nl
Bstrr)
TERM of REFFERENCE
Doc.
F-8-3-'l
Revision
0
Date of lssue:
Pages
:
1of 6
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE KELUARAN (OUTPUT) KEGTATAN TA 2016
Kementerian/Lembaga
BADAN STANDARISASI NASIONAL
Unit Kerja
PUSAT PERUMUSAN STANDAR
Program
Program Pengembangan Standardisasi Nasional
Hasil (Outcorne)
Menghasilkan Kebijakan yang mengikuti perkembangan kondisi saat ini
Kegiatan
Perumusan Standar
lndikator Kinerja Kegiatan
Jumlah kebi.iakan perumusan standar
Jenis Keluaran loutputl
Kebijakan
Volume
6 Kebijakan
Satuan Ukur Jenis Keluaran
Kebijakan pengembangan SNI
A. 1.
Latar Belakang Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan Sesuai dengan UU no.20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan penilaian Kesuaian, Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan Lembaga pemerintah
Non Kementerian (LPNK) yang bertugas dan bertanggung jawab
di
bidang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. BSN dibentuk melalui Keputusan presiden No. 13 Tahun 1997, yang kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana
telah
beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 46 tahun
2002. BSN memiliki tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi
di lndonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang
berlaku.
Selain itu sesuai Organisasi dan Tata Kerja BSN yang ditetapkan melaluiSK
Ka.BSN No.965/BSN-UHK.35/05/2001
,
Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama
Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan
di
bidang
perumusan slandar, penelitian dan pengembangan serta kerjasama
di
bidang
standardisasi. Dengan telah diundangkannya UU nomor 20 tahun 20'14 tentang
Standardisasi
dan Penilaian
Kesesuaian maka dipandang perlu adanya
penyesuaian kebijakan pedoman pengembangan SNI terhadap UU tersebut dan Antisipasi akan dibedakukannya kesepakatan MEA pada akhir 2015.
Gambaran Umum
Tugas Pokok dan Fungsi Pusat Perumusan Standar adalah
untuk
melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, Penyusunan Pedoman Standardisasi Nasional, penyusunan rencana di bidang pengembangan sistem perumusan, dan
pemberian tanggapan terhadap konsep standar yang dirumuskan agar sesuai dengan kebutuhan di masyarakat
BSN perlu mempersiapkan kebijakan dalam bidang standardisasi yang dapat meningkatkan daya saing nasional dalam rnenghadapi MEA dan penyesuaian
terhadap UU no 20 iahun 2014. Oan sesuai dengan pelaksanaan slralegi pelaksanaan Perpres No.43 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerinlah tahun 20'15, khususnya yang terkait:
Penguatan kebijakan dengan pelaksanaan rapat MTPS sebagai masukan kepada BSN dalam penelapan kebiijakan perumusan standar.
Penguatan Sistem Pengembangan SNI melalui penyusunan maupun revisi Pedoman Standardisasi Nasional (PSN). Penguatan kebijakan dalam perumusan substansi SNI yang dilakukan oleh lSC.
Diharapkan pengembangan SNI mampu menambahkan atau memasukkan Nalional Diffetences untuk penguatan daya saing nasional.
Tugas utama [4TPS adalah memberikan rekomendasi kebijakan teknis kepada BSN lerkait dengan proses perumusan standar. Tugas pokok MTPS tersebut
mencakup: (1) menyetujui penetapan atau pembubaran komite teknis perumusan
standar, (2) menetapkan nama, ruang lingkup, dan sekretariat komite teknis perumusan standar, (3) menyetujui program nasional perumusan standar, (4) mengkoordinasikan kegiatan antar komite teknis, (5) memantau kegiatan/kinerja komite teknis/sub komite teknis, dan (6) membenluk alau membubarkan kelompok
pakar teknis, serta menyetujui Pedoman Standardisasi Nasional. Keseluruhan rekomendasi kebijakan tersebut merupakan kebuakan yang merupakan bagian dari
proses pengembangan SNl. Pengalokasian komite teknis yang berkaitan dengan pembuatan bahan acuan bersertifikat termasuk usulan PNPsnya, substansinya akan
dibahas dalam ISC guna memberikan rekomendasi pada rapat MTPS yang selanjutnya ditetapkan oleh Kepala BSN. Di sampjng itu MTPS juga memberikan rekomendasi kebijakan tentang pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dalam
pelaksanaan proses perumusan standar yang belum tercakup dalam aturan yang tertuang dalam Pedoman Standardisasi Nasional (PSN).
Penyusunan Pedoman Standardisasi Nasional (pSN) dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan pengembangan standar dengan kondisi yang ada saat ini. Penyusunan PSN dapat berupa penyusunan PSN baru maupun merevisi pSN yang telah ada..
ISC llnduslial Standard Committeel bertugas untuk menanggapi usulan PNPS terkait dengan kebutuhan masyarakat. Lembaga maupun Kementrian dengan
memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah dan RPJN4. Dalam pelaksanaanya ISC melaporkan hasil kajian kepada MTPS. ISC juga bertujuan untuk mendukung
penguatan daya saing SNl. Hasil dari rekomendasi ISC diharapkan dapat memperkuat standar terkait pengutan daya saing nasional, sehingga dapat dihasilkan kebijakan yang lebih terarah dan lebih tajam dalam upaya meningkatkan daya saing produk dalam negeri
B.
Pene.ima Manfaat Seluruh Komite Teknis dan Sub Komite Teknis Perumusan Standar baik di BSN maupun yang berada di luar BSN terkait Pengembangan SNl.
C.
Strategi Pencapaian Keluaran '1. Metode Pelaksanaan
Kegiatan ini dilaksanakan oleh BSN melalui Pusat Perumusan Standa.. 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Output berupa kebijakan perumusan standar dihasilkan melalui
3
(tiga)
komponen kegiatan dengan tahapan dan waktu pelaksanaan sbb.
