Nomor
BS[ri)
Term of Reference
Kementerian/Lembaga Unit Nerja Program Hasil lOutcomel Kegiatan
lndikator Kinerja Kegiatan Jenis Keluaran
(O
ut
putl
Dok
F.PKT.4.0.1
:
Revisi
:
1
Tanggal Terbit:
01 .07
Halaman
1
:
.2014
dari 8
BADAN STANDARISASI NASIONAL Pusat Kerjasama Standardisasi Program Pengem ba nga n Standardisasi Nasional Meningkatkan akses produk nasional ke pasar global Kerjasama Standardisasi
Persentase (%) penanganan permintaan layanan notifikasi dan enquiry dalam rangka memenuhi perjanjian TBT-WTO
Laporan penaganan permintaan layanan notifikasi
dan
enquiry dalam rangka memenuhi perjanjian TBT-WTO Volume Keluaran
8 (delapa n), terdiri dari:
.
. . . . o
. o
1 (satu) laporan partisipasi aktif di forum WTO, meliputi laporan hasil sidang TBT-WTO dan hasil sidang Trade Policy
Review
1(satu) laporan hasil sidang ASEAN-FTA di bidang STRACAP
1(satu) lapora
n kajia n
identifikasi hambatan teknis
perdaga nga n
1(satu) laporan forum komunikasi eksportir lndonesia untuk ham bata n teknis perdagangan 1(satu) laporan pengembangan dan pemeliharaan lT Based untuk sistem informasi layanan notifikasi 1(satu) laporan kegiatan edukasi dan sosialisasi publik implementasi perjanjian TBT-WTO yang diadakan di 2 Kementerian,3 Asosiasi dan 6 pemerintah daerah 1 (satu) laporan Capacity building untuk SDM 1 (satu) laporan kajian data pendukung penBuatan posisi lndonesia dalam TBT-WTO
Satuan Ukuran Jenis keluaran
Laporan penaganan permintaan layanan notifikasi dan enquiry dalam rangka memenuhi perjanjian TBT-WTO
A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum Dasar Hukum dalam pelaksanaan fungsi notifikasi dan Enquiry Point sebagai berikut
.
. o .
:
UU nomor 7 tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia UU nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
antara lain melalui partisipasi dalam perumusan standar lnternasional melalui ISO/IEC/CAC untuk produk unggulan ekspor dan peningkatan tanggapan enquiry terhadap regulasi teknis Organisasi dan Tata Kerja BSN yang ditetapkan melalui SK Ka.BSN No.965/BSN|/HK.35/05/2OOL, Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang perumusan standar, penelitian dan pengembangan serta kerjasama di bidang standardisasi. RKP 201.5 Penguatan Kerjasama Standardisasi Kesesuaian
Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Kerjasama Standardisasi adalah untuk melaksanakan penyiapan rumusan kebljakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang notifikasi dan kerjasama teknis perdagangan, kelembagaan standardisasi dalam negeri
F.PKT.4.0.1
Page 1
Nomor
BSri)
Term of Reference
Dok
Revisi
F.PKT.4.0.1
: :
Tanggal Terbit:
Halaman
:
1
0't .07 .2014 2 dati
I
maupun luar negeri serta kegiatan lain sesuaidengan lingkup kewenangannya.
Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Pusat Kerjasama Standardisasi diantaranya mempunyai fungsi sbb: a. Mengkoordinasikan penyiapan rumusan kebijakan di bidang kerjasama teknis perdagangan, kelembagaan standardisasi dan kegiatan notifikasi;
b.
Mengkoordinasika
n perencanaan program di bidang kerjasama teknis
perdagangan,
kelembagaan standardisasi dan kegiatan notifikasi;
c. d.
Mengelola pembinaan, pengkoordinasia n dan pelaksanaan pelayanan, dan evaluasi di bidang kerjasama teknis perdagangan, kegiatan Panitia Nasional dan Kelompok Kerja serta kegiatan notifikasi;
n
pelaksanaan pengembangan sistem, mekanisme serta prosedur untuk bidang notifikasi dan kerjasama teknis perdagangan, kerjasama standardisasi internasional dan ker.lasama standardisasi dalam negeri. Mengkoordinasika
2. Gambaran umum "Moving Picture" begitulah dunia memandang lndonesia. Sebagai negara berkembang G33, APEC maupun forum kerjasama internasional peran penting dalam mendukung globalisasi perdagangan dunia. lainnya, lndonesia memiliki Disamping itu, lndonesia juga merupakan salah satu pasar terbesar di kawasan Asia Tenggara yang konsekuensinya adalah setiap kebijakan perdagangan lndonesia menjadi sorotan negara lain. Hal ini tentunya merupakan tantangan bagi Pemerintah untuk mempersiapkan strategi kebijakan di bidang perdagangan yang smort dan tidak melakukan diskriminasi terhadap produk yang berasal dari negara lain lMost Fovour Nation/Notionol Treotment) sesuai prinsip yang ditetapkan dalam 12 Perjanjian WTO.
