TANTANGAN PENETAPAN STANDAR UPAH MINIMUM NASIONAL DAN REGIONAL Oleh: Haiyani Rumondang (Dirjen PHI dan Jamsos, Kemnaker)
Disampaikan pada: Acara Diskusi Publik Nasional : “ Penguatan Jaminan Sosial dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup Layak”, Hotel Grand Cempaka, Jl. Letjen Suprapto, Cempaka Putih, 1 Maret 2017
POKOK BAHASAN
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)
02
KEBIJAKAN PENGUPAHAN
01
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (SJSN)
01
Jaminan Sosial KETENAGAKERJAAN
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL KEPASTIAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA untuk MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR HIDUP LAYAK apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut atau pensiun.
SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL (Undang-Undang No. 40 Tahun 2004) TUJUAN :
KEMANUSIAAN
KEADILAN SOSIAL
SUSTAINABILITAS dan PERLINDUNGAN
ASAS
MANFAAT
ASURANSI SOSIAL
Memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi peserta dan atau anggota keluarganya
TABUNGAN WAJIB
PRINSIP PENYELENGGARAAN KEGOTONGROYONGAN AKUNTABILITAS
NIRLABA PORTABILITAS
KETERBUKAAN KEPESERTAAN BERSIFAT WAJIB
KEHATI-HATIAN DANA AMANAT
HASIL PENGELOLAAN DANA JAMINAN SOSIAL DIPERGUNAKAN SELURUHNYA UNTUK PENGEMBANGAN PROGRAM & UNTUK SEBESARBESARNYA KEPENTINGAN PESERTA
KETENAGAKERJAAN
Negara Indonesia
Rakyat Indonesia
Wilayah Indonesia
KESEHATAN
JAMINAN SOSIAL Salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak (UU No. 40 Tahun 2004 ttg SJSN )
PP No. 44 / 2015
Manfaat berupa uang tunai &/ pelayanan kesehatan yg diberikan pd saat peserta mengalami kecelakaan kerja/penyakit yg disebabkan oleh lingkungan kerja Permenaker No. 26 / 2015
Jaminan Kecelakaan Kerja PP No. 44 / 2015
UU No. 40/2004
SJSN Manfaat uang tunai yg dibayarkan sekaligus pd saat peserta memasuki usia pensiun , meninggal dunia / mengalami cacat total tetap
Jaminan Hari Tua
Permenaker No. 19 / 2015 & Permenaker No. 26 / 2015
Jaminan Pensiun Jaminan Kematian
Manfaat uang tunai yg diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja UU No. 24/2011 Permenaker No. 26 / 2015
PP No. 46 / 2015 & PP No. 60 / 2015
BPJS
PP No. 45 / 2015
Jaminan sosial yg bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yg layak bg peserta &/ ahli warisnya dgn memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap/meninggal dunia Permenaker No. 29 / 2015
KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PENERIMA UPAH (PU) “ Setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain”
Didaftarkan & iuran dibayarkan oleh pemberi kerja dan atau dirinya sendiri apabila pemberi kerja lalai tidak mendaftarkan pekerjanya BUKAN PENYELENGGARA NEGARA
PENYELENGGARA NEGARA
Termasuk : Pegawai swasta, semua pekerja/buruh pada perusahaan besar, menengah, kecil & mikro
Termasuk : CASN, ASN, TNI/POLRI, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah Non ASN, Prajurit Siswa TNI & Peserta Didik POLRI
BUKAN PENERIMA UPAH (BPU) “ Setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri”
Mendaftarkan dirinya sendiri & iurannya dibayar sendiri PEMBERI KERJA
PEKERJA MANDIRI
PEKERJA YANG TIDAK TERMASUK PEKERJA MANDIRI
Pengusaha
Misalnya : Dokter, Pengacara, Akuntan, Konsultan, Desain Grafis, Artis, Arsitek, dll
Misalnya : Pedagang Pasar, Pedagang Kaki Lima, Petani, Nelayan, ABK, Pengrajin, Pekerja Lepas
KOMPOSISI KEPENDUDUKAN, KETENAGAKERJAAN & KEPESERTAAN
PENERIMA UPAH (PU) 40.134.342 (33,89%)
BUKAN PENERIMA UPAH (BPU) 1.469.120 (1,24%) PENDUDUK INDONESIA 259.233.263
BEKERJA 118.411.973 (45,68%)
JASA KONSTRUKSI (JAKON) 6.682.219 (5,64%)
KOMPOSISI IURAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL No
Program
Komposisi Iuran Pengusaha
1.
