BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG RESOLUSI PBB

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG RESOLUSI PBB A. Pengertian Resolusi. Seiring perkembangan kedinamisan hukum internasional melahirkan suatu tatanan sumber hukum baru yaitu resolusi atau keputusan suatu organisasi internasional yang menurut kebiasaan internasional diakui oleh negara-negara di dunia saat ini. Keputusan-keputusan yang dikeluarkan dapat berasal dari organ eksekutif, legislatif maupun yudikatif suatu organisasi internasional. 21 Resolusi adalah suatu hasil keputusan dari suatu masalah yang telah disetujui melalui konsensus maupun pemungutan suara menurut aturan dan tata cara yang telah ditetapkan oleh organisasi internasional atau badan yang bersangkutan. Resolusi pada umumnya terdiri dari dua bagian, yaitu paragraf yang bersifat mukadimah (preambule paragraph), dan paragraf yang bersifat operasional (operative paragraph ). Menurut Black’s Law Dictionary, Keputusan (decision): “a determination arrived at after consideration of facts, and in legal context law”. Disebutkan bahwa keputusan itu adalah suatu ketentuan yang telah dicapai setelah mempertimbangkan fakta-fakta,

dan dalam konteks hukum. Sedangkan

Resolution “ a formal expression of the opinion or will of an official body or a

21

Mochtar Kusumaatmadja,Etty.R.Agoes, Op.Cit., hal. 154.

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

public assembly, adopted by vote; as a legislative resolution. 22Hal ini berarti bahwa suatu resolusi merupakan suatu bentuk pertnyataan yang resmi mengenai suatu pendapat atau kehendak dari suatu badan yang resmi atau suatu majelis yang bersifat umum serta disahkan melalui pemungutan suara serta dinyatakan bahwa suatu resolusi intu merupakan sebagai suatu bentuk penyelesaian secara legislatif. Istilah “resolusi” sebagaimana yang digunakan oleh PBB memiliki arti yang luas, yakni tidak hanya mencakup akan suatu rekomendasi melainkan juga keputusan. 23 Pada umumnya resolusi merupakan suatu pernyataan tercatat yang berisi kesepakatan oleh negara-negara anggota. 24 Secara umum, organisasi internasional merupakan suatu betuk kerjasama atau koordinasi antar negara dalam suatu wadah yang telah mereka sepakati. 25 Kesepakatan-kesepakatan antar negara tersebut mereka tuangkan dalam bentuk suatu perjanjian yang mengikat antar negara tersebut. Keputusan-keputusan atau resolusi yang dilahirkan oleh suatu organisasi internasional ada yang mengikat pada ruang lingkup intern organisasinya saja. Namun ada juga organisasi interanasional yang mana keputusan yang dikeluarkannya tidak hanya berlaku dan mengikat bagi negaranegara anggotanya saja melainkan juga mengikat bagi negara-negara non anggota. Oleh karena itu pengaruh dan ruang lingkup berlakunya keputusan tersebut sangat besar dan luas. Hal ini dapat dilihat pada keputusan-keputusan 22

Bryan A Garner, Black’s Law Dictionary. hal. 457 Marko Divac Oberg, The Legal Effect of Resolution of The UN Security Council and General Assembly in The Jurisprudence of The ICJ, 16 Eur.J.Int’l.L.2006. hal. 879. 24 Richard K.Gardiner, International Law, (England : Pearson Education Limited,2003), hal. 254. 25 Boer Mauna, Op.Cit, hal. 465. 23


yang dikeluarkan oleh Majelis Umum maupun Dewan Keamanan PBB dimana ruang lingkup resolusi yang dikeluarkannya juga berlaku bagi negara non anggota PBB. 26 Dalam praktiknya, adapaun fungsi-fungsi suatu resolusi yang dikeluarkan oleh suatu organisasi internasional adalah : 27 1. menciptakan kewajiban, hak dan tau kekuatan mapupun wewenang (fungsi subtantif) 2. menentukan fakta atau keadaan hukum yang dapat menentukan fungsi subtantif tersebut. 3. Menentukan bagaimana dan kapan suatu fungsi subtantif tersebut dapat berlaku. B. Resolusi Majelis Umum PBB 1. Proses Pembuatan Resolusi Majelis Umum PBB Dari keseluruhan badan terpenting PBB, Majelis Umum merupakan badan PBB yang berfungsi sebagai badan paripurna secara menyeluruh. Wewenang badan ini bersifat umum, dan bukan bersifat khusus. Dilihat dari susunan internal organisasinya, 28 Majelis Umum merupakan inti daripada organisasi dan melaksanakan fungsi-fungsi yang saling berbeda dalam kaitannya dengan badan PBB lainnya dan tentu saja juga dalam kaitannya dengan aturan, prosedur dan metode serta prosedur operasinya sendiri. Dalam hal susunan eksternalnya, organ ini merupakan fungsi-fungsi dalam bidang politik, social, ekonomi, kemanusiaan dan kebudayaan. Badan ini 26