A. Kebijakan Perumusan Standar
a)
lvlenyusun Rekomendasi l\4anajemen Teknis Pengembangan Standar dalam Pengembangan Standar Nasional lndonesia
Rekomendasi Kebijakan terkait perumusan dan pengembangan slandar dilakukan oleh MTPS.
b)
Menyusun Pedoman Standardisasi Nasional
Pada tahun 2016 direncanakan menyusun Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) sebanyak 4 kebijakan pedoman pengembangan SNI
Persiapan dilaksanakan dengan menyusun konsep PSN, yang kemudian dibahas dalam forum yang lebih luas menjadi draft PSN.
Draft PSN yang telah dibuat akan dilakukan public heaing unluk mendapatkan masukan yang lebih luas, sebelum disusulkan kepada Kepala BSN untuk ditetapkan.
c)
l\4enyusun Rekomendasi lndusttial Standard Committee dalam Pengembangan Standar Nasional lndonesia
Pelaksanaan Rapat difokuskan untuk membahas usulan PNPS sesuai lingkup lSC, dimana hasil pembahasan oleh ISC diharapkan dapal menjadi masukan kepada MTPS untuk memberi pertimbangan untuk meningkatkan daya saing.
Bulan
Tahapan
617
819
2
3
4
Persiapan Rapat MTPS
V
V
V
V
Pelaksanaan FGD Rapat MTPS
V
V
V
V
1
5
10
11
1. Kebijakan Perumusan Standar A. Menyususn Rekomendasi Manajemen Teknis Pengembangan Standar dalam pengembangan Standar Nasional lndonesia
-
Evaluasidan Pelaporan Rekomendasi MTPS dalam Pengembangan
V
V
SNI
B. Menyusun Pedoman Standardisasi Nasional
-
Persiapan Penyusunan Pedoman Standardisasi Nasional
-
Pelaksanaan Public Hearinq PSN
-
Evaluasidan Pelaporan Penyusunan Pedoman Standardisasi Nasional
V
V
V
V
V
V V
C. Menyusun Rekomendasi lndustrial Standard Committee dalam Pengembangan Standard isasi Nasional lndonesia
-
Persiapan Pelaksanaan Rapat ISC Pelaksanaan FGD Rapat
tsc
-
Evaluasidan Pelaporan Penyusunan Rekomendasi ISC dalam pengembanoan SNI
V
V
V V
V
V
V
V
V
V
V
V V
12
D.
Waktu Pencapaian Keluaran
Kurun waktu pencapaian keluaran kegiatan-kegiatan yang disebutkan dalam matriks waktu pelaksanaan di atas dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
Biaya Yang Diperlukan
Untuk melaksanakan kegiatan tersebut diatas, dibutuhkan biaya sebesar Rp. 725,528,000 dengan perincian sebagaimana RAB terlampir.
Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta,
November 2015
Menyetujui Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi
Penanggung Jawab Kegiatan Kepala Pusat Perumusan Standar,
M.Sc NtP. 19650210 199003 1 002
I Nyoman Supriyatna
NtP. 19581001 198503 1 001
-8-3-1
Doc. No
Bslri)
TERM of REFFERENCE
Revision Date of lssue:
Pages :
1of 4
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TA 2016
Kementerian/Lembaga
: BADAN STANDARDISASI NASIONAL
Unit Kerja
: PUSAT PERUMUSAN STANDAR
Program
: Program Pengembangan Standardisasi Nasional
Hasil (Outcome)
: Meningkatnya jumlah SNI yang memenuhl kebutuhan
pemangku kepentingan
Kegiatan
: Perumusan Standar
lndikator Kinerja Kegiatan
:
Jumlah SNI yang dirumuskan dan jumlah SNI yang dikaji ulang untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan
Jenis Keluaran (Outputl
: Jumlah SNI
Volume Keluaran
:450 SNI yang ditetapkan
Satuan ukuran Jenis keluaran
: SNI yang ditetapkan
A.
Latar Belakang
1.
Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan
Sesuai dengan UU no. 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesuaian, Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian. BSN dibentuk melalui Keputusan Presiden No.
l3
Tahun 1997,
yang kemudian diperbarui dengan Kepulusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir
dengan Keputusan Presiden No.
46 tahun 2002. BSN
memiliki tugas pokok
mengembangkan dan rnembina kegiatan standardisasi peratu€n perundang-undangan yang bedeku.
di
lndonesia sesuai dengan
Selain itu sesuai Organisasi dan Tata Kerja BSN yang ditetapkan melalui SK
Ka.BSN No.965/BSN-UHK.35/05/2001, Oeputi Bidang Penelitian dan
Keriasama
Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang perumusan standar, penelitian dan pengembangan serta kerjasama di bidang standardisasi Dengan
telah diundangkannya UU nomor 20 tahun 20'14 tentang Slandardisasi dan Penilaian Kesesuaian maka dipandang perlu adanya penyesuaian terhadap UU tersebut
2.
Gambaran Umum
Visi BSN dalam renstra BSN tahun 2O't5-2019 adalah "TeMujudnya infrastruktur mutu nasionat yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa"' di mana salah satu pilarnya adalah pengembangan SNl. Pengembangan SNI dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan melalui proses yang lebih sederhana' namun tidak mengurangi mutu dari SNI tersebut.