yang tergabung dalam kelompok G20,
Selaku anggota WTO, pemerintah lndonesia terikat secara hukum untuk menglkuti 12 perjanjian yang tercakup dalam WTO, dimana salah satunya adalah perjanjian mengenai Technicol Borriers to Trade $Bfl. Perjanjian TBT mencakup aturan mengenai standar, regulasi teknis, serta skema/prosedur penilaian kesesuaian, untuk memastikan bahwa regulasi teknis, standar, dan prosedur penilaian kesesuaian tidak menciptakan hambatan perdagangan yang tidak diperlukan, seiring dengan disepakatinya penurunan tarif perdagangan di negara-negara di dunia.
Perjanjian TBT mengatur setiap anggota WTO untuk memenuhi prinsip-prinsip nondisksriminasi, ekuivalensi, harmonisasi dengan standar internasional, transparansi, dan saling pengakuan antara lain melalui penggunaan Mutuol Recognition Arrongement (MRA) atau Multiloterol Arrongemenf (MLA). Untuk melaksanakan prinsip tersebut, diperlukan partisipasi aktif lndonesia dalam kegiatan pengembangan standar internasional untuk mendukung implementasi pelaksanaan onnex 3 dari TBT Agreement (Code o/ Good Procticesl.
Terkait dengan prinsip transparansi, setiap negara anggota WTO diharuskan untuk membentuk sualu Enquiry Point, yailu suatu institusi yang berperan untuk menangani semua pertanyaan baik dari anggota WTO maupun masyarakat luas mengenaistandar, regulasi teknis, dan prosed ur penilaian kesesuaian.
F.PKT.4.0.r
PaEez
Nomor
Bslri)
Term of Reference
Dok
F,PKT.4.O.1
:
Revisi
.
1
Tanggal Terbit:
01 .07
Halaman
3
:
.2014
dari 8
Sebagai Notificotion Body, BSN berkewajiban untuk menotifikasikan rancangan peraturan
teknis lndonesia serta program pengembangan standar; menerima notifikasi rancangan peraturan teknis dari negara anggota WTO lain serta mengirimkan notifikasi rancangan peraturan teknis kepada Sekretariat WTO untuk disebarkan kepada seluruh anggota WTO. Sementara sebagai Enquiry Polnt, BSN bertanggung jawab untuk menerima pertanyaan mengenai standar, peraturan teknis dan sistem penilaian kesesuaian yang datang dari dalam dan luar negeri serta mengkoordinasikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Enquiry Point juga
turut membantu memberikan informasi akses pasar lndonesia ke tujuan ekspor
dengan
memanfaatkan notifikasi yang diterima dari negara anggota WTO, membantu memfasilitasl penyelesaian hambatan teknis perdagangan dan sebagai garda terdepan untuk memberikan pertimbangan bagi kasus-kasus hambatan teknis perdagangan yang terkait dengan SPK sesuai dengan Perjanjian TBT WTO. Adapun Contoh kasus tersebut antara lain:
a.
kasus halal pada produk yuppi Gum di Pakistan yang akhirnya berhasil dibebaskan penahanannya oleh Bea Cukai Pakistan sehingga saat ini produk Yuppi Gum lndonesia telah diterima oleh Pakistan
b.
kasus pemberlakuan standar wajib Keramik loble ware yang diberlakukan oleh pihak Malaysia karena berbeda dengan standar l5O yang relevan yang sampai saat ini masih dalam tahap review kembali oleh Pemerintah Malaysia sebelum ada kesepakatan dengan lndonesia.
c.
kebijakan Lacey Act Amerika Serikat, lndonesia meminta AS untuk mempertimbangkan pencantuman Nomor HS..yang mengandung kayu ke AS. Selain itu, meminta AS mereview kebijakan untuk mencantumkan seluruh nama ilmiah dari produk kayu yang masuk AS.
d.
