BAB 11 PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN DAN PERAN PEREMPUAN SERTA KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
A. KONDISI UMUM Upaya peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak dilakukan secara lintas bidang dan lintas program. Pencapaian pembangunan pemberdayaan perempuan hingga tahun 2004 dari berbagai bidang pembangunan adalah sebagai berikut. Di bidang pendidikan, keberhasilan ditandai oleh menurunnya persentase penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah dan penduduk perempuan yang buta aksara (masing-masing 10,90 persen dan 11,71 persen pada tahun 2004). Di bidang kesehatan, angka kematian ibu melahirkan berhasil diturunkan meskipun masih yang tertinggi di ASEAN, yaitu 307 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2002–2003). Prevalensi anemia gizi besi pada ibu hamil, juga dapat diturunkan meskipun angkanya masih tinggi (45 persen pada tahun 2003). Selanjutnya, partisipasi perempuan yag diukur melalui tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) juga menunjukkan peningkatan (sekitar 49,23 persen berdasarkan Sakernas tahun 2004). Guna meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi, juga telah dilakukan beberapa kegiatan afirmasi, seperti pengintegrasian kepentingan perempuan ke dalam beberapa program pembangunan, seperti: Program Pemberdayaan Keluarga (PPK), Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (PPMP), dan Program Kelompok Usaha Bersama (KUB). Di samping itu, juga telah dibentuk unit kerja yang khusus menangani kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perempuan, pemetaan potensi usaha perempuan pengusaha, dan pemberian pendampingan dan fasilitasi manajemen keuangan dengan pihak perbankan. Dalam pembangunan politik, hasil yang dicapai adalah telah disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, yang mengamanatkan keterwakilan 30 persen perempuan di lembaga legislatif (DPR dan DPD). Meskipun hasil yang dicapai belum sesuai dengan amanat UU tersebut, namun keterlibatan perempuan dalam pembangunan politik menunjukkan peningkatan, terutama di daerah perdesaan. Di bidang hukum, hingga tahun 2004 telah dihasilkan 5 usulan naskah akademis dalam upaya penyempurnaan produk-produk hukum yang bias gender dan atau diskriminatif terhadap perempuan, serta belum peduli anak. Telah pula disusun 3 usulan naskah RUU dan RPP yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan anak.
Keberhasilan dari berbagai bidang pembangunan, khususnya pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan selanjutnya turut menurunkan kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki yang ditandai oleh meningkatnya angka Indeks Pembangunan Gender (IPG) atau Gender-related Development Index (GDI) dan Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Measurement, GEM). Berdasarkan Human Development Report 2004, angka GDI sebesar 59,2 dan angka GEM sebesar 54,6. Angka-angka tersebut terendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Dalam hal perlindungan perempuan dan anak, upaya-upaya yang telah dilakukan pada tahun 2004 adalah melanjutkan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait dalam penyusunan kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan, termasuk buruh migran perempuan, perlindungan perempuan dan anak korban trafiking termasuk fasilitasi perlindungan buruh migran korban trafiking, dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Untuk melindungi para tenaga kerja Indonesia (TKI), terutama TKI perempuan yang bekerja di luar negeri, upaya yang dilakukan adalah melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam bentuk pembangunan pelayanan bagi TKI perempuan di kedutaan besar di negara-negara penerima; fasilitasi penyempurnaan perjanjian perlindungan TKI dengan negara penerima; fasilitasi pembenahan proses rekrutmen hingga kepulangan; dan fasilitasi penanganan korban, repatriasi, dan rehabilitasi. Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015 yang merupakan landasan pelaksanaan pembangunan anak telah selesai disusun. Untuk mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, sebagai tindak lanjut Deklarasi Komitmen Bersama Negara dan Masyarakat Indonesia untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, telah disahkan beberapa peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, telah dibangun Pusat Krisis Terpadu (one stop crisis center) di beberapa rumah sakit di 5 provinsi, women crisis center di 19 kabupaten/kota, dan 39 Ruang Pelayanan Khusus (RPK) di 45 Polda dan Polres di seluruh Indonesia. Di samping itu juga telah dilakukan pendidikan reserse wanita penanganan kasus korban tindak kekerasan terhadap perempuan bagi polisi wanita (Polwan) dari 25 Polda di seluruh Indonesia. Penyebaran informasi tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan melalui pengembangan web-site serta iklan layanan masyarakat di berbagai media elektronik dan media cetak. Peranserta masyarakat dalam penanganan masalah perempuan dan anak di daerah pengungsian dan di daerah yang mengalami kerusuhan sosial sangat membantu mereka yang menjadi korban, antara lain seperti yang terjadi di Provinsi NAD. Bentuk kepedulian dan kerjasama tersebut ditandai dengan dibangunnya trauma center, children center, dan reunifikasi anak yang kehilangan keluarganya. