GAJI, TUNJANGAN, DAN KESEJAHTERAAN

MODUL DIKLAT ANALIS KEPEGAWAIAN

GAJI, TUNJANGAN, DAN KESEJAHTERAAN

Penulis: 1. Satia Supardy, SH, M. Pd 2. Sri Dadi Handayani, SH

PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA JAKARTA, 2014

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan gaji dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah masalah yang berkaitan hajat hidup yang harus ditangani secara profesional. Sebab masalah ini tidak saja menyangkut berapa rupiah seorang pegawai atau pimpinan harus digaji atas pekerjaannya, tetapi juga memberikan implikasi yang sangat luas baik dalam rangka sistem kepegawaian yang berlaku, bobot pekerjaan yang menjadi tugas pokoknya, maupun kaitan moral dan tanggung jawab sosial organisasi serta kesejahteraan atas hidup pegawai dan keluarganya. Juga pada hakekatnya gaji dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat memberikan motivasi kepada pegawai untuk bekerja secara efektif dan efisien dalam beretos kerja. Maka begitu sesuatu yang sangat urgen Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara telah mengganti UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian. Hal ini dalam memberikan perhatian kepada Pegawai Negeri Sipil menyangkut unsur kesejahteraan termasuk didalamnya masalah sistem penggajian pegawai. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila sistem penggajian dan kesejahteraan PNS yang berlaku di instansi pemerintah menjadi tuntutan harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan ekonomi yang terjadi di lapangan. Paling tidak ada dua dalih atau alasan mengapa pemerintah menaikkan gaji PNS. Alasannya adalah meningkatkan kesejahteraan PNS dan pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan, dengan kenaikan gaji PNS, kesejahteraan PNS akan meningkat. Begitu pula, dengan meningkatnya kesejahteraan PNS akan meningkat pula pelayanan PNS kepada masyarakat. Akan tetapi, pertanyaannya apakah kedua dalih ini dapat terwujud secara baik ? Walaupun gaji PNS dinaikkan, masih ada keraguan dari kalangan PNS akan naiknya kesejahteraan mereka. Keraguan tersebut muncul berdasarkan pengalaman

bahwa setiap 1

kenaikan gaji PNS selalu diikuti oleh lonjakan harga bahan kebutuhan pokok, barang-barang dan jasa lainnya. Fenomena yang terjadi, manakala pemerintah mengumumkan kenaikan gaji PNS, maka harga barang-barang dan jasa-jasa di pasaran sudah naik mendahului realisasi kenaikan gaji tersebut. Dengan kata lain, sebelum kenaikan gaji diterima, harga barang-barang di pasaran sudah naik. Sebagaimana diketahui, bahwa masalah kinerja PNS sering mendapat sorotan dari stakeholder khususnya yang menyangkut pelayanan terhadap masyarakat (public service) kurang memberikan kepuasan. Salah satu faktor penyebab pelayanan yang kurang memuaskan, adalah kesejahteraan antara lain, tentang gaji kurang layak. Oleh karenanya, sangat mendesak pemerintah harus berupaya memperbaiki masalah sistem penggajian PNS untuk memberikan kenyamanan, ketenangan pegawai termasuk keluarganya sehingga mampu meningkatkan pelayanan secara prima (excellent service). Berdasarkan uraian diatas, maka kehadiran modul ini setidak-tidaknya memberikan jalan penerangan yang penuh harap menuju kesejahteraan mental spiritual PNS dan keluarganya sehingga dapat memenuhi standar hidup layak lahir batin. B. Diskripsi Singkat Diklat Fingsional Analis Kepegawaian Keahlian PNS bagi pejabat fungsional

pengelola

kepegawaian

dimaksudkan

untuk

meningkatkan

pengetahuan, dan keterampilan dengan ruang lingkup bahasan tentang sistem penggajian, tunjangan, upaya kesejahteraan, dan penghargaan. C. Tinjauan Pembelajaran Umum Setelah mengikuti pembelajaran mata ajar ini peserta Diklat diharapkan dapat memahami sistem penggajian, tunjangan, upaya kesejahteraan, dan penghargaan.

2

D. Tinjauan Pembelajaran Khusus Setelah mengikuti pembelajaran mata ajar ini peserta Diklat diharapkan dapat : 1. Menjelaskan sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil ; 2. Menjelaskan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil ; 3. Menjelaskan Upaya Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil; 4. Menjelaskan Penghargaan Pegawai Negeri Sipil

3

BAB II SISTEM PENGGAJIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan peserta mampu menjelaskan Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil sehingga terwujudnya pegawai yang Profesional, Netral dan Sejahtera.

