PERLINDUNGAN,PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN (UNDANG UNDANG No : 13 TAHUN 2003)
PERLINDUNGAN
1.PENYANDANG CACAT 1. ANAK 2. PEREMPUAN 3. WAKTU KERJA 4. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
1
1
PENYANDANG CACAT Ps 67 1. Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacad wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya; 2. Pemberian perlindungan di laksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. .
2
2
ANAK Pasal 68 - 78 Pengusaha dilarang mempekerjakan anak di kecualikan anak usia 13-15 tahun untuk pekerjaan yang ringan , tidak mengganggu perkembangan pisik ,mental dan sosial . Syarat : Izin tertulis orang tua / wali, PK pengusaha dengan orang tua, waktu kerja max 3 jam, pada siang hari, tidak mengganggu sekolah, diperhatikan K3, hubungan kerja jelas, upah sesuai ketentuan yang berlaku.
3
3
ANAK
( Lanjutan )
Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja bila itu merupakan bagian dari kurikulum pendidikan / pelatihan yg disyahkan pejabat. Anak dimaksud paling sedikit berumur 14 th Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya ( diatur dg Kepmen )
4
4
ANAK ( Lanjutan ) 1. Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk. Meliputi : - bentuk perbudakan dan sejenisnya, - pelacuran , pornografi, perjudian ; - perdagangan minuman keras/ narkotika, obat terlarang; - pekerjaan yang membahayakan K3 ; 2. Jenis-jenis pekerjaan yg membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak ( diatur dg Kepmen ); 3. Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar perusahaan. 5
5
PEREMPUAN Ps 76 1. Pekerja/Buruh perempuan yg berumur kurang dari 18 th di larang di pekerjakan antara pukul 23.00 s.d 07.00 2. Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh Perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya;
6
6
PEREMPUAN ( Lanjutan ) Pengusaha yang mempekerjakan Pekerja Perempuan pukul 23.00 - 07.00 wajib : - memberi makanan dan minuman yg bergizi; - menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja; - menyediakan angkutan antar jemput.
7
7
PEREMPUAN ( Lanjutan ) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yg berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 s.d pukul 05.00
8
8
WAKTU KERJA Ps 77 Setiap Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja; Waktu kerja meliputi : - 7 jam 1 hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dlm minggu; - 8 jam 1 hari dan 40 jam satu minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.
9
9
WAKTU KERJA ( lanjutan ) Pengusaha yg mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja harus memenuhi syarat : a. Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan ;b. Waktu kerja lembur paling banyak 3 jam sehari dan 14 jam dlm 1 minggu ; Pengusaha yg mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja wajib membayar upah kerja lembur 10
10
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA Pasal 86 1.Setiap pekerja/buruh mempunyai hak memperoleh perlindungan atas : a. Keselamatan dan kesehatan kerja; b. Moral dan kesusilaan; dan c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia sertanilai-nilai agama; 2. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujutkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja ( diatur dengan Undang-undang ) ; 11
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PASAL 87
1.
Setiap perusahaan wajib menerapkan sistim manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistim manajemen perusahaan;
2.
Ketentuan mengenai penerapan sistim manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3 ) diatur dengan Peraturan Pemerintah ;
12
PENGUPAHAN Ps 88 1. Setiap pekerja/ buruh berhak memperoleh penghasilan yg memenuhi penghidupan yg layak bagi kemanusiaan ; 2. Untuk mewujutkan penghasilan yg memenuhi penghidupan yg layak bagi kemanusiaan pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yg melindungi pekerja .
13
13
KEBIJAKAN PENGUPAHAN 1. Upah Minimum 2. Upah kerja lembur. 3. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain / berhalangan. 4. Upah waktu istirahat. 5. Bentuk dan cara pembayaran upah. 6. Denda dan potongan upah 7. Struktur dan skala upah 8. upah untuk pembayaran pesangon 9. Hal-hal yang diperhitungkan dengan upah 10. upah untuk perhitungan pajak. 14
14
KESEJAHTERAAN (Pasal 99) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh Jaminan sosial tenaga kerja; Jaminan sosial tenaga kerja di laksanaklan sesuai peraturan perundangan yg berlku; Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan; Penyediaan fasilitas kesejahteraan dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja dan ukuran kemampuan perusahaan.