Proses perumusan SNI terdiri dari tahapan Pengusulan PNPS, Rapat Teknis' Rapat Konsensus yang dipantau oleh Tenaga Ahli Standardisasi (TAS), pelaksanaan Jajak Pendapat, hingga proses penetapan Rancangan Akhir SNI menjadi SNl Sesuai dengan ketentuan dalam UU No 20 tahun 2014, perumusan SNI dilaksanakan oleh BSN, sehingga oleh BSN bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perumusan SNI yang dibutuhkan
se€ra konsensus Dalam menghasilkan SNI yang berkualitas, BSN telah melakukan beberapa
pemangku kepentingan telah dilaksanakan
langkah perbaikan, antara lain adalah Program Perumusan dan Pengembangan SNI- Dan Program Kaji Ulang SNl. Dalam Program Perumusan dan Pengembangan SNI dilakukan
rapalrapat koordinasi, pengembangan Sistem Manaiemen Mutu, Rapat Komite TeknitsubKomite Teknis dan Pengendalian Perumusan SNI untuk memastikan dipatuhinya PSN dan prinsitrprinsip perumusan standar. Rapat Komite Teknis/SubKomite Teknis dilakukan dalam rangka merumuskan SNI serta menjaga manajemen pengelolaan Komite Teknis/Subkomite Teknis agar sesuai dengan PSN. Selain itu' BSN melakukan pengawalan proses perumusan SNl. Proses ini merupakan titik tumpu utama untuk memastikan kesesuaian dengan tuiuan yang tercantum dalam undang-undang dan aturan turunannya.
uU no 20 tahun 2014 mengamanahkan dilakukannya kaji ulang SNI minimal 1 kali dalam 5 tahun untuk meniaga kesesuaian SNI terhadap kepentingan nasional dan kebutuhan pasar; mengikuti perkembangan iptek dan inovasi; sefla menilai kelayakan dan kekiniannya. Pada saat ini terdapat lebih dari 3000 SNI yang berusia lebih dari 5 tahun sehingga perlu dilakukan kaii ulang terhadap SNI tersebut. Hal ini mendukung penguatan
sistem pengembangan SNI melalui rekomendasi terhadap hasil kaii ulang berupa penetapan kembati, revisi, amandemen, ralat atau abolisi SNI' sehingga menghasilkan SNI yang update. Guna memaslikaan validitas SNI maka perlu dilaksanakan kajian penelitian
terkait validitas SNI dan keberpihakan pada UMKM, adanya kekhasan nasional dan meningkalkan daya saing produk dalam negeri.
Penefima Manfaat dan Seluruh pemangku kepentingan yang menggunakan SNl, serta seluruh Komite Teknis Sub Komite Teknis Perumusan Standar baik di BSN maupun yang berada di luar BSN-
c.
Strategi PencaPaian Kelualan 1. l\retode Pelaksanaan
Kegiatan ini dilaksanakan BSN melalui Pusat Perumusan Standar serta dengan swakelola/fasilitasi oleh sekretariat Komite Teknis/Subkomite Teknis di luar BSN 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun anggaran tahun 2016, dimana output Standar Nasional lndonesia (SNl) yang ditetapkan dihasilkan melalui 2 (dua) komponen kegiatan sbb
A.
;
Standar Nasional lndonesia (SNl) yang ditetapkan
'1) Melakukan Program Perumusan dan
Pengendalian Standar Nasional
lndonesia
Pusat Perumusan Standar melakukan koordinasi dalam penyelesaian masalah Komite Teknis/Subkomite Teknis, Perbaikan sistem Sl\4N4' Pengelolaan Komite Teknis/ Subkomite Teknis serta Pengendalian Perumusan SNI
2)
Melaksanakan kaji ulang Standar Nasional lndonesia
Kaji ulang SNI dilakukan swakelola atau memfasilitasi sekretariat Komite Teknis/Subkomite Teknis di luar BSN agar melakukan kaji ulang SNI' Target
SNlyang dikaji ulang adalah 600 SNl.
Bulan
Tahapan
11213
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Standar Nasiona! lndonesia (SN!) yang ditetapkan A. Melakukan Program Perumusan dan Pengembangan Standar Nasional lndonesia
-
Persiapan Program Perumusan dan Penqembanoan SNI Pelaksanaan Program Perumusan dan Penoembanqan SNI
V V
V
V
v
V
V
V
V
V
V
V
V V
V
V
V
V
v
V
V
V
V
V
V
Evaluasidan Pelaporan Program Perumusan dan Penqembanqan SNI
B. Melakukan Kaji Ulang Standar Nasional lndonesia
-
Persiapan Kaii Ulanq SNI
V
Pelaksanaan Fasilitasi Kaii Ulanq SNI
V
V
V
V
v
V
V
V
V
V
V
Evaluasidan Pelaporan Kaii Ulanq SNI
D.
v
Waktu Pencapaian Keluaran Kurun waktu pencapaian keluaran kegiatan-kegiatan yang disebutkan dalam matriks waktu pelaksanaan diatas dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
E.
Biaya Yang Diperlukan
Untuk melaksanakan kegiatan tersebut
di atas, dibutuhkan biaya Rp 3.116.138.000
dengan perincian sebagaimana RAB terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja inidibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, Menyetujui Deputi Bidang Penelitian dan Standardisasi
Drs. Kukuh S. Achmad, M.Sc N1P.19650210 199003 1 002
Kerjasama
November 2015
Penanggung Jawab Kegiatan Kepala Pusat Perumusan Standar,
&f,/*" I Nyoman Supriyatna
NtP. 19581001 198503 1 001
o<
Eil')
TERM of REFFERENCE
Doc. No
F-8-3-1
Revision
0
Date of lssue:
Pages
:
1of 7
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE KELUARAN (OUTPUT) KEGTATAN TA 2016
Kementerian/Lem baga
Badan Standardisasi Nasional (BSN)
Unit Kerja
Pusat Perumusan Standar
Program
Program Pengembangan Standardisasi Nasional
Hasil (Outcome)
Peningkatan pemahaman sumber
daya
manusia
(konseptor, editor, Tenaga Ahli Standardisasi (TAS), dan
personel yang menangani perumusan SNI) terhadap
Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) terkait pengembangan SNI
Kegiatan
Perumusan Standar
lndikator Kinerja Kegiatan
Meningkatnya jumlah konseptor, editor, Tenaga Ahli Standardisasi (TAS), dan personel yang menangani
perumusan
SNI yang
memahami
Pedoman
Standardisasi Nasional (PSN) terkait pengembangan SNI
Jenis Keluaran
(Outputl
:
jumlah Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi terkait pengembangan SNI
Volume
Keluaran
Satuan Ukuran Jenis keluaran
:
550 orang
:
orang
A. Latar Belakang 1. Dasar Hukum
Sesuai dengan UU no. 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesuaian, Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. BSN dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997,
yang kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 46 tahun 2002. BSN memiliki tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi
di
lndonesia sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu sesuai Organisasi dan Tata Kerja BSN yang ditetapkan melalui SK
Ka.BSN No.965/83N-UHK.35/05/2001
,
Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama
Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan perumusan standar, penelitian dan pengembangan serta kerjasama standardisasi. Dengan telah diundangkannya UtJ nomor
di di
20 tahun 2014
bidang bidang
tentanq
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian maka dipandang pedu adanya penyesuaian
terhadap UU teEebut dan Antisipasi akan diberlakukannya kesepakatan MEA pada akhir 2015.
