BAB 28 PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAB 28 PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

BAB 28 PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL A. KONDISI UMUM Pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial selama periode 2001-2004 memperlihatkan kondisi yang menggembirakan, terutama bagi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Selama empat tahun terakhir, pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial telah menghasilkan jangkauan pelayanan, seperti pemberdayaan terhadap lebih dari 246.587 anak terlantar, 149.409 anak jalanan, dan santunan bagi sebanyak 48.953 orang lanjut usia terlantar. Selain itu, telah dilakukan pula peningkatan pemberdayaan peran keluarga kepada lebih dari 105.978 keluarga, pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT) sebanyak 20.261 KK, dan keluarga fakir miskin dalam bentuk kelompok usaha bersama (KUBE) bagi 434.400 KK. Sementara itu, telah dilaksanakan pula rehabilitasi dan perlindungan sosial terhadap 63.143 orang penyandang cacat dan 8.998 orang anak cacat, termasuk penyempurnaan sarana dan prasarana pusat rehabilitasi dan panti cacat. Sedangkan terhadap kelompok tuna sosial yang meliputi wanita tuna susila, gelandangan, pengemis, dan bekas narapidana dilaksanakan rehabilitasi kepada sebanyak 10.612 orang, serta penyempurnaan sarana dan prasarana panti tuna sosial. Kepada para korban bencana sosial diberikan bantuan tanggap darurat bagi 2.196 ribu orang, termasuk bantuan pemulangan/terminasi bagi 371.535 jiwa/88.426 KK. Pencapaian pembangunan bidang kesejahteraan sosial pada tahun 2005 dan tahuntahun mendatang diperkirakan akan semakin berhasil, apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Dengan memperhatikan situasi dan perkembangan aneka masalah sosial yang dihadapi saat ini akan dilaksanakan kegiatan lanjutan dan terobosan antara lain dengan menata kemampuan para penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk mengakses berbagai pelayanan sosial dasar, sehingga mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dan secara mandiri dan bertahap mampu mengatasi masalah yang dihadapinya. Meskipun pencapaian pembangunan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial semakin membaik, berbagai permasalahan yang menjadi beban sosial masih harus diatasi, terutama permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan. Dalam hal ini, yang dimaksud kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, dan interaksi sosial, serta mereka yang memiliki keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan sosial dasar. Masalah lainnya adalah rawan sosial ekonomi, ketunasosialan, keterlantaran, kecacatan, penyimpangan perilaku, keterpencilan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta kerentanan sosial warga masyarakat yang berpotensi menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Di samping permasalahan sosial yang bersifat konvensional, permasalahan sosial lainnya yang agak sulit diperkirakan secara tepat seperti bencana alam (antara lain gempa bumi, banjir, dan kekeringan) memerlukan perhatian yang serius. Kejadian bencana sulit diprediksi waktu dan lokasinya. Di samping itu, laporan data bencana dari daerah umumnya terlambat dengan akurasi data yang perlu dipertanyakan. Data pengungsi sampai saat ini belum sepenuhnya tertangani, terutama di daerah kantongkantong pengungsi seperti di Sulawesi Tengah, Maluku, NTT dan di beberapa propinsi lainnya. Selain itu, kurangnya tenaga lapangan terdidik, terlatih dan berkemampuan di bidang kesejahteraan sosial, dan masih lemahnya jaringan kerja antara tenaga kerja sosial masyarakat masih menjadi kendala. Hal itu disebabkan oleh lemahnya pembinaan koordinator kerja antar instansi dan belum tertatanya sistem dan standar pelayanan minimal bidang kesejahteraan sosial. Tantangan yang dihadapi pada tahun mendatang adalah upaya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, terbatasnya cakupan dan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan dan miskin, belum tuntasnya penanganan dampak dari konflik horizontal, dan besarnya jumlah, bobot maupun kompleksitas PMKS yang masih menjadi beban sosial. Di samping itu, tantangan lainnya adalah masih terbatasnya jangkauan dan kemampuan pelaku pembangunan kesejahteraan sosial dari unsur masyarakat sebagai sumber dan potensi kesejahteraan sosial; dan penataan sistem pendataan, pelaporan dan jalur koordinasi di tingkat nasional dan daerah.

