Tantangan Standarisasi Upah Nasional
Drs.Soeprayitno.MBA.,MSc.,Ph.D Ketua Komite Tetap Hubungan Industrial KADIN Indonesia Disampaikan dalam Diskusi Publik Nasional Penguatan Jaminan Nasional dalam mememenuhi Kebutuhan Hidup Layak ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diselenggarakan oleh ELKAPE & Pusat Kajian Jaminan Sosial Program Pascasarjana Universitas Indonesia Hotel Grand Cempaka – Jakarta, 1 Maret 2017
RESIKO PASAR KERJA & PENURUNAN TINGKAT KESEJAHTERAAN PEKERJA
DISPARITAS UPAH DAN BEBAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
STANDARISASI UPAH & BENEFIT
Resiko Pasar kerja & Penurunan tingkat kesejahteraan Pekerja •
•
1. 2. 3. 4.
Apabila pekerja tidak dilindungi resiko-resiko ini berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Resiko pasar kerja (labour market risks) yang utama adalah : Resiko usia lanjut (old-age risks) Resiko kesehatan (health risks) Resiko kehilangan pekerjaan (unemployment risks) Resiko penurunan upah riil (declining wage risks)
Perlindungan atas Resiko Sosio Ekonomi Tenaga Kerja •
•
•
• • •
Tujuan dari kebijakan perlindungan pekerja adalah untuk meminimalkan dampak negatif dari berbagai resiko pasar kerja terhadap kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Kebijakan perlindungan pekerja dapat dikelompokkan ke dalam pengaturan hubungan pekerjaan (employment relations) dan penyediaan jaminan sosial (social security) Pencegahan dan Pengembangan (Kesehatan, keluarga berencana, pendidikan, kepemudaan, bantuan hukum, keagamaan, organisasi kemasyarakatan) = Social Service. Pemulihan dan Penyembuhan (bantuan bencana alam, lanjut usia, penyandang cacat) = Social Assistance Pembinaan (perbaikan gizi, perumahan, lingkungan, air bersih, transmigrasi, perekonomian, masyarakat suku terasing) = Social Infra Structure Perlindungan Ketenagakerjaan (melindungi segala resiko yang berkenaan dengan bidang ketenagakerjaan) = Social Insurance.
DESAIN PROGRAM ILO, Social Protection Floor Initiative, 2010 PROGRAM
SIFAT KEPESERTAAN
VOLUNTARY INSURANCE Top-up Benefit Levels
Komersial
Asuransi Sosial/ Employer’s Liability
MANDATORY SOCIAL INSURANCE Social Security Benefits of Guaranteed Levels for Contributors Working People
Voluntary
Mandatory
THE FLOOR: Four Essential Guarantees Access to Essential Health Care for All
Bantuan Sosial
Means Tested Income Security children
Assistance Unemployed and Poor
Income Security Elderly and Disabled
Perlu ada desain program perlindungan sosial untuk masing-masing kelompok penduduk, bagi yang menerima bantuan maupun yang mampu memberikan kontribusi iuran.
Prinsip Progresivitas
MEKANISME
Beban Penyakit Katastropik
Sebanyak Rp.16,9 Triliun atau 29,67% Beban Jaminan Kesehatan terserap untuk membiayai penyakit Katastropik, yang terdiri dari : 1. Penyakit Jantung (13%) Katastropik 2. Gagal Ginjal Kronik (7%) 29,67% 3. Kanker (5%) 4. Stroke (2%) 5. Thalasemia (1%) Non Katastropik 6. Haemofilia (0,2%) 70,33% 7. Leukemia (0,3%)
Sumber : Transaksional pelkes (aplikasi BOA) 31 Desember 2015
Public Health and Pension Spending versus Population Aging Spending as a percentage of GDP Austria 20
Czechoslovakia
Sweden
Poland
15
U.K.