2. Gambaran umum
Dalam pelaksanaan Perpres no 43 tahun 2014 terkait Rencana Kerja Pemerintah
2015 berupa strategi Penguatan Sistem Pengembangan SNI melalui perumusan atau
revisi SNI dengan meningkatkan pemahaman kompetensi terkait standar ISO dan peningkatan lnisiatif pelaku usaha dalam perumusan substansi SNl, maka diperlukan
upaya peningkatan kompetensi SDI!! dalam pengembangan dan perumusan SNI baik secara internal maupun ekstemal.
Kegiatan perumusan SNI diawali dengan penyusunan konsep RSNI yang dilakukan oleh konseptor yang akan membuat draft awal konsep RSNI. Konseptor dapat berupa perorangan atau gugus kerja yang ditugaskan oleh KomTeUSubKomTek. Dalam
hal ini, peran SDM yang memiliki pengetahuan dalam bidang perumusan standar dan skema penerapan standar diperlukan agar standar yang akan dibuat mampu diterapkan. Dalam setiap rapat pembahasan RSNI, KomTeusubKomlek menugaskan editor
untuk memastikan bahwa penulisan SNI sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Editor ini harus memiliki kemampuan editorial sesuai dengan pedoman penulisan standar (PSN 08) dan pernah mengikuti pelatihan standardisasi.
Peningkatan SDM dalam pengelolaan Sekretariat teknis juga merupakan salah satu faktor penentu kualitas pengembangan SNI dan dalam rangka miningkatkan kinerja anggota sub komite teknis dalam merumuskan standar.
Perekrutan dan/atau refreshment Tenaga Ahli Standardisasi dilakukan guna
menjamin mutu SNI yang dihasilkan. Pemahaman tentang standar ISO dalam standardisasi dan penilaian kesesuaian juga harus sejalan dengan upaya peningkatan kompetensi SDIVI secara internal.
Sesuai dengan Perpres no.43 tahun 2014 terkait Rencana Kerja Pemerintah 2015, khususnya terkait Penguatan Edukasi dan Diseminasi Sistem Standardisasi dan
Penilaian Kesesuaian, kegiatan peningkatan SDirl dalam pengembangan serta perumusan SNI inijuga dilakukan melalui peningkatan partisipasi SDM didaerah dalam pengembangan sNl Proses pengembangan standar tidak terlepas dari acuan yang telah diatur dalam Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) yaitu: PSN 01 tentang Pengembangan Standat Nasional lndonesia, PSN 02 tentang Pengelolaan Komite Teknis perumusan Standar
Nasional lndonesia, PSN 03.1 tentang Adopsi Standar lnternasional dan Publikasi lntemasional lainnya-Bagian 1i Adopsi Standar lnternasional menjadi SNI), PSN 04 tentang Jajak Pendapat dan Pemungutan Suara dalam rangka perumusan Standar Nasional lndonesia, PSN 05 tentang Tenaga Ahli Standardisasi Untuk Pengendali Perumusan SNl, PSN
06
tentang Tata Cara Penomoran Standar Nasional lndonesia,
PSN 08 tentang Penulisan Standar Nasional lndonesia, serta PSN 10 tentang Adopsi
standar ASTM lnternational menjadi SNI maupun materi-materi yang terkait dengan standardisasi. lllateri panduan atau implementasi terkait PSN akan dijadikan bahan pengajaran untuk disampaikan kepada peserta workshop.
Peningkatan kompetensi Sumber Daya lvlanusia ini tidak hanya dilakukan di pusat tetapi juga di daerah. Dalam rangka memperkuat daya saing dan potensi daerah
perlu dilakukan upaya untuk melindungi produk lndonesia, khususnya produk unggulan
daerah agar dapat bersaing
di
ASEAN. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan
partisipasi SDM didaerah dalam pengembangan SNl. Kegiatan pembinaan SD|ll daerah
dalam pengembangan SNI akan berperan dalam meningkatkan inisiatif baru dalam perumusan SNI yang akan bermuara pada peningkatan daya saing produk dalam negeri pada pasa. regional ataupun internasional.
B.
Sasaran/Penerima Mantaat
Kegiatan
ini akan
bermanfaat secara langsung kepada Sekretariat
KomTeUSubKomTek, Anggota KomTeusubKomlek, Anggota Masyarakat Standardisasi
(IIIASTAN), para ahli, pemerintah daerah, industri, lembaga penilaian kesesuaian, anggota perumusan
SNldi BSN dan/atau masyarakat..
C. Strategi Pencapaian Keluaran
1.
lretode Pelaksanaan
Kegiatan
ini
dilaksanakan BSN melalui Pusat Perumusan Standar serta
bekerjasama dengan institusi terkait (sharing) untuk mengefektifkan penggunaan sumberdaya yang ada.