Ibid. Marko Divac Oberg,Op.Cit, hal. 881. 28 J.G.Starke, Pengantar hukum Internasional. Edisi ke-10,Jilid II,( Jakarta : Sinar Grafika,2000), hal. 836. Majelis Umum merupakan satu-satunya badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari semua anggota, setiap anggota hanya memiliki satu suara, meskipun diizinkan menempatkan lima orang wakilnya. 27


merupakan konferensi diplomatik bagi seluruh anggota PBB. Badan ini berhak meminta pendapat serta nasihat dari Mahkamah Internasional dan memberi kuasa kepada badan-badan lainnya untuk melakukan hal yang serupa. Namun Majelis Umum bukanlah badan pembuat undang-undang layaknya badan paripurna suatu negara. Organ ini tidak menghasilkan undang-undang, melainkan menghasilkan suatu keputusan bersama yang disebut resolusi. Majelis Umum juga bukanlah sebuah parlemen,

karena Majelis Umum tidak memiliki kekuasaan untuk

menggeser Dewan Keamanan dari kedudukannya. 29 Dipandang dari perspektif historis yang luas, ketentuan-ketentuan Piagam PBB mengenai Majelis Umum, melambangkan formulasi cara-cara yang telah dibentuk oleh pendahulunya, yaitu Majelis Umum Liga Bangsa-Bangsa. 30 Majelis Umum terdiri dari seluruh anggota PBB. Beberapa negara bukan anggota yang mempunyai wakil yang mereka tunjuk di PBB menghadiri sidang-sidang Majelis Umum hanya sebagai tamu saja. Majelis Umum biasanya mengadakan sidang tetap sekali setahun, dimulai pada hari Selasa ketiga pada bulan September. Majelis Umum biasanya mengadakan sidangnya di markas PBB di New York, kecuali manyoritas anggota menyetujui tempat lain 120 hari sebelum persidangan Majelis Umum mengeluarkan garis-garis prosedurnya. 31

29

James Barros, United Nation, Past,Present and Future, diterjemahkan oleh D.H.Gulo, PBB, Dulu,kini dan Esok, Edisi Pertama, (Jakarta: Bumi Aksara,1984). hal 64. 30 Ibid., hal. 65. Piagam merumuskan kebiasaan sidang-sidang tahunan Majelis Umum sebagaimana Liga Bangsa-Bangsa itu sendiri memutuskan dalam siding pertamanya pada tahun 1920, meskipun negara Inggris dan Perancis berpendapat agar organ tersebut hanya bertemu sekali dalam empat tahun dan merupakan suatu “Badan Sementara.” 31 Ade Maman Suherman, Organisasi Internasional & Integrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi. (Jakarta : Ghalia Indonesia,2003). hal. 116.


Tidak satupun negara anggota yang boleh mengirim lebih dari lima orang wakilnya dalam sidang-sidang Majelis Umum. Ketetapan ini dikeluarkan dalam Konferensi San Fransisco (25 April – 26 Juni 1945) dengan maksud melindungi kepentingan-kepentingan negara-negara anggota yang lebih kecil. Namun berdasarkan prosedur Majelis Umum, negara-negara anggota dapat mengirim lima wakil yang bergantian pada sidang-sidangnya. Tiap-tiap delegasi tersebut dapat memiliki sejumlah penasihat dalam stafnya untuk membantu pekerjaan dam meliputi berbagai komite Majelis Umum. Mandat dari wakil-wakil pemerintah ini harus dikirimkan kepada Sekretaris Jenderal oleh Kepala Negara atau Pemerintah atau Menteri Luar Negeri, tidak kurang dari satu minggu sebelum tanggal pembukuan sidang. Majelis Umum beroperasi melalui : 32 1. 2. 3. 4.

Sidang-sidang paripurna; Tujuh komite utama; Dua komite organisasi; dan Komite-komite ad hoc tak berkala ( occansional ) yang dibentuk untuk memperlancar pekerjaan sidang.

Pemilihan ketua Majelis Umum PBB bersifat rahasia dan tanpa penunjukan calon. Larangan ini memperkecil adanya pidato-pidato pencalonan dan protes pencalonan ini mengambil tempat di belakang panggungsampai pada pemilihan selesai. Dengan meningkatnya jumlah anggota PBB, Majelis Umum memutuskan untuk memilih 17 orang wakil ketua dan memilih mereka berdasarkan kepastian sifat representatif dari General Committee, yaitu: 7 dari negara-negara Asia Afrika, 3 dari negara-negara Amerika Latin, 2 dari negaranegara Eropa Barat dan negara-negara lainnnya, dan 1 dari negara Eropa Timur.

