KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI PENETAPAN UPAH MINIMUM
MAKALAH
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Oleh: R. AJU EKO SUPRAPTI NPM.6699220712
UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS EKONOMI PASCASARJANA
Jakarta, Desember 2003
LEMBAR PENGESAHAN MAKALAH
Nama
: Raden Aju Eko Suprapti
Tempat/tanggal lahir
: Sampang, 27 September 1969
NPM
: 6699220712
Judul Makalah
: KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI
PENETAPAN UPAH MINIMUM
MENYETUJUI : PEMBIMBING,
(BE
~
Y. GITAHARIE, SE., ME.)
MENGETAHUI : MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK KETUA PROGRAM STUDI,
( Dr. ROBERT A. SIMANJUNTAK )
ABSTRAK
Krisis moneter yang melanda Indonesia telah memberi dampak negatif bagi semua pelaku ekonomi. Bukan cuma importir dan eksportir yang masih bertumpu pada komponen impor yang merasa risau, tapi berjuta rakyat jelata harus menjerit-jerit karena naiknya harga barang dan bahkan mengalami PHK akibat perusahaan tempat mereka bekerja tidak mampu lagi membiayai kegiatan produksi. Pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja R.I. sudah berupaya melindungi pekerja dalam hal pengupahan, yaitu tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum yang wajib dilakukan oleh semua pengusaha. Untuk penyesuaian besarnya upah minimum dalam PERMENAKER tersebut dalam pasal 4 ayat (5) dijelaskan bahwa besarnya upah minimum tersebut diadakan peninjauan kembali selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sekali. Dalam pasal 6 ayat (1) dise:butkan bahwa UMR tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup, indeks harga konsumen, kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan, upah pada umumnya, kondisi pasar dan tingkat perkembangan perekonomian serta pendapatan perkapita. Tujuan peraturan upah minimum adalah untuk meningkatkan upah para pekerja yang masih berpendapatan di bawah upah minimum. Jika tidak ada hal lain yang berubah, maka upah rata-rata semua pekerja juga akan meningkat. Sayangnya, kenyataan tidaklah sesederhana itu. Penerapan upah minimum oleh pemerintah mempengaruhi pasokan maupun permintaan dalam pasar tenaga kerja. Karena .itu dampak upah minimum tidak terbatas hanya pada masalah upah, tetapi juga pada penyerapan tenaga kerja. Upah bagi pekerja memiliki manfaat sebagai imbalan terhadap output produksi yang dihasilkan dan sepagai perangsang bagi peningkatan produktifitas. Bagi perusahaan, upah merupakan salah satu komponen biaya produksi yang dipandang dapat mengurangi tingkaat laba yang dihasilkan. Oleh karena dipandang sebagai biaya faktor produksi, maka pengusaha berusaha untuk menekan upah tersebut sampai pada tingkat yang paling minimum, sehingga laba perusahaan dapat ditingkatkan. Dampak positif dari kebijakan upah minimum adalah upah yang diterima oleh pekerja akan meningkat. Ini akan meningkatkan taraf hidup pekerja tersebut. Namun karena upah oleh perusahaan dianggap sebagai salah satu faktor produksi yang harus ditekan pengeluarannya, maka perusahaan akan mengurangi jumlah pekerjanya dengan cara memberhentikan tenaga kerja yang kurang/tidak produktif untuk mengurangi biaya produksi. Dampak negatifnya, jumlah pengangguran akan semakin besar, hal ini akan menambah beban bagi pemerintah, kemiskinan akan bertambah banyak. Padahal tujuan dari upah minimum adalah meningkatkan kehidupan pekerja, sementara dengan adanya PHK terhadap pekerja-pekerja yang tidak berpotensi oleh perusahaan yang tidak mampu membayar sesuai ketentuan upah minimum akan menyebabkan penganguran semakin meningkat.
- I -
DAFTAR- ISI
COVER MAKALAH ................................................................................................... LEMBAR PENGESAHAN MAKALAH ..................................................................... . ABSTRAK ................................................................................................................. DAFTAR ISI ............................................................................................................. ii BAB I
PENDAHULUAN ................................................................................
1
1.1. Latar Belakang .........................................................................
1
1.2. Metodologi Penelitian ..............................................................
6
1.3. Kerangka Tulisan ......................................................................
6
1.4. Sistematika Penulisan .............................................................. 6 BAB II
BAB III
LANDASAN HUKUM PENGUPAHAN DI INDONESIA ..........
8
2.1. Undang-Undang Dasar 1945 .......... .......................................
8
2.2. GBHN Tahun 1999 ...................................................................
8
2.3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ...................................
9
2.4. PER-01/MEN/1999 ....................................................................
10
UPAH MINIMUM...............................................................................
12
3.1. Kebijakan Mengenai Upah Minimum ..................................
12
3.2. Metode Penetapan Upah ........................................................
14
3.3. Penyesuaian Upah ...................................................................
16
-11-
3.4. Pelaksanaan Ketentuan Upah Minimum ..............................
19
3.5. Mekanisme Penetapan Upah Minimum ................................
20
3.6. Kondisi UMP Di DKI Jakarta ....................................................
21
ANALISA KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG UPAH MINIMUM ........................................................................................ :..
24
V PENUTUP ............................................................................................
28
5.1. Kesimpulan .................................................................................
28
5.2. Saran ...........................................................................................
29
DAFTAR PUSTAKA .................................................................:...............................
30
BAB IV BAB
- lll -
BAB- I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang
Krisis perekonomian dan gejolak politik yang mendera Indonesia semenjak tahun 1997 masih saja terus berlanjut hingga saat ini. Kondisi ini telah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 15 persen pada tahun 1998. Dalam kondisi ini tidak sedikit perusahaan yang menutup usahanya. Kamar Dagang dan Industri (KADIN) memperkirakan perusahaan di Indonesia pada tahun 1998 yang lalu hanya berproduksi sekitar 50 persen dari kapasitas terpasang 1 • Bagi yang masih dapat bertahan~ pemilik atau manajemen harus melakukan berbagai langkah efisiensi antara lain dengan tidak menaikkan gaji karyawan, meniadakan jam lembur, menutup pos-pos pengeluaran yang dianggap tidak perlu atau bahkan sampai pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Data Sensus Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 1998 memperlihatkan bahwa telah terjadi 4,2 juta pengangguran
sebagai
akibat
krisis
ekonomi
yang
diantaranya
sebanyak 1,2 juta adalah akibat pemutusan hubungan kerja, 0,9 juta karena bisnis yang terhenti, 0,8 juta karena gaji yang tidak memadai, 0,2 juta karena kerja yang tidak sesuai dan 1,1 karen a alasan-alasan lainnya. Dampak dari krisis ekonomi ini juga mengakibatkan peningkatan angka inflasi di dalam negeri sehingga pengeluaran untuk kebutuhan hidup pekerja mengalami peningkatan drastis. Data Sakernas 1998 memperlihatkan bahwa upah riil tenaga kerja Indonesia menurun sekitar 41,2 persen. Penurunan daya beli hingga hampir setengah dari nilai awal ini mendorong karyawan untuk meminta peningkatan upah karena
upah
yang
ada
kini
tidak
lagi
mencukupi
pemenuhan
Prijono Tjiptoherijanto,Kebijakan Upah:Tantangan ditengah Ekonomi,Jurnal Kependudukan Padjajaran,Vol.3 No.2 Juli 2001.p.123.
- 1-
Krisis
kebutuhan hidup mereka. Situasi ini menimbulkan konflik antara pekerja dan buruh, yang jika dibiarkan akan kian meruncing dan memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini telah turun peringkatnya dari negara berpendapatan menengah menjadi negara berpendapatan rendah. Bagi perusahaan upah merupakan salah satu komponen biaya produksi
yang
dipandang dapat mengurangi
tingkat laba
yang
dihasilkan. Oleh karen a dipandang sebagai biaya faktor produksi, pengusaha berusaha untuk menekan upah hingga tingkat minimum sehingga diharapkan laba perusahaan dapat ditir:-'gkatkan. Peningkatan upah akan mengakibatkan biaya produsi perusahaan mengalami peningkatart, harga jual-pun akan mengalami peningkatan, dan lebih jauh lagi
akan menurunkan daya saing perusahaan di pasar.
Penelitian yang pernah dilakukan oleh Werner Internasional (1996), menunjukkan bahwa terdapat korelasi negatif antara upah pekerja dengan proporsi ekspor Indonesia pada tahun berikutnya di pasar internasional. 2 Dihadapkan pada situasi yang sulit dan mendesak, yaitu antara pilihan mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan masalah
kepentingan
perekonomian,
pengusaha
sangat diharapkan
serta pemerintah
pemulihan
kondisi
dapat mengambil
kebijakan yang tepat agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan secara efektif agar kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja
terutama yang berupah rendah tidak justru
merugikan pekerja secara keseluruhan, kelompok pengusaha, dan lebih jauh mempersulit usaha perbaikan kondisi perekonomian. Telah banyak analisis dan pendapat yang dikemukakan baik oleh pengamat, pakar, praktisi mengena·i sebab-sebab terjadinya krisis multi dimensi dimaksud. Suatu hal yang dapat dipastikan adalah krisis tersebut sampai saat ini masih terus berlangsung, meskipun tetap ada
2
Ibid. p.125.
-2-
optimisme bahwa krisis akan berangsur pulih namun kenyataannya dalam proses pemulihannya Indonesia masih kalah jauh apabila dibandingkan dengan negara Asia lainnya yang juga telah mengalami krisis serupa seperti Korea Selatan, Thailand dan Malaysia. Dalam suatu studi yang telah dilakukan oleh East Environment Sector Unit - World Bank dengan judul "Environmental Implication of The Economics Crisis Adjustment in Asia" dikemukakan bahwa sumber
krisis ekonomi di Asis disebabkan beberapa faktor penyebab antara lain: 1.
perluasan kegiatan ekonomi yang sangat ekspansif yang mendorong peningkatan utang luar negeri bag1 pengusaha swasta;
2.
kelemahan pada sektor keuangan yang disebabkan oleh ketiadaan
manajemen
pengawasan
risiko,
terhadap
kelemahan
lembaga
regulasi,
keuangan
dan
(khususnya
lembaga perbankan); 3.
kelemahan struktural, penundaan agenda reformasi dan ketidakadaan
transparansi
dalam
hubungan
antara
pemerintah dengan kalangan pebisnis; 4.
efek eksternal dan ketidakpastian politik. Dari keempat faktor tersebut di atas adalah sangat relevan
menunjukkan
penyebab
krisis
ekonomi
di
Indonesia
adalah
pembangunan ekonomi yang ekspansif dan eksesif yang mengabaikan aspek Good Corporate Governance. 3 Krisis moneter yang melanda Indonesia telah memberi dampak negatif bagi semua pelaku ekonomi. Bukan cuma importir dan eksportir yang masih bertumpu pada komponen impor yang merasa risau, tapi berjuta rakyat jelata harus menjerit-jerit karena naiknya harga barang dan bahkan mengalami PHK akibat perusahaan tempat mereka bekerja tidak mampu lagi
Akbar, et. al, Pokok-Pokok Pikiran bagl Pemerintahan Baru Hasil PEMILU 1999 Llngkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Pasca Orde Baru, Potensi dan Harapan Menuju Good Environmental Governance, Jakarta: ICEL, hal. 1 - 2. .
3Andi
-3-
membiayai kegiatan produksi. Ternyata krisis moneter tidak berhenti pada persoalan nilai tukar rupiah semata-mata, namun melebar ke seluruh se:ndi-sendi perekonomian. Menurut Kurva Phillips inflasi berhubungan terbalik dengan pengangguran, kalau pengangguran meningkat, inflasi akan menurun, sebaliknya bila inflasi meningkat maka pengangguran akan menurun. Untuk
mengatasi
masalah jumlah pengangguran
yang
semakln
meningkat tersebut kita harus menurunkan inflasi. Padahal di masa sekarang
ini
inflasi
sedang
berada pada
tingkat
yang
tinggi,
seharusnya jumlah pengangguran menurun, tapi kenyataannya jumlah pengangguran juga tinggi dan tingkat upah yang diterima oleh pekerja yang bekerjapun sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat harga yang terjadi sekarang ini. Sehubungan dengan adanya laju inflasi tersebut, sebenarnya pemerintah
melalui
Departemen
Tenaga
Kerja
sudah
berupaya
melindungi pekerja dalam hal pengupahan, yaitu tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum yang wajib dilakukan oleh semua pengusaha. Untuk penyesuaian besarnya upah minimum dengan adanya inflasi, dalam Permenaker tersebut dalam pasal 4 ayat (5) dijelaskan bahwa besarnya upah minimum tersebut diadakan peninjauan kembali selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sekali. Dalam pasal 6 ayat (1) disebutkan
bahwa
mempertimbangkan
UMR
tersebut
kebutuhan
hidup,
ditetapkan
indeks
harga
dengan konsumen,
kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan, upah pada
umumnya,
kondisi
pasar
dan
tingkat
perkembangan
perekonomian serta pendapatan perkapita. Namun perbaikan terhadap nasib buruh tersebut dirasakan sangat lambat dalam menyesuaikan diri dengan keadaan yang terjadi sekarang ini. Inilah yang kemudian membuat pekerja/buruh tersebut merasa tidak puas dan menimbulkan protes dikalangan mereka.
--4-
Situasi yang seperti itu seringkali dimanfaatkan oleh pihakpihak yang tidak berkepentingan untuk membuat onar dan kerusuhan. Tentu saja keadaan seperti ini akan menambah parah situasi Indonesia yang saat ini sedang mengalami krisis moneter yang berkepanjangan. 1.1.1.
Permasalahan
Dari latar belakang di atas penulis akan melihat apakah kebijakan Pemerintah dalam hal pengupahan dapat memperbaiki kehidupan para pekerja. 1.1.2.
Ruang Lingkup Penelitian
Untuk
permasalahan dengan
melihat
lebih
jelas
penulis
mengambil wilayah Indonesia di mana Undang-undang mengenai ketenagakerjaan tersebut berlaku untuk seluruh Indonesia. Undangundang harus dilakukan /dilaksanakan sebagaimana yang sudah ditetapkan, jika tidak maka pelanggarnya akan dikenakan sanksi. 1.1.3.
Tujuan Penelitian
Mengetahui sejauh mana kebijakan pemerintah dalam hal upah dapat menaikkan taraf hidup pekerja. 1.1.4.