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
Output Sumber daya perumusan standar dihasilkan melalui kegiatan dengan tahapan dan waktu pelaksanaan sbb
2 (dua)
komponen
:
A. Sumber Daya Perumusan Standar
a)
Melaksanakan Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengembangan Standar Nasional lndonesia
1. Workshop Konseptor Bertujuan untuk pembekalan teknis awal untuk orang atau kelompok yang
akan merumuskan/membuat konsep standar. Konseptor
merupakan
pioneer dalam perumusan RSNI yang harus paham dan mengaplikasikan
tata cara merumuskan yang benar. Konsep awal dari RSNI akan menentukan kualitas SNI yang akan dirumuskan, oleh karena itu konseptor perlu paham materi pedoman perumusan standar dan juga
pengetahuan akan strategi standar dalam perdagangan, serta pengetahuan terkait kekhasan nasional Nafioral Drlfererces suatu produk yang akan dibuat standar.
2. Workshop Editor Bertujuan agar anggota dan sekretariat KomTeusubKomTek, dapat memahami dan mengaplikasikan proses editing dalam suatu perumusan
SNl. Kompetensi dan jumlah anghota tim editor yang cukup
dalam
melakukan editing rancangan SNI sangat penting untuk memperlancar keberhasilao dan kualitas SNI yang dihasilkan.
3. Workshop Tenaga Ahli Standardisasi Salah satu faktor yang menetukan kualitas SNI yanb dihasilkan adalah tenaga yang bertanggung jawab terhadap kualitas kontrol. Tenaga ahli standardsasi ( TAS ) bertugas untuk memantau proses perumusan dari sisi kepatuhan terhadap pedoman dan juga menngontrol kualitas RSNI
yang dihasilkan. Karena pentingnya TAS ini maka diperlukan pelatihan yang bertujuan untuk melatih personel, yang nantinya akan ditugaskan untuk memantau, mengawasi dan mengingatkan Komite Teknis dalam proses perumusan SNl. Syarat atau kualifikasi peserta untuk menjadiTAS tertuang dalam PSN 05.
4. Workshop pengelolaan KomTeUSubKomTek Kelancaran suatu proses perumusan akan mempercepat proses perumusan sehingga jumlah deliverabel SNI menjadi meningkat. Pelatihan
ini bertujuan untuk
meningkatkan kemampuan Sekretariat
KomTeusubKomTek dalam mengelola proses pengembangan SNl,
sehingga proses pengembangan SNI dapat berjalan dengan lebih terarah
dan lebih cepat dengan tetap memenuhi prinsip-prinsip pengembangan standar.
Workshop lnhouse
Pelaksanaan workshop inhouse merupakan model kerjasama pelaksanaan kegiatan pengembangan BSN dengan instansi lain dalam rangka memfasilitasi instansi lain yang ingin memahami mengenai proses perumusan standar nasional lndonesia (SNl). 6. Workshop intemal perumusan
Pelaksanaan workshop internal perumusan yaitu terkait dengan peningkatan pemahaman kompetensi
SDtl internal perumusan standar
BSN terkait Sistem Standar Nasional (SSN) yaitu terkait metrologi, standardisasi dan penilaian kesesuaian. Adapun materi penilaian kesesuaian diperlukan dalam rangka mengawal proses perumusan SNI agar mampu dan sesuai keiika standar tersebut diterapkan. 7. Peningkatan Kompetensi SDIV! Perumusan Standar
Pelaksanaan peningkatan kompetensi SDIII Perumusan Slandar dilakukan dengan pelatihan tentang materi standar ISO 9001:20'15.
b) Meningkatkan Partisipasi Sumber Daya l\4anusia
di
Daerah dalam
Pengembangan Standar Nasional lndonesia Program ini dilaksanakan melalui diskusi dengan daerah untuk memetakan
kebutuhan pengembangan SNI produk unggulan daerah, yang diharapkan mampu meningkatkan partisipasi SDM di daerah dalam pengembangan SNl.
Adapun daerah yang dipilih adalah sebagai berikut: '1. l\,ledan
Prov. Sumatera Utara memiliki potensi unggulan antara lain perkebunan
kelapa sawit dan karet serta produk pertanian dari dataran tinggi yang punya potensi untuk diekspor.
2.
Palembang
Prov. Sumatera Selatan memiliki potensi unggulan antara
lain
perkebunan karet dan produk turunannya, sawit dan produk turunan ikan.
3. Pontianak Prov. Kalimantan Barat memiliki potensi unggulan antara lain perkebunan aloe dan budidaya perikanan.
4. Semarang Prov. Jawa Tengah memiliki potensi unggulan antara lain ubi jalar, kopi, beras, perikanan tangkap.
r
Tahapan
Bulan Itlt
A.
Sumber Daya Perumusan Standar
1. Melaksanakan Pelatihan Sumber Daya Manusia Pengembangan Standar Nasional lndonesia
- Persiapan Workshop
dan
Pelatihan SDM Perumusan SNI
-
Workshop dan Pelatihan SDM Perumusan SNI
a. Workshop Konseptor, Editor dan TAS
b. Workshop Pengelolaan Komite Teknis
c. Workshop lnhouse d. Workshop lnternal Perumusan
e. Peningkatan Kompetensi SDM Perumusan Standar
- Evaluasi dan
Pelaporan
Workshop dan Pelatihan SDM Perumusan SNI
2. Meningkatkan Partisipasi Sumber
Daya Manusia
di
Daerah dalam
Pengembangan Standar Nasional Indonesia
- Persiapan
Peningkatan
Partisipasi SDM di Daerah dalam Pengembangan SNI
- Pelaksanaan
Peningkatan
Partisipasi SOM daerah dalam pengembangan SNI
a. Peningkatan
SDM
Daerah
dalam Pengembangan Medan
SNI
V
I
b. Peningkatan
SDM
Daerah
dalam Pengembangan
SNI
Palembang
c. Peningkatan
SDM
Daerah
dalam Pengembangan
SNI
Palembang
d. Peningkatan
SDM
Daerah
dalam Pengembangan
SNI
Semarang
- Evaluasi dan
Pelaporan
peningkatan SDM daerah dalam pengembangan SNI
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran Kurun waktu pencapaian keluaran kegiatan-kegiatan yang disebutkan dalam matriks waktu pelaksanaan di atas dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
E.