32

James Barros, Op.Cit., hal.70-71.


Bersama dengan ketua Majelis dan ketua ketujuh Komite Utama serta Wakil Ketua Majelis membentuk General Committee yang mengorganisasikan pekerjaan Majelis Umum diseluruh persidangannya. General Committee menganjurkan kepada Majelis pencakupan, pengeluaran dan penanggungan pokok-pokok dalam agenda; penyusunan kembali kata-kata dan pengelompokan atau penggabungan pokok-pokok acara tersebut kepada siding Majelis Paripurna itu sendiri atau kepada komite-komite utama ; dan tanggal penutupan sidang. Majelis

Umum

juga

menunjuk

anggota-anggota

Credential

Committee

berdasarkan usul ketua sidang sementara. Untuk mempersiapkan hal-hal untuk dipertimbangkan lebih jauh oleh Majelis Umum untuk implementasi resolusinya, Majelis Umum berhak membentuk berbagai badan subsider. 33 Untuk membuat keputusan dalam Majelis Umum, setiap anggota mempunyai satu suara. Hal ini sesuai dengan kebiasaan internasional dimasa lalu ataupun sesuai dengan pernyataan piagam bahwasanya organisasi PBB didasarkan atas prinsip persamaan hak dari negara-negara anggota. Hal ini tidaklah mengherankan jika negara-negara yang lebih kecil, meskipun mempunyai sumber-sumber yang terbatas dalam wilayah, populasi dan kemakmuran akan menolak setiap usaha yang hendak membuang prinsip hukum internasional yang telah mengakar tradisional. Suara yang berat sebelah hanya terdapat dalam Dewan Keamanan PBB dengan adanya kekuasaan Veto dari anggota-anggota tetapnya. 33

James Barros ,Ibid., Sejak awal berdirinya PBB, Majelis Umum telah membentuk lebih dari dua ratus badan subsider, komite, komisi, panel pengurus, peragenda, atau perwakilanperwakilan khusus yang membantu melaksanakan tugas-tugas internal dan eksternalnya yang berbeda-beda dan beroperasi secara independen dari sidang-sidangnya.


Keputusan-keputusan Majelis Umum selalu berbentuk resolusi-resolusi. Resolusi terdiri dari klausul-klausul preambular atau deklaratif dan klausul operatif. Klausul pertama menerangkan alasan-alasan atau latar belakang pengeluaran resolusi. Majelis Umum mengeluarkan resolusi dengan dua tipe suara mayoritas. Dibandingkan dengan kebiasaan konferensi internasional sebelumnya, pemungutan suara mayoritas merupakan suatu pembaharuan. Sesuai dengan piagam, kebulatan suara merupakan suatu peraturan kecuali dalam hal-hal yang secara tegas ditetapkan dalam piagam dan dalam masalah-masalah prosedur Majelis Umum. Pemilihan pejabat-pejabat Majelis Umum PBB maupun komite dilakukan dengan pemungutan suara rahasia. Atas permintaan dari salah satu anggota manapun, suatu roll call vote dapat diterapkan. 34 Untuk menghemat waktu, tidak perlu diadakan pemungutan suara resmi apabila terdapat suatu consensus, dimana dalam hal ini diumumkan oleh Ketua Majelis. Anggota-anggota baru yang direkomendasikan oleh Dewan Kemanan PBB biasanya disambut dengan aklamasi. Majelis Umum dapat mengeluarkan suatu resolusi dengan suatu mayoritas sederhana dari anggota yang hadir dan pemungutan suara. Dalam hal yang dianggap penting dan mendesak, harus terdapat mayoritas dua pertiga suara. Peserta yang bersikap abstain dianggap non-partisipan dalam pemungutan suara

34

Ibid.hal 72., Dalam masalah-masalah teknis pemungutan suara dalam Majelis Umum PBB, mekanisme roll call vote dilakukan dengan cara menyusun nama-nama calon pejabbat Majelis Umum berdasarkan urutan abjad bahasa Inggris, dimulai dengan namanya ditarik melalui undian.