Manfaat dan Kegunaan Penulisan
1.1.4.1. Dari segi teoritis penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu perencanaan dan kebijakan publik. 1.1.4.2. Dari segi praktis penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai
bahan
penggunaan termasuk
masukan
bagi
pihak-pihak yang
lahan/ruang di wilayah
diantaranya
Pemerintah
berdiam di wilayah Republik Indonesia.
-5-
terkait
Republik Indonesia, dan
penduduk
yang
1.2. METODOLOGI PENELITIAN Dalam
penyusunan
laporan penelitian
ini
sebagian
besar
menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Dalam
penelitian
ini
dilakukan
analisis
terhadap
data
yang
dikumpulkan dan diolah atas data kepustakaan yang terbatas. Dengan demikian penelitian ini mempergunakan metode penelitian normatif deskriptif. Penelitian normatif deskriptif dilakukan terhadap bahan-bahan kepustakaan yang meliputi: 1. UUD 1945 pasal 27 (2), 2. GBHN 1999 dalam Bab IV Arah dan Kebijakan Ekonomi, 3. UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, 4. Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum. 1.3. KERANGKA.TULISAN
BERDASARKAN PASAL27 (2) UUD 1945 DIATUR BAHWA TIAP WARGA NEGARA BERHAKATAS PEKERJAAN & PENGHIDUPAN YG LAYAK
KEBUTUHAN HIDUP YG LA YAK
___.
STRATEGI/ KEBIJAKAI PEMERINTAH TERHADAP UMR
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Untuk mempermudah dalam memahami tulisan yang akan dituangkan dalam bentuk makalah ini, maka pembahasannya akan disusun dalam sistematika sebagai berikut : BAS
I
P EN D A H UL UA N
1.1.
Latar Belakang
1.2.
Metodologi Penelitian
1.3.
Kerangka tulisan
1.4.
Sistematika Penulisan
-6-
LANDASAN HUKUM PENGUPAHAN DIINDONESIA
BAB II
BAB III
BAB IV
2.1.
Undang-undang Dasar 1945
2.2.
GBHN Tahun 1999
2.3.
UU No. 13/2003
2.4.
PER-01/MEN/1999
UPAH MINIMUM
3.1.
Kebijakan Mengenai Upah Minimum
3.2.
Metode Penetapan Upah
3.3.
Penyesuaian Upah
3.4.
Pelaksanaan Ketentuan Upah Minimum
3.5.
Mekanisme Penetapan Upah Minimum
3.6.
Kondisi UMP Di DKI Jakarta
ANALISA
KEBIJAKAN · PEMERINTAH
MINIMUM
BAB
V PENUTUP 5.1.
Kesimpulan
5.2.
Saran
-7-
TENTANG
UPAH
BABD LANDASAN HUKUM PENGUPAHAN Dl INDONESIA Pengupahan di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan dan Undang-Undang. Dalam bab ini akan diuraikan landasan hukum yang dalam
dipakai
menetapkan
berhubungan
yang
hal-hal
dengan
pengupahan, yaitu: 2.1. Undanq-Undanq Dasar 1945 Di
dalam
Undang-Undang
hal-hal
1945,
Dasar
yang
berhubungan dengan ketenagakerjaan terdapat dalam pasal : Pasal 27 ayat (2) : tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 2.2. Garis-Garis Besar Haluan Neqara Tahun 1999 yang
Pembangunan
terpusat
dan
tidak
merata
yang
dilaksanakan selama ini ternyata hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi serta tidak diimbangi kehidupan sosial, politik, ekonomi yang demokratis dan berkeadilan. Fundamental pembangunan ekonomi yang rapuh, penyelenggaraan negara yang sangat birokratis dan cenderung korup, serta tidak demokratis telah menyebabkan krisis moneter dan ekonomi, yang nyaris berlanjut dengan moral yang memprihatinkan. Hal tersebut kemudian menjadi penyebab timbulnya krisis nasional yang berkepanjangan, telah membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Upaya ditimbulkannya
mengatasi telah
ekonomi
krisis
melalui
dilakukan
beserta proses
dampak
reformasi
yang bidang
ekonomi, tetapi hasilnya belum memadai karena : 1.
Penyelenggaraan negara di bidang ekonomi selalu dilakukan atas dasar
kekuasaaan
yang
terpusat
dengan
campur
tangan
pemerintah yang terlalu besar, sehingga kedaulatari ekonomi tidak berada di tangan rakyat dan mekanisme pasar tidak berfungsi secara efektif; -8 -
2.
Kesenjangan ekonomi yang meliputi kesenjangan antara pusat dan daerah,
antar
daerah,
antar
pelaku
dan
antar
golongan
pendapatan, telah meluas ke seluruh aspek kehidupan sehingga struktur ekonomi tidak kuat yang ditandai dengan berkembangnya monopoli
serta
pemusatan
kekuatan
ekonomi
di
tangan
sekelompok kecil masyarakat dan daerah tertentu. Dalam bidang ekonomi GBHN menyebutkan ketenagakerjaan akan dikembangkan secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan pada
peningkatan
peningkatan
kompetensi
pengupahan,
dan
kemandirian
penjaminan
tenaga
kerja,
perlindungan
kesejahteraan,
kerja dan kebebasan berserikat. Selain itu akan meningkatkan kualitas penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan memperhatikan kompetensi, perlindungan dan pembelaan tenaga kerja yang dikelola secara terpadu dan mencegah timbunya eksploitasi tenaga kerja. Kemudian
melakukan
upaya
terpadu
untuk mempercepat proses
pengentasan masyarakat dari keiskinan, mengurangi pengangguran yang merupakan dampak krisis ekonomi. 2.3. Undanq-Undanq No. 13 Tahun 2003 Undang-undang Ketenagakerjaan.
No.
Dalam
13
Tahun
bab I
pasal
2003
ini
adalah
1 disebutkan
tentang
bahwa
yang
dimaksud dengan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Sedangkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Bab X dari Undang-Undang ini membahas tentang perlindungan, pengupahan dan kesejahteraan pekerja. Perlindungan di sini meliputi perlindungan terhadap penyandang cacat, anak dan perempuan serta ketentuan waktu kerja. Pengupahan dibahas dalam pasal 88, di mana setiap
buruh
berhak
penghidupan yang
memperoleh
layak bagi
penghasilan
kemanusian.
-9 -
yang
memenuhi
Untuk itu Pemerintah
menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh yang meliputi : a.
Upah minimum;
b.
Upah kerja lembur;
c.
Upah tidak rnasuk kerja karena berhalangan;
d.
Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaa n nya;
e.
Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya;
f.
bentuk dan cara pembayaran upah;
g.
Denda dan pemotongan upah;
h.
Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan uapah;
1.
Struktur dan skala pengupahan;
J.
Upah untuk pembayaran pesangon; dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan
hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
2.4. PER-01/MEN/1999 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-01/MEN/1999 adalah tentang Upah Minimum yang wajib dilakukan oleh semua pengusaha. Untuk penyesuaian besarnya upah minimum, dalam pasal 4 ayat (5) Permenaker itu dijelaskan bahwa besarnya upah minimum tersebut diadakan peninjauan kembali selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sekali. Dalam pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa UMR tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup, indeks harga konsumen,
kemampuan,
perusahaan,
upah
pada
perkembangan umumnya,
kondisi
dan pasar
kelangsungan dan
tingkat
perkembangan perekonomian serta pendapatan perkapita. Namun perbaikan terhadap nasib buruh tersebut dirasakan sangat lam bat dalam menyesuaikan diri dengan keadaan yang terjadi sekarang ini. Inilah yang kemudian membuat pekerja/buruh tersebut merasa tidak puas dan menimbulkan prates di kalangan mereka. - 10 -
Situasi yang seperti itu seringkali dimanfaatkan oleh pihakpihak yang tidak berkepentingan untuk membuat onar dan kerusuhan. Tentu saja keadaan seperti ini akan menambah parah situasi Indonesia yang saat ini sedang mengalami krisis moneter yang berkepanjangan.
- 11 -
BAB -Ill UPAH MINIMUM Dalam menentukan upah minimum terdapat 4 (empat) pihak yang saling terkait yaitu Pemerintah dalam hal ini Departemen Tenaga Kerja,
Dewan
Pengupahan
Nasional
yang
merupakan
lembaga
independen terdiri dari pakar, praktisi yang bertugas memberikan masukan
kepada
pemerintah,
Indonesia
(FSPSI)
sebagai
Federasi
serikat
penyalur aspirasi
Pekerja
pekerja
Seluruh
dan
wakil
pengusaha melalui APINDO (Assosiasi Pengusaha Indonesia). Mereka bertugas mengevaluasi tingkat upah minimum yang berlaku pada saat tertentu dan memutuskan apakah tingkat upah tersebut sudah saatnya untuk
dinaikkan
kepentingan
atau
antara
belum.
pengusaha
Untuk dan
menghindari
pekerja,
maka
perbedaan Pemerintah
memandang perlu untuk mengatur masalah pengupahan ini.
3.1. Kebijakan Upah Minimum Dalam
hal
ini
Pemerintah
~engupayakan
tingkat
upah
minimum berada sedikit di atas dari kemampuan perusahaan yang paling tidak efisien. Sehingga perusahaan tersebut akan didorong memperbaiki dirinya. Satu hal lagi masalah yang harus mendapat perhatian
dalam
hal
mengukur
kemampuan
perusahaan
dalam
membayar upah, yaitu perusahaan yang tidak mencari untung seperti yang masih berstatus PERUM, PERJAN, atau yayasan yang kegiatanya murni
sosial.
Untuk
perusahaan/badan
mengukur
hukum
kemampuan
tersebut
sangat
membayar sulit,
upah karena
keberadaannya berhubungan dengan hajad hidup orang banyak tidak dibayar sama dengan perusahaan-perusahaan lain. Oleh karena itu perlu ada kebijaksanaan serta fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah, bahkan kalau perlu berupa subsidi, agar perusahaan/badan hukum tersebut dapat membayar upah pekerjanya dengan wajar.
- 12 -
Di atas telah dijelaskan dasar-dasar yang digunakan dalam menentukan
tingkat
perbandingan
upah,
upah serta
adalah
kebutuhan
kemampuan
hidup
membayar
pekerja,
perusahaan.
Disamping itu semua, masih ada yang perlu diperhatikan dan harus dijadikan dasar dalam menetapkan tingkat upah di perusahaan, yaitu Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah mengenai pengupahan bertujuan untuk melindungi para pekerja, karena posisi mereka lemah. Peraturan Pemerintah itu harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh Pengusaha, karena akan berpengaruh besar terhadap pengupahan dalam perusahaan. Peraturan Pemerintah tersebut antara lain, adalah : a.
Peraturan Upah Minimum Agar upah para pekerja tidak merosot turun, karena timpangnya pasar kerja, maka Pemerintah menetapkan upah minimum yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan. Dengan adanya peraturan
upah
minimum,
maka
perusahaan
tidak
dapat
membayarkan upah di bawah dari peraturan upah minimum. Walaupun mungkin kemampuan perusahaan berada di bawah peraturan tersebut. Peraturan upah minimum secara periodik dilakukan peninjauan. Hal tersebut akan dapat mempengaruhi struktur upah di dalam perusahaan. Oleh karena itu pengusaha harus telah memperhitungkan kebijaksanaan upah minimum dan kebijaksanaan pengupahan lainnya. b.
Pembayaran Jaminan Sosial Sesuai dengan peraturan-perundangan yang berlaku, pengusaha harus membayar iuran jaminan sosial yang bersifat wajib untuk pekerjanya. Hal ini harus diperhitungkan oleh perusahaan dalam kebijakan pengupahan perusahaan.
c.
Pembayaran Upah Lembur Pemerintah menetapkan pembayaran upah lembur bagi pekerja yang bekerja melebihi jam kerja normal. Cara perhitungan pembayaran upah lembur ini ditetapkan oleh Pemerintah, dan - 13 -
tentunya akan mempengaruhi
bayar perusahaan.
itu harus diperhitungkan dalam kebijaksanaan
karena
Oleh
k~mampuan
pengupahan perusahaan.
3.2. Metode Penetaoan Upah Coleh
Sepihak
3.2.1. Secara
Pengusahal
Berdasarkan
Perjanjian Kerja
Penetapan
upah
yang
dilakukan
secara
sepihak
oleh
perusahaan dalam hubungan kerja, biasanya perusahaan terlebih dahulu melihat bagaimana keadaan pasar tenaga kerja sehingga dik~tahui
berapa tingkat upah yang berlaku di pasaran bagi pekerjaan- .
pekerjaan yang membutuhkan tenaga perusahaan. Perusahaan tidak akan menetapkan upah di bawah dari harga pasaran, karena dengan hal yang demikian tidak akan mendapatkan tenaga yang diinginkan. Jadi walaupun perusahaan menentukan sepihak upah yang ditawarkan, akan tetapi telah mempertimbangkan lebih dulu harga pasaran upah yang berlaku. Hal ini umumnya dilakukan pekerja yang tidak terlatih (unskill) atau tenaga kerja terlatih tetapi persediaannya cukup banyak di pasaran. Bagi pekerja yang terdidik yang tidak banyak di pasaran, penetapan upah sepihak oleh perusahaan tidak akan menarik mereka. Oleh karena itu bagi pekerja terdidik proses penentuan upah harus dilakukan melalui tawar menawar antara pengusaha dan pekerja. Kesepakatan yang terjadi antara kedua pihak, akan menjadi perjanjian kerja bagi kedua pihak baik tertulis maupun tidak tertulis.
3.2.2. Penetapan Upah Melalui Kesepakatan Kerja Bersama Dalam
menetapkan upah melalui tawar menawar antara
pekerja dan pengusaha bagaimanapun juga akan sukar bagi pekerja untuk memperoleh upah yang lebih baik. Apabila pekerja secara perorangan berhadapan dengan pengusaha, mereka akan berada dalam
posisi
yang
lemah.