Kebijakan ploin pockoging yang diterapkan oleh Pemerintah Australia, United Kigdom, lrlandia. Keijakan ini dinilai menghambat akses pasar produk tembakau lndonesia dan
bertentangan dengan aturan TBT WTO dan aturan TRIPS (Irode Reloted lntelectual Property Rightsl. Kebijakan ini perlu dikawal oleh lndonesia karena menyangkut hak hidup pend uduk lndonesia.
3.
Manajemen Koordinasi termasuk sosialisasi dan edukasi publik
unit teknis lainnya dalam memperjuangkan posisi lndonesia baik ofensif maupun defensif dalam forum Komite TBT. Posisi tersebut perlu didukung dengan justifikasi dan kajian ilmiah yang memadai sehingga benar-benar didasarkan kepada kepentingan lndonesia. Demikian pula jika ada regulasi teknis negara lain dinotifikasi di TBT, sebaiknya kita dapat menggunakan hak kita dengan mencermati dan mengkaji regulasi teknis tersebut khususnya BSN melakukan koordinasi dengan
yang berpotensi merugikan kepentingan dagang negara kita serta memberikan tanggapan terhadap regulasi teknis negara lain tersebut. Kegiatan koordinasi dilakukan melalui rapat koordinasi baik internal maupun interdep, menghadiri undangan rapat pembahasan posisi lndonesia di forum WTO, kerjasama FTA di bidang STRACAP, melaksanakan edukasl dan sosialisasi publik di K/L serta perguruan tinggi maupun asosiasi terkait.
Untuk penguatan fungsi BSN sebagai NB dan EP, pada tahun 2015 Pada tahun 2015 BSN telah melaksanakan edukasi dan sosialisasi publik di 4 (empat) Kementerian (Kemenkes, Kominfo, Kemenhut dan Kemenag), Pemerintah Daerah (Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Bali) Asosiasi (Asosiasi Otomotif) dan Universitas (Brawijaya, F.P(T.4.0.1
Page 3
Nomor
EEilIi)
Term of Reference
Dok
F.PKT.4.0.1
:
Revisi
:
1
Tanggal Terbit:
01 .07
Halaman
4
:
.2014
dari 8
Lampung, UNS, dan Padjajaran). Adapun dasar pemilihan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi publik perjanjian TBT WTO disesuaikan dengan arahan pembangunan Koridor ekonomi (MP3El) yang dalam hal ini terkait dengan potensi ekonomi dan produk unggulan yang dimiliki oleh provinsi tersebut dalam menghadapi MEA pada awaltahun 2016, letak strategisnya terhadap alur perdagangan dalam mendukung tantangan persaingan perdagangan global. Tahun 2016, Edukasi dan Sosialisasi Publik lmplementasi Perjanjian TBT WTO di 2 Kementerian Teknis (Kementerian Pertanian dan ESDM), Asosiasi Produsen ( Mainan Anak, Makanan Minuman, Tekstil), di 6 Koridor Wilayah Pembangunan (Jawa Timur, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Batam, NTB dan Bengkulu. Pemllihan target daerah dengan mempertimbangka n beberapa halantara lain: Sentra lndustri untuk target ekspor maupun tingkat kebutuhan daerah terhadap standardisasi cukup tinggi Memiliki MoU dengan Badan Standardisasi Nasional Mendukung program Nawacita Pemerintah, dimana target daerah yang dituju memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan Daerah yang dituju tersebut memiliki SDA seperti mineral/batubara, pertanian dan perikanan, perkebunan, pertambangan, permesinan, energi terbarukan dll.
-
Belum memperoleh informasi terkait kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian (termasuk dalam rangka sosialisasi UU No. 20 tahun 2014)
4.
Partisipasi Aktif di forum TBT-WTO dan FTA dibidang STRACAP
A.
Peran aktif dalam forum WTO
Untuk memperkuat koordinasi, maka perlu dibentuk suatu wadah untuk mengakomodasi masukan-masukan terkait penanganan hambatan teknis perdagangan, isu TBT yang terjadi di negara tujuan ekspor, kebijakan komite TBT, sharing informasi antar regulator termasuk dengan dunia usaha, perlu juga networking tentang sinergitas antara pelaksanaan notifikasi dibawah tupoksi perdagangan. Sinergitas tersebut sangat diperlukan untuk mengantisipasi berulangnya kesamaan pertanyaan yang diajukan di Komite selain TBT. Untuk mengawal posisi lndonesia dibidang TBT, BSN berkesempatan hadir untuk memantau perkembangan kasus-kasus hambatan teknis yang ada di forum WTO yang bersinggungan dengan komite lain di WTO. Forum tersebut antara lain : 1. Sidang Komite TBT WTO, diadakan 3 kali setahun membahas tentang isu hambatan teknis perdagangan, pertemuan bilateral dengan negara yang memiliki hambatan
dengan lndonesla maupun sebaliknya, sharing informasi mengenai penerapan perjanjian TBT WTO di negara anggota, pembahasan kebijakan Sekretariat Komite TBT (GRP, Transparansi, Notifikasi, Trinniel Review) dan hal-hal lain. Thematic Session merupakan forum yang tepat bagi lndonesia untuk mempromosikan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian diforum internasional. Sebagai negara
2.
