PRINSIP-PRINSIP PANDUAN PBB TENTANG BISNIS DAN HAM

MODUL PELATIHAN

PRINSIP-PRINSIP PANDUAN PBB TENTANG BISNIS DAN HAM Memastikan Praktik Bisnis yang Menghormati Hak Asasi Manusia

Penyusun: Rully Sandra Cekli Setya Pratiwi Mugiyanto

November 2016

MODUL PELATIHAN

PRINSIP-PRINSIP PANDUAN PBB TENTANG BISNIS DAN HAM Memastikan Praktik Bisnis yang Menghormati Hak Asasi Manusia

Penyusun: Rully Sandra Cekli Setya Pratiwi Mugiyanto

November 2016

I

DAFTAR ISI

Daftar Singkatan

IV

Kata Pengantar

VI

Tentang Manual Ini

VII

Bab I: Sekilas tentang

1

Bab 2: Tinjauan Umum tentang Bisnis dan HAM

7

Bab 3: Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (UNGPs)

15

Pilar 1: Kewajiban negara untuk melindungi HAM

18

Pilar 2: Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM

20

Pilar 3: Akses atas pemulihan

27

Pemulihan di Tingkat Perusahaan

28

Pemulihan Negara

29

Pemulihan Non-Negara

30

Bab 4: UNGPs bagi Pemangku Kepentingan Lain

35

Bab 5: Bagaimana dengan Indonesia?

41

Refleksi

43

Catatan untuk Trainer tentang Kegiatan Kecil

44

Lampiran 1: Tabel Kompilasi HAM dan Sumber Hukumnya

46

Lampiran 2: Rekomendasi bahan bacaan lain tentang UNGPs

49

Lampiran 3: Kunci jawaban untuk Kegiatan Kecil 5

50

III

DAFTAR SINGKATAN

IV

AKUMINDO

: Asosiasi UMKM Indonesia

AMDAL

: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

APD

: Air Products

APINDO

: Asosiasi Pengusaha Indonesia

BHL

: Buruh Harian Lepas

BPJS

: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

BUMN/D

: Badan Usaha Milik Negara/Daerah

COHBRA

: Community Based Human Rights Impact Assessment

CSR

: Corporate Social Responsibility

CV

: Commanditaire Vennootschaap

DLL.

: Dan Lain-Lain

DSTKT

: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

DUHAM

: Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia

EITI

: Extractive Industries Transparency Initiative

ELSAM

: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat

FPIC

: Free, Prior and Informed Consent

GAPKI

: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia

GAPMMI

: Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia

GAR

: Golden Agri Resource

HAM

: Hak Asasi Manusia

HCS

: Hidup Cerah Sejahtera

HCV

: High Conservation Value

HGU

: Hak Guna Usaha

IBRD

: International Bank for Reconstruction and Development

ICCPR

: International Covenant on Civil and Political Rights

ICESCR

: International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

ICSID

: International Centre for Settlement of Investment Disputes

ICRC

: International Committee of the Red Cross

IDA

: International Development Association

IFC

: International Finance Corporation

IGCN

: Indonesia Global Compact Network

IMB

: Izin Mendirikan Bangunan

INFID

: International NGO Forum on Indonesian Development

ILO

: International Labour Organization

IPB

: Institut Pertanian Bogor

IPTN

: Industri Pesawat Terbang Nusantara

ISO

: International Organization for Standardization

Kadin

: Kamar Dagang Indonesia

KK

: Kepala Keluarga

Komnas

: Komisi Nasional

KPA

: Konsorsium Pembaruan Agraria

KPC

: Kartika Prima Cipta

KTP

: Kartu Tanda Penduduk

Ltd.

: Limited company

MIGA

: Multilateral Investment Guarantee Agency

NCP

: National Contact Point

NKT

: Nilai Konservasi Tinggi

OECD

: Organisation for Economic Co-operation and Development

OPPUK

: Organisasi Penguatan dan Pengembangan

OXFAM

: Oxford Committee for Famine Relief

PBB

: Perserikatan Bangsa-Bangsa

PKB

: Perjanjian Kerja Bersama

PLN

: Perusahaan Listrik Negara

PPAB

: Policy and Procedures Advisory Board

PT

: Perseroan Terbatas

PTUN

: Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

RAN

: Rencana Aksi Nasional

RANHAM

: Rencana Aksi Nasional tentang Hak Asasi Manusia

RSPO

: Roundtable for Sustainable Palm Oil

SA

: Social Accountability

SDM

: Sumber Daya Manusia

Serbundo

: Serikat Buruh Perkebunan Indonesia

SOP

: standard operating procedure

Tbk.

: Terbuka

TNC

: Transnational Company

TuK Indonesia

: Transformasi untuk Keadilan Indonesia

UI

: Universitas Indonesia

UNGPs

: United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights

UMKM

: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

UNCTAD

: United Nations Conference on Trade and Development

UPR

: Universal Periodic Review

UU

: Undang-Undang

UUD

: Undang-Undang Dasar

VPSHR

: The Voluntary Principles on Security and Human Rights

WALHI

: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

V

KATA PENGANTAR Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang karena limpahan rahmatNya kami berhasil menerbitkan sebuah modul pelatihan yang berjudul “Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM; Memastikan Praktik Bisnis yang Menghormati HAM”. Modul pelatihan ini kami terbitkan sebagai bahan pendukung pencapaian program ““Walking the Talk: Promoting Accountable Business through Advancement of United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) Implementation in Indonesia” atau “Mempromosikan Bisnis yang Beranggung Jawab dengan Mendorong Pelaksanaan Pinrip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM (UNGP) di Indonesia”. Penyusunan modul sebagai bagian dari pelaksanaan program yang dijalankan oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Oxfam di Indonesia dan Indonesian Global Compact Network (IGCN) ini terlaksana berkat dukungan Uni Eropa di Indonesia. Modul pelatihan ini akan digunakan sebagai materi utama pelatihan tentang bisnis dan HAM untuk berbagai kalangan seperti serikat buruh atau serikat pekerja, organisasi petani, organisasi masyarakat sipil, jurnalis, pegawai pemerintah dan sektor swasta atau dunia usaha. Modul pelatihan ini disusun dengan memberi tekanan lebih pada isu-isu yang terkait dengan industri pangan dan pertanian serta perkebunan kelapa sawit. Kami berharap bahwa modul yang disusun melalui kajian literatur, kunjungan lapangan dan expert review ini mampu memberikan pemahaman yang komprehensif tentang UNGP dalam kaitannya dengan praktik bisnis dan penghormatan HAM di Indonesia. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Rully Sandra dan Cekli Setya Pratiwi yang telah bekerja keras menyusun modul pelatihan ini, serta rekanrekan di Oxfam di Indonesia, IGCN, Business and Human Rights Working Group (BHRWG) serta Elsam.

Jakarta, 10 November 2016

Mugiyanto Program Officer Senior untuk HAM dan Demokrasi

VI

TENTANG MANUAL INI Pada bulan Juni 2011, Dewan HAM PBB menerima Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan HAM (UNGPs), yang menjadi pedoman bagi negara dan perusahaan untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran hak asasi manusia di sektor bisnis. Salah satu upaya yang perlu dilakukan terkait dengan isi dan mandat UNGPs ini adalah mempromosikan sektor bisnis yang bertanggung jawab di seluruh negara, termasuk Indonesia, yang mengadopsi prinsip-prinsip pertanggungjawaban korporasi untuk menghormati hak asasi manusia. Selain itu, perlu juga meningkatkan kepedulian dan kapasitas pemangku kepentingan lain yang beririsan dengan kegiatan bisnis. Manual ini dikembangkan sebagai salah satu cara untuk mendiskusikan relasi antara HAM dan Bisnis dan implementasinya di Indonesia, mempromosikan UNGPs beserta implementasinya. Manual ini diharapkan dapat digunakan oleh berbagai pemangku kepentingan, seperti jurnalis, serikat pekerja, serikat tani, organisasi masyarakat sipil dan juga perusahaan yang ingin mengetahui lebih jauh tentang UNGPs. Manual ini secara khusus ditujukan untuk industri pangan dan pertanian, oleh karenanya banyak menggunakan contoh-contoh permasalahan yang dialami dalam sektor tersebut. Manual ini berusaha menjelaskan secara ringkas tentang hak asasi manusia, keterkaitan bisnis dan HAM, isi dari tiga pilar Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (UNGPs): Melindungi, Menghormati, dan Pemulihan, serta posisi Indonesia pada saat Manual ini dibuat pada tahun 2016. Sejumlah gambar dan diagram digunakan dalam Manual ini untuk lebih membantu pemahaman para pengguna. Peserta juga diharapkan untuk terlibat aktif melalui sejumlah diskusi dan kegiatan kelompok yang disediakan. Pendekatan yang digunakan dalam pelatihan ini menggunakan metode pembelajaran orang dewasa, dimana pelatih menempatkan dirinya sebagai fasilitator dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta untuk berbagi pengalaman, mengemukakan pendapatnya, secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang telah disusun dalam pelatihan ini baik dalam bentuk diskusi, brainstorming, curah pendapat, atau kerja kelompok. Manual ini ditujukan untuk melengkapi 2 (dua) dokumen lain dari OXFAM, INFID dan IGCN berupa studi data awal tentang Bisnis dan HAM dalam industri makanan dan pertanian di Indonesia dan Alat Penilaian HAM dan Bisnis berbasis Masyarakat (COHBRA).

Informasi lebih lanjut tentang penggunaan manual ini, silakan hubungi INFID di alamat surel: [email protected] atau [email protected].

VII

VIII

MODUL PELATIHAN

BAB I:

SEKILAS TENTANG HAK ASASI MANUSIA (HAM) Tujuan Bab 1: a. Peserta pelatihan diharapkan memahami pengertian dasar HAM dan pentingnya Hukum HAM Internasional dan Nasional dalam menjamin HAM yang bersifat melekat sebagai bagian dari harkat dan martabat manusia. b. Peserta pelatihan diharapkan memahami kedudukan negara sebagai pemegang utama tanggung jawab penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM semua orang tanpa terkecuali.

Waktu Pelatihan: 3 Jam Bahan: c. Kertas plano, spidol besar, kertas aneka warna. d. modul/ manual e. Komputer, proyektor, layar

MEMPROMOSIKAN IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP PANDUAN PBB TENTANG BISNIS DAN HAM DI INDONESIA

1

PENJELASAN HAM berasal dari martabat manusia yang melekat dalam diri setiap orang.1 HAM merupakan standar dasar yang melekat pada diri setiap manusia karena terlahir sebagai manusia dan bertujuan untuk menjaga martabat dan kesetaraan semua orang tanpa kecuali. Manusia memiliki HAM bukan karena pemberian negara, belas kasihan negara atau warisan dari orang tua kita. Manusia memiliki HAM sederhana saja karena dia adalah manusia. Setiap orang berhak atas HAM dan kebebasan dasar serta berkewajiban untuk menghargai HAM orang lain tanpa kecuali. Dalam menikmati hak dan kebebasannya, semua orang hanya dapat dibatasi dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam Undang-Undang.2 Pembatasan tersebut hanya boleh dilakukan dimaksudkan sematamata untuk penghormatan hak dan kebebasan orang lain, untuk menjaga moral publik, memelihara ketertiban umum, dan/atau melindungi kesehatan publik. HAM diakui secara universal dan diatur dalam sejumlah instrumen internasional. Di pertengahan Abad 20, istilah “hak asasi manusia” didefinisikan sebagai hak-hak yang diatur dalam 3 (tiga) instrumen internasional utama yang dianggap sebagai Konstitusi HAM Internasional (International Bill of Rights) yaitu adalah Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) tahun 1966 dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) tahun 1966. Akan tetapi kemudian, instrumen HAM internasional dan regional telah mencantumkan HAM yang diatur dalam Konstitusi HAM Internasional secara lebih rinci dan spesifik, misalnya secara khusus melindungi orang dan kelompok rentan, termasuk anak, masyarakat adat, pengungsi dan perempuan. Selain itu, beberapa instrumen HAM juga mengatur hak-hak baru. Saat ini ada 7 (tujuh) instrumen utama internasional lain tentang HAM.3 Di Indonesia, HAM diakui di dalam UUD 1945 setelah Amandemen tahun 2002, terutama dalam pasal-pasal 27, 28A-J, 29, 31, 33 dan 34. Secara khusus, Indonesia juga sudah memiliki Undang-Undang tentang HAM yaitu UU No. 39 tahun 1999. HAM juga disebut sebagai salah satu dasar pertimbangan di berbagai peraturan perundang-undangan lain (lihat Lampiran 1). Ratifikasi Indonesia terhadap berbagai instrumen HAM Internasional juga sangat penting dan menjadi bagian dari hukum positif serta perlu diharmonisasikan dengan berbagai produk hukum di tingkat nasional dan lokal. Tanggung jawab utama untuk menegakkan HAM ada di tangan negara. Negara disini

2

1

Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM), Mukadimah dan Pasal 1.

2

DUHAM, Pasal 29(2).

3

Ketujuh instrumen ini adalah: Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD), Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), Konvensi Menentang Penyiksaan, dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat (CAT), Konvensi tentang Hak-Hak Anak (CRC), Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya (ICRMW), Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (ICRPD), Konvensi Internasional untuk Perlindungan Bagi Semua Orang dari Penghilangan Paksa (ICPPED), Untuk daftar lengkap, isi, serta penjelasan instrumen HAM ini dapat dilihat di situs PBB: www. un.org dan OHCHR: www.ohchr.org.

MODUL PELATIHAN

diwakili oleh semua kebijakan, peraturan perundang-undangan, dan tindakan yang diambil oleh aparatur negara dari legislatif, eksekutif dan yudikatif, dari tingkat nasional sampai daerah. Kewajiban HAM negara dapat dilihat dari gambar berikut:

NEGARA

Memajukan HAM

Memenuhi HAM

Melindungi HAM

Menghormati HAM

Kebijakan , Undang-Undang, Peraturan, Tindakan Aparat atas nama Negara

Kewajiban untuk menghormati berarti tidak melakukan intervensi/turut campur atas penikmatan HAM. Sementara kewajiban untuk melindungi berarti memastikan pihak atau orang lain tidak ikut campur terhadap hak seseorang. Kewajiban memenuhi berarti mempromosikan HAM, memfasilitasi akses atas HAM dan menyediakan fasilitas bagi mereka yang tidak mampu menyediakan sendiri. Sementara kewajiban memajukan HAM berarti negara berkewajiban memastikan adanya kesadaran dan penerimaan HAM. (Catatan untuk trainer: berikan penjelasan tentang perbedaan kewajiban-kewajiban tersebut) Dalam kehidupan sehari-hari, seperti apakah bentuk HAM itu? Kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi berarti negara harus menahan diri untuk tidak ikut campur atau membatasi HAM, misalnya: hak atas privasi, hak untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah/negara, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Negara juga berkewajiban untuk melindungi setiap orang dari pelanggaran HAM, termasuk yang dilakukan oleh pihak lain, misalnya: melindungi kelompok minoritas dari serangan kelompok mayoritas, melarang aparat negara melakukan diskriminasi dalam memberikan pelayanan publik, atau mengeluarkan peraturan yang menjamin dan melindungi hak-hak masyarakat adat, memastikan identitas warga negara seperti Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga


3

dapat diperoleh dengan mudah dan dengan biaya terjangkau. Sementara kewajiban untuk memenuhi berarti negara harus mengambil langkah-langkah positif sesuai dengan kemampuannya agar orang-orang berkesempatan untuk menikmati HAM, misalnya: membebaskan biaya pendidikan dasar, memberikan jaminan sosial, mencanangkan program rumah murah. Selain itu, negara juga berkewajiban untuk memajukan HAM dengan cara mengusahakan sebanyak mungkin orang mengetahui tentang HAM melalui program diseminasi dan edukasi dan membuka diri terhadap adanya HAM baru, misalnya hak kolektif masyarakat adat atau pekerja migran. Pelanggaran HAM berbeda dari pelanggaran hukum biasa. Perbedaannya bukan dari jumlah korban atau besaran kerugian, tetapi dari siapa atau apa yang diwakili oleh pelakunya (negara). Perhatikan ilustrasi sederhana berikut: Ketika A menyerang B dan berakhir dengan kematian B, maka:

A

VS

B

= Pelanggaran Hukum (pembunuhan)

Tetapi, kejadian ini bisa dianggap sebagai pelanggaran HAM, jika: A ternyata adalah aparat negara yang sedang bertugas dan menggunakan senjata api atau kekerasan secara tidak sah dan tidak proporsional, sehingga menyebabkan tewasnya B (contoh: Aparat gabungan TNI dan Polisi mengamankan demo buruh perkebunan di Lampung, 2016).