A. Pengertian Gaji dan Upah Untuk dapat memberikan pemahaman lebih luas tentang gaji PNS diperlukan banyak informasi mengenai konsep gaji secara umum. Secara teori, gaji menjadi salah satu bagian penting manajemen pengembangan sumber daya manusia, karena gaji dapat memberikan sumber motivasi kepada pegawai untuk bekerja secara efektif dan efisien. Secara umum hakikat gaji tidak jauh atau dengan pengertian upah, karena masyarakat sering mengatakan bahwa gaji sama dengan upah. Pengertian upah dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi teoritis dan segi yuridis. Menurut Manullang (1976:122) dari segi teoritis upah, meninjau upah dari segi fugsinya yaitu bahwa upah adalah sebagai alat motivasi yang bersifat material, adalah segala daya perangsang yang memupuk loyalitas dan efisiensi pegawai ke dalam perusahaan. Sedangkan Ven (1964:13) meninjau pengertian upah dari segi hubungan kerja sosial ekonomi, yaitu hubungan kerja di mana terhadap penyerahan dengan sadar tenaga manusia untuk mencapai tujuan. Adapun tujuan dari kerja ekonomi itu adalah untuk memperoleh hasil pekerjaan, yaitu hasil kerja dan jasa , yang dalam arti ekonomis adalah merupakan tambahan nilai yang diperoleh. Beberapa pengertian tentang gaji sebagaimana yang dinyatakan Dessler (1998: 85) dalam bukunya

yang

berjudul

“Sumber

Daya

Manusia” mengatakan gaji adalah uang atau sesuatu yang berkaitan dengan uang yang diberikan kepada pegawai.

4

Secara substanstial, gaji (salary) dan upah (wage) pada hakekatnya memiliki perbedaan satu sama lain, meskipun tersirat makna yang hampir sama, sebab sama-sama merupakan unsur kompensasi (Janry dkk, 2006:2). Pengertian gaji menurut Kamus Manajemen (Marbun, 2003:83) bahwa gaji adalah upah yang dibayarkan secara berkala. Sedangkan upah merupakan imbalan yang dibayarkan kepada tenaga kerja tidak tetap, yang besarnya sudah disepakati sebelumnya atau sesuai dengan aturan yang berlaku (Janry dkk, 2006:29). Pangabean (2004:77) mendefinisikan gaji sebagai imbalan financial yang dibayarkan kepada karyawan secara teratur , seperti tahunan, catur wulan, bulanan atau mingguan. Dessler (1997:350) menyebutkan, gaji adalah uang atau sesuatu yang diberikan kepada pegawai atas dasar waktu pelaksanaan pekerjaan berupa minggu, bulan, atau tahun dan bukan menurut jam atau hari. Lebih lanjut berpendapat bahwa sistem pembayaran yang dilakukan atas dasar lamanya bekerja, misalnya per jam, hari, minggu, bulan dan sebagainya, dan pembayaran berdasarkan hasil kinerja, yaitu pembayaran upah/gaji yang didasarkan pada hasil akhir dari proses kinerja, misalnya jumlah produksi. Menurut Amstrong dan Murlis (1995:7), gaji merupakan bayaran pokok yang diterima oleh seseorang. Pernyataan di atas juga didukung oleh pendapat Mathis dan Lackson (2002:165), “gaji adalah suatu bentuk kompensasi yang dikaitkan dengan kinerja individu, kelompok ataupun kinerja organisasi” . Hasibuan (1999:133) menyatakan bahwa “Gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti”. Simamora (2004:445) dalam bukunya menjelaskan bahwa: “Upah (wages) biasanya berhubungan dengan tarif gaji per-jam (semakin lama jam kerjanya, semakin besar bayarannya). Upah merupakan basis bayaran yang kerap digunakan bagi pekerja-pekerja produksi dan pemeliharaan (pekerja kerah biru). Sedangkan gaji (salary) umumnya berlaku untuk tarif bayaran mingguan, bulanan, dan tahunan (terlepas dari lamanya jam kerja). Menurut Nawawi (1997:317) definisi upah insentif adalah: “Penghargaan atau ganjaran yang diberikan untuk memotivasi para pekerja agar produktivitas kerjanya tinggi, sifatnya tidak tetap atau sewaku-waktu”. 5

Hasibuan (1999:133) mendefinisikan upah insentif adalah “balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya di atas prestasi standart”. Sedangkan Manulang (1976:122), “Insentif merupakan alat motivasi, sarana motivasi, sarana yang memberikan motif atau sarana menimbulkan dorongan”. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Gitosudarmo (1995:299) yang menyatakan pengertian gaji adalah: “Imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada karyawan, yang penerimaannya bersifat rutin dan tetap setiap bulan walaupun tidak masuk kerja maka gaji akan tetap diterima secara penuh”. Pendapat lain dikemukakan oleh Handoko (1993:218), “Gaji adalah pemberian pembayaran finansial kepada karyawan sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan dan sebagai motivasi pelaksanaan kegiatan di waktu yang akan datang” . Menurut Nitisemito (1984:170)