New Zealand Iceland Canada
Switzerland
Spending on health and pension
10
Brazil
Trinidad & Tobago
5
Japan Australia Cyprus
Spending on health
China Jamaica
Swaziland Zambia S. Korea Indonesia
0 0
5
10
15
20
Percentage of population over 60 years old
25
7
DISPARITAS UPAH DAN BEBAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
PERBEDAAN KEPENTINGAN SOSIAL & EKONOMI PENGUSAHA DAN PEKERJA
PENGUSAHA
Karyawan
JOB SECURITY
•PERFOR MANCE
KEPASTIAN KEAMANAN
INCOME SECURITY
•WEALTH
KEPASTIAN HUKUM
SOCIAL SECURITY
•SUSTAIN
KEPASTIAN USAHA
KOMPONEN UPAH UPAH POKOK
TUNJANGAN BERFUNGSI
BERFUNGSI EKONOMIS
SOSIAL & INSENTIF
GAJI DASAR YG DITETAPKAN UNTUK MELAKSANANKAN SATU JABATAN ATAU PEKERJAAN TERTENTU PADA
GOLONGAN / PANGKAT
BENEFIT KARENA JABATAN BENEFIT SOSIAL BENEFIT KELANGKAAN BENEFIT PRODUKTIFITAS BENEFIT “X” FACTOR
DAN MASA KERJA TERTENTU HERMAN-SPMI
RELEVANSI SOCIAL SECURITY DALAM KAPITALISASI SDM
Hak-Produksi Hak-ReProduksi Hak-Proteksi
PENILAIAN BEBAN KERJA (menurut Christensen,1991.Encyclopaedia of Occupational Health and Safety.ILO Geneva. Beban kerja
Konsumsi 02 l/mnt
ventilasi paru l/mnt
Suhu rectal
Denyut jantung
ringan
0,5-1,0
11-20
37,5
75-100
sedang
1,0-1,5
20-31
37,5-38
100-125
berat
1,5-2,0
31-43
38-38,5
125-150
Sangat berat
2,0-2,5
43-56
38,5-39
150-175
Sgt berat sekali
2,5-4,0
60-100
>39
>175
KERJA
L (55KG)
W (47 KG)
RINGAN
2400 KKAL
1900 KKAL
SEDANG
2800 KKAL
2200 KKAL
BERAT
3900 KKAL
3100 KKAL
Sistem Pengupahan yang “Ideal” Sederhana
Terjangkau
Legal
(Administratively Efficient)
(Affordable)
(Defensible)
Dalam menyusun sistem pengupahan harus mempertimbangkan kemampuan keuangan perusahaan. Sistem pengupahan yang bagus akan tetapi tidak terjangkau oleh perusahaan akan menjadi bumerang.
Yang dimaksud dengan legal adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku di negara dimana di negara manapun Pemerintah selalu ikut campur tangan dalam masalah pengupahan dengan mengeluarkan UU &peraturan pelaksanaannya. Hal ini dilakukan sebagai proteksi terhadap tenaga kerja
Sistem pengupahan yang sederhana dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan. Suatu sistem pengupahan yang canggih & kompleks, jika dalam pelaksanaannya rumit/susah & mahal, akan mengurangi efektivitasnya.
