PEMBAGIAN KEWENANGAN DALAM PELAYANAN PUBLIK ANTARA PEMERINTAIT PUSATDAN PEMERINTAH DAERAH Erwan Agus Purwanto
ABSTRACT ofnen'Iau'sofl htul atttoxotryin lxdonesiehasnisannewhopcsfordamonary Thei.rrptenentatio* an beltersruicesat thelocallewl Hou'ewr,tbesenowltopeshauernt naterialiTedatler dueto uarious powers.Tb17 bariers. The kcal rtdkeholdenarc xot wellpreparedwith tlte ixcreasixgdiscretionary interuts,whhbruuhedix kss qztalifedpublicseruins. t0 ab re tbeir?,aer.taxdxeglecndpublic tend.cd ofuials baaenotnadl to sbanauthorities witlt tbeir Thingtaremorennplicatedar certralgoaenruent onsubsidiufroru tbecentralgowrttnent b dgetrarestill dzpend.ed localtoutttuparts.Iacal gzaemnent public senins kng as the It is dffitult for thelocalgoaerxnnt to carl out autlrlnous andefrecient hsues an rot resolued. fnaxtial Keywords: local autonomy, cenftal-local Power sharing' pubic services.
PENGANTAR ImplementasiUndang-Undang(Jr) 22 tahtn 7999tentangotonomi daerah(yang kemudian direvisi menladi UU No. 32/2004) metupakan buah manis reformasi yang patut dttayakanbersama;mengingat betapapanjangpeduaflganuntuk dapat melahirkanUU yangmemiliki semangatreformasiyangkelahirannyasudahditunggu puluhan mhun oleh masyarakatdi daerah.SebelumkelahiranUU tersebug selama lebih dad ngapuluh tahun masyarakatdi daerahharusmenghadapikenyataanbahwa segalahal yangbethubungandengannasibmerekaselaluditentukanoleh pemedntah pusat denganmenggunakaninstrumen UU No. 5 tzbJ.n7974. Jika dilihat secaralebih seksama,UU No.5 tahun 7974 sendiri sebenamya telah memiliki semangatuntuk memberikankewenanganyangbesatkepadadtetah tingkat II (rabupaten/kota madya),sebagaimanadiatur di dalam pasal ll ryat L UU No.5 tahtn 1974 tersebut Namun demikian, tekad tadi tetnyata tidak dapat dilaksanakandenganbaik katenadalam banyakhal semangatbetotonomi tersebut masih tetbeiengguoleh kuatnyapengaruhpaham sentralismeyangdianut di dalam Junal Kebijakan daz Adininittrasi Publih @MdgistelAdrniflistrdsi Ptblik Uaiaeltias Gad.jdbMddd Volr.rrra 10,Nomot 2 Nosember 2006) b'uaa Agus Puwento, bql, 187-201
787
Etwan Agus Pulwanto
undang-undaflgtersebut. Rasyid (2005) mengidentif,kasiberbagaipersoalanyang menghambatterwujudnyapraktik otonomi daerahyangdiaturdenganUU No. 5 tahrm 1974tersebugyaitu: @ sistempemilihankepaladaerahyangtidak demokratiskarena kuamyacampurtanganpemerinuh pusaq(ii) parapejabatdi daenh @upati/walikota) lebih sukamemposisikandiri merekasebagaiuakil pemednuhpusatdi daeiahsehingga akuntabiiitaspemerintahaniebih banyakbersifatvetikal d,.ipada hodsontal kepada DPRD danmasyarakag (iif prosespengambilankebijakanbenifat sentralistiksehingga tidak memberi pehrangbagi terakomodasinyaaspirasirnasyarakatdi daerah. Berangkatdad kenyataanpahit tersebut maka lahimya UU otonomi daerah yang baru, yaitu UU No. 22 tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No 32 tahun 2004 dih atzpkan daprt mehperbaiki dampak negatif yangmuncul akibat implementasiUU No 5 tahun1974tersebutUpayatadi dilalokan denganmemberilmn berbagaikewenanganyang selamaini seharunyamenjadi milik pemedntahdaetah. trGwenangan-kewenangan ap sajay ngmestidipulihkanagardaerahdapatmengurus sendfuirumrh tangganyadenganbaik?Menurut parapenggagaslahirnyaUU No. 22 tahun 1999 pemulihafl kewenangantersebut menyangkut tiga hal pokok, yaihr: kewenanganyang berhubungandengan aspekpolitik, ekonomi dan sosialbudaya S.asyid,2005: 9). Trga hal pokok tersebut menjadi landasanpenting dalam usaha memulihkan kembali kewenangandaerahkatena batu sandunganhubungan antara pemetinah pusat dan daerahyang dialqmi s€lfina ini, sebagaimanadisinyalir oleh pata ahli, misalnya, Mackie (1994)adalahmenyangkutketidakadilandalamdisttibusi sr:mberdayapolitik dln ekonomi antarapemedntahpusat dengandaeralr. Dari aspek politik, otonomi daerah mesti dipandang sebagaiupaya untuk membangun praktek politik yang demoktatis di daerah dengan mendorong mekanismepemilihan kepaladaetahsecarademokratis,memperkuatposisi DPRD dan membuka peluang pardsipasi masyatakatdalam proses perutnusan berbagai kebijakan di daerah. Dari aspek ekonomi, otonomi daerah diharapkan akan memberiruanggetak yanglebih leluasauntuk mengoptimalkanpengelolaansumber dayaekonomi yang ada di daerah.Upaya'ai dapat,lil"kukan denganmenciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di daerah dengan penyediaaninfrastruktut dan iaminan kepastian hukum yang lebih baik. Di bidang sosial dan budaya, otonomi daerah akan memberi peiuang bagi berkembangnya kcal wisdon yong selamapemedntahan Orde Batu terkikis akibat politik penyetagaman(unfornifl) yang dipaksakanberlakunya oleh pemedntah pusat. Sinergidad tiga pilar utama penyanggapelalsanaanotonomi daerahtetsebut diidamkan akan mampu metealisasikantetwni\dny^ gold gorernaflce di daeatah;di mana berbagaikebijakan yang dibuat oleh pemedntah daetah dtumuskan secata bersama-samaantara eksekutif, legislatif, sektof swasta dan masyarakat secara
188
JKAP Vokne 10, Nonor 2 (Nouenber2406)
