihi hasil rata-rata sumur yang ada di Indonesia. Berdasarkan penelitian lebih lanjut dari cadangan panas bumi yang dimiliki Solok Selatan berpotensi membangkitkan energi listrik sebesar 1000 Mega Watt. Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria mengatakan cadangan yang sangat besar dari energi panas bumi yang dimiliki daerahnya dapat membawa dampak positif bagi perkembangan pembangungan Solok Selatan. “Cadangan Panas Bumi yang Solok Selatan miliki diharapkan mampu menjadi trigger bagi kemajuan pembangunan daerah, serta mengangkat ekonomi masyarakat Solok Selatan untuk menjadi lebih baik lagi.” kata Muzni. Dukungan Pemerintah Daerah Nilai investasi yang telah mengalir kepada pengembangan eksplorasi energi panas bumi telah mencapai Rp 7 Triliun, hal tersebut dapat terwujud karena adanya dukungan pemerintah daerah. Dukungan pemerintah lainnya juga membantu proses


penyelesaian konflik antara perusahaan dengan masyarakat. Pemerintah daerah Solok Selatan tidak hanya tinggal diam dalam menyelesaikan aksi protes yang dilakukan masyarakat terhadap perusahaan. bahkan Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria dan Wakilnya Abdul Rahman turun langsung dalam mencarikan solusi antara perusahaan dan masyarakat. “Kami selaku kepada daerah berusaha membantu perusahaan dalam mengembangkan eksplorasi panas bumi di Solok Selatan, hal ini bertujuan untuk kebaikan bersama yaitu perusahaan sebagai pemilik modal dan tentunya masyarakat yang akan mendapat timbal balik dari berkembangnya industri di lingkungannya tersebut.” ungkap Muzni. Asisten II bidang Ekonomi Pembangunan Setdakab Solok Selatan, Epli Rahmat juga mengatakan bahwa bila eksplorasi panas bumi tidak berhasil maka ini menjadi sebuah kerugian, “Jika geothermal sampai gagal maka ini juga dosa kita semua karena ini merupakan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat Sumatera Barat secara umum,” kata Epli Rahmat dengan tegas. Kontribusi Solok Selatan Bagi Perekonomian Dahulu ada Aceh, Riau, Kalimantan memberikan sumbangan kontribusi yang besar dalam pembangunan di Indonesia, kini Solok Selatan akan turut andil di dalamnya. Hal ini terjadi dari produksi enegri panas bumi pada tahun 2016 nanti yang diharapkan mampu menyumbang 220 MW. Hari ini produksi enegri listrik Indonesia 40.000 MW, jika ditambah 220 MW berarti ada 2 persen. Bupati Solok Selatan mengatakan bahwa Solok Selatan akan terus mendukung terus investasi pengembangan panas bumi, karena dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Selain itu juga ia menyampaikan bahwa dari adanya kegiatan memajukan produktifitas energi panas bumi di Solok Selatan, dapat melakukan berbagai kerjasama, baik dalam menjaga kelestarian alam, menjaga

kelangsungan produktifitas dengan mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan, baik untuk tukang las, bubut, dalam menciptakan kader dan SDM yang lebih baik nantinya untuk kelangsungan dan kesinambungan produktifitas PT SEML di Solok Selatan ini. Pelestarian Lingkungan Solok Selatan Dalam setiap pengelolaan tambang, tidak sedikit terjadi pengrusakan lingkungan sehingga berdampak pada ekosistem yang ada, dan juga membuat warga atau penghuni wilayah yang menjadi lokasi tambang menjadi tersingkirkan. Hal tersebut menjadi perhatian Bupati Muzani akan tetap terpeliharanya lingkungan yang ada, “Saat ini kita telah memprogram penanaman 1000 pohon di lokasi geotermal PT SEML ini. Hal ini sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan dalam mendukung keberadaan produktifitas energi panas bumi di negeri seribu rumah gadang ini.” aku Muzani. Pemerintah Daerah sadar betul akan keberadaan eksplorasi dari energi panas bumi yang dapat membawa banyak manfaat namun itu semua harus dapat dijaga dengan baik serta tetap menjaga lingkungan sekitar. Keberadaan eksplorasi panas bumi di Solok Selatan menjadi kekuatan baru dalam memajukan pertumbuhan perekonomian Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Solok Selatan. Bupati Solok Selatan mengatakan juga bahwa setiap masalah yang terjadi di lingkungan tambang dapat diselesaikan dengan baik melalui komunikasi demi kebaikan bersama, “Jika ada hal-hal yang menjadi problema ditengah-tengah masyarakat mari kita bicarakan baikbaik”. “Rahmat Allah yang diberikan kepada Solok Selatan ini mesti kita jaga, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Indonesia, termasuk yang ada di daerah ini.” harapnya. (epn)

61

INFRASTRUKTUR

JOKOWI SIAP BANGUN

24 Teks : Erick PN

PELABUHAN

Foto : Istimewa

Keberhasilan suatu industri tidak akan lepas dari peran infrastruktur, yang juga sebagai modal dasar pembangunan. Salah satu infrastruktur strategis adalah pelabuhan yang pengembangannya dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan swasta. Pelabuhan masih terbuka untuk ruang investasi khususnya pada pengembangan terminal peti kemas baru.

62


P

erekonomian Indonesia pada 2014 ini diperkirakan tetap stabil, walau isu kenaikan BBM menghantui masyarakat namun itu diperkirakan tidak akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada prinsipnya kestabilan ekonomi Indonesia pada 2014 ini didukung oleh pertumbuhan yang lebih seimbang, lalu inflasi terkendali, serta defisit transaksi berjalan menuruh ke arah yang lebih sehat. Risiko global yang terjadi seperti normalisasi kebijakan The Fed serta perlambatan ekonomi Tiongkok dapat diatasi oleh pemerintah dengan hasil pertumbuhan ekonomi mulai dari 5,5 hingga 5,9 persen. Selain itu risiko domestik pertumbuhan ekonomi nasional kerap dipengaruhi negatif oleh tekanan inflasi administered price, sustainabilitas neraca pembayaran, beban subsidi dalam APBN serta meningkatnya utang luar negeri swasta. Infrastruktur Modal Dasar Pembangunan Di tahun 2014 ini pemerintah dalam mempertahankan stabilitas ekonomi memiliki prioritas dan arah

kebijakan yaitu menjaga inflasi sesuai sasaran dan mengelola defisit neraca transaksi berjalan, lalu dalam jangka menengah pemerintah melakukan reformasi struktural yang secara konkrit yakni transformasi modal dasar pembangunan. Reza Anglingkusumo dari Peneliti Ekonomi Senior, Grup Riset Ekonomi mengatakan penguatan modal dasar pembangunan terdiri dari infrastruktur, sumber daya manusia, institusi, dan teknologi. “Perekonomian jangka menengah menekankan pada infrastruktur, Sumber daya manusia, institusi, dan teknologi dengan mengimplementasikan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI) yang dicanangkan mulai tahun 2011 dan target hingga 2025 nanti.” ucap Reza. Ia juga menambahkan perkembangan dari program MP3EI yang telah merealisasikan lebih dari 382 proyek yang terdiri dari 208 proyek infrastruktur dan 174 sektor riil dengan nilai Rp 854 triliun. Selain MP3EI penguatan modal dasar pembangunan juga mengimplementasikan RPJMN III yang terhitung mulai 2015 nanti hingga 2019. “Dari MP3EI dan RPJMN III diperkirakan ekonomi Indonesia tahun 2018 mencapai 6,5 persen dan sasaran inflasi kurang lebih 3,5 persen.” Reza mengutarakan dengan yakin. Kendala Kapasitas Produksi Nasional Dalam mengingkatkan pertumbuhan ekonomi nasional terdapat suatu permasalah fundamental perekonomian Indonesia yaitu ketidakseimbangan struktural, yang tidak terpenuhinya permintaan barang dan jasa di tengah masyarakat yang terus naik karena lemahnya produksi nasional. Kendala kapasitas produksi nasional tersebut disebabkan salah satunya oleh kurangnya infrastruktur yang memadai. Indonesia adalah negara kepulauan tentu memiliki masalah tersendiri dalam infrastruktur, karena wilayahnya yang terpecah oleh laut-laut. Guna memenuhi pertumbuhan ekonomi yang baik dibutuhkan infrastruktur dalam menyambung pulau-pulau tersebut, “Dalam mempertemukan pulau yang kita miliki dibutuhkan satu infrastruktur yaitu pelabuhan.” kata Reza. Hal tersebut disampaikan pula oleh Adolf Richard Tambunan, Direktur Pelabuhan dan Pengerukan di tempat


yang berbeda, “Pelabuhan masih butuh campur tangan pemerintah dan investor, karena ini sebenarnya adalah salah satu infrastruktur yang sangat strategis bagi Indonesia sebagai konektivitas maritim.” ungkap Adolf. Pelabuhan Bukan Profit Center Pelabuhan merupakan infrastruktur yang berorientas kepada benefit makro bukan semata profit center. Dari hal itu pelabuhan memiliki peran yang sangat strategis bagi Indonesia, karena keberadaannya dapat sebagai pintu gerbang kegiatan perekonomian, tempat kegiatan alih moda transportasi, penunjang kegiatan industri dan perdagangan, tempat distribusi dan produksi serta konsolidasi muatan atau barang, dan yang tidak kalah pentingnya pelabuhan berperan mewujudkan wawasan nusantara dan kedaulatan negara. Pelabuhan di Indonesia sendiri terdapat dua jenis, yang pertama adalah pelabuhan komersil yang beberapa diantaranya ada empat pelabuhan otoritas yaitu Belawan, Tanjung Priok, Surabaya dan Makassar, serta pelabuhan KSOP berjumlah lima kelas dengan total 97 lokasi. Kedua adalah pelabuhan non komersil yang terbagi dalam tiga kelas dan total berjumlah 186 lokasi. Kebutuhan Investasi Pelabuhan Infrastruktur pelabuhan masih sangat membutuhkan peran investor dalam pengembangannya bersama kabupaten. Tercatat menurut data studi INDII tahun 2011, koridor ekonomi dari enam daerah pulau Jawa adalah yang terbesar akan kebutuhan investasinya yaitu mencapai US$ 15.321 juta untuk terminal peti kemas, di peringkat kedua ada Sumatera yang membutuhkan suntikan dana sebasar US$ 12.866 juta untuk teriminal peti kemas, dan diikuti oleh Papua sebesar US$ 7.972 juta, untuk terminal lain. Investasi pengembangan pelabuhan di Indonesia memiliki kategori proyek penting sehingga butuh percepatan yaitu Tanjung Priok (Terminal Kalibaru) diperuntukan untuk terminal peti kemas baru, Tanjung Perak (Terminal Teluk Lamong) diperuntukan untuk terminal peti kemas baru, Belawan (BICT) perluasan terminal peti kemas, dan Makassar (Makassar New Port) sebagai terminal peti kemas baru.

63

INFRASTRUKTUR

KABUPATEN BATU BARA

KUALA TANJUNG TINGKATKAN IKLIM INVESTASI SUMUT Teks : Erick PN

Foto : Istimewa

Pelabuhan Kuala Tanjung dapat dikembangkan menjadi pelabuhan internasional dan terbesar di Indonesia. Walau ada pembenahan pada sarana infrastrukturnya, pelabuhan ini siap mendukung program MP3EI dan Sislognas. Pelabuhan tersebut terletak di Kabupaten Batu Bara.

K

abupaten Batubara adalah daerah yang masih sangat muda, dibentuk pada tahun 2006 dan diresmikan pada tahun 2007 silam membuat kabupaten ini masih sangat memiliki hasrat dalam membangun infrastrukturnya. Kabupaten Batubara terletak di Selat Malaka, sekitar 175 km selatan ibu kota Medan. Daerahnya yang berada di pinggir laut menjadikannya strategis sehingga diperlukan memiliki pelabuhan internasional. Pelabuhan Kuala Tanjung Ideal dan Strategis Kabupaten Batubara telah memiliki pelabuhan Kuala Tanjung dan pada tahun ini pelabuhan tersebut akan dijadikan pelabuhan pengembangan

64

ekspor impor dari pelabuhan Belawan. Dari sisi lokasi, Pelabuhan Kuala Tanjung berdasarkan hasil penelitian dianggap sangat ideal untuk dikembangkan sebagai pelabuhan terbesar di Indonesia. Letaknya yang berada di lintasan pelayaran kapal dagang dunia, menjadikan pelabuhan ini begitu strategis. Apalagi kedalaman laut di Kuala Tanjung yang mencapai 14 meter, dan lebih dalam dari Pelabuhan Belawan yang hanya 9 sampai 10 meter, sangat memungkinkan untuk dikembangkan agar bisa disinggahi kapal-kapal berbobot besar. Arya Zulkarnain, Bupati Batubara menyampaikan bahwa pelabuhan Kuala Tanjung memiliki potensi dikembangkan, “Pelabuhan Kuala Tanjung sangat memungkinkan dikembangkan menjadi pelabuhan terbesar di Indonesia, pemerintah daerah akan berusaha mewujudkan hal itu,” kata Bupati.