faktor-faktor yang dapat dijadikan

sebagai suatu pedoman untuk meningkatkan semangat dan kegairahan kerja & motivasi karyawan adalah: a. Gaji yang cukup, b. Memperhatikan kebutuhan rohani, c. Sekali-kali perlu menciptakan suasana santai, d. Perasaan aman menghadapi masa depan perlu diperhatikan, e. Usahakan karyawan mempunyai loyalitas. Menurut Komaruddin (1995:164) fungsi gaji bukan hanya membantu manajer personalia dalam menentukan gaji yang adil dan layak saja, tetapi masih ada fungsi-fungsi yang lain, yaitu: a. untuk menarik pekerja yang mempunyai kemampuan ke dalam organisasi, b. untuk mendorong pekerja agar menunjukkan prestasi yang tinggi, dan c. untuk memelihara prestasi pekerja selama periode yang panjang. Menurut Maryati dan Salipi (1988:11) adanya persamaan unsure-unsur penting untuk menyatakan upah dan gaji yaitu: a. merupakan suatu balas jasa, b. merupakan imbalan atas hasil kerja yang dilakukan oleh seseorang, dan merupakan hak bagi seseorang yang melakukan pekerjaannya. Menurut Tanjung (2009:12) Perbedaan gaji dan upah itu terletak pada Jenis karyawannya (Tetap atau tidak tetap) dan sistem pembayarannya (bulanan atau tidak). Meskipun titik berat antara upah dan gaji

terletak pada jenis karyawannya

apakah tetap ataukah tidak.

6

Sedangkan pengertian kesejahteraan (gaji) secara normatif tercantum dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara peganti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang PokokPokok Kepegawaian, yang menyebutkan bahwa: 1) Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS, 2). G aji dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan, dan 3). G a ji pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Juga, Pasal 80 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan, bahwa selain gaji, PNS juga menerima tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan serta fasilitas. Oleh karena itu, menurut Maryanti dan Salipi (1988:11) gaji merupakan hak bagi setiap Pegawai Negeri Sipil disamping hakhak lainnya, karena Pegawai Negeri Sipil telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan cita-cita nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kesejahteraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung arti keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, ketenteraman. Kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memliki arti khusus resmi atau teknikal fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah istilah yang digunakan dalam ide negara sejahtera. Di Amerika Serikat, sejahtera menunjuk ke uang yang dibayarkan oleh pemerintah kepada orang yang membutuhkan bantuan finansial, tetapi tidak dapat bekerja, atau yang keadaannya pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak berkecukupan. Jumlah yang dibayarkan biasanya jauh di bawah garis kemiskinan, dan juga memiliki kondisi khusus, seperti bukti sedang mencari pekerjaan atau kondisi lain, seperti ketidakmampuan atau kewajiban menjaga

7

anak, yang mencegahnya untuk dapat bekerja. Di beberapa kasus penerima dana bahkan diharuskan bekerja, dan dikenal sebagai workfare. Pengertian Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Negara, PNS adalah Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan, bahwa gaji Pegawai Negeri Sipil adalah suatu bentuk balas jasa ataupun penghargaan yang diberikan secara teratur kepada seorang pegawai atas jasa, tenaga, pikiran dan hasil kerjanya sehingga menciptakan ketenangan, ketenteraman maupun kenyaman pegawai sehingga mampu meningkatkan motivasi kinerja. Gaji sering juga disebut sebagai upah, dimana keduanya merupakan suatu bentuk kompensasi, yakni imbalan jasa yang diberikan secara teratur atas prestasi kerja yang diberikan kepada seorang pegawai. Perbedaan gaji dan upah hanya terletak pada kuatnya ikatan kerja dan jangka waktu penerimaannya. Seseorang menerima gaji apabila ikatan kerjanya kuat, sedang seseorang menerima upah apabila ikatannya kerjanya kurang kuat. Dilihat dari jangka waktu penerimaannya, gaji pada umumnya diberikan pada setiap akhir bulan, sedang upah diberikan pada setiap hari ataupun setiap minggu. B. Sistem Penggajian Adil dan Layak Adapun dimaksud dalam pembahasan ini pengertian gaji yang adil dan layak adalah bahwa gaji PNS harus mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sehingga PNS dapat memusatkan perhatian, pikiran, dan tenaganya hanya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Pemberian gaji PNS yang adil dimaksudkan untuk mencegah kesenjangan kesejahteraan baik antar PNS maupun antara PNS dengan swasta. Juga, suatu upaya menghindari perbuatan penyelewengan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sampai sekarang masih menggurita. Sedangkan gaji yang layak dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok dan dapat mendorong produktivitas dan kreativitas PNS sehingga mampu mengimbangi kenaikan harga dan barang di masyarakat. Oleh karenanya gaji yang adil dan layak menjadi 8