Biaya Yang Diperlukan
Untuk melaksanakan kegiatan tersebut diatas, dibutuhkan blaya
sebesar
Rp. 885.735.000,- dengan perincian sebagaimana RAB terlampir.
Demikian Kerangka Acuan Kerja
ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Jakarta,
November 2015
Menyetujui Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama
Penanggung Jawab Kegiatan Kepala Pusat Perumusan Standar,
S. Achmad, M.Sc 't9650210 NrP. 199003 1 002
I Nyoman
sufnyat(a
NtP. 19581001 198503.t 001
Doc.
Eilti)
TERM Of REFFERENCE
No
Revision
:
F-8-3-1
:
0
Date of lssue:
1of 5 KERANGKA ACUAN KERJ'.TTERM OF REFERENCE KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TA 2016
Kementerian/Lembaga
Kerja Program Hasil (Outcome) Unit
:
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
:
PUSAT PERUMUSAN STANDAR
:
Program Pengembangan Standardisasi Nasional Meningkatnya jumlah Standar yang harmonis dengan
:
Standar lnternasional
Kegiatan lndikator Kinerja
Kegiatan
:
Perumusan Standar
:
Jumlah RSNI yang difasilitasi perumusannya agar harmonis dengan standar internasional
loutputl Volume Keluaran Jenis Keluaran
Satuan Ukuran Jenis keluaran
A.
:
RSNI harmonis dengan standar internasional
:
100 RSNI (RSNI yang difasilitasi perumusannya)
:
RSNI yang difasilitasi perumusannya
Latar Belakang '1. Dasar
Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan
Sesuai dengan UU no.20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesuaian, Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi
dan Penilaian Kesesuaian. BSN dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997, yang kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan
yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 46 tahun 2002. BSN memiliki tugas
pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di lndonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu sesuai Organisasi dan Tata Kerja BSN yang ditetapkan melalui SK
Ka.BSN No.965/85N-yHK.35/05/2001, Deputi Bidang Penelitian dan Keriasama Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang perumusan standar, penelitian dan pengembangan serta kerjasama di bidang standardisasi. Dengan telah diundangkannya UU nomor 20 tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian maka dipandang perlu adanya penyesuaian terhadap UU tersebut dan Antisipasi akan diberlakukannya kesepakatan IVIEA pada akhir 2O'15. Perumusan RSNI yang harmonis dengan standar lnternasional diperlukan untuk memperkuat keberterimaan produk antar Negara. Oleh karena itu, pelaksanaan Program Penguatan Posisi Indonesia dalam Forum Regional dan lnternasional perlu dilakukan untuk memperkuat posisitawar lndonesia di forum lnternasional.
2. Gambaran Umum
Badan Standardisasi Nasional (BSN) ditetapkan oleh pemerintah sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen yang memiliki fungsi dan tugas untuk menangani pengembangan standardisasi di lndonesia yang terkait dengan bidang llletrologi, Standar, Pengujian dan Mutu (Metology, Standatd, Te$ting, and Qua/ltylMSTQ).
Standar merupakan spesifikasi teknis atau ketentuan teknis barang dan jasa yang dirumuskan secara konsensus oleh pihak-pihak yang mempengaruhi mekanisme pasar, yakni para produsen, konsumen, regulator dan pakar' untuk dijadikan relerensi
agar transaksi perdagangan dapat berjalan secara efisien. Perumusan
SNI
dilaksanakan oleh Komite Teknis Perumus SNI yang ditetapkan BSN. Dalam rangka pelaksanaan strategi rencana kegiatan pemerintah 2016 berupa Penguatan Sistem Pengembangan SNI dan peningkatan inisiatif pelaku usaha dalam
perumusan substansi SNl, maka diperlukan perumusan SNI baru yang hamonis dengan kesepakatan lntemasional maupun ASEAN Program Penguatan Posisi lndonesia dalam Forum Regional dan lnternasional perlu dilakukan untuk memperkuat posisi tawar lndonesia di forum lnternasional. l\4enghadapi era globalisasi pasar bebas regional Asia Tenggara (AFTA) dan
dalam rangka menghapus hambatan teknis perdagangan (TBT), forum konsultasi ASEAN Consultative Committee for Standards and Qua/,ty (ACCSQ-ASEAN) telah menyepakati adanya penyelarasan standar nasional masing-masing negara anggota ASEAN dengan standar intemasional. Tujuan harmonisasi adalah untuk memperlancar
arus perdagangan dengan dicapainya satu standar dan satu sistem
penilaian
kesesuaian di antara negara-negara anggota.
Di samping program penyelarasan SNI sesuai kesepakatan dalam forum ACCSQ, kegiatan harmonisasi ini mencakup juga perumusan atau revisi SNI
berdasarkan ketentuan organisasi standar internasional (lSO/lEC) atau standar negara lain yang dapat memenuhi kebutuhan pasar.
Penyelarasan dan harmonisasi SNI dengan ketentuan ISO/IEC merupakan bagian dari Penguatan Sistem Pengembangan SNI sesuai dengan Perpres no 43 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah. Penguatan sistem ini di prioritaskan pada sektor-sektor yang sudah disepakati pada forum ASEAN khususnya yang memiliki keterkaitan erat pada kepentingan nasional.
