Bsrri)
Dok
TERM OF REFERENCE
:
F.PKT.4.0.1
:1 KERJASAMA [anggal Terbit : 01.07 .2014
PENGEMBANGAN STANDARDISASI 2016
: l dari 7
Kementerian Negara/Lembaga
BADAN STANDARISASI NASIONAL
Unit Kerja
Pusat Kerjasama Standardisasi
Program
Program Pengembangan Standardisasi Nasional
Hasil (oufcome)
Meningkatkan akses produk nasional ke pasar global
Kegiatan
Pengembangan Kerjasama Standardisasi
lndikator Kinerja Kegiatan
.
Persentase (%) kerjasama standardisasi yang disepakati ditingkat nasional, bilateral, regional, dan multilateral untuk memfasilitasi perdagangan
.
Jumlah kesepakatan kerjasama standardisasi di tingkat nasional, bilateral, regional dan multilateral untuk memfasilitasi perdagangan (di bidang standard, technical regulation and conformity asessmenf procedure STRACAP)
Jenis Keluaran (output)
di tingkat nasional, multilateral untuk memfasilitasi
Kesepakatan kerjasama standardisasi
bilateral, regional
dan
perdagangan 2 (dua), terdiri dari:
Volume
. 1 (satu) laporan
yang berisi
5
(lima) hasil
kegiatan
kerjasama standardisasi di tingkat nasional (Pemkot Malang, Pemkab Pamekasan, Pemprov Dl Yogyakarta, Pemprov Kalimantan Barat, dan Pemprov Sulawesi Utara)
. 1 (satu) laporan yang berisi 3
(tiga) hasil perintisan kerjasama standardisasi tingkat bilateral antara BSN
dengan EOS Mesir, BSCA Belarus, dan MEDT Ukraina Satuan ukuran jenis keluaran
A.
Laporan Kesepakatan Kerjasama
LATAR BELAKANG
1.
Dasar Hukum
Sesuai Organisasi dan Tata Kerja BSN yang ditetapkan melalui SK Kepala BSN No.965/BSN-l/HK.3510512001, Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang perumusan standar, penelitian dan pengembangan serta kerjasama di bidang standardisasi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) mengatakan bahwa dalam rangka melindungi kepentingan negara, keselamatan, keamanan, dan kesehatan warga negara serta perlindungan flora, fauna, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup diperlukan standardisasi dan penilaian kesesuaian. Standardisasi dan penilaian kesesuaian merupakan salah satu alat untuk meningkatkan mutu, efisiensi produksi, memperlancar transaksi perdagangan, serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan, yang diperlukan dalam berbagai sektor kehidupan termasuk perdagangan, industri, pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta lingkungan hidup.
Terbukanya pasar bebas di era globalisasi baik regional maupun internasional, khususnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan diterapkan pada awal tahun 2016,
F.PKT.4.0.1
Page 1
TERM OF REFERENCE
E[ilri)
Dok
F.PKT.4.0.1 1
PENGEMBANGAN KERJASAMA STANDARDISASI 20,I6
anggal Terbit
01 .07
.2014
2 dati 7
menjadi potensi dan peluang untuk meningkatkan perekonomian nasional dan daerah. Peluang akses pasar untuk produk-produk lndonesia terbuka cukup lebar dan berdaya saing tinggi, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil di daerah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, Pasal 53 ayat (1) menyatakan bahwa BSN bekerjasama dengan kementerian, LPNK lainnya, dan/atau Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha dan masyarakat dalam penerapan SNl, Pasal 54 menyatakan bahwa BSN, kementerian, LPNK lainnya, dan/atau Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan dan pengembangan LPK dengan memperhatikan kebutuhan pasar dan masyarakat dan Pasal 56 menyatakan bahwa BSN, kementerian, LPNK lainnya, institusi pendidikan, organisasi standardisasi regional dan internasional, dan/atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan peningkatan kompetensi SDM di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
2.
Gambaran umum Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Kerjasama Standardisasi adalah untuk melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang notifikasi dan ker.iasama teknis perdagangan, kelembagaan standardisasi dalam negeri maupun luar negeri serta kegiatan lain sesuai dengan lingkup kewenangannya. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, sesuai dengan Organisasi dan Tata Kerja No.965/BSN-l/H K.35/05/2001, maka PKS mempunyai fungsi diantaranya sbb: BSN
!