kebutuhan pokok pegawai yang wajib dipenuhi pemerintah sebagaimana tertuang dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan terpenuhi gaji yang adil dan layak disamping memotivasi etos kerja pegawai juga, gaji dapat berfungsi sebaik serta setepat mungkin dalam mewujudkan kesejahteraan PNS maupun keluarganya. Menurut Komaruddin (1995:164) bahwa fungsi penggajian bukan hanya membantu manajer personalia dalam menentukan gaji yang adil dan layak saja, tetapi masih ada fungsi-fungsi yang lain, yaitu untuk : a. menarik pekerja yang mempunyai kemampuan ke dalam organisasi, b. mendorong pekerja agar menunjukkan prestasi yang tinggi, dan c. memelihara prestasi pekerja selama periode yang panjang. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan PNS dan keluarganya sangat terkait dengan penyelenggaraan sistem penggajian itu sendiri. Sistem penggajian selama ini terdapat 3 (tiga) jenis, yaitu : sistem skala tunggal, sistem skala ganda dan sistem skala gabungan. 1. Sistem Skala Tunggal Yang dimaksud sistem skala tunggal adalah sistem penggajian yang memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaaan yang dilakukan dan beratnya tanggung jawab yang dipikul dalam melaksanakan pekerjaan itu.

9

No

Tabel. 1 Pangkat, Golongan, dan Ruang Pegawai Negeri Sipil Pangkat Golongan Ruang

Urut 1

Juru Muda

I

A

2

Juru Muda Tingkat I

I

B

3

Juru

I

C

4

Juru Tingkat I

I

D

5

Pengatur Muda

II

A

6

Pengatur Muda Tingkat I

II

B

7

Pengatur

II

C

8

Pengatur Tingkat I

II

D

9

Penata Muda

III

A

10

Penata Muda Tingkat I

III

B

11

Penata

III

C

12

Penata Tingkat I

III

D

13

Pembina

IV

A

14

Pembina Tingkat I

IV

B

15

Pembina Utama Muda

IV

C

16

Pembina Utama Madya

IV

D

17

Pembina Utama

IV

E

2. Sistem Skala Ganda Sistem skala ganda adalah sistem penggajian yang menentukan besarnya gaji yang bukan saja didasarkan pada pangkat, tetapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai, dan beratnya tanggung jawab yang dipikul dalam melaksanakan pekerjaan itu. 3. Sistem Skala Gabungan Sedangkan yang dimaksud sistem skala gabungan adalah perpaduan antara sistem skala tunggal dan skala ganda. Dalam sistem ini gaji pokok ditentukan sama bagi pegawai Negeri yang berpangkat sama, di samping itu diberikan tunjangan kepada pegawai yang memikul tanggung jawab yang berat, mencapai 10

prestasi yang tinggi atau melakukan pekerjaan tertentu yang sifatnya memerlukan pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga secara terus menerus. Dua hal yang perlu digaris bawahi tersebut, yaitu: sistem skala ganda dan gabungan hanya mungkin dapat dilaksanakan dengan memuaskan apabila sudah ada analisa, klasifikasi, dan evaluasi jabatan/ pekerjaan yang lengkap. Sedangkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, menegaskan bahwa 1). Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS, 2). ga ji dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan,

3). ga ji

pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, 4). gaji PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara, dan 5).gaji PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam implementasinya, kebijakan penggajian sampai sekarang (PP Nomor 22 Tahun 2013) masih menggunakan sistem skala tunggal, yaitu memberikan gaji yang sama kepada pegawai yang berpangkat sama dengan tidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaaan yang dilakukan dan beratnya tanggung jawab yang dipikul dalam melaksanakan pekerjaan itu. Bagaimana dengan skala ganda ? Jika ada yang berpendapat bahwa pemerintah telah menggunakan sistem skala ganda karena dalam menentukan besarnya gaji bukan saja didasarkan pada pangkat, tetapi juga didasarkan pada sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai, dan beratnya tanggung jawab yang dipikul dalam melaksanakan pekerjaan itu, hal tersebut masih dapat diperdebatkan. Pemberian tunjangan isteri/suami, tunjangan anak, tunjangan pangan, tunjangan pengabdian, tunjangan jabatan struktural, dan tunjangan fungsional yang ada saat ini belum mencerminkan pengukuran dan dan balas jasa yang cermat terdahap sifat pekerjaan, prestasi kerja yang dicapai, dan beratnya tanggung jawab.