Sering orang
mengatakan
kekuatan
pengusaha akan seimbang dengan kekuatan seluruh pekerja di perusahaan. Untuk mengatasi hal ini pekerja membentuk organisasi - 14-
yang dinamakan Serikat Pekerja. Serikat Pekerja dapat membuat Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), baik di dalam perusahaan, per sektor, per daerah, bahkan dapat secara nasional. Di dalam KKB ini dapat dirundingkan mengenai upah baik standar upah minimum, maksimum, skala upah, kenaikan upah, upah lembur, dan lain-lain sebagainya. Dalam
merundingkan
KKB
baik Serikat
Pekerja
maupun
pengusaha harus memiliki data, terutama yang bersifat kuantitatif yang diperlukan di dalam perundingan. Pihak yang memiliki data lengkap akan
lebih
mudah
memberikan
argumen-argumen
bagi
pendapat yang dikemukakannya. Sementara pihak yang pendapatnya kurang didukung oleh data yang akurat akan dapat terpojok dalam perundingan tersebut. Dalam teknik berunding biasanya pihak Serikat Pekerja selalu mengemukakan tuntutan yang lebih tinggi dari yang diinginkannya
agar ada
keleluasaan
di
dalam
berunding
untuk
mencapai tingkat yang diinginkan. Bagi pengusaha biasanya selalu mengemukakan kesediaan yang minim dari tingkat yang diperkirakan agar perusahaan mempunyai keleluasan pula dalam berunding. Perundingan upah selalu merupakan perundingan yang sangat pelik, karena menyangkut kepentingan langsung dari kedua belah pihak, sehingga dalam merundingkan upah kedua belah pihak selalu serius dan perundingannya cenderung menjadi alot. Pemogokon, unjuk rasa, dan lain-lain sejenisnya sering disebabkan oleh perundingan mengenai upah ini.
3.2.3. Penetapan Upah Melalui Intervensi Pemerintah Penetapan upah yang ditetapkan oleh
Pemerintah adalah
ketentuan upah minimum yang berlaku secara regional, sektoral regional atau sub sektoral regional wajib dilaksanakan oleh setiap perusahaan
dengan
pengertian
bahwa
perusahaan
tidak
boleh
membayar upah pekerjanya di bawah Ketentuan Upah Minimum. Apabila Pemerintah mengeluarkan Ketetapan Upah Minimum yang baru yang jumlahnya meningkat dari yang lama maka akan terjadi
- 15 -
perubahan upah di dalam perusahaan. Mereka yang berada pada tingkat upah minimum yang lama akan mengalami kenaikan upah minimal sama dengan kenaikan di dalam Ketetapan Upah Minimum. Dengan naiknya upah pekerja yang paling bawah dapat mendekati atau menyamai tingkat upah pekerja di atasnya. Pekerja yang berada di atas Ketentuan Upah Minimum Pemerintah.
3.3. Penyesuaian Uoah terjadi
upah dilakukan apabila
Faktor-faktor penyesuaian
perubahan terhadap kondisi yang mempengaruhi penetapan upah, seperti perubahan terhadap harga kebutuhan pekerja, perubahan upah di pasaran, kemampuan perusahaan untuk membayar, kesepakatan, dan
ketetapan
merupakan
Pemerintah.
kegiatan
yang
sebab
Oleh
dilaksanakan
itu
penyesuaian
upah
menerus
oleh
terus
perusahaan. Jika tidak demikian pekerja merasa kesejahteraannya tidak berubah bahkan mungkin bertambah menurun, karena nilai upah riil yang diperoleh menjadi lebih rendah. Pengusaha harus mempunyai perhatian terhadap penyesuaian upah di dalam perusahaan. Penyesuaian Uoah Berdasarkan Tinqkat Kebutuhan
3.3.1.
Pekerja
Penyesuaian upah dilakukan berdasarkan kenaikan biaya hidup pekerja, yaitu dengan membandingkan kenaikan biaya hidup pekerja dengan kenaikan upah. Untuk mengetahui kenaikan biaya hidup pekerja,
perusahaan
Konsumen
(IHK)
dan
biasanya
menggunakan
Kebutuhan
Hidup
Indeks
Harga
Minimum
(KHM).
Pemerintah setiap bulannya mengumumkan kenaikan IHK yang dapat dijadikan pedoman oleh semua pihak. IHK diperoleh Pemerintah dengan menghimpun ± 250 (dua ratus lima puluh) macam kebutuhan seseorang menurut harga-harga yang berlaku di pasaran. Apabila terjadi kenaikan harga-harga di pasaran maka akan mempengaruhi IHK. Di Indonesia, Pemerintah telah mengusahakan agar kenaikan IHK dalam waktu 1 (satu) tahun kurang dari 10 °/o (dua digit). Perusahaan akan mengupayakan kenaikan upah berdasarkan IHK tersebut. Jika hal - 16-
tersebut yang diberlakukan akan sangat memberatkan pengusaha terutama mengenai pengaturan adniinistrasinya. Biasanya diambil jalan musyawarah yaitu dengan mengadakan penyesuaian upah pada pertengahan tahun atau pada saat kenaikan IHK telah mencapai jumlah tertentu. Di samping perusahaan menggunakan IHK sebagai tolok ukur kenaikan upah pada perusahaan berdasarkan kesepakatan dengan pekerja,
perusahaan tidak menggunakan tolok ukur IHK, tetapi
menggunakan indeks Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Kenaikan upah berdasarkan kenaikan harga kebutuhan pekerja ini adalah kenaikan upah yang bersifat umum yang tidak· dikaitkan dengan prestasi
seseorang
atau
kelompok.
Bagi
perusahaan
yang
menggunakan tolok ukur IHK atau KHM dalam menaikkan upah berarti hanya
dapat
rnempertahankan
kebutuhan
atau
kehidupan
para
pekerja. Dengan demikian berarti tidak terdapat perbaikan terhadap kebutuhan atau kehidupan para pekerja. Hal yang demikian sering disebut dengan ungkapan bahwa kehidupan pekerja masih berjalan di tempat. Penyesuaian upah berdasarkan indeks tersebut sering disebut dengan indeksasi dari upah. Cara indeksasi upah ini secara umum melindungi para pekerja, tetapi dalam hal-hal tertentu tidak efektif untuk dilakukan. Contoh apabila terjadi gagal panen, maka IHK akan cenderung meningkat. Berdasarkan indeksasi upah, maka otomatis akan terjadi kenaikan upah. Akibatnya akan meningkatkan daya beli. Namun produksi pangan menurun, sehingga kenaikan upah karena indeks IHK tadi akhirnya tidak mempunyai dampak. Disamping itu, kelemahan lain dari indeksasi upah adalah apabila terjadi kenaikan produktifitas pekerja, dan kenaikan kemampuan perusahaan, pekerja tidak
akan
mendapat manfaat
karena
kenaikan
upahnya
telah
disesuaikan dengan indeks kebutuhan hidup pekerja. Dengan demikian kemajuan
perusahaan tidak akan banyak pengaruhnya terhadap
pekerja.
- 17 -
3.3.2. Penyesuaian Uoah Karena Perubahan Upah di Pasaran Apabila terjadi perubahan upah di
pasaran,
maka perlu
diadakan penyesuaian upah oleh perusahaan. Apabila di pasaran upah telah meningkat cukup besar dan perusahaan kurang tanggap di dalam penyesuaian
ini,
maka
akan
banyak
pekerja
yang
pindah
ke
perusahaan lain untuk mendapatkan upah yang lebih baik. Perusahaan terpaksa mengganti tenaga kerja yang pindah. Untuk mendapatkan tenaga yang sama mutunya perlu diberikan upah yang lebih baik dari pekerja yang pindah. Agar perusahaan selalu mengetahui keadaan upah di pasaran atau di perusahaan sejenis, maka perusahaan perlu memantau perkembangan pengupahan secara terus menerus. Perkembangan upah di pasaran, tidak hanya diperlukan untuk penyesuaian upah, akan tetapi juga digunakan untuk mengatur struktur upah perusahaan dibandingkan dengan rata-rata perusahaan dalam industri yang sama. Dari perbandingan ini akan diketahui efisiensi penggunaan biaya oleh perusahaan. Hasil survey yang terbuka bagi Serikat Pekerja akan bermanfaat bagi mereka dalam menilai posisi pembiayaan perusahaan, maka tidak akan ada lagi tuntutan tidak wajar dari Serikat Pekerja.
3.3.3. Penyesuaian Upah Berdasarkan Kesepakatan Penyesuaian upah juga dapat dilakukan mela.lui kesepakatan antara Serikat Pekerja dengan Pengusaha. Berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pengusaha dicari suatu tolok ukur untuk dijadikan dasar dalam menyusun upah. Hal tersebut dapat berjalan apabila di dalam
perusahaan
telah
ada
Serikat
Pekerja
yang
mampu
merundingkannya dengan Pengusaha. Penyesuaian upah berdasarkan kesepakatan ini sangat besar manfaatnya, karena dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat bersama, yang dapat menghindari terjadinya perselisihan-perselisihan karena upah. - 18-
3.3.4. Penyesuaian Uoah Berdasarkan Ketentuan Pemerintah Apabila
terjadi
perubahan
Peraturan
Pemerintah
yang
mengatur mengenai Upah, maka perusahaan harus mengadakan penyesuaian upah. Kadang-kadang penyesuaian itu tidak hanya untuk lapisan bawah saja, tetapi juga akan mempengaruhi seluruh lapisan. 3.4. Pelaksanaan Ketentuan Upah Minimum Pelaksanaan Ketetapan Upah Minimum bertujuan untuk : 3.4.1. Mengurangi persaingan yang tidak sehat antara pekerja dalam pasar kerja disebabkan karena tidak sempurnanya pasar kerja. 3.4.2. Melindungi daya beli pekerja yang berpenghasilan rendah karena tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan menurunnya daya beli pekerja. 3.4.3. Mengurangi
kemiskinan,
set~hap
minimum
karena
adanya
kenaikan
upah
demi setahap pekerja yang miskin akan
berkurang. 3.4.4. Meningkatkan
produ~tifitas
kerja, karena dengan adanya upah
minimum maka pengusaha yang membayar upah rendah akan didorong menaikkan upah pekerjanya.
Hal tersebut akan
mendorong pula pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas
perusahaan
agar
mampu
membayar
upah
minimum. 3.4.5. Lebih menjamin upah yang sama bagi pekerjaan yang sama, sehingga perbedaan upah antara perusahaan yang satu dengan yang lain untuk pekerjaan yang sama akan berkurang. 3.4.6. Mencegah terjadinya perselisihan, karena dengan ketetapan upah
minimum
akan
mempengaruhi
perubahan
struktur/tingkat upah di perusahaan. 3.4. 7. Mencegah melorotnya upah ke bawah bagi pekerja lapisan bawah karena tidak seimbangnya pasar kerja, disebabkan
- 19 -
penawaran tenaga kerja melebihi dari permintaan tenaga kerja. Pada dasarnya tingkat upah atau besarnya upah yang diterima oleh
seorang
pekerja
termasuk
upah
terendah
adalah
hasil
kesepakatan atau perjanjian antara pekerja dan pengusaha. Dengan perkataan lain upah adalah merupakan hasil kesepakatan perdata biasa.
Walaupun
pekerja
mau menerima tingkat upah dibawah
ketetapan upah minimum (karena terpaksa), pengusaha tidak boleh membayar demikian. Inilah intervensi pemerintah terhadap upah. 3.5. Mekanisme Penetapan Upah Minimum Di Indonesia ketetapan upah minimum ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Mekanisme penetapan upah minimum di Indonesia adalah sebagai berikut : 3.5.1. Melaksanakan survey pasar, yaitu mengumpulkan bahanbahan
dan
data
mengenai
pengupahan
oleh
Komisi
Pengupahan dan JAMSOSTEK. 3.5.2. Komisi
Pengupahan dan JAMSOSTEK mengusulkan tingkat
upah minimum kepada Gubernur Kepala Daerah setempat. 3.5.3. Gubernur meneliti kembali usul tersebut dengan staf dan menyampaikan
rekomendasi
persetu-juan
kepada
Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 3.5.4. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi setelah menerima usul Dewan Penelitian Pengupahan Daerah (DPPD} yang disertai rekomendasi Penelitian
Gubernur tersebut,
meminta
Pengupahan Nasional (DPPN)
kepada
Dewan
untuk membahas
kembali dan memberikan rekomendasi kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 3.5.5. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi setelah menerima rekomendasi dari DPPN baru mengeluarkan ketetapan upah minimum yang berlaku bagi propinsi yang bersangkutan.
- 20-
Dalam mengusulkan ketetapan. upah minimum DPPD harus mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut : o
Tingkat biaya hidup pekerja;
o
Tingkat Kehidupan Hidup Minimum (KHM);
o
Keadaan Pengupahan yang berlaku;
o
Kemampuan Perusahaan;
o
Keadaan ekonomi Daerah dan Nasional;
o
Perluasan Lapangan Kerja.
Faktor-faktor yang bobotnya
dal~m
dipertimbangkan
tersebut tidak sama
pertimbangan, karena . akan sangat tergantung dari
kondisi daerah yang bersangkutan. 3.6. Kondisi UMP Di DKI Jakarta Tahun 2001, UMP DKI Jakarta sebesar Rp 426.000/bulan dan tahun 2002 naik sebesar 38,7 persen menjadi Rp 591.266/bulan. Jika buruh menginginkan kenaikan lagi dalam kondisi ekonomi yang berat seperti sekarang akan sangat menyulitkan pengusaha. Wajar jika buruh menginginkan kenaikan upah mengingat kian meningkatnya biaya
kebutuhan
hidup.