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) juga terus dikembangkan guna mendukung pemberdayaan perempuan terutama di tingkat kabupaten/kota. Hingga tahun 2004, II.11 - 2
jumlah P2TP2 adalah 9 buah yang tersebar di 6 kabupaten/kota. Sementara itu, dalam upaya penanganan masalah pornografi dan pornoaksi, Pemerintah bersama masyarakat telah membangun Gerakan Masyarakat Anti Pornografi dan Pornoaksi, dan mempersiapkan RUU tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi. Pada tahun 2005 terus dilanjutkan upaya-upaya aksi afirmasi, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan hukum. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan untuk menekan tingginya angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi dan balita, terutama di daerah perdesaan; merevitalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) terutama di daerah yang angka kematian ibu, bayi dan anaknya tinggi; dan membangun pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit. Di bidang pendidikan, aksi afirmasi yang dilakukan pada tahun 2005 adalah melanjutkan kebijakan pemberian beasiswa dengan mengutamakan murid perempuan guna membantu menurunkan jumlah murid perempuan yang putus sekolah; dan mengembangkan model penghapusan buta huruf perempuan guna membantu menurunkan jumlah perempuan buta huruf, terutama di daerah perdesaan. Di bidang ekonomi, upaya pengintegrasian kepentingan perempuan dalam program-program pembangunan ekonomi, khususnya dalam bidang UMKM akan dilanjutkan, antara lain melalui fasilitasi pengembangan mekanisme dan jaringan kerja perempuan pengusaha mikro dengan lembaga-lembaga keuangan yang khusus menangani kredit UMKM. Saat ini sedang dirintis pengembangan kebijakan kredit tanpa agunan senilai maksimum Rp. 50 juta, dengan harapan dapat menambah jumlah perempuan pengusaha mikro. Sementara itu, di bidang hukum terus dilanjutkan penyusunan usulan revisi beberapa peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan dan belum peduli anak; dan pengkajian beberapa konvensi internasional, seperti Ratifikasi Konvensi Internasional Larangan Perdagangan Perempuan dan Anak, Ratifikasi Optional Protocol Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Ratifikasi Protocol to Prevent Trafficking in Persons, Especially Women and Children. Beberapa RUU juga akan disiapkan, khususnya tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dan tentang perlindungan korban dan saksi. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak juga akan dikembangkan, tertutama bagi anak dalam situasi darurat, khusus, dan eksploitatif. Meskipun banyak hasil pembangunan yang telah dicapai hingga tahun 2005, beberapa permasalahan masih akan dihadapi pada tahun 2006. Permasalahan tersebut, antara lain adalah masih rendahnya nilai Indeks Pembangunan Gender (Gender-related Development Index, GDI), yang berarti ketidaksetaraan gender di berbagai bidang pembangunan masih merupakan masalah yang dihadapi di masa mendatang; masih banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, dan tidak peduli anak; masih rendahnya tingkat kesejahteraan dan perlindungan anak, serta kebutuhan tumbuh kembang anak belum menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan masih rendahnya peran masyarakat dalam mendukung upaya pemberdayaan perempuan dan II.11 - 3
peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak, termasuk kapasitas kelembagaan di tingkat nasional dan daerah. Masalah lain yang belum teratasi adalah masalah perdagangan perempuan dan anak, serta kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak. Sementara itu, tantangan yang dihadapi sejalan dengan era desentralisasi, yaitu timbulnya masalah kelembagaan dan jaringan di daerah (provinsi dan kabupaten/kota), terutama yang menangani masalah-masalah pemberdayaan perempuan dan anak. Program-program pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak merupakan program lintas bidang dan lintas program, sehingga diperlukan koordinasi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Di samping itu, terbatasnya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin, mengakibatkan kesulitan dalam menemukenali masalah-masalah gender yang ada.
B. SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006 Sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada tahun 2006 dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak adalah: 1. Terumuskannya kebijakan aksi afirmasi peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik, dan ekonomi di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota; 2. Terlaksananya berbagai upaya perlindungan perempuan; 3. Tersusunnya kebijakan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak; 4. Tersusunnya materi dan terlaksananya KIE tentang peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan serta KPA di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; 5. Menguatnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA) di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; 6. Tersedianya data dan statistik gender dan anak; 7. Tersusunnya kebijakan dan program pembangunan daerah yang responsif gender dan yang peduli anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; dan 8. Terintegrasinya masalah dan upaya peningkatan kualitas anak dan perempuan ke dalam kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2006 Dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi pada tahun 2006, serta mengupayakan pencapain sasaran pembangunan tersebut di atas, maka arah kebijakan yang akan dilakukan pada tahun 2006 adalah:
II.11 - 4
1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, serta peran perempuan di bidang politik; 2. Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; 3. Menyempurnakan perangkat hukum yang melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk kekerasan dalam rumah tangga; 4. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan hukum; 5. Memperkuat kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; dan 6. Melanjutkan penyusunan data dan statistik gender di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
II.11 - 5
D. MATRIKS PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2006 No. 1.
Program/ Kegiatan Pokok RPJM
Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1. Peningkatan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup, dan ekonomi; 2. Peningkatan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya; 3. Pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum dan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berbagai bidang pembangunan di tingkat nasional dan daerah; 4. Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1. Penyusunan kebijakan aksi afirmasi dalam mendukung peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik, dan ekonomi; 2. Sosialisasi dan advokasi kebijakan aksi afirmasi; 3. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan dan di daerah konflik dan bencana; 4. Penguatan kelembagaan yang menangani pelanggaran HAM perempuan; 5. Penyusunan kebijakan perlindungan perempuan terhadap eksploitasi dan kekerasan media massa; 6. Penyempurnaan materi KIE peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan; 7. Penyusunan konsep sistem pencatatan dan pelaporan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan di tingkat provinsi;
Sasaran Program 1. Terumuskannya kebijakan aksi afirmasi peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik, dan ekonomi di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota; 2. Terlaksananya berbagai upaya perlindungan perempuan; dan 3. Tersusunnya materi dan terlaksananya KIE dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
II.11 - 6
Instansi Pelaksana Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
Pagu Sementara (Juta Rupiah) 9.000,0
No.
2.
Program/ Kegiatan Pokok RPJM
Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006
Sasaran Program
di tingkat nasional dan daerah; 5. Penyusunan sistem pencatatan dan pelaporan, dan sistem penanganan dan penyelesaian kasus tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan; 6. Pembangunan pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit dan berbasis masyarakat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai sarana perlindungan perempuan korban kekerasan, termasuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga; dan 7. Peningkatan peran masyarakat dan media dalam penanggulangan pornografi dan pornoaksi.
Fasilitasi pembentukan ruang pelayanan khusus (RPK) dan pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit dan berbasis masyarakat; 9. Pembentukan forum masyarakat media peduli penanggulangan pornografi dan pornoaksi; dan 10. Pelaksanaan KIE penghapusan tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi di media cetak dan elektronik.
Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak 1. Pengembangan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka pemenuhan hak-hak
Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak 1. Penyusunan kebijakan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak di bidang pendidikan dan kesehatan, termasuk anak di kalangan minoritas dan anak berbakat;
Instansi Pelaksana
Pagu Sementara (Juta Rupiah)
8.
1. Tersusunnya kebijakan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak; 2. Terlaksananya KIE tentang KPA di tingkat nasional dan provinsi.
II.11 - 7
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
5.500,0
Program/ Kegiatan Pokok RPJM
No.
2.
3.
4.
5.