Aparat negara Atau,

4

MODUL PELATIHAN

VS

B

= Pelanggaran HAM

A dan B bukan aparat negara, namun Negara pernah mengeluarkan kebijakan atau peraturan yang mendorong pembunuhan terhadap B (contoh: pembantaian suku Tutsi oleh suku Hutu di Rwanda tahun 1994, Afrika, yang berakhir menjadi salah satu kasus genosida terbesar dalam sejarah manusia).

Peraturan/ Kebijakan/ Negara

A

VS

B

= Pelanggaran HAM

Atau, A dan B bukan aparat negara, tetapi Negara membiarkannya dan tidak melakukan tindakan apapun untuk menyelidiki dan menghukum B secara efektif (contoh: serangan terhadap Jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Jawa Barat tahun 2011).

Negara tidak melakukan apa-apa

A

VS

B

= Pelanggaran HAM

Yang dimaksud dengan pelanggaran HAM bukan hanya genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan seperti yang diatur dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM saja, melainkan semua bentuk pelanggaran, perampasan, dan pembatasan yang tidak sah dari hak-hak yang diatur dalam instrumen HAM internasional yang sudah menjadi bagian dari hukum Indonesia. Tanpa melihat jumlah minimal korban atau besaran dampak yang diakibatkan. Ketika terjadi pelanggaran HAM maka si pelaku (negara) harus dapat dimintakan pertanggungjawabannya (contoh: membatalkan kebijakan, mencabut peraturan, atau


5

menyelidiki dan menghukum aparat yang melakukan pelanggaran secara setimpal) dan korban berhak untuk didengarkan keluhannya dan mendapatkan pemulihan atau ganti rugi. Kasus pelanggaran HAM tidak berarti hanya dapat dibawa ke ‘Pengadilan HAM’ saja, tetapi juga dapat diajukan ke jalur hukum biasa, tergantung pada sifat dan jenis pelanggarannya. Dalam hal ini, peran masyarakat sipil dan media menjadi sangat penting untuk memberikan pendampingan kepada korban, dan menyetarakan posisi tawar korban yang sering kali tidak mengetahui hak-haknya, dan mengawasi proses yang berlangsung dan juga untuk membantu mengurangi kemungkinan pelanggaran yang sama dialami oleh orang atau kelompok lain. Apa saja sebenarnya HAM yang kita miliki? Pertanyaan ini akan dijawab melalui kegiatan kecil berikut.

Kegiatan Kecil 1: Jika saya adalah…. Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil, masing-masing dengan nama: z z z z z z

Perempuan Anak Pekerja/Buruh Perkebunan Masyarakat Adat Penyandang Disabilitas Tahanan

(nama kelompok dapat ditambah/dikurangi sesuai dengan kebutuhan pelatihan). Diskusikan skusikan dalam kelompok masing-masing, masing masing, HAM apa saja yang dimiliki oleh nama n lompok tersebut. kelompok

6

MODUL PELATIHAN

BAB 2:

TINJAUAN UMUM TENTANG BISNIS DAN HAM Tujuan Bab 2: a. Peserta pelatihan diharapkan memahami hubungan antara Bisnis dan HAM b. Peserta pelatihan diharapkan dapat mengidentifikasi jenis-jenis perusahaan yang ada di wilayah mereka baik yang bersifat lokal, nasional, internasional. c. Peserta pelatihan diharapkan dapat mengidentifikasi dampak-dampak positif dan negatif dari kegiatan bisnis terkait HAM.

Waktu Pelatihan: 3 Jam Bahan: a. Kertas plano, spidol besar b. modul/manual c. Komputer, proyektor, layar


7

PENJELASAN Bisnis diartikan sebagai setiap aktivitas yang dilakukan oleh setiap organisasi atau perusahaan yang bertujuan mendapatkan keuntungan, memberikan manfaat kepada masyarakat dan menimbulkan dampak sosial. Perusahaan yang melakukan aktivitas bisnis dapat berskala kecil, menengah, lokal, nasional maupun internasional. Kegiatan bisnis dan masyarakat memiliki hubungan saling membutuhkan dan memberikan dampak positif dan negatif. Di satu sisi, perusahaan membutuhkan masyarakat sebagai pekerja untuk melangsungkan usahanya. Sebaliknya kegiatan bisnis menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang pada akhirnya ikut berkontribusi pada peningkatan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi di sisi lainnya, kegiatan bisnis dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM, karena aktivitas bisnis selalu berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Misalnya saja, perusahaan yang merekrut tenaga kerja tidak menjalankan kewajiban dalam pemberian upah yang layak dan perlakuan secara adil bagi pekerjanya. Perusahaan enggan memberikan ruang pekerja untuk membentuk Serikat Pekerja yang dipilih secara kolektif dan dapat mewakili kepentingan-kepentingan pekerja secara independen. Aktivitas bisnis tidak memperhatikan kondisi geografis di lokasi dimana perusahaan menjalankan aktivitasnya dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Atau kegiatan bisnis secara sengaja melakukan aktivitas yang berdampak pada penyingkiran atau pengabaian hakhak kelompok rentan atau masyarakat adat. Jika tanggung jawab HAM berada di tangan negara, lalu mengapa pelaku usaha juga diminta bertanggung jawab? Jawaban pertama secara normatif dapat kita temukan dalam Mukadimah DUHAM, yang menyatakan bahwa semua organ masyarakat harus mengusahakan mempromosikan penghormatan atas hak dan kebebasan, menjaga sifat universal, pengakuan dan penghormatan efektif atas HAM di setiap wilayah negaranya. Walaupun tidak ada penafsiran khusus dari mukadimah ini, tetapi bisa disimpulkan bahwa pelaku usaha adalah salah satu organ masyarakat, maka dari itu mereka harus memenuhi kewajiban HAM-nya. Selain itu, pasal 1(6) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian. Kata “kelompok orang” tersebut dapat dikategorikan termasuk “korporasi”. Walaupun pasal ini sedikit bergeser dari makna dasar tentang pelanggaran HAM yang diakui secara internasional, tetapi dalam konteks bisnis, pasal tersebut memperkuat dasar untuk menekankan tanggung jawab HAM pelaku usaha.

8

MODUL PELATIHAN

Selain itu, untuk HAM yang terkait dengan lingkungan hidup, UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat pertanggungjawaban pidana bagi perusahaan/ korporasi yang berbuat merusak dan atau mencemarkan lingkungan hidup (Pasal 41 s/d pasal 46). Sebagaimana kita ketahui perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup itu biasanya menimbulkan pula pelanggaran HAM. Di Indonesia, pengaduan masyarakat terkait dengan perusahaan ke Komnas HAM menduduki peringkat kedua setelah pengaduan tentang aparat kepolisian. Data Pengaduan yang diterima Komnas HAM antara tahun 2013-2015:4

No.

Pihak yang Diadukan

2013

2014

2015

1

Kepolisian

1845

2483

2734

2

Perusahaan

958

1127

1231

3

Pemerintah Daerah

542

771

1011

4

Lembaga Peradilan

484

641

640

5

Pemerintah Pusat

488

499

548

Catatan: Pengaduan yang diterima bukan berarti pihak yang diadukan terbukti bersalah. Tabel ini hanya menggambarkan bahwa jumlah pengaduan yang berhubungan dengan perusahaan menempati peringkat kedua terbanyak selama tiga tahun berturut-turut. Tetapi jawaban paling nyata dapat kita lihat dalam interaksi manusia sehari-hari. Semenjak manusia sudah tidak lagi bisa memenuhi semua kewajibannya sendiri ataupun melalui barter, bisnis menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Yang dimaksud dengan ‘bisnis’ disini bukan hanya tentang perusahaan besar atau perusahaan transnasional saja, tetapi semua bentuk usaha, ukuran usaha, sektor usaha, kepemilikan, dan struktur usaha. Dengan kata lain, dari UMKM, koperasi, CV, BUMN/D, Perseroan Terbatas, perusahaan perseorangan/keluarga dari semua sektor adalah pelaku usaha, dan memiliki pengaruh untuk memperburuk atau memperbaiki HAM. Walaupun secara umum, semua bentuk usaha berpengaruh pada penghormatan HAM, tetapi secara khusus perusahaan transnasional memiliki pengaruh yang jauh lebih besar. Yang dimaksud dengan Perusahaan Transnasional disini menurut UNCTAD (Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan) adalah:

4

Asep Mulyana, SIP., MA. (Peneliti Komnas HAM), Polisi dalam Penanganan Konflik Sumber Daya Alam (SDA) yang Berperspektif HAM, Februari 2016.


9

“Perusahaan transnasional (TNC) adalah perusahaan yang terdaftar atau tidak terdaftar sebagai badan hukum terdiri dari perusahaan induk dan afiliasinya di negara lain. Perusahaan induk adalah perusahaan yang mengendalikan aset atau aktiva anak perusahaan atau afiliasinya di negara selain negara asalnya, biasanya melalui sejumlah penyertaan modal (lebih dari 10%).” Terkadang bahkan pengaruh perusahaan transnasional ini dapat lebih besar daripada pemerintah suatu negara karena kemampuan ekonomi mereka yang jauh lebih besar daripada negara tempat mereka beroperasi. Perkembangan bisnis dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. Tetapi di saat yang sama juga dapat membawa dampak negatif untuk HAM. Keterkaitan antara HAM dan bisnis dapat dilihat sebagai berikut: Ada prinsip-prinsip HAM yang secara langsung mempengaruhi pegawai z Ada prinsip-prinsip HAM yang melibatkan mitra usaha dan pegawainya, baik di sektor publik maupun swasta z Ada prinsip-prinsip HAM yang mempengaruhi masyarakat dan HAM secara umum di tempat perusahaan beroperasi z Ada permasalahan campuran yang mungkin berdampak pada perusahaan dan lembaga publik, atau melibatkan HAM dari orang tertentu, lingkungan hidup dan masyarakat. z

Beberapa contoh pengaruh perusahaan terhadap HAM, pertama, ketika suatu UMKM produsen makanan secara sengaja menggunakan bahan berbahaya dalam produknya untuk meningkatkan marjin keuntungan, tindakan tersebut dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan nyawa konsumennya. Ilustrasi (Pelanggaran HAM Konsumen):

10

MODUL PELATIHAN

Atau kedua, ketika perusahaan konsesi kayu memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat di pedalaman tentang pentingnya dokumentasi hukum atas lahan yang sudah mereka miliki selama beberapa generasi, dan kemudian merampas lahan tersebut tanpa adanya Persetujuan dengan Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC), dengan dalih mereka sudah memiliki sertifikat atau hak guna usaha atas lahan tersebut. Tindakan seperti ini tentunya akan berdampak besar pada hak masyarakat untuk hidup, atas lahan, untuk bertempat tinggal, atas lingkungan yang bersih, atas air, dan bahkan terkadang untuk merasa aman, bebas dari intimidasi. Ilustrasi (hak masyarakat adat):

Atau ketiga, ketika suatu perusahaan transnasional membeli bahan baku produknya dari perusahaan pemasok lain, dan hanya mencari harga termurah dan menutup mata terhadap kondisi kerja yang tidak layak, jam lembur yang berlebihan, penggunaan pekerja anak, atau upah yang sangat kecil. Dengan tidak mempedulikan hal ini, akan mengirimkan pesan kepada pemasok bahwa mereka menyetujui praktik tersebut sehingga kondisi ini akan terus berlangsung dan pekerja akan terus menderita.


11

Tabel berikut memberikan contoh lain bagaimana pelaku usaha dapat memiliki dampak negatif terhadap HAM dan Kebebasan Dasar.5

5

12

HAM dan Kebebasan Dasar

Contoh Situasi

Hak untuk bebas dari perbudakan dan kerja paksa

Perusahaan diduga membeli mineral yang diproduksi dengan menggunakan tenaga kerja paksa

Penghapusan pekerja anak

Perusahaan diduga tidak mengetahui asal bahan bakunya yang sebenarnya berasal dari daerah yang dilaporkan menggunakan pekerja anak

Kebebasan berserikat dan kesepakatan kolektif

Perusahaan diduga menghasut agar terjadi kekerasan atau diskriminasi terhadap anggota serikat pekerja

Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam hal pekerjaan

Perusahaan melakukan diskriminasi atas dasar jenis kelamin atau agama atau suku

Hak atas hidup, kebebasan dan keamanan diri

Perusahaan yang beroperasi di daerah konflik diduga menyewa kontraktor swasta untuk menjaga keamanan, tetapi kontraktor swasta tersebut tidak menghormati hukum setempat, termasuk tentang penggunaan kekerasan yang sah dan dapat bertindak dengan semenamena dan kebal hukum

Bebas dari penyiksaan, perlakuan lain yang kejam dan tidak manusiawi

Perusahaan diduga menyediakan peralatan yang digunakan untuk menyiksa

Hak atas privasi

Perusahaan diduga memberikan informasi pribadi kepada pemerintah tanpa memeriksa apakah informasi tersebut akan digunakan untuk melakukan pelanggaran HAM serius

Kebebasan berekspresi

Penyedia jasa internet diduga ikut membantu pemerintah untuk membatasi kebebasan berekspresi secara tidak proporsional

Hak masyarakat adat

Perusahaan diduga melakukan pengusiran paksa tanpa memberikan peluang untuk pindah secara sukarela; Perusahaan diduga tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan penduduk setempat ketika pembangunan pabriknya akan mengganggu lahan yang sakral bagi masyarakat tersebut

Hak atas pangan dan hak atas kesehatan

Sungai yang menyediakan sumber air untuk bercocok tanam dan sumber air minum bagi penduduk desa diduga telah tercemar limbah pabrik

Hak atas waktu kerja yang layak

Pekerja dipaksa bekerja dengan jam kerja yang berlebihan

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/35451/business-toolkit.pdf

MODUL PELATIHAN

Keterlibatan perusahaan dalam pelanggaran HAM dapat secara langsung atau tidak langsung. Contoh-contoh di atas menunjukkan pengaruh langsung perusahaan terhadap penikmatan HAM. Selain itu, perusahaan juga dapat mempengaruhi HAM secara negatif dengan tidak langsung melalui kontribusinya atau penyertaan, baik secara langsung atau penyertaan yang menguntungkan atau penyertaan secara diam-diam6.

