BAB 4 PRIORITAS dan SASARAN PEMBANGUNAN

Pemerintah Kota Mataram

BAB 4 PRIORITAS dan SASARAN PEMBANGUNAN Bagian ini memuat uraian tentang prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2017 berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2015 dan target yang direncanakan dalam RKPD Tahun 2016, sehingga dapat digambarkan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang mendesak dengan mempertimbangkan kerangka ekonomi daerah dan kemampuan pendanaan dalam Tahun 2016.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2017 Secara khusus, tujuan pembangunan nasional bagi bangsa Indonesia telah digariskan dalam Pembukaan Undang-Undang (UUD) 1945 yaitu: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Untuk memudahkan tercapainya cita-cita mulia tadi, suatu perencanaan pembangunan memerlukan penetapan tahapan-tahapan berikut prioritas pada setiap tahapannya baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Visi Pembangunan Nasional sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 yang merupakan tahapan ketiga dari RPJPN 20052025 adalah: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Upaya untuk mewujudkan Visi adalah melalui penerapanan 7 Misi Pembangunan yaitu: 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum. 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016

126


Secara umum, Strategi Pembangunan Nasional ditunjukkan dalam Gambar 4.1 di bawah ini:

Gambar 4.1. Strategi Pembangunan Nasional

Untuk menunjukan prioritas menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan Sembilan agenda prioritas yang disebut NAWACITA, meliputi: 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa.


127


9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Sesuai dengan Visi pembangunan, maka pembangunan nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup: 1. Sasaran Makro. a. Pembangunan manusia dan msyarakat b. Ekonomi Makro 2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat. a. Kependudukan dan Keluarga Berencana b. Pendidikan c. Kesehatan d. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan e. Perlindungan Anak f.

Pembangunan Masyarakat

3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan. a. Kedaulatan Pangan b. Kedaulatan Energi c. Maritim dan Kelautan d. Pariwisata dan Industri Manufaktur e. Ketahanan Air, Infrastruktur Dasar dan Konektivitas 4. Sasaran Pembangunan Dimensi Pemerataan. a. Menurunkan Kesenjangan Antar Kelompok Ekonomi b. Meningkatkan Cakupan Pelayanan Dasar dan Akses terhadap Ekonomi Produktif Masyarakat Kurang Mampu 5. Sasaran Pembangunan Kewilayahan dan Antarwilayah. a. Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah 6. Sasaran Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan. a. Politik dan Demokrasi b. Penegakan Hukum c. Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi d. Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah e. Pertahanan dan Keamanan Keterkaitan antara Dimensi Pembangunan dengan Nawa Cita dapat dijelaskan sebagai berikut: a.

Dimensi Pembangunan Manusia dengan prioritas:

sektor pendidikan dengan

melaksanakan Program Indonesia Pintar; sektor kesehatan dengan melaksanakan Program Indonesia Sehat; perumahan rakyat; melaksanakan revolusi karakter bangsa;

memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia;


128


dan melaksanakan revolusi mental. Program-program pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari Cita Kelima, Cita Kedelapan, dan Cita Kesembilan dari Nawa Cita (Agenda Pembangunan Nasional – RPJMN 2015-2019). b.

Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan dengan prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman, pariwisata, industri dan iptek. Program-program pembangunan dalam dimensi ini adalah penjabaran dari Cita Pertama, Cita Keenam, dan Cita Ketujuh dari Nawa Cita.

c.

Dimensi Pambangunan Pemerataan dan Kewilayahan dengan prioritas pada upaya

pemerataan

antar

kelompok

pendapatan,

pengurangan

kesenjangan

pembangunan antarwilayah. Program-program pembangunan dalam dimensi ini merupakan penjabaran dari Cita Ketiga, Cita Kelima, dan Cita Keenam. d.

Kondisi Perlu yang memuat program untuk peningkatan kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, tata kelola dan reformasi birokrasi. Program-program pembangunan untuk menciptakan kondisi perlu ini merupakan penjabaran dari Cita Pertama, Cita Kedua, dan Cita Keempat. Pelaksanaan pembangunan tahun 2015 sebagaimana yang digariskan dalam RKP

Tahun 2015 Perubahan diarahkan untuk meletakkan dasar fondasi bagi percepatan pencapaian tujuan pembangunan yaitu Indonesia yang lebih berdaulat dalam politik, lebih berdikari dalam bidang ekonomi, dan lebih berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Pembangunan tahun 2016 dirancang juga sebagai keberlanjutan upaya yang

telah

dimulai

“Mempercepat

tahun

2015.

Pembangunan

Dengan

demikian,

Infrastruktur

tema

Untuk

RKP

2016

Memperkuat

adalah Fondasi

Pembangunan Yang Berkualitas”. Sesuai dengan tema tersebut, maka pembangunan nasional tahun 2016 akan diarahkan untuk mencapai sasaran Pembangunan yang mencakup: 1. Sasaran Pokok. 2. Sasaran Dimensi Pembangunan Manusia. a. Meningkatnya taraf pendidikan penduduk b. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat c. Meningkatnya akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) termasuk pekerja/buruh terhadap hunian layak d. Peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan e. Meningkatnya

keamanan

dan

keselamatan

bangunan

gedung

termasuk

keserasiannya terhadap lingkungan f.

Meningkatkan akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan

g. Meningkatnya kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan menyeimbangkan kepribadian peserta didik h. Meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah


129


i.

Meningkatnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat

j.

Terbangunnya modal sosial guna mewujudkan kepedulian sosial

k. Terbangunnya kesadaran kolektif untuk menjunjung tertib sosial l.

Meningkatnya

peran

pranata

sosial-budaya

untuk

memperkuat

kohesi,

harmoni dan solidaritas sosial berbasis nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab m. Meningkatnya ketaatan semua unsur didalam masyarakat terhadap hukum sesuai amanat konstitusi n. menguatnya lembaga kebudayaan sebagai basis budaya pembangunan dan karakter bangsa o. Meningkatnya promosi dan diplomasi kebudayaan p. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama q. Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan umat beragama r.

Meningkatnya pembangunan karakter, tumbuhnya jiwa patriotisme, budaya prestasi, dan profesionalitas pemuda

s. Meningkatnya partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama t.

Meningkatnya

budaya

dan

prestasi

olahraga

di

tingkat

regional

dan

internasional u. Kedaulatan Politik v. Kemandirian Ekonomi w. Kepribadian dalam Kebudayaan 3. Sasaran Dimensi Pembangunan Sektor-Sektor Unggulan. a. Ketahanan Pangan b. Ketahanan Air c. Dukungan Perdagangan d. menguatnya ketersediaan energi primer dari produksi minyak bumi yang didukung oleh produksi gas bumi dan batubara e. meningkatnya pemanfaatan sumber energi primer untuk penggunaan di dalam negeri f.

meningkatnya pelayanan ketenagalistrikan yang ditandai oleh rasio elektrifikasi dan konsumsi listrik per kapita

g. meningkatnya penyediaan sarana dan prasarana energy h. Memperkuat Jatidiri sebagai Negara Maritim i.

Pemberantasan Tindakan Perikanan Liar

j.

Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan

k. Pengembangan Perwilayahan Industri l.

Peningkatan Populasi Industri

m. Peningkatan Daya saing dan Produktivitas


130


n. target wisatawan nusantara menjadi 260 juta kunjungan, wisatawan asing 12 juta orang, dan devisa dari sektor pariwisata sebanyak Rp 172,8 Triliun o. Pariwisata p. Meningkatnya daya saing sektor produksi barang dan jasa q. Meningkatnya keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam r.

Meningkatnya penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global

s. Meningkatnya dukungan bagi kegiatan iptek termasuk penyediaan SDM, sarana prasarana, kelembagaan, dan jaringan t.

Terbangunnya 100 Techno Park di kabupaten/kota, dan Science Park di setiap provinsi

4. Sasaran Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan a. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan b. meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah c. pembangunan konektivitas melalui sarana transportasi d. Meningkatnya

Kapasitas

Keuangan

PemerintahanMeningkatnya

Kapasitas

Keuangan Pemerintahan e. Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah f.

Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah.

g. Pembangunan Daerah Tertinggal h. Pembangunan Kawasan Perbatasan i.

Pengembangan Kawasan Strategis

j.

Penanggulangan Bencana

k. meningkatnya aspek pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan desa pada 1.000 desa tertinggal dan pada 400 desa berkembang untuk menjadi desa mandiri l.

Berkembangnya peran dan fungsi 2 Kawasan Metropolitan baru di luar Pulau Jawa – Bali

m. Menguatnya peran, fungsi, dan manajemen pembangunan di 2 Kawasan Perkotaan Metropolitan yang sudah ada n. Meningkatnya kapasitas sedikitnya 4 kota otonom di luar Pulau Jawa – Bali sebagai kota berkelanjutan o. Perintisan 3 kota baru publik yang mandiri dan terpadu p. peningkatan keterkaitan kota-desa q. pengembangan sistem transportasi perkotaan yang modern dan maju r.

meningkatnya

kualitas

dan

kuantitas

RTR

serta

terwujudnya

tertib

pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang s. Reforma Agraria 5. Sasaran Dimensi Pembangunan Kondisi Perlu a.

Pelaksanaan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah

b.

Penegakan Hukum yang Berkeadilan Pemberantasan Korupsi


131


c.

Memberantas Narkoba dan Psikotropika

d.

Menguatkan Sistem Pertahanan Nasional

e.

Membangun Industri Pertahanan Nasional

f.

Membangun Polri Professional

g.

Melaksanakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

h.

Memperkuat Peran Indonesa dalam Kerjasama Global dan Regional

i.

Meminimalisasi Dampak Globalisasi

j.

Melanjutkan Konsolidasi Demokrasi untuk Memulihkan Kepercayaan Publik

k.

meningkatkan kualitas Tata kelola dan Reformasi Birokrasi

l.

Terselenggarnya sensus ekonomi tahun 2016 untuk data dasar seluruh kegiatan ekonomi selain sektor pertanian

m. Meningkatnya kualitas data dan informasi statistik di bidang ekonomi n.

Tersedianya dan tersajikannya data dasar seluruh kegiatan ekonomi, kecuali sektor pertanian yang

sesuai dengan

kebutuhan

penyusunan

berbagai

kebijakan dan perencanaan pembangunan o.

Tersedianya data yang memberi gambaran lengkap tentang level dan struktur ekonomi

p.

Tersedianya informasi dasar karakteristik usaha di Indonesia dan daya saing bisnis di Indonesia untuk semua sektor ekonomi kecuali sektor pertanian.

Dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat tertuang Visi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018, adalah: “Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Berbudaya, Berdayasaing dan Sejahtera”. Visi

pembangunan

Provinsi

Nusa

Tenggara

Barat

Tahun

2013-2018

tersebut

diwujudkan melalui 7 Misi Pembangunan, yakni: 1. Mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter. 2. Mengembangkan budaya dan kearifan lokal. 3. Melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan, dan memantapkan stabilitas keamanan. 4. Meningkatkan mutu sumberdaya manusia yang berdayasaing. 5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat penurunan kemiskinan, dan mengembangkan keunggulan daerah. 6. Melanjutkan percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah berbasis tata ruang. 7. Memantapkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 20052025 telah ditetapkan, bahwa:


132




Visi Kota Mataram Tahun 2005-2025 adalah "Terwujudnya Kota Mataram yang Religius, Maju, dan Berbudaya sebagai Pusat Pemerintahan, Perdagangan dan



Jasa Tahun 2025". Untuk mencapai Visi tersebut, Pemerintah Kota Mataram telah menetapkan tujuh Misi pembangunan yaitu: 1. Mewujudkan Masyarakat yang Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Moral dan Etika. 2. Mewujudkan Keberdayaan Masyarakat dalam Aspek Ekonomi, Sosial Budaya, Politik dan Hukum. 3. Mewujudkan SDM yang berkualitas dan menguasai IPTEK serta diimbangi dengan IMTAQ. 4. Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah dalam menghadapi Era Globalisasi. 5. Mewujudkan Penyelenggaraan Kepemerintahan Yang Baik. 6. Mewujudkan Pengelolaan Potensi dan Sumber Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel. 7. Mewujudkan

Pengelolaan

Potensi

SDA

Berdasarkan

Prinsip

Kelestarian

Lingkungan Hidup dan Pembangunan Yang Berkelanjutan.