";Tl-'tr"ff ffffi:L*::::::::::::::::ffi """*tr#Y,l ffansparan dengan dijiwai oleh semangatkekeluatpan yang berlandasktn ptda budaya setempat.Melaiui proses yang demikian diidealkan akan lahit kebiiakankebiiakan yang aspiratif; yaitu kebiiakan-kebiiakanyang mencetminkan kehendak mzsyarakatbanyak setta yang memiJiki empati tethadap kelompok-kelompok mislrin dan kurang beruntung, bukan kebijakan-kebijakanya'ngbias kepada kepentingan elit dan merugikan masyarakat. Yang menjadi pett^ny^^r1kemudian adl-lah apakahimplementasi undangundang otonomi daerah di era reformasi saat ini mampu mewujudkan hal-hal yang diidealkan tersebut?Jika tidak kenapa?Tulisan ini akan mencoba mengeksplorasi berbagai problematika implementasi undang-undang otonomi daetah dan solusi yang bisa diaiukafl untuk memecahkanptoblematika tersebut' PERSOAI.AN-PERSOAI-AN YANG MUNCUL DALAM OTONOMI DAERAH UNDANG-UNDANG IMPLEMENTASI Meskipun Undang-Undang Otonomi Daerah sudah diimplementasihan selama lebih Lutang enam tahun, namun demikian, garnbaran ideal sebagaimanadi papatkat di depan nampaknya tidak mudah untuk segera dapat diwuiudkan' bahkan pada tahap-tahapawalimplementasiUU No. 22 tah'x 1999 telah banyak konuovetsi yang membuat pelaksanaanundang-undang tersebut *"-orr"ou.* misalny4 mencaat aAzbebempaisu yang j*'ah daAkataefektif. Rasyid(2005:15-16), selamaini dianggapsebagaibatu sandungaaimplementasiun&ng-undang otonomi daetatr,misakrya:(i) otonomi dianggap menggerogoti integrasi nasional dengan menguatnyasentfunenkedaerahan;(ii) otonomi iuga dicurigi telah mendorong munculnyasemangatprimotdialismedenganmunculnyaisu putra daerah;(it) otonomi sumbet daya-yang adz di iugn menirnbulkanpersoalandalam pengelola:n!sr!ag)i daerah,misalnyapengkavlingal laut dan sungai dan yangterakhir (iv) otonomi iuga menyebabkanmenguatnyaegopemerintahdaerahyangseolah-olahtidak mau tunduk kepadapemerintahyanglebih dnggi dalzmhrl ini pemerintahprovinsi dan pusat. Selain berbagai persoalan yang disebut Rasyid di atas, beberapapeflgamat' misalnya,Rauf (2005) juga mengatakanbahwa implementasi undang-undang otonomi daerah menimbulkan persoalankatena: lemahnya kemampuan daetah dalam menegakanhukum sebagaieksespenggunaankebebasanberekspresiyang berlebihansejak kran penprmbat penggunaaflkebebasanbereksptesitersebut mulai dibuka lebat-Iebarsejakundang-undangotonomi daerahdiimplementasikan' meniflgkatflya prakik mong politicr dr daerah sebagardampak negatif atas menguatnyaotoritas yang drbetikan kepada DPRD dan menguamyakonflik horisontal antar drerah karena perbutan sumbet &ya alam. JKAP Vofune10,Nonor2 (Nownber2006)
189
Erwan Agus Pur*'anto
Beberapa pakat yang berpandanganoptimis helihat penyimpanganpenyimpangansebagaimana disinyalir oleh paraaNi di dalamimplementasiundangundang otonorni daemh tersebut di ataslebih sebagaiketakutan yang berlebihan dari pemerintah pusat dan provinsi, yang selamaini terbiasamemiliki kewenangan yaflg sangat besa4 akan tergerus dengan diimplementasikannyaundang-undang otonomi daerah.Sentimen kehilangankewenangantersebut meniadi makin terasa katena pada sisi yang lain daerahiuga sedangdilanda eupboria kebebtsan sehingga meteka cenderungmenggunakankebebasandan kewenanganyang diberikan melalui otonomi tersebut secarabedebihan. Terlepas dati pandanganintelektual yang optimis dan pesimis, jika diamati secara hati-hati implementasi undang-undang otonomi daerah memang telah membawa beberapa ekses yang menyebabkan inefektivitas bz$ jzlannya roda pemerintahan di daerahuntuk mencapaituiuan utama dilaksanakannyaotonomi, yaitu: mensejahterakankehidupan masyarakatdi daerah.ELsesimplementasiyang dapat menimbulkan dampak kegagalanusahapencapaiantujuan otonomi daetah adalahmenyangkutpemahafinnyangsempitparastakeholderdi daerahyangmelihat ukuran keberhasilanimplementasi undang-undangotonohi daerahhanya sebatas sebagaipeningkatanPen&patan Asli Daerah (PAD). Pemahamanyang sempit tadi telah mendorong munculnyabanyzk peraturandaerah(Perda)yang dibuat sematarnatadengantuiuan untuk menggenjotretribusi dan pajakdaerah.Sebagaiakibamya, jauh dari harapanyang ingin dicapai, setelahera otonomi daerahiumlah investor yang masuk ke &enh tidak makin bertambah namun iustru makin merosot. Yang lebih mempdhatinkanlagi,berbagaiperdaretribusiyangmembemtlantersebutiustru banyakyang diatahkankepadapara pengusahakecil dan menengahyang mestinya perlu dibantu agarmakin berkembangsetelahotonomi daerah. Selain banyaknya petda yrng memberatkan, penyimpangan serius dalam implementasi undang-undangotonomi daerah adalah teqzdtnyt penyalahgunaan kewenangan dalam budgeting dan pembuatan prioritas program/kebiiakan. Sebagaimanatelah dipapatkan di depan, tuiuan ut4ma dibetlakukannyaotonomi daeraha,dalahagatpemerintah daerahiebih aspiratif di dalammembuat kebijakankebiiakan yang betmanfaat dalam upayamemperbaiki pelayananpublik di daerah. Namun demikian sayangnyakewenanganyangdiberikan kepadapemerintahdaerah tersebut justru banyak yang disalahgunakan.Proses penyusunanAnggaran Pendapatandan Belanja Daerah (APBD) di sebagianbesar kabupaten/kota dilakukan dengan sangat tertuftp dan hanya melibatkan sekelompok kecil elit yang duduk di pemerintahan. Karena ketertutupan tehebut fnasyarakat tidak banyaktahu, apalagiterlibat, dalam ptoses penyusunananggaran.Dengan kondisi yangsepertiini makakontol terhadapprosespenl'usunananggaranmenjadi sangat
190
JKAP Volxne 10,Nonor 2 (Noaenber2006)