Manfaat bagi perusahaan Walaupun terdengar seperti membebani pelaku usaha, tetapi sebenarnya pelaku usaha mendapatkan banyak manfaat dari menghormati HAM, diantaranya: z z z z z

z

Reputasi yang baik Semangat kerja dan motivasi yang lebih baik dari para pekerja sehingga produktifitas mereka akan lebih tinggi Perusahaan dapat merekrut dan mempertahankan pegawai terbaik mereka Meneguhkan lisensi sosial mereka untuk beroperasi Membuka kesempatan untuk menembus pasar dan segmen konsumen dan penanam modal baru, lingkungan bisnis yang lebih stabil dan hubungan masyarakat yang lebih baik. Keberlanjutan usaha bisnis lebih terjamin dengan tidak adanya konflik yang berkepanjangan dengan masyarakat dan membutuhkan sumber daya yang besar untuk meredam atau mengatasinya.

Namun sebaliknya, kegagalan dalam menghormati HAM akan mengakibatkan banyak konsekuensi, misalnya merusak nama perusahaan dan merek produk, menghadapi tuntutan hukum dan ganti rugi yang mahal, kehilangan kepercayaan dari penanam modal, pelanggan, dan membuatnya gagal bersaing dengan pelaku usaha lain. Dengan demikian, ketika suatu usaha mengandung risiko HAM yang tidak segera diatasi, maka hal itu akan mempengaruhi kepentingan jangka panjangnya. Sekarang bukan lagi masanya pelaku usaha hanya memikirkan keuntungan belaka. Cara berpikir seperti itu dianggap sudah ketinggalan zaman dan hanya menanti kehancuran pelaku usaha tersebut. Sekarang, pelaku usaha juga diminta untuk berlomba-lomba mengetahui dan menunjukkan (knowing and showing) kinerja dan etika usaha terbaik mereka. Berbagai sektor industri sudah mulai menyadari hal ini dan mengembangkan seperangkat peraturan dan prinsip yang terkait HAM yang harus dipatuhi oleh anggota mereka, misalnya: 6

Rudi M. Rizki, Tanggung Jawab Korporasi Transnasional Dalam Pelanggaran Berat HAM, 2012, hal. 106.


13

z z z z z z z z z z

Prinsip-Prinsip Bisnis Makanan dan Pertanian Panduan OECD untuk Perusahaan Multinasional Prinsip dan Kriteria dari Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO P&C) Pekerja yang Adil dan Bebas dalam Produksi Minyak Kelapa Sawit (Free and Fair Labor in Palm Oil Production) Prinsip-Prinsip Sukarela tentang Keamanan dan HAM (VPSHR) Inisiatif Transparansi untuk Industri Ekstraktif (EITI) Prinsip Equator untuk Lembaga Perbankan dan Keuangan Prakarsa Perdagangan yang Etis untuk Sektor Retail/Pakaian Prinsip-Prinsip PBB tentang Investasi yang Bertanggung Jawab (PRI) Dll.

Sejauh mana kegiatan bisnis dapat memenuhi tanggung jawab dalam menghormati HAM, dapat kita lihat dalam berapa aspek: 1. Apakah pelaku bisnis sudah menerapkan pasal-pasal yang relevan dari Prinsip--Prinsip Panduan PBB tentang Hak Asasi Manusia dan Bisnis dan sejauh mana prinsip-prinsip tersebut telah dimasukkan ke dalam proses dan kebijakan yang mengatur seluruh aktivitas bisnis mereka. 2. Apakah perusahaan telah memasukkan HAM ke dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) – walaupun tidak diatur secara eksplisit. Dalam menilai dan menyikapi dampak kegiatan operasional perusahaan, sudahkah perusahaan berkonsultasi dengan pihak-pihak yang mungkin akan terkena dampaknya, termasuk masyarakat adat, dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku. 3. Dalam kondisi dimana perusahaan dinilai menjadi penyebab atau berkontribusi secara langsung terhadap dampak HAM yang merugikan, sudahkan Perusahaan menyediakan atau bekerja sama dalam melakukan mekanisme pemulihan melalui mekanisme atau proses yang sah. 4. Perusahaan juga dituntut untuk terus mengambil peran dalam upaya meningkatkan perlindungan HAM dengan terus menerus mendukung dan mendorong Pemerintah untuk melakukan perubahan regulasi, mempromosikan HAM, sehingga terjadi perubahan secara positif dalam pelaksanaan HAM dalam kegiatan bisnis. 5. Sejauh mana perusahaan memastikan bahwa komunikasi dengan pemerintah, badan pengawas, dan otoritas publik selalu konsisten dengan komitmen HAM.

Kegiatan Kecil 2: Mari berbagi… Apakah peserta dapat memberikan contoh-contoh dari pengalaman pribadi tentang pengaruh bisnis terhadap HAM? z Diskusikan berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut, konsekuensi apa yang dialami perusahaan yang gagal menghormati HAM? z Apakah peserta dapat memberikan contoh apa yang dialami perusahaan yang berusaha memperbaiki dampak HAM-nya? z

14

MODUL PELATIHAN

BAB 3:

PRINSIP-PRINSIP PANDUAN PBB TENTANG BISNIS DAN HAM (UNGPs) Tujuan Bab 3: a. Peserta pelatihan diharapkan memahami prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (UNGPs) dari 3 Pilar Utama. b. Peserta pelatihan diharapkan memahami bagaimana seharusnya masing-masing Pilar dari Pedoman UNGPs diimplementasikan oleh Perusahaan. c. Peserta pelatihan diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh masing-masing pihak dalam penerapan prinsip UNGPs.

Waktu Pelatihan: 3 Jam Bahan: a. Kertas plano, spidol besar b. modul/ manual c. Komputer, proyektor, layer


15

PENJELASAN Prinsip-Prinsip Panduan tentang Bisnis dan HAM lahir setelah melihat begitu banyak kasus pelanggaran HAM berat yang melibatkan perusahaan terjadi setelah dekade 70-an. Kasus seperti tragedi Bhopal di India tahun 1984, dimana perusahaan pestisida Union Carbide mengeluarkan gas beracun dan menewaskan ribuan penduduk serta mengakibatkan banyak penduduk lainnya mengalami kegagalan organ dan gangguan fisik lain bahkan sampai sekarang. Atau kasus yang dialami oleh suku Ogoni di Nigeria, dimana perusahaan minyak Shell yang dulu lama beroperasi di daerah mereka melakukan pencemaran lingkungan yang sangat serius dan kemudian bekerja sama dan mendukung junta militer yang berkuasa pada saat itu untuk melakukan eksekusi ekstrayudisial pada tahun 1995 terhadap aktivis Ken Saro Wiwa dan 9 (sembilan) orang lainnya yang sering memprotes pencemaran lingkungan yang dilakukan Shell. PBB terus berusaha mengembangkan instrumen internasional namun mendapat penolakan keras dari negara dan perusahaan karena dianggap bertentangan dengan prinsip negara berdaulat sebagai satu-satunya subyek hukum internasional, menggeser kewajiban HAM negara, dan terlalu membebani perusahaan untuk menggantikan peran negara. Usaha terakhir pada periode ini dikenal dengan nama Norma Pertanggungjawaban Perusahaan Transnasional dan Perusahaan Bisnis Lainnya tentang Hak Asasi Manusia.7 Namun Norma ini pun masih mendapat tentangan karena dianggap tidak memasukkan semua HAM dan tidak menjelaskan konsep ‘lingkaran pengaruh’ untuk menentukan sejauh mana negara dapat meminta pertanggungjawaban perusahaan.8 Praktik-praktik usaha yang melanggar HAM ini terkesan bisa melenggang santai karena ketidakjelasan mekanisme pertanggungjawabannya, karena HAM dipandang sepenuhnya sebagai wilayah kewajiban negara. Masyarakat internasional juga berusaha melakukan inisiatif multi-pemangku kepentingan untuk memperbaiki etika bisnis perusahaan, salah satunya adalah Inisiatif Global Compact yang disampaikan dalam acara tahunan Forum Ekonomi Dunia tahun 1999. Sekretaris Jendral PBB pada saat itu, Kofi Annan, menantang para pemimpin bisnis dunia untuk memanusiakan pasar global dengan menjalankan 10 Nilai dan Prinsip Global Compact. Prinsip Global Compact terdiri dari empat bagian utama tentang HAM, ketenagakerjaan. lingkungan hidup, dan anti korupsi. Sampai saat ini inisiatif sukarela ini telah hadir di 166 negara dengan jumlah perusahaan anggota sebanyak 8902.9 Pada tahun 2005, Kofi Annan menunjuk Profesor John Ruggie dari Amerika Serikat sebagai Perwakilan Khusus Sekretaris Jendral PBB dengan mandat mengakhiri kebuntuan diskusi tentang tanggung jawab HAM perusahaan. Mandat yang seharusnya hanya untuk tiga tahun ini akhirnya berlangsung selama enam tahun dengan ratusan konsultasi dengan

16

7

Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights, U.N. Doc. E/CN.4/Sub.2/2003/L.11 at 52 (2003).

8

HRRC, Business and Human Rights in ASEAN: A Baseline Study, Pendahuluan oleh Prof. Christine Kauffman, paragraf 8

9

Per bulan Agustus 2016.

MODUL PELATIHAN

negara, perusahaan, dan pemangku kepentingan dari seluruh dunia. Kerja keras ini tidak sia-sia karena akhirnya Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM untuk menerapkan Kerangka PBB tentang “Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan” (untuk selanjutnya disebut dengan “UNGPs”) diterima secara aklamasi oleh Dewan HAM PBB pada bulan Juni tahun 2011. UNGPs terdiri dari 31 prinsip yang dibagi ke dalam 3 (tiga) pilar, pertama tentang kewajiban negara melindungi HAM, kedua tentang tanggung jawab perusahaan menghormati HAM, dan ketiga memastikan kesesuaian hak dan kewajiban yang disebut dalam dua pilar pertama dengan akses korban untuk mendapatkan pemulihan. Secara keseluruhan, UNGPs memberikan pedoman kepada negara untuk mendorong bisnis agar menghormati HAM dan mencegah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak ketiga, juga memberikan perusahaan gambaran bagaimana mengelola risiko yang berdampak buruk pada HAM, dan memberikan sejumlah dasar bagi para pemangku kepentingan untuk menilai sejauh mana bisnis menghormati HAM. Sebagai ilustrasi, 3 pilar UNGPs dapat digambarkan, sebagai berikut:

Kewajiban Negara untuk Melindungi HAM

Tanggung Jawab Perusahaan untuk Menghormati HAM

Akses atas Pemulihan bagi korban (hukum dan non-hukum)

UNGPs bukanlah instrumen internasional yang bersifat mengikat seperti konvensikonvensi HAM lain. UNGPs adalah instrumen tidak mengikat (softlaw) yang bertujuan memberikan pedoman kepada aktor negara dan non-negara tentang bisnis dan HAM. Meskipun tidak mengikat, tetapi instrumen ini merupakan sumber acuan otoritatif bagi negara, perusahaan, dan organisasi-organisasi internasional dan regional.


17

Pilar 1: Kewajiban negara untuk melindungi HAM Pilar 1 terdiri dari 10 (sepuluh) Prinsip dimana Prinsip 1 (satu) merupakan salah satu dari dua prinsip yang menggunakan kata yang lebih tinggi derajat keharusannya, ‘Must’ (wajib), sementara 26 (duapuluh enam) Prinsip lainnya menggunakan kata yang lebih halus, ‘Should’ (harus). Keharusan yang diminta UNGPs dari negara ini adalah untuk melindungi dari pelanggaran HAM yang terjadi di dalam wilayah dan/atau yurisdiksinya yang dilakukan oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan. Sejalan dengan tanggung jawab HAM negara yang sudah dibahas di Bab I, Negara diminta untuk mencegah, menyelidiki, menghukum dan memberikan ganti rugi kepada korban pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak ketiga, seperti perusahaan, dengan cara mengesahkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang efektif dan diperlukan serta menegakan peraturan tersebut jika terjadi pelanggaran. Salah satu tugas penting negara adalah melakukan harmonisasi peraturan perundangundangan agar tidak ada isi peraturan yang bertentangan atau bertolak belakang, dan memastikan peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan pelaksana di tingkat kementerian dan pemerintah kabupaten/kota) selaras dengan ketentuan perlindungan HAM. Salah satu tindakan pertama yang dapat dilakukan pemerintah adalah melakukan pendataan peraturan yang ‘bermasalah’ (mis: Undang-Undang Pertambangan dan UndangUndang Kehutanan) dan merancang revisi yang diperlukan untuk diajukan ke DPR. Selain itu, negara harus memastikan semua tindakan dan kebijakannya yang berhubungan dengan kegiatan bisnis mematuhi ketentuan HAM yang sudah menjadi bagian dari hukum nasional dan diketahui oleh pelaku bisnis di negaranya (lebih lanjut tentang kewajiban negara lihat Kegiatan Kecil 3). Untuk memastikan pelaku bisnis mengetahui tentang komitmen pemerintah ini, pemerintah, melalui kementerian terkait, dapat bekerja sama dengan asosiasi bisnis (mis: APINDO, GAPKI, AKUMINDO, atau GAPMMI), Kamar Dagang Indonesia (Kadin), organisasi masyarakat sipil (mis: IGCN) untuk melakukan konsultasi dan diseminasi. Persyaratan ini tentunya menjadi lebih penting jika kita berbicara tentang BUMN/D yang notabene adalah perusahaan bentukan pemerintah. Sehingga, tidak dapat ditolerir apabila kondisi dan komitmen HAM BUMN/D lebih rendah daripada perusahaan swasta. Apabila negara gagal memenuhi kewajibannya untuk melindungi HAM seseorang atau melindungi satu pihak dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak lain (mis: perusahaan), negara tersebut dapat diadukan ke dunia internasional, diantaranya melalui: z

18

Mekanisme HAM PBB (berbasis perjanjian atau melalui Peninjauan Universal Berkala atau UPR); atau

MODUL PELATIHAN

z

z z z z z

Kelompok Kerja tentang HAM dan Perusahaan Transnasional dan Bentuk Usaha Lain (Working Group on the Issue of Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprise); atau Pelapor Khusus PBB; atau Komite ILO tentang Kebebasan Berserikat; atau Komisi Pemeriksaan ILO; atau Mekanisme di bawah Bank Dunia (IFC, IBRD, IDA, MIGA, ICSID); atau Bank Pembangunan Tingkat Kawasan (mis: Bank Pembangunan Asia); atau

Kegagalan negara tersebut juga dapat diadukan di tingkat nasional, misalnya kepada Lembaga HAM Nasional (contoh: Komnas HAM), Ombudsman, atau diajukan ke Mekanisme Peradilan (Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya atau Mahkamah Konstitusi) agar negara memperbaiki kesalahannya. Berikut ini adalah contoh tindakan negara yang selaras dengan Pilar 1 (satu) UNGPs: Pada tahun 2013, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan peraturan pelaporan yang lebih ketat untuk perusahaan Amerika yang mau berinvestasi di Myanmar (dikenal dengan nama Persyaratan Pelaporan Burma untuk Investasi yang Bertanggung Jawab) karena reputasi HAM Myanmar yang buruk di masa lalu dan preseden keterlibatan perusahaan Amerika dalam sejumlah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh junta militernya. Laporan tahunan ini harus secara rinci menjelaskan kebijakan dan prosedur terkait dengan HAM, hak-hak pekerja, pelestarian lingkungan hidup, penguasaan lahan dan masalahmasalah HAM utama lainnya yang sesuai dengan konteks Burma. Amerika Serikat melihat pendekatan ini dapat mengurangi risiko HAM di masa depan.