Namun dalam
kondisi
ekonomi
seperti
sekarang tidak memungkinkan bagi pengusaha untuk menaikkan upah. Setiap persen kenaikan UMP akan berdampak langsung terhadap pemutusan hubungan kerja. Ketua Umum Kadin Provinsi DKI Jakarta, Pungky Bambang Purwadi, menyatakan bahwa kenaikan UMP paling maksimal adalah sebesar angka inflasi karena inflasi menyebabkan harga barang membumbung. (Kompas, 8 Januari 2002). Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2003 sebesar Rp. 631.554/bulan disetujui Gubernur DKI Jakarta tanggal 24 Oktober 2002 dan diberlakukan per 1 Januari 2003. Perusahaan mengajukan
yang
tidak
sanggup
penangguhan
menaikkan
UMP
dapat
pelaksanaan kebijakan tersebut kepada
gubernur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi - 21 -
DKI Jakarta selambat - selambatnya
10 hari (21 Desember 2002),
sebelum UMP berlaku 1 Januari 2003. Kenaikan UMP sebesar 7 persen dari tahun 2002 ke 2003 bukan merupakan faktor utama yang menyebabkan sebagian tenaga kerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Ada kondisi perekonomian
yang
belum
pulih,
faktor-faktor
lain
yang
mengakibatkan buruh terkena PHK, antara lain kesalahan manajemen perusahaan sehingga
perusahaan
mengalami
kerugian,
kenaikan
komponen operasional (listrik, telepon, BBM), atau tiadanya jaminan keamanan. Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta mulai 1 Januari 2004 ditetapkan sebesar Rp 671.550/bulan. Ini merupakan kenaikan 6,3 °/o dari tahun sebelumnya. UMP 2004 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 3654 Tahun 2003 tanggal 31 Oktober 2003. Sedangkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) diusulkan penetapannya berdasarkan kesepakatan asosiasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) yang terkait dengan sektor tersebut. Berdasarkan peraturan, UMP hanya berlaku bagi pekerja lajang dengan masa kerja nol tahun. Sedangkan UMP sektoral harus lebih tinggi
lima
persen
daripada
cenderung
dilanggar
perusahaan
yang
UMP wilayah,
sendiri
oleh
memberikan
UMP
tetapi
pengusaha. bagi
ketentuan Masih
pekerja
yang
ini
banyak sudah
berkeluarga dengan masa kerja hingga lima tahun. Dengan kenaikan UMP di atas, ada sejumlah sektor yang merasa tidak keberatan. Namun, ada juga sektor yang keberatan dengan kenaikan upah yang 6,3 persen tersebut. Jika UMP dipaksakan naik
sampai
mencapai
Rp
700.000
lebih,
maka
akan
banyak
perusahaan yang tidak mampu untuk membayarnya. Sektor yang keberatan dengan kenaikan UMP itu adalah perusahaan yang bersifat - 22-
padat karya, seperti tekstil, garmen, sepatu, mainan anak, dan jasa kebersihan.
Khususnya
untuk
sektor
jasa
kebersihan,
dasar
keberatannya adalah ongkos borongan masih rendah, yakni Rp 800 Rp 1.000 per meter persegi dan ditambah jasa Rp 400 per meter persegi. (Kompas, 7 Nopember 2003). Berdasarkan data Bappenas, masih banyak pekerja ya11g mendapat upah di bawah UMP. Sebanyak 66,6 persen pekerja di sektor garmen, tekstil, dan kulit mendapat upah di bawah UMP. Sebanyak 60 persen pekerja UKM, 20 persen pekerja di industri padat modal, 50 persen pekerja di perusahaan asing, dan 14 persen pekerja di industri yang berorientasi ekspor yang masih ·mendapatkan upah di bawah UMP. Keputusan Nomor
Menteri
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi
KEP-226/men/ 2000 menyebutkan bahwa perusahaan yang
tidak memberlakukan UMP akan dituntut di pengadilan dengan sanksi tiga bulan penjara. Untuk meminimumkan pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan penetapan UMP di DKI Jakarta, pemerintah DKI Jakarta
hendaknya
bersikap
tegas
terhadap
perusahaan
yang
melanggar. Hal ini bertujuan agar peraturan yang ada. bukan hanya sekedar aturan tapi secara konsisten diterapkan dan dipatuhi.
- 23-
BABIY ANALISA KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG UPAH MINIMUM Upah bagi pekerja memiliki manfaat sebagai imbalan terhadap output
produksi
yang
dihasilkan dan sebagai
perangsang
bagi
peningkatan produktifitas. Bagi perusahaan, upah merupakan salah satu komponen biaya produksi yang dipandang dapat mengurangi tingkat laba yang dihasilkan. Oleh karena dipandang sebagai biaya faktor produksi, maka pengusaha berusaha
~ntuk
menekan upah
tersebut sampai pada tingkat yang paling minimum, sehingga laba perusahaan dapat ditingkatkan. Untuk menghindari perbedaan kepentingan antara pengusaha dan pekerja, maka pemerintah memandang perlu untuk mengatur masalah pengupahan ini. Tujuannya adalah untuk : Menjaga
agar tingkat
upah
tidak
merosot
ke
bawah
(berfungsi sebagai jaring pengaman); Meningkatkan daya beli peketja yang paling bawah; Mempersempit kesenjangan secara bertahap antara mereka yang berpenghasilan tinggi dan rendah. Situasi ketenagakerjaan merupakan salah satu faktor yang turut mempengaruhi tingkat upah. Tingginya permintaan tenaga kerja (apalagi jika tidak dapat terserap seluruhnya dalam kegiatan ekonomi) akan berdampak pada penurunan tingkat upah. Sebaliknya rendahnya kesempatan kerja .akan menyebabkan terbatasnya penduduk yang dapat memenuhi Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) dan Kebutuhan Hidup minimum (KHM) yang merupakan perhitungan pendekatan atas biaya yang kebutuhan KHM
harus dikeluarkan oleh pekerja guna ·.
memenuhi
hidupnya yang paling minimum. Di dalam KFM ataupun
tercakup
perkiraan
biaya
makanan,
perumahan,
pakaian,
penerangan, dan lain-lain kebutuhan hidup yang dianggap sebagai - 24-
kebutuhan
paling
mendasar bagi
Kebutuhan Fisik Minimum
pekerja.
Perbedaannya adalah
(KFM) kura.ng memperhatikan kebutuhan
non fisik, seperti agama, pendidikan, rekreasi, sedangkan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM)
memberikan perhatian yang besar kepada
pemenuhan
non
kebutuhan
fisik
di
samping
kebutuhan
fisik.
Perhitungan biaya hidup pekerja dengan mempergunakan KFM adalah lebih rendah dibandingkan KHM. Hal ini disebabkan KHM menetapkan standar hidup minimum pekerja pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan KFM. Hingga awal pelita V nilai upah minimum secara riil terus merosot, sebagai contoh upah minimum tahun 1985 dapat memenuhi kebutuhan fisik minimum (KFM) seorang pekerja lajang sebesar 49% sedangkan pada tahun 1985 upah minimum hanya dapat memenuhi kebutuhan minimum sebesar 45%. Untuk mengatasi permasalahan tersebut
pada
penerapan
upah
tahun
1989
minimum
pemerintah disamping
menetapkan merubah
kewajiban
patokan
upah
minimum dari Kebutuhan Fisik minimum (KFM) menjadi kebutuhan hidup minimum {KHM) secara bertahap. Kebijakan ini mengakibatkan terjadinya peningkatan UMR sebesar 30°/o pada tahun 1990
dan
dengan nilai UMR yang baru ini kebutuhan fisik minimum pekerja dapat dipenuhi sebesar 58°/o. Selama 5 tahun berikutnya kemampuan UMR untuk memenuhi kebutuhan fisik minimum terus meningkat hingga
akhirnya dapat mencapai 108°/o
dari nilai KFM pada tahun
1995 4 • Peningkatan Upah minimum merupakan berkah bagi kelompok pekerja yang menikmati peningkatan upah, namun menimbulkan kecemasan bagi kelompok lain yang terancam kehilangan pekerjaan sebagai akibat penurunan permintaan akan tenaga kerja. Perhatian dan kecemasan
akan munculnya dampak negatif dari peningkatan
upah minimum yang meningkat dengan cukup tinggi bukan tidak 4 Departeman Tenaga Kerja R.I., Pedoman Pelaksanaan Ketetapan Upah Minimum.Jakarta 1995.
- 25-
beralasan, hal ini terlihat dari
hasil penelitian Martin Rama {1996) 5
yang menemukan bahwa peningkatan UMR akan mengakibatkan penurunan tingkat permintaan akan tenaga kerja sebesar 2 persen dan penurunan investasi sebesar 5 persen di Indonesia Laporan World Bank6 {1996) yang kemudian menjadi sumber referensi utama dari beberapa tulisan tentang upah minimum di Indonesia juga menyatakan bahwa peningkatan UMR hingga tiga kali lipat secara nominal dan dua kali lipat secara riil selama periode 19891995,
mengakibatkan
peningkatan
upah
rata-rata
namun
menimbulkan penurunan permintaan akan tenaga kerja sebesar 2-3%, penurunan ini terutama terjadi pada kelompok pekerja usia muda (1524 tahun) dan pekerja wanita. Penemuan
dari
penelitian-penelitian
di
atas
tentu
saja
menimbulkan keresahan, karena sebagai sebuah kebijakan yang bertujuan
untuk. meningkatkan taraf hid up para
pekerja, maka
kebijakan upah minimum baru dikatakan berhasil jika dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan yang dinikmati pekerja lebih besar dibandingkan dengan penderitaan yang ditimbulkan sebagai akibat kehilangan pekerjaan yang dialami oleh sebagian pekerja. Pada kenyataannya kebijakan upah minimum tersebut tidak seperti yang diharapkan. Sebab upah minimum ditetapkan di atas upah perusahaan yang terkecil, sehingga pada perusahaan yang dipaksakan membayar upah melebihi dari kemampuan bayarnya maka dapat terjadi hal-hal sebagai berikut : o
Bagi
perusahaan
produktifitasnya,
yang
kenaikan
tidak upah
akan
dapat
meningkatkan
meningkatkan
biaya
produksi dan mengurangi daya saing, yang akhirnya akan
5 Rama, Martin, The Consequences of Doubling the Minimum Wage: The Case of Indonesia, mimeo, March and June, Washington D.C: World Bank, (1996). 6 World Bank 1996, Indonesia; Dimension of Growth, Report No: 15383-IND, May, Country Department III, East Asia and Pacific Region, Washington DC: World bank.(chp.3, p.81)
- 26-
terpaksa
mengurangi
produksi
yang
berakibat
terjadinya
pemutusan hubungan kerja (PHK): o
Kenaikan upah yang melebihi kemampuan perusahaan akan meningkatkan biaya produksi. Sehingga akan mengakibatkan keuntungan perusahaan menurun. Akibat terburuk yang mungkin timbul dari hal tersebut, pemilik/pemegang saham cenderung untuk menarik modalnya. Upah minimum yang meningkat relatif tinggi ini mengurangi
kesempatan kerja di sektor formal. Peningkatan upah minimum yang terus menerus mengakibatkan kenaikan upah meningkat lebih cepat daripada peningkatan produktivitas pekerjanya. Dengan kata lain tingkat upah minimum berada di atas keseimbangan tingkat upah yang terjadi di pasar tenaga kerja. Bila upah dinaikkan lagi, akan terjadi penggangguran. Dampak positif dari kebijakan upah minimum adalah hanya orang-orang yang berpotensi yang dapat bekerja dengan upah yang bagus. Akibatnya perusahaan akan memberhentikan tenaga kerja yang tidak produktif untuk mengurangi biaya produksi. Pekerja yang diberhentikan dapat menjadi penganggur atau mencari pekerjaan di sektor informal, dengan upah yang lebih rendah. Selain itu, pekerja yang kehilangan pekerjaan di sektor formal ini kehilangan akses terhadap berbagai macam jaminan, seperti jaminan kesehatan, tenaga kerja dan lain sebagainya. Dampak negatif dari kebijakan upah minimum adalah jumlah pengangguran yang akan semakin besar. Hal ini akan
menambah
beban bagi pemerintah, kemiskinan akan bertambah banyak. Padahal tujuan dari upah minimum adalah meningkatkan kehidupan pekerja, sementara dengan adanya PHK terhadap pekerja-pekerja yang tidak berpotensi
oleh perusahaan yang tidak mampu membayar sesuai
ketentuan upah minimum akan menyebabkan penganguran semakin meningkat.
- 27-
BAB-Y PENUTUP 5.1. KESIMPULAN Kebijakan
upah
minimum
bertujuan
untuk meningkatkan
kesejahteraan dari para pekerja, terutama pekerja yang karena sifatsifat khususnya berada dalam posisi penawaran yang sangat lemah di pasar kerja. Usaha peningkatan kesejahteraan ini dilakukan dengan cara
memastikan
mereka
menerima
tingkat
upah
yang
cukup
dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Dalam
menetapkan
upah
minimum
Pemerintah
mempergunakan beberapa pedoman yang dipergunakan sebagai dasar pertimbangan. Secara garis besar
dasar pertimbangan penetapan
upah minimum tersebut adalah: kebutuhan fisik minimum (KFM) atau kebutuhan hidup minimum (KHM) pekerja, tingkat upah yang berlaku di daerah
yang bersangkutan, Indeks Harga Konsumen (IHK),
Kemampuan
membayar dari
perusahaan,
tingkat
perkembangan
perekonomian regional atau nasional serta perluasan kesempatan kerja. Namun upah minimum yang meningkat relatif tinggi akan mengurangi minimum
kesempatan
yang
terus
kerja
sektor formal.
menerus
Peningkatan
mengakibatkan
kenaikan
upah upah
meningkat lebih cepat daripada peningkatan produktivitas pekerjanya. Dengan kata lain, tingkat upah minimum berada di atas keseimbangan tingkat upah yang terjadi di pasar tenaga kerja. Bila upah dinaikkan lagi, akan terjadi penggangguran lapangan pekerjaan. Dampak positif dari kebijakan upah minimum adalah upah yang diterima oleh pekerja akan meningkat. Ini akan meningkatkan taraf hidup pekerja tersebut. Namun karena upah oleh perusahaan dianggap sebagai salah satu faktor produksi pengeluarannya,
maka
perusahaan - 28-
akan
yang harus ditekan mengurangi
jumlah
pekerjanya
dengan
cara
memberhentikan
tenaga
kerja
yang
kurang/tidak produktif untuk mengurangi biaya produksi. Pekerja yang diberhentikan dapat menjadi penganggur atau rnencari pekerjaan di sektor informal, dengan upah yang lebih rendah.
Pekerja yang
kehilangan pekerjaan di sektor formal ini kehilangan akses terhadap berbagai macam jaminan, seperti jaminan kesehatan, tenaga kerja dan
lain
sebagainya.
Selain
itu
peningkatan
upah
minimum
mempunyai dampak yang besar pada kesempatan kelompok-kelompok pekerja tertentu, seperti pekerja wanita, pekerja usia muda dan pekerja kurang terdidik. Dampak negatifnya, jumlah pengangguran akan semakin besar karena lapangan pekerjaan yang tersedia tidak bertambah bahkan berkurang dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan. Hal ini akan menambah beban bagi pemerintah, kemiskinan akan bertambah banyak. Padahal tujuan dari upah minimum adalah meningkatkan kehidupan pekerja, sementara dengan adanya PHK terhadap pekerjapekerja yang tidak berpotensi
oleh perusahaan yang tidak mampu
membayar sesuai ketentuan
upah minimum akan
menyebabkan
penganguran semakin meningkat.