Mengkoordinasikan penyiapan rumusan kebijakan di bidang kerjasama teknis perdagangan, kelembagaan standardisasi dan kegiatan notifikasi;
i
Mengkoordinasikan perencanaan program di bidang kerjasama teknis perdagangan, kelembagaan standardisasi dan kegiatan notifikasii
!
Mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama di bidang kelembagaan standardisasi lintas sektoral dan daerah;
Mengacu pada Tupoksi tersebut di atas, maka PKS bertanggung jawab untuk menyusun melaksanakan pengembangan kerjasama standardisasi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat bilateral, regional dan multilateral.
a.
Kerjasama di Tingkat Nasional Berdasarkan Tusi Pusat Ker.jasama Standardisasi dan dengan mengacu pada
pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, khususnya Pasal 53 ayat (1) menyatakan bahwa BSN bekerjasama dengan kementerian, LPNK lainnya, dan/atau Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan terhadap Pelaku Usaha dan masyarakat dalam penerapan SNl. Pembinaan terhadap pelaku usaha khususnya mikro dan kecil dalam penerapan
SNI perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu barang/jasa guna
memperlancar keberterimaan barang/jasa lndonesia di pasar global serta memperkuat struktur industri nasional dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di daerah-daerah. Oleh karena
itu, diperlukan peningkatan kerjasama yang berkesinambungan antara BSN dengan stakeholders standardisasi (pemerintah, industri/asosiasi, perguruan tinggi/pakar dan konsumen), antara lain melalui pembentukan focal po,n, standardisasi, kerjasama pengembangan teknis standardisasi melalui information exchange, penelitian dan pengembangan, perumusan standar, penerapan standar, pendidikan dan pemasyarakatan, serta penilaian kesesuaian.
F,PKT,4,O.1
Page 2
E[nri)
TERM OF REFERENCE
Dok
PENGEMBANGAN KERJASAMA [Anggal STANDARDISASI 2016
: F.PKT.4.0.1 .1
Terbit ',
01,07,2014
:3dati7
Mempertimbangkan berkembangnya otonomi daerah dan untuk meningkatkan kelancaran ekspor-impor produk unggulan daerah yang menjadi bagian dari produk nasional, maka peran serta pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengembangan standardisasi dan penilaian kesesuaian sangat diperlukan, sehingga kesadaran akan standardisasi, penerapan standar dan pengembangan infrastruktur teknis di daerah perlu dikembangkan.
Oleh karena itu tujuan dari kegiatan pengembangan dan implementasi kerjasama standardisasi ditingkat nasional sangat penting, khususnya dalam rangka memberikan masukan dalam pengembangan SNI sesuai dengan kebutuhan daerah dan dunia usaha nasional. Namun, dalam perkembangannya disadari bahwa saat ini pengembangan kerjasama standardisasi dan penilaian kesesuaian perlu dilakukan lebih luas lagi dan
diharapkan mampu mencakup provinsi-provinsi serta kabupaten-kabupaten yang potensial dalam pembinaan dan pengembangan standardisasi.
Pada tahun 2015 BSN telah melakukan Kesepakatan Kerjasama Standardisasi dengan 4 (empat) Pemerintah Daerah dan Perseroan Terbatas, yaitu: Pemprov. Jawa Tengah, Pemprov. Jawa Barat, Pemprov. Kalimantan Barat dan PT. POS lndonesia.
Oleh karena itu, selanjutnya pada tahun 2016 BSN merencanakan
untuk melakukan penjajakan kerjasama standardisasi dengan 5 (lima) pemerintah daerah, yaitu: Pemprov. Riau, Pemprov. D.l. Yogyakarta, Pemprov. Nangroe Aceh Darussalam, Pemkot. Malang dan Pemkab. Pamekasan. Selain itu pusat kerja sama standardisasi akan melakukan evaluasi kerja sama yang telah atau berakhir jangka waktu kerja samanya pada 2 (dua) universitas, yaitu Universitas Tanjung Pura (Pontianak) dan Universitas Samratulangi (Manado). Untuk pelaksanaan Penandatangan Kesepakatan
Kerjasama, Pusat Kerjasama Standardisasi menargetkan realisasi kerja sama dengan 5
(lima) kota yaitu Pemkot. Malang, Pemkab. Pamekasan, Pemprov. D.l. Yogyakarta, Pemprov. Kalimantan Barat dan Pemprov. Sulawesi Utara.
