Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Jeneponto

Bab 4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Jeneponto Setiap daerah memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Suatu daerah bisa saja memiliki permasalahan utama di bidang lingkungan hidup, sementara daerah lain

bisa

saja

memiliki

permasalahan

yang

mendasar

pada

ketersediaan

infrastruktur baik itu jalan, kesehatan maupun pendidikan. Perbedaan masalah ini menjadikan daerah memiliki prioritas pembangunan yang berbeda pula. Prioritas Pembangunan Daerah yaitu tema atau agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi benang merah capaian antara (milestones) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD melalui Rencana Program Pembangunan Daerah Tahunan. Suatu prioritas pembangunan merupakan jawaban atas permasalahan daerah yang menjadi prioritas untuk diatasi. Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya berisi program- program unggulan SKPD (terpilih) dalam rangka tercapainya

target/sasaran

pembangunan

daerah

tahun

rencana.

Dengan

demikian, suatu program pembangunan daerah merupakan program atau sekumpulan program unggulan kepala daerah yang berhubungan

dengan janji

politik kepala daerah pada saat PILKADA dan hasil perumusan teknokratis terkait. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah, menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah, suatu prioritas pembangunan di masa lalu yang telah berhasil dicapai tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya walau tetap harus dijaga kesinambungannya (performance maintenance). Suatu

prioritas

pembangunan

daerah

juga

dapat

dikategorikan

operasionalisasi dari tujuan strategik daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya sebagai suatu strategik pengelolaan kinerja menjadi faktor utama bagi kepemimpinan daerah. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan perkiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya. Metodologi penyusunan prioritas, dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain :

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD ) Kab. Jeneponto Tahun 2016

IV-1

a)

Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional seperti terhadap MDG’s, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja;

b)

Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah yang dituangkan dalam RPJMD 2014-2018;

c)

Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait dengan keunggulan kompetitif daerah;

d)

Korelasinya terhadap isu strategis daerah.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah RKPD Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 merupakan penjabaran dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2014-2018 pada Tahun ke - 3 (ketiga), yaitu tahun perencanaan 2015 untuk dilaksanakan di Tahun 2016. Pelaksanaan pembangunan

di

Kabupaten

Jeneponto

tidak

terlepas

dari

kebijakan

pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagai satu kesatuan Negara Republik Indonesia. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang

dan

keterbatasan

yang

ada

di

Kabupaten

Jeneponto

serta

mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka visi hendak dicapai dalam tahapan ketiga Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jeneponto adalah: “MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PENGUATAN DAYA SAING DAERAH MENUJU MASYARAKAT JENEPONTO YANG SEJAHTERA” Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Jeneponto tersebut di atas, selanjutnya dirumuskan misi Pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2014-2018 sebagai berikut: 1. Membangun tata kelolah Pemerintahan yang baik berdasarkan prinsipprinsip good gevernance 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM); 3. Membangun kemandirian ekonomi masyarakat yang bertumpu pada potensi lokal; 4. Meningkatkan

tata

kelola

keuangan

daerah

yang

efektif,

efesien,

produktif, transparan, dan akuntabel; 5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di setiap desa/kelurahan; 6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama.


IV-2

Tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan masing-masing misi diuraikan dalam matriks berikut: Tabel 4.1 Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Jeneponto 2014-2018 VISI: MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PENGUATAN DAYA SAING DAERAH MENUJU MASYARAKAT JENEPONTO YANG SEJAHTERA MISI

TUJUAN

SASARAN

1. Membangun tata kelolah Pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip good gevernance

Menciptakan kepemerintahan yang baik dan bersih (1)

 Terwujudnya penataan birokrasi dan penguatan kelembagaan pemerintahan daerah (1)  Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (2)  Terwujudnya Peningkatan kualitas Pelayanan Publik (3)  Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah (4)  Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat (5)

2. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia

Menguatkan kapasitas dan peran pemerintah kecamatan, kelurahan dan Desa (2)



Meningkatkan kapasitas, kapabilitas, profesionalisme dan pendayagunaan aparatur (1) Meningkatakan kualitas hidup keluarga dan masyarakat (2)



Meningkatnya pengetahuan, pendidikan, keterampilan, sikap dan moral aparatur (8)



Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat (formal umum dan kejuruan) (9) Meningkatnya pengetahuan, keterampilan dan kewirausahaan masyarakat (10) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (11) Meningkatnya kualitas keluarga dan perlindungan anak (12)





  3. Membangun kemandirian ekonomi yang bertumpu pada potensi lokal

Mengembangkan potensi ekonomi lokal dan investasi daerah (1)



 

Terwujudnya pembinaan kemasyarakatan yang optimal (6) Terlaksananya Pendelegasian sebagian kewenangan kepada pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan (7)

Terkelolanya potensi sumberdaya alam lokal menjadi produk yang memiliki nilai kompetitif skala regional dan nasional (13) Meningkatnya ketersediaan regulasi investasi daerah (14) Meningkatnya ketersediaan data dan informasi investasi daerah (15)


IV-3

VISI: MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PENGUATAN DAYA SAING DAERAH MENUJU MASYARAKAT JENEPONTO YANG SEJAHTERA MISI

TUJUAN

SASARAN 

 





Membangun struktur ekonomi yang kokoh berbasis pada ekonomi kerakyatan (2)







4. Meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efesien, produktif, transparan, dan akuntabel

Menciptakan keuangan daerah yang stabil untuk mendukung pendanaan pembangunan (1)







5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di setiap desa/kelurahan

Meningkatkan kualitas  dan pemerataan ketersediaan infrastruktur dasar, pelayanan umum, perekonomian dan sosial  budaya (1) 





Terciptanya Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang dapat mendukung pengembangan daya saing daerah (16) Meningkatnya ketersediaan dan penganekaragaman pangan (17) Meningkatnya taraf ekonomi dan lapangan kerja masyarakat (18) Terlaksananya revitalisasi, penataan dan pengembangan objek wisata (19) Terwujudnya Kab. Jeneponto sebagai Pusat Suplay Energi Listrik di Sulawesi Selatan (20) Meningkatnya kualitas dan kuantitas koperasi dan UMKM (21) Mengembangkan BUMD dan BUMDES yang dapat meningkatkan pendapatan daerah (22) Meningkatnya kinerja pengelolaan pasar tradisional dan home industri berwawasan lingkungan (23) Meningkatnya ketersediaan regulasi tata kelola keuangan daerah (24) Terbangunnya sistem pengelolaan keuangan daerah yang dinamis dan transparan (25) Meningkatnya penerimaan daerah dan pembiayaan pembangunan (26) Meningkatnya ketersedian dokumen-dokumen perencanaan makro dan teknis infrastruktur daerah (27) Tertatanya sistem transportasi daerah (28) Terlaksananya pembangunan dan peningkatan kualitas jalan khususnya yang menjadi kewenangan kabupaten (29) Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pendidikan yang memadai (30) Meningkatnya ketersediaan infrastruktur kesehatan yang proporsional (31)


IV-4

VISI: MEWUJUDKAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PENGUATAN DAYA SAING DAERAH MENUJU MASYARAKAT JENEPONTO YANG SEJAHTERA MISI

TUJUAN

SASARAN Meningkatnya ketersediaan infrastruktur sumberdaya air sektor keirigasian (32) Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah, perekonomian dan sosial budaya (33)





Mengoptimalkan penataan  Terkendalinya pemanfaatan ruang yang berkelanjutan ruang (34) dan berwawasan  Meningkatnya akses air minum lingkungan (2) aman dan sanitasi masyarakat (35)  Meningkatnya pemenuhan perumahan masyarakat terutama rumah layak huni bagi MBR (36)  Meningkatnya ketersediaan dokumen tata ruang (37)  Terciptanya penataan ibukota Kabupaten dan Kecamatan (38)  Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam (39)  Meningkatnya pengembangan kawasan-kawasan strategis daerah (40) 6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama

Penjabaran

Meningkatkan kualitas spritual dan integritas aparatur dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan (1)

visi

dan

misi

 Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan agama (41)  Meningkatnya kualitas kerukunan umat beragama (42)  Terwujudnya kualitas pelayanan kehidupan beragama (43)  Meningkatnya kesadaran agama akan nilai-nilai amanah, kecerdasan, kejujuran, keteladan dan kerakyatan bagi aparatur (44)

kedalam

bentuk

tujuan

dan

sasaran

pembangunan dimaksudkan agar arah kebijakan program dan pembangunan lebih rinci, terarah, efektif, efisien, terukur serta dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan berbagai aspirasi pemangku kepentingan yang ada di masyarakat.