n*5*ffirr#,Hs*Htr#gf lemah. Ujung-ujungnya anggaranyang semestinyalebih banyakdugunakanuntuk membiayai kepentingan publik justtu lebih banyak dihabiskan untuk memenuhi kepentinganelit birokasi dan DPRD. Sebagaiilustrasi bedkut akan dianalisisbagaimanaalokasi APBD Kota Yogyakartatahun anggatan2005 dan 2006. Tabel t menunfukanbahwa sebagran besar alokasi APBq baik 2005 dan 2006 sebagianbesat habis untuk membiayai a,p^t^t:rrdaera"h kegiatanbirokasi pemerintahitu sendid,baik dalambeadingbelznla nuupun belaila pelayananpublik. Meskipun jika ditotal belaniz aparz,w hanya berkisar sekitat 15% pada tahun 2005 dan menurun meniadi hanya l1oh ptda tahun, namun demikian untuk belania pelayanaopublik yang propotsinya 56%o pada tahun 2005 dan meningkat meniadi 60% pada tahun 2006 semuanyahabis untuk membiayai birokasi dalam bentuk perjalanan dinas, pemelihataan alat'benat-benat' untuk kepentingan alat dan lainlain. Alokasi APBD yang Publik yang dibelanjakan di bawah beadingbelania,modal temyata hmya 73,6Yopadz. tahun 2005 dan naik menladt 75,60/opada tahun 2006. Tabel 1. APBD Kota Yogyakalta Tahun Anggamn 2005dan 2006 Uraian Pendapatan
20ff; Tahun
Pe|t€n
Peraeo
5't3383.783,991
368.226.0t/.000
Pendapatan &li Daerah
84.335.352.000
oanaPedfi\baigan
26.834J70.500
yangsyah tain.lainp€{dapatan
15.543.000.000
SelanJa
T.hun2006
9t.626.502.500 403.65?.281.4S1 18.600.000.000
571.ffi.fi2.9,2
450.650.006.S04
daerah Aparahtr
36.313 70.775.t
65.606.488.415
adminislmsi umum Eelania
31.216.908.010 6,9
38.640.435.336
6,8
operasi danpemeliharaan Eelania
23.553.179.'t03
21.944.214.W
3,8
modal Belania
16.005.049.200 3,6
5.021.83&780
0,s
publik Pelayanan
3?9.874870.501
7 505.630.014.5r
B€lenja administEsi umum
206.850.889.421 45,9
291.350.530.367
51,0
Bdaqa operasidanpemeliharaan
46.963,795.025 10,4
62.318.136.250
10,9
B€lanjamodal
6l.i89.780.925 13,6
89.348.930200
15,6
Belanlrbagihasildanbantuan rcuadgan
47.n0,4lt,,Il
Belanl.tHaktersangka
17.000.000.000 3,8
10,6 100p
52.612117.7M 10.000.000.000
1,8
1003
Sumber:PemerintahKota Yogyala-rta(diolah kembali)
IKAP Volune 10,Nonor 2 (Nownber2006)
797
Etwan Agus Puwanto
PROBLEM PEI.AYANAN
PUBLIKDI
ERA OTONOMI
DAERAH
Tetjadinya elhecaparedalam tubuh birokrasi, di mana sebagianbesar anggaran habis untuk mernbiayai kebutuhan eksekutif dan legislatif sendiri, akan menimbulkan dampak ikutan yang lebih besat yang akan merugikan masyarakat pada berbagai bidang pelayananpublik. Seiak otonomi daetah diluncurkan, merosotnya pelzyznan publik secaranasional telah menjadi isu yang seting diperbincangkan. Banyak kasus yang bisa dipakai sebagaiilustasi tentang hal ini. Masalah yang paling mencolok adalah makin membutuknya inftasuuktur publik, seperd jalan, jembatan, dan berbagai fasilitas umum yang lain. Selama Orde Baru, lewat strategi pembangunan yang tersentralisasi, berbagai fasilitas publik tersebut telah berhasil dibangun dan dipelihara oleh pemerintahan Orde Batu. H*apannya, ketika otonomi daerahdiimplementasikanfasiJitaspublik bagi masyarakat akan bertambah menjadi lebih baik karena penerapan strategi pembangunan yang lebih terdesentralisasi.Namun demikian harapan tersebut ternyatt jrtth dari kenyataan. Setelah implementasi kebiiakan otonomi daetah berbagaiinfrastruktur publih tersebut justru mengalamikerusakanpatah. Banyak j an yang rusak, jembatan yang putus, tetminal yang tetbengkalai karena pemerintah daerah tidak memiliki perhatian dalam bentuk anggaian yang cukup unruk memelihara infrastruktur publik tersebut. Selain persoalan infrastruktur, masalah pelayananpublik yang kurang mendapat perhatian oleh pemerintah daerah adalah bidang kesehatan dan pendidikan. Dwiyanto et.al (2003), berdasatkanhasil penelitian Govemance and DecentraltsationSurvey(GDS), menemukanbahwaimplementasiundang-undang otonomi daerahtemyata tidok membawap er,tbahatyang signfitantpadtpelayanan kesehatandan pendidikan jika dilihat dati bebetapaindikator, seperti:keberadaan perdayangmengaturmasalahpelayananpendidikan dan kesehatan,orientasiperda tersebut kepada kepentingan pemerintah atau kepentjngan publik, dan alokasi a.rtggt r\ untuk pelayanandalam bidang kesehatandan pendidikan. di bebetapadaerahdua jenis pelayananpublik tersebut Tidtk hanya.stagnant, )ustru mengalami pemrunad kualitas.Memburuknya dua jenis pelayananpublik ini tennr sangatmemprihatinkan mengingatkeduanyaadalahpelayanandasatyang paling dibutuhkan oleh masyarakat.Dalam hal pelayanan kesehatan,otonomi daerah ternyata justtu gagal mempertahankan czpaia'n-capaianindikatot pembangunankesehatanyang sudah dapat diuih oleh pemedntahan Orde Batu. Berbagai jenis penyakit menulat dan infeksi yang selamaini telah lenyap seakanakan bangkit kembali katena kelengahan pemerintah daerah yang tidak sigap
192
JKAP Volune 10,Nonor 2 ('{ouenber2006)
";:T*XT"Htrfr :,i*L-#;ffi;"T"".1 menghadapiberbagaipersoalankesehatantetsebut. Di bebetapadaetah penyakit TBC kembali merajalelakatena pelayananterhadap penderita penyakit ini ddak dilakukan dengan baik. Penyakit malaia yang sudah lama bethasil diatasi oleh pemerintah Orde Baru pun kembali muncul di beberapadaetah sehinggaharus mehakan banyak kotban iiwa yang tidak petlu. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah kematian Pos Yandu yang telah diakui keberadaannyadiseluruh dunia sebagaigagasanbrilian pemerintahIndonesiauntuk mengatasipersoalankesehatan di level paling bawah, yaitu pedesaan. Kematian Pos Yandu ini terbukti menimbulkan dampak ikutan secalaberantai terhadap kemunculan betbagai penyakit yang menyeranganak-anakkarena kegagalanpemedntah daerah dalam memberi pelayananimunisasi dan gizi kepada masyarakat.Penyakit polio yang ganaskembali muncul di bebetapadaerahkatena peran Pos Yandu sebagaiuiung tombak pelayananimunisasi yang telah dilalankannyaselamaini meniadi macet karena tidak didukung darrz.yalngmencukupi oleh pemerintah daerah' Selain penyakit poliq kematiao Pos Yandu iuga menyebabkan h.ilangnyainstrumen pemantauantethadap balita yang kekutangangizi. Dampak dari itu sangatterasa' Pemedntah batu metasa "kecolongan" ketika di beberapa daerah di Indonesia tiba-tiba muncul banyak kasusbalita yang kekuangan fui.Ironisnya hal ini tidak teriadi pada masapemerintahanOrde Baru yang selamaini dikecamkarenasistem sentrafistiknyayang justtu mamPu menggerakaninstrumen pelayanandasar kesehatao,termasuk Pos Yandu yang dapat rneoyenhlh masyarakat pada level yang paling bawah' Dalam hal pelayananbidang pendidikan, kondrsi yang diternukan di daemh tidak berbedajauh denganpelayanandt bidangkesehatan.Otonomi daerahternyata tidak membuat pelayanar,pendidikan betubah meniadi lebih baik. Di beberapa daerahotonomi iustru membuat pelayananbidang pendidikan meniadi mahal dan tidak teriangkau oleh masyarakat.Sedikitnya perhatian yang dibedkar oleh pemetintah drc:lah telah meniadi sebabmeningkamyaangka putus sekolah yang sudahberhasil ditekan pada waktu Orde Batu. Lemahnya komitrnent pemetintah daerahtethadappelayananpendidikan secalanyataterlihat da:i banyalnya gedunggedung sekolahdasaryaog roboh dan tidak layak untuk drpakai.Selainitr-r,kumng sensitifnya perhatian pemefintah daerah terhadap kesulitan yang dihadapi oleh masyarakatdalam memenuhi kebutuhan akan pendidikan telah menimbulkan beberapakasus anak SD yang bunuh diri karena tidak mampu membayarSPP. Gambaran buram tentang implementasi kebijatan otonomi daerah tersebut bukannya tanpa buki-bukti empiris. Hasil penelitian yang dilalokan oleh Tim PenelitiUnivenitas Lampung (2006)danTim PenelitiKRISIS dan FakultasHukum Universitas Gadjah (2006) menemukan bahwa merosotnya kualitas pelayanan JKAP Volune 10,Nonor 2 ('{owrubn 2006)
793
Erwhn Agus Purwanto
publik tersebutkarenaselamaini perhatianpemerintahdaerahterhadappersoalan pelayananpublik memangsangatrendah.Sebagi i[ustrasi selamaperiode 1999-2005 adasejurnlah647 perdayangtelah dibuat di 10 kabupaten/kotayangmasukwilayah provinsilampung termasukdi provinsilampungsendiri Dari iumlah tersebutternyata "hnya" 28 perda atau 0,4oh salayang substansinyaberkaitan dengan persoalan pelayananpublik. Ironisnya,d,.i yang sedikititu jika dicermatilagi ternyataisi perda pelayanankesehatan tersebuttidak mengaturhak-hakmasyarakat untuk mendapad
PERBAIKAN PEMBAGIAN
PELAYANAN KEWENANGAN
PUBLIK
MELALUI
KEJELASAN
Problema pelayarm publik yang saatini sedangdihadapi oleh masyarakattentu tidak akanselesaihanyadengansalingmenyalahkandan salingmelempattanggung iawab. Langkah-langkah nyata perlu dilakukan sebagai upaya untuk
194
JKAP Volune 10,Nonor 2 ('{ooenber2006)
";*$I"Hffifl}Hffi"-iffiff#* menyempurnakanimplementasiundang-undangotonomi daetahtersebutsehingga tuiuan pokok diimplementasikannyakebilakan tadi, yaitu peningkatan kesejahteraanmasyarakatdi daetah dapat segeradiwujudkan. Untuk itu tindakan penting yang hatus dilakukan adalah melakukan kajian mengapa saling Iempar tanggung jawab tersebut bisa terjadi. Impiementasi undang-undang otonomi daerah rnemang meninggalkan pekerjaan tumah yang belum terselesaikan,yaitu menyangkut pembagian kewenanganyang ielas antara pemerintah pusat dan pemedntah daemh' Kritik yang bertubi-tr:bi terhadap UU No 22 uhun 1999 telah menyebabkanundangundang tersebutditevisi begitu cepatdati yangdiperkirakan.Atas desakan-desakan tersebut maka pada tahun 2004 disyahkanundang-u+dangotonorni daetah yang baru sebagaitevisi undang-undangyanglama,yxnUU No. 32 ahun 2004' Dengan munculaya undang-uodangotoda vetsi baru ini dihatapkan mampu memecahkan berbagaipetsoalanyangmuncul dalam implementasiUU No. 22 tahun 7999yang dianggapmembeti kewenanganyangtedalu besarkepadakabupaten/kota sehingga ttraoi-bolk"t ekses-eksesdalam penggunaankewenangantetsebut yang iustru berdampak negatif tethadap usahaperbaikan nasib tal
195
Erqran Agus Purqranto
15. Penyelenggaraanpelayanartdasar lainnya; dan 16.Urusan wajib lainnyayangdiamanatkanoleh peraturanperundah-undangan. Selain urusan wajib tersebut, dalam pasal 74 zyat Q) juga diatur ketentuan tentang urusan pithan. Dalarn ayatdua tersebut dinyatakanbahwa urusan pilihan meliputi urusan pemerintahan yang sec n nyat^ ada dan berpotensi untuk meningkatkankesejahteraanmasyarakatsesuaidengankondisi, kekhasan,dan potensi unggu.landaerahyang bersangkutan. Sebagaimanaterlihat dalam pas l74 ay t (1) dan (2) tesebugnampak bahwa apayangmenjadi kewenangandan tznggungjawabpemerintah daetahmasih diatur dalam garis-gatis besat saja. Sebagaicontoh bahwa kabupaten/kota wajib menyelenggatakanurusan bidang kesehatan,namun demikian bidang kesehatan y^ng man^ yang menjadi tanggung jawab kabupaten/kota ketika di dalam tealisasinyaurusanbidang kesehatandi sini sangatluas cakupannya.Ketidaljelasan ini tedihat dengannyataketika pemedntahandaerahprovinsi, sebagaimana di atur di dalam pasal 13 ayat (1) dan (2), juga memiLiki urusan wajib dan pilihan yang samapetsisdenganpemerintahdaetahkabupaten/koa. Sinyalemenyangsamajuga dilakukan oleh Kumorotomo Q005: 27\ yang mengatakanbahwa: "[.]secarasubstansi kewenangan-kewenangan yarrgdigarrskan olehpemerintah provinsi dankabupaten/kota tidakbanlakberbeda.Undang-r.rndang ini memangbelumsecata spesificmembedakanjenis-jeniskewenanganatau urusanbagi dua jenjang pemerinahanyangberbedaini, kecualidalamhal cakupanwilayah".