Pemilihan pelaksanaan kerja sama tersebut disesuaikan dengan arahan pembangunan Koridor ekonomi (MP3E|) 2025 yang dalam hal ini terkait dengan potensi
ekonomi dan produk unggulan yang dimiliki oleh provinsi tersebut, dan letak startegisnya terhadap alur perdagangan dalam mendukung tantangan persaingan perdagangan global. Pengembangan kerjasama standardisasi ini dirasa perlu untuk dilakukan tidak hanya sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 20 fahun 2014, tetapi juga untuk membantu tiap daerah agar mampu mengembangkan produk unggulan mereka sehingga bisa bersaing di pasar regional maupun internasional.
Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain terdiri dari: Rapat koordinasi yang terdiri dari rapat internal; Perjalanan dinas dalam negeri untuk kunlungan penjajakan dan
evaluasi kerjasama; Penyelenggaraan pertemuan/seminar
standardisasi
didaerah/penandatangan MOU, dan Penyusunan laporan pengembangan kerlasama dalam negeri.
b.
Kerjasama Standardisasi Bilateral dan Regional Dalam perintisan kerjasama bilateral antara pemerintah lndonesia dengan negara mitra, maka ruang lingkupnya akan mencakup isu perdagangan dan investasi, yang mencakup beberapa aspek teknis terkait, antara lain: free zone; export guarantee fund; tax: customs; invesment; visa arrangements, pertanian; kelautan dan perikanan; SMEs (usaha kecil dan menengah); promosi dagang; dewan kerjasama bisnisi standardisasi; dan lain-lain bidang yang dapat dimasukkan dalam kelompok kerjasama jasa teknik.
F.PKT.4.0.1
Page 3
Dok
TERM OF REFERENCE
Bslri)
PENGEMBANGAN KERJASAMA STANDARDISASI 20,I6
F.PKT.4.0.1 ,|
anggal Terbit
01 .07
.2014
4 dati 7
Standar sebagai salah satu aspek pendukung dalam fasilitasi perdagangan antar
dua negara, semakin memegang peranan penting dengan diperlukannya kesamaan acuan standar dan saling pengakuan dalam kegiatan penilaian kesesuaian. Oleh karena itu BSN selaku koordinator sektoral dalam kegiatan standardisasi juga turut ambil bagian dalam kerjasama bilateral melalui MoU, khususnya dalam bidang standardisasi dengan National Standards Aody (NSBs) dari negara mitra, terutama untuk mengembangkan kerjasama di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian dengan mengacu kepada prinsip dan aturan internasional yang berlaku.
Bilamana MoU dimaksud telah ditandatangani, maka untuk implementasi teknis kerjasama dilaksanakan dengan kesepakatan saling pengakuan atau dikenal dengan MRA (Mutual Recognition Arrangements) oleh instansi teknis yang beMenang dikedua belah pihak. Hal ini diperlukan untuk memfasilitasi perdagangan produk antar kedua negara diantaranya melalui penerimaan hasil uji laboratorium atau saling pengakuan sistem penilaian kesesuaian dan sertifikasi.
Tujuan dari kegiatan kerjasama bilateral ini adalah teMujudnya
peningkatan
partisipasi dan peran aktif BSN dalam proses perintisan kerjasama bilateral lndonesia
melalui dukungan bidang standardisasi dan aspek penilaian kesesuaian daiam memperlancar perdagangan dengan negara mitra. Beberapa kerjasama yang dirintis adalah kerjasama dengan Egyptian Organization on Standardization (EOS), the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, dan the Belarusian State Centre for Accreditation (8SCA). Perintisan kerjasama dengan Mesir, Ukraina, dan Belarus ini dilakukan dengan mempertimbangkan besarnya volume perdagangan antara lndonesia dengan negara-negara tersebut. Mengingat lndonesia adalah juga merupakan pangsa pasar yang besar, maka diperlukan sarana yang dapat melindungi pasar lndonesia salah satunya adalah melalui melalui aspek standardisasi dan penilaian kesesuaian. Keikutsertaan lndonesia dalam kerjasama standardisasi baik di tingkat nasional, bilateral, regional dan multilateral sangat penting artinya bagi keberterimaan dan harmonisasi SNI dengan standar internasional. Selain itu, dengan keanggotaan dan partisipasi aktif lndonesia, berarti terbukanya kesempatan lndonesia untuk memberikan masukan yang mewakili kepentingan nasional, regional ataupun kepentingan sesama negara berkembang dalam proses pengembangan standar internasional. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip perumusan standar internasional yaitu keterwakilan semua negara anggota sesuai dengan tingkat perkembangannya (development dimention) di samping prinsip lainnya seperti, openess, consensus, transparent, effective/efficient, dan coherent.