11

4. Kebutuhan hidup layak Usaha dalam upaya untuk dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok dan dapat mendorong meningatkan kinerja dan kretivitas pegawai, maka perlu ditinjau seberapa besar kebutuhan untuk hidup layak tersebut. Besarnya kebutuhan hidup layak (KHL) dapat dilihat dari komponen yang digunakan untuk menghitung Kebutuhan Hidup Layak tersebut. Sebagaimana unsur komponen kebutuhan hidup layak (KHL), menurut Simbolon (2004) terdiri atas : 1). makanan dan minuman, 2). sandang , 3). perumahan, 4). pendidikan, 5). kesehatan, 6). transportasi dan kemasyarakatan, dan 7). rekreasi dan tabungan. Menurut tim peneliti bkn (2002: 44) dari berbagai sumber, faktor yang berperan terhadap pemberian gaji adalah: a. tanggung jawab; b. pendidikan; c. masa kerja/pengalaman; d. hubungan kerja; e. kompleksitas pekerjaan; f. upaya mental; g. upaya fisik; h. tingkat kemandirian; dan i. lingkungan kerja. Komponen Kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar penentuan Upah Minimum, dimana dihitung berdasarkan kebutuhan hidup pekerja dalam memenuhi kebutuhan mendasar yang meliputi kebutuhan akan pangan 2100/kkal perhari, perumahan, pakaian, pendidikan dan sebagainya. Awalnya penghitungan upah minimum dihitung didasarkan pada kebutuhan fisik minimum (KFM), Kemudian terjadi perubahan penghitungan didasarkan kepada kebutuhan hidup minimum (KHM). Perubahan itu disebabkan tidak sesuainya lagi penetapan upah berdasarkan kebutuhan fisik minimum, sehingga timbul perubahan yang disebut dengan KHM. Tapi, penetapan upah minumum berdasarkan KHM mendapat koreksi cukup besar dari pekerja yang beranggapan, terjadi implikasi pada rendahnya daya beli dan kesejahteraan masyarakat terutama pada pekerja tingkat level bawah. Namun dalam kenyataannya, hingga saat ini pemberian gaji berdasarkan PP.22/ 2013 hanya didasarkan pada Masa Kerja dan Pendidikan yang ditamatkan.

12

C. Latihan Dalam memahami dengan lebih baik mengenai materi, penggajian Pegawai Negeri Sipil, Saudara kerjakanlah latihan-latihan di bawah ini: 1. Jelaskan pengertian gaji dan upah sepengetahuan Saudara ! 2. Sebutkan jenis sistem penggajian yang Saudara ketahui ! 3. Saudara pahami komponen kebutuhan hidup layak (KHL) menurut Simbolon terdapat berapa macamkah ! Petunjuk Jawaban Latihan ! Untuk menjawab soal latihan ini, cobalah cermati lagi pembahasan penggajian Pegawai Negeri Sipil dalam bab ini. D. Rangkuman 1.

Menurut Manullang (1976:122) dari segi teoritis upah, meninjau upah dari segi fugsinya yaitu bahwa upah adalah sebagai alat motivasi yang bersifat material, adalah segala daya perangsang yang memupuk loyalitas dan efisiensi pegawai ke dalam perusahaan.

2.

Pendapat lain dikemukakan oleh Handoko (1993:218), “Gaji adalah pemberian pembayaran finansial kepada karyawan sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan dan sebagai motivasi pelaksanaan kegiatan di waktu yang akan datang” .

3.

Pengertian gaji yang adil dan layak adalah bahwa gaji PNS harus mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, sehingga PNS dapat memusatkan perhatian, pikiran, dan tenaganya hanya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Pemberian gaji PNS yang adil dimaksudkan untuk mencegah kesenjangan kesejahteraan baik antar PNS maupun antara PNS dengan swasta.

4.

Pasal 79 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999, menegaskan bahwa 1). Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan

13

PNS, 2). gaji dibayarkan

sesuai dengan beban kerja,

tanggungjawab,

dan resiko pekerjaan, 3). ga ji pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, 4). gaji PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada APBN, dan 5).gaji PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada APBD.

14

BAB III. TUNJANGAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu menjelaskan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil sehingga dalam melaksanakan tugas Kewajibannya secara profesional

A. Tunjangan Tunjangan merupakan bagian penting dari pemberian gaji atau upah pegawain. Dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2006 dikenal tunjangan jabatan struktural dan tunjangan jabatan fungsional. Tunjangan jabatan struktural yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Sedangkan tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dewasa ini, ada banyak tunjangan yang diklasifikasikan seperti: 1. Tunjangan upah supplemental, mencakup asuransi, upah cuti dan liburan, upah sakit,