Kegiatan Kecil 3: Carilah pasangannya… Situasi di kolom kiri merupakan contoh tindakan pemerintah yang mungkin berdampak negatif terhadap perlindungan HAM. Carilah pasangan yang tepat di kolom kanan sebagai tindakan perbaikan yang dapat dilakukan negara. Situasi

Tindakan yang dilakukan negara

1. Perjanjian Investasi Bilateral tidak mengatur tentang penghormatan HAM

a. Menggunakan kesempatan ini untuk memasukkan syarat tanggung jawab menghormati HAM dalam salah satu ketentuan tender dan di dalam kontrak

2. Peraturan pusat tidak konsisten dengan peraturan daerah

b. Pemerintah memasukkan ketentuan penghormatan HAM dalam kerangka perjanjian investasi bilateral


19

Situasi

Tindakan yang dilakukan negara

3. Privatisasi pelayanan umum

c. Memberikan pedoman yang efektif tentang bagaimana menghormati HAM dalam operasi bisnis

4. Menghadapi perusahaan bisnis

d. Meminta BUMN/BUMD untuk melakukan uji tuntas (due diligence) HAM secara berkala dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen

5. Perusahaan bisnis tidak tahu apa yang harus mereka lakukan tentang tanggung jawab HAM

e. Memastikan adanya klausul tentang tanggung jawab menghormati HAM dalam kontrak

6. Undang-undang yang berhubungan dengan bisnis tidak mengacu atau memiliki ketentuan tentang sejauh mana perusahaan bisnis diminta menghormati HAM

f. Berkomunikasi sejak awal untuk mengingatkan perusahaan agar tidak terlibat dengan cara apapun dalam konflik, membantu perusahaan mempersiapkan langkah-langkah mitigasi, menolak memberikan dukungan untuk perusahaan yang terbukti terlibat konflik, meninjau kembali peraturan perundang-undangan terkait

7. BUMN/BUMD tidak pernah dipantau secara ketat

g. Merevisi undang-undang tersebut atau menerbitkan peraturan penjelas yang menjadi pedoman, termasuk tentang peran dewan direksi dan apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan

8. Pemerintah melakukan pengadaan barang dan jasa melalui proses tender yang diikuti pihak swasta

h. Harmonisasi peraturan perundangundangan

9. Bisnis yang beroperasi di daerah rawan konflik

i. Dengan jelas menentukan dan menyampaikan harapan negara agar perusahaan bisnis yang berdomisili atau beroperasi di negaranya menghormati HAM

Pilar 2: Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM Pilar 2 (dua) terdiri dari 14 (empatbelas) Prinsip dimana Prinsip 11 (sebelas) menjelaskan bahwa perusahaan bisnis harus menghormati HAM. Hal ini berarti mereka harus menghindari melanggar HAM pihak lain dan harus mengatasi akibat HAM yang merugikan dimana mereka terlibat. 3 (tiga) prinsip selanjutnya didedikasikan untuk menjelaskan standar minimum HAM yang menjadi acuan dalam UNGPs, yaitu Konstitusi HAM Internasional (International Bill of Rights) dan prinsip-prinsip mengenai hak-hak dasar yang terdapat dalam Deklarasi Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengenai Prinsip-Prinsip dan Hak-

20

MODUL PELATIHAN

Hak Mendasar di Tempat Kerja10 (Prinsip 12), bentuk tanggung jawab yang diharapkan dari perusahaan (Prinsip 13), dan perusahaan apa saja yang diharapkan menghormati HAM (Prinsip 14). UNGPs meminta perusahaan bisnis menghormati semua HAM yang diakui dalam Konstitusi HAM Internasional dan Prinsip serta Deklarasi yang diterima secara internasional. Dalam praktiknya, hak-hak ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan nasional yang mengandung ketentuan yang berhubungan dengan HAM. Akan tetapi, apabila terjadi kesenjangan antara peraturan domestik dengan instrumen HAM internasional, maka standar internasional yang berlaku. Perusahaan yang beroperasi di daerah yang mengalami konflik, juga diminta menghormati ketentuan-ketentuan dalam hukum humaniter internasional yang berlaku pada saat konflik bersenjata/perang. HAM disini bukan berarti hanya menyangkut masalah SDM atau ketenagakerjaan saja, tetapi juga aspek sosial-ekonomi dan lingkungan yang dipengaruhi oleh keberadaan dan operasi perusahaan. Perusahaan diminta untuk bertanggung jawab memastikan investasi, keberadaan, operasi, dan rantai pasokannya tidak melanggar HAM dan mengambil langkah-langkah pemulihan yang adil dan diperlukan jika pelanggaran terjadi. Selain itu, perusahaan diharapkan untuk mengkomunikasikan pendekatan HAM-nya dengan para pemangku kepentingan dan mendengarkan masukan dan umpan balik dari mereka. Salah satu tantangan terbesar untuk penerapan Pilar ke-2 ini adalah selama ini pelaku bisnis tidak melihat HAM sebagai unsur yang penting untuk usaha mereka. Sehingga, tidak banyak pelaku bisnis yang memiliki pemahaman tentang HAM. Tantangan lainnya adalah banyak pelaku bisnis yang merasa hal ini hanya akan menjadi beban tambahan untuk mereka dan komitmen HAM adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh perusahaan transnasional, tetapi tidak untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) atau perusahaan lokal. Tetapi, mengingat praktik bisnis dapat secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi penikmatan HAM pihak lain, tidak hanya para pekerjanya, tetapi juga pelanggan, masyarakat sekitar tempat usaha, konsumen dan usaha lain yang berada dalam rantai pasokannya. Maka wajar jika perusahaan bisnis juga memiliki tanggung jawab untuk menghormati HAM. Ketika perusahaan bisnis beroperasi dalam suatu konteks tertentu maka mereka berkewajiban untuk melakukan penilaian tentang HAM mana yang paling relevan atau paling terkena dampak dari operasi mereka (materialitas), misalnya: perusahaan pertanian 10

Untuk daftar lengkap konvensi dan rekomendasi ILO, lihat di: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/ documents/genericdocument/wcms_230305.pdf. Delapan Konvensi ILO utama adalah sebagai berikut: (1) Konvensi tentang Hak untuk Berasosiasi dan Perlindungan atas Hak untuk Berasosiasi, 1948 (No. 87); (2) Konvensi tentang Hak untuk Berserikat dan Melakukan Penawaran Kolektif, 1949 (No. 98); (3) Konvensi tentang Kerja Paksa, 1930 (No. 29); (4) Konvensi tentang Penghapusan Kerja Paksa, 1957 (No. 105); (5) Konvensi tentang Usia Minimum, 1973 (No. 138); (6) Konvensi tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan yang Terburuk untuk Anak, 1999 (No. 182); (7) Konvensi tentang Remunerasi yang Setara, 1951 (No. 100); (8) Konvensi tentang Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan), 1958 (No. 111).


21

mungkin akan lebih berdampak pada hak atas tanah, hak atas air, hak-hak anak dan hak atas lingkungan hidup yang bersih; sementara perusahaan tekstil mungkin akan lebih berdampak pada hak-hak pekerja, hak atas air, dan diskriminasi terhadap pekerja perempuan. Perhatian khusus harus diberikan pada hak-hak yang paling terkena dampak tersebut, tanpa mengorbankan HAM yang lain. Perusahaan tidak dapat berdalih bahwa mereka tidak menyadari efek negatif dari operasi atau kegiatannya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Karena seharusnya perusahaan melakukan uji tuntas (due diligence) yang memadai tentang tanggung jawab mereka, dan jika hal tersebut dilakukan dengan benar maka mereka sudah bisa mengidentifikasi dan mengantisipasi efek negatif tersebut. Uji tuntas disini berarti adanya pernyataan kebijakan perusahaan tentang HAM; penilaian atas setiap kegiatan atau proyek yang berpotensi berdampak pada HAM; mengintegrasikan kebijakan HAM di seluruh bagian perusahaan, dan bukan cuma dianggap sebagai tambahan dari tanggung jawab sosial perusahaan, serta adanya mekanisme pelacakan dan tanggung jawab pelaporan.11 Sebagai ilustrasi, Pilar 2 (dua) ini mengharapkan perusahaan bisnis untuk memiliki komitmen dan sistem internal yang jelas untuk menghormati HAM dan sistem tersebut harus dikomunikasikan kepada para pemasok, anak perusahaan, mitra kerja dan semua pemangku kepentingan lain, seperti pada gambar berikut:

11

22

Business and Human Rights Advocacy Manual, Trocaire, hal. 21.

MODUL PELATIHAN

Penjelasan tentang Ilustrasi Pilar Kedua: UNGPs menyatakan bahwa komitmen untuk menghormati HAM harus berangkat dan disetujui oleh pengambil keputusan tertinggi dalam perusahaan. Diketahui dan diimplementasikan sampai ke tingkat terendah dan menjadi bagian strategis dalam struktur perusahaan, contoh: dalam perusahaan kelapa sawit, implementasi komitmen HAM tidak hanya berlaku untuk pegawai tetap saja, tetapi juga untuk Buruh Harian Lepas di perkebunan (BHL). Komitmen HAM tersebut harus tercermin dalam kebijakan, praktik dan prosedur perusahaan. Kemudian, perusahaan harus mengidentifikasi risiko dan potensi dampak yang ada, lalu menerapkan komitmen ini dalam rantai pasokannya, yang berarti semua distributor, pemasok bahan mentah, penjual, dan anak serta cabang perusahaan harus mengetahui tentang komitmen HAM ini dan akan dinilai kinerjanya juga berdasarkan kemampuan mereka menghormati HAM. Jika diperlukan, perusahaan harus meninjau ulang dan merevisi peraturan perusahaan agar selaras dengan ketentuan HAM, memberikan pelatihan tentang standar-standar HAM untuk pegawai serta menunjuk satu divisi khusus yang bertugas mensosialisasikan dan memeriksa atau melakukan uji tuntas tentang penghormatan HAM dalam setiap operasi perusahaan. Komitmen ini juga harus diketahui oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat sekitar, misalnya diumumkan lewat buletin perusahaan, laporan tahunan, situs internet, dan dalam komunikasi berkala yang dilakukan dengan pihak pemangku kepentingan eksternal. Unsur-unsur yang perlu dicantumkan perusahaan dalam laporannya dapat dilihat dalam Kerangka Pelaporan UNGPs.12 Pelaporan tentang komitmen HAM perusahaan harus dibuat secara transparan tentang risiko dan peluang yang dihadapi perusahaan serta dampak positif maupun negatif yang dialami masyarakat. Laporan yang dibuat secara berkala akan membantu perusahaan mengukur sejauh mana mereka sudah memperbaiki praktik usahanya agar sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Salah satu contoh proses yang dapat dilakukan perusahaan untuk memastikan ini salah satunya adalah Audit HAM, Sertifikasi ISO 26000 atau SA 8000 tentang tanggung jawab sosial. Selain itu ada mekanisme lain juga yang dapat digunakan untuk memeriksa uji tuntas perusahaan, salah satunya adalah metode COBHRA (dijelaskan lebih lanjut di Bab 4) Perusahaan juga harus memiliki mekanisme pengaduan yang benar dan dapat mengakomodir pengaduan dari saksi kunci atau salah satu pelaku, yang akrab disebut sebagai whistleblower. Selanjutnya, perusahaan harus memiliki mekanisme pemulihan atau remediasi atas dampak negatif HAM yang diakibatkannya (penjelasan lebih lanjut tentang mekanisme pemulihan ada di sub-bab tentang Pilar 3: Akses atas Pemulihan). 12

http://www.ungpsreporting.org/reporting-framework/


23

Perusahaan juga diminta untuk berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan tersebut untuk memastikan bahwa semua potensi dampak HAM sudah ditangani dengan baik. Mengingat, tanggung jawab untuk menghormati HAM ini adalah suatu hal yang relatif baru untuk pelaku bisnis, disarankan mereka berkonsultasi dengan pihak-pihak lain yang lebih kompeten tentang HAM, seperti lembaga HAM nasional (contoh: Komnas HAM atau Komnas Perempuan), akademisi, atau organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang HAM. Berikut adalah beberapa contoh praktik perusahaan yang baik yang sejalan dengan penghormatan HAM:

Contoh Perusahaan yang sudah memiliki komitmen HAM: Perusahaan Transnasional Nestlé akan meluncurkan Komitmen HAM-nya di Indonesia. Akan tetapi, saat ini kantor pusat Nestlé sudah memiliki sejumlah aturan perilaku dan prinsip bisnis korporasi yang mengikat seluruh karyawan dan rantai pasokannya. Hal ini diterapkan untuk menjaga nilai-nilai perusahaan sesuai dengan etika yang berlaku serta menjaga citra dan reputasi perusahaan. Di dalam prinsip tersebut disebutkan bahwa perusahaan akan menghormati HAM seperti yang tercantum dalam instrumen-instrumen utama PBB dan ILO. Selain itu, Nestlé juga menjadi anggota beberapa inisiatif multi pemangku kepentingan, seperti Global Compact dan RSPO dan mematuhi pedoman untuk perusahaan multinasional yang dikeluarkan oleh OECD.

Contoh Perusahaan BUMN yang memiliki praktik Anti Korupsi: PT. PLN (Persero) memiliki dokumen Pedoman Perilaku sejak tahun 2010. Meskipun tidak menggunakan istilah HAM, tetapi isi dari Pedoman Perilaku ini hampir sejalan dengan nilai-nilai HAM dan berlaku tidak hanya untuk karyawan PLN tetapi juga untuk para pemasok dan pihak-pihak lain yang berbisnis dengan PLN. Sebagai contoh: Pedoman Perilaku PLN mencantumkan larangan untuk menerima dan/atau memberi suap dan gratifikasi serta larangan untuk bersifat diskriminatif dalam pekerjaan. Pada tahun 2012, PT. PLN (Persero) bekerja sama dengan lembaga Transparancy International Indonesia untuk menerapkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan menjalankan Program PLN Bersih di 13 Unit PLN. Anti korupsi berkaitan erat dengan penegakkan HAM.

24

MODUL PELATIHAN

Contoh Perusahaan Perkebunan yang memiliki praktik yang baik: Setelah melalui negosiasi dan diskusi yang panjang dengan buruh perkebunan dan lembaga pendampingnya (OPPUK), PT. Daya Labuhan Indah (Grup Wilmar) akhirnya menyetujui terbentuknya serikat pekerja yang independen (Serbundo) dan bersedia menyepakati Perjanjian Kerja Bersama yang terdaftar dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Labuhanbatu Nomor 560/166/DSTKT – 3/2016. PKB ini memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak pekerja di perkebunan dan dapat dijadikan dasar perundingan yang lebih setara antara pihak manajemen dan pekerja. PKB ini tidak hanya menghormati hakhak pekerja tetapi juga mengurangi risiko perusahaan berkonflik dengan pekerjanya dan memberikan reputasi yang lebih baik bagi perusahaan.

Kegiatan Kecil 4: Diskusikan dengan peserta di sebelahmu… Setiap pasangan membahas satu sektor industri. Sektor industri

HAM yang paling relevan dan kapan/dalam situasi seperti apa HAM tersebut bisa terpengaruh?

