PRESIDEN REPUBLIK IND()NESIA BAB 28 PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

PRESIDEN REPUBLIK IND()NESIA

BAB 28 PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

BAB 28 PENINGKATANPE RLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAANSOSIAL

A. KONDISI UMUM Pembangunankesejahteraan sosialdi Indonesiasaat ini menunjukkanhasil yang lebih baik, meskipun masih menghadapi berbagai permasalahansosial seperti kemiskinan, ketelantaran,kecacatan,ketunaan sosial, keterpencilan,penyalahgunaannapza, korban tindak kekerasan,dan korban bencanaalam, serta bencanasosial. Permasalahan tersebut perlu penanganan secarakomprehensifdan berkelanjutan,agartidak memperburukkondisi kemiskinanstruktural,perilakuanti sosial,kondisi disharmoni,kerawanansosialdan tindak kejahatanyang akan menjadipemicu terjadinyadisintegrasisosial.Hal ini secarapotensial akan mempengaruhipertumbuhandan pembangunanekonomi, dan pada akhirnya akan menjadi bebansosial masyarakatdan pemerintahyang membutuhkanbiayapembangunan yang lebihbesar. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembangdewasaini menunjukkanbahwa ada sebagianwarga negarayang belum terpenuhikebutuhandasarnyasecaramandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan.Mereka umumnyamengalamihambatanfungsi sosial dalam hidup bermasyarakat, kesulitandalam mengaksessistempelayanansosialdasardan tidak dapat menikmati kehidupanyang layak bagi kemanusiaan.Dalam hal ini, yang dihadapi oleh PenyandangMasalah KesejahteraanSosial (PMKS) adalah belum terpenuhinyapelayanansosialdasarsepertikesehatan, pendidikan,sandang,pangan,papan, dan kebutuhan dasar lainnya. Pemenuhankebutuhandasar bagi PMKS membutuhkan pengelolaantersendiri, karenajangkauan dan populasi sasaranyang luas membutuhkan koordinasidan kemitraandalam pelayananpemenuhankebutuhandasar.Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatanfungsi-fungsi sosial penyandangmasalah kesejahteraan sosial melalui pendekatandan intervensiprofesi pekerjaansosial sehinggaPMKS dapat ditingkatkanfungsi sosialnyaagarmampumengaksespelayanansosialdasar. Keterbatasankemampuanpemerintahdalam penangananmasalahkesejahteraan sosial telah mendorongbergesernyaparadigmapembangunankesejahteraansosial denganlebih mengefektifkansistem perlindungansosial melalui pelayananrehabilitasisosial, bantuan danjaminan sosialsertaprogramkompensasibagi masyarakatmiskin yang terkenadampak negatifdari berbagaikebijakanekonomi,sepertiprogramkompensasipengurangansubsidi BahanBakar Minyak (BBM) dan bantuanlangsungtunai yang telah dilaksanakanbeberapa waktu yang lalu. Selanjutnya,untuk mengembangkanpelaksanaanbantuandan jaminan sosialtersebut,sejaktahun2007 disediakanprogrambaru bagi rumahtanggasangatmiskin (RTSM) yang memenuhi persyaratan (pemeriksaan kehamilan ibu, imunisasi dan pemeriksaan rutin balita, menjamin keberadaananak usia sekolah di SD/MI dan SMP/lr4Ts),dan penguranganpekerja anak yang dilaksanakanmelalui Program Keluarga Harapan. Bantuan sosial dalam bentuk bantuan langsung tunai masih dimungkinkan sebagaialternatifsolusi terakhir untuk mempertahankan daya beli masyarakatmiskin yang terkenadampaknegatif kebijakanpemerintah.Hal ini, untuk mengantisipasikemungkinan pengurangansubsidi BBM sebagaiakibat kenaikan harga minyak mentah dunia yang sangattinggi akhir-akhirini dan cenderungterusmeningkat.Bentuk bantuansosialsebagai II.28 - I