uang

pesangon

dan

tunjangan

pengangguran supplemen. 2. Tunjangan asuransi, kompensasi karyawan ini dapat berupa moneter atau medis. 3. Tunjangan pensiun, yang dimaksud adalah jaminan sosial dan pensiun. Jaminan sosial tidak hanya meliputi tunjangan pensiun, melainkan juga tunjangan bertahan hidup dan cacat. Ada tiga tipe dasar rencana pensiun, yaitu rencana kelompok, pembagian laba tertunda dan tabungan. Dan 4. Tunjangan jasa, biasanya diberikan perusahaan kepada karyawan dalam bentuk jasa makanan, peluang rekreasi, jasajasa hukum, konseling, dan kredit union (kredit koperasi). Tunjangan merupakan bagian dari kompensasi finansial langsung yang diberikan kepada PNS. Menurut Bab IV PP Nomor 7 Tahun 1977, di samping gaji pokok kepada PNS diberikan tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan 15

pangan, dan tunjangan lain-lain. Demikian juga, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 21 pada huruf a dinyatakan bahwa PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitias. Sedangkan pada Pasal 80 ayat (2) UU 5 Tahun 2014 menegaskan tujangan dimaksud meliputi tunjangan kinerja yang dibayarkan berdasarkan pencapaian kinerja dan tunjangan kemahalan dibayarkan sesuai dengan tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. B. Tunjangan Jabatan Tunjangan jabatan adalah kompensasi yang diberikan kepada PNS yang menjabat jabatan tertentu. Jabatan tertentu adalah jabatan-jabatan struktural seperti: Direktur Jenderal, Direktur, Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Sub bagian, dan jabatan fungsional tertentu seperti: guru, penyuluh pertanian, peneliti, dan lain-lain. Dengan demikian tunjangan jabatan terdiri atas tunjangan jabatan struktural dan fungsional. 1.

Tunjangan Jabatan Struktural Tunjangan yang diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan struktural. Tunjangan jabatan struktural diatur yang berlaku saat ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007. Besarnya tunjangan jabatan struktural selengkapnga adalah sebagai berikut : Tabel.1 Daftar Tunjangan Jabatan Struktural (Pepres 26/2007) No Eselon Tunjangan Per Bulan (dalam rupiah) 1

I.a

Rp. 5.500.000,00

2

I.b

Rp. 4.500.000,00

3

II.a

Rp.3.500.000,00

4

II.b

Rp. 2.000.000,00

5

III.a

Rp. 1.260.000,00

6

III.b

Rp. 900.000,00

7

IV.a

Rp. 560.000,00

8

IV.b

Rp. 75.000,00

9

V.a

Rp. 360.000,00

16

Tunjangan jabatan struktural diberikan terhitung mulai tanggal satu bulan berikutnya setelah pelantikan dengan ketentuan apabila pelantikan dilakukan tanggal satu maka tunjangan jabatan struktural diberikan pada bulan itu juga. Pembayaran tunjangan jabatan struktural dihentikan apabila: 1) diberhentikan dari jabatan struktural; 2) diberhentikan sementara; 3) menjalani cuti di luar tanggungan negara; 4) dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasar kan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana kejahatan; atau 5) menjalani cuti besar. 2.

Tunjangan Jabatan Fungsional Jenis tunjangan jabatan fungsional (JF) yang diberikan kepada PNS pemangku jabatan fungsional saat ini berjumlah kurang lebih 123

jenis

sampai akhir tahun 2013. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut : a.

Widyaiswara Jabatan fungsional widyaiswara merupakan jabatan fungsional yang termasuk dalam rumpun jabatan pendidikan lainnya. Instansi pembina Jabatan fungsional widyaiswara adalah Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan diatur dengan Keppres Nomor 4 Tahun 2003, SK Menpan Nomor 01/KEP/ M.PAN/1/2001, dan SKB Nomor 598A/I/10/6/ 2001, Nomor 39A Tahun 2001. Jenjang jabatan, golongan ruang, dan tunjangan jabatannya adalah sebagai berikut: Tabel. 2 Daftar Tunjangan Widyaiswara (Perpres 59/2007) No

Jenjang

Golru

Jumlah Tunjangan (Rp)

1

Ahli Pertama

III/a-III/b

325.000

2

Ahli Muda

III/c-III/d

700.000

3

Ahli Madya

IV/a-IV/c

1.000.000

4

Ahli Utama

IV/d-IV/e

1.400.000

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2007

17

b.

Analis Kepegawaian Jabatan fungsional Analis Kepegawaian merupakan jabatan fungsional yang termasuk dalam rumpun jabatan manajemen. Instansi pembina jabatan fungsional Analisis Kepegawaian adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan diatur dengan Keppres Nomor 60 Tahun 2002, SK Menpan Nomor 53/KEP/ MK.WASPAN/9/1999, dan SKB Nomor 193 Tahun 1999. Jenjang jabatan, golongan ruang, dan tunjangan jabatannya adalah sebagai berikut. Tabel.3 Daftar Tunjangan Analis Kepegawaian (Perpres 17/2013) NO JENJANG GOLRU BESAR TUNJANGAN TINGKAT TERAMPIL 1.

Analis Kepegawaian Pelaksana

2.