Koperasi tani Air mineral Kelapa sawit Kontraktor Perbankan Telekomunikasi Pertambangan Susu, coklat, es krim, berbagai snack dan makanan lain Produk-produk konsumsi rumah tangga (sabun, shampo, sabun cuci, dll)


25

Apakah Tanggung Jawab Perusahaan untuk Menghormati HAM sama dengan CSR? Tidak. Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) memang selaras dengan tanggung jawab HAM. Akan tetapi, perusahaan tidak dapat memilih HAM mana yang mau dihormati, seperti memilih Program CSR. Tindakan perusahaan dalam menjalankan program CSR bukan didasari atas rasa kedermawanan perusahaan saja, tetapi sebenarnya juga bertujuan memastikan tercapainya tujuan dan keberlanjutan usaha (lisensi sosial untuk beroperasi). Di Indonesia, ketentuan CSR untuk perusahaan dapat ditemukan di setidak-tidaknya dalam UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Biasanya perusahaan akan memilih kegiatan di bawah payung CSR yang terkait dengan kepentingan bisnisnya, misalnya: perusahaan farmasi akan lebih banyak mengalokasikan dana CSR-nya untuk kegiatan kesehatan, sementara perusahaan ekstraktif yang berada di daerah terpencil akan mengalokasikan sebagian besar dana CSR-nya untuk membantu membangun sarana-prasarana sosial, pendidikan dan agama bagi masyarakat sekitar. Sementara perusahaan yang membutuhkan SDM dengan keterampilan tinggi akan lebih memilih program CSR pemberian beasiswa untuk pendidikan sarjana atau pasca sarjana. Semua diukur sesuai dengan kepentingan perusahaan. Tentu saja hal ini adalah hal yang lumrah, tetapi tidak menggantikan tanggung jawab perusahaan untuk menghormati seluruh dimensi HAM.

26

MODUL PELATIHAN

Pilar 3: Akses atas pemulihan Pilar ini terdiri dari 7 (tujuh) Prinsip. Akses atas Pemulihan berarti orang-orang yang terkena dampak atau merasa dirugikan, dan berhak membawa tuduhan/pengaduannya melalui jalur hukum atau non-hukum. Keputusan yang diambil melalui salah satu dari jalur tersebut harus berdasarkan pada prinsip keadilan dan pemulihan yang diberikan harus efektif. Di dalam akses atas pemulihan ini lah UNGPs kembali menggunakan kata yang lebih tinggi derajat keharusannya untuk menekankan kewajiban negara untuk menjamin adanya mekanisme efektif bagi korban untuk mendapatkan pemulihan. Pemulihan disini dapat berupa permohonan maaf, restitusi, rehabilitasi, ganti rugi keuangan atau non-keuangan serta jika sesuai sanksi hukuman (baik berupa sanksi pidana, sanksi administratif atau pengenaan sanksi denda). Dan berusaha mencegah kerugian yang sama terjadi lagi, hal ini dapat diusahakan dengan meminta komitmen dari pelaku untuk tidak mengulang tindakannya. Kriteria yang dapat digunakan untuk menilai efektifitas mekanisme pemulihan lewat jalur hukum adalah: 1.

Prosedural z Biaya z Ada/tidak adanya keterwakilan/bantuan hukum z Ada/tidak adanya pilihan untuk mengajukan tuntutan kolektif z Kemampuan dan sumber daya aparat hukum dalam menangani tuntutan yang terkait dengan pelanggaran HAM yang melibatkan perusahaan 2. Substantif z Kemandirian lembaga peradilan yang bebas dari korupsi z Konsep tanggung jawab pidana/perdata perusahaan dalam hukum z Perlindungan hukum yang setara bagi kelompok-kelompok rentan Sementara, syarat-syarat yang dapat digunakan untuk menilai efektifitas mekanisme pemulihan lewat jalur non-hukum, baik yang dibuat negara atau perusahaan, adalah: z z z z z z z z

Legitimasi Aksesibilitas Prediktabilitas Memperlakukan semua pihak secara setara Transparan Berbasis HAM Sumber pembelajaran yang terus-menerus Berbasis keterlibatan dan dialog (untuk mekanisme pemulihan di lapangan)


27

Pemulihan di Tingkat Perusahaan Perusahaan diharapkan memiliki mekanisme penanganan keluhan atau pengaduan yang memenuhi syarat-syarat di atas. Mekanisme ini harus menjadi bagian dari sistem perusahaan, ditangani secara sungguh-sungguh, serta keberadaan dan cara kerjanya harus diketahui oleh semua pegawai di perusahaan dari jabatan tertinggi sampai terendah. Jika diperlukan, perusahaan harus memiliki sistem yang melindungi pengaduan anonim (whistleblower system) dan semua cara penyelesaiannya harus dipantau, dipelajari dan ditinjau secara berkala. SOP yang jelas harus dimiliki perusahaan untuk penanganan pengaduan yang juga mengatur jalur komunikasi dan pengambilan keputusan atas pengaduan tersebut. Perusahaan juga berkewajiban memastikan pihak yang mengajukan pengaduan dilindungi dari segala bentuk balas dendam. Contoh hal-hal yang dapat dilakukan perusahaan: meletakkan kotak saran/kotak pengaduan di tempat-tempat yang dapat diakses semua pegawai dengan aman, menyebarluaskan melalui brosur atau gambar tentang jalur dan cara pengaduan, menunjuk pegawai atau divisi khusus untuk menangani pengaduan. Memastikan pegawai atau divisi tersebut terlatih dan memahami prinsip-prinsip HAM yang mendasari mekanisme penanganan pengaduan tersebut. Cara lain yang bisa dilakukan untuk mendapatkan perhatian perusahaan adalah membawa pengaduan ke tingkat pengambil keputusan tertinggi, biasanya Dewan Direksi atau RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) – jika perusahaan tersebut adalah perusahaan terbuka. Jika pengaduan atau keluhan tersebut valid, maka perusahaan harus mengambil langkahlangkah untuk memberikan ganti rugi dan memperbaiki kesalahannya. Pemulihan tidak hanya dilakukan berupa kompensasi moneter saja. Tetapi perusahaan juga harus memastikan hal yang sama tidak terulang lagi atau menimpa korban lain, misalnya dengan menerapkan sistem pengawasan yang lebih baik dan merevisi SOP serta menerapkan praktik kerja yang lebih baik sesuai dengan standar-standar internasional untuk mencegah dampak negatif HAM.

28

MODUL PELATIHAN

Catatan bagi pihak yang melakukan pendampingan: Pentingnya para pemangku kepentingan dan lembaga yang melakukan pendampingan untuk mengenali struktur dan kepemilikan perusahaan serta keanggotaan perusahaan di sejumlah asosiasi profesional atau inisiatif internasional. Agar dapat mengidentifikasi dengan tepat tingkatan atau pihak yang dapat mengambil keputusan tentang pemulihan atau kemungkinan lain untuk mendapatkan pemulihan. Selain itu, penting juga untuk mengetahui sertifikasi yang diikuti oleh perusahaan (mis: ISO 26000 atau SA 8000) dan kewajiban pelaporan (mis: Sustainability Reporting atau Laporan Global Compact) sebagai cara untuk memantau dan memverifikasi pernyataan dan tindakan perusahaaan.

Pemulihan Negara Pemulihan yang diupayakan melalui mekanisme negara dapat dilakukan lewat mekanisme peradilan (mis: Pengadilan Umum, PTUN, Pengadilan Hubungan Industrial, dll) atau mekanisme lain, seperti Komnas HAM, Ombudsman, Mediasi atau Arbitrase. Pemulihan lewat mekanisme negara dapat diajukan secara perseorangan atau berkelompok, dalam istilah hukum dikenal dengan nama Gugatan Class Action atau Gugatan Legal Standing/ Actio popularis/Citizen Lawsuit. Berikut ini adalah beberapa contoh penggunaan mekanisme pengajuan gugatan berkelompok: 1.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam kasus yang terkenal sebagai kasus Dana Reboisasi, yang diajukan WALHI, dkk., sebagai Penggugat vs. Presiden RI dalam kapasitas pejabat negara, terhadap pembatalan Surat Keputusan Presiden No.42 Tahun 1994 tentang Bantuan Pinjaman Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (PT. IPTN). 2. Warga memenangkan gugatan terhadap Wali Kota Bekasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Kamis 16 Mei 2013. Wali Kota diperintahkan mencabut izin pabrik PT Karya Beton Sudira yang berada di lingkungan Perumahan Pemda Kelurahan Jatiasih, Kota Bekasi. Majelis hakim yang dipimpin Edi Firmansyah menyatakan izin perusahaan yang memproduksi beton ready mix itu melanggar Peraturan Daerah Nomor 6 dan Nomor 13 tahun 2011. Ketentuan itu tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan peruntukkan lahan.


29

3. Kasus perbedaan usia pensiun untuk pramugari dan pramugara di salah satu maskapai nasional yang kemudian diproses hukum dengan bantuan klinik hukum UI dan pada akhirnya membuat maskapai yang bersangkutan mengubah peraturan usia pensiunnya sehingga tidak ada perbedaan lagi antara pramugari dan pramugara.

Kriteria-kriteria yang sudah disampaikan di atas dapat digunakan untuk menilai apakah mekanisme pemulihannya cukup baik atau tidak. Tentu saja kita perlu menyadari berbagai keterbatasan di lapangan, seperti tidak adanya tenaga mediator yang mumpuni dan mengetahui konteks masalah, atau proses pengadilan yang lama dan berbelit-belit sehingga memberatkan para pencari keadilan. Disini, sekali lagi peran para pemangku kepentingan yang bisa mendampingi dan membantu korban menjadi sangat penting. Selain itu, pemulihan juga dapat diupayakan melalui negara tempat kantor pusat suatu perusahaan transnasional terdaftar. Misalnya, di Amerika Serikat dikenal satu mekanisme gugatan perdata yang bernama Alien Torts Claim Act. Salah satu contoh kasus yang pernah diajukan melalui mekanisme ini adalah gugatan terhadap PT. Unocal yang diadukan ke pengadilan atas keterlibatan perusahaan tersebut dalam sejumlah pelanggaran HAM terhadap warga negara Myanmar, seperti kerja paksa, pemenjaraan yang tidak sah, perkosaan, penyiksaan, pembunuhan, dll yang dilakukan oleh Junta Militer Burma dalam proyek pembangunan pipa gas Yadana di Myanmar (Doe I v. Unocal Corp., 395 F.3d 932, 942-43 (9th Cir. 2002)). Kasus ini kemudian diselesaikan di luar pengadilan. Pemulihan Non-Negara Pemulihan tidak hanya dapat dimintakan melalui mekanisme negara, seperti lewat pengadilan atau pengaduan ke Komnas HAM atau lembaga lainnya. Pemulihan juga dapat diusahakan melalui mekanisme lain, misalnya melalui National Contact Point (NCP) negara-negara anggota OECD (Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan) – untuk perusahaan yang didirikan atau berkantor pusat di salah satu negara anggota OECD. Atau melalui Inisiatif Multi Pemangku Kepentingan. Berikut ini diberikan dua contoh pengaduan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil Indonesia dan Internasional ke mekanisme pemulihan non-negara. Sebagai catatan, mekanisme non-negara kebanyakan tidak berkekuatan hukum dan lebih mengupayakan konsultasi dan diskusi yang konstruktif antara pihak-pihak yang berkepentingan. Efektifitas dari mekanisme ini juga masih perlu dibuktikan, tetapi setidaktidaknya pengaduan melalui cara ini dapat lebih meningkatkan perhatian pemangku kepentingan lain, termasuk pembeli dan konsumen, dan dengan demikian menambah tekanan untuk perusahaan yang diadukan agar bertindak benar.

30

MODUL PELATIHAN

Contoh:

Kasus HOLCIM Indonesia Pada tanggal 19 Maret 2015, lembaga-lembaga berikut: ELSAM, Fransiscans International, Sitas Desa PPAB, KPA, TuK Indonesia, AURIGA mengajukan pengaduan atas PT. HOLCIM Indonesia, Tbk ke NCP Swiss. PT HOLCIM Indonesia merupakan bagian dari Grup Holcim Ltd. yang didirikan dan berkantor pusat di Swiss. Pengaduan ini didasari pada kasus kompensasi lahan dari HGU perusahaan di daerah Blitar yang akan menggusur 826 KK. Hal ini dianggap melanggar Panduan OECD Bab II, poin 2, yang mewajibkan perusahaan untuk menghormati HAM yang diakui secara internasional dari mereka yang terkena dampak kegiatan perusahaan. Dari pengaduan ini diharapkan NCP dapat mengeluarkan rekomendasi untuk membuat forum diskusi yang dapat membantu penduduk Ringinrejo – Blitar untuk menemukan solusi bersama-sama dengan perusahaan dengan cara yang seefektif dan seefisien mungkin. Jika tidak memungkinkan, diharapkan NCP mencari jalan keluar lain untuk memastikan implementasi Panduan OECD.

Kasus PT Kartika Prima Cipta/ Golden Agri Resource (GAR) Pada tanggal 14 Oktober 2014, lembaga Forest People Programme dan TuK Indonesia melaporkan PT. Kartika Prima Cipta (perkebunan kelapa sawit) ke RSPO atas dasar: 1.

2.

3. 4.

5.

6.

PT. KPC terus melakukan pelanggaran Prinsip dan Kriteria RSPO tentang Penilaian NKT serta pengakuan tanah ulayat dan Persetujuan dengan Informasi Awal Tanpa Paksaan (FPIC). Lahan yang diperoleh tidak melalui studi kepemilikan lahan sebelumnya ataupun pemetaan partisipatif. Penilaian NKT yang terlambat dilakukan oleh IPB. Ketidakpuasan di kalangan petani kecil dan penolakan karena lahan yang dialokasikan untuk petani plasma lebih kecil daripada wilayah NKT. Lahan yang dinyatakan sebagai wilayah HCS tidak memiliki ketentuan tentang penggunaan, kepemilikan lahan adat dan mata pencaharian penduduk setempat GAR sebagai perusahaan utama dari 18 anak perusahaannya yang terdaftar melanggar Prosedur Penanaman Baru dengan memberikan informasi palsu.

Pengaduan ini dinyatakan sah oleh RSPO dan proses penyelesaiannya masih berlangsung pada saat pembuatan manual ini.