Pelindo I Medan saat ini tengah mempersiapkan Kuala Tanjung menjadi pelabuhan internasional, sekaligus sebagai pelabuhan terbesar di Indonesia. Kesiapan ini adalah untuk menampung limpahan produksi komoditas perkebunan dan industri dari beberapa kabupaten di Sumut dan Riau. Kabupaten Asahan, Simalungun, Labuhan Batu Utara (Labura), Labuhan Batu Selatan (Labusel), Serdang Bedagai merupakan tetangga Kabupaten Batubara, dan merupakan sentra perkebunan kelapa sawit, karet dan coklat terbesar di Sumut. Tahun 2015 merupakan tahun pencanangan pengoperasian proyek Sei Mangkei yang merupakan bagian dari MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi). Waktu yang tersisa 2 tahun lagi, bukanlah waktu terlalu lama. Apalagi dari Sei Mangkei ke Kuala Tanjung, juga


akan dibangun jaringan rel kereta api. Fungsinya juga sebagai sarana angkutan hasil-hasil produk Sei Mangkei ke Kuala Tanjung. Jika pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung terealisasi, para investor di Sei Mangkei pun sangat terbantu. “Kami akan membangun sarana infrastruktur untuk menunjang pelabuhan Kuala Tanjung, hal ini agar iklim investasi semakin meningkat di daerah kami,” Bupati menerangkan. Pembenahan Kuala Tanjung Sebagai pelabuhan terbesar kedua di Sumatra Utara setelah Pelabuhan Belawan, Kuala Tanjung fungsinya lebih menitikberatkan kepada kegiatan untuk kepentingan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dan beberapa perusahaan yang ada di seputaran pelabuhan tersebut. Untuk mengoptimalkan Pelabuhan Kuala Tanjung, tentu butuh pembenahan di sana sini, guna melengkapi perannya sebagai pelabuhan terkemuka di wilayah Pantai Timur Sumut, mendampingi Pelabuhan Belawan. Apalagi, pelabuhan ini telah ditetapkan sebagai koridor pengembangan ekonomi untuk wilayah Barat, khusus untuk hasil bumi turunan sawit serta lumbung energi. “Kami menyadari harus ada pembenahan di sana-sini, tapi kami yakin demi peningkatan ekonomi daerah semua dapat berjalan dengan baik,” kata Bupati. “Kami mendukung Kuala Tanjung Edisi IV Oktober Edisi V 2014 Januari 2015

menjadi pelabuhan yang bakal diminati para pengguna jasa kepelabuhanan,” tambah Bupati. Melihat posisi dan letak Pelabuhan Kuala Tanjung, cukup strategis, dan perannya diharapkan bisa mengurangi kepadatan arus bongkar muat Pelabuhan Belawan. Namun karena kurangnya fasilitas kepelabuhanan, membuat para user (pengguna jasa kepelabuhanan) dan pemilik barang, lebih berpaling (memanfaatkan) Pelabuhan Belawan. “Saya telah melihat hal itu, dengan segara akan ditindaklanjuti agar fasilitas yang ada di pelabuhan Kuala Tanjung segera dibenahi,” tegas Bupati. Kuala Tanjung Dukung Sislognas Untuk menghadapi limpahan produksi (ekspor) dari Kawasan kluster Industri Sei Mangke, yang diperkirakan siap beroperasi pada tahun 2014 ini, Pelabuhan Kuala Tanjung kini tengah dipersiapkan menampung 2,4 ton CPO produk ekspor. Untuk merealisasikan itu, telah ditandatangani pembangunan jalur kereta api Kuala Tanjung - Sei Mangke. Percepatan pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung di Kabupaten Batubara sangat penting untuk mendukung tercapainya Sistem Logistik Nasional (Sislognas).    Pelabuhan Kuala Tanjung juga nantinya akan menjadi pelabuhan logistik yang dilalui kapal-kapal berkapasitas di atas 30 ribu gross ton

(GT).  Dengan begitu keberadaan pelabuhan ini menjadi penting untuk mendistribusikan komoditi yang dihasilkan dari kawasan ekonomi khusus, kawasan industri Sei Mangke dan lainnya di sekitar kawasan tersebut.” Tanpa pelabuhan itu, tidak ada gunanya berbagai produk olahan dari kawasan ekonomi maupun kawasan industri Sei Mangke,” ujar Bupati. Tanpa adanya pelabuhan, program Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sulit berjalan sebagaimana diharapkan.   “Untuk apa MP3EI ada kalau pelabuhannya tidak ada. Pelabuhan itu menjadi sarana transportasi utama dan terdekat dengan kawasan industri tersebut. Tanpa pelabuhan, produk yang dihasilkan tidak akan bisa bersaing karena akan tertekan oleh biaya transportasi tinggi sebab pengirimannya harus melalui Pelabuhan Belawan lagi,” sebut Bupati. Keberadaan Pelabuhan Kuala Tanjung diharapkan akan membawa peruntungan bagi daerah seperti yang diungkapkan oleh Bupati, “Kabupaten Batubara akan cepat berkembang dengan dibangunnya Pelabuhan Kuala Tanjung, yang akan membawa banyak dampak positif bagi masyarakat. Selain meningkatkan taraf perekonomian, Pelabuhan Kuala Tanjung juga akan menyerap ribuan tenaga kerja yang diisi putra-putri Batubara,” tutup Bupati.

65

INFRASTRUKTUR

KABUPATEN KOTABARU

INTIP PELUANG BANGUN PELABUHAN INTERNASIONAL Teks : Erick PN

Foto : Istimewa

Pelabuhan bertaraf internasional sangat memungkinkan dibangun di kabupaten Kotabaru, melihat kedalaman laut yang dimilikinya. Bupati Kotabaru pun melengkapi sarana infrastrukturnya guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat lagi.

66

K

abupaten Kotabaru adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Kotabaru. Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten pertama dalam provinsi Kalimantan dahulu. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 9.442,46 km² dan berpenduduk sebanyak 290.142 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010) dengan nelayan laut sebanyak 15.961 jiwa. Motto daerah ini adalah “Sa-ijaan” (bahasa Banjar) yang memiliki arti Semufakat, satu hati dan se-iya sekat. Kabupaten Kotabaru memiliki sekitar 110 pulau kecil, 31 di antaranya belum bernama. Kecamatan Kelumpang Tengah memiliki 21 pulau kecil, Kecamatan Pulau Sebuku memiliki 10 pulau kecil, Kecamatan Pulau Laut Selatan memiliki 23 pulau kecil dan lain-lain. Dari banyaknya pulau yang dimiliki oleh kabupaten Kotabaru selayaknya mereka menginginkan pelabuhan yang memiliki fasilitas baik, karena dari hal itu dapat membuka pintu ekonomi wilayah timur Indonesia.


Pelabuhan Peti Kemas Internasional Di Kotabaru Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, berencana membangun pelabuhan khusus peti kemas untuk mendukung program kawasan ekonomi strategis di Kotabaru. “Pelabuhan Selaru akan kita rencanakan untuk pelabuhan petikemas, yang dilengkapi dengan infrastruktur lainnya,” kata Bupati Kotabaru H Irhami Ridjani di Kotabaru. Bupati Kotabaru, Kalimantan Selatan, menegaskan, Kotabaru memiliki peluang untuk membangun pelabuhan berskala internasional, karena memiliki perairan cukup dalam yang tidak dimiliki daerah lain di Kalsel. “Apabila Kotabaru membangun pelabuhan laut berskala internasional, Kotabaru akan menjadi gerbang ekonomi kawasan Indonesia Timur, bahkan Asia Pasifik,” ujar Bupati. Menurut dia, perairan Kotabaru merupaka Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan berada di posisi strategis dengan letak geografis pesis di tengah-tengah kepulauan Indonesia. Jika pelabuhan laut berskala internasional itu dimiliki, maka dapat dipastikan bongkar muat barang, dan jasa dari dalam serta luar negeri, khususnya regional Kalimantan, akan dilakukan di pelabuhan Kotabaru. Terlebih saat ini pelabuhan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, sudah over load (kelebihan kapasitas), sehingga Kotabaru perlu menyiapkan diri sebagai pelabuhan alternatif. Menurut dia, konsep yang harus dilakukan oleh pimpinan daerah, untuk kemajuan dan kemakmuran masyarakatnya, salah satunya peningkatan infrastruktur, di antaranya pembangunan Pelabuhan Laut Dalam. Keberadaan pelabuhan, sebuh Bupati, dampaknya cukup luas, di antaranya, kelancaran ekspor impor, terciptanya lapangan usaha, tumbuhnya industriindustri kecil dan menengah di daerah, dan efisiensi biaya dan waktu bagi eksportir yang selama ini mengirimkan dan mendatangkan barang melalui pelabuhan di Surabaya. Menurut Bupati, Selaru memiliki lokasi yang strategis untuk pelabuhan peti kemas, mengingat sampai saat ini pengiriman barang dari dan keluar Kotabaru masih menggunakan pelabuhan peti kemas di Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu. Meskipun Edisi IV Oktober Edisi V 2014 Januari 2015

dekat jarak Kotabaru dengan Tanah Bumbu, arus pengiriman barang dari Batulicin-Kotabaru atau sebaliknya memerlukan waktu cukup lama yakni, sekitar tujuh hari atau sepekan. Selain menghemat waktu, dengan dibangunnya pelabuhan petikemas di Kotabaru, harga barang yang dijual di pasar-pasar harian dan pasar tradisional di Kotabaru juga bisa lebih murah. Dengan terbangunnya pelabuhan laut tersebut, secara otomatis akan berdampak positif pada perekonomian di daerah, apalagi jika dibarengi dengan wacana pembangunan jembatan yang menghubungkan daratan Kalimantan melalui Kabupaten Tanah Bumbu, termasuk peningkatan jalur lingkar Pulau Laut. Sebelumnya Bupati Kotabaru Irhami Ridjani berencana membangun pelabuhan khusus peti kemas untuk mendukung program kawasan ekonomi strategis di Kotabaru. “Pelabuhan Selaru akan kita rencanakan untuk pelabuhan peti kemas, yang dilengkapi dengan infrastruktur lainnya,” katanya. Menurut Bupati, Selaru memiliki lokasi yang strategis untuk pelabuhan peti kemas, mengingat sampai saat ini pengiriman barang dari dan keluar Kotabaru masih menggunakan pelabuhan peti kemas di Batulicin, Kabupaten Tanah bumubu. Bupati Lengkapi Sarana Infrastruktur Pelabuhan Mendukung program tersebut,

Pemkab Kotabaru akan melengkapi sarana infrastruktur, seperti jalan menuju dan di lokasi pelabuhan dengan sarana yang memadai. Kotabaru juga bertekad menjadi satu-satunya daerah di Kalimantan yang memiliki pelabuhan internasional, seperti pelabuhan Indonesia Bulk terminal (IBT) di Lontar, Pulau Laut Barat. Dibandingkan dengan di Batulicin, Tanah Bumbu, pelabuhan di Kotabaru memiliki kelebihan tersendiri, di antaranya yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kondisi perairan laut yang cukup dalam, sehingga memungkinkan kapal cargo dengan bobot mati 200 ribu mt bisa bersandar di Kotabaru, pelabuhan di Kotabaru tanpa memerlukan biaya perawatan, khususnya biaya pengerukan. Potensi Investasi Kotabaru Sektor Pelabuhan Pada sektor infrastruktur peluang investasi yang layak untuk dikembangkan di antaranya adalah, pembangunan pelabuhan laut yang merupakan wilayah terbesar di Kabupaten Kotabaru, rata-rata kedalaman laut di daerah ini adalah sekitar 10 sampai dengan 20 meter. Kemudian pembangunan pelabuhan ferry antara pulau laut dan pulau Sebuku. “Daerah kami memiliki potensi yang masih sangat besar untuk digarap dalam hal ini sektor pelabuhan, kami pun terbuka bagi setiap investor yang ingin masuk,” tutup Bupati.

67

KELAUTAN

Road Map 2015 – 2020

Kelautan Indonesia Teks : Erick PN

Foto : Istimewa

Laut Indonesia sudah terlalu lama “teraniaya” oleh ilegal fishing yang membuat kerugian materi dan habisnya biota laut. Menteri Susi Pudjiastuti melakukan gebrakan dengan melakukan serangkaian strategi dalam menjaga laut Indonesia. Seperti apa road map kelautan Indonesia 2015 hingga 2020 mendatang?