F,PKT,4.O.1
berkembang yang memiliki potensi pasar terbesar, lndonesia merupakan negara yang MOST WANTED bagi negara lain sehingga apapun kebijakan yang dihasilkan selalu disorot oleh negara lain Sidang Trade Policy Review. Sidang TPR merupakan forum transparansi bagi kebijakan pembangunan, ekonomi, investasi bagi negara maju maupun negara berkembang. Forum ini juga adalah potret mengenai kebijakan negara sehingga peluang akses pasar, investasi dan lain sebagainya akan dibahas juga. Sidang ini dilaksanakan sesuai jadwal yang disepakati oleh WTO, negara yang direview oleh WTO dalam setahun berjumlah hampir 7 negara dan hanya negara-negara yang memiliki potensi pasar besar bagi pasar produk tndonesia yang perlu menjadi perhatian BSN. peran litbang
PaEe4
Nomor
Enri)
Term of Reference
Dok
Revisi
F.PKT.4,O,1
: :
1
Tanggal Terbit:
01 .07
Halaman
5
:
.2014
dari 8
BSN sangat diperlukan untuk mengkaji setiap kebijakan perdagangan negara anggota WTO.
B.
Partisipasi dalam FTA dibidang STRACAP
Forum kerjasama ASEAN China Free Trade Area (ACFTA), merupakan kesepakatan antara negara- negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambata n-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomlan para Pihak ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China. Di forum ACFTA ini, terdapat Sub Working Group (SWG) yang khusus membahas kerjasama bidang Standar, Regulasi Teknis dan Penilaian Kesesuaian untuk mendukung implementasi ACFTA berupa saling keberterimaan hasil uji laboratorium dan sertifikasi produk. Kerjasama bidang STRACAP ini san8at penting mengingat instrument tarif di ACFTA menjadi 0% untuk total 7156 pos tarif sejak tahun 2012. BSN selaku focal point Standardisasi di level nasional yang ditunjuk menjadi Ketua Tim Perundingan di ACFTA khusus STRACAP tersebut telah
memainkan perannya yang sangat aktif dalam memperjuangkan kepentingan lndonesia di penyusunan Program Ker.ia (Work Programme) bidang STRACAP sehingga kelak implementasi ASEAN China FTA dapat memberikan manfaat yang optimal bagi bangsa. Sebagai bentuk sharing informasi mengenai STRACAP antara negara ASEAN dan China melalui MoU ASEAN-China untuk TBT. Di lndonesia
5.
Kajian ldentifikasi Hambatan Teknis Perdagangan
Darl pengalaman selama ini regulasi teknis lndonesia yang menjadi trode concern negara lain kurang didukung dengan justifikasi dan data yang memadai, sehingga delegasi Rl sering kewalahan dalam menghadapi serangan dari negara yang mempunyai kepentingan dagang dengan lndonesia baik dalam fotmal meeting maupun bilateral meeting. Demikian pula sebaliknya kita masih minim respon terhadap regulasi teknis negara lain yang berpotensi merugikan kita, karena belum banyak kajian terkait persyaratan standar dan penilaian kesesuaian dalam regulasi teknis negara lain. Karena itu lndonesia harus mulai melakukan kajian yang mendalam untuk mendukung trade concern kita terhadap regulasi teknis negara lain yang berpotensi menghambat perdagangan lndonesia. Kajian tersebut dapat dijadikan sebagai referensi dalam melakukan negosiasi dengan Negara mitra baik di forum bilateral, regional maupun kerjasama internasional lainnya dibidang sta ndar dan penilaian kesesuaian. Kajian ldentifikasi hambatan teknis perdagangan akan di subkontrakan kepada lembaga peneliti independen dan dimonitor secara langsung oleh BSN.
6.