kompensasipengurangansubsidi BBM ini akan disalurkankepadarumah hanggasasaran yang mencakupRumahTanggaSangatMiskin, Miskin, dan Hampir Miskin. Paradigmapembangunanpada masa lalu, penanganankemiskinandan masalahsosial lainnya lebih banyakmenjadi kewenanganpemerintahpusatsedangkanpemerintahdaerah cenderungsebagaipelaksana.Namun, di era desentralisasi seluruhkebijakan,strategi,dan programpelayanankesejahteraan sosial menjadi kewenanganbersamadenganpembagian peranyangjelas. Dalam rangka mengatasipermasalahansosial, pemerintah telah menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan produktif sehingga dapat meningkatkan kapabilitas, harkat, martabat dan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial, mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat, mengembangkan sistem perlindungandan jaminan kesejahteraan sosial,sertamemperkuat ketahanansosial bagi setiap warga negaraagar tidak mengalamimasalahkesejahteraan sosial. Selanjutnya,upayauntuk meningkatkanperanaktif masyarakatterus dilakukanmelalui pemberdayaansosial dan aktualisasinilai-nilai sosial budaya.Kebutuhan pengembangan potensi dan nilai sosial budaya yang tumbuh dan berkembangdi masyarakat,seperti kesetiakawanansosial, kegotongroyongan,keswad,ayaan masyarakatdan kelembagaankelembagaansosial/organisasi sosial, perlu diperkuat dan difasilitasi oleh pemerintahdi pusatdan daerahagarketahanansosialmasyarakattetapterpelihara. Berdasarkan data BPS dan Departemen Sosial tahun 2007, diketahui bahwa warga masyarakatyang tercatat sebagaiRTSM atau "fakir miskin" yang membutuhkanperhatian berjumlah sekitar 3,9 juta keluarga atau kurang lebih 23 persen dari jumlah populasi pendudukmiskin di Indonesia.Selain itu, masihterdapatpula sejurnlahwarga masyarakat lainny6 yang termasuk kategori PMKS seperti gelandangan,pengemis, bekas narapidana telantar, anak jalanan, penyandangcacat, lansia telantar, tuna susila, komunitas adat yangjum1ahny................a terpencildan sebagainya, mencapaikuranglebih 5,5juta jiwa. Keberpihakanpemerintahterhadapmasyarakatmiskin diwujudkan denganpeningkatan penyediaan sarana prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial, bantuan sosial, pemberdayaansosial ekonomi, pemberian jaminan sosial dan peningkatan kualitas manajemen kelembagaansosial masyarakat.Namun, pencapaiankegiatan yang telah dilaksanakan,khususnyabidang perlindungandan kesejahteraansosial seharusnyadapat dilihat dari peningkatanaksesibilitasPMKS terhadappelayanansosial dasar,baik yang diselenggarakanpemerintahmaupun masyarakat,sehinggapemenuhankebutuhandasar dan perlindungansosial bagi masyarakatsangatmiskin (fakir miskin dan komunitasadat terpencil),anak telantar termasukanak jalanan, lanjut usia (lansia) telantar,penyandang cacattelantar,korban bencanaalam dan sosial (pengungsi),dan kelompok rentan lainnya dapatdicapai. Pemerintah berupaya meningkatkan cakupan layanan kesejahteraan sosial bagi masyarakatsangat miskin, kelompok rentan, dan penyandangmasalah sosial. Jumlah sasaranyang diberikan pelayanan kesejahteraansosial mengalami peningkatan, seperti KomunitasAdat Terpencilyang diberikan bantuansosialtahun 2006 sebanyak13.177KK dan tahun 2007 sebanyak 12.300 KK. Anak telantar yang diberikan pelayanan kesejahteraansosial baik melalui panti sosial maupun pelayananberbasiskeluargadan