I

ndonesia sebagai negara maritim memiliki laut sangat luas, bahkan menjadi negara maritim terbesar dengan luas lautan sebesar 93.000 kilometer persegi dan mempunyai garis pantai terpanjang sedunia sekitar 81.000 km atau sekitar 25% dari garis pantai di seluruh dunia. Besarnya laut yang dimiliki oleh Indonesia tentu membawa potensi bisnis sektor kelautan yang diyakini sangat besar. Potensi bisnis sektor kelautan disebut-sebut bisa mencapai Rp 3.000

68

triliun per tahun. Namun faktanya belum dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan data Kementerian Kelautan tahun 2014, nilai potensi kelautan Indonesia meliputi perikanan USD 32 miliar, wilayah pesisir USD 56 miliar, bioteknologi USD 40 miliar, wisata bahari USD 2 miliar, minyak bumi USD 21 miliar, dan transportasi laut USD 20 miliar. Nilai yang besar tersebut disayangkan nilai aktivitas ekonomi secara keseluruhan pada tahun 2013 hanya mampu mencapai Rp

291,8 triliun. Moratorium Dapat Berdampak Jangka Panjang Sudah bukan cerita baru bahwa laut Indonesia kerap dicuri oleh nelayan dari negara asing, hal ini mengakibatkan Indonesia merugi hingga Rp 11 triliun. Dari total 5.329 kapal muatan yang terdata, dengan alokasi BBM 2,1 juta kilo liter pertahun dan subsidi Rp 11,5 triliun, Pendapatan Negara Bukan Pajak (BNPB) Januari 2015 Edisi V

yang didapat hanya Rp 300 miliar. Kerugian tersebut bukan saja berdampak pada pendapatan negara tapi juga berimbas kepada kehidupan para nelayan. Melihat keadaan itu Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia yang baru saja menjabat terhitung mulai Oktober 2014 lalu, melakukan gebrakan dengan membuat strategi baru. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti akan mengkaji ulang seluruh izin tangkap kapal ikan di atas 30 Gross Ton (GT) selama 6 bulan ke depan. Aturan ini berlaku bagi izin kapal baru, izin kapal yang telah habis dan review atas semua izin kapal yang telah diberikan. Aturan ini sudah ditandatangani Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan beberapa instansi lain. Ia juga membatasi penangkapan ikan di laut. Peraturan ini akan diterbitkan seusai moratorium izin kapal berakhir. “Moratorium ini berlaku enam bulan sejak November lalu,” kata Susi di kantornya. Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terkait moratorium atau penghentian izin sementara untuk kapal tangkap ikan berukuran besar berdampak positif. Kebijakan yang berlaku awal November lalu ini telah membuat pasokan ikan di


dalam negeri berlimpah sehingga harga turun. Kapal-kapal besar terutama milik asing selama ini diduga aktif melakukan ‘pencurian’ ikan dengan berbagai modus termasuk dengan cara transhipment atau bongkar muat di tengah laut. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ikan segar menyumbang deflasi untuk November 2014. Andilnya mencapai 0,02% dengan penurunan harga sebesar 3,7 %. “Ikan segar andil deflasi 0,02% dengan penurunan harga 3,7%. Kita menduga ini karena aktifnya pemerintah melakukan pelarangan illegal fishing (pencurian ikan),” ungkap Kepala BPS Suryamin di Gedung BPS, di Jakarta. Kebijakan tersebut, menurut Suryamin efektif dapat mencegah pencurian ikan. Ikan yang ditangkap di laut Indonesia harus masuk ke pelabuhan perikanan di dalam negeri, namun biasanya langsung diekspor secara ilegal. “Jadi kalau biasanya langsung diekspor sekarang sudah banyak ditahan. Jadi dijual di dalam negeri. Kebijakan ini sangat berdampak,” katanya. Dalam aturan baru ini, ada tiga poin penting. Poin pertama adalah pemerintah menerapkan sistem kuota dalam penangkapan ikan di laut. Susi beralasan, peraturan ini diterbitkan untuk menjaga kelestarian sumber daya laut seusai moratorium izin kapal berakhir.

“Karena sumber daya laut kita ini sudah over ditangkepin,” ujar Susi. Poin kedua, tutur Susi, beleid tersebut akan mengatur waktu penangkapan ikan selama beberapa bulan. Nantinya, masa atau bulan tangkap ikan tidak bisa dilakukan sepanjang tahun. Poin ketiga, Susi akan membatasi ukuran ikan yang boleh ditangkap demi menjaga ekosistem laut. Susi melarang nelayan menangkap bayi-bayi hewan laut. Poin ketiga, Susi akan membatasi zona tangkap untuk menjaga wilayah tertentu yang menjadi lokasi perkembangbiakan ikan atau tempat ikan langka. Salah satu penandanya adalah zona merah, yang menunjukkan jumlah ikan di kawasan tersebut sudah menipis. “Sehingga tidak boleh dilakukan penangkapan ikan di zona tersebut,” tutur Susi. Transparansi Data Kementerian Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam mendorong kinerja seluruh personil Kementerian melakukan gebrakan dengan membuka seluasluasnya data di kementeriannya agar masyarakat bisa memantau langsung perkembangan program bagi masyarakat maritime. “Hari ini saya publish data kami supaya kita semua bisa berpartisipasi dalam program pertumbuhan ekonomi di bidang perikanan. Karena banyak hal

69

yang belum pada tempatnya, banyak hal yang belum maksimal, dan banyak yang salah dalam penggunaannya,” ungkap Susi. Melalui cara ini Susi sekaligus mengajak masyarakat mengawasi secara langsung kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan juga monitoring pencurian ikan yang menjadi salah satu tugas utama kementeriannya. Mewujudkan Pengelolaan Laut Berkelanjutan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam menjaga laut Indonesia juga melakukan strategi dalam bentuk bekerjasama dengan Amerika Serikat. Keinginan tersebut disampaikan oleh Susi kepada Robert Blake, Duta Besar Amerika Serikat. Bersama Robert Blake, Menteri Susi membahas langkah-langkah strategis untuk mendukung program-program yang sedang dicanangkan seperti moratorium izin kapal dan usaha perwujudkan perikanan ramah lingkungan. “Kita juga ingin meminta bantuan kepada Amerika untuk membantu program program KKP dalam hal asistensi untuk moratorium dan mengarah kepada prerikanan yang lestari. Eksplorasi yang mengindahkan kaidah lingkungan dan mengubah pola fishing industry yang tadianya tidak sustnainabe menjadi lebih sustainable,” jelas Susi. Kerjasama ini, menurut Susi, demi tercapainya pengelolaan laut yang berkelanjutan. Kerjasama yang dijalin ini di antaranya adalah upaya memerangi pencurian ikan, konservasi maritim, kerjasama di bidang hukum dalam hal peningkatan kemampuan polisi laut, dan upaya perlindungan hutan bakau sebagai bagian penting dari perikanan. AS juga akan membantu Indonesia dalam menjalankan lokakarya di bidang kelautan. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan pula bahwa, banyak negara yang mendukung niat Indonesia dalam merealisasikan pengelolaan laut yang berkelanjutan dengan menerapkan kaidah-kaidah kelautan atau tidak merusak biota laut. Susi menjelaskan, dukungan tersebut didapat dari beberapa dubes negara lain. Susi menuturkan, akan menindaklanjuti dukungan tersebut dengan tahap kerjasama. Pasalnya, semua negara melalui dubesnya itu mendukung Indonesia dalam menjaga sumber daya alam laut. Susi mengungkapkan, negara yang menyatakan mendukung tersebut ada enam negara yang juga merupakan rekan Indonesia dalam melakukan pengelolaan hasil laut Indonesia. Enam negara itu

70

adalah Malaysia, Thailand, Vietnam, Philipina, Tiongkok, dan Australia. Pengembangan Sistem Inventaris Kelautan Dalam usahanya membuat sistem investaris hasil laut di Indonesia Susi akan bekerjasama dengan Kanada untuk memberikan pendalaman teknik menghitung perkiraan jumlah ikan yang ada di perairan Indonesia. Selama ini pemerintah tidak memiliki angka perkiraan stok ikan tangkap di laut sehingga tidak bisa merumuskan kebijakan pengelolaan perikanan yang tepat. Menurut Susi, Kanada merupakan negara yang sudah sangat maju industri perikanannya. Sehingga dia berharap pemerintah dan pelaku usaha perikanan Indonesia bisa belajar lebih banyak cara melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi perikanan laut yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga bisa bertahan untuk jangka panjang. Indonesia masih membutuhkan pengembangan kerjasama ke bidang perikanan terutama untuk mengetahui stok ikan Indonesia dengan menggunakan teknologi radar yang mereka miliki. Kanada sendiri merupakan mitra dagang komoditas perikanan yang penting bagi Indonesia. Sejak 2002, rata-rata Indonesia mengekspor frozen seafood ke Kanada senilai US$ 38 juta. Hal ini akan diupayakan ditingkatkan

dengan membuat Mutual Recommission Arrangement. Semacam koridor perdagangan bilateral untuk saling melakukan inspeksi unit-unit pengolahan ikan di Kanada maupun di Indonesia sehingga ekspor bisa ditingkatkan. Kembangkan Kelautan Berbasis Iptek Menurut Susi, agenda pembangunan nasional sudah seharusnya ditopang lima pilar utama. Di antaranya yakni membangun kembali budaya maritim, komitmen bersama dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, penghapusan aktivitas yang merusak lingkungan dan mengeksploitasi sumber daya kelautan, dan yang terakhir adalah peranan Iptek dalam mengelola potensi sumber daya kelautan dan perikanan di seluruh perairan Indonesia. Menteri Kelautan dan Perikanan, mengklaim beragam inovasi teknologi yang dihasilkan Balitbang Kelautan dan Perikanan telah banyak dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha di bidang kelautan. Namun jangan cepat puas, kata Susi ke depan pengembangan Iptek soal laut tetap perlu untuk ditingkatkan. “Research and development tentu menjadi tumpuan utama kita agar bisa mengelola ekonomi kelautan dan perikanan secara inklusif dan berkelanjutan,” kata Susi.


Dari gebrakan yang dibuat oleh Susi Pudjiastuti memperlihatkan langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga laut Indonesia dalam kurun waktu 2015 – 2020. Diharapkan hal ini dapat membawa perubahan yang positif bagi Indonesia ke depan. Rangkul KPK Benahi Kinerja Kementerian Membenahi kinerja Kementerian menjadi salah satu pekerjaan rumah dari Susi. Untuk itu ia menyatakan ada pembahasan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu terkait dengan upaya meminta dukungan KPK soal kebijakan yang transparan menyangkut tata kelola laut dan perikanan. ”Minta dukungan KPK atas terundangnya moratorium, bangun policy, transparansi, tata kelola laut lestari di laut bisa dijaga,” imbuh Susi. Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut dan turun tangan menyelamatkan sumber daya laut Indonesia. Hal itu disampaikan Susi seusai bertemu dengan pimpinan KPK.    Menurut Susi, kebijakan penyelamatan sumber daya alam kelautan dan perikanan harus menjadi perhatian seluruh stakeholder (pemangku kepentingan).  Sekali lagi, dia berharap dukungan KPK dan media massa. Menurut


dia, ada oknum-oknum yang berusaha menghalangi upaya yang tengah dan masih dilakukan KKP. Sayangnya, Susi enggan menyampaikan siapa saja oknum tersebut. “(Pihak yang menghalangi) sedang dalam penyidikan. Tentu langkah kita ini harus terus dilakukan, dan yang bisa kawal KPK dan media. Lain dari itu tidak bisa,” ujarnya. Susi juga membeberkan terkait kapal-kapal asing dari Vietnam, China, dan Thailand pelaku illegal fishing. Menurut dia,

dua pekan yang lalu Pemerintah Vietnam meminta perlindungan atas 1.928 kapal yang ada di wilayah Natuna. “Bayangkan, Vietnam yang negara kecil sebegitu banyak kapalnya. Bukan kapal kecil, paling kecil (kapal) mereka 70 gross tonnage (GT), kapal kita paling besar 70 GT. Jadi jangan anggap itu sampan. Kapal Tiongkok dan Thailand lebih besar lagi 200 sampai 300-an. Bisa dibayangkan negara yang lebih besar pasti lebih banyak lagi,” ungkapnya.