Forum Komunikasi Ekportir lndonesia untuk hambatan teknis perdagangan
Untuk mengidentifikasi kasus-kasus hambatan teknis perdagangan yang terjadi dengan negara tujuan ekspor diperlukan forum komunikasi hambatan teknis perdagangan. Forum ini terdiri dari asosiasi industri yang diprioritaskan untuk ekspor dan bertujuan untuk saling bertukar informasi mengenai peluang ekspor, hambatan yang terjadiserta informasi akses pasar.
7.
Pengembangan dan Pemeliharaan lT Based untuk Sistem lnformasi layanan notifikasi.
Untuk memudahkan akses memperoleh informasi terkait TBT WTO, BSN selaku NB dan Ep harus menyediakan sistem informasi layanan notifikasi yang terintegrasi dengan sistem pelayanan satu
F,PKT,4.O.1
Page 5
Nomor
BSIri)
Term of Reference
Dok
Revisi
F.
:
:
PKT,4,O,1
1
Tanggal Terbit:
01.o7.2014
Halaman
6
:
pintu yang tersedia di BSN. lnformasi laman TBT akan dikembangan dengan diakses serta lebih memudahkan para pengguna.
dari
I
fitur-fitur yang dapat
8.
Penyediaan Jasa peneriemah tersumpah atas regulasi yang diterima dari anggota WTO yang memiliki bahasa selain lnggris. Banyaknya permintaan full text document terhadap regulasi teknis lndonesia kedalam bahasa lnggris maupun regulasi teknis negara anggota yang tersedia selain dalam bahasa lnggris perlu di fasilitasi oleh BSN. Jasa ini sangat penting untuk memperlancar perdagangan serta membuka akses pasar (Bahasa lnggris ke lndonesia, lndonesia - lnggris, Belanda, Perancis, Portugis, Spanyol, Arab, China, Thailand dsb)
9.
Capacity Building untuk SDM
Kebutuhan capacity building bagi SDM yang menangani isu Technicol Borrier to Trode fiBfl dan kegiatan pengembangan standardisasi internasional perlu di upgrade sesuai dengan isu-isu STRACAP yang berkembang saat ini. Program capacity building juga sebagai sarana untuk mendesiminasikan program-program yang diamanatkan dalam UU Nomor 20 tahun 2014. Beberapa Capacity Building yang diperlukan antara lain:
-
Training teknik negosiasi dan dan diplomasi perdagangan bekerjasama dengan
-
Training Bahasa lnggris lAdvance English Training - level Upgrodel Training ISO 9001 Lead Auditor Tra ining l5O 26000 Capacity Bullding terkait STRACAP diJepang dan Australia
Kemenlu
B. Sasaran/Penerima Manfaat
1. 2. 3. 4. 5. 5.
lnstansi Pemerintah terkait yang mempunyai kewenangan sebagai regulator (Kementerian dan Lembaga Non Kementeria n) lndustri nasionalatau asosiasi maupun eksportir Lembaga penilaian kesesuaian yang terakreditasi KAN Enquiry Point negara anggota WTO Perutusan Tetap Rl di Jenewa Masyarakat umum yang memerlukan informasiTBT
C. Strategi Pencapaian Keluaran
1, Metode Pelaksanaan Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara swakelola dan kontraktural.
2, Tahapan dan Waktu Pelaksanaan (metodologi pelaksanaan kegiatan) Tahapan pelaksanaan dan waktu pelaksanaan komponen kegiatan adalah sbb:
l.
Perencanaan
Pada tahap ini, perlu dilakukan inisiasi awal untuk mengidentifikasi hal-hal sebagai
berikut:
F.PKT.4.0.1
a.
specific trode concern yang berkaitan dengan kepentingan lndonesia, maupun regulasi teknis yang berpotensi menghambat produk lndonesia
b.
potensi perdagangan serta informasi hambatan teknis terkait standardisasi dan penilaian kesesuaian melalui kerjasama di forum bilateral, regional maupun
Page 6
Nomor
BS[U)
Term of Reference
Dok
Revisi
F,PKT,4,O,1
:
I
:
Tanggal Terbit:
01 .07.2014
7
dari 8
internasional
c.
K/L atau asosiasi yang masih minim oworeness nya terhadap implementasi perjanjian TBT
d. 2.