Adil
Dimengerti oleh Pekerja/Buruh (Understandable)
Menunjang Keberhasilan Perusahaan (Goal oriented)
SISTEM IMBAL JASA DI PERUSAHAAN SAAT INI
SATUAN WAKTU UPAH PER JAM UPAH PER HARI
SATUAN PRODUK BENTUK UANG ( UNIT HASIL ) BENTUK PRODUK
UPAH PER MINGGU
UPAH PER BULAN
(BAGI HASIL )
Komparasi Upah Minimum
INDONESIA Terendah: NTT=Rp 1.425.000 (USD 104.16*) Tertinggi: Karawang= Rp 3.330.505 (USD 243.46*) PHILIPPINE USD 165.92 – USD 230.44 MALAYSIA USD 185.81 – USD 209.03
VIETNAM USD 94.48 – USD 136.23 MYANMAR USD 81.16 LAO PDR USD 107.64 Sumber: Data Nasional Wages & Productivity Comission Philippines per tanggal 29 Des 2015 * Kurs US$ 1= Rp 13.580
Ilustrasi Biaya Upah Misal rata-rata upah pekerja saat ini Rp 1 juta, dengan iuran JKK terendah 0.24% kenaikan upah rata-rata per tahun:
Kenaikan upah 14% x 1 juta = 140.000
Kenaikan jamsos & cadangan pesangon = (10.24%+8%) x (1 jt + 140.000) = 207.936
Jadi total kenaikan = 140.000 + 207.936 = 347.936 atau 34.79%
Jadi secara riil Pemberi Kerja harus mencadangkan kenaikan biaya ketenagakerjaan 34.79% setiap tahun
Beban Jaminan Sosial dan Beban Lainnya Jaminan Sosial
Pemberi Kerja (%)
Pekerja (%)
Jaminan Kesehatan
4
1
Jaminan Kematian
0.3
-
Jaminan Kec. Kerja
0.24-1.74
-
Jaminan Hari Tua
3.7
2
Jaminan Pensiun
2
1
10.24-11.74
4
Total Jamsos
Rata-rata kenaikan upah minimum dan sundulannya per tahun dalam 5 tahun terakhir Cadangan Pesangon UU 13/2003 sesuai perhitungan aktuaris dan PSAK 24/2004 (Pernyataan Standar Akutansi Keuangan) Total beban ketenagakerjaan diluar lembur, tunjangan, insentif dan bonus
14 %
8% 30.24 – 31.74 %
KENDALA STANDARISASI UPAH & BENEFIT
BEBERAPA Tantangan pengupahan 1.
2. 3.
4. 5. 6. 7.
APA SAJA turunan produk hukum YANG DITUNGGU PASCA TERBITNYA PP 78/2015? BAGAIMANA ROADMAP BAGI PROPINSI YANG KENAIKAN UMP DIBAWAH PP 78/2015 ?? Perlukah UPAH MINIMUM SEKTORAL UNTUK Kabupaten & Kota di Kalimantan Tengah? JIKA YA...BAGAIMANA DAMPAKNYA JIKA DITERAPKAN UPAH MINIMUM SEKTORAL TERHADAP DAYA SAING INDUSTRI DAN TENAGA KERJA DIBANDING PROPINSI LAIN? APAKAH PERUSAHAAN MEMILIKI KEMAMPUAN DALAM MENERAPKAN STRUKTUR DAN SKALA UPAH ?( SIAP INFRASTRUKTUR, SIAP TENAGA TEKNIS, SIAP FINANSIAL ) Bagaimana struktur upah yang cocok BAGI sektor UKM, ekonomi kreatif serta Generasi Y? Berapa Batas usia kerja & Pensiun? dll
APA SAJA TURUNAN produk hukum KETENAGAKERJAAN YANG DIPERLUKAN PASCA TERBITNYA PP 78 /2015?
Permenaker Formula UM
THR
Uang Servis Struktur Skala Upah Upah Sektoral Bonus Sanksi Administratif Peranan Dewan Pengupahan Daerah
Dialog BIPARTIT
KONTROVERSI USIA PENSIUN DAN BATAS USIA KERJA
PASAL 27 UU NO. 11 TAHUN 1992 tentang DANA PENSIUN Peserta yang pensiun pada usia pensiun normal atau setelahnya, berhak atas manfaat pensiun yang dihitung berdasarkan rumus pensiun yang berlaku
Usia pensiun normal bagi peserta ditetapkan 55 (lima puluh lima) tahun, dalam hal pekerja tetap dipekerjakan oleh Pengusaha setelah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun, maka batas usia pensiun maksimum ditetapkan 60 (enam puluh) tahun.
bagi kepesertaannya sampai saat pensiun. Usia pensiun normal wajib ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dan tidak boleh melebihi usia yang ditetapkan oleh Menteri
yang membidangi masalah ketenagakerjaan.