B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006 Sasaran pembangunan dalam rangka perlindungan dan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut: 1. Tersusunnya kebijakan kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS; 2. Meningkatnya jumlah PMKS dan kelompok rentan lainnya yang mendapatkan pelayanan dan pembinaan; 3. Meningkatnya jumlah keluarga, fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya yang diberdayakan; 4. Menurunnya persentase fakir miskin, keluarga rentan sosial ekonomi, dan KAT; 5. Tersusunnya skema awal sistem perlindungan sosial nasional; 6. Meningkatnya jumlah hasil penelitian, pengkajian, dan penataan manajemen pelayanan kesejahteraan sosial; 7. Meningkatnya jumlah TKSM/relawan sosial, karang taruna dan organisasi sosial masyarakat yang diberdayakan; 8. Meningkatnya jumlah TMP, MPN dan rumah perintis kemerdekaan yang dipugar; 9. Terselenggaranya penyuluhan kesejahteraan sosial di daerah; 10. Meningkatnya keserasian kebijakan dan koordinasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan hak sosial dasar kesejahteraan rakyat; dan 11. Terjaminnya bantuan sosial bagi korban bencana alam dan sosial.

II.28 – 2

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006 Mencermati kondisi saat ini dan perkembangan sosial yang menjadi tantangan ke depan, maka arah kebijakan dalam rangka perlindungan dan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut: 1. Menyusun kebijakan kualitas pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS; 2. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas hidup PMKS dan kelompok rentan lainnya terhadap pelayanan sosial dasar; 3. Meningkatkan pemberdayaan bagi keluarga, fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya; 4. Meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha terhadap PMKS; 5. Mengembangkan skema awal sistem perlindungan sosial nasional yang mampu menjangkau seluruh masyarakat, terutama penyandang masalah kesejahteraan sosial; 6. Meningkatkan kualitas hasil penelitian, pengkajian, dan penataan manajemen pelayanan kesejahteraan sosial; 7. Meningkatkan prakarsa dan peran aktif sosial yang melibatkan semua unsur dan komponen masyarakat termasuk dunia usaha, perguruan tinggi, dan Orsos/LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial; 8. Meningkatkan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kejuangan; 9. Meningkatkan kualitas penyuluhan kesejahteraan sosial di daerah; 10. Meningkatkan keserasian kebijakan dan pelaksanaan agenda kesejahteraan rakyat; dan 11. Menjamin ketersediaan bantuan dasar bagi korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS lainnya.

II.28 – 3

D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006 No. 1.

Program/ Kegiatan Pokok RPJM

Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS; 2. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS; 3. Peningkatan pembinaan, pelayanan dan perlindungan sosial dan hukum bagi anak terlantar, lanjut usia, penyandang cacat, dan tuna sosial; 4. Penyelenggaraan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi PMKS; 5. Peningkatan pelayanan psikososial dan pembangunan pusat pelayanan krisis (trauma center) bagi PMKS, termasuk korban bencana alam dan sosial; dan 6. Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai anti eksploitasi, kekerasan, perdagangan perempuan dan anak, reintegrasi eks-PMKS, dan pencegahan HIV/AIDS serta penyalahgunaan NAPZA.

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 1. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS; 2. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS; 3. Peningkatan pembinaan, pelayanan dan dan perlindungan sosial dan hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak, dan kekerasan; 4. Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia; 5. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal; 6. Pelayanan psikososial bagi PMKS di Trauma Centre termasuk bagi korban bencana; 7. Pembentukan pusat informasi penyandang cacat dan trauma center; dan 8. Pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi, konseling dan kampanye sosial bagi PMKS, termasuk eks penderita kusta, eks napi, dan eks korban penyalahgunaan NAPZA.

Sasaran Program 1.

2. 3. 4.

5. 6.

7.

II.28 – 4

Terbinanya sebanyak 142.272 anak yang terdiri dari anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal; Terlayaninya sebanyak 17.512 lanjut usia terlantar; Terehabilitasinya sebanyak 41.701 penyandang cacat; Terehabilitasinya sebanyak 5.863 tuna sosial, dan 4.510 orang korban penyalahgunaan narkotika; Terpenuhinya sarana dan prasarana 34 UPT milik Depsos; Terlaksananya pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma center termasuk korban bencana; dan Terlaksananya komunikasi, informasi, dan edukasi, serta konseling dan kampanye anti eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak, kekerasan dan masalah kesejahteraan sosial lainnya.

Instansi Pelaksana Dep. Sosial, Badan Narkotika Nasional

Pagu Indikatif (Juta Rupiah) 537.721,8



2.

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya 1. Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS lainnya, melalui peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) serta Kelompok Usaha Bersama (KUBE); 2. Peningkatan kerjasama kemitraan antara pengusaha dengan KUBE dan LKM; 3. Pengembangan Geographic Information System (GIS) bagi pemetaan dan pemberdayaan KAT dan PMKS; dan 4. Peningkatan kemampuan bagi petugas dan pendamping pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya.

3.

Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial 1. Penyerasian dan penyusunan peraturan perundangundangan dan kebijakan yang berkaitan dengan sistem perlindungan sosial; 2. Pengembangan kebijakan dan strategi pelayanan

No.