Langkah Menteri Kelautan dan Perikanan: Pembatasan penangkapan ikan di laut Indonesia Mengkaji izin tangkap ikan di atas 30 Gross Ton (GT) Kerjasama dengan Amerika Serikat untuk membantu program-program KKP Kerjasama dengan enam negara: Thailand Malaysia Vietnam Tiongkok Australia Philipina Pengembangan sistem inventaris kelautan dengan Kanada Kembangkan Iptek kelautan Meminta dukungan KPK

71

KELAUTAN

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

MEMAGARI

ILLEGAL FISHING Teks : Erick PN

Foto : Istimewa

Kepualauan Anambas Memiliki potensi laut yang luar biasa besar, dalam menjaganya pemerintah daerah melakukan salah satu langkah konkrit yaitu dengan mengadakan kerjasama dengan Kementerian dalam membebaskan laut Anambas dari pencurian ikan.

M

asyarakat saat ini perhatiannya banyak tertuju pada Bunaken, Raja Ampat dan lainnya, tapi tahukah Anda bila Indonesia memiliki surga yang terlupa yaitu Kepulauan Anambas. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah 46.664.14 Km² atau 2.47 persen dari luas Indonesia. Kondisi wilayah Kabupaten

72

Kepulauan Anambas sebagian besar adalah air sehingga untuk melakukan pergerakan antar wilayah kecamatan hanya dapat dilalui dengan tranportasi laut. Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai 283 pulau, termasuk di dalamnya lima pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

21 Ribu Hektar Potensi Budidaya Laut Kabupaten Kepulauan Anambas sendiri adalah sebuah kabupaten di provinsi Kepulauan Riau. Ibukotanya adalah Terempa. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Natuna. Luas kawasan


Dari semua ukuran, ukuran yang paling diminati di pasaran adalah 600 hingga 700 gram per ekor. Sedangkan ikan kerapu yang berukuran lebih dari 1 kilogram per ekor biasanya dijual dengan satuan jumlah (ekor) bukan bobot (kg). Setelah mencapai ukuran panen, produk budidaya langsung ditawarkan atau dijual ke penampung ikan (Tauke) di Kota Batam yang selanjutnya dipasarkan di tingkat pasar lokal maupun ekspor atau Hasil budidaya kerapu sunu di Kabupaten Kepulauan Anambas dijual ke pengumpul di Kabupaten Kepulauan Anambas pula untuk kemudian diekspor ke Hongkong. potensial untuk pengembangan budidaya laut di Kabupaten Anambas diperkirakan mencapai 21 ribu hektar, terdiri dari 1.993 untuk marikultur pesisir dan 19.005 untuk marikultur lepas pantai. Sebagian potensi marikultur di kabupaten ini sudah dimanfaatkan, tercatat terdapat 3.961 unit karamba ikan laut dengan produksi mencapai 12 ton pada 2010. Selain itu di kabupaten ini terdapat sekitar 232 RTP pembudidaya. Kegiatan perikanan budidaya di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah budidaya laut dengan komoditas utama adalah ikan ikan karang mencakup hampir semua spesies ikan karang seperti ikan napoleon/ketipas, ikan kerapu sunu, ikan kerapu bebek/tikus/pitung, ikan kerapu macan/tiger, ikan kerapu malam/kemang, ikan kerapu kertang, ikan kerapu bakau dan ikan baronang/lingkis. Teknologi Budidaya Ikan Teknologi yang digunakan pada budidaya ikan pada sistem Keramba Jaring Tangkap (KJT) dan Keramba Jaring Apung (KJA) yang dilakukan oleh masyarakat di Kabuapten Kepulauan Anambas sedikit bervariasi. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor seperti lokasi (sumber daya alam), penguasaan teknologi (sumber daya manusia), skala dan modal usaha. Teknologi budidaya ikan dengan menggunakan sistem KJT dan KJA mencakup persiapan wadah, pengadaan dan penebaran benih, pengadaan dan pemberian pakan, pengelolaan lingkungan, pemberantasan hama dan penyakit, pemanenan dan penanganan pasca panen. Bupati Kepulauan Anambas Mukhtaruddin sehubungan pembudidayaan ikan mengakui bahwa pemerintah daerah berusaha untuk mendukung para nelayan dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam bentuk modal serta membangun fasilitas yang dibutuhkan, walau kadang Edisi V Januari 2015

masih ada kendala dalam pelaksanaannya di lapangan. “Kami berusaha semaksimal mungkin, bila ada kekurangan itu wajar dan kami akan terus berbenah untuk menciptakan kemudahan bagi para nelayan dalam menangkap ikan,” kata Bupati. Benih ikan untuk kebutuhan budidaya di Kabupaten Kepulauan Anambas masih mengandalkan hasil tangkapan dari alam seperti benih ikan napoleon/ketipas, ikan kerapu bakau, ikan kerapu malam, ikan kerapu gepeng, ikan kerapu kertang. Hasil Laut Mampu Sejahterakan Masyarakat Potensi perairan laut kabupaten ini bisa dialokasikan untuk pengembangan beberapa kelompok komoditas marikultur seperti ikan karang, ikan pelagis dan rumput laut. Pemafaatan secara penuh potensi marikultur kabupaten ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi 2.670 KK pembudidaya laut, yang terhimpun dalam 107 kelompok pembudidaya. Dengan potensi dan komposisi alokasi yang ada, maka di kabupaten ini bisa dibangun sebanyak 15.942 unit karamba untuk budidaya ikan karang, 1.993 unit karamba bagi budidaya kelompok ikan pelagis dan 3.387.574 m tambang ris bagi usaha budidaya rumput laut dengan metode longline. “Biaya investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan tersebut diperkirakan mencapai Rp 419,3 milyar,” jelas Bupati. Hasil produksi ikan di tingkat pembudidaya memiliki harga yang relatif sama tergantung dari jenis ikan dan ukuran ikan yang dibudidayakan. Di Kepulauan Anambas, harga ikan berkisar antara Rp 55.000 hingga Rp 1.000.000. Ikan kerapu bakau memiliki harga jual terendah sedangkan ikan napoleon (ketipas) adalah ikan yang harga paling mahal dengan ukuran pasar ikan kerapu adalah 500 sampai 1000 gram per ekor.

Bupati Berkomitmen Berantas Pencurian Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia dalam memberantas kegiatan perikanan yang tidak sah (illegal fishing) di jalur perbatasan mendapat dukungan dari pemerintah daerah Kepulauan Anambas. Hal ini adalah bentuk dukungan dari Bupati dalam memberikan kenyamanan bagi para nelayan dan juga dalam rangka menjaga kekayaan alam Indonesia. Dukungan tersebut diperkuat melalui penandatanganan kerja sama dengan pemerintah daerah, diantaranya KKP melalui Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP) dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau mewakili Bupati. KKP dan pemerintah kabupaten Anambas telah sepakat memperluas kerjasama tentang Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas. “Melalui kerjasama ini kami berharap dapat membebaskan laut Kepulauan Anambas dari pencurian ikan,” kata Bupati. Kerja sama yang terjadi tersebut merupakan kelanjutan dari kerjasama yang telah dilakukan sejak tiga tahun lalu, tentang operasional kapal pengawas dan penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan. Kerja sama tersebut diakui telah memberikan dampak positif bagi mata pencaharian nelayan di Anambas, sehingga, kedua belah pihak sepakat kembali melanjutkan kerjasama yang diperluas. “Kerjasama ini adalah melanjutkan kesepakatan yang pernah terjalin, dan ini merupakan langkah konkrit pemerintah daerah dalam memerangi illegal fishing,” Bupati menjelaskan.

73

KELAUTAN

KABUPATEN HALMAHERA UTARA

SURGA LAUT MALUKU UTARA Teks : Erick PN

Foto : wedaresort.com

Kabupaten Halmahera Utara adalah bagian dari Provinsi Maluku Utara. Sebanyak 78 persen wilayah Halmahera Utara terdiri dari perairan. Oleh karenanya, potensi perikanan wilayah ini tidak bisa di pandang sebelah mata.

T

erdiri dari sembilan kecamatan dengan Tobelo sebagai ibukota kabupaten. Halmahera Utara wilayahnya berbatasan dengan Samudera Pasifik di sebelah utara, Kabupaten Halmahera Barat di sebelah selatan, Kabupaten Halmahera timur dan Laut Halmahera di sebelah timur serta Kabupaten Halmahera Barat di sebelah barat. Kabupaten ini menjadi salah satu saksi dalam sejarah Perang

74

Dunia II. Salah satu wilayahnya, Pulau Morotai pernah digunakan menjadi pangkalan militer pasukan Amerika Serikat. Lokasi tersebut berpotensi menjadi tempat pariwisata unggulan. Halmahera Utara Miliki Taman Laut Sebanyak 78 persen wilayah Halmahera Utara terdiri dari perairan. Untuk itu Kabupaten Halmahera Utara memiliki potensi pariwisata bahari.

Gugusan Pulau Dodola, Kokoya, Ngele-ngele di Kecamatan Morotai memiliki pantai pasir putih, ikan hias dan terumbu karang. Kabupaten Halmahera Utara, memiliki keindahan laut dan bawah laut yang sangat indah dan cukup potensial untuk menjadi destinasi pariwisata baik turis lokal maupun mancanegara. “Keindahan laut di Halmahera Utara tidak kalah dengan Raja Ampat,” kata Bupati Halmahera, Hein


Namotemo. Dia menjelaskan, wisatawan yang datang ke Halmahera Utara bisa menikmati panorama pesisir pantai yang indah, berpasir putih dan memiliki taman laut yang masih terjaga kelestariannya. Hamparan pulaupulau kecil dalam wilayah Kabupaten Halmahera, tambah dia, dilengkapi keanekaragaman hayati hingga menambah pilihan berwisata. Berbagai pilihan wisata bahari, diantaranya Pantai Luari, Taman laut Tupu-Tupu, Taman laut Tagalaya, Taman laut Pawole, Laguna Tagalaya, Pulau Kakara, Pulau Bobale, Pulau-pulau kecil Loloda dan Pantai

tidak kalah bila dibandingkan dengan Raja Ampat. Namun demikian, tambah Bupati menjelaskan pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan potensi daerah yang ada.

Panamboang.  Dia menambahkan, turisturis yang datang akan tertarik dengan keajaiban dunia bawah laut Halmahera Utara.   Hanya saja, dia mengakui, bahwa potensi yang ada belum digarap secara maksimal sehingga perlu dikembangkan di masa mendatang. “Raja Ampat lebih terkenal karena promosinya dilakukan secara terus menerus, sementara potensi laut dan bawah laut Halmahera Utara belum banyak diketahui masyarakat luas,” katanya. Padahal, kata dia, keindahannya

lemadang. Jenis ikan demersal seperti kakap merah, pisang-pisang, baronang dan jenis ikan ekonomis tinggi seperti kerapu sunu dan kerapu bebek juga banyak di jumpai dari hasil tangkapan nelayan Halmahera Utara. Komoditas perikanan lain seperti kepiting kenari, cumi-cumi, mutiara dan ubur-ubur banyak di jumpai di Teluk Kao. Masih ada komoditas perikanan lain seperti lobster, mutiara dan rumput laut juga banyak dihasilkan daerah ini. Secara umum, Kecamatan


Potensi Ekspor Perikanan Halmahera Utara Halmahera Utara memiliki lokasi strategis penangkapan ikan yaitu berada di perairan Tobelo, Tobelo Selatan, Morotai, Teluk Kao dan Laut Maluku. Jenis ikan yang terdapat di perairan Halmahera Utara diantaranya pelagis besar seperti cakalang, tuna, layaran dan

Tobelo dan Tobelo Selatan menjadi penyumbang produksi perikanan terbesar. Produk perikanan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal maupun bahan bauk canning dibeberapa daerah di luar Kabupaten Halmahera Utara seperti Manado dan Jakarta. Pengapalannya dilakukan di pelabuhan Tobelo untuk didistribusikan lebih lanjut ke daerah lain bahkan diekspor hingga ke Jepang. Halmahera Utara Terbuka Bagi Investasi Bagi Bupati, untuk mendukung iklim investasi, kuncinya ada pada

seorang pemimpin yang andal dalam manajemen, serta dan mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.  “Saya yakin dan percaya Halmahera Utara akan dapat bersaing dengan kabupaten lain dan memiliki iklim investasi yang bagus. Kuncinya ada pada pemimpin yang visioner, manajemen bagus dan tanggung jawab. Pemimpin harus berpikir global, namun tetap menjaga kearifan lokal demi mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,” ucap Bupati.

75

PARIWISATA

DAERAH

HARUS ATRAKTIF KELOLA PARIWISATA Teks : Henra MS

Foto : Tim Etalase

Pariwisata menjadi kunci perekonomian daerah? Ya, bila melihat potensi multiplayer effect yang ditimbulkan sektor masa depan ini. Daerah tinggal ‘memoles’ alam yang sudah memesona dan menjaga kearifan lokal, plus promosi, wisatawan akan berdatangan.