Selainbelum adanyapembagiankewenanganyang spesifrkdi sini, yang iuga petlu digarisbawahi di sini adalah bahwa setelah implementasi undang-undang otonomi daerahpraktis provinsi "tidak memiliki wilayah" katena wilayah-wilayah tersebut"sudah dibagi habis" ke kabupaten/kota.Implikasinya,program-program yang dibuat oleh provinsi, dalam implementasinya,perlu dikoordinasikan dengan kabupatenfkotr yang memiliki wilayah. Persoalan konflik kewenangan sedng muncul di sini ketika koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota tidak berjalan dengan baik Sebagaiakibatnya duplikasi atau kekosonganperan sering tetjadi ketika dalam level perencanaan program-progrzm zpa ya,nga,kzn dialokasikan oleh provinsi di level kabupaten sulit untuk diketahui dan diintegrasikan dalam proses perencanaansebelumnya. Pesoalanyangmirip sepeti dalamkasushubunganprovinsi dengankabupaten
1,96
JKAP VoluzelQ Nonor 2 (Nownbet2006)
";*ffiHffffi.ffi:#ffi;** juga teriadi pada level hubungan antara pemerintah pusat dengan kabupaten/ kota, yaitu dalam kasus alokasi kegiatan-kegratansektotal yang dibiayai dengn danadekonsentrasi.Dalam kasusini, kekosongandan duplikasi kegiatanpelayanan publik sering terjadi manakala dana dekonsentrasi tersebut besarnya dan perontokunnyu tidak petnah dapat drketahui oleh kabupaten/kota sebelum dana tersebut benat-benar diimplementasikandi daerah' Persoalanpembagrankewenangansebagirnana dipaparkantetsebut di dalam UU No. 22 t^h\n 1999 sebenatnya sudah coba dipecahkan, yaitu dengan dikeluarkannyaPP No. 25 tahun 2000' Sayangnya,ketika undang-undangtersebut direvisiPP yangmengaturpembagiankewenangantetsebutddakturut segeradifevisl Sebagaiakibamyadaerahseringgafirangdan kebingunganketika dihadapkanpara berbagaipersoalanyang harus dipecahkan,namun meteka merasatidak memiliki payunghukum yang memadaiunnrk memecahkanpersoalantetsebul Mencetrnati tevisi UU No. 22 tahun 1999 luga tetdapat kesan yang kuat bahwa pemerintah pusat cenderungmenarik kembali berbagarkewenanganyang telah diberikan kep d^ d^efth, tetmasuk di dalamnyamelemahkankembaii petan DPRD yang telah memiliki kewenanganyang kuat sebelumnya'Namun demikian' revisi UU No. 22 tahun 1999 sebeoarnyahanyalah"formalisasf' dalam upaya pemerintah pusat menarik kembali kewenangafi y^ng telah diserahkan kepada pemedntah &erah kembali ke Jakarta.Secamriil, kewenanganpemerintah pusat ,.b.tur.ry^ belum pernah benat-benar diserahkanke daetah; mana kala kita mengkaji secarahat-i-hatikomposisi anggarandan sttuktut pembiayaanProgramprogtam pembangunanyang diimplementasikandi daerahmenutut vetsi UU No' 22 tahrtn 1999 atau UU No. 32 tahun 2004' Sebagaimanadi atur di dalam ketentr-ranmengenai keuangn daenh, dalam undang-un&ng N o. 22 tahun 1999 maupun undang-undangNo' 32 tahun 2004 disebutkanbahwa segalakegiatanyang adadi d.'rerahakan &biayai melalui APBD' Sumbet keuangandaetahunuk mendanaiAPBD tetsebut adalah:(i) pendapatan asli daetah GAD), (ii) dana pedmbangandan (rii) sumbet-sumberpendapatan yang syah. \Talaupun sumber keuangandaerahada tiga, namun demikian dalam kenyztaaryasumbet keuangandaerahyang utarna adalahdari dana perimbangan yang diperoleh dad pemednahpusat.Kondisi yarg demikian memangridak tetlalu mengeiutkan mengingat selama ini praktis pemerintah daerah tidak memiliki pengalamandalam upaya mengernbaflgkansumber-surnberpendapatanyang pemerintahan yang sentralistis lotensial untuk dapat meningka&an PAD. Sistem selamaini telah menjadi penyebabutama matinya ptakarsakemandirian dan jiwa kewirausahaanDemerintahdaetah'SelamaOrde Baru pemerintah daerahhanyalah JKAP Vot*ne 10,Nonor 2 (\loaenbcr2006)
197
Efs'an Agus Purwanto
diiadikan kepanjangantangan pemerintah pusat yang tugas nt^mzny^ d^I^h mengimplementasikan kebiiakandan program-programyang sudahdiputuskandan didznat obh Jakarta.Dengan mentalias yangsepertiin addahsarigatsulit bethanp &erah mampu membrayaidtinya sendiri.Oleh karenaitr.qmeskipun daerahsudah dibed otonomi,tetapsajasumberkeuanganyangpalingutama'bag daetahagatmereka dapatmerrjalani
198
JKAP Volune 10,Nowor 2 (Nouenber2006)
n*'lffiff f f"::,';*Ti##trJ** peruntukannyasebelumdana tersebutbenar-benarcait dalam bentuk progam di daerah,Dana dekonsentrasiselamaini sedngdianggapsebagasdanzyangmisterius, yangbesardan peruntukannyatidak petnah bisa ditebak. Katena kemistetiusannya ini maka tidak henn jika kemudian memicu munculnya desas-desustentang calo aflgg tan di DPR dan banyaknyapata bupati/walikota yang harus betlamz-Iama menghabiskanwaktunya dll^kattz. unt:k me-lobb1dana tersebut. Masih doqimannya pemetintah pusat dalam mengendaiikan anggaran keuangan secax^ny^t^ dapat dilihat pada Grafik 1. Dari grafik tetsebut, seiak diimplementasikannya undang-undang otonomi daerah, perbandingan belania antara pemerintah pusat dan pemedntah daerah tidak banyak mengaiami perubahan.Artinya meskipun ada otonomi, tetap saja pemetintah pusat yang memegangkffrdqli 21ggar2n. Grafik 1. Petkembangan Realisasi Belania Negara TA 2001-2005
Sumber Pemerintah PJ (2005:25).