Sasaran Program

Instansi Pelaksana

Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya 1. Pemberdayaan keluarga, fakir miskin melalui pelatihan bimbingan motivasi, pelatihan keterampilan usaha dan bantuan modal usaha; 2. Peningkatan kerjasama kemitraan antara pengusaha dengan kelompok usaha fakir miskin; 3. Pengembangan Geography Information System (GIS) bagi pemetaan dan pemberdayaan KAT; dan 4. Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya.

1. Menurunnya presentasi fakir miskin sebanyak 0,8 persen, keluarga rentan sosial ekonomi 0,4 persen, dan KAT 0,5 persen; 2. Terbentuknya lembaga keuangan mikro pengelola modal usaha KUBE fakir miskin sebanyak 100 lembaga di 30 propinsi; 3. Tersusunnya rencana Geography Information System (GIS) bagi pemetaan dan pemberdayaan KAT; 4. Tersedianya 100 petugas dan pendamping pemberdayaan sosial yang terlatih, bagi keluarga, fakir miskin, dan KAT; dan 5. Diberdayakannya KAT sebanyak 14.498 KK, keluarga rentan sosial ekonomi dan psikologi sebesar 58.866 KK di 31 propinsi.

Dep. Sosial, Meneg Pembangunan Daerah Tertinggal

Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial 1. Penyerasian peraturan perundangundangan dan kebijakan tentang penyelenggaraan pelayanan perlindungan sosial; 2. Pengembangan kebijakan dan strategi pelayanan perlindungan sosial, termasuk sistem pendanaan;

1. Dikembangkannya kebijakan dan strategi pendanaan perlindungan sosial di tingkat nasional dan daerah; 2. Disempurnakannya kebijakan yang berkaitan dengan bantuan sosial bagi penduduk miskin dan rentan; dan 3. Dikembangkannya model

Dep. Sosial

II.28 – 5

Pagu Indikatif (Juta Rupiah) 571.374,0

3.124,6

No.

4.



perlindungan sosial, termasuk sistem pendanaan; 3. Penyempurnaan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan; dan 4. Pengembangan model kelembagaan bentuk-bentuk kearifan lokal perlindungan sosial.

3. Penyempurnaan kebijakan yang berkaitan dengan bantuan sosial bagi penduduk miskin dan rentan; dan 4. Pengembangan model kelembagaan bentuk-bentuk kearifan lokal perlindungan sosial.

Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial 1. Pengkajian, penelitian, pelatihan dan pendidikan manajemen pelayanan kesejahteraan sosial; 2. Pengkajian dan penelitian dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial, termasuk manajemen, sarana dan prasarana; 3. Penyusunan dan penetapan standarisasi dan akreditasi pelayanan kesejahteraan sosial, serta penataan sistem dan mekanisme kelembagaan; 4. Pengembangan sistem informasi, data dan publikasi pelayanan kesejahteraan sosial; dan 5. Peningkatan pembinaan hukum dan perundangan

Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial 1. Pelaksanaan pengkajian, penelitian, pelatihan dan pendidikan manajemen pelayanan kesejahteraan sosial; 2. Penataan sistem dan mekanisme kelembagaan, termasuk perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial; 3. Pengkajian dan penelitian mengenai peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial; 4. Penyusunan dan penetapan standarisasi dan akreditasi pelayanan kesejahteraan sosial; 5. Pengembangan sistem informasi dan publikasi mengenai pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS; 6. Pengintegrasian data dan informasi mengenai PMKS ke dalam survai dan sensus nasional; dan 7. Pembinaan hukum dan perundangan

Sasaran Program

Instansi Pelaksana

Pagu Indikatif (Juta Rupiah)

kelembagaan bentuk-bentuk kearifan lokal perlindungan sosial.

1. Dimanfaatkannya 5 paket hasil penelitian, pengkajian, dan studi banding, penataan manajemen pelayanan kesejahteraan sosial; 2. Meningkatnya kualitas prasarana dan sarana pelayanan kesejahteraan sosial; 3. Tersusunnya sistem dan mekanisme kelembagaan, termasuk standar dan akreditasi pelayanan kesejahteraan sosial; 4. Terwujudnya sistem informasi pelayanan kesejahteraan sosial dan terintegrasinya data dan informasi PMKS ke dalam survai dan sensus nasional; dan 5. Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan hukum dan perundangundangan tentang pelayanan kesejahteraan sosial bagi aparat.

II.28 – 6

Dep. Sosial

90.000,0

No.

Program/ Kegiatan Pokok RPJM yang mendukung pelayanan kesejahteraan sosial.


Sasaran Program

Instansi Pelaksana


yang berkaitan dengan pelayanan kesejahteraan sosial bagi aparat.