4.2.

Prioritas Pembangunan Pencapaian sasaran Nawa Cita berdasarkan 3 (tiga) dimensi pembangunan

nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 memiliki skala prioritas untuk tahun 2016 sebagai berikut : 1. Tercapainya peningkatan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, tersedianya perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan sosial, serta pembentukan mental/karakter bangsa, budi pekerti, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air serta semangat bela Negara. 2. Mendukung terwujudnya stabilitas dan kedaulatan pangan melalui reformasi agrarian, untuk pengendalian pemafaatan lahan pertanian, pendistribusian bibit dan pupuk, peningkatan biaya operasi, dan pemeliharaan irigasi dalam upaya peningkatan produktifitas pertanian dan nilai tambah petani untuk hidup layak dan lebih sejahtera. 3. Terciptanya pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, antarwilayah, antardesa dan pinggiran serta antarkawasan. Hal tersebut bertujuan agar tercapai pemerataan pembangunan antar wilayah yang seimbang yang dapat mengurangi kesenjangan pembangunan di masing-masing wilayah. 4. Terpelihara dan terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan baik di bidang maritime, energi, pariwisata, maupun stabilitas dan kedaulatan pangan. Hal tersebut bertujuan agar tersedianya jaringan infrastruktur perhubungan dengan berbagai moda transportasi yang mengedepankan pelayanan cepat, tepat, murah


133


dan aman, sehingga akan mendorong efisiensi dan efektifitas kelancaran arus orang dan distribusi barang serta jasa yang dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi dan menekan harga inflasi. 5. Penguatan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan dan sosialisasi regulasi dalam upaya peningkatan kinerja sesuai bidang tugas dan fungsi masing-masing. Arah pembangunan wilayah dalam RPJMN 2015-2019 dibagi menjadi tujuh wilayah pembangunan, yaitu: Wilayah Papua, Wilayah Maluku, Wilayah Nusa Tenggara, Wilayah Sulawesi, Wilayah Kalimantan, Wilayah Jawa-Bali, dan Wilayah Sumatera. Pembangunan Kota Mataram termasuk dalam arah pengembangan wilayah ketiga yaitu Pembangunan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara sebagai: 1.

Pintu gerbang pariwisata ekologis melalui pengembangan Industri Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE);

2.

Penopang

pangan nasional

dengan

percepatan pembangunan

perekonomian

berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut; 3.

Pengembangan industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung;

4.

Pengembangan industri mangan dan tembaga. Tujuan

pengembangan

Wilayah

Nusa

Tenggara

tahun

2015-2019

adalah

mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembangan pariwisata ekologis, serta pengembangan industri berbasis komoditas peternakan terutama sapi, garam, rumput laut, jagung, mangan, dan tembaga, (b) penyediaan infrastruktur wilayah, (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus. Adapun sasaran pengembangan Wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1.

Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi Wilayah Pulau Nusa Tenggara;

2.

Mengurangi adanya kesenjangan antar wilayah di Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara;

3.

Mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan di Nusa Tenggara;

4.

Pembangunan desa dan kawasan perdesaan;

5.

Meningkatkan keterkaitan desa-kota;

6.

Mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman;

7.

Otonomi Daerah;

8.

Sasaran Penanggulangan Bencana di Wilayah Nusa Tenggara.


134


Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara dalam RPJMN 2015-2019 yang bersesuaian dengan pembangunan di Kota Mataram dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1. Matrik Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara RPJMN 2015-2019

No I

Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis

Strategi Pengembangan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara a. Percepatan Penguatan Konektivitas b. Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK

c. Penguatan Regulasi bagi Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha

II

Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan 1. Pengembangan Kawasan Perkotaan

a. Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN)

Strategi Pengembangan di Kota Mataram 1. Pembangunan Jalan Penghubung Kawasan Strategis 1. Pembangunan Technology Park bidang komoditas sapi, garam, rumput laut, dan jagung serta pariwisata untuk meningkatkan inovasi teknologi. 1. Memberikan pelayanan terpadu satu pintu dan penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) bidang perindustrian, perdagangan, pertanahan, penanaman modal 2. Melaksanakan sosialisasi terkait dengan pemanfaatan lahan sebagai peruntukan investasi

1. Membentuk Kawasan perkotaan metropolitan (Mataram Raya) yang berperan sebagai PKN dalam rangka membangun koridor ekonomi wilayah timur Indonesia, mengurangi urbanisasi dari Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Utara, dan NTT ke Kota Mataram


135


No

Arah Kebijakan

Strategi Pengembangan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara

Strategi Pengembangan di Kota Mataram 2. Meningkatkan aksesibilitas berbasis kepulauan antar PKN (kawasan perkotaan Sarbagita), PKW (Praya, Raba, dan Sumbawa Besar), dan PKL (Ende) disekitar Kota Mataram melalui penyediaan simpul transportasi terutama laut dan udara 3. Mengembangkan konektivitas dengan Pulau Bali pada sektor unggulan pariwisata

b. Percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk mewujudkan kota layak huni yang aman dan nyaman pada pada kawasan Metropolitan Mataram Raya dan Kota Sedang di Wilayah Nusa Tenggara

c. Perwujudan Kota Hijau yang Berketahanan Iklim dan Adaptif terhadap Bencana

1. Mempercepat pemenuhan dan peningkatan pelayanan saranaprasarana permukiman 2. Meningkatkan aksesibilitas antar kota melalui penyediaan sarana transportasi umum antarmoda khususnya transportasi laut dan darat secara terpadu dan optimal sebagai penghubung Nusa Tenggara Bagian Barat dan Bagian Timur 3. Menyediakan sarana prasarana pemerintahan dan ekonomi, khususnya di sektor perdagangan dan jasa serta pariwisata yang mampu mengakomodasi kegiatan koperasi, UMKM, industri pengolahan kecil dan menengah 4. Menyediakan sarana pengolahan perindustrian khususnya industri pengolahan untuk mengakomodasi dan mengembangkan kawasan perindustrian yang sudah ditetapkan 5. Menyediakan pelayanan prasarana sarana kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan keamanan kota serta meningkatkan modal sosial masyarakat serta memberikan rasa aman dan tentram bagi masyarakat kota 1. Mewujudkan penyelenggaraan ruang yang efisien dan berkeadilan serta ramah lingkungan 2. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam


136


No

Arah Kebijakan


Strategi Pengembangan di Kota Mataram upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan mitigasi bencana (urban resilience) 3. Membangun infrastruktur kota dalam upaya adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim dan bencana 4. Mengembangkan dan menerapkan konsep kota hijau melalui: green openspace (ruang terbuka hijau), green waste (pengelolaan sampah dan limbah melalui 3R )untuk pengurangan tingkat pencemaran di darat, laut, dan udara, pemanfaatan energi alternatif dan terbarukan, pemanfaatan daur ulang

d. Perwujudan Kota Cerdas dan Daya Saing Kota

e. Kebijakan untuk Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pembangunan Perkotaan

1. Mengembangkan pencitraan kota (city branding) melalui produk unggulan, SDM unggulan dan memiliki karakter sosial budayalokal yakni potensi pariwisata; 2. Menyediakan layanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mendukung kegiatan seluruh sektor dalam bentuk e-government pada sektor pemerintahan, e-commerce pada sektor perdagangan, e-procurement atau lelang elektronik 3. Menyediakan layanan publik serta perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan sarana prasarana kota melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam bentuk egovernment dan ecommerce 4. Mengembangkan pasar keuangan dalam bentuk penyediaan kredit lunak kepada industri kecil, koperasi dan UMKM 1. Mewujudkan sistem, peraturan dan prosedur dalam birokrasi kepemerintahan kota yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat kota


137


No

Arah Kebijakan

2. Peningkatan Keterkaitan Kota dan Desa di Wilayah Nusa Tenggara


1. Perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu dan hilir desakota melalui pengembangan klaster khususnya agropolitan, minapolitan, pariwisata, dan transmigrasi

Strategi Pengembangan di Kota Mataram 2. Meningkatkan kapasitas pemimpin kota yang visioner dan kapasitas aparatur pemerintah dalam membangun dan mengelola kota berkelanjutan, baik melalui kota layak dan nyaman, kota hijau, maupun kota cerdas, melalui pendidikan, pelatihan dan pembinaan scr bersikenambungan 3. Menyederhanakan proses perijinan dan berusaha bagi para pelaku ekonomi termasuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 4. Membangun dan mengembangkan kelembagaan dan kerjasama pembangunan antar kota, untuk mewujudkan kota berkelanjutan 5. Mengembangkan dan menyediakan pusat data informasi perkotaan terpadu yang mudah diakses 6. Meningkatkan peran swasta, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi secara aktif, baik dalam forum dialog perencanaan dengan pemerintah dan masyarakat perkotaan, maupun dalam pembangunan kota berkelanjutan, seperti: pembangunan infrastruktur perkotaan maupun masukan terhadap rencana tata ruang kota 1. Mengembangkan daya tarik wisata Taman Nasional dan sejarah di Kawasan Pariwisata Rinjani melalui peningkatan promosi dan ketersediaan infrastruktur penunjang, meliputi perbaikan akses menuju obyek wisata, peningkatan kualitas hotel, rumah makan, dan fasilitas umum 2. Mengembangkan Techno Park berbasis pertanian dan perikanan rakyat yg mendukung penerapan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan nilai tambah & daya saing industri pengolahan dan jasa


138


No

IV

Arah Kebijakan

Penanggulangan Bencana

Strategi Pengembangan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara 2. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola, Kelembagaan, dan Masyarakat dalam Peningkatan Keterkaitan KotaDesa

1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan

Strategi Pengembangan di Kota Mataram 1. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan penyelenggaraan kerjasama antar daerah dan kerjasama antar pemerintahswasta dalam tata kelola ekonomi lokal 2. Mengembangkan pendidikan kejuruan untuk memperkuat kemampuan inovasi, dan kreatifitas lokal di sektor pertanian dan perikanan 1. Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana, melalui penyusunan kajian dan peta risiko skala 1:50.000 pada kabupaten sasaran dan skala 1:25.000 pada kota sasaran 2. Integrasi kajian dan peta risiko dalam penyusunan dan review RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota 3. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB) berdasarkan kajian dan peta risiko di 15 kabupaten/kota sasaran di Kepulauan Nusa Tenggara 4. Penyusunan rencana kontinjensi di 15 kabupaten/kota sasaran di Kepulauan Nusa Tenggara sebagai panduan kesiapsiagaan dan operasi tanggap darurat dalam menghadapi bencana gempa bumi,tsunami, letusan gunung api, kekeringan, banjir dan longsor

2. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana

1. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan di 15 kabupaten/kota sasaran di Kepulauan Nusa Tenggara


139


No

Arah Kebijakan


3. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana

Strategi Pengembangan di Kota Mataram 2. Meningkatkan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kekeringan, banjir dan longsor kepada masyarakat baik melalui media cetak, radio dan televisi, yang difokuskan di 15 kabupaten/kota sasaran di Kepulauan Nusa Tenggara 3. Bekerjasama dengan mitra pembangunan, OMS dan dunia usaha untuk mengurangi kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat di 15 kabupaten/kota sasaran di Kepulauan Nusa Tenggara 4. Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam upaya pengurangan risiko bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kekeringan, banjir dan longsor. 1. Penguatan kapasitas apratur dan kelembagaan penanggulangan bencana di daerah, melalui penyediaan prasarana gedung kantor 2. Penyediaan sistem peringatan dini bencana tsunami, banjir dan letusan gunung di 15 kabupaten/kota sasaran di Kepulauan Nusa Tenggara serta memastikan berfungsinya sistem peringatan dini dengan baik 3. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan untukpencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana; 4. Melaksanakan simulasi dan gladi kesiapsiagaan tanggap darurat secara berkala dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, kekeringan, banjir dan longsor


140


No

Arah Kebijakan


Strategi Pengembangan di Kota Mataram 5. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter/tempat evakuasi sementara, jalur evakuasi dan rambu-rambu evakuasi) menghadapi bencana, yang difokuskan pada kawasan rawan dan risiko tinggi bencana tsunami dan letusan gunung api 6. Pembentukan dan penguatan kapasitas forum pengurangan risiko bencana di daerah wilayah Nusa Tenggara

V

Penataan Ruang Wilayah Nusa Tenggara

1. Struktur Ruang Wilayah

1. Mengembangkan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat industri pengolahan, industri kerajinan, dan industri jasa hasil peternakan yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu 2. Mengembangkan kawasan peruntukan industri berbasis komoditas perikanan dan kelautan 3. Strategi untuk arah kebijakan pengembangan jaringan prasarana dan sarana yang terpadu untuk mewujudkan poros Indonesia Bagian Tenggara dengan mengembangkan lintas penyeberangan untuk meningkatkan keterkaitan antarpulau dan antarwilayah.