Analis

Kepegawaian

II.b – II.d

Pelaksana III.a – III.b

Rp. 330.000,Rp. 420.000,-

lanjutan 3.

Analis Kepegawaian Penyelia

III.c – III.d

Rp. 600.000,-

TINGKAT AHLI 1.

Analis Kepegawain Pertama

III.a – III.b

Rp. 480.000,-

2.

Anali Kepegawaian Muda

III.c – III.d

Rp. 840.000,-

3.

Analis Kepegawaian Madya

IV.a – III.c

Rp. 1.080.000,-

3. Tunjangan Non Jabatan Tunjangan non jabatan, adalah tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan cacat, tunjangan tugas belajar, tunjangan perbaikan penghasil. a. Tunjangan Keluarga Tunjangan keluarga adalah kompensasi yang diberikan kepada isteri atau suami dan anak atau anak angkat PNS. Tunjangan ini diatur dalam Pasal 16 PP Nomor 7 Tahun 1977, diubah dengan PP Nomor 15 Tahun 1985, dan kemudian diubah dengan PP Nomor 51 Tahun 1992. Menurut Pasal 16 PP Nomor 51 Tahun 1992, kepada PNS yang beristeri/bersuami diberikan tunjangan isteri/suami sebesar 10 persen dari gaji pokok. Selain tunjangan 18

isteri/suami, kepada PNS yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 21 tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggungan, diberikan tunjangan anak sebesar 2 (dua) persen dari gaji pokok tiap-tiap anak setiap bulan. Tunjangan bagi anak atau anak angkat yang diberikan tersebut dapat diperpanjang sampai 25 tahun apabila anak tersebut masih sekolah. b. Tunjangan Pangan Tunjangan pangan adalah kompensasi yang diberikan kepada isteri atau suami dan anak PNS dan Calon PNS. Tunjangan bagi isteri/suami PNS ditetapkan sebesar 10 kilogram beras. c. Tunjangan Cacat Kepada PNS yang mengalami musibah dan menyebabkan cacat karena dinas yang mengakibatkan ia tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri berdasarkan SK Tim penguji kesehatan, diberikan tunjangan cacat disamping pensiun yang berhak diterimanya. Bagi yang masih terus bekerja, ia tidak berhak atas tunjangan cacat dan hanya berhak atas pengobatan dan perawatan. Tunjangan cacat bagi PNS golongan ruang IV/b ke atas ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Sedangkan untuk PNS golongan ruang IV/b ke bawah diatur dengan SK Menteri/Pimpinan Lembaga setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala BKN. d. Tunjangan Tugas Belajar Tunjangan tugas belajar adalah jenis kompensasi yang diberikan kepada PNS untuk mengikuti atau mendapatkan pendidikan/ keahlian/ keterampilan yang sangat dibutuhkan untuk efisiensi kerja pada pada instansi yang bersangkutan. Pembayaran tunjangan dan gaji bagi PNS yang tugas belajar ke luar negeri diatur dengan Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961 jo Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961. Gaji aktif PNS yang tugas belajar di luar negeri dan telah berkeluarga dibayarkan kepada keluarganya yang ditinggalkan di Indonesia sebagai uang

19

bantuan. Besarnya uang bantuan keluarga tersebut adalah 100 persen dari gaji bersih yang bersangkutan. Tunjangan yang diberikan kepada tenaga pengajar biasa yang mengikuti pendidikan untuk mencapai S2 dan atau S3, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah ada persetujuan dari Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dengan

memperhatikan

pertimbangan Team Kerja Kepegawaian (V: 175). e. Tunjangan Perbaikan Penghasilan Tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) diatur dengan SE-DJA Nomor SE168/A/521/1294 dan SE DJA Nomor SE-22/A/521/ 0295. Menurut peraturan tersebut kepada PNS golongan I, II, dan penerima pensiun diberikan TPP sebesar 10 persen dari gaji (gaji pokok + tunjangan isteri/suami + tunjangan anak) terhitung mulai 1 Januari 1995. Selanjutnya terhitung mulai bulan April 1995 kepada PNS golongan III, IV, Hakim golongan III dan IV, dan pejabat negara diberikan TPP sebesar 10 persen dari gaji(gaji pokok + tunjangan isteri/suami + tunjangan anak). Mulai terhitung mulai bulan Januari 2001, pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi PNS, anggota TNI, anggota POLRI, Hakim Peradilan Umum, Hakim Peradilan PTUN, Hakim Peradilan Agama dihentikan. Penghentian atau penghapusan tunjangan perbaikan penghasilan tersebut disebabkan adanya gaji pokok bagi Pegawai Negeri, Hakim, dan Pejabat Negara. Ketentuan penghentian TPP tersebut tercantum dalam PP Nomor 37 Tahun

2001

tentang

Penghentian

Pemberian

Tunjangan

Perbaikan

Penghasilan Bagi Pegawai Negeri, Hakim, dan Pejabat Negara. Di samping kepada PNS aktif, TPP pada awalnya juga diberikan kepada para PNS penerima pensiun dan janda/dudanya. Namun dengan ditetapkannya pensiun pokok dan tunjangan baru bagi penerima pensiun dan penerima tunjangan serta janda/dudanya, maka pemberian TPP dihentikan. Ketentuan tersebut diatur dengan PP Nomor 38 Tahun 2001.

