Pusat Peraturan Pajak Online
3988/XII/Tahun 2009 PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2010 Contributed by Administrator Friday, 11 December 2009
KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 3988/XII/Tahun 2009
TENTANG
PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,
Menimbang :
- bahwa peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh sebagai bagian dari upaya memajukan disiplin dan produktivitas kerja sangat penting artinya untuk mendorong peran serta pekerja/buruh dalam melaksanakan proses produksi melalui mekanisme penetapan upah minimum; - bahwa kondisi perekonomian pada saat ini mempengaruhi tingkat kebutuhan hidup layak pekerja, sehingga Upah Minimum Provinsi perlu ditingkatkan dengan mengacu pada pemenuhan kebutuhan hidup layak secara bertahap; - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010.
Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran http://www.rumahpajak.com
Powered by Joomla!
Generated: 2 October, 2017, 03:18
Pusat Peraturan Pajak Online
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan; - Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 226/Men/2000 tentang Perubahan Beberapa Pasal Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per 01/Men/1999 tentang Upah Minimum; - Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.231/Men/2004 tentang Penangguhan Upah Minimum; - Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-17/Men/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian kebutuhan Hidup Layak; - Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 72/V/2005 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Selatan.
Memperhatikan :
Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5221/XI/Disnakertrans/2009 tanggal 9 November 2009 tentang Laporan Hasil Pembahasan Akhir, Saran dan Pertimbangan untuk usul Penetapan UMP Sulawesi Selatan untuk Tahun 2010.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : http://www.rumahpajak.com
Powered by Joomla!
Generated: 2 October, 2017, 03:18
Pusat Peraturan Pajak Online
KESATU :
Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 sebesar Rp. 1.000.000,-Â (Satu Juta rupiah) perbulan, yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap.
KEDUA :
Upah Minimum Provinsi sebagaimana Diktum Kesatu berada pada kisaran 95,29% (Persen) dari pencapaian secara bertahap Kebutuhan Hidup Layak Pekerja Lajang Sulawesi Selatan yang disepakati sebesar Rp. 1.049.321,perbulan.
KETIGA :
Upah Minimum Provinsi adalah upah bulanan terendah bagi pekerja/buruh yang bekerja 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun dan untuk waktu kerja 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu bagi sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu atau 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu bagi sistem kerja 5 (lima) hari dalam seminggu.
KEEMPAT :
Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun dan seterusnya, ketentuan besarnya upah harus diatas UMP yang dihasilkan melalui musyawarah secara Bipartit antara pekerja/buruh dengan pengusaha yang dicantumkan di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Peraturan Perusahaan (PP), atau diatur dalam struktur skala yang ada di perusahaan dan ataupun menggunakan pedoman upah sundulan sebagai berikut :
a. Masa kerja > 1 tahun sampai 5 tahun upah sundulan 2%/ bulan
b. Masa kerja > 5 tahun sampai 10 tahun upah sundulan 4%/ bulan http://www.rumahpajak.com
Powered by Joomla!
Generated: 2 October, 2017, 03:18
Pusat Peraturan Pajak Online
c. Masa kerja > 10 tahun sampai 15 tahun upah sundulan 6%/bulan
d. Masa kerja > 15 tahun ke atas upah sundulan 8%/bulan
Upah sundulan tersebut diatas dihitung dari UMP yang berlaku
KELIMA :
Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Provinsi dan upah sundulan yang ditetapkan dalam Keputusan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan hingga sama dengan Upah Minimum Provinsi dan upah sundulan sesuai dengan ketentuan pasal 17 peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.01/Men/1999 tanggal 12 Januari 1999 tentang Upah Minimum.
KEENAM :
Bagi Perusahaan yang tidak mampu melaksanakan Upah Minimum Provinsi ini, dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 231/Men/2004 tentang Penangguhan Upah Minimum.
KETUJUH :
Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 3553/XI/Tahun 2008 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
KEDELAPAN :
Keputusan ini berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2010 dengan http://www.rumahpajak.com
Powered by Joomla!
Generated: 2 October, 2017, 03:18
Pusat Peraturan Pajak Online
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Makassar pada tanggal 11 Desember 209 GUBERNUR SULAWESI SELATAN,
ttd.
Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO SH., M. Si., MH
http://www.rumahpajak.com
Powered by Joomla!
Generated: 2 October, 2017, 03:18