76


mendapatkan pemasukan dari pajak, swasta mendapatkan penghasilan dari wisatawan dan ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Nah, pro aktif dan kejelian pemerintah daerah dalam melihat potensi pariwisata di daerahnya sangat dibutuhkan. Potensi ini dipetakan dan ditawarkan ke dunia usaha pariwisata dengan batas-batas yang jelas. Saat ini, potensi wisata tidak lagi melulu soal keindahan alam. Kearifan lokal, budaya, sejarah sampai agrowisata bisa digarap menjadi lokasi wisata. Tinggal bagaimana mengelolanya secara profesional. Dibutuhkan SDM-SDM yang aktraktif dan jeli melihat potensi. Hal yang sama juga disampaikan perwakilan Georgian National Tourism Administration. Mereka memaparkan bagaimana pariwisata menjadi sektor paling penting di Georgia, salah satu negara kecil di Eropa yang hidup dari pariwisata. Dengan menjual eksotisme alam yang memesona, negara ini mampu menarik minat tidak kurang dari lima juta wisatawan setiap tahunnya. Alhasil, pajak-pajak yang dikenakan ketika wisatawan bertransaksi selama di Georgia menjadi pemasukan penting dan pendapatan utama.

S

ekitar 83 juta wisatawan dunia setiap tahun memanfaatkan waktu cutinya mengunjungi berbagai lokasi wisata. Itu belum termasuk wisatawan domestik yang memanfaatkan hari libur nasional. Data ini disampaikan salah satu pembicara dan praktisi pariwisata dari Dinas Pariwisata Perancis, pada Forum Pariwisata AITIS 2014, dengan judul ‘Tourism Investment Potential : The Case of France’. Pria Perancis ini menilai, sebagian daerah di Indonesia tidak berhasil mengembangkan pariwisata karena keterbatasan SDM dan lebih memilih menyerahkan pengelolaan lokasi wisata kepada swasta. Mengkomparasi dengan pariwisata di berbagai lokasi di Perancis, Edisi V Januari 2015

ia menggambarkan bagaimana peran pemerintah lokal dalam membuat regulasi dan menata lokasi wisata, hingga Perancis bisa dikatakan surganya pariwisata. Menurutnya, dunia pariwisata merupakan industri sarat kreatif. Bagaimana membuat pariwisata suatu daerah terkenal, harus dibarengi dengan pengelolaan yang baik, usahakan promosi atraktif, plus menciptakan iklim investasi yang baik. Singkronisasi antara pemerintah dan pelaku usaha juga harus terjaga. Dalam dunia pariwisata, posisi pemerintah, swasta dan masyarakat saling menguntungkan. Inilah kenapa sektor pariwisata menciptakan multiplayer effect. Pemerintah

KETERSEDIAAN SDM Pro aktif dan kejelian pemerintah daerah dalam melihat potensi pariwisata sangat dibutuhkan. Saat ini, ditengah gencarnya promosi investasi dibidang pariwisata, tidak dibarengi dengan infrastruktur pendukung yang terencana dan tata kelola pemerintahan yang baik, baik dari segi perizinan, termasuk data base yang lengkap, seperti tenaga kerja. Presentasi Dinas Pariwisata Perancis menyebutkan, SDM sangat berperan penting dalam mendukung pariwisata. Di Perancis, bukan sektor pariwisatanya saja yang berkembang, dunia pendidikan bidang pariwisata juga berkembang, karena banyaknya pemuda-pemudi dari berbagai negara menimba ilmu pariwisata di Perancis.

77

PARIWISATA

KABUPATEN BANDUNG

KEMBANGKAN

DESA WISATA KREATIF Teks : Henra MS

Foto : Istimewa

Keseriusan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengelola industri pariwisata perlu di contoh. Meski sudah memiliki sembilan destinasi wisata dengan kategori favorit di Jawa Barat, pemda terus genjot sektor multiplayer effect ini dengan menetapkan sepuluh desa wisata baru.

A

da tiga prinsif pengelolaan industri pariwisata di Kabupaten Bandung seperti diutarakan Bupati Dadang M. Naser, ketika memberikan pemaparan terkait pariwisata pada Forum Pariwisata AITIS 2014. Berkelanjutan, Berbasis Masyarakat dan Komprehensif. Berkelanjutan artinya direncanakan atau dikembangkan secara

78


ramah lingkungan. Tidak menghabiskan atau merusak sumberdaya alam dan sosial, namun dipertahankan untuk pemanfaatan yang berkelanjutan. Berbasis Masyarakat artinya memberdayakan masyarakat dalam kemandirian dan terkait pengambilan keputusan. Sedangkan Komprehensif, direncanakan dan dikembangkan sebagai bagian yang terintegrasi dari rencana pengembangan wilayah kabupaten secara keseluruhan. “Ketiga inilah dasar pengembangan pariwisata di Kabupaten Bandung. Ini pula yang mendasari kami membentuk dan menetapkan sepuluh desa wisata baru, sebagai destinasi wisata alternatif di wilayah Kabupaten Bandung,” jelas Dadang M. Naser BERDAYAKAN MASYARAKAT Setiap tahunnya, hampir enam juta wisatawan datang ke lokasi wisata di Kab. Bandung. Mayoritas wisatawan ini datang dari Kota Bandung dan Jabodetabek. Sembilan kawasan wisata yang sudah terbentuk seperti Kawah Putih, Air Terjun Sindulang, Cimanggu Hot Spring Water, Ranca Upas, Walini, Situ Patenggan, Kawah Cibuni, Cibolang dan Agrowisata Pengalengan menjadi tujuan wisatawan favorit. Nilai transaksi dari kunjungan


wisatawan ini setiap tahunnya mencapai puluhan miliar rupiah. Masyarakat pun merasakan manfaatnya dengan transaksi penjualan produk kerajinan, makanan dan sektor jasa. “Kami berusaha menciptakan keseimbangan dalam mengelola pariwisata. Setidaknya, perekonomian masyarakat yang berdekatan dengan lokasi wisata bisa berjalan dengan baik, tidak hanya swasta yang diberikan wewenang sebagi pengelola,” tambah bupati. Salah satu contoh kongkritnya adalah lokasi wisata Kawah Putih. Guna meningkatkan penghasilan masyarakat sekitar, khususnya pemilik angkutan yang diberdayakan, setiap pengunjung kendaraan pribadi dikenakan biaya progresif bila membawa kendaraan sampai puncak Kawah Putih. “Kami menyediakan lahan parkir luas sebelum puncak, bila pengunjung ingin tetap menggunakan kendaraan pribadi, harus membayar biaya tambahan,” jelas salah satu pengelola. MENONJOLKAN KEARIFAN LOKAL Penetapan sepuluh desa wisata ini melalui kajian mendalam dan mengakomodasi banyak hal, salah satunya kearifan lokal masyarakat setempat. “Dari sepuluh desa wisata ini, hampir semuanya menonjolkan kearifan

lokal, baik itu produk dan juga kerajinan masyarakatnya. Ini kami lakukan juga untuk mengembangkan potensi perekonomian dan bisnis UKM,” papar Dadang M. Naser. Desa Lamajang misalnya. Masyarakat daerah ini termasuk kreatif. Mereka biasanya menciptakan produk handycraft seperti perahu layar dari bambu, miniatur alat musik, gelas dari bambu sampai kuliner yang khas. Wisata yang ditawarkan berupa kehidupan desa seperti membajak sawah dengan kerbau dan melihat masyarakat membuat berbagai kerajinan. Desa Alam Endah yang ada di Kecamatan Rancabali, juga memilik ciri khas yaitu kemampuan masyarakatnya mengolah strawberry menjadi beragam panganan, seperti dodol, sirup, selai hingga kerupuk strawberry. Sama halnya dengan Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan. Daerah ini secara khusus memroduksi madu. Sedangkan Desa Rawabogo, Kec. Ciwidey, menawarkan banyak potensi wisata kearifan lokal seperti pembuatan berbagai macam kerajinan dan aneka panganan. Desa Jelekong. Kec. Baleendah juga tergolong unik. Di daerah ini, ada sekelompok masyarakat yang penghasilanya dari melukis. Jadi, setiap rumah mirip galeri lukisan. Daerah ini juga dikenal sebagai pengrajin wayang golek. Sepuluh desa wisata ini mendapat perhatian khusus dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung. Mereka mendapat supervisi, pelatihan dan juga pemberian bantuan untuk meningkatkan kualitas masyarakatnya dalam menghadapi wisatawan. Bahkan bupati Bandung secara khusus membentuk Pusat Informasi Pariwisata (PIP) untuk melayani informasi bagi wisatawan. Bupati juga mengeluarkan KEPUTUSAN NO 556.42/ KEP.71-DISPOPAR/2011 terkait Sepuluh Desa Wisata.

79

PERTANIAN

PELUANG KOPI INDONESIA DI PASAR TIONGKOK Teks : Henra MS

Foto : Istimewa

Meski tingkat komsumsi kopi per kapita masyarakat China masih pada level 0,02 kg per tahun, data dari Asosiaasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia menyebut, peluang kopi Indonesia di pasar China terbuka lebar. Setiap tahunnya, China mengimpor 1,2 juta ton kopi dan akan terus meningkat.

K

ebangkitan ekonomi China memberikan pengaruh besar pada pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Banyak komoditas dari Indonesia yang diperlukan China untuk pertumbuhan pembangunannya,

termasuk kopi, dimana tren peminum kopi di China terus tumbuh. Hal ini diutarakan Irfan Anwar, Ketua Umum Asosiaasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia pada Forum AITIS 2014 lalu. Menurut Irfan, pasar kopi dan olahannya di China sangat potensial.

Bila melihat produksi kopi Indonesia yang rata-rata mencapai 750.000 ton per tahun, dikomparasi dengan permintaan pasar China yang mencapai 1,2 juta ton per tahun, Indonesia harus bisa meningkatkan produksi. Irfan sampai mengutif pembicaraannya dengan Duta Besar RI untuk China, Imron Cotan, yang dengan tegas mengatakan potensi menjanjikan saat ini di Negeri Tirai Bambu adalah kopi. “Kopi baru dikenal di China. Sebelumnya mereka tidak mengenal kopi. Tetapi karena di China banyak orang asing, dan banyak orang China yang pernah tinggal dan sekolah di luar negeri, maka budaya minum kopi semakin dikenal masyarakt China. Kebutuhan akan kopi pun terus meningkat. Apalagi kini mulai banyak ditemui kedai-kedai kopi dengan sasaran remaja dan profesional muda,” papar Irfan dihadapan peserta forum. KUALITAS ADA, PRODUKTIVITAS JADI MASALAH Hal yang sama juga disampaikan Yusni Emilia Harahap, Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP), Kementerian Pertanian. “Untuk memanfaatkan peluang pasar di Tiongkok, perlu dilakukan kegiatan promosi secara intensif dan regular, baik melalui pameran maupun misi dagang dengan melibatkan perwakilan daerah,

80


sentra produksi kopi termasuk pelaku usaha agribisnis kopi,” jelas Yusni. Yusni juga menambahkan, pemerintah daerah harus memulai memetakan produksi kopi, mencari solusi dalam meningkatan kualitas, produktivitas dan membuka sentrasentra pengolahan yang lebih profesional untuk merangsang harga dan partisipasi petani. “Pemerintah harus menstimuli usahawan baru di sektor kopi. Menggiatkan agrobisnis kopi, termasuk mengolahnya menjadi produk jadi seperti kopi saset atau kopi dengan kemasan lebih menjual,” paparnya. CHINA BUTUH 1,2 JUTA TON PER TAHUN Forum yang digagas Apkasi guna memaksimalkan pameran AITIS bagi pemerintah daerah ini, juga menghadirkan Balai Penelitian Kopi dari Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia. Data yang disampaikan Balai Penelitian Kopi, jumlah permintaan kopi dari China mencapai 1,2 juta ton per tahun dan akan terus meningkat. Minum kopi saat ini sudah menjadi gaya hidup ditandai dengan menjamurnya


coffee shop di berbagai negara, termasuk China. INTENSIFIKASI DAN PROMOSI Eksportir kopi untuk China saat ini dipegang Vietnam dengan total volume mencapai 17.131 metrik ton per tahun. Sedangkan Indonesia baru mencapai 1.228 metrik ton dengan nilai perdagangan sekitar Rp 24 miliar per tahun. Untungnya, tren peningkatan signifikan perdagangan kopi Indonesia-China sangat potensial. Kendala utama kopi Indonesia di China adalah kurangnya promosi dan minimnya pelaku bisnis kopi yang mencoba mencari pasar langsung. Dirjen PPHP juga mencatat, pelaku usaha kopi dalam negeri masih didominasi ekspor bahan baku, bukan bahan jadi. Hal yang sama juga disampaikan Bupati

Bener Meriah, yang turut memberikan pemaparan soal kopi. “Padahal, peluang konsumsi kopi dalam negeri juga cukup tinggi, akan tetapi sangat disayangkan produktivitas kopi kita tidak naik secara signifikan. Inilah yang coba saya dalami di Kabupaten Bener Meriah, dimana daerah kami sangat potensial dalam komoditas kopi, baik dari segi produksi dan jumlah lahan,” jelas Ruslan Abdul Gani.