5.2. SARAN Agar kebijakan upah minimum dapat meningkatkan taraf hidup pekerja
sebaiknya
monitoring
~erhadap
pelaksanaan
UMR
oleh
perusahaan-perusahaan disertai juga dengan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran perusahaan yang membayar upah buruh di bawah ketentuan yang telah ditetapkan. Sehingga kebijakan upah minimum yang tertuang dalam Undang-undang itu dapat dilaksanakan dengan baik.
- 29-
DAFTAR PUSTAKA Akbar, Andi, et. al, Pokok-Pokok Pikiran bagi Pemerintahan Baru Hasil PEMILU 1999 Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Pasca Orde Baru, Potensi dan Harapan Menuju Good Environmental Governance, Jakarta. Anwar, M. Arsjad, Thee Kian Wie dan Iwan Azis (Editor), Pemikiran Pelaksanaan dan Perintisan Pembangunan Ekonomi, Jakarta· : PT. Gramedia Pustaka Utama. Putratama, Bambang, Bsc, Nilai Tukar, Suatu Alternatif Bagi Penetapan Tingkat Upah, Jakarta, 1988. Gaol, Lumban,S, M. Ec., Pengaturan Upah di Perusahaan, Lembaga Pendidikcfn Lanjutan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Gaol, M.L. Jhingan, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999. Pedoman Pengupahan Perusahaan Swasta , Departemen Tenaga Kerja 1992/1993 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.:PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum, Edisi Indcinesia-Inggris, 1999. Tjiptoherijanto, Priyono,S.E, Prof.Dr.(2000), Pengupahan, Lembaga Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
_ _ _, Kebijakan Upah : Tantangan ditengah Krisis Ekonomi,Jurnal Kependudukan Padjaj3ran,Vol.3 No.2 Juli 2001. Rama, Martin, The Consequences of Doubling the Minimum Wage: The Case of Indonesia, mimeo, March and June, Washington D.C: World Bank, (1996). Dornbusch, Rudiger, Stanley Fischer, J. Penerbit Erlangga, 1996.
Mulyadi,
Makroekonomi,
Sukirno, Sadono, Pengantar Teori Mikroekonomi, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000. World Bank 1996, Indonesia; Dimension of Growth, Report No: 15383IND, May, Country Department III, East Asia and Pacific Region, Washington DC: World bank. - 30-
FAKTOR-FAKTOR PENENTU UPAH DI DKI JAKARTA
MAKALAH
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Oleh: R. AJU EKO SUPRAPTI NPM.6699220712
UNIVERSITAS INDONESIA FAKULTAS EKONOMI PASCASARJANA
Jakarta, Desember 2003
LEMBAR PENGESAHAN MAKALAH
Nama
: Raden Aju Eko Suprapti
Tempat/tanggal lahir
: Sampang, 27 September 1969
NPM
: 6699220712
Judul Makalah
: FAKTOR-FAKTOR PENENTU UPAH Dl DKI JAKARTA
MENYETUJUI : PEMBIMBING,
MENGETAHUI: MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK KETUA PROGRAM STUD!,
( Dr. ROBERT A. SIMANJUNTAK )
ABSTRAK
Krisis moneter yang melanda Indonesia telah memberi dampak negatif bagi semua pelaku ekonomi. Bukan cuma importir dan eksportir yang masih bertumpu pada komponen impor yang merasa risau, tapi berjuta rakyat jelata harus menjerit-jerit karena naiknya harga barang dan bahkan mengalami PHK akibat perusahaan tempat mereka bekerja tidak mampu lagi membiayai kegiatan produksi. Pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja R.I. sudah berupaya melindungi pekerja dalam hal pengupahan, yaitu tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum yang wajib dilakukan oleh semua pengusaha. Untuk penyesuaian besarnya upah minimum dalam Permenaker tersebut dalam pasal 4 ayat (5) dijelaskan bahwa besarnya upah minimum tersebut diadakan peninjauan kembali selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sekali. Dalam pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa UMR tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup, indeks harga konsumen, kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan, upah pada umumnya, kondisi pasar dan tingkat perkembangan perekonomian serta pendapatan perkapita. Tujuan peraturan upah minimum adalah untuk meningkatkan upah para pekerja yang masih berpendapatan di bawah upah minimum. Jika tidak ada hal lain yang berubah, maka upah rata-rata semua pekerja juga akan meningkat. Sayangnya, kenyataan tidaklah sesederhana itu. Penerapan upah minimum oleh pemerintah mempengaruhi pasokan maupun permintaan dalam pasar tenaga kerja. Karena itu dampak upah minimum tidak terbatas hanya pada masalah upah, tetapi juga pada penyerapan tenaga kerja. Pekerja yang diberhentikan dapat menjadi penganggur atau mencari pekerjaan di sektor informal, dengan upah yang lebih rendah. Selain itu peningkatan upah minimum mempunyai dampak yang besar pada kesempatan kelompok-kelompok pekerja tertentu, seperti pekerja wanita, pekerja usia muda dan pekerja kurang terdidik. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi upah di sektor formal, penulis akan melihat dari 3 (tiga) variable, yaitu pendidikan, upah tenaga kerja skiled dan upah tenaga kerja unskiled. Untuk mengestimasi model digunakan metode OLS (Ordinary Least Squares). Dengan metode OLS, penulis akan dapat mengetahui besaran arah dan keeratan hubungan variable bebas (Xi) dan variable terikat ('r!). Metode ini meminimumkan L el,. Dalam OLS terdapat 5 (lima) asumsi, yaitu : 1. Tidak ada Autocorrelation 2. Homoschedasticity 3. Non Stochastic (X variable fixed) 4. No Multicollinearity 5. Error normal Setelah dilakukan beberapa pengujian model di atas memenuhi semua asumsi OLS, dan dari hasil estimasi nilai R2 = 0,97 ini berarti 97 % total variasi dapat dijelaskan oleh model.
- 1-
DAFTAR- TABEL
1.
l"abel Hasil Regresi ....................................................................................... 21
2.
Uji
3.
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test.. ...................................... ;..
Q.................................................................................................................. 23
- 11-
23
DAFTAR- GAMBAR
8
1.
Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja ........................................................
2.
Kesimbangan Upah ..................................................................................... 9
3.
Faktor Produksi dan Distribusi Pendapatan ........................................ :..
-lll-
10
DAFTAR- lSI
COVER MAKALAH ................................................................................................... LEMBAR PENGESAHAN MAKALAH ..................................................................... . ABSTRAK ....................................•............................................................................. DAFT.A.R TABEL ......................................................................................................
ii
DAFTAR GAM BAR ................................................................................................... iii DAFTAR lSI............................................................................................................. iv BAB I
PENDAHULUAN .......................:............................................................
1
1.1. Latar Belakang ........................................................................... 1 1.2. Permasalahan ............................................................................ 4 1.3. Metodologi Penelitian ................................................................ 5 1.4. Kerangka Tulisan ....................................................................... 5 1.5. Hipotesa ....................................................................................... 5 1.6. Sistematika Penulisan .............................................................. 6 BAB II
LANDASAN TEORI
7
2.1. Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja ....................................
7
2.2. Konsep Upah ............................................................................... 12 BAB III
PENETAPAN UPAH DAN PERBANDINGAN SISTEM UPAH ............
15
3.1. Pertimbangan Dalam Menetapkan Upah ............................. 15
-IV-
3.2. Perbandingan Sistem Pengupahan di Beberapa Negara ..
19
Bab IV
RANCANGAN MODEL........................................................................... 23
BAB V
ANALISA HASIL REGRESI ..................................................................
26
BAB VI
PENUTUP ..............................................................................................
29
DAFTAR PUSTAKA .............................................................................................. .- ... 30
- v-
BAB- I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG
Krisis moneter yang melanda Indonesia telah memberi dampak negatif bagi semua pelaku ekonomi. Bukan cuma
importir dan
eksportir yang masih bertumpu pada komponen impor yang merasa risau, tapi berjuta rakyat jelata harus menjerit-jerit karena naiknya harga barang dan bahkan mengalami PHK akibat perusahaan tempat mereka bekerja tidak mampu lagi membiayai kegiatan produksi. Ternyata krisis moneter tidak berhenti pada persoalan nilai tukar rupiah
semata-mata,
namun
melebar
ke
seluruh
sendi-sendi
perekonomian. Namun dalam kondisi krisis seperti sekarang ini pengusaha akan
melakukan
upaya-upaya
yang
dapat
menyelamatkan
perusahaannya, antara lain dengan pengurangan jumlah pekerja. Dengan besarnya jumlah pekerja yang di PHK, maka pengangguran semakin meningkat yang mengkibatkan tarif upah (upah riil) akan semakin rendah. Seharusnya pada kondisi seperti ini menurut analisis ekonomi tentang pasar tenaga kerja makin rendah tarif upah, makin besar jumlah tenaga kerja yang diminta. Namun pada kenyataannya pihak pengusaha yang sedang dilanda krisis selain mengadakan pengurangan tenaga kerja, juga melakukan pembayaran upah dibawah upah minimum yang telah ditetapkan. Tingkat pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan potensi nasional dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Para penggangur tidak mempunyai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya jumlah
besar
dan kebutuhan keluarganya. akan
memperkecil
daya
Pengangguran dalam beli
masyarakat
dan
memperlambat pertumbuhan ekonomi. Pengangguran dalam jumlah
- 1-
besar
dapat
menimbulkan
keresahan
sosial
dan
memperlemah
ketahanan nasional. Pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja R.I. sudah berupaya melindungi pekerja dalam hal pengupahan, yaitu tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum yang wajib dilakukan oleh semua pengusaha. Untuk
penyesuaian
besarnya
upah
minimum,
dalam
Permenaker tersebut dalam pasal 4 ayat (5) dijelaskan bahwa besarnya
upah
minimum
tersebut diadakan
peninjauan pas~l
selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sekali. Dalam disebutkan
bahwa
mempertimbangkan
UMR
tersebut
kebutuhan
hidup,
ditetapkan
indeks
harga
kembali
6 ayat (1) dengan konsumen,
kemampuan, perkembangan dan kelangsungan perusahaan, upah pada
umumnya,
kondisi
pasar
dan
tingkat
perkembangan
perekonomian serta pendapatan perkapita. Namun perbaikan terhadap nasib buruh tersebut dirasakan sangat lambat dalam menyesuaikan diri dengan keadaan yang terjadi sekarang ini. Inilah yang kemudian membuat pekerja/buruh tersebut merasa tidak puas dan menimbulkan prates dikalangan mereka. Situasi yang seperti itu seringkali dimanfaatkan oleh pihakpihak yang tidak berkepentingan untuk membuat onar dan kerusuhan. Tentu saja keadaan seperti ini akan menambah parah situasi Indonesia yang saat ini sedang mengalami krisis moneter yang berkepanjangan. Tujuan peruturan upah minimum adalah untuk meningkatkan upah
para
pekerja yang
masih
berpendapatan di
bawah
upah
minimum. Jika tidak ada hal lain yang berubah, maka upah rata-rata semua pekerja juga akan meningkat. Sayangnya, kenyataan tidaklah sesederhana
itu.
Penerapan
upah
minimum
mempengaruhi pasokan maupun permintaan
oleh
dala~·
pemerintah pasar tenaga
kerja. Karena itu dampak upah minimum tidak terbatas hanya pada masalah upah, tetapi juga pada penyerapan tenaga kerja. Yang tidak
-2-
kalah penting, upah minimum juga .dapat memiliki dampak yang berbeda terhadap berbagai kelompok kerja. Satu-satunya
pekerja
kelompok
diuntungkan
yang
oleh
kebijakan upah minimum dalam hal penerapan tenaga kerjanya adalah pekerja kerah putih.
Mungkin hal ini menunjukkan adanya efek berbagai jenis
substitusi dari upah minimum dalam penyerapan
pekerja. Pada saat tingkat upah minimum dinaikkan, maka perusahaan akan
kerja dari jenis pekerja tertentu dan
mengurangi tenaga
mengganti mereka dengan menggunakan lebih sedikit tenaga 1$-erja kerah
putih.
Ini juga menunjukkan indikasi bahwa perusahaan-
perusahaan mengganti teknologi yang digunakan sebagai respon terhadap kenaikan upah minimum. Karena adanya saling melengkapi antara modal dan ketrampilan, meningkatnya proporsi pekerja kerah putih yang digunakan biasanya menunjukkan bahwa perusahaan beralih menggunakan teknologi yang lebih padat modal. Upah minimum di DKI Jakarta secara riil meningkat lebih besar dibandingkan rata-rata nasional tahun 2001. Upah minimum yang meningkat relatif tinggi ini mengurangi kesempatan kerja sektor Peningkatan
formal.
mengakibatkan
kenaikan
yang
minimum
upah upah
meningkat
lebih
terus
menerus
cepat
daripada
peningkatan produktivitas pekerjanya .. Dengan kata lain tingkat upah minimum berada di atas keseimbangan tingkat upah yang terjadi di pasar
tenaga
kerja.
Bila
dinaikkan
upah
lagi,·
akan
terjadi
penggangguran lapangan pekerjaan. Pekerja yang diberhentikan dapat menjadi penganggur atau mencari pekerjaan di sektor informal, dengan upah yang lebih rendah. Pekerja yang kehilangan pekerjaan di sektor formal ini kehilangan akses terhadap berbagai macam jaminan, seperti jaminan kesehatan, tenaga kerja dan lain sebagainya. Selain itu peningkatan upah minimum
mempunyai
dampak
yang
besar
pada
kesempatan
kelompok-kelompok pekerja tertentu, seperti pekerja wanita, pekerja usia muda dan pekerja kurang terdidik. -3-
Berdasarkan tingkat pendidikan terlihat bahwa angkatan kerja di
Indonesia
pekerja dengan tingkat
masih di dominasi oleh
pendidikan rendah. Data Sakernas 1997 ·mem·p:ertlh'atkarr bahwa 65 persen dari total angkatan kerja kita masih memiliki pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah. Angka i11i telah mengalami penurunan dari 65,82 persen di tahun 1996 dan 78,91% pada tahun 1994. Namun dari
masih besarnya proporsi angkatan kerja yang termasuk
kelompok berpendidikan rendah maka masih diperlukan usaha keras untuk meningkatkan taraf pendidikan angkatan kerja sehingga tidak lagi di dominasi oleh kelompok pendidikan rendah. 1.2. PERMASALAHAN
Sebenarnya faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam menentukan
upah.