2. Pengembangan Kawasan Lindung

VI

Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah

1. Mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan permukiman perkotaan dan kawasan budi daya terbangun yang berada di kawasan rawan tanah longsor, gelombang pasang, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, gerakan tanah, tsunami, dan abrasi

1. Penerapan standar pelayanan dan sistem pengaduan pada tiap pemerintah daerah yang terintegrasi dengan manajemen kinerja 2. Penguatan peran PTSP sebagai sarana penyederhanaan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha


141


No

Arah Kebijakan


Strategi Pengembangan di Kota Mataram

3. Penguatan mutu pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi sesuai arah prioritas pembangunan daerah 4. Peningkatan Proporsi Belanja Modal 5. Peningkatan Akuntabilitas dan transparansi penganggaran, salah satunya melalui penciptaan informasi anggaran pemerintah daerah melalui e-government 6. Penguatan transparansi dan akuntabilitas kebijakan dan pengelolaan keuangan daerah

Tema Pembangunan Nasional Tahun 2016 yaitu “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas”. Dasar penentuan tema pembangunan tersebut yaitu: 

Permasalahan utama yang menghambat percepatan realisasi investasi adalah



adanya keterbatasan infrastruktur, termasuk pasokan listrik.



utama yang harus dilakukan dalam pembangunan yang berkualitas.

Pemenuhan ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu prasyarat Pembangunan berkualitas : o

Membangun untuk manusia dan masyarakat, yang inklusif dan berbasis luas, dan mengurangi ketimpangan antar golongan dan antar wilayah.

o

Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Menghasilkan pertumbuhan, dan



kesejahteraan yang berkelanjutan. Infrastruktur diperlukan, utamanya untuk mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri dengan

sasaran

kelompok

sosial yang

luas dan

sasaran

wilayah

yang

meningkatkan pemerataan. Dengan demikian pembangunan nasional tahun 2016 tahun diprioritaskan pada hal-hal sebagai berikut: A.

Dimensi Pembangunan Manusia 1.

Pendidikan : Pelaksanaan Program Indonesia Pintar

2.

Pembangunan Kesehatan dan Gizi Masyarakat : Pelaksanaan Program Indonesia Sehat

3.

Perumahan Rakyat

4.

Revolusi Karakter Bangsa

5.

Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia

6.

Revolusi Mental


142


B.

C.

D.

Dimensi Pembangunan Sektor-Sektor Unggulan 1.

Kedaulatan Pangan

2.

Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan

3.

Kemaritiman

4.

Industri

5.

Pariwisata

6.

Inovasi dan Teknologi

Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan 1.

Ketimpangan Antar Kelompok Masyarakat

2.

Pengembangan Wilayah

3.

Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah

4.

Pembangunan Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal

5.

Pembangunan Perkotaan dan Pedesaan

6.

Tata Ruang dan Pertanahan

Dimensi Pembangunan Kondisi Perlu 1.

Kepastian dan Penegakan Hukum

2.

Keamanan dan Ketertiban

3.

Politik dan Demokrasi

4.

Tata kelola dan Reformasi Birokrasi

5.

Sensus Ekonomi 2016 dengan Kualitas Data dan Informasi Statistik yang Lebih Baik

Sedangkan dalam Pengembangan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara, pada tahun 2016

diharapkan

peran

ekonomi

wilayah

Nusa

Tenggara

meningkat

terhadap

perekonomian Nasional. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara tidak terlepas dari Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Nusa Tenggara antara lain ditujukan untuk mewujudkan

pusat

pertumbuhan

ekonomi

berbasis

perikanan

dan

kelautan,

hortikultura dan perkebunan, pertanian tanaman pangan serta kehutanan yang berdaya saing dan berkelanjutan serta pengembangan KSN Wilayah Perbatasan Negara. Sasaran RKP 2016 yang ingin dicapai dalam Dimensi Pembangunan Kewilayahan Kepulauan Nusa Tenggara terutama pada wilayah Provinsi NTB antara lain: SASARAN

INDIKATOR

SASARAN DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT Pembangunan Pendidikan

Pengembangan Teacing Factory di SMK Pembangunan SMK Pertanian

Pembangunan Kesehatan

Peningkatan SArana Prasarana Alat Rujukan Regional

Pembangunan Perumahan, Air Minum dan Sanitasi

Akses Air Minum Layak Akses Sanitasi Layak


143


SASARAN

INDIKATOR

SASARAN DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Kedaulatan Pangan

Padi, Jagung, Kedelai, Daging Sapi Produksi perikanan budidaya Cetak Sawah Rehabilitasi Irigasi Tersier Jumlah Pembangunan Waduk

Kedaulatan Energi

Rasio Elektrifikasi

Maritim dan Kelautan

Dermaga Penyebrangan

Pariwisata dan Industri

Jumlah pengembangan bandar udara baru Perpanjangan runway / pelebaran Runway / pelebaran taxiway Pembangunan Terminal Baru / Perluasan Terminal / Rehabilitasi terminal Pembangunan dan penyediaan air baku

SASARAN PEMBANGUNAN DIMENSI KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH Pembangunan Perdesaan

peningkatan aspek pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa tertinggal (desa) peningkatan aspek pelayanan dasar, kondisi infrastruktur aksesibilitas, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa berkembang untuk menjadi desa mandiri (desa)

Pembangunan Daerah Tertinggal

Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal Persentase tertinggal

penduduk

Indeks Pembangunan daerah tertinggal Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa

Pembangunan Kawasan Perkotaan

dan

di

Manusia

daerah (IPM)

di

Persiapan Operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kawasan penggerak pinggiran lainnya

Penanggulangan bencana Pengurangan Risiko Bencana

miskin

ekonomi

daerah

Jumlah Kabupaten/Kota beresiko tinggi yang indeks risiko bencananya menurun Pembangunan Metropolitan di Luar Jawa sebagai PKN dan Pusat Investasi


144


SASARAN

INDIKATOR Penguatan pusat pertumbuhan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Penguatan Daerah

Tata

Kelola

Pemerintah

Meningkatnya rata-rata proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap total pendapatan daerah Meningkatnya rata-rata proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah Meningkatnya jumlah mendapatkan opini pengecualian (WTP)

daerah wajar

yang tanpa

Meningkatnya kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah Meningkatnya implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur Meningkatnya persentase jumlah PTSP


145


PETA INFRASTRUKTUR PRIORITAS PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2016

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016

146


Dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat ditetapkan prioritas pembangunan tahun 2013-2018, antara lain: 1. Budipekerti luhur; 2. Reformasi Birokrasi, tata kelola pemerintahan, penegakan hukum dan stabilitas keamanan; 3. Kesehatan; 4. Pendidikan; 5. Kesejahteraan sosial; 6. Agroindustri dan ketahanan pangan; 7. Wirausaha dan iklim investasi; 8. Pariwisata dan ekonomi kreatif; 9. Infrastruktur dan konektivitas wilayah; 10. Lingkungan hidup, perubahan iklim dan bencana alam. Berdasarkan

arah

kebijakan

pembangunan

nasional

dan

berbagai

capaian

pembangunan Provinsi NTB tahun 2015, maka arah kebijakan pembangunan daerah provinsi NTB pada tahun 2016 difokuskan pada upaya penurunan angka kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan fokus pembangnan pada penanganan isu strategis sebagai berikut : 1.

Meningkatkan kualitas akhlak dan budipekerti

2.

Meningkatkan kerukunan dan keharmonisan masyarakat

3.

Meningkatkan utilitas budaya dan kearifan local

4.

Meningkatkan sinergitas pelestarian dan pemuliaan budaya dan kearifan local

5.

Meningkatkan kualitas pelayanan public

6.

Meningkatkan stabilitas keamananan ketertiban masyarakat

7.

Meningkatkan profesionalitas dunia usaha

8.

Meningkatkan kualitas perencanaan dan monitoring evaluasi pembangunan daerah

9.

Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan daerah

10. Meningkatkan kualitas pengawasan aparatur 11. Meningkatkan kualitas kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik 12. Meningkatkan efektivitas penyelesaian masalah-masalah hokum 13. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan sosial dasar yang berkeadilan gender 14. Meningkatkan sinergitas tenaga kerja dengan lapangan kerja 15. Meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumberdaya alam 16. Meningkatkan produktivitas, kualitas dan varietas komoditi 17. Meningkatkan efektivitas pelayanan investasi 18. Meningkatkan sumber pendanaan daerah 19. Meningkatkan konektivitas perekonomian antar kawasan, antar kota, antar wilayah 20. Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur antar kawasan, antar kota dan antar wilayah 21. Meningkatkan efektivitas penataan ruang wilayah 22. Meningkatkan efektivitas pengelolaan SDA dan LH 23. Mencegah semakin meluasnya kuantitas dan kualitas dampak bencana


147


Menelaah pencapaian target Nasional dan Provinsi, maka prioritas pembangunan Kota Mataram tahun 2016 diarahkan untuk mendukung pencapaian target pembangunan Nasional dan Provinsi NTB yaitu pada upaya penyelesaian masalah mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kota Mataram dalam upaya sinkronisasi dan integrasi pembangunan Nasional dan Provinsi NTB, menetapkan arah dan prioritas pembangunan tahun 2016 dengan mengacu pada RPJMN 2015-2019, RKP 2016, RPJMD Provinsi NTB tahun 2013-2018, RKPD Provinsi NTB tahun 2016, dan RPJP Kota Mataram tahun 2005-2025. Dengan

berakhirnya

periode

RPJMD

Kota

Mataram

2011-2015,

maka

arah

pembangunan Kota Mataram mengacu pada RPJP. Tahun 2016 termasuk dalam tahapan pembangunan lima tahun ketiga (2015-2019). Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan lima tahun kedua (2010-2014), maka prioritas pembangunan Kota Mataram tahun 2015-2019 ditujukan untuk: 1. Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perkotaan yang diikuti dengan kesinambungan pembangunan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, yang ditandai dengan : a.

terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat secara merata pada seluruh wilayah, baik dalam hal kuantitas dan kualitas sehingga menciptakan suasana lingkungan perkotaan yang sehat, bersih dan nyaman;

b.

tertatanya jaringan infrastruktur perhubungan yang handal dan terintegrasi satu sama lain dengan mempertahankan sistem jaringan jalan yang tersedia sehingga dapat memacu percepatan dan pertumbuhan ekonomi daerah, dan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat;

c.

terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan;

d.

terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern;

e.

terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air;

f.

optimalisasi pemanfaatan dan penataan ruang kota agar dapat terwujudnya penataan dan pola pemanfaatan ruang yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, serta tercapainya keseimbangan dalam pemanfaatan ruang dengan kebutuhan dan kemampuan

daya

dukung

lahan

dan

tercapainya

prinsip

pembangunan

berkelanjutan; g.

meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, indah, bersih dan sebagai

sarana

pengaman

lingkungan

perkotaan,

menciptakan

keserasian

lingkungan alam dan lingkungan binaan (makam berbasis taman) yang berguna untuk kepentingan masyarakat dan meningkatnya pelayanan dan pengendalian kebersihan lingkungan perkotaan agar terwujudnya kondisi lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, indah, bersih dan sehat, serta untuk mendukung pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.