Tema

pembangunan

untuk

mewujudkan

visi

Kabupaten

Jeneponto 2014-2018 dengan fokus mewujudkan kepemerintahan yang baik, penguatan

daya

saing

dan

mewujudkan

masyarakat


Jeneponto

yang

IV-5

sejahtera. RKPD Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 ini merupakan tahun ke - 3 (dua) pelaksanaan RPJMD Kabupaten Jeneponto 2014-2018. 4.2. Prioritas Pembangunan Daerah Dalam penyusunan RKPD Kab. Jeneponto Tahun 2016 memperhatikan isu-isu strategis yang ada dalam RKP 2016. RKP 2016 adalah yang pertama yang disusun oleh Pemerintahan Bapak Jokowi-Jusuf Kalla (RKP 2015 disiapkan oleh Kabinet Indonesia Bersatu II, kemudian direvisi melalui Perpres No. 3/2015 tentang perubahan RKP 2015). RKP 2016 tetap mengacu pada Nawa Cita dan Trisakti yang menjadi batang tubuh dari RPJMN 20142019. Nawa Cita meliputi sembilan agenda prioritas yaitu: a)

Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara.

b)

Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

c)

Membangun Indonesia pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan..

d)

Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

e)

Meningkatkan kualitas hidup manusi dan masyarakat Indonesia.

f)

Meningkatkan

produktifitas

rakyat

dan

daya

saing

di

pasar

internasional. g)

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

h)

Melakukan revolusi karakter bangsa, dan

i)

Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial. Untuk tahun 2016, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) memiliki tema

“Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas”. Tema tersebut dikedepankan karena permasalahan utama yang menghambat percepatan realisasi investasi adalah adanya keterbatasan infrastrukutr, termasuk pasokan listrik. Selain itu ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama yang harus

dilakukan

dalam

pembangunan

yang

berkualitas.

Infrastruktur

diperlukan utamanya untuk mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri dengan sasaran kelompok sosial yang luas dan sasaran wilayah yang meningkatkan


IV-6

pemerataan. Semua yang disebutkan diatas tidak terlepas dari Nawa Cita dan Trisakti pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Selain prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RKP tersebut di atas, maka penyusunan RKPD Tahun 2016 Kabupaten Jeneponto juga memperhatikan dan disinergikan dengan prioritas pembangunan Propinsi Sulawesi Selatan yang terdapat dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015. Tema RKPD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 adalah “Akselerasi Pelaksanaan

Pembangunan

Infrastruktur

dalam

Upaya

Pencapaian

Sasaran Tahunan RPJMD Sulawesi Selatan” dengan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut : 1.

Pengembangan ekonomi kerakyatan;

2.

Pengembangan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan dan kebudayaan serta pembangunan kesehatan;

3.

Peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah;

4.

Pengembangan kawasan strategis;

5.

Peningkatan kapasitas birokrasi dan penguatan kapasitas kelembagaan. Dengan demikian RKPD Kab. Jeneponto tahun 2016 ini sinkronisasi dan

sinergitas

akan

pembangunan

menjadi dengan

prinsip tetap

utama

dalam

memperhatikan

penyusunan dokumen

prioritas

Perencanaan

Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan sebelumnya baik itu RPJPD maupun RPJMD 2014-2018 termasuk hasil evaluasi capaian dan targetnya. Oleh karena itu berdasarkan RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 20142018,

pembangunan

tahun

2016

adalah

tahap

penguatan

dan

pendayagunaan dengan tema Pembangunan Tahun 2016: “Percepatan Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur untuk Mewujudkan Pembangunan yang Berkualitas untuk Keluar dari Ketertinggalan” Dari tema pembangunan di atas selanjutnya dirumuskan prioritas Pembangunan Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 sebagai berikut : 1.

Percepatan pembangunan infrastruktur dasar transportasi, pendidikan dan kesehatan.

2.

Meningkatkan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

3.

Penguatan pelayanan publik.

4.

Peningkatan sumber-sumber pendanaan, pengelolaan anggaran dan ketepatan alokasi investasi pembangunan.

5.

Peningkatan perbaikan kehidupan rakyat miskin.


IV-7

Adapun rincian fokus masing-masing prioritas pembangunan Kabupaten Jeneponto Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1.