Beberapa
pengusaha
sudah
untuk
berusaha
memperbaiki kehidupan buruh/pekerja, namun karena upah hanya satu bagian dari total biaya produksi yang terus melambung harganya, maka kalau upah naik, produksi akan semakin sulit bersaing. Namun menempatkan
juga
pengusaha
yang
tidak
komponen
terpenting
dalam
kegiatan
ada
usahanya,
buruh
sebagai
sehingga
upah
merekapun tetap merupakan sebuah komponen yang harus ditekan dengan alasan dia tidak mampu membayar sesuai UMP yang berlaku. 1.2.1. Ruang Lingkup Penelitian
Untuk melihat permasalahan dengan lebih jelas dan karena terbatasnya dana, penulis merasa perlu untuk membatasi wilayah penelitian. Penulis mengambil DKI Jakarta sebagai unit observasi. Data yang diambil adalah tahunan dari tahun 1986 sampai tahun 1997. Penulis mengambil DKI sebagai daerah observasi dengan alasan daya tarik ibukota dan anggapan tersedianya banyak lapangan pekerjaan, menyebabkan banyak sekali warga dari luar daerah datang untuk mengadu nasib dan keberuntungan di DKI Jakarta. Namun banyaknya orang yang datang ke Jakarta juga membuat jumlah pengangguran di Jakarta semakin meningkat, sebab lapangan pekerjaan yang tersedia tidak bertambah jumlahnya. -4-
1.2.2. Tujuan Penulisan Tujuan dari penulisan adalah melakukan econometric exercise untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam menentukan upah.
1.3. METODOLOGI PENELITIAN Untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan upah, metode yang digunakan adalah metode Regresi Linear Berganda (OLS).
1.3.1. Data dan Sumber data Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data core
hasil
Survey
Angkatan
Kerja
Nasional
(SAKERNAS),
sehingga data merupakan data primer. Adapun data yang digunakan dari tahun 1986 sampai tahun 1997.
1.4. Kerangka Tulisan FAKTOR-FAKTOR PENENTU UPAH DIDUGA ADALAH: 0 PENDIDIKAN 0 POPULASI URBAN (PENDUDUK KOTA) 0 SEKTOR JASA
ANAUSA REGRESI LINEAR
1.5. Hipotesis Diduga pendidikan berhubungan positif dengan upah, yaitu semakin tinggi pendidikan seseorang maka upah yang akan diterimanya semakin besar. Diduga ~pah seseorang yang mempunyai skilled (keahlian) berhubungan
positif
dengan
upah
total,
semakin
ahli
seseorang di bidangnya maka akan semakin besar upah yang diterima.
-5-
Diduga
upah
yang
pekerja
tidak
mempunyai
keahlian
(unskilled) berhubungan positif dengan upah total, semakin pekerja itu tidak mempunyai keahlian maka upah yang diterima semakin kecil.
1.6. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah dalam memahami tulisan yang akan dituangkan dalam bentuk makalah ini, pembahasan akan disusun dalam sistematika sebagai berikut :
BAB
I
P EN D A H U L UA N 1.1. U\TAR BELAKANG 1.2. METODOLOGI PENELITIAN 1.3. KERANGKA TULISAN 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
BAB
II PENGERTIAN DAN KONSEP UPAH 2.1. KONSEP UPAH 2.2. PERTIMBANGAN DALAM MENETAPKAN UPAH
BAB
III RANCANGAN MODEL
BAB
IV
ANALISA HASIL REGRESI
BAB
V
P E N U T U P
-6 -
BAB- II PENGERTIAN DAN KONSEP UPAH 2.1. KESEIMBANGAN PASAR TENAGA KERJA
Teori pengupahan akan menjelaskan bagaimana upah dan perubahan upah ditentukan. Tingkat upah dipengaruhi oleh banyak faktor seperti tingkat pendidikan, akumulasi latihan dan pengalaman pekerja yang bersangkutan, kondisi perusahaan, teknologi, harga barang-barang masukan, harga jual produksi, kemampuan manajerial pimpinan, peranan Serikat Pekerja dan lain-lain. Dengan demikian, penentuan tingkat upah tersebut cukup kompleks. Teori pengupahan pada dasamya masih tetap berlandaskan hukum penawaran dan permintaan yang dikembangkan oleh Adam Smith (1723-1790). Teori Adam Smith termasuk dalam teori klasik yang didasarkan pada pertumbuhan penyediaan atau penawaran faktor produks. Teori dan hukum penawaran dan permintaan tersebut didasarkan pada asumsi pasar sempurna dan mobilitas tenaga kerja secara sempurna. Hukum Permintaan tenaga kerja pada hakekatnya adalah semakin
rendah
upah dari tenaga kerja maka semakin banyak
permintaan atas tenaga kerja tersebut. Apabila upah yang diminta besar maka perusahaan akan mencari tenaga kerja lain yang upahnya lebih rendah dari yang pertama. Ini dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya adalah besarnya jumlah penduduk, harga dari tenaga kerja (upah), dan skill yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut. Hukum Penawaran tenaga kerja
pada dasarnya menyatakan
makin tinggi upah yang ditawarkan maka semakin banyak tenaga kerja yang bersedia untuk bekerja di suatu perusahaan, sebaliknya semakin sedikit upah yang ditawarkan maka semakin sedikit tenaga
- 7-
kerja yang menawarkan dirinya. Ini dipengaruhi oleh jenis pekerjaan yang ditawarkan dan berapa besar jumlah upahnya. Keseimbangan dalam pasar tenaga kerja akan terjadi apabila antara permintaan dan penawaran tenaga kerja berada pada satu titik keseimbangan.
Apabila
keseimbangan,
maka
Sebaliknya, apabila
upah akan
di
terjadi
pasar exces
melebihi supply
tingkat tenaga
upah kerja.
upah di pasar lebih rendah daripada upah
keseimbangan akan mengakibatkan exes demand tenaga kerja.
LS
w
We
LD
Le
L
Gam bar 1 : Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja Bila upah di satu sektor ekonomi atau di satu daerah tertentu (sektor X) lebih rendah dari upah di sektor atau di daerah lain (sektor Y), maka sebagian pekerja akan berpindah dari sektor X ke sektor Y untuk memperoleh upah yang lebih besar. Di sektor Y penyediaan tenaga kerja (supply) bertambah sehingga pengusaha dapat menerima pekerja baru dengan tingkat upah yang lebih rendah dari upah yang -8-
sedang berlaku. Sebaliknya di
sekt~r
X, pengusaha menghadapi
pengurangan persediaan tenaga. Untuk mempertahankan tenaga yang ada, pengusaha harus menaikkan tingkat upah. Pada satu saat tertentu akan terdapat titik keseimbangan di mana tingkat upah di sektor X dan di sektor Y menjadi sama. Sebagai contoh dapat dilihat pada gambar 2. Di sektor X, upah keseimbangan mula-mula adalah Wx dan jumlah pekerja adalah Lx. Di sektor Y, upah mula-mula adalah Wy yang lebih tinggi dari Wx., akibatnya sebagian pekerja dari sektor X berpindah ke sektor Y. Di sektor Y, pengusaha menerima tambahan penawaran pekerja sehingga terdorong untuk berangsur-angsur menurunkan upah. Di sektor X, pengusaha merasakan pengurangan tenaga dan sebab itu berangsurangsur menaikkan upah, hingga pada satu saat upah di sektor X sama dengan upah di sektor Y yaitu sama dengan We. Pada saat itu pekerja di sektor X telah berkurang dari Lx menjadi Lxe dan pekerja di sektor Y bertambah dari Ly menjadi Lye. Tingkat upah We disebut upah ekwilibrium.
LxeLx
Ly Lye
Sektor X
Sektor Y
Gambar 2 : Keseimbangan Upah
Upah juga dapat dilihat dalam arus faktor produksi dan arus pendapatan nasional.
Pendapatan nasional didistribusikan kepada -9 -
pekerja, pemilik tanah dan pemilik modal. Jasa kerja, tanah dan modal disediakan rumah tangga menjadi faktor produksi atau masukan dalam unit produksi atau perusahaan. Sebagai imbalan atas jasa kerja, pekerja menerima upah, sebagai imbaian atas tanah, pemilik tanah menerima sewa dan sebagai imbalan atas modal pemilik modal menerima deviden. Dengan kata lain, hasil atau pendapatan suatu perusahaan didistribusikan dalam bentuk upah, sewa dan deviden·. Semakin besar faktor produksi yang disediakan, semakin besar pendapatan yang diperoleh pemilik faktor produksi tersebut. Arus faktor produksi dan arus pendapatan dapat dilihat pada gambar 3. Barang danJasa Uang
RUMAH TANGGA
UNIT PRODUKSI (PERUSAHAAN)
:
:
Jasa Keria Upah Tanah Modal Sewa Deviden
Gambar 3 : Faktor Produksi dan Distribusi Pendapatan Produktivitas kerja atau produk yang dihasilkan oleh seseorang, berbanding lurus dengan akumulasi investasi sumber daya manusia yang dialami oleh orang tersebut. Semakin besar akumulasi investasi sumberdaya
manusia
yang
dialami
seseorang,
semakin
tinggi
produktivitas kerjanya. Upah merupakan imbalan atas nilai produk yang dihasilkan oleh seseorang. Semakin tinggi. produktivitas kerja seseorang, semakin tinggi upahnya. - 10-
Tingkat perusahaan
upah dan
dipengaruhi
berbagai
oleh
faktor
kondisi
ekonomi
pekerja,
dan
sosial
kondisi dalam
masyarakat. Tingkat upah dipengaruhi oleh kualitas atau produktivitas pekerja
sebagai
wujud
dari
akumulasi
pendidikan,
latihan
dan
pengalaman kerjanya. Tingkat upah juga dipengaruhi olell kondisi perusahaan, teknologi yang digunakan dan kualitas manajemen di perusahaan perusahaan
tersebut. lain
Peranan Serikat Pekerja,
dan
kebijaksanaan
tingkat upah
Pemerintah
dapat
di
pula
mempengaruhi pengupahan di suatu perusahaan. Hubungan negatif antara tingkat upah dan tingkat permintaan akan tenaga kerja telah menjadi topik perdebatan. Perbedaan hasil penelitian yang timbul dapat terjadi karena adanya hal lain yang mempengaruhi
pasar,
mengakibatkan
pengusaha
seperti
ketidaksempurnaan
memiliki kekuatan
pasar
yang
untuk menetapkan
upah, peningkatan produktivitas, sert:a aliran investasi. Disamping itu juga dapat terjadi karena perbedaan dalam cara pandang masingmasing peneliti terhadap kebijakan ini. Menurut David Neumark 1 (1999) penyebab dari kegagalan melihat hubungan negatif antara tingkat upah dan tingkat permintaan
akan tenaga kerja ini dapat terjadi karena beberapa hal: 1.
Karena penelitian dilakukan untuk seluruh tenaga kerja padahal tenaga
kerja yang
bekerja di sektor formal
dimana
upah
minimum diberlakukan hanyalah sebagian kecil dari tenaga kerja pada perekonomian. 2.
Upah minimum tidak mempengaruhi secara signifikan kelompok yang telah menerima upah yang lebih tinggi dari upah minimum, karenanya dampak upah minimum harus dilihat pada kelompok yang paling sensitif terhadap perubahan upah, yaitu kelompok pekerja usia muda yang tidak terdidik/terlatih.
1 Neumark, David. and William Wascher, "Employment Effect of Recent Minimum Wages Increase: Evidance from a Pre-specified Research Design" NBER Working Paper Series No. W7171, June 1999.p.1-4.
- 11-
3.
Dampak dari perubahan upah minimum memerlukan waktu untuk muncul.
4.
Terjadi
perubahan
memungkinkan
tingkat
produktivitas
pekerja
yang
penyerapan efek unemployment dari perubahan
upah minimum. 2.2. KONSEP UPAH
Upah memiliki arti yang penting bagi pekerja, karena upah merupakan imbalan/kontra prestasi atas pelaksanaan suatu pekerjaan atau jasa yang dilakukannya dan merupakan jaminan bagi pekerja dan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian upah pada dasarnya harus sebanding dengan kontribusi yang diberikan seseorang dalam menghasilkan barang/jasa tertentu. Upah dapat ditentukan menurut satuan waktu atau satuan hasil. Berdasarkan satuan waktu (time rates), upah dapat ditentukan per jam, per hari, per minggu, atau per bulan. Berdasarkan satuan hasil (piece rates), upah ditentukan menurut jumlah produk yang dihasilkan. Untuk mengukur penerimaan pekerja sering dirancukan dalam pengertian sehari-hari, antara pengertian gaji (salary), upah (wage), penghasilan (earning), pendapatan (income) dan biaya pekerja (labor costs).
Dalam mengukur upah atau gaji pekerja, haruslah dibedakan antara istilah gaji atau upah itu sendiri, penghasilan (earnings) dan pendapatan (income). Pendapatan mempunyai pengertian yang lebih luas daripada penghasilan. Penghasilan menggambarkan pembayaran gaji/upah pekerja (yaitu gaji dan upah). Pendapatan menggambarkan penerimaan yang diterima dari berbagai sumber, yang didalamnya termasuk
keuntungan
perusahaan
(profit),
penghasilan
bunga
(interest), penghasilan sewa (rent), dan sebagainya.
Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, upah adalah suatu penerimaan pekerja untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan atau dinilai, dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundangan dan dibayarkan atas - 12-
dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja, termasuk tunjangan, baik pekerja sendiri mauputi keluarganya. Pendapatan
yang
diterima
pekerja
dapat
pendapatan upah dan pendapatan non upah. biasanya
termasuk
tunjangan
tetap
upah
dan
merupakan
tunjangan
tergantung
atas
pokok dan
tunjangan yang
kehadiran
tenaga
Pendapatan upah
tunjangan-tunjangan,
tidak
diterima
berbentuk
tetap. tenaga
kerja
baik
Tunjangan
tetap
kerja
tidak
yang
dan
bersangkutan.