81

KOPERASI & UKM

PKBL BUMN

MENGEMBANGKAN UKM? Teks : Erick PN

Foto : Danang ES

Industri UKM menjadi salah satu penopang perekonomian nasional. Namun tidak sedikit pelaku UKM sulit untuk tumbuh dan berkembang, untuk itu BUMN melalui PKBL hadir untuk mengembangkan industri UKM.

S

aat ini, konsep dan pelaksanaan CSR makin berkembang di Indonesia. Program CSR dunia usaha seperti BUMN, swasta maupun usaha asing, gaungnya kian kencang. Salah satu program di bawah payung CSR pada perusahaan BUMN adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). PKBL bagi BUMN dapat dikatakan hukumnya wajib. Perusahaan plat merah ini, menyisihkan satu hingga tiga persen dari laba bersihnya dan dialokasikan untuk program PKBL, tetapi umumnya rata rata dua persen untuk kemitraan dan dua persen untuk bina lingkungan. Menurut Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2007, setiap BUMN wajib membentuk unit tersendiri yang khusus melaksanakan PKBL dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi perusahaan secara keseluruhan. Prioritas dalam program kemitraan BUMN, ditujukan bagi usaha kecil yang belum memiliki kemampuan akses perbankan. Pola pembinaan BUMN selama ini bermacam macam. Ada pembinaan langsung dan ada juga konsep

82

kerjasama. Pola pembinaan misalnya pengusaha kecil diberi pinjaman modal kerja atau investasi untuk meningkatkan usahanya. Ada juga sistem di mana BUMN memberikan tempat lokasi kerja dan pelatihan, pembekalan tehnik produksi, manajerial dan pemasaran secara intensif kepada pengusaha kecil pemula agar mampu menciptakan pendapatan dan mampu menciptakan pendapatan melalui kegiatan produktif selama waktu yang ditentukan. Bisa juga dengan pola kemitraan di BUMN bekerjasama dengan instansi seperti koperasi yang dapat menampung hasil produksi pengusaha kecil sekaligus sebagai penjamin terhadap pinjaman yang diberikan oleh perusahaan kepada pengusaha kecil dengan prinsip saling menguntungkan. Dana PKBL Nasional Untuk UKM Capai 17 Triliun PKBL telah membuka peluang penggiat UKM yang minim modal. Lewat PKBL, kesulitan permodalan bisa terpecahkan karena UKM mendapatkan pinjaman lunak. Program pembinaan usaha kecil ini bertujuan menjadikan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, serta dapat menjadi usaha menengah yang bankable. Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri tahun 2007, dana PKBL hingga 2011 semakin besar. Hingga akhir 2010, total PKBL yang disalurkan mencapai Rp17,7 triliun. Total PKBL tersebut disalurkan dalam bentuk program kemitraan sebesar Rp14,3 triliun dan bina lingkungan sebesar Rp 3,4 triliun. Sebanyak 143 BUMN yang ambil bagian dalam penyalurannya. Hingga saat ini, PKBL BUMN sudah menjangkau lebih dari

758.810 mitra UKM yang tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Tahun 2010 BUMN telah menyalurkan dana Program Kemitraan dan Bina Ungkungan (PKBL) sebesar Rp 2,6 triliun atau naik sebesar 62,5% dibanding tahun 2009. Perusahaan yang memiliki jumlah mitra binaan terbesar adalah PT Pertamina (7.000 UKM), disusul PT Telkom, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Jamsostek. Sedangkan, sektor UKM yang terbanyak mendapat penyaluran adalah pertanian (65%), perdagangan (20%), dan sisanya sektor jasa produksi. Selama ini pengelolaan dana PKBL sepenuhnya tanggung jawab BUMN masing-masing sedangkan Kementerian BUMN sebagai lembaga yang menaungi BUMN-lebih kepada tugas monitoring dan mefasilitasi dari setiap unit BUMN yang menentukan besaran pinjaman lunak. Sistem Penyaluran Dana PKBL Masalah yang kerap menganggu PKBL BUMN ialah, tak semua dana yang disalurkan kepada UKM itu dikembalikan lagi kepada BUMN pembina untuk dijadikan dana bergulir. Banyak UKM yang tak lancar mengembalikan dana bergulir alias berkategori kredit macet. Jumlahnya tentunya besar. Namun tak ada data resmi berapa besar jumlah kredit macet UKM yang disalurkan BUMN. Kredit macet ini membuat BUMN membuat pagar dengan menerapkan agunan kepada UKM yang akan diberi kredit. Penyaluran dana PKBL perlu dilakukan kajian sistem sehingga lebih efektif. Menurut catatan, selama ini BUMN yang tidak bisa menyalurkan dananya, mereka melakukannya melalui badan yang ditunjuk yaitu, PT Januari 2015 Edisi V

Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Bahana Artha Ventura. Dalam pelaksanaannya PNM akan mengelola dana triliunan rupiah dari 143 BUMN yang ada disalurkan kedalam berbagai bentuk bantuan. Akan diserahkan ke lembaga yang bidangnya membina usaha kecil.

luas dibanding praktik CSR seperti halnya yang dilakukan oleh perusahaan swasta. Melalui PKBL dana yang diambilkan dari hasil keuntungan BUMN ini diharapkan mampu mewujudkan tiga pilar utama pembangunan (triple tracks) yang telah dicanangkan pemerintah dan merupakan janji politik kepada

kondusif, meningkatkan taraf hidup rakyat kecil, serta mampu menciptakan lapangan kerja baru di sejumlah sentra industri kecil yang ada. Hal tersebut juga akan memperkuat kepercayaan publik terhadap brand korporat BUMN yang merupakan salah satu soko guru perekonomian nasional.

PKBL Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Jumlah dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dikumpulkan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) setiap tahun terus meningkat. Selain digunakan untuk bantuan bencana alam, dana pendidikan, peningkatan kesehatan masyarakat, PKBL juga dikembangkan untuk memberikan pinjaman lunak dan pendampingan pada UKM. Jika dilihat dari perannya, PKBL BUMN ini mempunyai peran yang lebih

masyarakat, yaitu: pengurangan jumlah pengangguran(pro-job), pengurangan jumlah penduduk miskin (pro-poor) dan peningkatan pertumbuhan ekonomi(pro-growth). Dengan strategi yang lebih baik, sistematis, dan terencana, PKBL berpotensi besar untuk menjadi salah satu jembatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ke depan, diperlukan regulasi, konsolidasi, koordinasi, serta sosialisasi program PKBL yang lebih terintegrasi. Upaya itu dapat meningkatkan iklim usaha yang lebih

Dana yang dialokasikan BUMN untuk CSR benar benar menggiurkan. Kalau dikelola tepat sasaran, baik memilih mitra, jenis usaha maupun sistemnya, bukan tidak mungkin betapa makmurnya negeri ini.


83

KOPERASI & UKM

KABUPATEN CIREBON

BINA UKM BERORIENTASI EKSPOR Teks : Erick PN

Foto : Istimewa

Kabupaten Cirebon menjadi salah satu daerah terpadat di Jawa Barat, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah menjadi hal yang prioritas. Dengan padatnya penduduk tentu diharapkan industri dan bisnis dapat berjalan dengan lancar serta dapat menekan tingkat pengangguran. Bagaimana Bupati memandang koperasi sebagai salah satu mesin ekonomi daerah? Simak terus.

K

abupaten Cirebon adalah daerah yang penuh dengan peninggalan budaya, oleh karena itu sangat kuat cita rasa seni yang tercermin pada ornamen-ornamen bangunan dan batiknya yang juga begitu dikenal masyarakat. Cirebon merupakan salah satu kabupaten terpadat di Jawa Barat. Penduduk Kabupaten Cirebon terus bertambah, meski demikian dari sensus ke sensus, tren rata-rata laju pertumbuhan penduduk dari sensus ke sensus semakin melambat.

84

Kepadatan penduduk tersebut tentu akan berdampak pula terhadap ekonomi daerah, dan untuk meningkatkan ekonomi rakyat Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi berkomitmen mendorong koperasi dan UMKM sebagai basis ekonomi daerah. Bupati menilai, koperasi dan UMKM ikut mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Cirebon. Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, koperasi dituntut untuk memiliki daya saing agar produknya tidak kalah dengan produk

impor. Apalagi, berbagai produk impor diperkirakan akan terus menggempur pasar domestik. “Sebagai bentuk dukungan kepada koperasi dan UMKM, kami mengeluarkan surat edaran kepada instansi pemerintah agar menggunakan produk lokal,” tegas Sunjaya. Perkuat Peranan Koperasi Hadapi MEA 2015 Agar industri atau usaha-usaha yang ada di Cirebon tidak kalah bersaing dalam persaingan global tahun 2015 nanti, Bupati Kabupaten Januari 2015 Edisi V

Cirebon melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terus berupaya meningkatkan peran dan kualitas organisasi koperasi sebagai ujung tombak perekonomian daerah. Bupati Sunjaya mengatakan pada pertumbuhan koperasi dari segi kuantitas, selalu meningkat sejak beberapa tahun terakhir. Namun dari Edisi V Januari 2015

segi kualitas dan peranan koperasi dalam mendongkrak perekonomian daerah, masih belum terlihat adanya peningkatan yang signifikan. “Keterbatasan sumber daya manusia koperasi, menjadi penyebab sulitnya koperasi memiliki peran maksimal dalam perputaran roda perekonomian daerah,” katanya, Bupati. Bupati menuturkan program pembinaan bagi koperasi dan UMKM di Kabupaten Cirebon terus dilakukan agar para pelaku usaha yang tergabung dalam koperasi semakin kreatif dan inovatif dalam mengembangkan

usahanya. Bendahara Koperasi Kerajinan Rotan Tegalwangi Kabupaten Cirebon, Hasyim mengungkapkan peningkatan jumlah koperasi setiap tahun perlu dicermati secara kritis. Sejak beberapa tahun terakhir banyak bermunculan koperasi yang didirikan dadakan ketika ada beberapa program bantuan dari pemerintah. “Koperasi seperti itu, hanya memiliki kelengkapan secara administratif saja, sedangkan fungsinya tidak ada,” tuturnya. Hasyim menambahkan ketika ada program bantuan dari pemerintah baik pusat maupun daerah, kebanyakan yang menerima bantuan adalah koperasi dadakan “Kami berharap pemerintah melalui dinas terkait lebih selektif dalam melakukan pendataan agar setiap program pemerintah untuk peningkatan kualitas dan peran koperasi tepat sasaran,” ujarnya.

85

KOPERASI & UKM

KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

SUKSES KEMBANGKAN KEMANDIRIAN KOPERASI Teks : Erick PN Foto : Istimewa

Kabupaten ini masih terbilang sangat muda, namun Bupatinya sudah berkomitmen terhadap dunia Koperasi dan UKM. Bupati menyadari bahwa industri Usaha Kecil Menengah dapat membawa Perekonomian Daerah menjadi lebih baik. Kabupaten tersebut adalah Serdang Bedagai.