Prioritas

pertama;

mempercepat

pembangunan

dan

penyediaan

infrastruktur dasar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, prioritas ini ditetapkan dalam rangka mendukung misi ke-5 (lima) RPJMD yakni Meningkatkan pembangunan

infrastruktur

dan

pelayanan

dasar

di

setiap

desa/kelurahan serta mendukung prioritas Pembangunan Nasional, yang diprioritaskan pada percepatan pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas. 2.

Prioritas kedua; meningkatkan pengembangan Sumber Daya Manusia, Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mendukung misi ke - 2 (dua) RPJMD yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang diprioritaskan pada: (a).

Peningkatan angka melek huruf lewat pendidikan formal maupun informal, peningkatan APK/APM tingkat SD/MI, SLTP/MTs dan SLTA/SMK, peningkatan rata-rata lama sekolah, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan dana BOS.

(b). Kesehatan, diprioritaskan pada penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), peningkatan akses dan kualitas

pelayanan

Keluarga

Berencana

(KB)

yang

merata,

peningkatan perbaikan gizi, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan,

peningkatan

efektivitas

pengawasan

obat

dan

makanan, serta penambahan akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Hal tesebut bertujuan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) yang disebabkan oleh komplikasi kehamilan dan ibu melahirkan, peningkatan persentase ibu

bersalin

yang

ditolong

oleh

tenaga

kesehatan

terlatih,

penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), penurunan prevalensi kekurangan gizi dan penurunan angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR). 3.

Prioritas ketiga; Menguatkan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pelayan publik. Prioritas ini ditetapkan dalam rangka mendukung misi


IV-8

pertama RPJMD yakni membangun tata kelola pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip good governance, yang diprioritaskan pada terwujudnya

penataan

birokrasi

dan

penguatan

kelembagaan

pemerintahan daerah, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, terwujudnya Peningkatan kualitas Pelayanan Publik, dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah. Pelayanan

publik

juga

termasuk

pelayanan

dibidang

kehidupan

beragama yang menjadi bagian dari misi ke – 6 (enam) RPJMD. 4.

Prioritas

keempat;

Peningkatan

sumber

-

sumber

pendanaan,

pengelolaan anggaran dan ketepatan alokasi investasi pembangunan, prioritas ini ditetapkan dalam rangka mendukung misi ke - 4 (empat) RPJMD dengan tujuan menciptakan kondisi keuangan yang stabil untuk mendukung pendanaan pembangunan. 5.

Prioritas kelima; Peningkatan perbaikan kehidupan rakyat miskin, prioritas ini ditetapkan dalam rangka mendukung misi ke-3 (tiga) RPJMD dengan tujuan meningkatkan ekonomi yang kokoh berbasis pada ekonomi kerakyatan. Berikut ini gambaran keterkaitan prioritas Pembangunan Daerah dalam

RPJMD dengan rencana prioritas pembangunan di dalam RKPD Tahun 2016. Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto No 1.

Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)  Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan  Program Pembangunan jalan dan jembatan  Program Inpeksi Jalan dan Jembatan  Program tanggap darurat Jalan dan jembatan  Program Rehabilitasi dan pemeliharaan Jalan dan Jembatan  Program pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu dan Jaringannya  Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD  Program pembangunan saluran drainase dan gorong - gorong  Program Pengendalian Banjir  Program Pengembangan perumahan  Program Pengembangan Kinerja

Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 1.

Percepatan pembangunan infrastruktur dasar transportasi, pendidikan dan kesehatan.


IV-9

Program Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)

No



       

   2.

Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD)

Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah Tertinggal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pembangunan Talud / Turap / Bronjong Program Pengembangan Jaringan Listrik Perdesaan. Program Perencanaan Tata Ruang Program Pengawasan dan Pemanfaatan Ruang Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Program Pengembangan, Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengendali Banjir Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Otonomi Pendidikan Daerah

 Program Pendidikan Anak Usia Dini  Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun  Program Pendidikan Menengah  Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas dan Sederajat  Program Pendidikan Luar Biasa  Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan  Program Manajemen Pelayanan Pendidikan  Program Penyediaan Bantuan Beasiswa  Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja  Program Peningkatan Kesempatan Kerja  Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan  Program Pendidikan Non Formal  Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan  Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda  Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan  Program Pelayanan Kesehatan

2.