tersebut. Oleh sebab itu kadang-kadang Majelis Umum mengeluarkan resolusinya dengan suatu pemungutan suara minoritas dari total keanggotaannya. Dalam Piagam PBB dinyatakan bahwa terhadap sejumlah masalah penting dimana Majelis Umum harus menerapkan prinsip suatu mayoritas dua pertiga. Tetapi dengan suatu suara mayoritas sederhana, Majelis Umum dapat menentukan apakah sebuah masalah yang sedang dipertimbangkan harus diputuskan oleh dua pertiga suara. Masalah-masalah penting yang dimaksud ialah masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi konstituante dan pemilihan, fungsi-fungsi yang berkaitan dengan operasi sistem perwalian dan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Majelis Umum juga terpaksa menggunakan suara mayoritas dua pertiga untuk memasukkan pokok-pokok tambahan dalam Piagam PBB. Untuk hal ini, suara mayoritas dua pertiga dala keanggotaan total PBB harus dengan persetujuan kelima anggota tetap Dewan Kemanan PBB. 35 Dalam menjalankan tugasnya, Majelis Umum PBB memiliki fungsi internal dan eksternal. Fungi-fungsi internal Majelis Umum adalah : 1. Fungsi konstituante 2. Fungsi elektif 3. Fungsi finansial dan administasi Ad 1. Fungsi Konstituante Majelis Umum melakukan pemungutan suara terhadap sesuatu atas rekomendasi Dewan Keamanan mengenai hal pengakuan anggota baru PBB, 35

Ibid, hal. 103.


skorsing anggota dimana Dewan Keamanan telah mengambil tindakan penyelenggaraan berdasarkan Bab VII Piagam, atau melakukan pemecatan anggota karena melakukan pelanggaran Piagam secara terus-menerus. 36 Ad 2. Fungsi Elektif Fungsi dimana Majelis Umum memilih sepuluh anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang bertugas selama selama dua tahun dan tidak dapat dipilih dua kali berturut-turut. Majelis Umum juga memilih dua puluh tujuh anggota Economic and Social Council (Dewan Ekonomi dan Sosial) untuk jangka waktu tiga tahun dan dapat dipilih lagi pada pemilihan berikutnya. Atas dasar rekomendasi Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB menunjuk Sekretaris Jenderal. 37 Ad 3. Fungsi Finansial dan Aministrasi Majelis umum mempertimbangkan dan menyetujui anggaran bealanja organisasi serta mengawasi seluruh keuangan dan administrasi organisasi. Pemeriksaan rencana-rencana finansial badan-badan spesialisasi dan berhak membuat rekomendasi kepada badan-badan tersebut. Dalam kondisi-kondisi tertentu

Majelis

Umum

juga

menguasakan

Sekretaris

Jenderal

untuk

memperkirakan biaya-biaya tak terduga dan biaya-biaya ekstra. Dalam fungsi administrasinya, Majelis Umum juga diberi wewenang untuk meninjau kembali 36

Ibid., hal. 74. Ibid., hal. 75.Dalam memilih anggota dewan keamanan tidak tetap, Majelis Umum harus memperhatikan pendapat-pendapat dari anggota PBB. Diaharapkan anggota tidak tetap tetap tersebut dapat memberi pengaruh positif terhadap pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, tujuan daripada organissi dan pemilihannya harus berdasarkan distribusi geografis yang adil. 37


pekerjaan organ-organ PBB lainnya yang mengirim laporan tahunan atau laporan khusus mengenai pekerjaan mereka. Bahkan Majelis Umum PBB diberi kuasa untuk meninjau ulang laporan tahunan Dewan Keamanan PBB. 38 Dalam

menjalankan

fungsi

eksternalnya

Majelis

Umum

berhak

mendiskusikan dan mengeluarkan resolusi bukan saja terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kekuasaan dan fungsi-fungsi PBB maupun hal-hal yang bersifat internal lainnya melainkan juga terhadap masalah-masalah yang berada dalam jangkauan ruang lingkupnya, yaitu setiap masalah yang timbul dari lingkungan eksternal PBB, tak peduli apakah hal tersebut berkaitan dengan ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, atau lainnya bahkan yang melibatkan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental selama masalah tersebut berada dalam lingkup Piagam PBB. Dalam artikel 10 dan 11 Majelis dikatakan bahwa Majelis Umum PBB berwenang untuk mendiskusikan tanggung jawab Dewan Keamanan PBB yaitu pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Oleh karena itu Majelis Umum PBB dapat mengeluarkan resolusi yang pada dasarnya adalah wewenang Dewan Keamanan dengan syarat Dewan Keamanan mendiskusikan masalah yang sama. Hal ini dapat dilihat pada tahun 1967, Majelis Umum PBB mengeluarkan sebuah resolusi mengenai Krisis Timur Tengah dimana pada saat yang sama Dewan Keamanan sedang mempertimbangkan resolusi terhadap masalah tersebut. 39

38

Ibid. Ibid, hal. 78.