Wofd Tnde Organization (WfO) telah menyatakan standar dan
penilaian
kesesuaian menjadi kunci dan syarat suatu produUjasa agar mampu memasuki pasar intemasional dan menghadapi persaingan. Dalam penyusunan SNI diperlukan adanya masukan dari para stekeholder atau
pemangku kepentingan yang terdiri dari pakar, regulator, konsumen, dan produsen. Hal ini bertujuan agar SNI yang dihasilkan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan diantaranya pada sektor perdagangan dan sehor industri di lndonesia Penjaringan masukan dari para stakeholder direalisasikan dalam kegiatan konsultasi publik.
Kegiatan konsultasi publik dilaksanakan di beberapa daerah di lndonesia Adapun alasan dipilihnya beberapa daerah yang dijadikan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan konsultasi publik yaitu untuk mendorong pengusaha kecil di daerah tersebut guna terciptanya pasar internasional yang lebih luas
B. Penerima Manfaat Penerima manfaat dari kegiatan perumusan standar harmonis adalah seluruh
pemangku kepentingan standardisasi yaitu regulator terutama Kementerian dan Lembaga Non Kementerian yang aktif dalam perumusan standar, konsumen yang
terjamin dengan adanya SNI yang valid, produsen terlindungi produknya dari persaingan yang tidak sehat, dan dukungan pakar pada perumusan SNI yang baik dan
terjamin.
C. Strategi Pencapaian Keluaran
l.
Metode Pelaksanaan Kegiatan ini dilaksanakan BSN melalui Pusat Perumusan Standar serta dengan swakelola/fasilitasi oleh sekretariat Komite Teknis/Subkomite Teknis di luar BSN.
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Rencana pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun anggaran tahun
2016, dimana output Rancangan Standar Nasional lndonesia (RSNI)
yang
Difasilitasi Perumusannya agar Harmonis dengan Standar lnternasional dihasilkan melalui 3 (tiga) komponen kegiatan sbb
A.
:
Rancangan Standar Nasional lndonesia (RSNI) yang Difasilitasi Perumusannya agar Harmonis dengan Standar lnternasional
a.
Melaksanakan Program Penguatan Posisi lndonesia dalam Forum Regional dan lnternasional
Pelaksanaan program penguatan posisi lndonesia dalam forum regional
dan internasional dilakukan dengan berpartisipasi dalam sidang-sidang reglonal maupun internasional (WG1 ACCSO, Prepared Food Stuff PWG, Rubber PWG, Automotive PWG, lEC, lSO, JSC EEE)
b.
Melaksanakan Program Fasilitasi Perumusan Rancangan Standar Nasional lndonesia Program memfasilitasi sekretariat Komite Teknis/Subkomite Teknis di luar
BSN agar melakukan perumusan RSNI yang mendukung harmonisasi, penguatan posisi lndonesia maupun kajiulang yang menghasilkan draft RSNI.
c.
Melakukan Konsultasi Publik Rancangan Standar Nasional lndonesia 3 (RSNr3)
Konsultasi publik RSN13 dilakukan sebagai sarana sosialisasi hasil RSNI 3
yang akan ditetapkan agar masyarakat mengetahui parameter-parameter standar yang akan ditetapkan.
Tahapan
1.
I
Rancangan Standar Nasional lndonesia (RSNI) yang Difasilitasi Perumusannya agar Harmonis dengan Standar lnternasional
A.
ert"n
Melaksanakan Program Penguatan Posisi lndonesia dalam Forum Reqional dan lnternasional
-
Persiapan Program Penguatan Posisi lndonesia dalam Forum Reqional dan lnternasional Partisipasi Indonesia dalam Sidang Regional dan lnternasional
-
Evaluasi dan Pelaporan Program
Penguatan Posisi lndonesia dalam Forum Regional dan lnternasional
B.
MelaksanakanProgramFasilitasi Perumusan RSNI
-
Melakukan Persiapan Program Fasilitasi Perumusan RSNI
-
Melaksanakan Program Fasilitasi Perumusan RSNI
C.
Evaluasi dan Pelaporan Fasilitasi Perumusan RSNI
Melakukan Konsultasi Publik Rancangan Standar Nasional lndonesia 3
-
Persiapan Konsultasi Publik RSNI3
-
Pelaksanaan Konsultasi Publik RSNI3
-
Evaluasi dan Pelaporan
Konsultasi Publik RSNI3
D, Kurun Waktu Pencapaian Keluaran Kurun waklu pencapaian keluaran kegiatan-kegiatan yang disebutkan dalam matriks waktu pelaksanaan di atas dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
E.
Biaya Yang Diperlukan
Untuk melaksanakan kegiatan ini dibutuhkan biaya sebesar Rp. 2.034.660.000,dengan rincian penggunaan sebagaimana RAB terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
Jakarta, Menyetujui Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi
November 2015
Penanggung Jawab Kegiatan Kepala Pusat Perumusan Standar,
I Nyoman Supriyatna
NtP. 19650210 199003 1 002
NtP. 1958100'l 198503 1001
-(
TERM of REFFERENCE
Revision :
0
Date of lssue:
Pages :
1ot4
KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE KELUAMN (OUTPUT) KEGIATAN TA 20.I6
Kementerian/Lem baga
BADAN STANOARDISASI NASIONAL
Unit Kerja
PUSAT PERUMUSAN STANDAR
Program
Program Pengembangan Standardisasi Nasional
Hasil (Outcome)
Meningkatnya jumlah SNI yang memenuhi kebutuhan
pemangku kepentingan
Kegiatan
Perumusan Standar
lndikator Kinerja Kegiatan
Jumlah KomTeUsubkomTek yang telah memenuhi ketentuan Pedoman Standardisasi Nasional
Jenis Keluaran (Outputl
Jumlah KomTeuSubkomTek
Volume Keluaran
45 KomTeUSubkomTek
Satuan Ukuran Jenis keluaran
KomTeUSubkomTek yang dievaluasi
A. Latar Belakang
1.
Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan
Sesuai dengan UU no. 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaaan Kesuaian, Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. BSN dibentuk melalui Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997,
yang kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden No. 103 Tahun 200'l tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden No. 46 tahun 2002. BSN memiliki tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi
di lndonesia sesuai
dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu sesuai Organisasi dan Tata Kerja BSN yang ditetapkan melalui SK Ka.BSN No.965/85N-l/HK.35i05/2001, Deputi Bidang penetitian dan Keiasama Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan perumusan standar, penelitian dan pengembangan serta kerjasama standardisasi. Dengan telah diundangkannya UU nomor
di di
bidang bidang
20 tahun 20.14 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian maka dipandang perlu adanya penyesuaian terhadap UU tersebut dan Antisipasi akan diberlakukannya kesepakatan [4EA pada akhir 2015.
2.
Gambaran umum
Komite teknis dan Subkomite teknis merupakan pelaku utama perumusan SNl. Terutama dalam mendukung rencana strategis penguatan sistem pengembangan SNI melalui perumusan atau revisi SNl. Untuk itu diperlukan suatu kegiatan evaluasi kineria KomTeldsubkomlek dan sekretariat yang mengelola KomTeUsubKomTek guna mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan perumusan SNI serta terjaminnya pencapaian RKP 2015 maka evaluasi kineria KomTeusubKomTek perlu dilakukan.
Evaluasi kinerja KomTeldsubKomlek dilaksanakan 1 tahun sekali dan merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan PSN 02:2007 pasal 19.2. KomTeUSubKomTek mempunyai kewajiban untuk melaporkan kegiatan terkait pengembangan SNI kepada BSN karena KomTek/SubKomTek merupakan organ BSN. Kegiatan dilaksanakan untuk menjamin pencapaian tujuan pemasukkan unsur National
Differences, keberpihakan pada UMKM, perumusan standar terkait sistem akreditasi dan penilaian kesesuaian BSL dan standar terkait infrastruKur penyediaan bahan acuan bersertiflkat (sesuai dengan RKP 2015).
Dalam melaksanakan evaluasi kinerja ini, Pusat Perumusan Standar melakukan kunjungan ke Sekretariat KomTeusubKomTek. Tujuan pelaksanaan kunjungan ini
adalah untuk memverifikasi laporan evaluasi kinerja yang dilaporkan
oleh
KomTeusubKomTek yang bersangkutan, sekaligus untuk mengidentifikasi keperluan spesifik pada masing-masing KomTeusubKomTek dalam melaksanakan perumusan SNI yang mengikuti ketentuan PSN. Proses evaluasi kineria KomleUsubKomTek ini untuk melihat aspek pengelolaan kesekretariatan KomTeusubKomTek dalam pengembangan SNI sehingga dapat diketahui kendala dalam pelaksanaannya.
Selain itu, dengan telah disahkannya Undang-undang no 20 tahun 2014 tentang 'standardisasi dan Penilaian Kesesuaian" dalam Sidang Paripurna DPR tanggal 26
Agustus 20'14, maka KomTeusubKomTek perumusan SNI dituntut harus mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien dalam proses perumusan SNI,
B. Sasaran/Penerima Manfaat
Seluruh Komite teknis dan Subkomite teknis Perumusan Standar dan pemangku kepentingan. C. Strategi Pencapaian Keluaran
1. Metode Pelaksanaan Kegiatan ini dilaksanakan oleh BSN melalui Pusat Perumusan Standar
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Output berupa Komite Teknis/Sub komite Teknis (KomteUSubkomtek) yang telah memenuhi ketentuan Pedoman Slandardisasi Nasional dihasilkan melalui 2 (dua) komponen kegiatan dengan tahapan dan waktu pelaksanaan sbb.:
A.
Komite Teknis/Sub komite Teknis (KomteUsubkomtek) yang telah memenuhi ketentuan Pedoman Standardisasi Nasional
1)
Melaksanakan Program Evaluasi Kinerja Komite Teknis dan Subkomite Teknis
Bertujuan sebagai program evaluasi kinerja Komite Teknis/Subkomite Teknisi perumusan standar. Kegiatan evaluasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan PSN 02:2007 pasal 19.2. dimana kinerja komite teknis dievaluasi sesuai dengan ketentuan yang ada pada PSN maupun SMM..
2)
Menyelengarakan Penganugerahan Herudi Technical Committee Award (HTCA)
Penyelenggaraan Haerudi Technical Committee Award (HTCA) dilakukan sebagai bentuk apresiasi kepada Komite Teknis/Subkomite Teknis yang telah memenuhi ketentuan Pedoman Standardisasi Nasional
Tahapan
l.
Komite Teknis/Sub komite Teknis (KomteUsubkomtek) yang telah memenuhi ketentuan Pedoman Standardisasi Nasional A. Melaksanakan Program Evaluasi Kinerja Komite Teknis dan Subkomite Teknis Persiapan Program Evaluasi Kinerja Komite Teknis dan Subkomite Teknis Pelaksanaan Program Evaluasi Kinerja Komite Teknis dan Subkomite Teknis Evaluasi dan Pelaporan Program Evaluasi Kinerja Komite Teknis dan Subkomite Teknis B. Menyelengarakan Haerudi Technical Committee Award (HTCA) - Persiapan penyelenggaraan HTCA
-
-
-
Pelaksanaan Temu Komite dan Penqanuqerahan HTCA Evaluasi dan Pelaporan Penvelenqqaraan HTCA
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran Kurun waKu pencapaian keluaran kegiatan-kegiatan yang disebutkan dalam matriks waktu pelaksanaan di atas dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
E.
Biaya Yang Diperlukan
Untuk melaksanakan kegiatan tersebut diatas, dibutuhkan biaya
sebesar
Rp. 348,509,000,- dengan perincian sebagaimana RAB terlampir. Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta,
November 2015
Menyetujui Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama
Penanggung Jawab Kegiatan Kepala Pusat Perumusan Standar,
NtP. 19650210 199003 1 002
NtP. 19581001 198503 1001