5.

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial dan masyarakat (TKSM/relawan sosial, Karang Taruna, organisasi sosial, termasuk kelembagaan sosial di tingkat lokal); 2. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung upayaupaya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS; 3. Pembentukan jejaring kerjasama pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS), masyarakat dan dunia usaha, termasuk organisasi sosial tingkat lokal; dan 4. Peningkatan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan.

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat antara lain TKSM/relawan sosial, karang taruna, organisasi sosial, dan kelembagaan sosial di tingkat lokal; 2. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam upaya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS; 3. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat, termasuk organisasi sosial tingkat lokal; dan 4. Pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan.

1. Tersedianya TKSM/relawan sosial yang diberdayakan sebanyak 5.953 orang, Karang Taruna 2.648 KT, dan 1.922 organisasi sosial masyarakat; 2. Berkembangnya jejaring kerja pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah PMKS yang dilayani; dan 3. Meningkatnya pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kejuangan, serta terpugarnya 68 TMP, 20 MPN, dan 48 rumah perintis kemerdekaan.

Dep. Sosial

89.034,5

6.

Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial 1. Peningkatan penyuluhan kesejahteraan sosial, khususnya di daerah kumuh, perbatasan, terpencil, rawan konflik, rawan bencana, dan

Peningkatan Kualitas Penyuluhan Kesejahteraan Sosial 1. Penyuluhan sosial melalui media masa cetak dan elektronik; dan 2. Peningkatan kualitas penyuluhan melalui pelatihan teknik komunikasi.

1. Terlaksananya penyuluhan sosial di daerah; 2. Meningkatnya kualitas penyuluhan kesejahteraan sosial di daerah; dan 3. Terlaksananya sosialisasi dan advokasi bagi dunia usaha melalui investasi sosial.

Dep. Sosial

20.000,0

II.28 – 7

No.



Sasaran Program

Instansi Pelaksana


gugus pulau; 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyuluhan sosial melalui media massa cetak dan elektronik; dan 3. Peningkatan kualitas penyuluhan kesejahteraan sosial melalui pelatihan teknik komunikasi. 7.

Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 1. Sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan; 2. Penyerasian penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut kesejahteraan rakyat, antara lain pengungsi dan korban bencana alam dan konflik sosial; dan 3. Penyelarasan kebijakan bidang kesehatan, termasuk penanggulangan HIV/AIDS, bidang lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan, pendidikan, budaya, pemuda, olah raga, aparatur negara, pariwisata dan agama.

Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 1. Sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan dan evaluasi penanggulangan kemiskinan; dan 2. Penyerasian penanganan masalahmasalah yang menyangkut kesejahteraan rakyat termasuk penanggulangan bencana di NAD.

1.

8.

Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial 1. Penyusunan berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan bantuan

Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial 1. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial;

1. Tersusunnya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial; 2. Terjaminnya ketersediaan bantuan dasar bagi korban bencana alam,

II.28 – 8

Tersusunnya kebijakan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan hakhak sosial dasar kesejahteraan rakyat.

Menko. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Dep. Sosial

35.800,0

572.000,0


No.

2.

3.

4.

5.

dan jaminan kesejahteraan sosial; Penyediaan bantuan dasar pangan, sandang, papan dan fasilitas bantuan tanggap darurat dan bantuan pemulangan/terminasi, serta stimulan bahan bangunan rumah bagi korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS lainnya; Pemberian bantuan bagi daerah penerima eks-korban kerusuhan dan pekerja migran bermasalah; Pemberian bantuan bagi korban tindak kekerasan melalui perlindungan dan advokasi sosial; dan Penyelenggaraan bantuan dan jaminan sosial bagi fakir miskin, penduduk daerah kumuh, dan PMKS lainnya.


Sasaran Program

2. Penyediaan bantuan dasar pangan, sandang, papan dan fasilitas bantuan tanggap darurat, termasuk bantuan pemulangan/ terminasi bagi korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS lainnya; 3. Penyediaan bantuan stimulan bahan bangunan rumah bagi korban bencana alam dan bencana sosial; 4. Penyiapan bantuan bagi daerah penerima pengungsi dan pekerja migran bermasalah; 5. Pemberian bantuan bagi korban tindak kekerasan; dan 6. Peningkatan jaminan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin, penduduk daerah kumuh, dan PMKS lainnya.

bencana sosial dan PMKS lainnya, termasuk pemulangan pengungsi ke daerah asal dan bantuan terminasi; 3. Terlaksananya bantuan sosial bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah; dan 4. Terlaksananya sistem jaminan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin, penduduk daerah kumuh, dan PMKS lainnya.

II.28 – 9

Instansi Pelaksana


BAB 28 PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Recommend Documents