Melihat realitas yang seperti ini, gugatan tentang bagaimanasesungguhnya implemenasi otonomi dtetah lzyzk dimunculkan di sini. Terlebih lagi observasi dan hasil penelitian menunjukan bahwa di bebetapa daetah temyata betbagai macarn program atau proyek yang diselenggarakandi daetah ftabupaten/kota) lebih banyak yang dibiayai oleh dana dekonsentrasidibanding dengan dana yang dibiayaimelaluiAPBD. Kondisi yangbarangkalitidal
199
Erq'an "Agus Pur$'afto
kewenangan riil yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk membelaniakan sumber-sumberkeuanganpublik yangdialokasikanmelalui APBD untuk pelayanan publik. Dengan demikian, upaya untuk memperbaiki kualitas berbagaipel_ayanan publik yang ada di dzenh hanya akan dapat dilakukan apabila pembzgian yang menyangkuttugas-tugasyang harus dipikul oleh daetah untuk menyediakanpelayananpublik sertasumber-sumberpendanaanyangdipakaiuntuk membiayaaipelayananpublik tersebut petlu didefinisilan denganjelas. Untuk iru langkah y^ngpalrng sttateglsadalahsegerafterumuskan peraturan pemerintah unfirk meflgatur lebih laniut implementasi UU No. 32 tahu 2004 yang dapat digunakansebagaiacuan,baik pemedntah pusat maupun pemerintah daeah dalammenjalankantugas- gasnya.Kegamangantersebut selamaini terladi, selain karena PP yang ada masih PP yang lama, juga karena persoalan adanya, puudo otonomi daetah sebagaimanadijelaskan di depan,
KESIMPUI-AN Implementasi undang-undang otonomi dtetzh, sebagaisalah satu bentuk kemenangangerakanreformasi, telah menimbulkan harapanbesarbagi mekatnya demolrasi pada level paling bawah. Harapan yang diletahan kemudian adalah .jika demolirasi dapat dipraktekan hal tetsebut akan menjadi obat untuk menyembuhkan segalapenyzkit dan persoalan yal:'gd:hada;prdi daerah selama ini, tetutama masalah kesefahteraanmasyaJakatdan pelayananpublik. Namun demikian instrumen politik tersebut tidak serta metta metubah kondisi yang ada di lapangan.Ketidaksiapan berbagai stakeholderdi daerahunruk mempraktekan iklim kebebasanyar'g a,dt telah menimbulkan ekses yang justru merugikan kepentingan publik, terutama makio memburuknya kualitas pelayanan setelah era otonomi daerah.Petsoalanmenjadi semal
200
JKAP Volttue /4 Nonor 2 (Nownber20M)
Pembagian Kew€nangan dalam P€layanan Publik Ahtaia Pemennteh Pusat dan Pemerintah Daemh
REFERENSI dan OtonomiDaerah.Pusat Dwiyantq Agus. et,al.2003. Refornai TataPenerinlaban Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gzdiah Ma.da, Yogytkarta. Kumorotomo, rWahpdi. 2005. Aknntabilitas Birokrasi Pzblik: Skexa PadaMasa Transisi.Puste-kt Pelaiar, Yogyakata. Mackie, J. 1994. 'Hubungan Pusat-Daemh di Indonesia Dibandingkan Dengan Politi$ Siaa$ Gltbal dan Australia', dalam H. Mundat (ed.) Pembargunan Gramedia PustakaUtama, Jakarta. Hak Asai di Indonesia. Pemerintah RI. 2006. LaporanKeranganPemeintahPxsat Tabun2005. Rasyid,M.R 2005. 'Otonomi Daerah: Latar Belakangdan MasaDepannya' dalam dan OtonomiDaerah.LlPl, Patmetship dan S. Harris (ed) Desentralisasi AIPI,. Jakarta. Rauf. M. 2005. ?emetintah Daerah dan Konflik Horisontaf, dalam S. Hartis (ed.) Drentralisasi dan OtonomiDaerah.LIPI, Partnership dan AIPI,. Jakarta. Universitas Gadjah Mada. Fakultas Hukum dan Tim Peneliti KRISIS. 2006. Dinanika l@hnentasi Perda:Stt4diatasIsi danInPlementaiPerdaPelryanan Publik di Bidang Kesehatan,I(etenagakejaandan SunberdalaAlan Yang Berpihak Pada Ra@at Miskin, Perenpuandan Anak, Serta Kelon?ok MagtmakatMaryinal kinryw di Proaini di Protinsiiaaa Tengah.Kerjasama Fak Hukum UGM dan Bank Dunia, Jakata. UniversitasLampung. FakultasHukum, Tim Peneliti. 2006. DinamikaInplcne*tati ' Perda:Stttdi atas Isi dan ImplenentasiPerdaPeltilananPublik di Bidang danSunberdEaAkn YangBerpihakPadaRa@at ksehatan,I{etenagakqiaan Miskin, PerenpaandanAnak, Senakllnplk Maymakat Marjinal laittnla di Pmairi l-"anpung.KeriamasamaUnila dan Bank Dunia, Jakarta.