39


Oleh karena itu, peranan Majelis Umum dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional adalah bersifat pembantuan dan mengembangkan kondisi-kondisi politik, ekonomi, sosial dan kondisi-kondisi lainnya untuk perdamaian dan kerjasama internasional. Dengan mengaju pada artikel 10 dan 11 piagam, Majelis dapat memperbesar peranannya dalam menciptakan dan juga ikut serta dalam pembuatan keputusan dan pengelolaan krisis apabila Dewan Keamanan tidak sanggup menjalankan fungsi utamanya. Setiap anggota PBB dan bahkan negara yang bukan anggggota PBB selama negara tersebutota PBB selama negara tersebut menyatakan keinginannya untuk lebih dulu menerima kewajiban berdasarkan Piagam untuk mencari penyelesaian sengketa secara damai atau Dewan Keamanan dapat meminta Majelis Umum mendiskusikan dan mengeluarkan sebuah reesolusi yang melibatkan masalah perdamaian dan keamanan internasional. 1. Kekuatan Mengikat Resolusi Majelis Umum PBB Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa resolusi Majelis Umum PBB dikeluarkan melalau prosedur-prosedur yang telah dinyatakan tegas dalam Piagam PBB. Terhadap keseluruhan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB atau dalam hal ini disebut resolusi, haruslah diuji sifat, ruang lingkup serta efek hukumnya. Resolusi-resolusi dalam hal-hal yang berhubungan dengan lingkungan internal organisasi atau dikategorikan bersifat non-rekomendatory memiliki kekuatan hukum mengikat, kecuali resolusi tersebut dinyatakan secara eksplisit


dikategorikan sebagai rekomendasi. Yang termasuk ke dalam resolusi Majelis Umum

ruang lingkup

PBB yakni resolusi yang berkaitan dengan agenda

Majelis Umum, pelaksanaan fungsi-fungsi konstituante, elektif, dan fungsi finansial dan aministasi serta hal yang berkaitan dengan pengakuan anggota baru, penunjukan Sekretaris Jenderal, pemilihan berbagai dewan PBB serta ketua Majelis dan wakilnya maupun hakim-hakim Mahkamah Internasional. Dengan demikian Resolusi Majelis Umum untuk memilih negara-negara tertentu sebagai salah satu anggota Dewan Keamanan juga mengikat anggotaanggota yang bersuara tidak setuju. Anggota-anggota yang tidak setuju tersebut dapat melakukan pemboikotan kerja atau menarik diri dari struktur keanggotaan organisasi. Hal ini pernah terjadi ketika Indonesia melakukan penarikan diri dari keanggotaan PBB karena tidak setuju dengan pengangkatan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan pada tahun 1960. Penolakan terhadap pembayaran anggaran belanja organisasi baik seluruhnya maupun sebagian akan dikenakan sanksi akan kehilangan hak suara dalam pemungutan suara. 40 Tidak ada pertolongan hukum ataupun uapaya hukum apapun yang dapat dilakukan terhadap anggota yang menentang keputusan-keputusan Majelis Umum tersebut. Dengan demikian nyatalah kekuatan hukum mengikat suatau resolusi Majelis Umum PBB dengan memberikan suatu sanksi yang tegas sebagaimana tertuang dalam Piagam PBB. Reolusi-resolusi Majelis Umum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang bersifat eksternal pada pokoknya adalah dalam bentuk rekomendasi40

Pasal 19 Piagam PBB.


rekomendasi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Piagam. Dalam hal ini rekomendasi Majelis Umum diartikan sebagai nasihat yang ditujukan oleh organisasi kepada pelaku atau sejumlah pelaku tertentu dalam dunia politik yang memintanya melaksanakan atau menahan diri dari pelaksanaan tindakan atau serangkaian tindakan tertentu tanpa tidak menyatakan secara tidak langsung bahwa negara atau pelaku yang dituju dalam resolusi tersebut mempunyai suatu kewajiban hukum untuk dilaksanakan. Bentuk dari komunikasi politik internasional ini adalah berbentuk kerjasama sukarela dari para negara yang dapat diikat atau bertindak maupun menahan diri dari tindakan tanpa persetujuan sesuai dengan prinsip kedaulatan. 41 Isi daripada rekomendasi ini dapat berbentuk prosedural ataupun subtantif bahkan dapat berbentuk kedua-duanya. Berbentuk procedural jika meminta peranan mediator dari Majelis Umum dan berbentuk subtantif jika rekomendasi ini meminta pelayanan perdamaian dari Majelis Umum. Rekomendasi ini merupakan suatu nasihat atau pendapat dari konsesnsus diplomatik, baik berasal dari dua pertiga suara anggota yang hadir maupun berasal dari suara bulat dari seluruh anggota PBB. Efek dari rekomendasi ini lebih cenderung bersifat moril bagi pelakunya.