Meningkatkan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)


IV-10


No

   

       

  



     




Penduduk miskin Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit menular Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat Program Pengembangan Lingkungan Sehat Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olah Raga Program Pengembangan Data Informasi Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam (SDA) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuanagan daerah


IV-11

No



 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  Program Penataan Sistem Manajemen Aparatur  Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur  Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya  Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan  Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja  Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.

 Program Percepatan Peningkatan 3. Kualitas Pelayanan Publik  Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.  Program Pembinaan Organisasi Keagamaan, Pemuda dan Masyarakat.  Program Penignkatan Kualitas Materi dan Penyebaran Informasi.  Program Peningkatan Penerapan Sistem Pengaduan Masyarakat.  Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi.  Program Pengembangan dan Penerapan Pelayanan PTSP.Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan  Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan  Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengedanlian pelaksanaan kebijakan KDH  Program Perluasan kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara Negara  Program Pengembangan dan penerapan standar pelayanan pada unit penyelenggara pelayanan publik  Program Pengembangan dan penerapan maklmuat pelayanan  Program Pengembangan dan penerapan manajemen pengaduan  Program Percepatan peningkatan kualitas pelayanan public  Program Pengembangan kebijakan dan evaluasi struktur kelembagaan  Pengembangan upaya restrukturisasi

Penguatan Pelayanan Publik


IV-12


No



   





    4.


organisasi dan tata kerja instansi daerah Program Pengembangan system promosi dan penempatan dalam jabatan structural yang terbuka, transparan, dan berbasis merit/kompetensi Program Pengembangan system penilaian yang terukur Program Pengembangan system diklat yang berbasis merit/kompetensi Program Pengembangan rencana berbasis system elektronik pemerintah Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Program Pengembangan kualifikasi aparatur pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan Program Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan Kecamatan dan Kel/Desa Program Pendidikan Kedinasan Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur

 Program Pengembangan dan 4. peningkatan kualitas sistem elektronik pemerintah (e-procurement)  Program Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah  Program Peningkatan koodinasi dan evaluasi sistem manajemen aset daerah  Program Peningkatan kualitas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK  Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten  Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa  Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah  Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah  Program Peningkatan Aksesibilitas, Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Pajak Daerah  Program Peningkatan iklim Investasi dan realisasi Investasi

Peningkatan sumber sumber pendanaan, pengelolaan anggaran dan ketepatan alokasi investasi pembangunan


IV-13

No



 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama investasi  Program Penyiapan Potensi Sumber daya, Sarana dan Prasarana Daerah  Program peningkatan dan pembinaan pasar daerah  Program Perencanaan Pembangunan ekonomi 5.

 Program Peningkatan Produksi 5. Pertanian  Program Peningkatan produksi Hasil Peternakan  Peningkatan Produksi Perkebunan  Program Pengembangan Budidaya Perikanan  Program Pengembangan Kawasan Budidaya laut, air payau dan air tawar  Program Pengembangan Perikanan Tangkap  Program Peningkatan Ketahanan pangan Pertanian  Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif  Program Pengembangan wirausaha perdesaan  Program Pengembangan Sistem Pendukung UMKM.  Program Pengembangan destinasi pariwisata  Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan  Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan  Program Pengembangan sentra-sentra industry potensial

Peningkatan

perbaikan

kehidupan rakyat miskin.

Prioritas pembangunan Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 tersebut diatas selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan disesuaikan dengan urusan dan tugas serta fungsi SKPD pelaksananya. Penjabaran dari prioritas pembangunan daerah diuraikan lebih lanjut dalam bentuk program pembangunan yang telah mencerminkan indikator dan target kinerja yang akan dicapai oleh SKPD pelaksana program, dalam bentuk matrik sebagaimana tabel 4.3 berikut.


IV-14

Tabel 4.3 Program Pembangunan Daerah No 1.