148


2. Kesejehateraan rakyat terus membaik seiring meningkatnya kualitas pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanding dengan daerah-daerah maju lainnya, yang ditandai dengan: a.

tersedianya lembaga pendidikan yang merata dan seimbang di seluruh wilayah dengan fasilitas memadai, termasuk bagi anak berkelainan fisik dan mental;

b.

meningkatnya peran serta masyarakat termasuk dunia usaha dalam bidang pendidikan formal dan non formal;

c.

membaiknya manajemen lembaga pendidikan yang mendorong otonomi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan;

d.

meningkatnya kapasitas dan kapabilitas penguasaan iptek dengan memperkuat kelembagaan, sumberdaya dan jaringan iptek;

e.

meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat serta terwujudnya pola hidup bersih dan sehat sebagai antisipasi terhadap penyakit menular dan kejadian luar biasa;

f.

meningkatnya kesetaraan gender;

g.

meningkatnya tumbuh kembang optimal serta kesejahteraan dan perlindungan anak;

h.

meningkatnya

profesionalisme

aparatur

daerah

untuk

mewujudkan

tata

pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, (efisien dan efektif) serta profesional (good governance) yang mampu mendukung pembangunan. 3. Daya saing perekonomian yang didukung Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) dan ekonomi lokal yang semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya dukungan sumber daya manusia yang handal, infrastruktur yang modern (dan moda transportasi yang memadai), iklim usaha yang kondusif, serta kelembagaan ekonomi yang efisien, produktif, pemanfaatan dan penerapan teknologi oleh seluruh pelaku ekonomi. Kondisi ini ditandai dengan: a.

meningkatnya daya saing produk industri dan jasa dengan daerah lain dalam rangka memasuki era globalisasi;

b.

meningkatnya kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat, yang tercermin dari peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;

c.

tercapainya pertumbuhan

ekonomi

yang

berkualitas dan

berkesinambungan

sehingga meningkatnya pendapatan perkapita dan rendahnya tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin; d.

terbangunnya

struktur

perekonomian

yang

kokoh

berlandaskan

keunggulan

kompetitif. Sektor perdagangan dan jasa menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri kerajinan yang berdaya saing global, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing. (Sektor pertanian dengan penguasaan teknologi maju dengan pengaturan sisa lahan yang tersedia. Sektor pariwisata yang bisa menunjang ekonomi masyarakat).


149


Tabel 4.2 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Lima Tahunan Nasional, Provinsi dan Kota Mataram Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (2015-2019) Melindungi dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 1. 2. 3. 4.

Politik Luar Negeri Bebas Aktif; Sistem Pertahanan Nasional; Jatidiri Sebagai Negara Maritim; Kualitas Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri; 5. Hak dan Keselamatan Pekerja Migran; 6. Peran Indonesia dalam Kerjasama Global dan Regional; 7. Minimalisasi Dampak Globalisasi; 8. Industri Pertahanan Nasional; 9. Polri yang Professional; 10. Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi Kependudukan.

Prioritas Pembangunan Provinsi (2013-2018) Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan Penegakan Hukum dan Stabilitas Keamanan (2) 1. Penerapan SOP dan SPM 2. kompetensi pelayanan publik dan penerapan RAD PPK 3. sarana prasarana pelayanan publik 4. Publikasi data dan layanan informasi daerah berbasis e-government 5. kompetensi penegak PERDA 6. kehidupan politik yang santun dan demokrasi yang sehat 7. kualitas aparatur sipil negara

Prioritas Pembangunan Kota Mataram (2015-2019) 1. profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersi, berwibawa, dan bertanggung jawa serta profesional

Tata kelola pemerintahan dan Pelayanan Publik. 1. Demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; 2. Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan; 3. Transparansi dan Akuntabiltas Kinerja Pemerintahan; 4. Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN); 5. Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik. Kemandirian daerah dan desa 1. Peletakan Dasar-Dasar Dimulainya Desentralisasi

Kesejahteraan Sosial (5) 1. fasilitas sosial dan fasilitas umum yang


150

2. pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern


Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (2015-2019) Asimetris : Pengembangan Kawasan Perbatasan; Pengembangan Daerah Tertinggal; Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan; Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Peningkatan Kualitas Pemerintahan Daerah; Penataan Daerah Otonom Baru Untuk Kesejahteraan Rakyat 2. Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Terutama Kawasan Timur Indonesia : Pengembangan Kawasan Strategis; Pembangunan Perkotaan; Peningkatan Keterkaitan Kota-Desa; Tata Ruang 3. Penanggulangan Kemiskinan Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi 1. Penegakan Hukum yang Berkeadilan; 2. Memberantas Korupsi; 3. Memberantas Penebangan Liar, Perikanan Liar, dan Penambangan Liar; 4. Memberantas Narkoba dan Psikotropika; 5. Kepastian Hukum Hak Kepemilikan Tanah; 6. Perlindungan Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal. Meningkatkan kualitas hidup 1. kependudukan dan keluarga berencana; 2. pembangunan pendidikan (Program Indonesia Pintar) 3. pembangunan kesehatan (Program Indonesia Sehat); 4. peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal (Program Indonesia Kerja)

Prioritas Pembangunan Provinsi (2013-2018) memadai 2. Perlindungan, pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah (9) 1. Pembangunan dan pertumbuhan wilayah wilayah strategis 2. Pengembangan wilayah tertinggal dan terpencil 3. Pemanfaatan rencana tata ruang 4. pembangunan perdesaan 5. pembangunan kota-kota kecil dan menengah 6. konektivitas wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan Penegakan Hukum dan Stabilitas Keamanan (2) 1. Perkuatan aturan hukum 2. penanganan masalah tanah terlantar dan tanah konflik 3. Pemberantasan narkotika 4. kamtibnas dan tertib hukum masyarakat Kesejahteraan Sosial (5) 1. Perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan Kesehatan (3) 1. kualitas pelayanan kesehatan 2. kesehatan anak dan ibu melahirkan 3. penanggulangan gizi buruk 4. layanan kesehatan yang murah dan terjangkau 5. pendidikan pra nikah 6. keluarga sehat sejahtera


151

Prioritas Pembangunan Kota Mataram (2015-2019) 3. optimalisasi pemanfaatan dan penataan ruang kota untuk mencapai pembangunan berkelanjutan 4. penataan jaringan infrastruktur perhubungan yang handal dan terintegrasi

5. meningkatkan kesetaraan gender 6. meningkatkan tumbuh kembang optimal serta kesejahteraan dan perlindungan anak

7. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarpras pelayanan kesehatan 8. lembaga pendidikan yg merata dan seimbang di seluruh wilayah dengan fasilitas memadai, termasuk bagi anak berkebutuhan khusus 9. meningkatkan manajemen lembaga pendidikan yang mendorong otonomi


Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (2015-2019) 5. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penghidupan yang Berkelanjutan

Prioritas Pembangunan Provinsi (2013-2018) Pendidikan (4) 1. Penurunan angka putus sekolah 2. pendidikan kejuruan/keterampilan 3. Peningkatan minat baca masyarakat dan keaksaraan usaha mandiri 4. kualitas tenaga pendidik 5. kualitas sarana dan prasarana pendidikan Kesejahteraan Sosial (5) 1. Penanganan masalah kesejahteraan sosial 2. Revitalisasi sarana prasarana pendidikan dan latihan tenaga kerja 3. Koordinasi dan mobilisasi LTSP 4. Peningkatan kualitas LTSP dan perlindungan tenaga kerja 5. Relokasi penduduk ke luar negeri

Prioritas Pembangunan Kota Mataram (2015-2019) dan akuntabilitas penyelenggara pendidikan 10. meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat 11. terwujudnya pola hidup bersih dan sehat sebagai antisipasi terhadap penyakit menular dan kejadian luar biasa 12. meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat 13. meningkatkan pendapatan perkapita dan menurunnya tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin

produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional

Wirausaha dan iklim investasi (7) 1. wirausaha komoditi unggulan daerah 2. Investasi dan fasilitasi modal UMKM dan IKM 3. Divestasi dan fasilitasi penyertaan modal BUMD dan Swasta 4. layanan informasi PTSP Online 5. Fasilitasi dan regulasi ekspor daerah Pariwisata dan ekonomi kreatif (8) 1. Promosi/pemasaran obyek wisata 2. Pengembangan kualitas produk ekonomi kreatif 3. Pengembangan destinasi wisata Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah (9) 1. Revitalisasi dan konstruksi sarana prasarana

14. meningkatkan daya saing produk industri dan jasa 15. membangun struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif 16. meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam bidang pendidikan formal dan non formal 17. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penguasaan iptek

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Konektivitas Nasional; Transportasi Massal Perkotaan; Perumahan dan Kawasan Permukiman; Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan Infrastruktur; Peran Investasi; BUMN menjadi Agen Pembangunan; Inovasi dan Teknologi; Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional; Kapasitas Perdagangan Nasional; Daya Saing Tenaga Kerja; Kualitas Data dan Informasi Statistik dalam


152


Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (2015-2019) Sensus Ekonomi Tahun 2016

Kemandirian ekonomi 1. 2. 3. 4.