SDM yang membutuhkan kompetensi sesuai dengan tupoksinya (dilakukan melalui training , workshop dan Seminar)
Pelaksanaan Pada tahap ini
meliputi
:
a. Manajemen koordinasi dalam mendukung pelaksanaan
ka.jian misalnya melalui rapat
internal, interkem, survey lapangan, penyediaan tenaga ahli, data perdagangan, data ilmiah dll
b. Manajemen koordinasi (Rapat koordinasi internal
BSN, interdep serta pembahasan intensif dengan mengundang instansi terkait) diantaranya membahas regulasi teknis yang akan dinotifikasikan serta isu hambatan teknis dalam perdagangan yang terkait standar, regulasi teknis dan prosedur penilaian kesesuaian.
c. Sosialisasi di K/L atau asosiasi tentang penerapan perjanjian TBT WTO serta di wilayah koridor pembangunan
d. Menghadiri capacity building yang diselenggarakan oleh Sekretariat WTO di Jenewa, capacity building (melalui training, workshop, thematic session dll) Training Negotiation Skill dan Diplomasi bekerjasama dengan Kementerian
e. Menghadiri sidang komite
f.
TBT dan Trade Policy Review WTO di Jenewa
Melakukan kajian identifikasi hambatan teknis perdagangan untuk penguatan Posisi lndonesia baik ofensif maupun defensif dalam TBT-WTO, dengan beberapa tahapan sebagai berikut:
1) 2) 3)
4) 5)
6) F.PKT.4.0.1
LN
Pembentukan tim adhoc untuk hambatan teknis perdagangan Tim in terdiri dari wakil dari stakeholder terkait. Totaljumlah tim kurang 20 orang termasuk pengarah, peanggungjawab dan sekretariat tim adhoc. ldentifikasi hambatan teknis perdagangan
ldentifikasi dilakukan oleh tim adhoc dengan mengumpulkan informasi terkait dengan hambatan teknis perdagangan diZona Perdagangan Tertentu Rapat koord inasi interdep Rapat ini dilakukan oleh tim adhoc sebagai tahap awal kajian untuk mengumpulkan informasi terkait dengan hambatan teknis perdagangan lndonesia di Zona Perdagangan Tertentu, dengan berkoordinasi dengan stakeholder terkait, yang dilakukan diJakarta dan sekitarnya. Rapat koordinasi Rapat koordinasi dilaksanakan oleh Tim, persiapan pengamatan dan persiapan penyusunan/penca ria n data (pembuatan kuesioner). Rapat koordinasi dan pembahasan intensif Rapat koordinasi dilaksanakan baik melalui rapat biasa maupun rapat intensif untuk membahas tentang penetapan Sektor Prioritas untuk Penguatan Posisi lndonesia dalam Perdagangan internasional khususnya di Negara Belanda, iepang, Amerika dan Australia, dan mengidentifikasi hambatan teknis terkait standardisasi dan penilaian kesesuai ke Negara-negara tersebut, dengan mengundang stakeholder terkait terutama sektor terkait. Penyusunan dan pencetakan laporan
Page 7
Nomor
BS[ri)
Dok
F.PKT.4.0.1
:
Revisi
Term of Reference
1
:
TanggalTerbit:
01.07 .2014
Halaman
8
:
dari
8
Pencetakan laporan dilakukan sebagai bagian dari tahap diseminasi hasil kajian.
Laporan direncanakan akan dicetak sebanyak
20 eksemplar yang
didistribisukan kepada pihak terkait dan arsip untuk Puslitbang
3.
akan
BSN.
Evaluasi Pada tahap ini meliputi penyusunan laporan rekomendasi serta tindak lanjut kegiatan terkait standar, penilaian kesesuaian khususnya dalam penerapan perjanjian TBT.
Tahapan Kegiatan
Bulan ke 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LT
L2
Perencanaan Pelaksanaan
Monitoring dan evaluasi Penyusunan laporan D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran
Keluaran berupa laporan kajian identifikasi hambatan teknis perdagangan dan terhadap specific trode concern dan hasil penanganan kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian
sesuai perjanjian TBT WTO, meningkatnya kompetensi SDM yang menangani isu TBT dan pengembangan standardisasi internasional. Keluaran tersebut harus tercapai secara terus menerus setiap tahun anggaran.
E. Biaya Yang Diperlukan Untuk melaksanakan kegiatan tersebut diatas, dibutuhkan biaya Rp. 3.451.444,000 dengan perincian sebagaimana RAB terlampir.
Mengetahui, Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Sta
Jakarta, Mei 2015 Kepala Pusat Kerjasama Standardisasi,
ndardisasi
=?q
Drs. Kukut/S Achmad, M.Sc NlP. 19650210 199003 1 002
F.PKT.4.0.1
FfrY'* lr. Erniningsih Haryadi NrP. 19s70926 198603 2 001
Page B