Prioritas pembangunan Tahun 2016 Percepatan pembangunan infrastruktur dasar transportasi, pendidikan dan kesehatan

Program Pembangunan

Kinerja Indikator

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Jumlah infrastruktur Perdesaaan

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program Inspeksi Jalan dan Jembatan

Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Data kondisi jalan dan jembatan Jumlah jalan dan jembatan dapat berfungsi baik Panjang Jalan yang di rehabilitasi Meningkatnya Ketersediaan dan Kemudahan Akses Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas Peningkatan Mutu Pelyanan Rumah Sakit

Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong Program Pengendalian Banjir Program Pengembangan Perumahan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingungan Hidup

Panjang Drainase yang terbangun Meminimalisir Dampak Banjir Cakupan pembangunan sarana dan prasarana perumahan Volume Sampah Yang di Tangani Tingkat kerusakan lingkungan hidup yang tertangani

Target

SKPD

20 Desa

DPU

55%

DPU, BPBD

1 Dokumen

DPU

55%

DPU, BPBD

10%

DPU, BPBD

80%

Dinkes

90%

RSUD

80%

DPU

58%

BPBD

20%

DPU

100%

DPU, KLH

60%

KLH, Dishutbun


IV-15

No

Prioritas pembangunan Tahun 2016

Program Pembangunan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Program Pengembangan Lalu Lintas Angkutan Sungai,Danau dan penyeberangan Program Pengembangan Transportasi Laut Program Pengembangan Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Wilayah Tertinggal Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Program Pembangunan Talud / Turap / Bronjong Program Pengembangan Jaringan Listrik Perdesaan Program Perencanaan tata Ruang Program Pengawasan dan Pemanfaatan Ruang Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Program

Kinerja Indikator Jumlah sarana dan prasarana air minum dan pengelolaan limbah Sistem Transportasi yang Lancar dan Nyaman Lalu Lintas Tertib,Aman dan Nyaman Peningkatan infrastruktur perhubungan laut Peningkatan Sarana Informasi yang berbasis TI yang Lancar,Cepat dan Tepat Peningkatan Akses Layanan Transportasi Jumlah Bangunan Jumlah bangunan Talud/Turap/Br onjong Persentase desa yang sudah mendapatkan listrik Tertib Pemanfaatan Ruang Jumlah Rumah yang Ber-IMB Tertib Administrasi dan Tapal Batas Persentase Peningkatan Kesejahteraan Warga Transmigran Panjang saluran

Target

SKPD

65%

DPU

70%

Dishubkominfo

95%

Dishubkominfo

50%

DishubKominfo

80 %

Dishubkominfo

65%

Bappeda

80%

DPU

4lokasi

DPU

100%

Disperindag tamben

2 dok

Bappeda dan DPU

80%

Bappeda dan DPU

80%

Sekretariat Daerah

80%

Disnakertra nssos

45%

DPU


IV-16

No

2.


Meningkatkan pengembanga n Sumber Daya Manusia (SDM)

Program Pembangunan Pengembangan, Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya Program Pengendali Banjir Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12Tahun Program Pendidikan Menengah

Program Pendidikan Non Formal

Program Pendidikan, Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Peningkatan Pelayanan Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas dan Sederajat Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Kinerja Indikator

Target

SKPD

dalam kondisi baik

Jumlah Bangunan Peningkatan akses dan layanan pendidikan anak usia dini Peningkatan akses dan layanan pendidikan dasar Peningkatan akses dan layanan pendidikan menengah Peningkatan minat masyarakat terhadap pendidikan non formal Terpenuhinya peningkatan mutu dan kesejahteraan tenaga pendidik Meningkatnya Manajemen Layanan Pendidikan APK/APM pada SMA

4 unit

BPBD, DPU

80 %

Dinas Pendidikan

84%

Dinas Pendidikan

81%

Dinas Pendidikan

72%

Dinas Pendidikan

82%

Dinas Pendidikan

100%

Dinas Pendidikan

>75%

Dinas Pendidikan

Jumlah pelatihan 10 jenis

Tingkat pengangguran Persentase aparatur yang bekerja secara profesional

<10%

88,46%


KLK, Disnakertra nssos, Disperindag , Dinas KUMKM KLK, Disnakertra nssos Inspektorat

IV-17

No


Program Pembangunan Pengawasan Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda Program Pembinaan dan Permasyarakatan Olah Raga Program Pengembangan Budaya Membaca dan Pembinaan Perpustakaan Program Pengembangan Data Informasi Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam (SDA) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah Program Peningkatan Dan