6.
anak, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, hukum, dan ketenagakerjaan, di tingkat nasional dan daerah; Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak; Pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundangundangan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak; Peningkatan upaya-upaya dalam rangka pemenuhan hak-hak anak, seperti penyediaan akte kelahiran dan penyediaan ruang publik yang aman untuk bermain; Pengembangan mekanisme perlindungan bagi anak dalam kondisi khusus, seperti bencana alam dan sosial (termasuk konflik); Pengembangan sistem prosedur penanganan hukum yang ramah anak, termasuk peningkatan upaya perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi
Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006
Sasaran Program
2. Pelaksanaan KIE peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak (KPA); 3. Sosialisasi standarisasi sistem rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap anak korban trafiking; 4. Penguatan kelembagaan dan jaringan kerja dalam rangka penghapusan trafiking dan kekerasan terhadap anak; 5. Sosialisasi kebijakan akte kelahiran bagi anak; 6. Penyusunan kebijakan penyediaan ruang publik yang aman bagi anak untuk bermain dan tempat penitipan anak di tempat kerja; 7. Penyusunan konsep pola penanggulangan masalah eksploitasi seksual komersial anak; 8. Penyusunan sistem pemantauan pelaksanaan hukum yang berpihak pada kepentingan anak; 9. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang anak; dan 10. Fasilitasi pembentukan wadah penyaluran partisipasi anak dan forum anak.
II.11 - 8
Instansi Pelaksana
Pagu Sementara (Juta Rupiah)
No.
Program/ Kegiatan Pokok RPJM
Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006
Sasaran Program
Instansi Pelaksana
1. Menguatnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA) di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; 2. Tersedianya data dan statistik gender dan anak; 3. Tersusunnya kebijakan dan program pembangunan daerah yang responsif gender dan yang peduli anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Dep. Luar Negeri, Dep. Hukum & HAM, Dep. Pendidikan Nasional, Dep. Agama, Dep. Sosial, Kementerian Negara Koperasi & UKM, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
Pagu Sementara (Juta Rupiah)
darurat, konflik dengan hukum, eksploitasi, trafiking, dan perlakuan salah lainnya; 7. Pembentukan wadah-wadah guna mendengarkan dan menyuarakan pendapat dan harapan anak sebagai bentuk partisipasi anak dalam proses pembangunan; dan 8. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundangundangan tentang anak di tingkat nasional dan daerah. 3.
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1. Pengembangan materi dan pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kesetaraan dan keadilan gender, dan kesejahteraan dan perlindungan anak; 2. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, termasuk Pusat Studi
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1. Penyusunan materi KIE tentang KPA dan KKG; 2. Pelaksanaan KIE tentang KKG; 3. Pembentukan dan revitalisasi jaringan kelembagaan PP dan KPA; 4. Pengembangan data terpilah tentang perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan; 5. Evaluasi PUG dan PUA; 6. Fasilitasi perencanaan kebijakan dan program pembangunan nasional dan daerah yang responsif gender dan yang peduli anak; dan 7. Fasilitasi pengembangan informasi
II.11 - 9
73.796,7
No.
4.
Program/ Kegiatan Pokok RPJM
Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006
Wanita/Gender, dan lembaga-lembaga penelitian, pemerhati dan pemberdayaan anak; 3. Penyusunan berbagai kebijakan dalam rangka penguatan kelembagaan PUG dan PUA, di tingkat nasional dan daerah; dan 4. Penyusunan mekanisme perencanaan, pemantauan, dan evaluasi PUG dan PUA di tingkat nasional dan daerah.
gender berbasis komputer yang dikelola oleh dan untuk kelompok/organisasi perempuan.
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 1. Analisis dan revisi peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan, bias gender, dan belum peduli anak; 2. Penyusunan kebijakan dan peraturan perundangundangan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan melindungi perempuan dan hak-hak anak; 3. Pelaksanaan komunikasi,
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 1. Analisis peraturan daerah (Perda) yang bias gender, dan belum peduli anak; 2. Penyempurnaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah diidentifikasi diskriminatif terhadap perempuan; 3. Penyusunan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perempuan dan anak; 4. Penyusunan materi KIE kebijakan perlindungan perempuan dan anak;
Sasaran Program
1. Terintegrasinya masalah dan upaya peningkatan kualitas anak dan perempuan ke dalam kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
II.11 - 10
Instansi Pelaksana
Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
Pagu Sementara (Juta Rupiah)
6.000,0
No.
Program/ Kegiatan Pokok RPJM
Program/ Kegiatan Pokok RKP 2006
informasi, dan edukasi (KIE) kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang perempuan dan anak; dan 4. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan peraturan perundangan, dan program pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak, di tingkat nasional dan daerah.
5. KIE kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; dan 6. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan , peraturan perundangan, dan program pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak.
Sasaran Program
II.11 - 11
Instansi Pelaksana
Pagu Sementara (Juta Rupiah)