31

Kegiatan Kecil 5: Siapa cepat dia dapat… Perusahaan menawarkan BPJS Ketenagakerjaan tetapi pegawai menolak karena tidak mau upah yang mereka bawa pulang berkurang

Baik

Tidak baik

Perusahaan melaporkan nominal upah yang lebih rendah dari sesungguhnya ke Pemerintah supaya tanggungan pembayaran BPJS-nya lebih rendah

Boleh

Tidak boleh

Perusahaan tidak melaporkan data jumlah pekerja yang sebenarnya ke Disnaker agar tidak perlu menyediakan BPJS Ketenagakerjaan

Boleh

Tidak Boleh

Perusahaan mencantumkan iklan lowongan pekerjaan dengan persyaratan harus laki-laki

Boleh

Tidak boleh

Perusahaan menyediakan APD (mis. masker, sepatu boot, helm, rompi) tetapi pekerja menolak menggunakan dengan alasan tidak praktis

Benar

Tidak benar

Perusahaan menyediakan APD hanya ketika akan disertifikasi, selebihnya pekerja harus membeli sendiri dan dipotong dari upahnya

Benar

Tidak benar

Perusahaan memiliki mekanisme pengaduan tetapi hanya diketahui oleh pihak manajemen

Cukup

Tidak cukup

Perusahaan memilih mempekerjakan perempuan dari masyarakat adat tertentu hanya karena dalam adat mereka perempuan memiliki hak atas lahan yang sama seperti laki-laki tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atas nama suku

Boleh

Tidak boleh

Perusahaan hanya mempekerjakan penduduk lokal sebagai buruh harian lepas tanpa ada kesempatan menjadi pegawai kontrak atau tetap

Boleh

Tidak boleh

Baik

Tidak baik

Perusahaan memberikan dispensasi keringanan kerja bagi buruh perempuan yang baru mulai bekerja setelah melahirkan

32

MODUL PELATIHAN

Perusahaan tidak memberikan uang lembur bahkan ketika pekerja harus masuk kerja pada hari raya agama atau tengah malam

Boleh

Tidak boleh

Perusahaan membiarkan pekerjanya membentuk serikat pekerja tetapi hanya mau berbicara dengan serikat bentukan manajemen

Boleh

Tidak boleh

Perusahaan bersedia mempekerjakan seseorang dengan syarat dia mau pindah ke agama tertentu

Boleh

Tidak boleh

Perusahaan menyuap aparat pemerintah agar mengeluarkan dokumen AMDAL dengan hasil yang baik

Benar

Tidak benar

Perusahaan hanya menandai 1/4 dari keseluruhan tanah pemakaman adat yang sakral sebagai bagian dari HCV-nya

Benar

Tidak benar

Perusahaan tidak memiliki tenaga medis atau sarana pengobatan untuk menangani kecelakaan kerja

Benar

Tidak benar

Perusahaan mengadakan Pasar Sembako murah secara rutin untuk penduduk desa sekitar

Baik

Tidak baik

Perusahaan memberikan bantuan biaya pendidikan (beasiswa) untuk anak pekerja yang berprestasi

Baik

Tidak baik

Benar

Tidak benar

Baik

Tidak baik

Perusahaan melarang pekerja anak tetapi memberikan target yang tidak mungkin dipenuhi oleh pekerjanya seorang diri, sehingga pekerja harus meminta istri dan anak-anaknya untuk membantu

Perusahaan mempekerjakan buruh perempuan untuk menggunakan bahan kimia berbahaya tanpa penjelasan tentang tata cara perlindungan, APD dan pelayanan kesehatan


33

34

MODUL PELATIHAN

BAB 4:

UNGPs BAGI PEMANGKU KEPENTINGAN LAIN Tujuan Bab 4: a. Peserta pelatihan diharapkan memahami langkah-langkah dalam menilai tanggung jawab perusahaan dalam memenuhi prinsip-prinsip UNGPs baik melalui pemeriksaan kebijakan yang dibuat perusahaan, pelaksanaan uji tuntas perusahaan maupun melalui prosedur pemulihan yang disediakan. b. Peserta pelatihan juga dapat menilai sejauh mana perusahaan memenuhi prinsip UNGPs melalui pemeriksaan terhadap kepatuhan norma hukum HAM. c. Peserta pelatihan juga dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan oleh perusahaan dalam pemulihan pelanggaran HAM sebagai dampak dari kegiatan bisnis.

Waktu Pelatihan: 3 Jam Bahan: a. Kertas plano, spidol besar b. Modul/manual c. Komputer, proyektor, layar


35

PENJELASAN Mengingat UNGPs merupakan instrumen internasional terkini yang memiliki otoritas untuk menjelaskan standar-standar bisnis dan HAM, diterima secara luas oleh negara-negara anggota PBB dan perusahaan-perusahaan di berbagai belahan dunia, maka UNGPs dapat menjadi alat tambahan yang kuat bagi pemangku kepentingan untuk memastikan, mengawasi dan menilai bagaimana perusahaan memenuhi tanggung jawabnya untuk menghormati HAM. Kewajiban negara untuk melindungi HAM dan menyediakan akses untuk pemulihan dapat dinilai melalui mekanisme-mekanisme yang sudah ada, misalnya: laporan negara ke mekanisme HAM PBB, seperti UPR atau laporan HAM tahunan yang dikeluarkan oleh lembaga negara seperti Komnas HAM atau organisasi masyarakat sipil. Tetapi bagaimana kita dapat menggunakan UNGPs untuk menilai perusahaan? Berikut ini adalah beberapa contoh langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menilai tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM.13 1. Periksa kebijakan/komitmen HAM perusahaan Sesuai dengan Prinsip 16, kebijakan HAM perusahaan harus: a. Disetujui oleh pihak manajemen tertinggi dalam perusahaan b. Berdasarkan masukan atau saran dari ahli internal atau eksternal c. Menyampaikan harapan perusahaan terhadap pegawainya, mitra usaha, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan operasi, produksi dan pelayanan perusahaan tersebut d. Tersedia secara publik dan dikomunikasikan secara internal dan eksternal ke semua pegawai, mitra usaha dan pihak-pihak lain yang terkait e. Tercermin di dalam kebijakan dan prosedur operasional dan melekat di seluruh bagian perusahaan

Untuk menilai sejauh mana perusahaan memenuhi Prinsip 16 ini, pemangku kepentingan lain dapat: Memeriksa apakah ada kebijakan HAM perusahaan yang dapat diperoleh melalui komunikasi publik (lihat keterangan Bab 3 Pilar 2); z Memeriksa apakah kebijakan HAM perusahaan (jika ada) menyatakan siapa yang menyetujui kebijakan tersebut dan siapa penanggung jawab implementasinya. Jika tidak ada penjelasan tentang hal ini, coba hubungi langsung perusahaan dan mintakan informasi yang terkait dengan UNGPs; z

13

36

SOMO, CEDHA, Cividep India, How to use the UN Guiding Principles on Business and Human Rights in company research and advocacy, November 2012.

MODUL PELATIHAN

Menghubungi beberapa departemen atau bagian di perusahaan, mitra usaha, pihak-pihak yang HAM-nya berpotensi dipengaruhi perusahaan (contoh: pekerja, serikat pekerja, warga sekitar, konsumen, dll) serta pemangku kepentingan lain, untuk melakukan pemeriksaan silang apakah mereka mengetahui tentang kebijakan/komitmen tersebut; z Memeriksa juga dokumen perusahaan lain, misalnya laporan tahunan, laporan CSR, atau laporan keberlanjutan atau laporan untuk inisiatif internasional (contoh: Global Compact atau RSPO) untuk melihat apakah kebijakan/komitmen HAM tercermin di dalam dokumen-dokumen tersebut. z

2. Periksa uji tuntas perusahaan Selain harus memiliki kebijakan HAM, perusahaan diminta untuk melakukan uji tuntas tentang HAM. Penting bagi perusahaan untuk mengikuti proses uji tuntas untuk mencegah terjadinya dampak negatif HAM. Uji tuntas HAM meminta perusahaan untuk melakukan upaya terbaik mereka demi mencegah dampak, dan mengetahui serta menunjukkan cara mereka melakukannya. Penjelasan Prinsip 21 menyatakan: “Menunjukkan berarti berkomunikasi, transparan dan akuntabel kepada perorangan atau kelompok yang mungkin terkena dampak dan pemangku kepentingan lain, termasuk penanam modal.” Prinsip 17 menyatakan bahwa dalam rangka untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan mempertanggungjawabkan bagaimana mereka mengatasi dampak HAM yang merugikan, perusahaan harus melakukan uji tuntas HAM. Prosesnya harus termasuk menilai dampak yang potensial dan nyata HAM, mengintegrasikan dan bertindak atas temuan-temuan, melacak tanggapan, dan mengkomunikasikan bagaimana dampak tersebut diatasi. Uji tuntas HAM: a. Harus mencakup dampak HAM yang merugikan yang mungkin disebabkan oleh perusahaan atau dikontribusikan melalui kegiatan perusahaan, atau secara langsung terkait dengan operasi, produk, pelayanan oleh hubungan bisnisnya b. Akan beragam kompeksitasnya sesuai dengan ukuran perusahaan, tingkat keburukan dampak HAM yang merugikan, dan sifat serta konteks operasinya c. Harus terus berjalan, karena risiko HAM dapat berubah seiring berjalannya waktu sesuai dengan perkembangan operasi dan konteks perusahaan Untuk menilai sejauh mana perusahaan memenuhi Prinsip 17 ini, pemangku kepentingan lain perlu: z Memetakan struktur perusahaan, rantai pasokan, dan hubungan bisnis serta risiko HAM yang mungkin terjadi; z Memeriksa konteks HAM yang dimasuki perusahaan; z Menggunakan pengetahuan mereka tentang kondisi lokal dan keahlian mereka tentang risiko HAM yang ada di negara atau wilayah, konteks, dan sektor usaha tertentu


37

yang berhubungan dengan perusahaan, dan memeriksa apakah perusahaan sudah mengidentifikasi dan menilai risiko tersebut; z Periksa ulang apa saja penilaian dampak lain yang sudah dilakukan (mis: AMDAL atau penilaian risiko sosial) dan apakah kekhawatiran dari pemangku hak yang berpotensi terkena dampak sudah dimasukkan dan ditangani; z JIka informasi yang diperlukan tidak tersedia secara terbuka, mintakan secara langsung kepada perusahaan, dokumen-dokumen yang mengandung informasi penting untuk perlindungan HAM yang efektif (mis: hak atas air, kesehatan atau lingkungan hidup yang sehat); z Periksa silang informasi yang didapat dari perusahaan dengan pandangan dari pemangku hak (mis. warga atau komunitas sekitar, buruh dan orang-orang lain).

3. Periksa proses untuk mendapatkan pemulihan Prinsip 15 dari UNGPs menyatakan bahwa dalam rangka memenuhi tanggung jawab mereka untuk menghormati HAM, perusahaan harus memiliki kebijakan dan proses yang layak sesuai dengan ukuran dan keadaannya, termasuk: a. Suatu kebijakan komitmen untuk memenuhi tanggung jawab mereka untuk menghormati HAM b. Proses uji tuntas HAM untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi, dan bertanggung jawab atas cara mereka mengatasi dampak HAM c. Proses untuk melakukan pemulihan atas setiap dampak buruk HAM yang merugikan yang disebabkan atau dikontribusikan oleh perusahaan Poin C di atas dapat dipenuhi oleh perusahaan dengan menerapkan mekanisme pengaduan (grievance mechanism) di tingkat operasional yang memenuhi kriteria efektifitas yang sudah dijelaskan dalam Bab 3 Pilar 3. Pemangku kepentingan lain dapat memeriksa apakah suatu perusahaan memiliki proses yang memadai di tingkat operasional sesuai dengan kriteria efektifitas yang disebutkan dalam Prinsip 31 untuk menerima dan mengatasi pengaduan serta memungkinkan diberikannya pemulihan secara efektif dan sesegera mungkin bagi pemangku hak yang terkena dampak negatif. 4. Periksa kepatuhan hukum dan standar yang berlaku Menurut Prinsip 23, dalam setiap keadaan, perusahaan harus: a. Menghormati seluruh hukum yang berlaku dan menghormati HAM yang diakui secara internasional dimanapun mereka beroperasi b. Mencari cara untuk menghargai prinsip-prinsip HAM yang diakui secara internasional ketika menghadapi persyaratan yang bertentangan c. Memperlakukan risiko menyebabkan atau berkontribusi atas pelanggaran berat HAM sebagai suatu permasalah kepatuhan hukum dimanapun mereka beroperasi

38

MODUL PELATIHAN

Untuk memeriksa sejauh mana tingkat kepatuhan perusahaan menghormati hukum nasional dan standar HAM internasional yang ada, pemangku kepentingan lain dapat: z z z z z

Memeriksa peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku untuk setiap sektor usaha; Memeriksa standar internasional untuk jenis industri perusahaan tersebut; Kumpulkan bukti-bukti lain, misalnya perkara di pengadilan, proses atau teguran administratif, protokol inspeksi, penuntutan, berita di media massa, dll; Berbicara dengan pemangku hak yang berpotensi terkena dampak atas pelanggaran HAM; Memeriksa apakah perusahaan telah berkonsultasi dengan ahli terkait yang kompeten, misalnya: ketika beroperasi di wilayah konflik, apakah perusahaan berkonsultasi dengan Komnas HAM, atau lembaga pemerintah lain atau ICRC.

5. Jika terjadi pelanggaran HAM Jika terbukti bahwa telah terjadi dampak negatif atas HAM yang berhubungan dengan keberadaan, operasi atau praktik perusahaan, maka yang dapat dilakukan adalah: Identifikasi skenario/tingkat tanggung jawab perusahaan Apakah perusahaan menyebabkan dampak negatif HAM; atau P Apakah perusahaan berkontribusi atas terjadinya dampak negatif HAM tersebut; atau P Apakah dampak negatif HAM tersebut terkait langsung dengan operasi, produk atau pelayanan perusahaan z Menilai bagaimana perusahaan menanggapi dampak negatif HAM yang terjadi z Rencanakan tindak lanjut: apakah cukup berdialog langsung dengan perusahaan, atau harus melalui mekanisme hukum, atau diadukan ke lembaga nasional atau internasional. z

P

Kegiatan Kecil 6: Tunjukkan kreatifitasmu… Peserta bekerja dalam kelompok kecil dan diminta untuk menggambarkan simbol-simbol yang menurut mereka mewakili apa yang diharapkan dari pekerjaan dan tempat kerja yang layak. Setelah kelompok menyelesaikan gambarnya, secara bergiliran tugaskan 1 orang untuk menjelaskannya kepada ‘pengunjung’, sementara anggota kelompok yang lain berkeliling mengunjungi dan mempelajari gambar kelompok lain.


39

40

MODUL PELATIHAN

BAB 5:

BAGAIMANA DENGAN INDONESIA? Tujuan Pelatihan 5: a. Peserta pelatihan diharapkan memahami bagaimana posisi Indonesia terhadap UNGPs b. Peserta pelatihan diharapkan memahami urgensi UNGPs bagi peningkatan pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. c. Peserta pelatihan diharapkan dapat mengidentifikasi langkah-langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah, perusahaan, kelompok masyarakat sipil, jurnalis, serikat pekerja, dan pihak-pihak terkait lainnya sehingga UNGPs dapat terlaksana dengan baik.

Waktu Pelatihan: 1.5 Jam Bahan: a. Kertas plano, spidol besar b. Modul/manual c. Komputer, proyektor, layar


41

PENJELASAN Indonesia merupakan salah satu negara yang secara resmi menyatakan menerima UNGPs tahun 2011.14 Professor John Ruggie sendiri juga sudah pernah berkunjung ke Indonesia tahun 2013 dan berbicara dengan beberapa pemangku kepentingan dari pelaku bisnis, masyarakat sipil, DPR dan pemerintah. Pada tahun 2014, tiga tahun setelah diadopsinya UNGPs, Dewan HAM PBB menghimbau seluruh negara anggota PBB untuk mengembangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk mendukung implementasi UNGPs di masing-masing negara. RAN adalah dokumen kebijakan yang dikeluarkan negara untuk menjelaskan prioritas dan aksi yang akan diambil untuk mendukung komitmen dan kewajiban internasional di bidang tertentu. Sejak tahun 1998, Indonesia juga sudah memiliki Rencana Aksi Nasional tentang Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang diperbaharui setiap 5 (lima) tahun sekali. RANHAM ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk kepada lembaga-lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah tentang apa yang perlu dilakukan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut untuk memenuhi kewajiban HAM negara. Saat ini, Indonesia berencana membuat RAN khusus untuk topik bisnis dan HAM. Komnas HAM, dibantu dengan organisasi masyarakat sipil, sebagai ujung tombak perumusan RAN tentang Bisnis dan HAM Indonesia sedang melakukan berbagai konsultasi dengan sejumlah pemangku kepentingan dari pemerintah, pelaku bisnis dan organisasi masyarakat sipil. RAN ini diharapkan dapat membantu memberikan peta jalan kepada lembaga-lembaga negara dan perusahaan untuk menerapkan UNGPs. Jika RAN ini selesai dikembangkan, maka Indonesia akan menjadi salah satu negara yang berhasil membuatnya (10 negara lain yang sudah memiliki RAN ini adalah Inggris, Belanda, Italia, Denmark, Spanyol, Finlandia, Lithuania, Swedia, Norwegia, dan Kolombia dan ada 19 negara lain yang juga sudah berkomitmen untuk memiliki RAN)15. Indonesia adalah satu dari delapan negara dimana perumusan RAN ini dilakukan oleh Lembaga HAM Nasional (Komnas HAM) bersama dengan masyarakat sipil. Negara-negara lain yang melakukan proses yang sama adalah Ghana, Kazakhstan, Nigeria, Republik Korea, Afrika Selatan, Tanzania dan Filipina. Kelompok Kerja PBB tentang Bisnis dan HAM menyarankan agar pemerintah melakukan 5 (lima) fase untuk pembuatan RAN:

42

14

HRRC, Business and Human Rights in ASEAN: A Baseline Study, Laporan Indonesia oleh Patricia Rinwigati Waagstein, Tabel 1.