B.
SASARAN/PENERIMAII'ANFAAT Berdasarkan kategori kegiatan yang dilaksanakan, terdapat target peserta penerima manfaat yang berbeda-beda sbb:
1.
Keriasama standardisasi nasional Penerima manfaatnya adalah:
a. Pemerintah pusat b. Pemerintah daerah c. Perguruan tinggi d. Asosiasi industri e. Unit teknis di daerah yang terkait dengan standardisasi F.PKr.4.0.1
dan penilaian kesesuaian
Page 4
Bstri) f. g 2.
Dok
TERM OF REFERENCE
F.PKT.4.0.1 1
PENGEMBANGAN KERJASAMA STANDARDISAS! 2016
anggalTerbit
01.07.2014 5 dari 7
Anggota Mastan UMKM
Kerjasama standardisasi Bilatera! dan regional Penerima manfaatnya adalah:
a. b. c. C.
lnstansi Pemerintah terkait (Kementerian dan Lembaga Non Kementerian) lndustri nasional Lembaga penilaian kesesuaian yang terakreditasi KAN
STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN
1. Metode Pelaksanaan Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola dan kontrak pihak ke-3.
2. Tahapan
dan Waktu Pelaksanaan (metodologi pelaksanaan kegiatan)
Pencapaian output ini dilakukan melalui 2 sub komponen dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
a.
Pengembangan keriasama standardisasi di tingkat nasional
.
Rapat koordinasi dan pembahasan intensif
Koordinasi dilakukan baik secara internal di BSN dengan mengundang pusat-pusat terkait dengan kerja sama maupun dengan mengundang dari pihak mitra kerja. Dalam koordinasi dilakukan dengan cara rapat-rapat dan pembahasan intensif melalui konsinyering diluar kantor. Pembahasan intensif perlu dilakukan untuk memfasilitasi persiapan penjajakan, evaluasi dan pelaksanaan seminar penandatanganan MoU. Waktu pelaksanaan koordinasi bulan Februari - November 2016.
.
Penjajakan kerja sama standardisasidan penilaian kesesuaian Penjajakan kerja sama merupakan langkah awal untuk melakukan suatu kerja sama dengan mitra kerja. Penjajakan kerja sama ini direncanakan dilaksanakan di 5 (lima )
kota yaitu: Pemprov. Riau, Pemprov. D.l. Yogyakarta, Pemprov. Nangroe Aceh Darussalam, Pemkot. Malang dan Pemkab. Pamekasan. Alasan pemilihan kelima kota tersebut dikarenakan keunggulannya dalam beberapa sektor prioritas yaitu: Perkebunan Sawit dan Tambang (Provinsi Riau), Perkebunan Kopi (Provinsi Nangroe Aceh Darussalam), Pariwisata (Provinsi D.l. Yogyakarta). Selain itu adanya permintaan secara khusus dari pemerintah daerah terkait untuk dilaksanakannya kesepakatan kerjasama (Kota Malang dan Kabupaten Pamekasan). Waktu pelaksanaan penjajakan kerja sama direncanakan pada bulan Maret - Mei 2016.