41

Affandi Sitamala, Penyelesaian Sengketa Internasional melalui Majelis Umum PBB, http:/ /www.docstoc.com/mobile/doc/51765894/General Assembly. diakses tanggal 02 November 2011.


Mengutip

dari

pendapat

pakar

hukum

internasional,

Mochtar

Kusumaatmadja yang memandang dari unsur psikologis dan hukum kebiasaan suatu Resolusi Majelis Umum PBB, mengatakan bahwa: 42 “Resolusi Makelis Umum PBB mau tidak mau mempunyai pengaruh besar pada pembentukan suatu pendapat umum yang tersebar di seluruh dunia apabila yang diputuskan itu menyangkut hal-hal yang bertalian dengan hukum seperti misalnya hak-hak asasi manusia, kemerdekaan bangsa-bangsa dan hak bangsa-bangsa atas kekayaan alam di wilayah negaranya, maka mau tidak mau keputusan-keputusan dengan demikian mempunyai akibat terhadap pembentukan suatu pendapat umum (communis opinion) mengenai hal-hal tersebut tadi yang memegang peranan penting dalam membina suatu kesadaran hukum walaupun keputusan-keputusan tadi mungkin dalam tingkat pertama terdorong oleh motif-motif politik.” Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa terdapat beberapa resolusi yang dikeluarkan Majelis Umum PBB memiliki karakter mengikat serta memberikan sumbangsih bagi perkembangan hukum internasional. Secara menyeluruh, resolusi Majelis Umum PBB dalam dunia politik sangat bergantung pada faktorfaktor yang sama seperti yang menyebabkan adanya karakter mengikat, yaitu inti yang jelas dan stabil dari persetujuan negara-negara besar. Memang didalam Pasal 10 Piagam PBB menyebutkan bahwa keputusan Majelis Umum hanya merupakan anjuran-anjuran yang ditujukan kepada anggota-anggota PBB. Walaupun demikian tidak dapat disangkal bahwa keputusan-keputusan Majelis Umum PBB ini ada kalanya mempunyai kekuatan yang jauh melebihi arti formal keputusan itu sebagaimana diatur dalam Piagam PBB. Ada unsur-unsur psikologis dan hukum kebiasaan yang mengikat negaranegara untuk mematuhi resolusi Majelis Umum tersebut. Hal dapat dilihat dari

42

Mochtar Kusumaatmadja, Op.Cit., hal. 146-148.


Resolusi Majelis Umum tanggal 10 Desember 1948 tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights). Pernyataan Majleis Umum ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan. Namun demikian hingga saat ini belum ada negara yang dengan terang-terangan tidak mengakui ataupun menentang keputusan Majelis Umum tersebut dengan tegas. Contoh lain dari Resolusi Majelis Umum PBB yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat namun mempunyai pengaruh yang lebih besar yakni Keputusan Majelis Umum PBB tentang Kedaulatan BangsaBangsa Atas Kekayaan Alamnya. 43 D. Resolusi Dewan Keamanan PBB 1.

Prosedur Pembuatan Resolusi Dewan Keamanan PBB. Menurut Pasal 23 Piagam PBB yang telah diamandemen, Dewan

Keamanan PBB terdiri atas 15 negara anggota. Dari 15 negara anggota ini, 5 negara diantaranya merupakan Negara yang merupakan anggota tetap dan 10 negara lainnya merupakan Negara yang merupakan anggota tidak tetap. Yang merupakan Negara anggota tetap dari Dewan Keamanan PBB adalah Amerika serikat, Rusia, Perancis, China, dan Inggris. Sebagai Negara yang merupakan Negara anggota tetap dari Dewan Keamanan PBB, kelima Negara ini memiliki beberapa hak-hak istimewa yang tidak dimiliki oleh Negara-negara lain yang merupakan Negara anggota tidak tetap. Kelima anggota tetap ini memiliki status

43

UN General Assembly Resolution NO.1803(XVII) on The Permanent Soverignty Over Natural Resource.Dec.14th.1942