1t.28- 2


komunitastahun 2005 sebanyak65.394 anak, di tahun 2006 kepada 64.894 anak, dan 62.200 anak di tahun 2007. Jumlah lanjut usia telantar yang menikmati pelayanan kesejahteraansosial melalui panti sosial tahun 2006 sebanyak 15.920 orang meningkat menjadi 16.000 orang pada tahun 2007. Penyandangcacat telantar yang menerima pelayananrehabilitasi sosial sebanyak28.670 orang pada tahun 2006 dan sebanyak 16.375 orang pada tahun2007, sedangkankorban napzayang telah direhabilitasi pada tahun 2007 sebanyak4. I 00 orang. Selain itu, bagi masyarakatyang rentan miskin seperti pekerja mandiri dan sektor informal diikutsertakandalam Program Jaminan KesejahteraanSosial melalui Asuransi KesejahteraanSosial bagi 20.200 KK di tahun 2006, meningkatmenjadi 41.000 KK di tahun 2007 dan pemberianbantuan kesejahteraansosial permanen(BKSP) bagi 2.920 orang. Bagi penyandang cacat berat dan lanjut usia telantar yang hidupnya sangat tergantungpada orang lain diberikan jaminan kesejahteraansosial bagi 6.000 orang penyandangcacatberatdi delapanprovinsidan sebanyak3.500orang lanjut usia telantardi sepuluhprovinsi. Upaya pemberdayaan, rehabilitasisosialdan perlindungansosial bagi keluargasangat miskin tidak hanyadilakukanoleh pemerintah,namundidorong peranaktif dan ketahanan sosialmasyarakatmelalui pelibatanTenagaKesejahteraanSosialMasyarakat(TKSM), atau relawan sosial sebanyak5.462 orang, fasilitasi kegiatan pemberdayaanbagi 1.218 unit orsos/LSM di 330 desa, pemberdayaan 2.368 Karang Taruna dan 330 wahana KesejahteraanSosial BerbasisMasyarakat,pengembanganbeberapaLKM BMT KUBE Sejahtera,serta kerjasama dengan 273 perusahaanswasta dan BUMN dalam kerangka tanggungjawabsosial dunia usaha(corporate social responsibility) dalam penanggulangan kemiskinan. Programbantuansosial,rehabilitasisosial,dan pemberdayaan terhadapkeluargasangat miskin, rentan dan penyandangmasalahsosial telah mampu meningkatkanaksesibilitas terhadaplayanan sosial dasar,termasukpangan,pendidikan,kesehatan,perumahandan pelayanankesejahteraansosial melalui panti sosial. Pemerintahberupaya menyediakan bantuan sarana ekonomi, modal usaha, pelatihan keterampilan,penyuluhan sosial dan pendampingansosial,sertalayananbimbingan.Hasil yang dicapaiyaitu adanyaperubahan sikap dan perilaku ke arah yang lebih baik, meningkatnyaproduktivitasusahaekonomi, teratasinyamasalah sosial psikologis, terpeliharanyapendidikan dasar anak-anaknya, tertatanyarumahdan lingkunganyang sehatdan terpeliharanyakesehatandan gizi keluarga sertaberpartisipasiaktif dalam berbagaikegiatanpembangunan di wilayahnya. Pada saat diputuskan kebijakan PenguranganSubsidi BBM, untuk melindungi masyarakatmiskin agar tidak terkena dampak negatif, maka pemerintahmelaksanakan programSubsidi LangsungTunai (sLT) kepada l9,l Juta Rumah rangga Miskin (RTM) dengan total nilai bantuan langsung tunai sebesarRp 23 triliun. Dampak yang dapat dipantau adalah dapat dipertahankandaya beli masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhandasarnya.Selain itu, pemerintahberhasilmemiliki data RTM secaralengkap berdasarkan namadan alamatpenerima(by nameby address),termasukkarakteristiksosial ekonomiRTM sebagaidasarperencanaan penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya membangun sistem jaminan sosial, pemerintah melakukan uji coba bantuan tunai bersyarat bagi masyarakat sangat miskin melalui sebuah program yang