o
Evaluasi kerja sama standardisasidan penilaian kesesuaian
BSN telah menjalin kerja sama dengan instansi di dalam negeri sebanyak
13
Pemerintah Daerah, 11 Lembaga dan 33 Perguruan Tinggi. Dari beberapa mitra kerja
yang sudah kerja sama dengan BSN ada diantaranya yang jangka waktu kerja samanya sudah ataupun akan berakhir. Untuk itu dalam menjalin hubungan kerja sama perlu adanya evaluasi agat outputnya bisa dirasakan dan saling menguntungkan untuk kedua belah pihak. Maka pada tahun 2016 direncanakan
F.PKr.4.0.1
Page 5
EilIi)
: F.PKT.4,O.,I :1 : 01 .07 .2014 : 6 dariT
Dok
TERM OF REFERENCE
anggal Terbit
PENGEMBANGAN KERJASAMA STANDARDISASI 2016
evaluasi kerjasama standardisasi dan penilaian kesesuaian dengan Universitas Tanjung Pura (Pontianak) dan Universitas Samratulangi (Manado) yang dalam hal ini pemilihan universitas dikarenakan jangka waktu kerja samanya yang akan berakhir. Evaluasi kerja sama ini direncanakan pada bulan April dan Juli 20'16.
.
Seminar penandatanganan kerja sama standardisasi dan penilaian kesesuaian Pelaksanaan seminar standardisasi bersamaan dengan penandatanganan MoU kerja sama dengan mitra kerja yang dilaksanakan oleh kedua pimpinan instansi. Seminar
penandatanganan kerja sama ini sebagai salah satu bentuk seremonial, telah terjalinnya kerjasama antara kedua belah pihak, yang direncanakan akan dilaksanakan di 5 (lima) kota yaitu Pemkot. Malang, Pemkab. Pamekasan, Pemprov. D.l. Yogyakarta, Pemprov. Kalimantan Barat dan Pemprov. Sulawesi Utara. . Pelaksanaan seminar tersebut direncanakan dilakukan di bulan Juni - Oktober 2016.
Bulan ke Tahapan Kegiatan 1
2
J
4
5
6
7
o
9
10
11
'12
Rapat koordinasi Penjajakan kerja sama standardisasi
-valuasi kerja sama standard isasi
Seminar oenandatanganan kerja sama standardisasi
!tl
Pengembangan kerjasama standardisasi bilateral dengan negara mitra Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain terdiri dari: Manajemen koordinasi yang terdiri dari Rapat internal dan rapat interkementerian baik di kantor maupun di luar kantor
(pembahasan perintisan kerjasama bilateral dengan the Egyptian Standardization Organization (EOS), ffle Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, dan the Belarusian State Centre for Accreditation (BSCA)); perialanan dinas dalam negeri untuk koordinasi dan evaluasi impelementasi Kerjasama bilateral dengan kementerian lain yang terkait; perjalanan dinas ke Mesir untuk perintisan ker.iasama standardisasi MoU BSN dengan EOS.
Secara umum, rencana pelaksanaan kegiatan bilateral yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2016, pelaksanaannya diatur sbb: Tahapan pelaksanaan komponen kegiatan adalah sbb:
F.PKT.4.0.1
.
Manajemen koordinasi dan pembahasan (Rapat koordinasi internal BSN, rapat lnterdep serta menghadiri pertemuan teknis lintas kementerian dengan instansi terkait)
.
Menghadiri undangan pertemuan teknis lintas kementerian dalam rangka kerjasama MoU di daerah Bogor dan Bandung
.
Perjalanan dinas ke Mesir dalam rangka perintisan Kerjasama MoU Bilateral.
Page 5
a^i
Bsili)
Dok
TERM OF REFERENCE
F.PKT.4.0.1
I anggalTerbit
PENGEM BANGAN KERJASAMA
01.07.2014
STANDARDISASI 2016
7 dariT Bulan ke
Tahapan Kegiatan 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Manajemen koordinasi Perjalanan dinas DN Perjalanan dinas LN
D.
KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN Pelaksanaan kegiatan ini direncanakan memakan waktu selama 12 bulan. Keluaran dan target pencapaian hasil kerjasama MoU standardisasitingkat nasional dan bilateral harus tercapai secara terus menerus setiap tahun anggaran.
E. BIAYA YANG DIPERLUKAN Untuk melaksanakan kegiatan tersebut diatas, dibutuhkan biaya sebesar Rp 474.362.000,00 dengan perincian sebagaimana RAB terlampir.
Mengetahui, Deputi bidang Penelitian dan Standardisasi,
=A
Kerjasama
Drs. Kukuh Syaefudin Achmad, NlP. 19650210 199003 1
002
F.Pr(T.4.0.1
Jakarta,
2015
Kepala Pusat Kerjasama Standardisasi,
€fi^) M.Sc
lr. Erniningsih Haryadi NlP. 19570926 198603 2 001
PageT
