Sistim dan Mekanisme HAM PBB, Regional dan Nasional B Rafendi By R f di Dj Djamin i HRWG (Human Rights Working Group)
Disampaikan dalam Training, “Training Hukum HAM bagi Dosen Pengajar j Hukum k dan d HAM A di Fakultas k l Hukum k pada d Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Indonesia, diselenggarakan oleh Pusat Suti HAM UII bekerjasama dengan NCHR University of Oslo Norway, di Yogyakarta tanggal 22-24 September 2005
Mekanisme HAM PBB Dewan Keamanan
Masyarakat Sipil
Pengadilan Kriminal International/ICC
Komisi Status Perempuan p
Sidang Umum
Badan B d Perjanjian
ECOSOC/Dewan Sosial dan Ekonomi
Komisi HAM PBB Sub-komisi Sub komisi HAM PBB
Prosedur berdasar Negara atau tematik
(O OHCHR, UND DP, UNICEF, UNHCR U etc)
Pengadilan Internasional/ICJ
‘Internnationnal Civvil Servvice’
International Criminal Tribunal/pengadilan Kriminal Internasional/ (Rwanda and ex-Yugoslavia)
“pelaku2” dalam sistim/mekanisme HAM PBB Antar Pemerintah – Mewakili Negara EXPERT /PAKAR – bertindak “dalam dalam kapasitas pribadi”, dan dipilih oleh lembaga antar pemerintah JUDICIAL /PERADILAN
– the judge/Hakim!
INTERNATIONAL ‘CIVIL SERVICE’ ( (pegawai/pejabat i/ j b publik blik internasional) i i l) UN agencies/lembaga2 PBB
Mekanisme HAM PBB Antar pemerintah (intergovermental organisations – IGO’s • Dewan D K Keamanan (S (Security i Council) C il) • Sidang Umum (General Assembly) • Dewan Sosial dan Ekonomi (Economic and Social Council) • Komisi HAM PBB (Commission on Human Rights) (sejak september 2005 menjadi Dewan HAM PBB/ Human Rights g Council ) (membuat studies, drafts, mengirim investigators, melahirkan resolutions)
Experts/pakar • Lembaga Traktat/perjanjian (Treaty Bodies) (membahas laporan tertulis negara peserta, menginterpretasi traktat)
• Pelapor Khusus dan Kelompok Kerja (Special Rapporteurs) (dikenal sbg “prosedur khusus” )(mengunjungi negara, membuat urgent
appeals/desakan pp darurat dan Surat tuduhan/ allegation, g , rekomendasi))
• Sub komisi HAM PBB (Sub commission) (kajian2, drafts Instrument internasional)
Mekanisme HAM PBB Judicial • Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) • Ad hoc International Criminal Tribunals/Mahkamah Kriminal Adhoc Internasional (Former Yugoslavia and Rwanda)
• International I t ti l Court C t off Justice J ti ‘International International Civil Service Service’ • Kantor Komisi Tinggi HAM PBB (Office of the High Commissioner for Human Rights) • Funds and Programs (eg. UNDP, UNICEF, WFP…)
Komisi HAM PBB Lembaga e b g HAM PBB yang y g paling p g uutama ddimana NGO GO pu punya y akses ses langsung (NGO yg mempunyai status konsultatif dengan Dewan EKOSOB) 53 negara anggota yg dipilih tiap 2 thn berdasar kelompok regional 3 Fungsi utama: Standard setting, monitoring, kerjasama internasional Bersidang g 6 minggu gg dalam setahun di bulan Maret dan April p di Geneva,, pra dan paska sidang dipimpin oleh sebuah biro , dan bertugas: •menyusun Draft traktat HAM internasional, deklarasi, prinsip dasar • membahas dan mengeluarkan resolusi ttg situasi HAM suatu negara dan tema2 HAM • Mengirim Tim Pencari Fakta ke negara tertentu (Pelapor Khusus) • Menunjuk /mengangkat Pakar Tematik utk mempelajari suatu issue HAM dan membuat rekomendasi
Fungsi Monitoring dan Pencegahan Komisi HAM PBB • Prosedur/Pelapor Khusus (special Rapporteur) : berdasarkan tema atau Negara • Melalui: surat tuduhan (letter of allegation), surat darurat (urgent appeals) • Kerahasiaan (confidentiality) dan ruang publik • Mata M A Acara ((agenda d iitem 9) 9): tentang P Pelanggaran l HAM berat di Suatu negara dalam bentuk intervensi lisan maupun tertulis, tertulis resolusi atau keputusan Ketua Sidang
Kelompok Regional Komisi HAM PBB • • • • • •
Asia Afrika Latin Amerika ( GRULAC) Eropa Timur Kelompok Barat R f Reformasi i PBB 2005 – perubahan b h pengelompokan negara2
Komposisi K i i Expanded E d d Bureau B Komisi K ii HAM PBB ((Biro Pimpinan) p ) ke 61- 2005 Biro:
• • • •
• • • • • • • •
Ketua :Mr Mr. Makarim WIBISONO (Indonesia) Rapporteur Ms. Deirdre KENT (Canada) Wakil Ketua I Mr. Hernán ESCUDERO MARTÍNEZ (Ecuador) Wakil ketua II Mr. Mohamed Saleck OULD MOHAMED LEMINE (Mauritania) Wakil Ketua III Mr. Anatoliy ZLENKO (Ukraine) Koordinator K di t R Regional i l African Group Mr. Fisseha YIME (Ethiopia) Asian Group Mr. Hyuck CHOI (Republic of korea) Eastern European Group Mr. Mr Zhorab MNATSAKANIAN GRULAC Mr. Luis ALFONSO DE ALBA (Mexico) Western Group Ms. Mary WHELAN (Ireland)
(Armenia)
Sub-Komisi HAM PBB Subkomisi utk Promosi dan perlindungan HAM adalah “think-tank” utk Komisi HAM PBB . Sub-komisi ini bersidang 4 minggu tiap tahun di bulan juli dan agustus di Geneva. Geneva 26 pakar individual dipilih oleh Komisi HAM PBB dalam kapasitas pribadi selama 4 tahun. Fungsi: • Menjalankan kajian2 HAM utk Komisi • membuat rekomendasi pada Komisi Beberapa p issue HAM ppokok yang y g dikaji j saat ini : • administration of justice • transnational corporations • terrorism • economic, social and cultural rights
Prosedur Tematik Komisi HAM PBB 28 tema e –y yang g ppaling g ahir adalah d hak uutk kesehatan, ese , dan d solidaritas so d s internasional Pakar Individual - Pelapor Khusus (Special Rapporteurs) , Wakil Khusus (Special Representative) dan Pakar Independen (Independent Expert)
atau Klompok Kerja – Lima org pakar dalam satu mandat Part-time, tak dibayar, dan dalam kapasitas personal . Mandatnya Biasanya dipegang selama 3 thn Fungsi: • Mengunjungi negara dan membuat laporan ttg kondisi HAM negara tsb • membuat laporan tahuan ttg kajian dalam lingkup mandatnya dan rekomendasi • sebagian g mekanisme menerima pengaduan p g individual dan mengirim g surat desakan /urgent letters
Prosedur Tematis Komisi HAM PBB Klompok p Khusus
Sipil p dan Politik
Economi Social dan Budaya y
· Violence against women · Arbitrary detention
· Right to development
· Human rights defenders · Disappearances
· Food
· Internally displaced persons · Extrajudicial executions · Health · Use U off M Mercenaries i
· Torture T t
· Education Ed ti
· Migrants
· Religion and belief
· Adequate housing
· Indigenous people
· Expression and opinion · Toxic products
· Extreme poverty
· Independence of judges · Structural adjustment and lawyers
· Racism · Sale of children, child prostitution and child pornography
Prosedur Tematik dan Indonesia Selama periode Tahun 1991-2002 telah ada 9 Mekanisme HAM PBB - Pelapor Khusus PBB (Special Rapporteurs) dan Kelompok Kerja (Working Group) yang mengunjungi Indonesia dalam k kapasitas it resminya: i • Special Rapporteur on Torture (1991) •Special Rapporteur on Violence against Women (Nov-Dec 1998) •Working Group on Arbitrary Detention (jan-febr 1999) •Right Ri ht to t education d ti (Indonesia, (I d i July J l 2002 ) • Independence of judges and lawyers (Indonesia, July 2002) • Internally I t ll displaced di l d persons ( Indonesia I d i 2002)
Prosedur/pelapor berdasar Negara dari komisi HAM PBB Pelapor Khusus dan Wakil Khusus Sekjen PBB Mandat berdasar negara saat ini : · Afghanistan Af h i · Burundi B di · Cambodia C b di · Haiti · Iraq · Myanmar · Somalia · Bosnia and Herzegovina and the Federal Republic of Yugoslavia · Democratic Republic of the Congo (ex-Zaire) · Palestinian territories occupied since 1967 Fungsi: • Mencari fakta ttg kondisi HAM di negara bersangkutan • Membuat rekomendasi kepada p pemerintah p bersangkutan g dan kepada komisi HAM
Pengelompokan Politik dalam Komisi HAM PBB Kelompok Politik
Negara anggota
OKI (Organisasi K Konperensi i Islam) Il )
Indonesia, Malaysia, Saudi Arabia, Sudan dll
Like Minded Group ((LMG))
Bangladesh, Bhutan, China, Egypt, India, Indonesia, Iran, Malaysia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri L k andd Vietnam Lanka Vi t dari d i kelompok k l k negara22 Asia; Ai Zimbabwe, Algeria and Sudan dari Africa dan Cuba dari kelompok Latin America and Caribbean (GRULAC).