Kedaulatan Pangan; Ketahanan Air Kedaulatan Energi; Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; 5. Ekonomi Maritim dan Kelautan; 6. Sektor Keuangan; 7. Kapasitas Fiskal Negara

Revolusi karakter bangsa

Prioritas Pembangunan Provinsi (2013-2018) wilayah 2. Pengembangan sistem jaringan transportasi 3. Pendayagunaan rencana tata ruang 4. Revitalisasi Lingkungan permukiman Agroindustri dan ketahanan pangan (6) 1. database potensi SDA 2. Intensifikasi produk SDA berkualitas padi dan palawija 3. Ekstensifikasi lahan produk SDA berkualitas pada lahan kering dan sawah 4. Ekstensifikasi dan Intensifikasi dan diversifikasi tanaman, hasil hutan, produk budidaya perikanan dan kelautan, serta ternak 5. Fasilitasi dan investasi industri olahan produk SDA berkulitas hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, serta hasil hutan bukan kayu 6. usaha ekonomi kreatif 7. Revitalisasi sarana prasarana perekonomian, peralatan industri kecil menengah, dan pemanfaatan teknologi tepat guna Lingkungan hidup, perubahan iklim dan bencana alam (10) 1. Pengendalian dampak penambangan liar 2. Konservasi SDA 3. sarana dan prasarana penganggulangan bencana 4. kesiapsiagaan kawasan rawan bencana dan sekitarnya 5. kawasan tangguh bencana Budipekerti Luhur (1) 1. Pengembangan aktivitas rumah ibadah


153

Prioritas Pembangunan Kota Mataram (2015-2019)

18. konservasi sumber daya air 19. meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan 20. pemenuhan pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien


Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (2015-2019)

Kebhinekaan dan restorasi sosial Indonesia

Prioritas Pembangunan Provinsi (2013-2018) 2. budaya tertib 3. kapabilitas lembaga keagamaan dan kapasitas juru dakwah/ceramah 4. kualitas siaran/informasi media yang edukatif 5. kurikulum sekolah Pendidikan (4) 1. pendidikan karakter Budipekerti Luhur (1) 1. sarana prasarana Islamic Center sebagai pusat ibadah dan pusat pemberdayaan ekonomi Islam 2. kerukunan hidup antar umat beragama dan pecegahan berkembangnya paham radikal 3. Ipoleksosbudhankam masyarakat 4. pranata-pranata adat 5. masyarakat/budayawan/seniman kreatif 6. pusat kebudayaan daerah 7. nilai-nilai budaya dan kearifan lokal 8. situs-situs dan peninggalan budaya 9. Perlindungan hak kekayaan karya seni budaya daerah 10. Penyelamatan dan publikasi naskah kuno/klasik daerah


154

Prioritas Pembangunan Kota Mataram (2015-2019)


Selain itu, pada tahun 2015 Millenium Development Goals (MDG’s) yang telah menjadi paradigma pembangunan global akan segera berakhir. MDG’s (2000-2015) meliputi 8 (delapan) prioritas yaitu: 1) Memberantas kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim; 2) Mewujudkan pendidikan dasar; 3) Mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; 6)

4) Menurunkan angka kematian anak; 5) Meningkatkan kesehatan ibu;

Memerangi HIV/AIDS, malaria

dan

penyakit

lainnya;

7)

Memastikan

kelestarian

lingkungan; serta 8) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Sehingga agenda baru perkotaan di Indonesia akan turut berganti mengikuti konsep Sustainable Development Goals (SDG’s) sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. SDG’s atau Pembangunan berkelanjutan (2016-2030) terdiri dari 3 dimensi utama, diturunkan menjadi 17 tujuan yang mempunyai implikasi atau keterkaitan dengan pengelolaan perkotaan. Adapun pemetaan dimensi utama dan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam kerangka SDG’s dapat dilihat sebagai berikut:

1.

3 Pilar / Dimensi Utama

17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) 2016-

SDG’s

2030

Pembangunan

manusia

1

Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di semua tempat

(Human Development) 2

Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan

3

Pastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia

4

Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua

5

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan

16

Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan

2.

Pembangunan

Sosial

8

Mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan,

Ekonomi (Social Economic

inklusif dan berkelanjutan ekonomi, kesempatan

Development)

kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua 9

Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi

inklusif

dan

berkelanjutan

dan

mendorong inovasi 10

Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara-negara


155


17

Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

3.

Pembangunan

berbasis

6

Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air yang berkelanjutan dan sanitasi untuk semua.

Lingkungan (Environmental

7

Development)

Menjamin akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan,

berkelanjutan,

dan

modern

untuk

semua 11

Membuat

kota-kota

dan

pemukiman

manusia

inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan 12

Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan

13

Mengambil

tindakan

segera

untuk

memerangi

perubahan iklim dan dampaknya 14

Melestarikan dan berkelanjutan dalam pemanfaatan samudera, laut dan sumber daya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan

15

Melindungi,

memulihkan

pemanfaatan

berkelanjutan

berkelanjutan

mengelola

dan

meningkatkan

ekosistem hutan,

darat,

memerangi

desertifikasi, dan menghentikan dan membalikkan degradasi

lahan

dan

menghentikan

hilangnya

keanekaragaman hayati

Berdasarkan kemajuan yang dicapai dalam tahun 2014 dan perkiraan tahun 2015 serta tantangan dan target tahun 2016 maka Tema Pembangunan Kota Mataram tahun 2016 adalah: “Mempertahankan Akselerasi Pembangunan Daerah untuk Kota Mataram yang Maju, Religius, dan Berbudaya”. Program prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mataram tahun 2016, terdapat enam kegiatan penunjang dalam rangka Good Governance sebagai berikut: 1. Optimalisasi Sistem dan Pelayanan Penerimaan Pendapatan Daerah. 2. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. 3. Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu. 4. Keterbukaan Partisipasi Masyarakat. 5. Pemantapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP). 6. Pemantapan Manajemen Aset Daerah. Program

prioritas

yang

dilaksanakan

oleh

Pemerintah

Kota

Mataram

juga

diselaraskan dengan pencapaian percepatan pembangunan Nasional antara lain Program ”100-0-100” yaitu target unggulan pada Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional 2015-2019 dalam bidang Cipta Karya untukm mewujudkan lingkngan permukiman di perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan. Target ”100-0-100” ini meliputi target 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016

156


Pencapaian target ini memerlukan kontribusi Pemerintah Daerah dan juga masyarakat serta sinergi dengan para stakeholder di daerah. Untuk itu Kota Mataram memiliki beberapa program unggulan yang menunjang pencapaian target nasional ini, meliputi : 1. Penyediaan sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah, meliputi :

 Pengadaan dan pemasangan pipa PVC

 Sambungan air dari PDAM

 Pembuatan sumur bor

 Pengadaan Tower Penampungan Air 2. Penanganan kawasan kumuh, meliputi :

 Penyusunan perencanaan penanganan Kawasan Pemukiman Kumuh  Penanganan kawasan permukiman kumuh

 Perbaikan jalan lingkungan

 Perbaikan drainase lingkungan

 Penataan lingkungan berbasis komunitas 3. Pembangunan Sanitasi di Kota Mataram, meliputi :

 Pelaksanaan program lingkungan dengan sampah nihil (LISAN)  Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

 Pengolahan Sampah Terpadu Mulai Tingkat Lingkungan

 Revitalisasi Bank Sampah.


157


Tabel 4.2 Penyelarasan Prioritas Pembangunan Tahun 2016 Nasional, Provinsi dan Kota Mataram Prioritas Pembangunan Nasional (2016) Pembangunan Manusia dan Masyarakat 1. Pendidikan : Pelaksanaan Program Indonesia Pintar 2. Pembangunan Kesehatan dan Gizi Masyarakat : Pelaksanaan Program Indonesia Sehat 3. Perumahan Rakyat 4. Revolusi Karakter Bangsa 5. Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia 6. Revolusi Mental

Prioritas Pembangunan Provinsi (2016) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

20. 21. 22. 23.

Wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan Wajar 12 tahun Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi Pendidikan PAUD Nonformal dan Informal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengembang-an Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Perbaikan Sistim Administrasi Kearsipan Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ arsip Daerah Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Peningkatan Pengendalian Kearsipan Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan gender dan Anak Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak. Perbaikan gizi masyarakat. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Standarisasi Pelayanan Rumah Sakit Pencegahan dan Penanggulang an Penyakit Menular Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan Lingkungan Sehat Peningkatan penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV-AIDS Pengembangan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak. Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga.


158

Prioritas Pembangunan Kota Mataram (2016) 1. Pengembangan mutu dan layanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas. 2. Pengembangan Sekolah berkonsep pembangunan karakter berbasis lingkungan 3. Beasiswa bagi masyarakat miskin 4. Pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan jaringannya, serta rawat inap kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram. 5. Peningkatan status Puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap 6. Optimalisasi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat. 7. Optimalisasi program STBM 8. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 9. Pengurangan luasan Kawasan Kumuh Perkotaan. 10. Sambungan Air Bersih Gratis bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.


Prioritas Pembangunan Nasional (2016)

Prioritas Pembangunan Provinsi (2016)

Prioritas Pembangunan Kota Mataram (2016)

24. Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 25. Pengembangan model operasional KB-PosyanduPAUD. 26. Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 27. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 28. Program Keluarga Berencana. 29. Pengembangan wawasan kebangsaan 30. Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

Pembangunan Sektor Unggulan 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan Kemaritiman Industri Pariwisata Inovasi dan Teknologi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Peningkatan kesejahteraan petani Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan) Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan Peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan Peningkatan produksi pertanian/perkebunan Pengembangan budidaya perikanan. Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan melalui pengembangan tanaman hasil hutan bukan kayu. Program pemberdayaan penyuluh Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Program pengembangan budidaya perikanan Program pengembangan perikanan tangkap Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Program perencanaan dan pengembangan hutan Peningkatan ketahanan pangan Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pencegahan dan penanggulangan Penyakit ternak Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Peningkatan kesejahteraan petani Pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan lapangan


159

1. Peningkatan produktivitas lahan pertanian; 2. Operasionalisasi Gudang Cadangan Pangan; 3. Peningkatan nilai tambah produk-produk pertanian melalui pengembangan industri pengolahan hasil pertanian 4. Produksi perikanan budidaya** 5. Rehabilitasi Irigasi Tersier** 6. Penciptaan 2.000 Wirausaha Baru (WuB). 7. Penataan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL). 8. Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Penyelenggaraan Promosi Usaha Mikro Kecil Menengah. 9. Penataan dan Revitalisasi Pasar Tradisional. 10. Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Destinasi Wisata, antara lain: Kawasan Sayang Sayang dan Kawasan Mapak (THR Loang Baloq). 11. Pengembangan destinasi, pemasaran dan kelembagaan pariwisata yang berkelanjutan 12. Memperkuat Jaringan Klaster Industri. 13. Penguatan dan peningkatan daya saing



Prioritas Pembangunan Provinsi (2016) 21. Pengembangan sistem penyuluhan perikanan 22. Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan/Peternakan 23. Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan dan Migas. 24. Pengembangan dan pemanfaatan energy baru terbarukan. 25. Pengembangan dan pengelolaan sumber air bawah tanah. 26. Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 27. Pemanfatan sumberdaya hutan melalui HTI dan HTR 28. Pengembangan infrastruktur pelabuhan. 29. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian SDKP. 30. Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut. 31. Peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut. 32. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 33. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan laut. 34. Peningkatan pelayanan angkutan laut. 35. Peningkatan/pengembangan angkutan laut. 36. Pelatihan berbasis sertifikat kompetensi 37. Pemanfatan sumberdaya hutan melalui pengembangan jasa lingkungan wisata alam, air, geopark dan wisata alam lindung. 38. Pengembangan Destinasi Pariwisata 39. Pengembangan Kemitraan 40. Pengembangan Pemasaran Pariwisata 41. Program peningkatan keberdayaan masyarakat di perdesaan

Prioritas Pembangunan Kota Mataram (2016) Koperasi 14. Pembangunan Sistem Layanan Nomor Panggilan Tunggal Darurat Kota mataram (Emergency Call 112)

42. PEMBANGUNAN DIMENSI KEWILAYAHAN DAN ANTARWILAYAH 1. Ketimpangan Antar Kelompok Masyarakat

1. 2. 3.

Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas. Pembangunan jalan desa


160

1. Revisi RTRW Kota Mataram 2011-2031 2. Revitalisasi Kawasan Ekonomi Khusus


2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Prioritas Pembangunan Nasional (2016) Pengembangan Wilayah Perbatasan Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Pembangunan Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Pembangunan Perkotaan dan Pedesaan Tata Ruang dan Pertanahan Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Luar Jawa Penanggulangan bencana dan Pengurangan Risiko Bencana

Prioritas Pembangunan Provinsi (2016) 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Pembangunan gorong-gorong Pembangunan Sarana Air Bersih Pembangunan jaringan listrik Program Peciptaan Iklim usaha UMKM yang Kondusif Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif UMKM Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan UMKM Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. Peningkatan pelayanan angkutan. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ. Pengendalian dan pengamanan lalu lintas. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. Penataan daerah otonomi baru. Pengembangan sistim informasi pertanahan. Penataan pemilikan dan pemanfaatan tanah. Program Penataan daerah otonomi baru (Program Unggulan) Program Pembentukan daerah otonomi baru Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Program Peningkatan stabilitas keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat Program Pembinaan tertib administrasi wilayah dan penanggulangan bencana Program Pengelolaan dan Pengembangan kapasitas daerah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Program Peningkatan kerjasama antar Pemerintahan daerah Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan Program Penataan Pemilikan Penggunaan dan


161

3. 4.