2.
Batas Iuran
Pekerja
JAMINAN SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN a.
JKK
0,24% - 1,74%
-
0,24% - 1,74%
Upah Pokok + Tunjangan Tetap
b.
JKM
0,3%
-
0,3%
Upah Pokok + Tunjangan Tetap
c.
JHT
3,7%
2%
5,7%
Upah Pokok + Tunjangan Tetap
d.
JP
2%
1%
3%
Rp 7 juta
JAMINAN SOSIAL BIDANG KESEHATAN e.
3.
Jumlah
JKN
Jumlah
4%
1%
5%
10,24% - 11,74%
4%
14,24% - 15,74%
02
KEBIJAKAN PENGUPAHAN
Pasal 27 ayat (2)
Pasal 28 D ayat (2)
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
Lanjutan
DALAM UNDANG-UNDANG NO: 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (UUK) DIATUR KEBIJAKAN PENGUPAHAN
GUNA MEWUJUDKAN AMANAT UUD 1945
BERDASARKAN AMANAT PASAL 97 (UUK), DIUNDANGKAN PP NO: 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN YANG MENGAMANATKAN BAHWA KEBIJAKAN PENGUPAHAN DIARAHKAN UNTUK PENCAPAIAN PENGHASILAN YANG MEMENUHI PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI PEKERJA/BURUH.
KEBIJAKAN PENGUPAHAN UPAH MINIMUM UPAH KERJA LEMBUR UPAH TIDAK MASUK KERJA KARENA BERHALANGAN. UPAH TIDAK MASUK KERJA KARENA MELAKUKAN KEGIATAN LAIN DI LUAR PEKERJAANNYA .
UPAH KARENA MENJALANKAN HAK WAKTU ISTIRAHAT KERJANYA
KEBIJAKAN PENGUPAHAN
BENTUK DAN CARA PEMBAYARAN UPAH DENDA DAN POTONGAN UPAH HAL-HAL YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN DENGAN UPAH STRUKTUR DAN SKALA PENGUPAHAN YANG PROPORSIONAL
UPAH UNTUK PEMBAYARAN PESANGON, DAN UPAH UNTUK PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
14
Lanjutan
AGAR PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGUPAHAN DAPAT DITERAPKAN
DIATUR DALAM UU NO: 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (UUK) DAN DIJABARKAN MELALUI PERATURAN PEMERINTAH NO: 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN (Sebagai amanat Pasal 97 UUK)
PENETAPAN UPAH MINIMUM KEBIJAKAN PENETAPAN UPAH
PENETAPAN UPAH MELALUI PENERAPAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH DI PERUSAHAAN
UPAH MINIMUM A. Pengertian Upah Minimum Upah Bulanan Terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman.
B. Lingkup Penetapan. Berdasarkan Wilayah (Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota). Sektoral Provinsi atau Kabupaten/Kota (Kelompok Lapangan Usaha yang pembagiannya menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). C. Upah minimum ditetapkan berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Lanjutan
D. Waktu Penetapan
Upah minumum ditetapkan secara serentak pada tanggal 1 November Upah Minimum Kabupaten/Kota ditetapkan selambatlambatnya tanggal 21 november Upah Minimim berlaku pada tanggal 1 Januari tahun berjalan. E. Kewenangan Penetapan Upah Minimum ditetapkan oleh Gubernur F. Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan.
MEKANISME PENETAPAN UPAH MINIMUM
PENETAPAN UPAH MINIMUM
PENETAPAN UPAH MINIMUM DILAKSANAKAN DENGAN FORMULA PERHITUNGAN UPAH MINIMUM (MEMPERTIMBANGKAN INFLASI DAN PDB)
Lanjutan
FORMULA PERHITUNGAN UPAH MINIMUM Upah Minimum yang akan ditetapkan adalah upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara Upah Minimum tahun berjalan dengan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat produk donestik bruto tahun berjalan.
Formula Penghitungan sbb:
UMn = UMt + {UMt x (Inflasit + % ∆ PDBt)}
Upah Minimum yang akan ditetapkan
Upah Minimum tahun berjalan
Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan.
Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kwartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kwartal I dan II tahun berjalan.
TANTANGAN PENETAPAN UPAH MINIUM NASIONAL UPAH MINUMUM NASIONAL
1 (SATU) UPAH MINIMUM YANG BERLAKU UNTUK SELURUH PERUSAHAAN DI INDONESIA
FAKTOR PERTIMBANGAN ATAU VARIBEL YANG DIGUNAKAN UNTUK MENETAPKAN UPAH MINIMUM
KEMAMPUAN EKONOMI ANTAR DAERAH BERBEDA
KEMAMPUAN PERUSAHAAN BERBEDA
BIAYA HIDUP ANTAR DAERAH BERBEDA
TANTANGAN PENETAPAN UPAH MINIUM REGIONAL UPAH MINIMUM REGIONAL TK. I BERLAKU UNTUK BEBERAPA PROVINSI
PENETAPAN UPAH MINIMUM DI INDONESIA PADA TAHUN 1997 - 2000 DITETAPKAN BERDASARKAN REGIONAL
DITETAPKAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
UPAH MINIMUM REGIONAL TK. II BERLAKU UNTUK BEBERAPA KABUPATEN/KOTA
BERLAKUNYA PP NO: 25 TAHUN 2000 TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH DAN KEWENANGAN PROVINSI SEBAGAI DAERAH OTONOM UPAH MINIMUM REGIONAL DIUBAH DENGAN UPAH MINIMUM PROVINSI DAN/ATAU KABUPATEN/KOTA. UPAH MINIM
UPAH MINIMUM DITETAPKAN OLEH GUBERNUR
Lanjutan
KEMAMPUAN DAERAH YANG SATU DENGAN YANG LAIN BERBEDA-BEDA
SELAIN BELAKUNYA PP NO: 25 TAHUN 2000. PERUBAHAN PENETAPAN UPAH MINIMUM REGIONAL MENJADI UMP DAN/ATAU UMK, DILATAR BELAKANGI
SEKTOR USAHA DAERAH YANG SATU DENGAN DAERAH LAIN BERBEDA-BEDA
BIAYA HIDUP ANTAR DAERAH BERBEDA
Lanjutan
PENETAPAN UPAH MINIMUM NASIONAL
M E M P E R H A T I K A N
VARIABEL PENETAPAN UPAH MINIMUM YANG MAMPU DILAKSANAKAN SELURUH DAERAH DI INDONESIA
KEMAMPUAN DAERAH DI INDONESIA
KEMAMPUAN PERUSAHAAN
BIAYA HIDUP DI MASINGMASING DAERAH
DUKUNGAN REGULASI
Lanjutan VARIABEL PENETAPAN UPAH MINIMUM
PENETAPAN UPAH MINIMUM REGIOANAL
M E M P E R H A T I K A N
CAKUPAN UPAH MINIMUM (WILAYAH ATAU SEKTOR) KEMAMPUAN DAERAH
KEMAMPUAN PERUSAHAAN DATA PERUSAHAAN DI MASING-MASING DAERAH BIAYA HIDUP DI MASINGMASING DAERAH
DUKUNGAN REGULASI
DATA UPAH MINIMUM 5 TAHUN TERAKHIR
PERSENTASE KENAIKAN UPAH MINIMUM TAHUN 2013 - 2017 20
19.1
17.44
18 16 12.77
14
11.59
12 8.91
10
% KENAIKAN UMP
8 6 4 2
0
2013
2014
2015
2016
2017
TREND PERKEMBANGAN UPAH MINIMUM TAHUN 2013 - 2017 Rp2,500,000
Rp2,000,000
Rp1,500,000
UMP KHL
Rp1,000,000
Rp500,000
Rp2013
2014
2015
2016
2017
DATA PERKEMBANGAN RATA – RATA NASIONAL UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) TAHUN 2012 S/D 2017
NO.
TAHUN
Rata-rata UMP
KENAIKAN (%)
1
2013
Rp. 1,296,908,-
19.10
2
2014
Rp. 1.691.437,-
17,44
3.
2015
Rp. 1.782.211,-
12,77
4.
2016*)
Rp. 1.997.819,-
11,59
5.
2017*)
Rp. 2.142.854,57
8,91
Keterangan: *) Penetapan Upah Minimum dilaksanakan dengan formula perhitungan upah minimum.
TERIMA KASIH