PERMENAKER NO. PER-02/MEN/1995
Besaran Imbalan PHK sesuai UU 13/2003 Ketenagakerjaan Tertinggi & Sangat tinggi
BESARAN IMBALAN PHK, DALAM BULAN GAJI & BESARAN % IURAN GAJI Katagori PHK 1 th 4 th 7 th 10 th Cacat Tetap (2,2,15%) Meninggal, Pensiun, Efisiensi, PHK Perubahan Status P. (2,1,15%) Pailit, Salah Ringan, Mundur Perubahan Status P (1,1,15%) Ditahan (0,1,15%) Salah Berat (0,0,15% PMK) Mengundurkan Diri
15 th
20 th
25 th
30 th
2 ,3 bln
13,8 bln
23,0 bln
29,9 bln
32,2 bln
36,8 bln
43,7 bln
43,7 bln
18,4%
27,6%
25,8%
23,4%
16,6%
14,0%
13,2%
11,2%
2,3 bln
11,5 bln
19,6 bln
25,3 bln
26,5 bln
28,8 bln
32,2 bln
32,2 bln
18,4%
23,0%
22,0%
19,7%
13,7%
11,0%
9,8%
8,3%
1,2 bln
6,9 bln
11,5 bln
15,0 bln
16,1 bln
18,4 bln
21,9 bln
21,9 bln
9,2%
13,8%
12,9%
11,7%
8,3%
7,0%
6,6%
5,6%
-
2,3 bln
3,5 bln
4,6 bln
5,8 bln
8,1 bln
11,5 bln
11,5 bln
-
4,6%
3,9%
3,6%
3,0%
3,1%
3,5%
2,9%
-
0,3 bln
0,5 bln
0,6 bln
0,8 bln
1,1 bln
1,5 bln
1,5 bln
-
0,6%
0,6%
0,5%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
-
-
-
-
-
-
-
-
Bila Terjadi Unfunded Apabila terjadi unfunded terhadap BPJS sebagai penyelenggara jaminan pensiun nasional maka antisipasi yang kemungkinan dapat dilakukan: • Menaikkan tingkat iuran. Unfunded yang terjadi akibat perbedaan antara asumsi dan kenyataannya akan berakibat disesuaikannya perhitungan kewajiban. Akibatnya iuran akan meningkat. Untuk itu maka unfunded liability yang terjadi dapat di-funded-kan dengan meningkatkan iuran program. Hal ini memiliki potensi ditentang oleh pemberi kerja dan pekerja. • Besarnya manfaat disesuaikan. Penyesuaian iuran dengan menurunkan tingkat manfaat juga dapat dilakukan. Meskipun cara ini merupakan salah satu pilihan namun dalam prakteknya, pilihan ini tidak populer dijalankan karena adanya resistensi dari pekerja • Perpanjangan usia pensiun. Dengan perrpanjangan usia pensiun maka akumulasi iuran dapat ditingkatkan dan pembayaran manfaat pensiun diperpanjang. Namun langkah ini hanya bersifat menunda terjadinya unfunded dan memiliki potensi ditentang oleh pekerja usia produktif karena karirnya akan terhambat dan pemberi kerja karena mengkhawatirkan turunnya produktivitas. • Pelunasan Unfunded Liability. Pelunasan unfunded merupakan setoran kepada penyelenggara untuk meningkatkan aset sehingga terjadi kesetaraan dengan kewajiban. Dalam hal program pensiun nasional yang diselenggarakan oleh BPJS maka posisi penyetor unfunded ini (diharapkan) adalah pemerintah. Dengan pilihan ini maka dapat dikatakan bahwa program pensiun manfaat pasti berpotensi mengganggu fiskal negara.
“ SEJAHTERA MERUPAKAN HAK SEKALIGUS MERUPAKAN KEWAJIBAN KARYAWAN”
MY EMAIL :
[email protected] [email protected] WA: 0877 888 900 98