II.28- 3


dikenal dengan Program Keluarga Harapan. Program tersebut diselenggarakandalam rangka menurunkan angka kemiskinan secara terarah dan berkesinambungan, serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan akses pelayanan pendidikan,perbaikangizi, danpelayanankesehatan dasar. Di samping permasalahan sosial yang bersifat konvensional,permasalahan sosial lainnyayang agak sulit diperkirakansecaratepat sepertibencanaalam (antaralain gempa bumi, banjir, dan kekeringan)memerlukanperhatianyang serius.Kejadian bencanasulit diprediksiwaktudan lokasinya.Di sampingitu, laporandatabencanadari daerahumumnya terlambatdenganakurasi data yang perlu dipertanyakan.Data pengungsisampaisaat ini belum sepenuhnyatertangani,terutamadi daerahkantong-kantongpengungsiseperti di NAD, SulawesiTengah,Maluku, NTT dan di beberapapropinsilainnya. Dalam hal penanggulangan korban bencanaalam yang terjadi pada berbagaiwilayah, termasukbagi korban bencanaTsunamidan Gempa Bumi di Nangroe Aceh Darusalam, Nias, Jawa Tengah,Yogyakartadan Jawa Barat telah diberikan bantuan sosial tanggap daruratdan bantuanbahanrehabilitasirumahpenduduksebanyak11.024KK di l5 provinsi padatahun2007. Selain itu, Pemerintahjuga memberdayakanKarang Taruna untuk menjadi relawan sosial penangananpengungsi/korbanbencana sebanyak 7000 Taruna Siaga Bencana (TAGANA) di tahun 2007. Pemerintahjuga berupayaagar nilai-nilai kesetiakawanan sosial,nilai-nilaikejuangan, nasionalisme dan kearifanbudayalokal dapatdiaktualisasikan sebagaimodal sosial bangsadalam mengatasimasalahkemiskinan,bencanaalam, dan konflik sosial. Untuk itu pemerintahmencanangkanGerakan Nasional Kesetiakawanan Sosial,rehabilitasi36 unit TamanMakamPahlawan,pemeliharaan 78 MonumenPahlawan Nasional,memberikanperhatiandan bantuankepada74 orang perintis kemerdekaandan 435 keluargapahlawannasional,sertajaminan kesehatan bagi 1.384orangjanda perintis kemerdekaan. Denganmemperhatikansituasidan perkembangan anekamasalahsosialyang dihadapi saat ini akan dilaksanakan kegiatan lanjutan dan terobosan antara lain dengan meningkatkan fungsi sosial PMKS melalui pelatihan keterampilan, bimbingan dan motivasi, sehingga PMKS memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah yang dihadapinyadan dapatmengaksesberbagaipelayanansosialdasarsecaramandiri. Meskipun pencapaian pembangunanyang berkaitan dengan kesejahteraansosial semakinmembaik,berbagaipermasalahan yang menjadi bebansosial masih harusdiatasi, yang berkaitandengankemiskinan.Dalam hal ini, yang dimaksud terutamapermasalahan kemiskinanadalahtidak terpenuhinyakebutuhandasarmanusiasepertipangan,sandang, perumahan,pendidikan dan pelayanan kesehatandasaq serta mereka yang memiliki keterbatasankemampuan untuk mengaksesberbagai sumber pelayanan kesejahteraan sosial. Masalah lainnya adalah rawan sosial ekonomi, ketunasosialan,ketelantaran, kecacatan,penyimpanganperilaku, keterpencilan,eksploitasi,dan diskriminasi,serta kerentanan sosial warga masyarakat yang berpotensi menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Pencapaianpembangunanbidang kesejahteraan sosial pada tahun2008 dan tahun-tahunmendatangdiperkirakanakan membaik,apabiladidukungoleh saranadan prasaranayang memadai.

-4 11.28


Pada sisi lain keberadaaninstitusi sosial, dinas sosial/dinaskesejahteraansosial, Orsos/LSM di bidang kesejahteraansosial, panti-panti sosial yang berada dalam kewenanganpemerintahpusat,pemerintahdaerahdan swastamembutuhkanpeningkatan kapasitas,standarisasi, dan suatusaatnanti,akreditasi,sehinggaprofesionalismepelayanan kesejahteraan sosialdapatditingkatkan. Kurangnya tenaga lapangan terdidik, terlatih dan berkemampuan di bidang kesejahteraansosial, dan masih lemahnya jaringan kerja antara tenaga kerja sosial masyarakatmasih menjadi kendala.Hal itu disebabkanoleh lemahnya koordinasiantar instansi, antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan belum tertatanya sistem dan standarpelayananminimal bidangpelayanankesejahteraan sosial. Tantanganyang dihadapi pada tahun mendatangadalahupaya perlindungan sosial bagi masyarakatmiskin, terbatasnyacakupan dan upaya pemberdayaanekonomi masyarakat rentandan miskin, belum tuntasnyapenanganan dampakdari konflik sosial,dan besarnya jumlah, bobot maupunkompleksitasPMKS yang masih menjadi bebansosial.Di samping itu, tantangan lainnya adalah masih terbatasnyajangkauan dan kemampuan pelaku pembangunankesejahteraansosial dari unsur masyarakatsebagai sumber dan potensi kesejahteraansosial; dan penataansistem pendataan,pelaporandan jalur koordinasi di tingkat nasionaldan daerah.