luar biasa (eksepsional) tidak hanya berdasarkan atas kepermanenannyasaja akan tetapi juga oleh alasan-alasan hak-hak suara khusus terutama hak “veto”. Alasan sah bagi pemberian status luar biasa untuk kelima anggota tetap ini terletak dalam “inescapable fact of power differential”. Dengan perkataan lain, dasar pemikiran yang melandasinya yaitu bahwa negara-negara inilah yang dibebabankan tanggung jawab terberat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan oleh karena itu kepada mereka harus diberikan hak suara final dan menentukan dalam memutuskan tentang bagaimana tanggung jawab itu harus dilaksanakan. 44 Namun terdapat asumsi yang bernuansa politis terkait penunjukan kelima Negara ini sebagai Negara naggota tetap dari Dewan Keamanan PBB adalah karena kelima Negara ini dianggap sebagai Negara-negara yang memiliki kemampuan dan kekuatan besar (great powers) yang merupakan Negara-negara pemenang dalam Perang Dunia kedua. Sementara untuk Negara-negara yang merupakan Negara anggota tidak tetap, akan dipilih dengan mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 23 Piagam PBB. Adapun formulasi alokasi kursi dari Negara-negara yang merupakan Negara anggota tidak tetap adalah 5 kursi untuk Negara-negara Afrika-Asia, 1 kursi untuk Negara-negara Eropa Timur, 2 kursi untuk Negara-negara Amerika Latin dan Karibia, dan 2 kursi untuk Negara-negara Eropa Barat dan Negara-negara lainnya. 45

44

James Barros, Op.Cit., hal. 8. Pengaturan tentang formulasi ini diatur dalam General Assembly Resulotion 1991 (XVIII)A yang menggantikan gentleman’s agreement tahun 1946. 45


Kesepuluh anggota Dewan Keamanan lainnya, anggota-anggota tidak tetap, dipilih untuk masa jabatan dua tahun melalui Majelis Umum, dana tidak dapat dipilih kembali pada pemilihan periode berikutnya. Agar terjaminnya suatu kontinuitas tertentu, pemilihan itu dilakukan secara bergilir, setiap tahun dipilih lima anggota dengan melalui 2/3 suara mayoritas. Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB sesuai dengan pasal 23 ayat 1 Piagam PBB adalah: 1. Mempertimbangkan sumbangan dalam memberikan pemeliharan

dan

keamanana internasional dan tujuan lain dari organisasi PBB. 2. Mempertimbangkan pembagian secara geografis. Dalam penyelesaian sengketa internasional, Dewan Kemanan memiliki fungsi sebagai berikut : 1. Fungsi berdasarkan Bab VI, yaitu mengadakan penyelidikan atas sengketa dan menentukan apakah suatu situasi tampaknya akan membahayakan perdamaian dan kemanan internasional. 2. Fungsi Dewan kemanan memberikan rekomendasi kepada para pihak dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa secara damai (Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 38). Rekomendasi terdiri atas : a. Rekomendasi yang berisi syarat-syarat penyelesaian sengketa tertentu (Pasal 36) b. Rekomendasi kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketanya secara damai.


c. Rekomendasi terhadap penyelesaian sengketa berdasarkan atau menurut ketentuan yang berlaku di organisasi regional ( Bab VII). 46 PBB bukanlah organisasi supra-negara atau supra-nasional, hal ini tercermin dalam pasal 2 ayat (1) Piagam PBB bahwa badan tersebut didirikan atas dasar prinsip persamaan kedaulatan diantara semua anggotanya. Karena itu, walaupun Dewan Keamanan dikatakan mempunyai kekuasaan yang berlebihan (ultra vires), hal ini bukanlah berarti kekuasaannya tidak terbatas, melainkan ada pembatasan-pembatasan secara hukum. Oleh karena itu Dewan Keamanan tidak dapat bertindak di luar ketentuanketentuan yang telah ditetapkan Piagam PBB, yakni semua tindakan Dewan Keamanan yang dilakukan termasuk tindakan dalam rangka pengenaan sanksi ekonomi maupun militer haruslah tetap didasarkan atas prinsip-prinsip dan tujuan PBB yaitu tetap menghormati persamaan kedaulatan hak negara untuk mempertahankan kemerdekaan politik dan keutuhan wilayah suatu negara. Dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional melalui langkahlangkah secara kolektif untuk mengatasi adanya ancaman dan pelanggaran perdamaian maupun tindakan agresi terhadap suatu negara. Tindakan Dewan Kemanan tersebut haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional tanpa merugikan kepentingan nasional suatu negara. 47

46

J.G.Merrills, International Dispute Settlement, (Cambridge : Cambridge U.P,1995),

47

Lihat Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) Piagam PBB.

hal. 105.