Sedangkan komponen pendapatan non upah di dalamnya termasuk fasilitas, seperti fasiiitas perumahan, transpotasi, fasilitas rumah tangga, dan pendapatan non upah yang berupa bonus. 'Namun, bonus tidak dimasukkan sebagai komponen upah, karena bonus mempunyai kaitan dengan keuntungan perusahaan dan tidak dibayarkan seperti halnya upah. Dalam pengertian yang lebih luas, terutama dalam konteks makro, pendapatan dihitung berdasarkan nilai tambah bruto yang tidak lain merupakan selisih antara output dan input. Perhitungan nilai tambah bruto dalam hal ini didasarkan pada pendekatan perhitungan penawaran agregat. Dalam pendekatan ini nilai tambah bruto terdiri dari komponen : o
Upah atau gaji; Upah dan gaji mencakup semua balas jasa dalam bentuk uang maupun barang dan jasa tenaga kerja yang ikut dalam kegiatan produksi selain pekerja keluarga yang tidak dibayar.
o
Surplus usaha; 2 Surplus usaha adalah
balas jasa atas kewiraswastaan dan
pendapatan atas pemilikan modal. Surplus usaha antara lain terdiri dari keuntungan sebelum dipotong pajak penghasilan, bunga atas modal, sewa tanah, dan pendapatan atas hak 2 Konsep dan Sistem Upah, Lembaga Penelitian UI dan Proyek Penelitian dan Pengembanagan Ketenagakerjaan Pusat Litbang Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja, 1995, hal. 16.
- 13 -
kepemilikan lainnya. Besarnya nilai surplus usaha adalah sama dengan
nilai
tambah
bruto
dikurangi
dengan
upah/gaji,
penyusutan dan pajak tidak langsung netto. o
Penyusutan barang modal; Penyusutan merupakan nilai penggantian terhadap penurunan nilai barang modal tetap yang digunakan dalam proses produksi.
o
Pajak tidak langsung netto. 3 Pajak tidak langsung netto adalah selisih antara pajak tidak langsung dengan subsidi. Pajak tidak langsung mencakup pajak impor, pajak ekspor, bea masuk, pajak pertambahan nilai, cukai, dan
sebagainya.
Sedangkan
subsidi
adalah
bantuan
yang
diberikan pemerintah kepada produsen. Oleh karena itu subsidi disebut juga sebagai pajak tidak langsung negatif. Subsidi pada umumnya dimaksudkan untuk mempertahankan harga pada tingkat tertentu.
3 Idem,
hal. 17
- 14-
BAB- III PENETAPAN UPAH DAN PERBANDINGAN SISTEM UPAH Dalam bab ini akan dibahas beberapa faktor yang dipakai dalam menetapkan upah dan juga akan melihat bagaimana sistem pengupahan di beberapa negara untuk dapat membendingkannya dengan sistem pengupahan di Indonesia. 3.1. PERTIMBANGAN DALAt.JI MENETAPKAN UPAH 3.1.1.Uoah Perbandingan
Salah satu faktor pertimbangan yang sangat penting dalarn menetapkan upah adalah perbandingan upah yang dibayar oleh perusahaan lain di pasar atau industri sejenis. Faktor ini menjadi sangat penting dipertimbangkan dalam menetapkan tingkat upah umum dalam perusahaan karena alasan sebagai berikut : o
Apabila perusahaan memberikan tingkat upah yang lebih rendah dari tingkat upah umum yang berlaku di pasar, maka besar kemungkinan tenaga-tenaga trampil di perusahaan akan pindah ke perusahaan lain dengan upah yang lebih baik.
Apabila
perusahaan tidak menaikkan tingkat upahnya, maka perusahaan terpaksa
menerima
tenaga-tenaga
kurang
trampil,
yang
membutuhkan latihan dan memerlukan biaya. o
Apabila perusahaan membayar jauh lebih tinggi dari harga pasar yang
berlaku,
pekerja
akan
senang
sekali,
akan
tetapi
perusahaan akan berkurang daya saingnya, karena membayar biaya yang lebih tinggi. o
Faktor perbandingan upah ini menjadi bertambah penting apabila di perusahaan terdapat serikat pekerja. Serikat Pekerja akan selalu berjuang agar upah pada gilirannya dapat dinaikkan paling kurang sama dengan tingkat upah yang berlaku di pasar.
- 15-
Keinginan
inilah
yang
ikut
mendorong
berkembangnya
Kesepakatan Kerja Bersama. Mengingat demikian pentingnya perbandingan upah ini, maka perusahaan haruslah secara periodik mengadakan penelitian mengenai tingkat
upah
umum
yang
dibayar oleh
perusahaan
lain,
baik
perusahaan tetangga maupun perusahaan sejenis. Apabila
perusahaan
dipaksakan
untuk
membayar
upah
melebihi dari kemampuan bayarnya maka dapat terjadi hal-hal sebagai berikut : 0
prod u ktifitasnya,
kenaikan
upah
meningkatkan
akan
mengurangi
produksi
biaya
yang akhirnya akan
produksi dan mengurangi daya saing, terpaksa
meningkatkan
dapat
tidak
yang
perusahaan
Bagi
yang
berakibat
terjadinya
pemutusan hubungan kerja {PHK). o
Kenaikan
upc;~h
meningkatkan
yang melebihi kemampuan perusahaan akan biaya
produksi.
Karena
harga
dari
jumlah
penjualan tidak dapat dipengaruhi, maka akan mengakibatkan menurunnya perusahaan
keuntungan tidak
akan
perusahaan. mampu
Dengan
demikian
membayar,
sehingga
pemilik/pemegang saham cenderung untuk menarik modalnya. Cara terbaik untuk meningkatkan upah adalah dengan jalan meningkatkan produktifitas pekerja. Perlu diingat bahwa produktifitas pekerja adalah output per pekerja, sedangkan produksi adalah hasil total keseluruhan. Untuk meningkatkan produktifitas pekerja banyak yang
harus
dilaksanakan
oleh
pengusaha
seperti
perbaikan
ketrampilan, cara kerja, lingkungan kerja, hubungan industrial serta kondisi pekerja. Selain itu Pemerintah mengupayakan tingkat upah minimum berada sedikit di atas dari kemampuan perusahaan yang paling tidak efisien.
Sehingga
perusahaan
tersebut
akan
didorong
untuk
memperbaiki dirinya. Satu hal lagi masalah yang harus mendapat perhatian
dalam
hal
mengukur kemampuan - 16 -
perusahaan
dalam
membayar upah, yaitu perusahaan yang tidak mencari untung seperti yang masih berstatus PERUM, PERJAN,· atau yayasan yang kegiatanya murni
sosial.
Untuk
perusahaan/badan
mengukur
hukum
kemampuan
tersebut
membayar
sangat
sulit,
upah karena
keberadaannya berhubungan dengan hajad hidup orang banyak tidak dibayar sama dengan perusahaan-perusahaan lain. Oleh karena itu perlu ada kebijaksanaan serta fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah, bahkan kalau perlu berupa subsidi, agar perusahaan/badan hukum tersebut dapat membayar upah pekerjanya dengan wajar. 3.1.2.Peraturan Pemerintah
Di atas telah dijelaskan dasar-dasar yang digunakan dalam menentukan perbandingan
tingkat upah,
upah serta
adalah
kebutuhan
kemampuan
hidup
membayar
pekerja,
perusahaan.
Disamping itu semua, masih ada yang perlu diperhatikan dan harus dijadikan dasar dalam menetapkan tingkat upah di perusahaan, yaitu Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah mengenai pengupahan bertujuan untuk melindungi para pekerja, karena posisi mereka lemah. Peraturan Pemerintah itu harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh Pengusaha, karena akan berpengaruh besar terhadap pengupahan dalam perusahaan. Peraturan Pemerintah tersebut antara lain, adalah : 0
Peraturan Upah Minimum Kebijakan
upah
meningkatkan
minimum
kesejahteraan
terutama pekerja
bertujuan dari
para
untuk pekerja,
yang karena sifat-sifat khususnya
berada dalam posisi penawaran yang sangat lemah di pasar kerja.
Usaha peningkatan
kesejahteraan
ini
dilakukan dengan cara memastikan mereka menerima tingkat
upah
yang
cukup
dipergunakan
untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Dalam
menetapkan
mempergunakan
upah beberapa
- 17 -
minimum
pemerintah
pedoman
yang
dipergunakan
sebagai dasar pertimbangan.
Secara
garis besar
dasar pertimbangan penetapan upah
minimum tersebut adalah : kebutuhan fisik minimum (KFM) atau kebutuhan hidup minimum (KHM) pekerja, tingkat
upah
yang
bersangkutan, Kemampuan
berlaku
di
Indeks
Harga
membayar
dari
daerah
yang
Konsumen
(IHK),
perusahaan,
tingkat
perkembangan perekonomian regional atau nasional serta perluasan kesempatan kerja 4 • Kebutuhan fisik minimum (KFM) dan kebutuhan hidup minimum
(KHM)
merupakan
pendekatan atas biaya yang pekerja guna
sebuah
perhitungan
harus dikeluarkan oleh
memenuhi kebutuhan
hidupnya yang
paling minimum. Di dalam KFM ataupun KHM tercakup perkiraan
biaya
penerangan,dan
makanan, lain-lain
perumahan,
kebutuhan
pakaian,
hidup
yang
dianggap sebagai kebutuhan paling mendasar bagi pekerja.
Perhitungan
biaya
hidup
pekerja
dengan
mempergunakan KFM adalah lebih rendah dibandingkan KHM. Hal ini disebabkan KHM menetapkan standar hidup minimum pekerja pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan KFM. Agar upah para pekerja tidak merosot turun, karena timpangnya pasar kerja, maka Pemerintah menetapkan upah minimum yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan. Dengan adanya peraturan upah minimum, maka perusahaan tidak dapat membayarkan upah di bawah
dari
peraturan
upah
minimum.
Walaupun
mungkin kemampuan perusahaan berada di bawah peraturan tersebut. Peraturan upah minimum secara
4 Departeman Tenaga Minimum.Jakarta 1995.
Kerja
R.I.,.Pedoman Pelaksanaan
- 18 -
Ketetapan
Upah
periodik dilakukan peninjauan. Hal tersebut akan dapat mempengaruhi struktur upah di dalam perusahaan. Oleh
karena
itu
pengusaha
harus
telah
memperhitungkan kebijaksanaan upah minimum dan kebijaksanaan pengupahan lainnya. o
Pembayaran Jaminan Sosial Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, pengusaha harus membayar iuran jaminan sosial yang bersifat
wajib
diperhitungkan
untuk oleh
pekerjanya. perusahaan
Hal
ini
dalam
harus
kebijakan
pengupahan perusahaan. · o
Pembayaran Upah Lembur Pemerintah menetapkan pembayaran upah lembur bagi pekerja yang bekerja melebihi jam kerja normal. Cara perhitungan pembayaran upah lembur ini ditetapkan oleh Pemerintah, dan tentunya akan mempengaruhi kemampuan bayar perusahaan. Oleh karena itu harus diperhitungkan
dalam
kebijaksanaan
pengupahan
perusahaan.
3.2. PERBANDINGAN
SISTEM
PENGUPAHAN
DI
BEBERAPA
NEGARA
3.2.1. Singapura Sebagai perbandingan di Singapura, penetapan komponen upah mempunyai sistem yang berbeda dengan yang diterapkan di Indonesia.
Komponen
total
upah
atau
gaji
merupakan
pendapatan yang diterima pekerja sebelum dipotong sumbangan dana
risiko
yang
kemungkinan
dialami
pekerja
dan
pajak
pendapatan. Komponen upah didalamnya mencakup : a.
Upah pokok (basic wage);
b.
Pembayaran uang kas secara teratur (regular cash payment); - 19 -
o
Pembayaran uang lembur (overtime payment);
o
Uang komisi (commission);
o
Pemberian
uang
transpor,
makanan,
shift
(allowances); o c.
Service point;
Bonus dan pembayaran lumpsum lainnya; o
Tambahan
gaj
tahunan
(annual
wag_e
supplement); o
Bonus yang tidak tetap (variable bonus);
o
Bonus perangsang dar. kinerja kerja (incentive and performance bonus);
o
Pembayaran lumpsum lainnya (other lump-sum payments).
Untuk mengidentifikasi pengertian pendapatan dan upah, dalam
hal
ini
penetapan
komponen
upah
pekerja
diklasifikasikan sebagai berikut : a.
Rata-rata penghasilan per bulan (average monthly earning). Komponen upah yang dikategorikan dalam klasifikasi ini mencak.up upah pokok, pembayaran uang
kas
secara
teratur,
serta
bonus
dan
pembayaran lumpsum lainnya. b.
Upah
kotor
per
bulan
(monthly
gross
wage).
Komponen upah yang dikategorikan dalam klasifikasi ini adalah mencakup pengertian upah pokok. c.
Upah
pokok
bulanan
(monthly
basic
wage).
Komponen upah yang dikategorikan dalam klasifikasi ini adalah mencakup pengertian upah pokok. d.
Monthly commencing basic wage. Klasifikasi upah ini menggambarkan
upah
pokok
kepada
baru
yang
pekerja
(memulai)
pekerjaannya
yang
dibayarkan
sedang
memasuki
tanpa
terlebih
mengkaitkan dengan pengalaman kerja. - 20-
dahulu
3.2.2. Australia Upah dalam pengertian lain juga sering dikaitkan dengan biaya pekerja. Di Australia, identifikasi upah tampak semakin jelas batasannya. Upah yang diterima pekerja dapat dikategorikan dalam 2 (dua) hal, a.
Penghasilan
pekerja
yaitu : (earnings
employees),
of
mencakup penghasilan berupa gaji dan upah pekerja (earning of salary and wage earners); b.
Manfaat-manfaat (employment
yang
benefits),
pekerja
diterima
penghasilan
mencakup
(remuneration) dan manfaat-manfaat (lain daripada pembayaran yang biasanya) yang
diterima oleh
pekerja. Penghasilan
(earnings)
menggambarkan
gaji
dan
upah
langsung (sebelum dikurangi pajak) yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja selama waktu jam kerja yang dilakukan oleh pekerja. Menurut survey yang dilakukan oleh Australia Bureau of Statistic (ABS), cakupan penghasilan ·ini meliputi penghasilan selama waktu kerja normal (ordinary time earnings). Ordinary time earnings menggambarkan bagian dari total pendapatan (misalnya mingguan) sebagai penghargaan yang
didasarkan atas standar dan perjanjian jam kerja.
Sedangkan overtime earnings menggambarkan pendapatan yang diterima selama jam kerja yang dipergunakan melebihi dari jam kerja yang telah disepakati. Disamping itu, gaji dan upah langsung pekerja juga sering dalam bentuk berbagai macam manfaat yang berbentuk nonwage benefits (fringe benefits) yang dapat dinikmati oleh mereka yang bekerja. Contoh upah atau gaji dalam bentuk non-wage benefit adalah seperti cuti tahunan, cuti sakit, cuti belajar, cuti karena alasan penting, uang untuk hiburan, uang pensiun, barang-barang dan fasilitas rumah tangga, suku - 21 -
bunga
pinjaman
yang
keuntungan
bagian
rendah,
dari
perusahaan transpor, telepon, listrik, kesehatan, dan biaya club, dan sebagainya. Labor cost bersama-sama penghasilan dan non wage benefit
merupakan penghasilan selama menyewakan tenaganya ke pengusaha. pengadaan pekerjanya.