B. SASARANPEMBANGTJNANTAHUN 2OO9 pembangunan Sasaran perlindungan dalamrangka dankesejahteraan sosialpadatahun 2009 adalahsebagaiberikut: l. Tersusunnyakebijakan peningkatankualitas manajemenpelayanankesejahteraansosial dan sistemperlindungansosialbagiPMKS; 2. Meningkatnya jumlah PMKS dan kelompok rentan lainnya yang mendapatkanakses bantuansosial,pelayananrehabilitasisosial dan jaminan sosial serta pelayanansosial dasarlainnya, antaralain dalam bentuk bantuantunai bersyarat; 3. Menurunnya persentasefakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan PMKS lainnya; 4. Meningkatnya peran TKSM/relawan sosial, karang taruna dan organisasi sosial masyarakatdalampenanggulangan kemiskinandan pelayanankesejahteraan sosial; 5. Dimanfaatkannyaberbagaihasil penelitiandan pengkajianbidang kesejahteraan sosial dalampenataanmanajemenpelayanankesejahteraan sosial; 6. Meningkatnya upaya pelestariannilai kepahlawanan,keperintisan, kejuangan dan kearifanlokal; 7. Meningkatnya keserasian kebijakan dan koordinasi pelaksanaanpenanggulangan kemiskinandan pemenuhanhak sosialdasarkesejahteraan rakyat; 8. Terjaminnyabantuansosialbagi korban bencanaalam dan sosial;dan 9. Terjaminnya bantuansosial bagi rumah tangga sasarandalam bentuk bantuan langsung tunai.

rr.28- 5


C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNANTAHUN 2OO9 Mencermati kondisi saat ini dan perkembangansosial yang menjadi tantanganke depan, rnaka arah kebijakan dalam rangka perlindungan dan kesejahteraansosial adalah sebagaiberikut: l. Menyusun kebijakan peningkatankualitasmanajemenpelayanankesejahteraan sosial bagi PMKS dan pembaruanlegislasibidangkesejahteraan sosial; 2. MeningkatkanaksesibilitasPMKS dan kelompok rentan lainnya yang mendapatkan bantuansosial,pelayananrehabilitasisosial dan jaminan sosial serta pelayanansosial dasarlainnya; 3. Menyediakansaranadan prasaranapelayanankesejahteraansosial; 4. Meningkatkanpemberdayaan bagi keluarga,fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya; 5. Mendorongdan memt'asilitasikeluargadan masyamkatdalam melaksanakantanggung jawab sosialterhadapanak,lanjut usiadan kelompokrentanlainnya; 6. Meningkatkan peran TKSM/relawan sosial, karang taruna dan organisasi sosial masyarakatdalam penanggulangan kemiskinandan pelayanankesejahteraan sosial; 7. Meningkatkankualitashasil penelitian,pengkajian,dan penataanmanajemenpelayanan kesejahteraan sosial; 8. Meningkatkan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan,keperintisan, kejuangan dan kearifanlokal; 9. Meningkatkankeserasiankebijakandan pelaksanaan agendakesejahteraan rakyat; 10.Menjamin ketersediaanbantuandasar bagi korban bencanaalam, bencanasosial dan PMKS lainnya. 11.Mengembangkanjaringan kerja nasional dan internasionaldalam penyelenggaraan pelayanankesejahteraansosial; pendidikandan pelatihanpekerjaansosial;dan 12.Menyelenggarakan 13.Memberikanperlindungansosial bagi rumah tangga sasaranyang mencakupRumah TanggaSangatMiskin, Miskin, danHampirMiskin.

\.28 - 6

PRESIDEN REPUBLIK IND()NESIA BAB 28 PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Recommend Documents