15

Per Agustus 2016.

MODUL PELATIHAN

1. 2. 3. 4. 5.

Inisiasi pemerintah Penilaian dan konsultasi Perumusan rancangan awal RAN Implementasi Pemutakhiran

RAN akan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan, termasuk perusahaan, karena: z

z

z z z

RAN menunjukkan agenda negara tentang implementasi UNGPS, termasuk langkahlangkah yang akan diterapkan untuk mempromosikan, mendukung dan/atau mengharuskan perusahaan menghormati HAM. Proses perumusan RAN memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk terlibat dengan negara dan aktor-aktor lain untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta membangun kemitraan yang kolaboratif dan strategis. Proses RAN dapat memberikan kejelasan dan konsistensi bagi pelaku usaha serta memungkinkan adanya keselarasan antar lembaga pemerintah. Proses RAN dapat mempromosikan kerja sama yang lebih baik antar negara dan antar pemangku kepentingan untuk menangani tantangan bisnis dan HAM. RAN juga dapat menciptakan momentum untuk merealisasikan secara penuh kewajiban HAM negara.16

RAN juga bermanfaat bagi pemangku kepentingan lain sebagai dasar dan tolak ukur untuk menilai sejauh mana negara memenuhi kewajibannya untuk melindungi HAM penduduknya dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak ketiga (perusahaan), sejauh mana perusahaan memenuhi tanggung jawabnya untuk menghormati HAM, dan seberapa efektif akses atas pemulihan yang tersedia bagi korban.

Refleksi Setelah mengetahui tentang Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (UNGPs) ini, diskusikan dalam kelompok-kelompok kecil: Apa sekiranya manfaat dari materi ini untuk Anda? z Bagaimana membuat rekan-rekan Anda lebih memahami tentang UNGPs? z Bagaimana membuat pelaku usaha di sekitar Anda lebih memahami tentang tanggung jawab mereka untuk menghormati HAM? z

16

http://www.global-business-initiative.org/wp-content/uploads/2015/11/National_Action_Plans_on_Business_and_Human_RightsGBI-CC.pdf.


43

Catatan untuk Trainer tentang Kegiatan Kecil Kegiatan Kecil 1: Tujuan kegiatan ini bukan untuk peserta membuat daftar lengkap HAM, tetapi agar mereka menyadari bahwa memang HAM dimiliki oleh semua orang tetapi ada kelompokkelompok tertentu yang mungkin memiliki beberapa jenis HAM khusus karena kerentanan situasi atau kekhususan yang dimilikinya.

Kegiatan Kecil 2: Tanyakan ketiga pertanyaan ini secara berurutan. Tidak perlu membagi peserta ke dalam kelompok kecil, yang diharapkan adalah jawaban perorangan. Tuliskan secara ringkas jawaban yang diberikan dalam 3 kertas plano yang berbeda dan tempelkan di sisi ruangan.

Kegiatan Kecil 3: Kegiatan perorangan. Tujuan kegiatan ini adalah mencocokan situasi di sisi kiri dengan tindakan penanganan yang tepat di sisi kanan. Isi dari kegiatan ini merangkum lebih dari 80% isi Pilar 1 UNGPs.

Kegiatan Kecil 4: Kegiatan dilakukan secara berpasangan, jika jumlah peserta ganjil maka ada 1 tim yang beranggotakan 3 orang. Tujuan kegiatan ini adalah agar peserta mendiskusikan 2 (dua) hal, pertama, HAM yang paling relevan, kedua kapan atau dalam situasi seperti apa HAM tersebut menjadi relevan. Masing-masing tim membahas satu sektor industri lalu mempresentasikannya. Perhatikan dan berikan catatan setelah kegiatan agar peserta juga memikirkan tentang HAM yang relevan dari rantai pasokan industrinya.

Kegiatan Kecil 5: Sesuai judulnya, yang paling cepat tunjuk tangan dan menjawab dengan benar akan dapat 1 poin. Pada akhir kegiatan, peserta dengan poin terbanyak akan mendapatkan hadiah. Trainer diharapkan memberikan penjelasan singkat tentang setiap jawaban yang benar dan peserta dapat melingkari jawaban yang benar tersebut di dalam buku mereka.

Kegiatan Kecil 6: Ini adalah kegiatan menggambar berkelompok, dimana peserta diminta menggambarkan simbol-simbol yang melambangkan pekerjaan dan situasi kerja yang layak. Trainer dapat memberikan contoh misalnya, peserta bisa menggambar tumpukan uang logam sebagai lambang upah yang layak, peserta mungkin bisa menggambar bayi sebagai lambang mereka perlu Tempat Penitipan Anak selama bekerja, gambar botol air sebagai lambang

44

MODUL PELATIHAN

perlunya disediakan air minum yang cukup di tempat mereka bekerja, menggambar buku sebagai lambang kontrak kerja yang jelas. Setiap kelompok diminta untuk menunjuk satu anggota untuk tetap di tempat dan mempresentasikan hasil karya mereka kepada pengunjung sementara anggota kelompok yang lain berkunjung ke kelompok-kelompok lain. Nanti harus ada yang menggantikan agar anggota yang tadi berjaga untuk presentasi juga bisa melakukan kunjungan. Akhiri dengan melakukan refleksi, tanyakan kepada peserta tentang perbedaan apa yang mereka temukan dari kelompok lain.


45

LAMPIRAN 1:

TABEL KOMPILASI HAM DAN SUMBER HUKUMNYA Catatan: Tabel ini bermaksud menunjukkan bahwa HAM sudah menjadi bagian dari hukum Indonesia. Tabel ini tidak komprehensif.

HAM yang diakui secara internasional

DUHAM 1948

Instrumen Internasional

Hak atas Kebebasan, Kesetaraan, Tanpa Diskriminasi karena Ras, Warna Kulit, Jender, Bahasa, Agama, Pendapat Politik atau lainnya, Kewarganegaraan atau Latar Belakang Sosial, Kelahiran atau Status Lainnya

Pasal 1 Pasal 2

ICERD 1965 ICCPR 1966 ICESCR 1966 ILO Convention No. 111/1958 Genocide Convention 1948

Hak Menentukan Nasib Sendiri

Soft law (Prinsip & Deklarasi)

UUD 1945

UU Ratifikasi

UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

Peraturan Perundangundangan Lain

Pasal 28H(2) Pasal 28I(2)

UU No. 29/1999 UU No. 12/2005 UU No. 11/2005 UU No. 21/1999

Pasal 3(1) Pasal 3(3)

UU No. 40/2008

ICCPR 1966 ICESCR 1966

UU No. 12/2005 UU No. 11/2005

Hak atas Hidup

Pasal 3

ICCPR 1966 ICESCR 1966 ICPPED 2007

Prinsip-Prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api

Pasal 28A

UU No. 12/2005 UU No. 11/2005

Pasal 4 Pasal 9

UU No. 2/2002 UU No. 26/2000

Hak atas Kebebasan dan Keamanan Diri

Pasal 3

ICCPR 1966 ICESCR 1966 ICPPED 2007

Prinsip-Prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api

Pasal 28G(1)

UU No. 12/2005 UU No. 11/2005

Pasal 4 Pasal 21 Pasal 29(1) Pasal 30

UU No. 2/2002 UU No. 26/2000

Hak untuk Bebas dari Perbudakan dan Kerja Paksa

Pasal 4

ICCPR 1966 ILO Convention No. 105/1957

UU No. 12/2005 UU No. 19/1999

Pasal 4 Pasal 20

Hak untuk Bebas dari Penyiksaan, Perlakuan dan Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat

Pasal 5

ICCPR 1966 CAT 1984 ICPPED 2007

Pasal 28G(2)

UU No. 12/2005 UU No. 5/1998

Pasal 4 Pasal 33

UU No. 26/2000

Hak untuk pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (dari penangkapan s/d pemenjaraan)

Pasal 6 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 9 Pasal 10 Pasal 11

ICCPR 1966 ICPPED 2007

Pasal 27(1) Pasal 28D(1)

UU No. 12/2005

Pasal 3(2) Pasal 4 Pasal 5 Pasal 17 Pasal 18 Pasal 19 Pasal 29(2) Pasal 34

UU No. 8/1981 UU No. 48/2009 UU No. 18/2003 UU No. 8/2011 UU No. 18/2011 UU No. 13/2006 UU No. 30/2002 UU No. 16/2011 UU No. 2/2002 UU No. 12/1995 UU No. 26/2000

Hak atas Privasi

Pasal 12

ICCPR 1966

Pasal 28H

UU No. 12/2005

Pasal 31 Pasal 32

Kebebasan Bergerak

Pasal 13

ICCPR 1966

UU No. 12/2005

Pasal 27

Hak Meminta Suaka

Pasal 14

ICCPR 1966 Refugee Convention 1951

Pasal 28G(2)

UU No. 12/2005

Pasal 28

46

MODUL PELATIHAN

Yurisprudensi MK dan MA, dan Ketentuan selain UU

Aturan Perilaku bagi Aparat Penegak Hukum Kumpulan Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang terhadap Semua Bentuk Penahanan dan Pemenjaraan Deklarasi Dasar Prinsip-Prinsip Peradilan Bagi Korban Kejahatan dan Korban Penyalahgunaan Wewenang 1985 Peraturan Standar Minimum untuk Perlakuan terhadap Tahanan Peraturan Standar Minimum untuk Tindakan Nonpenahanan Prinsip-Prinsip Bangalore tentang Perilaku Peradilan

Putusan MK No. 2-3/ PUU-V/2007

Putusan MK No. 065/PUU-II/2004 PP No. 44/2008

Putusan MK No.5/ PUU-VIII/2010


DUHAM 1948


Hak atas Kewarganegaraan

Pasal 15

ICCPR 1966

Hak Membentuk & Perlindungan atas Keluarga

Pasal 16

ICCPR 1966 ICESCR 1966

Hak untuk Mengembangkan Diri

Pasal 22

Hak atas Kepemilikan

UU Ratifikasi



Pasal 28D(4)

UU No. 12/2005

Pasal 26

UU No. 12/2006

Pasal 28B(1)

UU No. 12/2005 UU No. 11/2005

Pasal 10

UU No. 1/1974

ICESCR 1966

Pasal 28C(1)

UU No. 11/2005

Pasal 11

UU No. 12/2012

Pasal 17

ICESCR 1966

Pasal 28H(4)

UU No. 11/2005

Pasal 36

UU No. 5/1960 UU No. 15/1997 UU No. 8/1999 UU No. 18/2004 UU No. 11/2010 UU No. 1/2011 UU No. 2/2012

Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Pasal 18

ICCPR 1966

Pasal 28E(1) Pasal 29(2)

UU No. 12/2005

Pasal 4 Pasal 22

UU No. 17/2013 UU No. 23/2011

Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009 Putusan MK No. 86/ PUU-X/2012

Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

Pasal 19

ICCPR 1966

Pasal 28 Pasal 28E(2) Pasal 28E(3)

UU No. 12/2005

Pasal 23

UU No. 11/2008 UU No. 17/2013

Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009

Hak Berserikat, Berkumpul, Mendirikan dan Bergabung dengan Serikat Pekerja

Pasal 20 Pasal 23(4)

ICCPR 1966 ICESCR 1966 ILO Convention No. 87/1948 ILO Convention No. 98/1949 ILO Convention No. 141/1975

Pasal 28 Pasal 28E(3)

UU No. 12/2005 UU No. 11/2005 Keppres No. 83/1998 UU No. 18/1956

Pasal 24 Pasal 25 Pasal 39

UU No. 21/2000 UU No. 13/2003 UU No. 17/2013

Hak untuk Ikut Serta dalam Pemerintahan

Pasal 21

ICCPR 1966

Pasal 28D(3)

UU No. 12/2005

Pasal 43

UU No. 6/2014 UU No. 23/2014

Putusan MK No. 5/ PUU-V/2007 Putusan MK No. 102/PUU-VII/2009

Hak atas Jaminan Sosial

Pasal 22

ICESCR 1966 ILO Convention No. 102/1952

Pasal 28H(3) Pasal 34(2)

UU No. 11/2005

Pasal 41(1)

UU No. 13/2003 UU No. 40/2004 UU No. 24/2011

Putusan MK No. 007/PUU-III/2005

Hak untuk Menikmati Kemajuan Ekonomi, Sosial, Teknologi, Budaya

Pasal 22 Pasal 27

ICESCR 1966

UU No. 11/2005

Pasal 13

UU No. 11/2010

UU No. 12/2005

Pasal 14

UU No. 14/2008

Hak Berkomunikasi dan Mencari, Memperoleh, Menyimpan, Mengolah, dan Menyampaikan Informasi


UUD 1945

Pasal 28F

Hak Pengembangan Diri, secara Pribadi maupun Kolektif

ICESCR 1966

Pasal 28C(2)


Pasal 15

Hak atas Pekerjaan dan Kondisi Kerja yang Layak

Pasal 23(1)

ICESCR 1966 ILO Convention No. 155/1981 ILO Convention No. 148/1977 ILO Convention No. 184/2001 ILO Convention No. 189/2011

Pasal 27(2) Pasal 28D(2)

UU No. 11/2005

Pasal 38(1)(2)

UU No. 1/1970 UU No. 13/2003

Putusan MK No. 100/PUU-X/2012

Hak atas Upah yang Layak tanpa Diskriminasi

Pasal 23(2) Pasal 23(3)

ICESCR 1966 ILO Convention No. 100/1951 ILO Convention No. 111/1958 ILO Convention No. 95/1949 ILO Convention No. 189/2011

Pasal 28D(2)

UU No. 11/2005 UU No. 80/1957 UU No. 21/1999

Pasal 38(3)(4)

UU No. 13/2003

Putusan MK No. 100/PUU-X/2012

Hak Beristirahat dan Cuti dalam Tanggungan

Pasal 24

ICESCR 1966

Hak atas Kesehatan

Pasal 25

ICESCR 1966

Pasal 28H(1)

UU No. 11/2005

Hak atas Pendidikan

Pasal 26

ICESCR 1966 CRC 1990

Pasal 31(1)

UU No. 11/2005 Keppres No. 36/1990

Hak Ekonomi

Pasal 22

ICESCR 1966

Hak atas Perumahan

ICESCR 1966

UU No. 11/2005

UU No. 13/2003 UU No. 36/2009 Pasal 12

UU No. 11/2005 Pasal 28H(1)