Kinerja Indikator Presentase Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Presentase Peningkatan Peran serta kepemudaan dalam pembangunan Jumlah kegiatan untuk peningkatan Upaya Kewirausahaan & Kecakapan Hidup Pemuda Jumlah kegiatan Pembinaan dan Permasyarakata n Olahraga Persentase kenaikan Jumlah Pengunjung Perpustakaan Jumlah Penyusunan Dokumen Pengembangan Data Informasi Master Plan perencanaan wilayah Master plan pembangunan ekonomi Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Pemerintah Desa Penguatan Kompetensi Aparat Perencana

Optimalisasi Penerimaan

Target

SKPD

70%

Dinas Dikpora

60%

Dinas Dikpora

1 keg

Dinas Dikpora

5 keg

Dinas Dikpora

20 %

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

1 Dokumen

Seluruh SKPD

2 Dokumen

Bappeda

2 Dokumen

Bappeda

90%

BPMPD

40 skpd

Bappeda

100%

DPKD, KANTOR


IV-18

No


Program Pembangunan

Kinerja Indikator

Target

SKPD

Pengembangan Pengelolaan Keuanagan daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

PAD

PELAYANA N TERPADU

Meningkatnya fungsi Sarana dan Prasarana Aparatur

90%

Dishutbun, Disdukcapil , BKD, KANTOR PELAYANA N TERPADU

Program Penataan Sistem Manajemen Aparatur

Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan SDM Aparatur Meningkatnya Kualitas dan Kompetensi Aparatur Peningkatan Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Tertibnya Administrasi dan Laporan Tepat Waktu Sesuai SAP

75%

Setda

70%

Setda

100%

Bappeda

100%

Seluruh SKPD

100%

Sekda

100%

BKD

40%

Badan KB &PP

90 %

Badan KB&PP

95 %

Seluruh SKPD

95%

Badan KB & PP

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur Program Penguatan Kelembagaan Pengarus Utamaan Gender

Meningkatnya Kinerja dan Akuntabilitas SKPD Meningkatkan Pelyanana Kepegawaian Persentase Peran Serta Wanita dalam Pembangunan Persentase Kualitas Hidup Perempuan

Meningkatnya kualitas Aparatur yang berkompeten dan profesional Persentase Penguatan Pengarusustam aan Gender


IV-19

No


Program Pembangunan Program Penataan Administrasi Kependudukan

3.

Penguatan pelayanan publik











Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengedanlian pelaksanaan kebijakan KDH Program Perluasan kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara Negara Program Pengembangan dan penerapan standar pelayanan pada unit penyelenggara pelayanan publik Program Pengembangan dan penerapan maklmuat pelayanan Program Pengembangan dan penerapan manajemen pengaduan

Kinerja Indikator Persentase Pembangunan SIAK dan pelaksanaan SIAK secara terpadu Indeksi Persepsi Korupsi(IPK): persentase aparatur yang bersih dan bebas korupsi Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP Jumlah Pejabat yang Menerapkan Pakta Integritas

Jumlah Pejabat yang Melaporkan Harta Kekayaan

Jumlah Unit / SKPD yang Menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP/ one stop service Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Persentase pengaduan Masyarakat tentang Pelayanan Publik yang telah ditindaklanjuti

Target

SKPD

84,16

Disdukcapil

99,99

Inspektorat Daerah

42 SKPD

Inspektorat Daerah

250 pejabat

Inspektorat Daerah

200 pejabat

Inspektorat Daerah

15 SKPD pelayanan public

SKPD yang Berhubung an dengan Pelayanan

Peringkat ke 17 dari 24 kabupaten /kota di Sulawesi Selatan 95 persen pengadua n masyarak at yang telah ditindakla njuti


Bappeda

Semua SKPD

IV-20

No


Program Pembangunan 

















Program Percepatan peningkatan kualitas pelayanan public Program Pengembangan kebijakan dan evaluasi struktur kelembagaan Pengembangan upaya restrukturisasi organisasi dan tata kerja instansi daerah Program Pengembangan system promosi dan penempatan dalam jabatan structural yang terbuka, transparan, dan berbasis merit / kompetensi Program Pengembangan system penilaian yang terukur Program Pengembangan system diklat yang berbasis merit/ kompetensi Program Pengembangan rencana berbasis system elektronik pemerintah

Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Program Pengembangan

Kinerja Indikator Jumlah SKPD yang Menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jumlah Peraturan yang Mendukung Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaa n Pemerintahan Daerah

Persentase PNS yang Mendapatkan Sistem Promosi dan Penempatan dalam Jabatan Streukrural yang terbuka, Transparan dan Berbasis Merit/ Kompetensi