IKAP Volune 10,Nonor 2 (Noaembt2006)
207
Vokne 10,Nonor 2 (I'{ouenber 2006)
INDEICS PENGARANG
2006 JKAP,10(1-2)
Anggoro, Yanuat Agung Kolaborasi Pemerintah,Polisi, dan MasyarakatPa€aldnan COP lfalioboto / YanuarAgung Anggoro,JKAP,l0Q) November 2006: 775-737
10(2) November 2006: 733-748
Pramusinto, Agus Inovasi-Inovasi PelayananPublik untuk Pengembangan Ekonomi Lokal: Pengalamanbeberapadaerah / Agus Pramusintq /K,4P, 10O Mei 2006: 7Anggtaini, Oktiva Kaiian Restopektif Progtam Pember- 1 8 dayaan Ekonomi Mrsyatakrt Pesisir/ Okiva Anggaini, IKAP, 10(1) Ma 2Ttt6: Purwanto, Erwan Agus Pembagian Kewenangan dalam 79-34 PelayananPublik antara Pemerintah Hariyanto, Eri Pusat dan PemedntahDaerah / F;wn Efek dan Dampak Kebijakan Debt Agus Putwanto, IKAP, 10Q) NovemSwitchingterhadapkeuangannegara/ Eri ber 2006: 787-207 Hzryantq JKAP,10(1) Mei 2006:65-96. Ropikoh, Nurul Mewuiudkan Good Local Govetnance Ilutahaean, Marlan PenataanKelembagaan,Perubahan Melalui Transparansidan Akuntabilitas PaadigmadanPilihan Kebijakansebagai Anggaran Publik / Nurul Ropikoh Langkah Sttategis Menanggulangi JKAP,10(1) Mei 2006: 51-64 Kemiskinan: Perspektif Adminsitrasi Publik / Madan Hutahaean, JKAP, Syakdiah 10(1)Mei 2006:35-50 Kapasitas Petempuan dalam Pengambilan Keputusan: Pottet Petempuan dalam Birckrasi PemdaProvinsi DfY / Ma'adt Syamsul Dinamika Peran Negata dalam Ptoses Sytkdrtu, JKAP, 10(2)November 2006: Liberalisasi dan Privatisasi / Syamsul 777-786 Md^nt, JKAP,10O Mei 2006:.99-774 Walry'uni, Hetmin Indah Ekonomi Politik Kebijakan Penyiaran Nutmandi, Achmad Inovasi OtganisasiPublilc Implementas Indonesia:Aspirasi.,Pilihan dan Realitas Knowledge Management Mendorong / Hermin Indah \Uahyun| IKAP, 10Q) Inovasi / Achmad Nurmandi, JKAP, Novembet 2006: 749-770 Vohne 10,Nonor2 ('{ownber2005)
203
INDEI{SJUDUL 2006 JKAP,10(1-2) Dinamika PetanNegara dalam ProsesLibetalisasi dan Privatisasi / Svamsul Ma'anf, IKAP, 10(1)Mei 2006:99-772 Efek dan Dampak
Kebijakan
Debt Switching
terhadap keuahgab flegara
/ EtiHariyan:r, JKAP, 10() Mei 2006: 65-96. Ekonomi Politik Kebiiakan Penyiaran Indonesia: Aspirasi, pilihan dan Realitas / Hermn Indah Wahy:ni, IKAP, 10@ Novernber 2006:149-770 Inovasi-Inovasi Pelayanan Publik untuk Pengembangan Ekonomi Lokal: Pengalaman bebetapa daetah / Agus Pnmusinq IKAP, 10(1)Mei 2006: 1-18 Inovasi Organisasi Publik: Implementasi Knowledge Management Mendorong Inovasi / Achmad Nurmand! JKA! 10(2)November 2006:133-148 I(aiian Restropektif Program Pemberdayaan Ekonomi Masyatakat pesisir / OktIva Anggtunl, JKAP, 10(1) Mei 2006: 79-34 Kapasitas Petempuan dalam Pengambilan Keputusan: potret perempuan dalam Bitolcasi Pemda Provinsi DIY / Syakdiah,IKAP, 10(2) November 2006:777-786 Kolabotasi Pemerintah, Polisi, dan Masyattkat: Pengalaman COp Malioboro f Yanral-Agung Anggoro,IKAP, 10e) November 2006:115-131 Mewujudkan Good Local Govetnance Melalui Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Publik / Nuul Ropikoh JKAP,10(1) Mei 2006: 51-64 Penataah Kelembagaan, Perubahan Paradigrna dan Pilihan Kebiiakan sebagai Langkah Strategis Menanggulangi Kemiskinan: Petspektif Adminsittasi Publik / Marlan Hutahaea n, JKAP,10(1) Mei 2A06:35-50 Pembagian Kewenangan dalam Pelayanan Publik antata Pemerintah Pusat dan Pemedntah Daetah / ErwanAgus Purwantq/KA4 10(2)November 2006: 187-201
204
Volme 10, Nonor 2 ('{otenber2006)
INDEKSSUBJEK 2006 JKAP,10(1-2) Btoadcastingpolicy, 149 Broadcasting regulation, 149 Broadcasting system, 149 Budget, 51, 65 R"r."".tar-
?(
Businessciimate,1 Central-local pov/er sharing, 187 ^171 Chance, Coastalmanagemeng19 Community odented policing, 115 Coordinating, 19 Corruption,5l Debt switching, 65 Decision maker, 171 Democtatization,115 Economics, 99 Fiscal sustainability, 65 Gender-mainstreanng 764 Good governance,51 Government bonds, 65 Innovation, 1, 133 Institutions,35 Knowledge management,133 Liberalization, 99 Licensing servicg 1 Local autonomy,1, 187 Local govetnment organization, 133 Paradigm change,35 Parmership, 115 Poverql 35 Pdvatization,99 Public policy formulation, 171 Public services,1, 187 State, 99 Tmnsparency,5l Vomen participation, 171 2005) Volune10,Nonor2 (Noaenber
205
Volane 10,Nonor 2 (Noacnber2006)
BIODATAPENULIS
adalah staf edukatif Ilmu Pemerintahan dan ACHMAD NURMANDI, ManaiemenPublik Fisip UniversitasMuhammadiyahYogyakarta.Lahir di Belinyu Bangka,30 November 1963,menyelesaikanpendidikan SD sampaiSLIA di kota tetsebur Melaniutkanprogram sarianaiurusanIImu Pemerintahandi Fisipol UGM, tahun 1989 dan meneruskanpendidikan master di bidang Urban Development and Environmental Management di Asian Institute of Technology Bangkok, Thailand, tahun 1995.Sejaktahun 2003 mengikuti pendidikan doctoral, dan pada saat sekatangsedangmelakukanpenelitian tentrng inovasi organisasidan knowledge managementuntuk disertasinyadi Jurusan IImu Administrasi Fisip Universitas Indonesia. Selain sebagaistaf edukatif, penulis adalahDfuektur PT. Sinergi Visi Utama Consultant, perusahaanyang bergerak di iasa konsultasi manaiemen publik.