K

abupaten Serdang Bedagai (Sergai) adalah daerah yang terhitung sangat muda. Daerah yang memiliki potensi persawahan ini dimekarkan dari Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 18 Desember 2003, pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Kabupaten Sergai memiliki 17 Kecamatan dengan jumlah

86

penduduk kurang lebih 594.383 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 313 jiwa per kilometer persegi. Tingkat penganguran di Kabupaten Sergai relatif kecil yakni 14.774 jiwa atau sekitar 3 persen. Daerah ini memiliki keanekaragaman budaya dan itu tercermin dari multi etnis yang ada di sana, yakni Melayu, Jawa, Batak Karo, Batak Simalungun, Angkola,

Mandailing, Minang, Banjar, Aceh, Nias dan Tionghoa-Indonesia. Dari banyaknya budaya yang hadir di sana menciptakan hasil budaya yang terefleksi ke dalam makanan dan hasil karya produk buatan tangan (hand made). Produk-produk yang ada tersebut itulah menjadi usaha masyarakat Sergai. Melihat pertumbuhan Usaha Kecil Menengah di Sergai serta merasa Januari 2015 Edisi V

industri tersebut dapat mendongkrak perekonomian daerah Bupati Sergai, Soekirman memberikan dukungan terhadap UKM. Bupati Buka Outlet Bagi UKM Daerah penghasil ubi kayu ini memiliki outlet khusus produk UKM di sejumlah lokasi. Titik yang dianggap strategis itu berlokasi di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar (Perindagsar) persis di Pusat Jajanan Pasar Bengkel, Kecamatan Perbaungan. Di halaman depan kantor tersebut, kios-kios kecil yang selama ini menjadi bangunan mubazir kini dibuka menjadi outlet yang menjual aneka ragam produk UKM, mulai dari makanan seperti dodol bengkel yang memang terkenal, bordiran, hingga aneka suvenir khas Sergai diantaranya tikar pandan serta beras organik produksi Kelompok Tani Subur asal Desa Lubuk Bayas, Perbaungan. Selain di kantor Perindagsar, outlet serupa juga dibuka di obyek wisata Pantai Cermin, Kecamatan Pantai Cermin. Aneka produk yang hampir sama juga ditawarkan masing-masing pengelola outlet yang merupakan pelaku UKM maupun Koperasi perempuan binaan Dekranasda. Bupati Sergai, Soekirman mendukung penuh outlet-outlet ini sebagai bagian menggiatkan Usaha Kecil Menengah (UKM). “Dengan ada outlet ini, kiranya dapat menjadi sentra pemasaran produk-produk lokal,” kata Bupati. Agar outlet-outlet tersebut dapat berjalan dengan baik Bupati Soekirman menginstruksikan para jajarannya untuk melakukan pembinaan. “Agar outletoutlet ini dapat terus berkembang maju Pemerintah Daerah melalui Dinas terkaitnya akan tetap melakukan pembinaan kepada mereka yang menjalankan outlet serta kami juga memberikan pembinaan kepada pelakupelaku UKM yang belum bisa mendapat akses outlet tersebut,” jelas Bupati Soekirman. Koperasi Tak Luput Dari Perhatian Pemda Sergai Tidak hanya UKM yang menjadi perhatian Bupati tapi juga pendukung dari UKM itu sendiri yaitu Koperasi dalam hal pendanaan. Bupati Sergai, Soekirman minta kepada insan Koperasi maupun UKM untuk bertekad meningkatkan Edisi V Januari 2015

kualitas koperasi dan produk yang dihasilkan agar berdaya saing. “Koperasi harus mempersiapkan diri untuk berbenah menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan memanfaatkan potensi dalam pasar bebas ASEAN 2015 mendatang,” imbau Bupati. Menurut Bupati Soekirman bahwa produk-produk koperasi dan UKM dapat menjadi lebih dikenal oleh para konsumen baik didalam maupun luar negeri, jika Koperasi dan UKM lebih termotivasi meningkatkan kualitas produk melalui standarisasi produk dan pengemasan. Selain itu masalah yang dihadapi pada insan pelaku Koperasi dan UKM menghadapi persaingan ekonomi global saat ini meningkatkan kualitas kelembagaan dan kompetensi SDM organisasi koperasi. Melihat kondisi terkini dari 437 koperasi yang sudah berdiri di daerah ini, hanya sekitar 40 koperasi yang aktif. Oleh karenanya Bupati Sergai menghimbau segenap stakeholders pembangunan di Bidang Koperasi dan UMKM untuk dapat terus memacu dan memicu gerak dan perkembangan sektor koperasi melalui berbagai program, diantaranya pembinaan dan pengembangan koperasi dan UMKM secara terpadu untuk menciptakan ketahanan ekonomi lokal. Koperasi yang mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya apabila wadah kepentingan bersama bagi anggotanya

untuk memperoleh efesiensi kolektif, sehingga citra koperasi menjadi semakin baik menjadi tulang punggung perekonomian lokal, termasuk menjadi penyedia lapangan kerja terbesar serta mampu menciptakan pasar baru di bidang perekonomian, papar Bupati Sergai. Bupati Peroleh Penghargaan Bupati Sergai mendapat penghargaan di tingkat nasional yaitu penghargaan Bhakti Koperasi dan UKM terbukti pula secara nasional wilayah Sumut juga mendapat peringkat dua di tanah air. Menghadapi era perdagangan ekonomi global khususnya pasar bebas ASEAN tahun 2015, menurut Bupati mulai sekarang kemandirian koperasi harus ditumbuhkan dari pengurus dan anggota, karena badan usaha koperasi sudah sejajar dengan BUMN atau PT, sehingga suka tidak suka koperasi harus berwatak ekonomi seperti mereka dengan tidak lupa jati diri koperasi untuk mensejahterakan anggotanya. “Koperasi dan UKM harus bersinergi agar produk yang dihasilkan dapat bersaing, dan pada pasar bebas MEA 2015 nanti kita tidak tertindas oleh produk luar.” Tegas Bupati.

87

PERKEBUNAN

PERKEBUNAN BAMBU

DIMINATI DUNIA Teks : Erick PN

Foto : Istimewa

Melihat kondisi saat ini, bambu merupakan tanaman yang tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia karena tanaman ini sudah tersebar di seluruh wilayah nusantara ini. Banyak keunggulan, manfaat dan nilai ekonomi yang diperoleh dari tanaman ini mulai dari bagian akarnya, batangnya, rebungnya, bahkan daunnya. Sejauh Mana Manfaat Bambu Bagi Indonesia Ke Depannya?

Manfaat dan Kegunaan Tanaman Bambu Bambu merupakan tanaman rakyat terpenting dan banyak kegunaannya untuk kehidupan sehari-hari, baik sebatas kebutuhan rumah tangga maupun sebagai sumber perdagangan. Hampir tiap petani di pedesaan memiliki tanaman bambu di kebunnya masing-masing. Tanaman bambu ini secara umum sangat efektif untuk reboisasi wilayah hutan terbuka atau gundul akibat penebangan karena pertumbuhan rumpun bambu yang sangat cepat dan toleransinya terhadap lingkungan sangat tinggi serta memiliki kemampuan memperbaiki sumber tangkapan air sangat efektif.

88

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2009 terkait dengan “Kelayakan pengembangan hutan bambu untuk bahan baku industri pengolahan bambu” di daerah Jawa Barat dan Banten. Budidaya bambu dapat dikembangkan sebagai sistem inti-plasma, dimana petani bambu berperan sebagai plasma dan perusahaan berperan sebagai inti kuat, yang dapat memanfaatkan bambu. Selain hal tersebut, sebagai alternatif bambu dapat dikembangkan menjadi perkebunan. Perkebunan bambu dapat dikembangkan sebagai sistem kehutanan industri. Dalam penelitian ini dijelaskan prospek perkebunan bambu untuk

mendukung bambu berbasis industri seperti arang bambu, mebel, laminasi bambu, papan partikel bambu, industri kertas dan lain-lain. Untuk tujuan ini, 13 variabel dari bambu telah diidentifikasi sebagai varietas yang sesuai untuk bahan baku industri, terutama arang. Kelayakan ekonomi pembangunan hutan bambu akan ditinjau dalam mendukung industri primer maupun sekunder yang terintegrasi dengan hutan bambu yaitu sebagai konsep kawasan bambu berbasis industri. Bambu Menjadi Energi Terbarukan Cadangan bahan bakar fossil yang semakin menipis sementara kebutuhan energi terus meningkat, fenomena


dengan pohon yang hanya dapat dipanen dengan rotasi beberapa tahun, bambu dapat dipanen secara rutin per tahun. Pertumbuhan bambu yang cepat berarti menjamin kelangsungan untuk memenuhi kebutuhan yang berkelanjutan.

perubahan iklim, rusaknya lingkungan akibat pencemaran dan semakin menipisnya luas hutan di permukaan bumi membuat manusia berpikir untuk mencari solusi. Diperkirakan bumi membutuhkan hutan baru seluas 70 juta ha dalam waktu dua tahun ke depan, yang berarti setiap negara perlu membuat 320 ribu ha. Tanaman bambu memiliki prospek yang sangat menjanjikan di masa depan, di tengah perhatian dunia yang lebih, terhadap perubahan iklim, perlindungan hutan dan sejumlah isu penting seperti di atas. Bambu adalah tanaman sumber penghasil kayu yang dapat tumbuh dengan cepat di bumi. Dan merupakan tanaman pengganti kayu dari hutan tropis yang saat ini sudah sangat berkurang akibat dari permintaan yang


sangat besar dari industri, oleh karena itu perhatian terhadap produksi bambu mulai meningkat di semua benua baik Asia, Afrika, Eropa maupun Amerika. Di abad 21 ini bambu akan terus menjadi komoditas industri yang semakin berharga. Bahkan benua Afrika telah melihat bambu sebagai sumber energi terbarukan yang potensial. Eropa juga telah melihat bambu sebagai sumber bioenergy potensial.Sedangkan di India, salah satu negara di Asia sedang membangun pembangkit listrik menggunakan bahan bakar dari bambu. Bambu merupakan tanaman yang mampu meregenerasi dirinya sendiri secara alami. Saat tangkai bambu dipanen, maka tunas baru akan muncul dan menggantikanya dalam waktu beberapa bulan. Jika di bandingkan

Bambu Janjikan Investasi Menguntungkan Tergantung dari jenisnya, perkebunan bambu dapat produktif lebih dari 50 tahun. Panen perdana tanaman bambu di perkebunan biasanya dimulai pada usia setelah 5-7 tahun. Proses pemanenan dapat dilakukan dengan peralatan yang cukup sederhana dan murah. Seperti gergaji tangan, dan peralatan sederhana lainnya yang sering di butuhkan. Di perkebunan, bambu akan menghasilkan biomass yang dapat mendukung untuk memelihara lingkungan yang hijau. Perkebunan bambu seluas 1.000 hektar dapat menghasilkan kira-kira 30 ribu ton sumber penghasil kayu. Biaya untuk membuat perkebunan yang baru tergantung dari biaya tenaga kerja, persiapan tanah, fertilizer, pengairan, dan tanaman. Biayanya hampir sama dengan membuat perkebunan kayu. Akan tetapi ada perbedaan yang sangat besar pada periode pengembalian modal, kayu membutuhkan waktu yang lebih lama dari perkebunan bambu. Investasi pada perkebunan bambu akan kembali hanya dalam waktu kurang lebih 10 tahun, dan karena alasan tersebutlah maka perkebunan bambu menghasilkan keuntungan yang lebih cepat dari pada kayu. Perkebunan bambu akan menjadi sangat menguntungkan setelah 5 tahun. Bambu potensial sebagai bahan baku energi terbarukan antara lain arang dan torrified wood. Dengan menggunakan teknologi pirolisis kontinyu maka produk tersebut bisa dihasilkan. Arang bambu selanjutnya bisa diolah lebih lanjut menjadi arang aktif untuk pemurnian air. Akibat kerusakan lingkungan yang semakin parah akibat pencemaran tanah oleh industri dan rumah tangga, maka kebutuhan arang aktif untuk pemurnian air akan semakin besar.

89

PERKEBUNAN

Teks : Erick PN

Foto : Istimewa

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BAMBU LOMBOK TENGAH BERNILAI JUAL TINGGI Ketersediaan lahan yang cukup besar serta masyarakatnya yang gemar bertani dan berkebun, membuat Bupati Lombok Tengah menjadikan bambu sebagai komoditas unggulan. Sebagai komoditas unggulan seberapa besar nilai bambu yang dihasilkan serta bagaimana pembinaannya? Simak terus penelusuran Etalase.