Dalam melakukan pemungutan suara dalam forum Dewan Keamanan PBB, dilaksanakan : 48 1. Setiap anggota Dewan Keamanan memiliki satu suara. 2. Keputusan-keputusan Dewan Keamanan mengenai masalah-masalah prosedural harus ditetapkan dengan suara setuju dari 9 anggota. 3. Keputusan-keputusan Dewan Keamanan mengenai hal-hal lainnya diputuskan dengan melalui suara setuju dari 9 anggota termasuk suara bulat dari anggota tetap; Dengan ketentuan bahwa, dalam keputusan-keputusan berdasarkan Bab VI, dan menurut Pasal 52 ayat 3, pihak yang bersengketa tidak diperkenankan memberikan suaranya. 2. Kekuatan Mengikat Resolusi Dewan Keamanan PBB Sifat dan keputusan atau resolusi yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan PBB adalah sangat berbeda dengan resolusi yang dikeluarkan oleh badan utama lainnya seperti Majelis Umum PBB, Dewan Perwalian, dan Dewan ECOSOC. Keputusan-keputusan dari ketiga badan utama tersebut mempunyai dua sifat, yakni bersifat hanya mengikat secara internal dan rekomendatif. 49Sedangkan keputusan Dewan Keamanan benar-benar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan bahkan dapat bertentangan dengan prinsip hukum internasional, yang mana kekuatan mengikat resolusi Dewan kemanan tidak hanya mengikat bagi negara yang merupakan anggota PBB melainkan juga mengikat bagi negaranegara yang bukan anggota PBB. 50 Untuk menjamin agar PBB dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan lancar dan tepat maka anggota memberikan tanggung jawab utama

48 49 50

Pasaal 27 Piagam PBB. James Barros, Op.Cit, hal.102. Lihat Pasal 25, Pasal 2 ayat (6) serta Pasal 49 Piagam PBB


(primary responsibility) kepada Dewan Keamaan PBB untuk memelihara perdamaian dan kemanan internasional, dan menyetujui agar Dewan Keamanan dalam menjalankan kewajibannya bertindak atas nama semua anggota PBB. 51Sehingga pada prinsipnya Dewan Kemanan tidak dapat bertindak sewenang-wenang . Pada saat yang sama, anggota-anggota PBB terikat dengan tindakan yang dilakukan oleh Dewan Kemanan dan menurut pasal 25 Piagam PBB, mereka setuju dan menerima dan melaksanakan keputusan-keputusan yang dikeluarkan Dewan Kemanan sesuai dengan piagam. Sehingga resolusi-resolusi yang dikeluarkan mempunyai daya hukum yang mengikat (legal binding). Kekuasaan Dewan Keamanan PBB yang begitu besar ini dapat menimbulkan suatu kekuasaan yang luar biasa besarnya (ultra vires) yang terkadang diluar kekuasaan yang telah ditetapkan dalam piagam. Hal ini terjadi dengan dalih untuk menjaga perdamaian dan kemanan internasional. Walaupun demikian, bukan berarti kekuasaan Dewan Keamanan PBB tersebut tidak terbatas melainkan tetap memiliki aturan-aturan yang membatasinya secara hukum. Oleh karena itu Dewan Keamanan hanya dapat bertindak dengan dan atas dasar ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan dalam pasal 24 ayat (2), Pasal 1 ayat (1), dan Pasal ayat (7) Piagam PBB. 52 Keputusan –keputusan Dewan Keamanan PBB mempunyai dampak bagi suatu negara yang terlibat konflik atau sengketa untuk mematuhi dan melaksanakan keputusannya tersebut. Dalam hal ini jika tindakan-tindakan

51 52

Lihat Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Piagam PBB Sumaryo Suryokusumo,Op.Cit., hal. 203.


pencegahan atau pemaksaan terhadap suatu negara yang dilakukan oleh Dewan Kemanan, maka negara lain baik negara yang merupakan anggota PBB maupun negara yang bukan anggota PBB yang menghadapi persoalan-persoalan ekonomi akibat tindakan yang dilakukan oleh Dewan Dewan Keamanan, berhak untuk menyelesaikan persoalan tersebut. 53 Dengan demikian suatu keputusan Dewan Keamanan memiliki kekuatan hukum mengikat baik bagi negara anggotanya maupun bukan anggotanya. Jika dipandang berdasarkan prinsip hukum internasional, yakni prinsip internasional tentulah hal ini sangat bertentangan. 54 Tetapi ketentuan tentang keputusan Dewan Kemanan PBB adalah mengikat secara hukum. Hal ini telah dijamin sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (6) Piagam yang menyatakan bahwa negaranegara yang bukan negara anggota PBB bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip apabila dianggap perlu untuk perdamaian dan keamanan internasional. Oleh karena itu negara-negara yang bukan anggota PBB terikat oleh keputusan Dewan Keamanan apabila keputusan tersebut bertujuan untuk perdamaian dan kemanan internasional, sehingga bagi negara yang melanggar keputusan-keputusan Dewan Kemanan akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Piagam PBB.

53

Lihat Pasal 50 Piagam PBB Pasal 24 Konvensi Wina 1969 menyatakan bahwa suatu perjanjian internasional tidak memberi hak kepada pihak ke tiga. 54


BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG RESOLUSI PBB

Recommend Documents