UU No. 11/2005

Pasal 40

UU No. 20/2003 UU No. 12/2012

Putusan MK No. 011/ PUU-III/2005 Putusan MK No. 24/ PUU-V/2007

UU No. 3/2014

Putusan MK No. 2122/PUU-V/2007

UU No. 1/2011 UU No. 15/1997


47


DUHAM 1948



UUD 1945

UU Ratifikasi



Pasal 28H(1)

UU No. 11/2005

Pasal 9(3)

UU No. 40/2007 UU No. 32/2009 UU No. 36/2009 UU No. 1/2011 UU No. 3/2014 UU No. 37/2014


Hak atas Lingkungan yang Bersih

ICESCR 1966

Hak atas Air dan Sanitasi

ICESCR 1966 CEDAW 1979 CRC 1990 ICRPD 2006

Resolusi Majelis Umum PBB No. 64/292 Tahun 2010

UU No. 11/2005 UU No. 7/1984 Keppres No. 36/1990 UU No. 19/2011

UU No. 11/1974 UU No. 3/2014 UU No. 37/2014

Hak atas Tanah

CEDAW 1979 ICERD 1965

Deklarasi Vancouver

UU No. 7/1984 UU No. 29/1999

UU No. 5/1960 UU No. 15/1997 UU No. 18/2004 UU No. 1/2011 UU No. 2/2012

ICCPR 1966 ICESCR 1966 CEDAW 1979 ILO Convention No. 100/1951 ILO Convention No. 111/1958 ILO Convention No. 189/2011

Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 1993

UU No. 12/2005 UU No. 11/2005 UU No. 7/1984 UU No. 80/1957 UU No. 21/1999

Pasal 5(3) Pasal 41(2) Pasal 45-51


Hak-Hak Anak

ICESCR 1966 CRC 1990 OP I CRC 2000 OP II CRC 2000 ILO Convention No. 138/1973 ILO Convention No. 182/1999 ILO Convention No. 77/1946 ILO Convention No. 78/1946 ILO Convention No. 189/2011

Peraturan Minimum PBB bagi Administrasi Peradilan Anak (Beijing Rules) Pedoman PBB untuk Pencegahan Kejahatan Anak-Anak (Riyadh Guidelines)

UU No. 11/2005 Keppres No. 36/1990 UU No. 9/2012 UU No. 10/2012 UU No. 20/1999 UU No. 1/2000

Pasal 5(3) Pasal 41(2) Pasal 52-66


Hak-Hak Pekerja Migran

ICRMW 1990 ILO Convention No. 97/1949 ILO Convention No. 143/1975 ILO Convention No. 189/2011

UU No. 39/2004

Pasal 5(3)

UU No. 13/2003

UU No. 19/2011

Pasal 5(3) Pasal 41(2) Pasal 42


PP No. 43/1998 No. Registrasi MA 595 K/TUN/2005, Pemkot Surabaya vs. Wuri Handayani Memorandum Komnas HAM no. 102/PK-KHUSUS/ III/2005

UU No. 11/2005

Pasal 5(3)

UU No. 11/2005

Pasal 5(3) Pasal 6

UU No.6/2014 UU No. 41/1999 UU No. 18/2004 UU No. 20/2003 UU No. 11/2010

Putusan MK No. 35/ PUU-IX/2012

Hak-Hak Perempuan

Pasal 23(2)

Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Pasal 1 Pasal 2

ICRPD 2006 ILO Convention No. 159/1983

Deklarasi tentang Hak-Hak Orang dengan Disabilitas 1975 Peraturan-Peraturan PBB tentang Penyetaraan Peluang bagi Penyandang Disabilitas 1993

Hak Orientasi Seksual dan Identitas Jender

Pasal 1 Pasal 2

ICCPR 1966

Prinsip-Prinsip Yogyakarta

Hak-Hak Masyarakat Adat

Pasal 1 Pasal 2

ICESCR 1966 ILO Convention No. 169/1989

Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Deklarasi tentang Hak-Hak OrangOrang yang Berasal dari Suku Bangsa atau Etnis, Agama dan Bahasa Minoritas

Perlindungan dari Penghilangan Paksa

Pasal 3

ICPPED 2007

Deklarasi PBB tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa 1992 Prinsip-Prinsip tentang Pencegahan dan Penyelidikan yang Efektif dari Eksekusi di Luar Hukum, Sewenangwenang dan Sumir

Hak-Hak Selama Konflik Bersenjata

48

MODUL PELATIHAN

GC I-IV 1949 AP GC I-II 1977 Refugee Convention 1951

Pasal 28B(2)

Pasal 28I(2)

Pasal 18B(2) Pasal 28I(3)

Pasal 33(2)

UU No. 59/1958

Putusan MK No. 058-059-060-063/ PUU-II/2004 Putusan MK No. 85/ PUU-XI/2013

LAMPIRAN 2:

REKOMENDASI BAHAN BACAAN LAIN TENTANG UNGPS Bahasa Indonesia z z z z z z

ELSAM, UNGPs, Desentralisasi dan UMKM Laporan Penelitian Relevansi Prinsip-prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan HAM dalam Konteks Indonesia, 2016 ELSAM, Bagaimana Menjalankan Bisnis dengan Menghormati Hak Asasi Manusia: Sebuah Alat Panduan Bagi Perusahaan, 2014 Komnas HAM, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berdimensi HAM, 2013 Komnas HAM dan Forest People Programme, Hak Asasi Manusia dan Agribisnis di Asia Tenggara, 2011 LSE, Panduan Penerapan Prinsip-Prinsip PBB Mengenai Bisnis dan HAM Dalam Pembuatan Kebijakan Investasi, 2016 Rudi M. Rizki, Tanggung Jawab Korporasi Transnasional Dalam Pelanggaran Berat HAM, 2012

Bahasa Inggris OHCHR, Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework, 2011 z OHCHR, “The Corporate Responsibility to Respect: An Interpretive Guide”, 2012 z John Ruggie, Just Business, 2012 z Castan Centre for Human Rights Law at Monash University et all, Human Rights Translated: A Business Reference Guide, University et all, http://humanrights. unglobalcompact.org/doc/human_rights_translated.pdf z


49

LAMPIRAN 3: Kunci jawaban untuk Kegiatan Kecil 5: 1. Perusahaan menawarkan BPJS Ketenagakerjaan tetapi pegawai menolak karena tidak mau upah yang mereka bawa pulang berkurang P Baik untuk Perusahaan karena bersedia menjalankan kewajiban mereka yang diatur oleh UU P Tidak baik untuk pegawai karena mereka mengorbankan jaminan kesehatan dan pensiun yang berguna pada saat mereka sakit atau ketika masa kerjanya berakhir. 2. Perusahaan melaporkan nominal upah yang lebih rendah dari sesungguhnya ke Pemerintah supaya tanggungan pembayaran BPJS-nya lebih rendah P Tidak boleh, hal ini mengindikasikan perusahaan tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya dan juga melakukan tindak pemalsuan data. 3. Perusahaan tidak melaporkan data jumlah pekerja yang sebenarnya ke Disnaker agar tidak perlu menyediakan BPJS Ketenagakerjaan P Tidak boleh, hal ini mengindikasikan perusahaan tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya dan juga melakukan tindak pemalsuan data. 4. Perusahaan mencantumkan iklan lowongan pekerjaan dengan persyaratan harus lakilaki P Tidak boleh. Terlepas dari apakah ada/tidak ada perempuan yang mau melamar untuk pekerjaan tersebut, perusahaan hanya boleh melakukan seleksi berdasarkan potensi dan kemampuan kerja pelamar, dan tidak boleh melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, agama, suku bangsa, atau kewarganegaraan, status pernikahan atau opini politik. 5. Perusahaan menyediakan APD (mis. masker, sepatu boot, helm, rompi) tetapi pekerja menolak menggunakan dengan alasan tidak praktis P Benar untuk perusahaan memenuhi kewajiban untuk memastikan keselamatan pekerjanya. P Tidak benar untuk pekerja yang mengorbankan keselamatan dirinya. 6. Perusahaan menyediakan APD hanya ketika akan disertifikasi, selebihnya pekerja harus membeli sendiri dan dipotong dari upahnya P Tidak benar karena keselamatan pekerja adalah tanggung jawab perusahaan dan tidak boleh hanya dilakukan untuk kepentingan membangun citra positif perusahaan di mata pihak luar (contoh: runtuhnya gedung Rana Plaza di Bangladesh dapat dijadikan contoh pembanding tentang bahayanya hal ini).

50

MODUL PELATIHAN

7. Perusahaan memiliki mekanisme pengaduan tetapi hanya diketahui oleh pihak manajemen P Tidak cukup. Mekanisme pengaduan harus diketahui oleh semua pekerja dan pemangku kepentingan (salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah aksesibilitas). 8. Perusahaan memilih mempekerjakan perempuan dari masyarakat adat tertentu hanya karena dalam adat mereka perempuan memiliki hak atas lahan yang sama seperti lakilaki tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atas nama suku P Tidak boleh karena tindakan tersebut mengindikasikan perusahaan memiliki itikad buruk untuk menguasai tanah ulayat suatu suku tanpa melakukan langkah-langkah FPIC. 9. Perusahaan hanya mempekerjakan penduduk lokal sebagai buruh harian lepas tanpa ada kesempatan menjadi pegawai kontrak atau tetap P Tidak boleh karena kebijakan tersebut merugikan penduduk lokal dan tidak sesuai dengan semangat UU Ketenagakerjaan. 10. Perusahaan memberikan dispensasi keringanan kerja bagi buruh perempuan yang baru mulai bekerja setelah melahirkan P Baik karena perusahaan memperhatikan kerentanan khusus yang dialami pekerja perempuan yang baru melahirkan dan berusaha membantu meringankan keadaannya sampai si pekerja terbiasa dengan peran barunya sebagai ibu. 11. Perusahaan tidak memberikan uang lembur bahkan ketika pekerja harus masuk kerja pada hari raya agama atau tengah malam P Tidak boleh. Pekerjaan yang dilakukan melebihi jam kerja normal harus diberikan kompensasi yang sesuai. 12. Perusahaan membiarkan pekerjanya membentuk serikat pekerja tetapi hanya mau berbicara dengan serikat bentukan manajemen P Tidak boleh. Pekerja berhak bergabung dengan serikat pekerja pilihannya dan serikat pekerja tersebut berhak mewakili kepentingan anggotanya ketika ada halhal yang harus dinegosiasikan dengan pihak perusahaan, termasuk dala lembaga kerja sama tripartit. 13. Perusahaan bersedia mempekerjakan seseorang dengan syarat dia mau pindah ke agama tertentu P Tidak boleh. Perusahaan tidak boleh melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, agama, suku bangsa, atau kewarganegaraan, status pernikahan atau opini politik. Selain itu, kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan salah satu HAM dasar yang tidak boleh diintervensi pihak manapun.


51

14. Perusahaan menyuap aparat pemerintah agar mengeluarkan dokumen AMDAL dengan hasil yang baik P Tidak benar. Tidak hanya tindakan ini merupakan salah satu bentuk korupsi, hal ini juga dapat merugikan banyak pihak yang akan terkena dampak operasi perusahaan. 15. Perusahaan hanya menandai 1/4 dari keseluruhan tanah pemakaman adat yang sakral sebagai bagian dari HCV-nya P Tidak benar. Perusahaan wajib menghargai adat dan budaya masyarakat dimana mereka beroperasi. Memasukkan wilayah yang dianggap sakral sebagai bagian dari wilayah Nilai Konservasi Tinggi (HCV) perusahaan adalah salah satu bentuk penerapan penghargaan tersebut dan harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. 16. Perusahaan tidak memiliki tenaga medis atau sarana pengobatan untuk menangani kecelakaan kerja P Tidak benar. Perusahaan bertanggung jawab menjaga keamanan dan keselamatan pekerja selama bekerja dan menyediakan kondisi kerja yang layak. Ketika perusahaan berada jauh dari RS atau klinik umum, akan lebih baik mereka memiliki tenaga medis-nya sendiri agar dapat melakukan tindakan penyelamatan pertama (P3K) ketika ada kondisi darurat seperti kecelakaan kerja. 17. Perusahaan mengadakan Pasar Sembako murah secara rutin untuk penduduk desa sekitar P Baik. Hal ini dapat dilakukan sebagai bagian dari program CSR perusahaan. 18. Perusahaan memberikan bantuan biaya pendidikan (beasiswa) untuk anak pekerja yang berprestasi P Baik. Hal ini dapat dilakukan sebagai bagian dari program CSR perusahaan. 19. Perusahaan melarang pekerja anak tetapi memberikan target yang tidak mungkin dipenuhi oleh pekerjanya seorang diri, sehingga pekerja harus meminta istri dan anakanaknya untuk membantu P Tidak benar karena hal ini mengakibatkan adanya fenomena pekerja anak terselubung. 20. Perusahaan mempekerjakan buruh perempuan untuk menggunakan bahan kimia berbahaya tanpa penjelasan tentang tata cara perlindungan, APD dan pelayanan kesehatan P Tidak baik. Pekerja manapun dan di bidang apapun tidak boleh dibiarkan terpapar bahan kimia berbahaya. Perusahaan bertanggung jawab memastikan keselamatan pekerjanya.

52

MODUL PELATIHAN

Penerbitan buku ini didukung oleh:

This project is co-founded by the eurpean Union

Materi publikasi ini diproduksi dengan bantuan hibah dari Uni Eropa dan bekerjasama dengan OXFAM, IGCN. Pendapat/pandangan yang dinyatakan dalam materi publikasi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab INFID dan bukan mencerminkan/pandangan Uni Eropa, OXFAM dan IGCN.

Indonesia Global Compact Network (IGCN) merupakan jaringan lokal dari UN Global Compact (UNGC), suatu inisiatif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengikutsertakan sektor swasta, organisasi non pemerintah serta akademia untuk bersama-sama mendukung pencapaian SDGs. Dari berbagai isu yang diperhatikan di bawah empat pilar UNGC yakni HAM, Ketenegakerjaan, Lingkungan, dan Anti Korupsi, IGCN mengangkat isu bisnis & HAM melalui Business & Human Rights Working Group (B&HRWG).

INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) berdiri sejak tahun 1985, salah satu Non Government Organization yang fokus pada advokasi kebijakan di isu HAM & Demokrasi, Ketimpangan, dan Sustainable Development Goals (SDGs) baik di level nasional maupun internasional. Sejak tahun 2004, INFID menyandang status ECOSOC, sebagai lembaga yang diakui dan diakreditasi oleh PBB. Dalam perjalanannya, INFID turut mengadvokasi Indonesia di Sidang-sidang Dewan PBB, baik di Jenewa maupun di New York. INFID juga merupakan anggota IFP (International Forum for national NGO Platform) berbasis di Paris, Prancis. IFP adalah jaringan NGO global yang mewadahi forum-forum NGO nasional di seluruh dunia. (http://www.ongngo.org/en) sejak 2009.

Oxfam adalah konfederasi internasional yang terdiri atas 20 organisasi yang bekerja di lebih dari 90 negara. Konfederasi ini merupakan bagian dari gerakan global untuk mewujudkan masa depan yang bebas dari kemiskinan.

NGO in Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations, Ref. No : D1035 Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu Jakarta Selatan, 12540 Phone : 021 7819734, 7819735 Email : [email protected] Website : www.infid.org

PRINSIP-PRINSIP PANDUAN PBB TENTANG BISNIS DAN HAM

Recommend Documents