90


K

abupaten Lombok Tengah adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ibu kota daerah ini ialah Praya. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.208,39 km² dengan populasi sebanyak 860.209 jiwa. Kabupaten Lombok Tengah terletak membujur mulai dari kaki Gunung Rinjani di sebelah Utara hingga ke pesisir Pantai Kuta di sebelah Selatan dengan beberapa pulau kecil yang ada di sekitarnya. Mengingat sebagian wilayah Kabupaten Lombok Tengah merupakan areal pertanian, maka sebagian besar penduduknya hidup sebagai petani. Secara keseluruhan, persentase pembagian penduduk di Kabupaten Lombok Tengah dari segi mata pencaharian adalah pertanian dan perkebunan 72 %, industri 7 %, jasa 7 %, perdagangan 7 %, angkutan 3 %, konstruksi 2 % dan lainnya 2 %. Kabupaten Lombok Tengah sendiri memiliki iklim hujan tropis dengan musim kemarau kering, yaitu mulai bulan November sampai dengan Mei, sementara curah hujan berkisar antara 1.000 hingga 2.500 mm per tahun. Dari sumber daya alam yang banyak terserap ke pertanian dan perkebunan serta iklimnya yang cukup mendukung, Kabupaten Lombok Tengah menjadikan bambu sebagai komoditi unggulan bagi masyarakat. Hal tersebut didukung pula oleh Bupati yang menganggap bahwa bambu lebih menjanjikan bagi warga Lombok Tengah.

batang. Selain bambu, lanjutnya, ada juga beberapa komoditas HHBK lainnya yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar pinggir kawasan hutan untuk menambah pendapatan mereka, seperti kemiri, durian dan tanaman buah lainnya. Namun, bambu merupakan komoditas yang lebih menjanjikan untuk dijadikan sebagai komoditas HHBK unggulan di Kabupaten Lombok Tengah karena potensi bahan baku dan pasarnya yang cukup luas. “Ketersediaan bahan baku menjadi modal utama kami. Lombok Tengah bahkan bisa menjadi pasar bambu lokal di Pulau Lombok. Jadi kalau orang butuh bambu, ingatlah Lombok Tengah,” ucap Bupati. Kabupaten Lombok Tengah menurutnya merupakan sentra yang potensial sebagai penghasil bambu. Namun, tentunya perlu ada semacam penguatan bagi masyarakat pinggir

kawasan hutan agar mampu mengelola kekayaan sumber daya alam tersebut dengan baik dan berkelanjutan. Upaya pembinaan tidak hanya bertumpu pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan, tapi dinas lain di Lombok Tengah, seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, serta Badan Pelaksana Penyuluh. Peran instansi vertikal seperti Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Dodokan Moyosari, yang berada di bawah Kementerian Kehutanan juga sangat dibutuhkan untuk memberikan dorongan dalm bentuk program. “Dari kalangan lembaga swadaya masyarakat juga dipandang perlu sebagai pihak yang bisa melakukan pendampingan bagi masyarakat pinggi kawasan hutan yang memanfaatkan HHBK sebagai salah satu penunjang ekonominya,” kata Bupati.

Bambu Komoditas Unggulan Kabupaten Bupati melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menginginkan bambu dijadikan komoditas hasil hutan bukan kayu (HHBK) unggulan karena potensi bahan baku yang cukup tersedia dan pasar yang sudah jelas. “Potensi ketersediaannya cukup luar biasa dan kepastian pasarnya ada, seperti lesehan menggunakan bambu yang makin berkembang. Belum lagi untuk kerajinan tangan,” kata Bupati Lombok Tengah, Suhaili Fadhil Thohir, di Mataram. Bupati menyebutkan, jenis bambu bernilai ekonomi tinggi yang ada di dalam kawasan hutan Rinjani adalah bambu jenis petung. Harganya bisa mencapai Rp 1,8 hingga Rp 2,5 juta per Edisi V Januari 2015

91

PERKEBUNAN

KABUPATEN TAMANGGUNG

BAMBU TEMANGGUNG

TEMBUS PASAR TIGA BENUA Teks : Erick PN

Foto : Istimewa

Kabupaten Temanggung memiliki potensi dalam pengolahan bambu untuk dibuat kerajinan tangan yang cukup berdaya saing. Bahkan hasil bambu Temanggung mampu mencapai pasar ekspor. Seperti apa geliat bambu Temanggung dan bagaimana Bupati melihat bambu sebagai potensi?

K

abupaten Temanggung yang wilayahnya perbukitan ternyata kaya akan potensi industri kecil aneka kerajinan tangan yang inovatif dengan daya kreatifitas yang cukup tinggi.

92

Salah satu potensi industri yang dimiliki tersebut adalah pengolahan bambu. Hasil Seni Bambu Perajin Temanggung Bambu, identik dengan pagar

anyam atau bangunan rumah rumah di pedesaan. Namun tidak bagi seorang pengrajin di Temanggung, Jawa Tengah. Bambu yang berharga murah disulap menjadi barang seni yang mempunyai nilai lebih dan cocok untuk Januari 2015 Edisi V

hiasan rumah. Beberapa barang yang dihasilkan dari bambu adalah rumah gadang, kapal, tempat ponsel, kap lampu, suvenir, dan masih banyak lagi yang dibuat dari bahan dasar bambu. Bahkan kerajinan miniatur bambu ini telah memiliki pangsa pasar sendiri di Jogyakarta dan Semarang dan bahkan mampu ekspor ke Jepang dan Perancis. Bupati Temanggung, Mulyadi Bambang Sukarno mengatakan “Kabupaten Temanggung memiliki potensi yang luar biasa ke depannya yaitu bambu, dari potensi ini daerah Temanggung dapat tumbuh lebih baik lagi.” Berbagai kerajinan telah dihasilkan dari perajin bambu Temanggung seperti miniatur kursi, tempat handphone, kapal, rumah adat minang dan berbagai bentuk lainnya. Harga miniatur bambu, dijual dengan harga bervarisasi mulai

Prancis, Australia, Jepang dan negaranegara lain. Bambu Temanggung Bangkitkan Ekonomi Daerah Aneka kerajinan yang tumbuh pesat dikawasan Temanggung memberi warna baru dalam pembangunan industri kecil di Indonesia. Pembangunan industri kecil yang tumbuh pesat di Temanggung seakan menjadi batu loncatan yang indah bagi masa depan masyarakat Temanggung, tetapi bukan hal yang mudah untuk meraih kesuksesan perlu pelatihan, pembinaan dan lainnya agar produk kerajinan memiliki pasaran sendiri didaerah baik melalui pameran UKM atau lainnya dan hal ini pemerintah maupun masyarakat saling kerjasama yang baik agar pembangunan industri dapat maju dengan baik. Populasi kerajinan tangan yang cukup banyak di Temanggung sedikit memberi angin

segar akan munculnya kerajinankerajinan baru yang lebih inovatif dengan memanfaatkan kekayaan alam di kawasan Temanggung yang dikenal kaya akan flora dan menjadi inspirasi tersendiri bagi pembangunan ekonomi di Temanggung dikemudian hari. “Hasil karya dari pengelolaan bambu dapat meningkatkan ekonomi daerah Temanggung, hal ini tentu harus diapresiasi dengan baik,” kata Bupati. Dukungan Bupati Terhadap Bambu Tahun 2015 nanti akan ada pasar bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), dalam menghadapinya tersebut setiap daerah harus memiliki kemampuan dalam bersaing agar tidak kalah dengan pendatang dari luar negeri. “Kami harus mempersiapkan diri dalam menghadapi MEA 2015 nanti dengan menampilkan potensi yang kami miliki,” ujar Bupati. Ia juga menambahkan dalam mempersiapkan kemampuan masyarakat daerah harus diikuti dengan pelatihan-pelatihan yang dapat mengembangkan masyarakat, “Kami selau pemerintah daerah mendukung penuh setiap kegiatan positif yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan taraf pendidikan dan ekonomi masyarakat agar mampu bersaing pada pasar bebas nanti,” aku Bupati Mulyadi. Bupati Kabupaten Temanggung juga menjelaskan akan kegunaan dari bambu yang bukan hanya sekedar untuk kerajinan seni tapi juga untuk energi terbarukan. “Bambu dapat dioleh menjadi energi terbarukan oleh karena itu kami coba untuk memberikan pengetahuan dan lahan kepada para petani untuk terus tingkatkan produksi bambu,” dukung Bupati. “

dari Rp 25 Ribu hingga Rp 250 Ribu. Biasanya para perajin bambu menggelar dagangannya di pinggir jalan alun-alun kota Temanggung. Pemasaran produk rumahan ini juga merambah ke berbagai kota di Indonesia bahkan ke luar negeri, Edisi V Januari 2015

93

BEST PRACTICES Teks : Erisck PN

Foto : Istimewa

KABUPATEN PINRANG

PERIZINAN PINRANG SALAH SATU TERBAIK Pemerintah di era otonomi daerah diharapkan mampu memberikan pelayanan publik secara maksimal pada masyarakat. Sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pinrang, berupaya memudahkan akses layanan publik bidang perizinan.

K

abupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan dalam perjalanannya di bawah kendali Bupati Aslam Patonangi dapat meraih Otonomi Award Kategori Layanan Perizinan dan penghargaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kabupaten Terbaik atau Investment Award.

94

Keberhasilan Pinrang pada bidang layanan perizinan nampak jelas dari berbagai inovasi yang dilakukannya. Pemerintah melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) melakukan program layanan perizinan terpadu yang tidak berliku. Layanan terpadu ini dibentuk oleh pemerintah daerah dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat

terhadap perizinan usaha dan non usaha. “Kami mencoba untuk berani lakukan terobosan dalam hal perizinan yang selama ini menjadi momok masyarakat,” ujar Bupati. Fasilitas Berjalan Lurus Dengan Motto Meskipun kantor pelayanan perizinan terpadu juga dimiliki kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, Januari 2015 Edisi V

tetapi BP2TPM Pinrang dilengkapi sarana prasarana memadai. Termasuk komitmen pemerintah memberikan kemudahan dan kedisiplinan kerja petugas yang patut dicontoh. Keberadaan BP2TPM di Pinrang, memiliki tekad yang cukup besar, “motto dari kabupaten kami adalah Kepuasan Anda adalah tujuan kami dan siap melayani dengan hati”, jelas Bupati. “Dari motto yang kami buat diharapkan menjadi inspirasi bagi petugas untuk membangun budaya kerja secara profesional. Hal ini dapat dilihat dari kondisi pelayanan dengan petugas yang ramah, cepat dan tepat melayani masyarakat,” tambah Bupati. Bupati juga menjelaskan bahwa layanan BP2TPM difokuskan di kantor pusat layanan publik. Berada dalam satu gedung dengan kantor unit pengadaan barang, dinas catatan sipil dan administrasi kependudukan, serta dinas tenaga kerja. “Pemerintah sengaja menempatkan beberapa kantor dalam satu lokasi agar masyarakat yang berkepentingan mudah menjangkau layanan lain yang dibutuhkan,” kata Bupati. Sebagai tempat layanan publik yang dikunjungi berbagai kalangan masyarakat, BP2TPM juga menyiapkan ruangan khusus bagi ibu menyusui. Ruang khusus tersebut terbuka untuk umum. Model layanan perizinan di daerah biasanya harus melalui proses birokrasi


berbelit, lama, dan tidak transparan, tidak terjadi di Kabupaten Pinrang. Pengurusan surat perizinan di kantor BP2TPM dilakukan secara profesional. BP2TPM diberikan kewenangan menangani semua jenis perizinan. Semua tahapan penerbitan surat perizinan dilakukan berdasarkan standar operasional pelayanan (SOP). Mulai tahapan verifikasi berkas hingga proses percetakan. Waktu dan besar biaya yang ditanggung pemohon pun telah jelas dalam SOP. Alur pelayanannya dapat dilihat dan dibaca di ruang tunggu. Perizinan Mudah, Cepat dan Transparan Proses mendapatkan surat perizinan, caranya cukup mengisi formulir dan melengkap syarat-syarat lainnya. Dalam satu format formulir, pemohon dapat mengajukan beberapa jenis perizinan. Berkas pemohon yang dianggap lengkap akan diterbitkan surat perizinannya dengan cepat. Komitmen pemerintah agar proses pengurusan perizinan berjalan maksimal, tim BP2TPM aktif memberikan sosialisasi rutin di masyarakat, baik langsung maupun melalui televisi lokal. Pemerintah Kabupaten juga membangun sistem satu loket pembayaran melalui bank. Sistem ini menutup peluang kemungkinan terjadinya korupsi dan pungutan liar.

Hal ini juga dapat meminimalisir para calo. Bagi masyarakat yang tidak puas, dapat menyampaikan pengaduan di unit pengaduan. Saluran pengaduan dapat dilakukan melalui SMS, telepon, atau datang langsung mengajukan pengaduan lisan maupun bentuk tertulis. Penyelesaian masalah di lapangan, melibatkan satuan polisi pamong praja. Keinginan kuat dan prestasi pelayanan menyebabkan BP2TPM Pinrang memperoleh hak akses Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Elektronik (SPIPISE). Perangkat SPIPISE terintegrasi antara BKPM dan Kementerian/Lembaga Pemerintahan Non Departemen, utamanya yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di Indonesia. Hingga saat ini Kabupaten Pinrang telah menerbitkan 3.197 izin usaha dan 1.212 izin non usaha. “Perizinan yang mudah ini kami ciptakan agar masyarakat dapat mengembangkan diri dan agar Kabupaten Pinrang juga dapat membangun diri menjadi daerah yang maju,” harap Bupati.

95

EFEKTIF MEMBAHAS

POTENSI DAERAH KABUPATEN

Pro kontra pemerintah daerah dan pusat seperti tidak ada habisnya, khususnya terkait kewenangan yang diatur

Recommend Documents