5.

6.

7.

Prioritas Pembangunan Kota Mataram (2016) Mandalika Pencanangan Mataram Raya Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan serta Penanganan Sampah secara Terpadu. Penataan dan Penambahan Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan Taman Kota, antara lain Pembangunan RTH Pagutan sebagai “Mentaram Park – Pusat Kebudayaan Mentaram”. Percepatan penetapan RDTR sebagai pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan, antara lain: Terusan Jalan Bung Hatta, Jalan Sunset Road, Terusan Jalan Adisucipto dan jalan underpass udayana.

8. Kesiapsiagaan kebencanaan melalui rekayasa pengurangan resiko abrasi di sepanjang Pantai Ampenan serta pembangunan pengaman sungai dan pantai, serta penanggulangan bencana banjir. 9. Dukungan terhadap program Kota Pusaka, Kota Cerdas, Kota Layak Anak, dan Kota Hijau. 10. Peningkatan manajemen dan keselamatan jalan (road Safety) 11. Pengembangan Sistem Transportasi Darat Trans Mataram



Prioritas Pembangunan Provinsi (2016) Pemanfaatan Tanah 33. Program Pengawasan dan pengendalian pertanahan 34. Program Penataan Administrasi Kependudukan 35. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. 36. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan. 37. Peningkatan pelayanan angkutan. 38. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana prasarana jalan/jembatan 39. Pengembangan Kawasan Transmigrasi menjadi kawasan yang mandiri 40. Pemerataan pembangunan 41. Penyediaan lapangan kerja di lokasi transmigrasi 42. Pembangunan transmigrasi baru 43. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 44. Peningkatan partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana. 45. Peningkatan partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana. 46. Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan darat. 47. Subsidi angkutan massal 48. Pembangunan sarana dan sarana perhubungan. 49. Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. 50. Peningkatan pengendalian polusi. 51. Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 52. Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 53. Pembangunan sarana dan prasarana umum 54. Program Pengembangan Lembaga ekonomi Perdesaan 55. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun desa 56. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 57. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan 58. Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana 59. Perencanaan Tata Ruang. 60. Pemanfaatan Ruang. 61. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.


162



Prioritas Pembangunan Nasional (2016) Pembangunan Kondisi Perlu 1. 2. 3. 4. 5.

Kepastian dan Penegakan Hukum Keamanan dan Ketertiban Politik dan Demokrasi Tata kelola dan Reformasi Birokrasi Sensus Ekonomi 2016 dengan Kualitas Data dan Informasi Statistik yang Lebih Baik

Prioritas Pembangunan Provinsi (2016)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal Program pemberantasan Penyakit Masyarakat Pendidikan politik masyarakat. Pendidikan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. Pelaksanaan reformasi birokrasi. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Peningkatan kualitas pelayanan public. Pembinaan dan pengembangan aparatur. Percepatan pembangunan. Pengembangan Komunikasi informasi dan Media Massa Kerjasama informasi dengan mass media Pengembangan komunikasi informasi dan media massa.


1. Optimalisasi

Pelayanan

Penerimaan Pendapatan Daerah. daerah 3. Peningkatan

Kualitas

Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah. 4. Peningkatan Pelayanan Perijinan Usaha. 5. Keterbukaan Partisipasi Masyarakat. 6. Pemantapan

Keterbukaan

Informasi

Publik (KIP). 7. Pemantapan Manajemen Aset Daerah. 8. Pengendalian

inflasi

dan

penguatan

sektor rill perekonomian berusaha

163

dan

2. Meningkatkan kemampuan pembiayaan

9. Peningkatan


Sistem

kesempatan

kerja

dan


4.3. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH RKPD Tahun 2016 disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan sasaran pembangunan nasional tahun 2016 sebagai berikut: 1. Sasaran Ekonomi, yaitu pertumbuhan ekonomi 6,6%, Inflasi 4% dan penurunan tingkat kemiskinan 9,0% serta tingkat pengangguran terbuka 5,2%-5,5%; 2. Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat, yaitu: a. Pendidikan,

meliputi

pemerataan

akses,

layanan kualitas,

pendidikan relevansi,

dasar

dan

dan

daya

menengah

saing

berkualitas;

pendidikan

tinggi;

optimalisasi anggaran pendidikan. b. Pembangunan Kesehatan, meliputi akselerasi akses pelayanan kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang berkualitas; perbaikan gizi masyarakat; pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan; pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);

akses

pelayanan

kesehatan

ketersediaan,

penyebaran

dan

ketersediaan,

keterjangkauan,

dasar

mutu

dan

Sumber

pemerataan,

dan

rujukan Daya

yang

berkualitas;

Manusia

Kesehatan;

Kualitas

Farmasi

dan

Alat

kesehatan; pengawasan obat dan makanan. c. Pembangunan Perumahan, Air Minum, dan Sanitasi, meliputi Meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai; Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi; Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen asset; Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat; Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi. 3. Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan, yaitu: a. Kedaulatan pangan, meliputi peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai untuk mencapai swasembada dan peningkatan produksi protein hewani daging dan Gula; stabilitas harga dan pasokan pangan; perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; penanganan gangguan ketahanan pangan. b. Kedaulatan energy, meliputi meningkatkan produksi energy primer; meningkatkan cadangan penyangga dan operasional energy; meningkatkan peranan energy baru terbarukan dalam bauran energy; meningkatkan aksesibilitas; peningkatan efisiensi dalam penggunaan energy; pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan tepat sasaran; pemanfaatan potensi Sumber Daya Air untuk PLTA (kelistrikan). c. Maritim dan Kelautan, meliputi Penyelesaian tata batas dan batas landas kontinen di luar 200 mil laut, serta penamaan pulau-pulau dan pendaftarannya; Pengaturan dan

pengendalian

Koordinasi

Dalam

ALKI;

Penguatan

Penanganan

lembaga

Pelanggaran

pengawasan Tindak

laut;

Pidana;

Peningkatan Meningkatkan

pembangunan system transportasi multimoda; Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan; Percepatan pengembangan ekonomi kelautan; Meningkatkan dan mempertahankan kualitas, daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016

164


laut; Meningkatkan wawasan dan budaya bahari serta penguatan SDM dan IPTEK kelautan; Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan serta masyarakat pesisir. d. Pariwisata dan Industri, meliputi pemasaran pariwisata nasional; pembangunan destinasi

pariwisata;

pembangunan

industry

pariwisata;

pembangunan

kelembagaan pariwisata; pengembangan perwilayahan industry di luar Pulau Jawa; penumbuhan populasi industry; peningkatan daya saing dan produktivitas. 4. Sasaran Pembangunan Kewilayahan dan Antarwilayah, yaitu pembangunan desa dan kawasan

perdesaan;

pengembangan

kawasan

perbatasan;

pengembangan

daerah

tertinggal; pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi di Luar Jawa; pembangunan kawasan perkotaan. 5. Sasaran Kepastian dan Penegakan Hukum, yaitu pengembangan model penyimpanan asset sitaan hasil kejahatan tindak pidana korupsi; pemberian bantuan hukum untuk orang miskin yang sedang berhadapan dengan hukum. 6. Sasaran Keamanan dan Ketertiban; yaitu penurunan potensi gangguan keamanan dan ketertiban di daerah; pembinaan potensi keamanan melalui kerjasama POLRI dengan masyarakat. 7. Sasaran Politik dan Demokrasi, yaitu penyediaan data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi Pemilu; peningkatan daya tangkal masyarakat dari pengaruh radikal terorisme; perundingan batas wilayah antar Negara; kemitraan strategis dengan China, Jepang, dan Korsel. 8. Sasaran Tata Kelola dan Reformasi Birokasi, yaitu reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan publik; implementasi UU ASN; peningkatan kompetensi dan profesionalisme ASN, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah. 4.3.1. Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintahan Pusat dan Kota Mataram Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 9 disebutkan bahwa sebagai dasar pelaksanaan Otonomi Daerah maka Pemerintah Daerah diserahkan Urusan Pemerintahan Konkuren. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pemerintah Kota Mataram menyelenggarakan 24 (dua puluh empat) urusan wajib dan 6 (enam) urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Mataram melalui pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan dengan mengimplementasikan program dan kegiatan.


165


A.

Urusan Wajib

A.1 Urusan Urusan Dasar 1.

Pemerintahan

Wajib

yang

berkaitan

dengan Pelayanan

Urusan Wajib Pendidikan Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan Umum Urusan Wajib Pendidikan yaitu dengan meningkatkan kualitas SDM melalui pelaksanaan pendidikan yang mudah diakses, pemerataan dan perluasan akses pendidikan yang diarahkan pada upaya memperluas daya tampung satuan pendidikan serta memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik dari berbagai golongan masyarakat yang berbeda baik secara sosial, ekonomi, gender, lokasi tempat tinggal dan tingkat kemampuan intelektual serta kondisi fisik. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas penduduk Kota Mataram untuk dapat belajar sepanjang hayat dalam rangka peningkatan

daya saing

di

era global,

serta meningkatkan

peringkat Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). Dalam rangka pemerataan dan peningkatan akses pendidikan, strategi yang ditempuh antara lain peningkatan kualitas lembaga PAUD, Pemberian bantuan pendidikan (beasiswa) bagi siswa kurang mampu, Meningkatkan kompetensi guru, Penambahan lahan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB). Beberapa arah kebijakan yang disusun dalam rangka memperluas pemerataan dan akses pendidikan adalah sebagai berikut: a. Memperluas akses bagi anak usia 0–6 tahun, baik laki-laki maupun perempuan untuk memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki dan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam mengikuti pendidikan di SD/MI. b. Menghapus hambatan biaya (cost barriers) melalui pemberian dana pendamping bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) bagi semua siswa pada pendidikan negeri dari jenjang pendidikan dasar sampai menengah. Di samping itu, dilakukan kebijakan pemberian bantuan biaya personal terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, ataupun pendidikan tinggi. c. Memperluas akses bagi anak usia sekolah 7–15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak/belum terlayani di jalur pendidikan formal untuk memiliki kesempatan mendapatkan layanan pendidikan di jalur nonformal maupun program pendidikan terpadu/inklusif bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus terutama untuk daerah-daerah yang tidak tersedia layanan pendidikan khusus luar biasa. d. Memperluas akses bagi penduduk usia 13-15 tahun dengan dikembangkannya SMP Terbuka melalui optimalisasi daya tampung maupun melalui model layanan pendidikan alternatif yang inovatif. e. Memperluas akses bagi penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas baik laki-laki maupun perempuan untuk memiliki kesempatan mendapatkan layanan pendidikan keaksaraan melalui jalur pendidikan nonformal.


166


f. Memperluas kesempatan belajar sepanjang hayat bagi penduduk dewasa yang ingin meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan hidup yang relevan dengan kebutuhan masyarakat melalui program-program pendidikan berkelanjutan. Perluasan kesempatan belajar sepanjang hayat dapat juga dilakukan dengan mengoptimalkan berbagai fasilitas pendidikan formal yang sudah ada sebagai bagian dari harmonisasi pendidikan formal dan nonformal. g. Penetapan

kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini,

dan pendidikan nonformal. h. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat i. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini

dan

pendidikan

nonformal

yang

diselenggarakan oleh masyarakat. j. Pembinaan bahasa dan sastra

2.