Labor cost (biaya
tenaga
pengusaha
biaya
Bagaimanapun,
kerja)
mempekerjakan
dalam
pengusaha
merupakan
mempunyai biaya-
biaya yang tidak diperhitungkan secara normal sebagai bagian dari pemberian upah/gaji pekerja sedang berjalar:l (contoh sumbangan pensiun oleh pengusaha, pajak upah). Berbagai biaya-biaya
pQkok
(labor
cost)
yang
biasanya
dapat
diklasifikasikan sebagai berikut : o
Gaji atau upah;
o
Pajak upah;
o
Sumbangan pengusaha sebagai dana pensiun;
o
Premi pengusaha kepada pola jaminan kompensasi pekerja;
o
Pembayaran pajak non-upah;
o
Cuti tahunan, bonus, uang pesangon;
o
Pelatihan kejuruan, dan sebagainya.
- 22-
BAB- IV RANCANGAN MODEL Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi upah di sektor formal, penulis akan melihat dari 3 (tiga) variable, yaitu pendidikan, upah pekerja yang mempunyai skilled dan upah pekerja yang tidak mempunyai skilled. Untuk itu penulis merancang model sebagai berikut :
Po+ Pt Edu_ SMA 31t + P2 Edu SD 31t + p3 w_skilled 31 t + P4 w_unsk 31 t + e t
\rV_Tot 31t
Dimana: W_tot31
: logaritma dari upah total secara umum yang diterima
t
oleh
tenaga
kerja
di
DKI
Jakarta
tanpa
membedakan jenis kelamin. Edu_SMA 31
t
:
merupakan logaritma dari proporsi tenaga kerja yang berpendidikan SMA dibagi dengan total angkatan kerja
Edu_SD 31
t
:
merupakan logaritma dari proporsi tenaga kerja yang berpendidikan SD dibagi dengan total angkatan kerja
W_skilled 31
t
:
logaritma dari upah tenaga kerja di DKI Jakarta yang bekerja dengan mempunyai keahlian.
W_unsk 31
t
:
logaritma dari upah tenaga kerja di DKI Jakarta yang bekerja dengan tidak mempunyai keahlian.
Et
:
galat tahun t
Po, P1, P2, P3. P4 : parameter yang
akan diestimasikan
Hipotesa : o
Diduga
variable
edu_SMA
31
mempunyai
hubungan
positif
dengan upah. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan maka diduga semakin tinggi upah yang diterima;
- 23-
o
Diduga variable edu_SD31 mempunyai hubungan positif dengan upah. Artinya semakin rendah tingkat pendidikan maka diduga semakin kecil upah yang diterima;
o
Diduga variable w_skilled31 mempunyai hubungan positif dengan upah. Artinya apabila pekerja mempunyai skilled (keahlian) dibidangnya maka upah yang diterima akan semakin besar;
o
Diduga variable w_unsk31 mempunyai hubungan positif dengan upah total. Artinya upah pekerja yang tidak mempunyai skilled (keahlian) dibidangnya maka upah yang diterima akan semakin kecil.
o
Elastisitas tenaga kerja yang berpendidikan SD lebih rendah daripada tenaga kerja yang berpendidikan SMA. Elastisitas tenaga kerja yang mempunyai keahlian lebih tinggi daripada tenaga kerja yang tidak berkeahlian.
Metode
Untuk mengestimasi model di atas digunakan metode OLS (Ordinary Least Squares). Dengan metode OLS, penulis akan dapat
mengetahui besaran arah dan keeratan hubungan variable bebas (Xi) dan variable terikat (Yi). Metode ini meminimumkan L: e2 ;. Fungsi Regresi Populasi
:Yj
Fungsi Regresi Sampel
: Yi
Persamaan Garis Duga
: Yi = a
(la)
= a + bXi + ei
(lb)
+ bXi
( lc)
Dari (lb) - (lc) didapat : ei = Yi- ~, sehingga : ei = Yi - a - bXi Dengan demikian maka
: L: e2 i = L:(\'i- a - bXi)
2
(ld)
Arah dan besar hubungan antara variable X dan Y yang diperoleh dari metode OLS dinyatakan dalam sebuah persamaan garis (lc). Dengan demikian kita akan mencari sebuah persamaan garis yang menjamin nilai L: e2 i yang minimum. Ini berarti bahwa di antara - 24-
berbagai persamaan garis yang dapat dibuat untuk menyatakan hubungan X dan Y, ada sebuah persamaan garis mempunyai I
e2 i
minimum.
Asumsi-asumsi OLS : 1. Tidak ada Autocorrelation : antara eror yang satu dengan eror yang lain tidak ada hubungan (independent) atau korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau ruang tidak dipengaruhi oleh disturbansi atau gangguan yang berhubungan dengan pengamatan lain manapun. 2. Homoschedasticity : semua eror atau gangguan setiap observasi mempunyai varians atau penyebaran yang sama. 3. Non Stochastic (X variable fixed) variable X tidak boleh mengandung error, kalau mengandung error OLS tidak bisa digunakan. 4. No Multicollinearity berhubungan dengan situasi di mana ada hubungan linear baik yang pasti atau mendekati pasti di antara variable X atau antara variable X tidak saling berhubungan. Multicollinearity dapat dilihat dari nilai, R2 yang tinggi dan nilai t statistiknya tidak signifikan. 5. Error normal distribusi error adalah normal, ini diperlukan apabila melakukan pengujian.
- 25 -
BAB -V
ANALISA HASIL REGRESI Setelah dilakukan pengolahan data melalui komputer dengan menggunakan program Eviews, maka diperoleh hasil regresi sebagai berikut : Dependent Variable: W_TOT31 Method: Least Squares Date: 11/30/03 Time: 14:48 Sample: 1986 1997 Included observations: 12 Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Pro b.
c
2.619284 0.116602 0.006257 0.533503 0.220890
0.755285 0.020840 0.007000 0.070268 0.074692
3.467942 5.595096 0.893920 7.592406 2.957334
0.0104 0.0008 0.4011 0.0001 0.0212
EDU_SMA31 LEDU_SD1 W_SKILLED31 W UNSK31 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat
Mean dependent var S.D. dependent va r Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic)
0.970938 0.954331 0.028094 0.005525 29.07304 2.307981
12.29360 0.131463 -4.012173 -3.810129 58.46525 0.000018
Koefficient Edu_SMA31 menunjukkan bahwa kenaikan sebesar 1 % proporsi tenaga kerja berpendidikan SMA akan menaikkan upah sebesar 0,12 °/o. Proporsi angkatan kerja dengan tingkat pendidikan SMA dianggap berpengaruh secara signifikan terhadap upah total. Hal ini ditunjukkan oleh nilai statistik t sebesar 6,0. Koefficient LEdu_SD1 menunjukkan
kenaikan
sebesar
1
%
proporsi
tenaga
kerja
berpendidikan SD akan menaikkan upah sebesar 0,01 %. Hubungan tingkat pendidikan dan upah terlihat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula tingkat partisipasi dalam angkatan kerja dan karena pendidikan yang dimiliki tingkat upahpun akan lebih tinggi pada kelompok ini. Hal ini sesuai dengan hipotesa bahwa elastisitas tenaga kerja berpendidikan SMA lebih tinggi daripada elastisitas tenaga kerja berpendidikan SD. Jika dilihat dari nilai t - 26-
statistik, ternyata semua variable bebas mempunyai nilai t stat di atas 1,96. Kecuali Ledu_SD31 nilai t statistiknya di bawah 1,96. Ini berarti variable pendidikan (SMA), upah skilled dan upah tenaga kerja unskilled secara individual signifikan mempengaruhi total upah kecuali variable pendidikan SD tidak signifikan mempengaruhi upah. Koefficient W_skilled31 menunjukkan pengaruh positif dan signifikan
terhadap
upah,
kenaikan
1
%
upah
pekerja
yang
mempunyai skilled akan meningkatkan total upah sebesar 0,533 % di DKI. Kenaikan 1 % upah pekerja tidak berkeahlian akan menaikkan upah total sebesar 0,22 °/o. Hal ini sesuai dengan dugaan semula. Hubungan ini menunjukkan bahwa keahlian yang dimiliki seorang pekerja akan menambah nilai lebih bagi dirinya sehingga balas jasa yang diterima akan juga akan lebih besar. Untuk menentukan seberapa fit in-nya model tersebut dengan data yang tersedia, kriteria yang dapat digunakan adalah R2
•
R2
merupakan ukuran goodness of fit dari suatu model. R2 merupakan ukuran tentang seberapa besar variasi yang dapat dijelaskan oleh model. Semakin besar nilai R2 maka semakin baik model yang dihasilkan. Dari hasil estimasi diperoleh nilai R2 =0,97, ini berarti 97 % total variasi dapat dijelaskan oleh model. Dengan kata lain nilai R square memperlihatkan bahwa model yang diestimasi valid dan mampu menjelaskan 97 °/o dari keseluruhan variasi yang ada dalam model. Uji statistik F memperlihatkan nilai prob < 5 %(oc = 0,05), yaitu 0,00018 % . Ini berarti variable pendidikan, upah tenaga kerja skilled dan upah tenaga kerja unskilled secara bersama-sama mempengaruhi upar1 total. Nilai DW sebesar 2.307981 estimasi dicurigai adanya masalah
autocorrelaticn karena nilainya lebih dari 2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya autocorrelation dilakukan dengan 2 (dua) jenis pengujian, yaitu :
- 27-
1.
Uji statistik Q : jika nilai statistik Q tidak signifikan yang terlihat dari nilai probabilitas (p) yang besar maka tidak ada autocorrelation.
2.
Uji Breusch - Godfrey LM : jika nilai probabilitas dari Obs*-R Squared tidak signifikan, maka Ho : tidak ada
autocorrelation diterima Uji Q Date: 11/30/03 Time: 14:52 Sample: 1986 1997 Included observations: 12 Autocorrelation . **I I I* I I I ****I I I I *I I I I . I**. I . **I I I* I
Partial Correlation . **I I I ****I . **I . I *I I .***1 *I
I I I I I I I I I I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AC -0.236 0.106 -0.001 -0.495 0.060 -0.099 0.000 0.265 -0.207 0.189
-
PAC -0.236 0.054 0.038 -0.524 -0.230 -0.055 -0.084 -0.033 -0.332 -0.080
-
Q-Stat
0.8494 1.0392 1.0392 6.1907 6.2773 6.5528 6.5528 9.5064 11.916 14.909
Prob 0.357 0.595 0.792 0.185 0.280 0.364 0.477 0.301 0.218 0.135
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai probabilitas Q statistik besar, berarti nilai statistik Q tidak signifikan. Artinya tidak ada masalah autocorrelation di sini
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.578256 Probability Obs*R-squared 2.254223 Probability
0.594413 0.323968
Demikian juga dengan hasil pengujian Breusch -
Godfrey, nilai
=
5 %. Jadi tidak
probabilitasnya tinggi atau tidak signifikan pada a ada masalah autocorrelation
- 28-
BAB- VI PENUTUP Penerapan upah minimum oleh pemerintah mempengaruhi pasokan maupun permintaan dalam pasar tenaga kerja. Karena itu dampak upah minimum tidak terbatas hanya pada masalah upah, tetapi juga pada penyerapan tenaga kerja. Yang tidak kalah penting, upah minimum juga dapat memiliki dampak yang berbeda terhadap berbagai kelompok kerja. Upah minimum yang meningkat relatif tjnggi mengurangi kesempatan kerja sektor formal. Peningkatan upah minimum yang terus menerus mengakibatkan kenaikan upah meningkat lebih cepat daripada peningkatan produktivitas pekerjanya. Dengan kata lain tingkat upah minimum berada di atas keseimbangan tingkat upah yang terjadi di pasar tenaga kerja. Bila upah dinaikkan lagi, akan terjadi penggangguran lapangan pekerjaan. Dari faktor-faktor yang diduga mempengaruhi upah di sektor formal, yaitu pendidikan, upah tenaga kerja skilled dan upah tenaga kerja unskilled, ternyata setelah diestimasi hubungan tenaga kerja yang berpendidikan SD dengan total upah tidak signifikan. Meskipun demikian
semua
arah
dari
koefisien
adalah
positif,
ini
berarti
penambahan masing-masing variable sebesar 1 % meningkatkan total upah sebesar 1 %. Setelah
dilakukan
beberapa
memenuhi semua asumsi OLS.
pengujian,
model
di
atas
Dan dari hasil estimasi diperoleh nilai
R2 =0,97, ini berarti 97 % total vcriasi dapat dijelaskan oleh model. Dengan kata lain nilai R square memperlihatkan bahwa model yang diestimasi
valid
dan mampu menjelaskan
variasi yang ada dalam model.
- 29 -
97 % dari keseluruhan
DAFTAR PUSTAKA
Anwar, M. Arsjad, Thee Kian Wie dan !wan Azis (Editor), Pemikiran Pelaksanaan dan Perintisan Pembangunan Ekonomi, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. Dornbusch, Rudiger, Stanley Fischer, J. Penerbit Erlangga, 1996.
Mulyadi,
Makroekonomi,
Eviews User's Guide, 2"d Edition, Copyright 1994-1998 Quantitative Micro Software, USA. Gaol, Lumban,S, M. Ec., Pengaturan Upah di Perusahaan, Lembaga Pendidikan Lanjutan IlmLi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. M.L. Jhingan, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999. Pedoman Pengupahan Perusahaan Swasta , Departemen Tenaga Kerja 1992/1993 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No.: PER-01/MEN/1999 tentang Upah lv1inimum, Edisi Incionesia-Inggris, 1999. Putratama, Bambang, Bsc, Nilai Tukar, Suatu Alternatif Bagi Penetapan Tingkat Upah, Jakarta, 1988. Sukirno, Sadono, Pengantar Teori Mikroekonomi, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000. Tjiptoherijanto, Priyono,S. E, Prof. Dr.(2000), Pengupahan, Lembaga Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum, Fakultas Huku111 Universitas Indonesia. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, Penerbit CV.Mini Jaya Abadi.
- 30 -