O Organisasi i i Uni U i Afrika Af ik
15 negara afrika f ik di K Komsii HAM PBB
ASEAN
Indonesia, Malaysia, Singapore, Vietnam, Myanmar, Philippines,
Utara
Amerika, Canada, Uni eropa, Australia, Jepang,
Selatan
Negara2 Asia, Afrika
Lembaga Traktat Pokok dan Lembaga Pemantauannya ICCPR (1976)
ICESCR (1976)
CERD (1969)
CEDAW (1981)
CAT (1987)
CRC
International Covenant on Civil and Political Rights g
Human Rights Committee/ Komite HAM
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
Committee on Economic, Social and Cultural Rights/Komite EKOSOB
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
Committee on the Elimination of of Racial Discrimination/Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial
Convention on the Elimination of All Forums of Discrimination against Women
Committee on the Elimination of Discrimination against Women
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
Committee Against Torture/Komite Anti Penyiksaan
Convention on the Rights of the Child
Committee on the Rights of the Child/Komite Hak Anak
Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families
Komite Hak Buruh Migran g
(1990)
MWC (2003)
Lembaga Perjanjian HAM Pokok 10-23 0 3 Pakar Bersidang 2-3 kali per tahun di Geneva atau New York Fungsi: • Membahas laporan negara anggota tiap 2-5 tahun dan membuat “concluding observations”/Pengamatan umum • Membuat “general g comments”/Komentar umum yyangg menjelaskan /menginterpretasi pasal2 dlam traktat • Beberapa Lembaga Traktat/konvensi juga menerima Pengaduan individual (HRC, CEDAW, CAT, CERD) • CEDAW/CAT dapat melakukan investigasi bila terjadi pelanggaran yang sistimatis
Konvensi yang telah di ratifikasi Indonesia Indonesia sudah meratifikasi 4 lembaga traktat pokok Dan menandatangani 1 traktat internasional : CERD Convention on the Elimination of Racial Discrimination Konvensi Penghapusan Diskriminasi
CEDAW The Convention on the Elimination of Discrimination against Women
CRC The h Convention i on the h Rights i h off the h Child hild
CAT The Convention Against Torture
CMW Convention on Migrant workers (ditandatangani)
Catatan Pelaporan Republik Indonesia kepada lembaga traktat/konvensi HAM Konvensi
Tahun Ratifikasi
Laporan Awal
Laporan Periodik
Lewat Jatuh tempo
CRC
Keppres 36/ 1990
1994
2002
ya
CAT
UU 5/1998
2001
Pertama 2005
ya
CEDAW
UU 7/1984
1998
ya
CERD
UU 29/1999
2005
ya
Mekanisme HAM Regional • Klompok Kerja HAM Regional ASEAN • Forum KOMNAS HAM se Asia Pasific (Asia Pasific Forum of Natonal Hman Rights Institutions)- terahir bersidang S t b 2005 di Mongolia September M li
Mekanisme HAM Nasional • • • •
KOMNAS HAM (berdasar UU 39/1999) KOMNAS PEREMPUAN (berdasar (b d K Keppres)) KOMNAS PERLINDUNGAN ANAK KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) – Berdasar UU Perlindungan Anak 23/2002) • Pengadilan HAM (4 Jurisdiksi – Kelima akan didirikan di Aceh 2006 ) • KKR – Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU 27/2004)
KOMNAS HAM ddalam l KOMISI HAM PBB • Mata acara (agenda item) 18: Effective functioning of human rights mechanisms: • (b) National institutions and regional arrangements; • Peluang l agar KOMNAS HAM bisa bi berperan lebih besar dalam perdebatan di Komisi HAM PBB