Urusan Wajib Kesehatan Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan Umum Urusan Wajib Kesehatan yaitu melalui :

a. pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan jaringannya, serta rawat inap kelas III di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan optimalisasi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. b. peningkatan status Puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, sehingga memperluas akses seluruh masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. c. pencapaian kelurahan ODF dalam rangka peningkatan kesehatan Lingkungan yang dilakukan dengan pelaksanaan Pemicuan (semacam sosialisasi) kepada masyarakat serta dengan memberikan Reward kepada Kelurahan dan Kecamatan yang telah berhasil meraih predikat Bebas Buang Air Besar Sembarangan. d. dibidang penanganan penyakit menular, khususnya HIV/AIDS dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak dengan diawali pemberian pemahaman komprehensif HIV/AIDS. Pihak-pihak lain yang dimaksud antara lain Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Badan Pemberdayaan Masyarakat; Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram serta pihak lainnya. e. Pengelolaan upaya kesehatan

perorangan (UKP) di tingkat Kota Mataram

f. Pengelolaan upaya kesehatan

Masyarakat (UKM) di tingkat Kota Mataram

g. Penerbitan izin praktik dan

izin kerja tenaga kesehatan

h. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan

untuk

UKM dan UKP Daerah

Kota Mataram i. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal j. Penerbitan izin usaha mikro obat tradisional (UMOT) k. Penerbitan sertifikat produksi alat

kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan PKRT

kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016

167


l. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga m. Pengawasan

post-market produk makanan minuman industri rumah tangga

n. Pemberdayaan

masyarakat

bidang

kesehatan

melalui

tokoh

kabupaten/kota,

kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten/kota 3.

Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan Umum Urusan Wajib Pekerjaan Umum meliputi: a. Penyediaan Sambungan Air Bersih Gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota Mataram. b. Peningkatan

dan

pemeliharaan

jalan

untuk

menunjang

aksesibilitas

dan

pertumbuhan perekonomian kota. c. Penataan sempadan sungai dilakukan pada sungai-sungai yang kondisi kawasannya berpotensi menyebabkan banjir pada wilayah sekitarnya. d. Pembangunan bangunan pengaman muara sungai dan pantai untuk mencegah terjadinya banjir dan mengurangi dampak gelombang pasang air laut. e. Meningkatkan konektivitas jaringan drainase perkotaan dan lingkungan. f.

Pembangunan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman serta sanitasi lingkungan yang didukung oleh seluruh sektor air minum, air limbah, drainase dan persampahan sekaligus sebagai upaya mengurangi luasan kawasan kumuh perkotaan. Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan Umum Urusan Wajib Penataan Ruang yaitu meliputi:

a. Penataan dan penambahan luasan RTH dan Taman Kota dalam rangka memenuhi kebutuhan minimal 30% RTH dari luas wilayah Kota Mataram. b. Percepatan penetapan RDTR sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang kota. c. Tersedianya struktur dan pola ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan atau sustainable. d. Melakukan sosialisasi penataan ruang kepada seluruh masyarakat. e. Penyelenggaraan bangunan gedung termasuk memberikan pelayanan perijinan sesuai dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang. f. Melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menghindari pelanggaran tata ruang. g. Pengelolaan

SDA

dan bangunan pengaman

pantai

pada

wilayah

sungai

dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota h. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. i. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman


168


j. Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah kabupaten/kota, termasuk pemberian izin mendirikan bangunan

(IMB)

dan sertifikat laik fungsi bangunan

gedung k. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah kabupaten/kota l. Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota m. Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi n. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/kota o. Penerbitan 4.

izin usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil)

Urusan Wajib Perumahan dan Kawasan Permukiman Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan Umum Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yaitu:

a. Menciptakan perumahan dan lingkungan permukiman yang sehat dan layak huni. b. Melibatkan seluruh stakeholder dalam penanganan Rumah Tidak Layak Huni. c. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana. d. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Kota Mataram. e. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha sebagai upaya mengurangi luasan kawasan kumuh perkotaan. f. Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan. g. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. h. Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG) i. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil 5.

Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan Umum Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalamm Negeri yaitu:

a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. b. Koordinasi penyelenggaraan trantibum dan penegakan peraturan daerah. c. Penegakan Perda dan Perwal d. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penegakan Perda e. Operasionalisasi penyelidikan, penyidikan dan pemberkasan terhadap pelanggaran Perda oleh PPNS. f. Meningkatkan peranan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana daerah. g. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran. h. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran. i. Investigasi kejadian kebakaran. j. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.


169


6.

Urusan Wajib Sosial Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan Umum Urusan Wajib Sosial yaitu:

a. Meningkatkan koordinasi antar SKPD yang terkait dengan program Kesejahteraan Sosial antara lain penanganan anak jalanan dan pembinaan anak terlantar, penanggulangan kemiskinan, dan lain-lain. b. Melakukan pendataan untuk menjamin ketersediaan Basis Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan system By Name By Address. c. Meningkatkan pembinaan terhadap anak terlantar, penyandang cacat, lanjut usia terlantar, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.

d. Memperkuat jaringan kerja dengan mitra kerja di bidang sosial (PSM, Orsos, LSM dan

stakeholders)

dalam

upaya

memperluas

penanganan

permasalahan

kesejahteraan sosial dan penanganan bencana.

e. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana daerah. f. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan g. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial h. Pembinaanlembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) i. Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/kelurahan asal j. Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak

memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak

yang

berhadapan dengan hukum A.2 Urusan

Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan

Dasar 7.

Urusan Wajib Tenaga Kerja Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan Umum Urusan Wajib Tenaga Kerja yaitu:

a. Memberikan

bimbingan dan pelatihan keterampilan bagi para pencari kerja

berdasarkan unit kompetensinya.

b. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta. c. Pengelolaan informasi bursa kerja dan pemanfaatan sarana teknologi bursa kerja online.

d. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja e. Konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil f. Pengukuran produktivitas tingkat Daerah g. Penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta LPTKS dalam Kota h. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Kota Mataram i. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah kabupaten/kota

j. Penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016

170


8.

Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan Umum Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah melalui: a. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau dalam bentuk lain seperti Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Perlindungan Perempuan dan Anak dimana langkah ini merupakan salah satu upaya dalam menangani berbagai kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana telah diamanatkan oleh Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan. b. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak harus dilakukan secara khusus, mengingat perempuan dan anak termasuk kelompok rentan sebagai korban kekerasan yang wajib mendapatkan perlindungan. c. Selain itu juga Kota Mataram berusaha mewujudkan Kota Mataram sebagai kota layak anak. d. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten /kota e. Pemberdayaan perempuan

bidang

politik, hukum, sosial dan ekonomi pada

organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota. f.

Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.

g. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para

pihak lingkup

Daerah kabupaten/kota. h. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota. i.

Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.

j.

Peningkatan kualitas keluarga

dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan

hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota. k. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang

wilayah kerjanya dalam

Daerah kabupaten/kota. l.

Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota

m. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota n. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan

dunia usaha

tingkat Daerah kabupaten/kota. o. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/kota p. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para

pihak lingkup Daerah

kabupaten/kota q. Penyediaan

layanan

bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang

memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota


171


r.

Penguatan

dan

pengembangan

lembaga

penyedia

layanan

bagi

anak

yang

memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota 9.

Urusan Wajib Pangan Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Wajib Pangan, yaitu: a.

Mengoptimalkan kemandirian pangan masyarakat.

b.

Mengoptimalkan efektifitas akan pemenuhan kebutuhan pangan daerah.

c.

Mengoptimalkan operasi pasar.

d.

Melaksanakan sosialisasi perlindungan konsumen dan mengaktifkan BPSK.

e.

Meningkatkan sosialisasi penganekaragaman pangan.

f.

Meningkatkan pembinaan-pembinaan dan pelatihan-pelatihan terhadap pelaku utama.

g.

Penyediaan

infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada

berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota h.

Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan

i.

Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota

j.

Penentuan harga minimum daerah

untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi k.

Pelaksanaan pencapaian target

konsumsi

pangan

perkapita/tahun

sesuai

dengan angka kecukupan gizi l.

Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan

m. Penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota n.

Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang

o.

mencakup dalam Daerah kabupaten/kota

Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar

10. Urusan Wajib Pertanahan Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Wajib Pertanahan, yaitu: a.

Review/appraisal Aset/barang daerah.

b.

Pembebasan lahan untuk meningkatkan penyediaan dan pelayanan infrastruktur perkotaan.

c.

Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota

d.

Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten/kota

e.

Penyelesaian masalah ganti kerugian

dan

santunan tanah untuk pembangunan

oleh Pemerintah Daerah kabupaten /kota f.

Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah kabupaten/kota

g.

Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota

h.

Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota

i.

Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota

j.

Penerbitan izin membuka tanah

k.

Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah kabupaten/kota


172


11. Urusan Wajib Lingkungan Hidup Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan Umum Urusan Wajib Lingkungan Hidup adalah: a.

Meningkatkan upaya pengurangan pencemaran air, tanah dan udara.

b.

Meningkatkan upaya perlindungan mata air.

c.

Meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup dengan melibatkan seluruh pihak.

d.

Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dampak pembangunan fisik perkotaan terhadap lingkungan hidup.

e.

Meninjau kembali perjanjian kerjasama antara Walikota Mataram dan Bupati Lombok Barat tentang Pengelolaan Prasarana dan Sarana Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Regional Sampah Kebon Kongok.

f.

Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten/kota

g.

KLHS untuk kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) kabupaten/kota

h.

Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota

i.

Pengelolaan Kehati kabupaten/kota

j.

Penyimpanan sementara limbah B3

k.

Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota

l.

Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan

yang

izin

lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota m. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota n.

Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan

lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH

yang berada di Daerah kabupaten/kota o.

Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota

p.

Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/kota

q.

Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap

r.

Pengelolaan sampah

s.

Penerbitan

izin

pendaurulangan

sampah dan pemrosesan akhir t.

sampah/pengolahan

sampah,

pengangkutan

sampah yang diselenggarakan oleh swasta

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta

12. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan Umum Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil: a. b.

Peningkatan pelayanan publik dibidang kependudukan. Pengembangan database kependudukan.


173


c.

Sosialisasi kebijakan kependudukan melibatkan aparat kecamatan, kelurahan dan masyarakat.

d. Melaksanakan Isbad Nikah masal bagi pasangan yang belum memiliki buku nikah,

e. f. g. h. i.

sehingga anak-anak mereka dapat memenuhi persyaratan untuk memiliki akta kelahiran. Pelayanan pendaftaran penduduk Pelayanan pencatatan sipil Pengumpulan data kependudukan Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten/kota Penyusunan profile kependudukan kabupaten/kota

13. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Strategi dan Arah Kebijakan Umum Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu:

a.

Mengembangkan Pengetahuan, kemampuan

keterampilan aparatur kelurahan

melalui pembinaan seperti Bimtek dan pelatihan.

b. Mengembangkan

peran

serta

masyarakat

dalam

setiap

tahapan

proses

pembangunan.

c.

Mengembangkan Kemampuan dan keterampilan, penyuluhan dan bimbingan bagi kelompok usaha ekonomi masyarakat (sektor informal) dalam bidang pemasaran, permodalan, dan manajeman agar mampu meningkatkan daya saing usahanya.

d. Mengembangkan program/kegiatan yang disepakati bersama masyarakat sebagai titik masuk (entry point), agar tumbuh rasa ingin tahu dan rasa tanggung jawab yang mengarah pada terwujudnya kemandirian masyarakat.

e.

Berpihak pada pengembangan ekonomi rakyat dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

f. g. h. i.

Penyelenggaraan penataan Desa Fasilitasi kerja sama antar- Desa dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi

pemerintahan Desa

Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerakdi bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya

hokum adat yang sama

dalam Daerah kabupaten/kota

j.

Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga

adat

tingkat Desa

14. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan Umum Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah:

a.