ERWAN AGUS PURV/ANTO' Iahir di Klaten, 2 Agustus 1968, adalahdosen Jurusan Administrasi Negara, FISIPOL UGM dan Magister Administrasi Publik O,IAP-UGX4 serta Magistet Kependudukan dan Kebiiakan (MKK) UGM. MemperolehgelarsarfanaIlmu AdministrasiNegatapadatahun 1992 dad FISIPOL UGM, sertaM.Si. tahw 7997 dari Program Magister Administasi Publik UGM. Researclt, Uniueriry of Gelar Ph.D. tahun 2004 dt Ansterdan School for SocialScience Amsterdam.Selain mengajar juga aktif sebagai peneliti di Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan @SKK) UGM. HERMIN INDAH WAIfYUNI, adalahStaf PengajarJurusanIlmu Komunikasi FakultasIlmu Sosialdan IImu Politik Universitas Gadiah Mada. Lahir di Jembeq 72 Ma:.et 1973. Memperoleh gelar Salana Ilmu Komunikasi pada tahun 1996 dari FISIPOL UGM, serta M.Si. tahun 1998 dari Program 52 Iknu Politik UGM. Gelar Ph.D tahun 2006 e I-.ei?VSUniaersiryL*ipqig, Cernanl. Selain mengajat juga aktif menulis artikel di betbagai jumal media massa, serta makalah yang disampaikandalamseminar.Buku yangpetnah diterbitlan dalambidangnyaadalah Televisi dan Intetvensi Negara, Media Pressindo,Yogyakara.
2006) Volme 10,Nonor 2 Q'Joaenber
207
SYAKDIAH, Iahir di Palembang,28 Maret 1964, zdalah dosen DpK, staf pengajarFISIPOL UnivetsitasSTidyaMataramyogyakarta.Menempuh pendidikan S-1Jurusan Administrasi Negaa FISIp Universitas Sriwijaya (Alumni Angkxan Pettama",tahun 1988). Memperoleh gelar M.Si. pada program Studi Ilmu Administtasi Negata dad Prognm pxczsaqaaa UGM tahun 1996. SYAMSUL MA'ARIF, lahit di Klaten, 10 Desember 1972, menyelesaikan pendidikan S-1 Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilrnu politik Universitas Gadjah Mada tahun 7999. P,d.,- tahun 2007 menyelesaikanpendidikan S-2 Administrasi Negara di kampus yang sama.Seiumlah karya penelitian telah dihasilkannya,^nta;r l^ini (1) Efektivitas Dinas pendaDatanDaerah Dalam memobilasipajakDaerah dan Retribusi Daerah,Srudi Krr,rs di Kab.rpatenSieman 1993/1994 - 1997/1998, (2) Kebijakan privatisasi BUMN 1999_2004,(3) Ekonomi Politik Kebijakan Migas, Tadk-Ulur prosesperubahanUndang-Undang Migas PascaOrde Baru 1998-2004. Seiak2003iabeketja sebagas staff pengaiarpadaiurusanIlmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosialdan Ilmu Politik Universitas Lampung Selamamengajar,ia sela.luaktif mengamariperkembangansosialpolitik nasional dengan menjadi kolumnis pada Hadan Lampung Post. SeiurnlahftIisannya tel_ahdimuat di Harian ini, antztalain: (1) Prospek dan Agen& ppp Ke Depan (24/2/2003), (2) Seputar Mataknya Ifabah Korupsi Q /4/2003), (3) Tantangan Baru partai l"im Q/e/ 2003), (4) Konroversi Perilaku Polidk NU (1119/2003), (5) Revitalisasipemuda MuhammadiyahQ0/10/2003), (6) Penlusunan Kabinet pasca pemJr,t(79/4/ 2004).
YANUAR AGUNG ANGGORO, tahir di Batang 9 Januad 1985, adalah mahasiswaMagisterAdminisrasi Publik UGM tahun 2006.pernah menjadi Ketua Keluarga MahasiswaAdministrasi Negara UGM pada tahun 2004-2O05. Juzr:z1 Pemikiran Kritis Mahasiswatingkat Nasional 2006 di pontianak.
208
Volune 10, Nonor 2 (Noaenber2006)
PEDOMAN SINGKAT BAGI PENULIS 1 . Naskah dapat berupa hasil penelitian, attikel bedsi pemikiran dan penilaian
3,4
terhadapbuku, yangbelum dan tidak akandipublikasilandalammediacetaklairl" Naskah din:lis dalam bahasaIndonesia baku dengan intisari dalam bahasa Inggds, dan naskah dalam bahasaInggris dengan intisad bahasaIndonesia. Intisari tidak lebih dad 25Ok^ta.dengan disertai 3-5 istilah knnci (ke1worQ. Naskah berupa kedkan asli dan rekaman dalam disket, denganpanj^ g ^ntar^ 15 sampai 25 h aman ketikan kuarto spasiganda. Judul diusahakancukup informatif dan tidak tedalu panjang.Judul yangterlalu panjang harus dipecah menjadi fudui utama dan anak judul. Naskah ditulis dengan menggunakanpedoman ilmiah (udul karangan,judul tabel, daftat pustaka,kutipan, dll.) Daftat pustaka ditr:lis dalam urutan abjad secarakronologis: a. Untuk buku: nama pengaran& tahun tetbiq judul edisi, nama penerbig tempat terbit. Contoh: Hicnran,G.R dan kg D$.,2007, Managinghumanresources in thepablc nc tor: a sharedresponibikg,Hatcourt College Publisher, Fort Wotth. b. Untuk karangan dalam buku: nama pengarang, tahun judul karangan nama editor: judul buku, nama penerbit, tempat terbit, halamanpermulaan dan akhir katangan. Contoh: Mohanty,P.K., 1999,'Municipal decentralizatonand governance:autonomy, accountabilityand participation", dalam S.N.Jan and P.C. Mathur (eds): Decentraliqation and kcal politics,SagePublication, New Delhi,pp. 272-236. c. Untuk karangan dalam iumal/m aialah:nzma pengarang, tahun, judr:l jvn / mtlalah, volume/iiJid, (nomot), halamanperhulaan katangan, ne,;ma dan halamanakhir karanganContoh : Dwiyantq Agus, 1997, "Pemerintahan yang effisien, tanggap, dan akuntabel: kontrol atau etika?", JKAP ,1 Q):1-4 d.Untuk katangan dalam pertemrrart2 i m^ pengaraflg, tahun, judul Karangan, nama peftemuan, waktu, tempat peftemuan. Contoh: Utomo, Warsitq 2000, "Otonomi dan pengembanganlembagadi daerah", malralah disampaikan da.lzm SeminarNasional PmfessionalBimkrasi dan PeningkatanKinerja PelqtananPublik, 29 April 2000, Jutusan Administrasi Negata, FISIPOL UG\,{" Yogyakata