Persentase PNS Mendapatkan Sistem Diklat yang Berbasis merit/ Kompetensi SKPD Memiliki Website Mandiri

Persentase penetapan dokumen perencanaan yang tepat waktu Persentase Aparatur

Target

SKPD

24 SPM SKPD pada urusan wajib

Semua SKPD

7

Bagian Ortala

30 persen

BKDD

20 persen

BKDD

10

Dikpora, Bappeda, KPT, KPM, Dinas Pertanian, Dinkes, Dikdukcapil Kantor Perpustaka an, Dinas Kelautan

80%

Bappeda

50

BPMD


IV-21

No


Program Pembangunan



 



kualifikasi aparatur pemerintahan kecamatan dan desa/kelurahan Program Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan Kecamatan dan Kel/Desa Program Pendidikan Kedinasan Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Peningkatan Disiplin

4.

Peningkatan sumbersumber pendanaan, pengelolaan anggaran dan ketepatan alokasi investasi pembangunan

Program Pengembangan dan peningkatan Kualitas Sistem Elektronik Pemerintah(eProcurement)

-

Program Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

-

Program Peningkatan koodinasi dan evaluasi sistem manajemen aset daerah

-

Program Peningkatan

Kinerja Indikator Kecamatan dan Desa/ Kelurahan yang Mengikuti Diklat Rata-rata Aparatur Pemerintahan Kecamatan dengan pendidikan S1 Per Kecamatan Persentase PNS yang Mempunyai Latar Belakang Pendidikan yang sesuai dengan Tugas yang menjadi Tanggung jawabnya Jumlah SKPD yang telah Memiliki Indikator Kinerja Utama Persentase PNS yang Mendapatkan Hukuman Disiplin Jumlah SKPD yang Menerapkan eprocument

Target

SKPD

70 %

BKDD

>45% BKDD

42

Inspektorat

60

BKDD/ Inspektorat

41 SKPD

Bagian Administras i Pembangun an

Wajar Dengan Pengecuali an (WDP)

Inspektorat Daerah, DPPKAD

Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)


IV-22

No


Program Pembangunan



















kualitas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah Program Peningkatan Aksesibilitas, Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Pajak Daerah Program Peningkatan iklim Investasi dan realisasi Investasi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama investasi Program Penyiapan Potensi Sumber daya, Sarana dan Prasarana Daerah Program peningkatan dan pembinaan pasar daerah

Kinerja Indikator

Meningkatnya Prestasi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Target

SKPD

Wajar Dengan Pengecuali an (WDP)

DPPKAD

10%

DPPKAD

3 titik

DPPKAD

1 Perda 1 Perbup

Kantor Penanaman Modal

5 buku 1 website


5 buah dok


Persentase PAD dibanding APBD

Jumlah titik pelayanan pajak

Regulasi /Perda tentang Investasi daerah Profil Investasi daerah kabupaten Jeneponto Potensi Ekonomi Investasi Daerah Jumlah pasar yang terbina

11 pasar


IV-23

No 5

Prioritas pembangunan Tahun 2016 Peningkatan perbaikan kehidupan rakyat miskin.

Program Pembangunan 

















Program Peningkatan Produksi Pertanian Program Peningkatan produksi Hasil Peternakan Peningkatan Produksi Perkebunan Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Kawasan Budidaya laut, air payau dan air tawar Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Peningkatan Ketahanan pangan Pertanian Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Program Pengembangan wirausaha perdesaan

Kinerja Indikator

Target

Produksi Ton hasil pertanian Produksi dan Jumlah Ternak (Ekor) Presentase Produksi Tanaman Perkebunan

Presentase Produksi Perikanan budidaya (Ton)

Presentase Produksi Perikanan Tangkap (Ton) Regulasi Ketahan Pangan yang melibatkan semua sektor terkait Jumlah Usaha Kecil yang Aktif

Jumlah Wirausaha Muda

SKPD

Dinas Pertanian 2.930.534

Dinas Pertanian

60%

Dishutbun

7.990.86

Dinas Perikanan dan Kelautan

22.807

1 dok, 100%

Dinas Pertanian Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas PU

>8.300 unit

Dinas Koperasi dan UMKM

3000

Dinas Koperasi dan UMKM


IV-24

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Jeneponto

Recommend Documents