Meningkatkan akses informasi dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi bagi individu dan keluarga untuk meningkatkan status kesehatan perempuan dan anak dalam mewujudkan

keluarga sehat

dengan

jumlah

anak yang

ideal

serta

pencegahan berbagai penyakit seksual dan penyakit alat reproduksi, serta kualitas kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016

174


yang lebih baik, peningkatan kualitas kesehatan reproduksi serta peningkatan status kesejahteraan keluarga.

b. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah

Daerah

kabupaten/kota

dalam

rangka

pengendalian

kuantitas

penduduk

c. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota d. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal

e. f.

Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB) Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan

alat

dan

obat kontrasepsi serta

pelaksanaan pelayanan KB di Daerah kabupaten/kota

g.

Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB

h. Pelaksanaan

pembangunan

keluarga

melalui

pembinaan

ketahanan

dan

kesejahteraan keluarga

i.

Pelaksanaan dan peningkatan peran Daerah

kabupaten/kota

dalam

serta organisasi kemasyarakatan

pembangunan

keluarga

melalui

tingkat pembinaan

ketahanan dan kesejahteraan keluarga 15. Urusan Wajib Perhubungan Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan Umum Urusan Wajib Perhubungan adalah: a.

Penyediaan sarana dan prasarana angkutan publik.

b.

Penyediaan rambu, marka dan kelengkapan jalan sesuai standar keselamatan lalu lintas.

c.

Melakukan manajemen rekayasa lalu lintas pada ruas-ruas jalan yang rawan macet

d.

Mengembangkan

pemanfaatan

teknologi

informasi

dan

komunikasi

melalui

pembinaan kepada masyarakat. e.

Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

f.

Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota

g.

Pengelolaan terminal penumpang tipe C

h.

Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parker

i.

Pengujian berkala kendaraan bermotor

j.

Pelaksanaan manajemen dan

rekayasa

lalu

lintas untuk jaringan jalan

kabupaten/kota k.

Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota

l.

Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten/kota

m. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten/kota n.

Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan

dalam 1

(satu) Daerah kabupaten/kota o.

Penetapan rencana umum jaringan

trayek perkotaan

dalam 1 (satu) Daerah

kabupaten/kota Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram Tahun 2016

175


p.

Penetapan rencana umum jaringan

trayek pedesaan

yang

menghubungkan

1

(satu) Daerah kabupaten q.

Penetapan wilayah operasi

angkutan

orang dengan menggunakan taksi dalam

kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota r.

Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan

orang

dalam trayek

perdesaan dan

perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota s.

Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota

t.

Penetapan tariff kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten/kota

16. Urusan Wajib Komunikasi dan Informasi Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Wajib Komunikasi dan Informasi, yaitu: a.

Meningkatkan kualitas jaringan komunikasi dan informasi antar SKPD yang telah memiliki dan mengoperasikan jaringan internet untuk mendukung kemudahan akses informasi di lingkungan internal maupun eksternal.

b.

pengembangan sistem informasi, melalui peningkatan kapasitas bandwith internet dan upgrading program aplikasi website dan hosting/domain yang disewa.

c.

Mengoptimalkan layanan SMS kepada seluruh pegawai Pemerintah Kota Mataram dan masyarakat dalam menyampaikan informasi layanan publik.

d.

Mengoptimalkan peran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di 6 Kecamatan Kota Mataram dalam rangka meningkatkan pengembangan dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi yang berbudaya dan berdaya guna di masyarakat.

e.

Penguatan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan informasi melalui pelatihan TIK untuk mendukung pengembangan jaringan dan sistem informasi.

17. Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, yaitu: a.

Penciptaan 2.000 Wirausaha Baru (WuB).

b.

Penataan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL).

c.

Pengenalan produk melalui pameran lokal luar daerah dan luar negeri.

d.

Penataan dan revitalisasi pasar tradisional.

e.

Mengembangkan kapasitas SDM melalui pelatihan-pelatihan manajemen koperasi.

f.

Mengembangkan peluang usaha baru.

g.

Mengoptimalkan manajemen koperasi.

h.

Pengoptimalan pemanfaatan koperasi untuk mendukung permodalan UMKM.


176


18. Urusan Wajib Penanaman Modal Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Wajib Penanaman Modal, yaitu: a.

Meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama yang berkaitan dengan waktu penyelesaian izin.

b.

Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi data investasi kota dengan provinsi.

c.

Membangun aplikasi Sistem Informasi Perizinan yang berbasis web.

19. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga, yaitu: a.

Mengoptimalkan wadah organisasi kepemudaan.

b.

Mengoptimalkan wadah organisasi olahraga.

c.

Mengoptimalkan pembinaan olahraga professional di luar sekolah melalui KONI untuk meningkatkan prestasi atlet Kota Mataram terutama dalam menghadapi event olahraga regional dan nasional.

d.

Memberikan bantuan stimulus baik kepada atlet maupun pelatih masing-masing Cabang Olahraga (Cabor).

e.

Mengoptimalkan pengelolaan sarana olahraga khususnya Stadion Malomba dengan dibentuk Badan Pengelola Stadion Legenda Malomba Ampenan dengan Keputusan Walikota.

f.

Mengoptimalkan pola pembinaan olahraga mulai usia dini, dan penjaringan calon atlet dari lingkungan sekolah.

g.

Memantapkan persiapan sumber daya untuk pembentukan kepengurusan cabang olahraga.

h.

Meningkatkan peran serta pemuda melalui organisasi kepemudaan di tengah-tengah masyarakat.

20. Urusan Wajib Statistik Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Wajib Statistik, yaitu: a.

Melibatkan tenaga Badan Pusat Statistik dalam tim penyusunan data statistik yang

b.

Meningkatkan kapasitas tenaga aparatur Kota Mataram yang memiliki latar

ditetapkan melalui SK Walikota. belakang statistik. 21. Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum,

Administrasi

Keuangan

Daerah,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian Dan Persandian, yaitu:

a.

Penyediaan data Pendapatan Asli Daerah dan Penetapan target PAD yang akurat dan akuntabel.


177


b. Meningkatkan akurasi dalam penyediaan data dan informasi PAD. c. Koordinasi dengan SKPD/Instansi pengelola PAD baik di daerah, Provinsi maupun dengan Pusat.

d. Menciptakan iklim yang kondusif antara aparatur dengan Wajib Pajak Daerah/Wajib Pajak Retribusi Daerah .

e.

Memberikan layanan dan membantu penyelesaian keberatan/restitusi kepada wajib pajak/retribusi.

f.

Melakukan terobosan-terobosan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya sebagai WPD/WRD.

g. h. i. j.

Meminimalkan tingkat kebocoran PAD. Meningkatkan intensitas dan kualitas pengembangan sumber daya aparatur. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak/retribusi. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan PAD sebagai umpan balik dalam penerimaan Pendapatan Daerah.

22. Urusan Wajib Kebudayaan Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Wajib Kebudayaan, yaitu: a.

Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kota Mataram dalam rangka mempertahankan seni budaya lokal daerah.

b.

Membentuk Majelis Kebudayaan Kota Mataram.

c.

Membentuk Dewan Kesenian Daerah.

23. Urusan Wajib Perpustakaan Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Wajib Perpustakaan, yaitu: a.

Meningkatnya kuantitas dan kualitas perpustakan dengan semakin meningkatnya koleksi bahan bacaan.

b.

Meningkatnya stadarisasi

pelayanan perpustakaan

berbasis

e-library dengan

standar Nasional. c.

Meningkatkan minat baca masyarakat dengan mengoptimalkan fungsi Taman Bacaan

Masyarakat

(TBM),

perpustakaan

di

sekolah,

dan

meningkatkan

pemberdayaan komunitas perpustakaan dalam pengelolaan perpustakaan.

d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perpustakaan melalui pengadaan jaringan internet (Hot Spot) dan buku digital / e-library. 24. Urusan Wajib Kearsipan Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Wajib Kearsipan, yaitu: a. b.

Meningkatkan jumlah SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Peningkatan kualitas SDM pengelola arsip melalui penyelenggaraan Bimbingan teknis kearsipan bagi pengelola arsip di masing-masing SKPD.

c.

Penyediaan depo penyimpanan arsip yang sesuai standar kelayakan yang dapat menjamin keselamatan arsip-arsip pemerintahan Kota Mataram.


178


25. Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan Umum Urusan Wajib Perencanaan Pembangnan yaitu meliputi: a. Pemerintah daerah yang akan melaksanakan Pemilukada serentak pada akhir tahun 2015 agar melakukan evaluasi hasil RPJMD dan Renstra SKPD periode yang lalu untuk dijadikan sebagai bahan penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD periode berikutnya; b. Updating data dan informasi yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah yang transparan dan terintegrasi secara nasional; c. Penyelesaian

penyusunan/penetapan

dokumen

rencana

pembangunan

daerah

(RPJPD, RPJMD, RKPD Tahun 2016 dan Perubahan RKPD Tahun 2016) dan rencana satuan kerja perangkat daerah (Renstra SKPD, Renja SKPD Tahun 2016 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2016) tepat waktu sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; d. Penyelesaian penyusunan/penetapan dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana SKPD; e. Peningkatan kemampuan aparat dalam penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah melalui sosialisasi dan/atau bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan f.

Menyelesaikan penyusunan dan/atau menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 299 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

B.

Urusan Pilihan

1.

Urusan Pilihan Kelautan Dan Perikanan Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan, yaitu:

a. Mengembangkan perikanan tangkap dan budidaya air tawar b. Mengembangkan kemandirian masyarakat pesisir melalui pelatihan 2.

Urusan Pilihan Pariwisata Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Pilihan Pariwisata, yaitu: a.

Pengembangan

kesenian

dan

budaya

melalui

kegiatan

pembinaan,

atraksi

pagelaran, pentas seni dan budaya. b.

Mengembangkan destinasi pariwisata melalui penataan obyek-obyek wisata.

c.

Mengembangkan sumber daya manusia dibidang pariwisata.

d.

Meningkatkan penataan informasi pembangunan kepariwisataan secara lengkap.

e.

Pengembangan periwisata melalui promosi baik didalam maupun diluar daerah dengan mengikuti pameran yang berorientasi pada efektifitas, efisiensi dan informasi yang tepat.


179


f. 3.

Mengoptimalisasi kepariwisataan dengan baik.

Urusan Pilihan Pertanian Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Pilihan Pertanian, yaitu: a.

Mengembangkan model pertanian dengan model-model alternatif (hidroponik dan minapolitan).

b.

Mengembangkan kualitas dan kuantitas produk hasil olahan pertanian dan peternakan.

4.

c.

Menjamin akses pasar bagi produk hasil pertanian/peternakan dan olahan.

d.

Mengembangkan zona pertanian terpadu.

Urusan Pilihan Perdagangan Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Pilihan Perdagangan, yaitu:

a.

Mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi, Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

b. Mengoptimalkan penanganan pengangguran terbuka. c. Mengoptimalkan fungsi dan peran kelembagaan investasi serta memantapkan identifikasi potensi yang dapat dikerjasamakan.

d. Meningkatkan iklim usaha perdagangan melalui persaingan usaha yang sehat dan pengamanan perdagangan.

e. 5.

Melaksanakan sosialisasi perlindungan konsumen dan mengaktifkan BPSK.

Urusan Pilihan Perindustrian Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Pilihan Perindustrian, yaitu: a.

Mengoptimalkan pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri.

6.

b.

Mengoptimalkan sektor industri dalam pengembangan peluang dan pemasaran.

c.

Mengoptimalkan peluang dan pemasaran Industri Rumah Tangga (IRT).

d.

Mengoptimalkan perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri.

Urusan Pilihan Transmigrasi Strategi Pelaksanaan dan Arah Kebijakan pada Urusan Pilihan Transmigrasi, yaitu meningkatkan frekuensi sosialisasi penyuluhan transmigrasi kepada masyarakat.


180

BAB 4 PRIORITAS dan SASARAN PEMBANGUNAN

Recommend Documents