15
15
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) ( UU RI No. 3 Tahun 1992) Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Jamsostek sebagaimana dimaksud dalam PP terdiri A. Jaminan berupa uang meliputi - Jaminan kecelakaan Kerja - Jaminan Kematian - Jaminan hari tua B. Jaminan berupa pelayanan, yaitu jaminan pemeliharaan kesehatan 16
Kepesertaan Jamsostek Pengusaha yang memperkerjakan tenaga kerja sebanyak 10 (sepuluh) orang atau lebih, atau membayar upah paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebulan, wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Kecuali bagi pengusaha yang telah menyelenggarakan sendiri program tersebut dengan manfaat yang lebih baik.
17
HUBUNGAN INDUSTRIAL
1. 2. 3. 4.
FUNGSI PEMERINTAH MENETAPKAN KEBIJAKAN MEMBERIKAN PELAYANAN MELAKSANAKAN PENGAWASAN MELAKUKAN PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN PER-UU-AN KETENAGAKERJAAN
18
FUNGSI PEKERJA/ SERIKAT PEKERJA 1. 2. 3. 4. 5. 6.
MENJALANKAN PEKERJAAN SESUAI DENGAN KEWAJIBANNYA. MENJAGA KETERTIBAN DEMI KELANGSUNGAN PRODUKSI. MENYALURKAN ASPIRASI SECARA DEMOKRATIS. MENGEMBANGKAN KETRAMPILAN DAN KEAHLIAN IKUT MEMAJUKAN PERUSAHAAN. MEMPERJUANGKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA BESERTA KELUARGANYA.
19
FUNGSI PENGUSAHA/ ORGANISASI PENGUSAHA
1.MENCIPTAKAN KEMITRAAN. 2.MENGEMBANGKAN USAHA. 3.MEMPERLUAS LAPANGAN KERJA. 4.MEMBERIKAN KESEJAHTERAAN PEKERJA/BURUH SECARA TERBUKA, DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN.
20
SARANA HUBUNGAN INDUSTRIAL (Psl. 103, UU 13/2003)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
SERIKAT PEKERJA/SERIKAT BURUH, ORGANISASI PENGUSAHA, LEMBAGA KERJASAMA BIPARTIT, LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT, PERATURAN PERUSAHAAN, PERJANJIAN KERJA BERSAMA, PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KETENAGAKERJAAN, 8. LEMBAGA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL. 21
MOGOK KERJA Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekeja/buruh di lakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 hari kerja sebelum mogok kerja di laksanakan, pekerja/serikat pekerja wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yg bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Pemberitahuan sekurang-kurangnya memuat : - waktu ( hari,tanggal, dan jam ) - tempat mogok kerja - alasan dan sebab-sebab mogok kerja - tanda tangan ketua dan sekretaris sebagai penanggung jawab mogok kerja. 22
22
LOCK OUT Penutupan perusahaan (Lock Out) adalah hak dasar pengusaha, dilakukan untuk menolak pekerja/ buruh sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan akibat gagalnya perundingan. Pengusaha tidak dibenarkan melakukan penutupan perusahaan sebagai tindakan balasan sehubungan adanya tuntutan normatif dari pekerja/ buruh.. Penutupan perusahaan dilarang pada perusahaan-perusahaan pelayan umum dan atau jenis kegiatan yang membahayakan keselamatan jiwa manusia seperti rumah sakit, pelayanan air bersih , telekomonikasi, listrik, pengolahan minyak, dan kereta api. 23
23
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah, dengan segala daya upaya harus mengusahakan agar tidak terjadi PHK; Dalam hal PHK tidak dapat di hindari, maka maksud PHK harus di rundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh tidak menjadi anggota serikat pekerja serikat buruh; Dalam hal perundingan tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dg pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial ( diatur dg UU No 2 th 2004) 24
24
PEMBINAAN
Pemerintah melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan; Pembinaan dapat mengikutsertakan organisasi pengusaha, Serikat Pekerja dan organisasi profesi lainnya; Pembinaan dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi. 25
25