20

C. Latihan Agar dapat

memahami dengan lebih baik pembahasan Tunjangan Jabatan

Pegawai Negeri Sipil, hendaknya Saudara kerjakanlah latihan-latihan di bawah ini: 1. Sepengetahuan Saudara, dimanakan diaturnya tentang tunjangan jabatan struktural dan tunjangan jabatan fungsional ! 2. Sebutkan jenis tunjangan dan Pasal berapan yang mengatur di UU ASN, sebagaimna Saudara ketahui ! 3. Dimanakah diatur tentang tunjangan isteri dan anak yang Saudara ketahui ! Petunjuk Jawaban Latihan ! Untuk menjawab soal latihan ini, cobalah cermati lagi pembahasan Tunjangan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam bab ini

D. Rangkuman 1.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 dikenal tunjangan jabatan struktural dan tunjangan jabatan fungsional. Tunjangan yang diberikan

kepada

Pegawai

Negeri

Sipil

jabatan struktural

yang

diangkat

dan

ditugaskan secara penuh dalam jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tunjangan jabatan fungsional yang diberikan ditugaskan

kepada

secara

Pegawai

penuh

dalam

Negeri jabatan

Sipil

yang

fungsional

diangkat

dan

sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. 2.

Klasifikasi tunjangan saat ini yakni meliputi : 1). Tunjangan upah supplemental, mencakup asuransi, upah cuti dan liburan, upah sakit, uang pesangon dan tunjangan pengangguran supplemen. 2). Tunjangan asuransi, kompensasi karyawan ini dapat berupa moneter atau medis. 3). Tunjangan pensiun, yang dimaksud adalah jaminan sosial dan pensiun, tunjangan bertahan hidup dan cacat, dan 4. Tunjangan jasa, biasanya diberikan perusahaan kepada karyawan dalam bentuk jasa makanan, peluang rekreasi, jasa-jasa hukum, konseling, dan kredit union (kredit koperasi).

21

3.

Tunjangan jabatan adalah kompensasi yang diberikan kepada PNS yang menjabat jabatan tertentu. Jabatan tertentu adalah jabatan-jabatan struktural seperti: Direktur Jenderal, Direktur, Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Sub bagian, dan jabatan fungsional tertentu seperti: guru, penyuluh pertanian, peneliti, dan lain-lain. Dengan demikian tunjangan jabatan terdiri atas tunjangan jabatan struktural dan fungsional

4.

Tunjangan non jabatan, adalah tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan cacat, tunjangan tugas belajar, tunjangan perbaikan penghasilan.

22

BAB IV UPAYA KESEJAHTERAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu menjelaskan Upaya Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil sehingga terwujudnya kenyamanan dalam melaksanakan tugas kedinasan

Perhatian pemerintah dalam upaya mensejahteraan Pegawai Negeri Sipil senantiasa dilakukan untuk memotivasi meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Bentuk kesejahteraan yang merupakan hak Pegawai Negeri Sipil ditegaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 21 menyebutkan PNS berhak memperoleh: a. gaji, tunjangan, dan fasilitas, b. cuti, c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua, d. perlindungan; dan e. pengembangan

kompetensi.

Adapun

upaya

kesejahteraan yang selama ini diterima Pegawai Negeri Sipil antara lain meliputi : a. program pensiun dan tabungan hari tua, b. jaminan kesehatan, c. program tabungan perumahan PNS, d. cuti Pegawai Negeri Sipil, dan e. pemberian tanda penghargaan satyalancana karya satya. A. Program Pensiun Pegawai 1. Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Janda/Duda Pegawai. b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara c. PP. Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil d. PP. Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil e. Keppres Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan Besarnya Iuran-Iuran Yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun. 23

f. Keppres Nomor 8 Tahun 1977 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 56 Tahun

1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan,

Penyetoran dan Besarnya Iuran-Iuran Yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun. 2.

Sifat Pokok Pensiun Sifat pokok pensiun pegawai menurut

Undang-Undang 11 Tahun 1969

adalah sebagai jaminan hari tua, dan penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah. Ketentuan syarat pokok yang harus dipenuhi untuk memperoleh hak pensiun, yaitu : a. Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun. b. Memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya 20 tahun. c. Telah diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil. Sedangkan penghargaan pensiun atas jasa-jasa pengabdian kepada bangsa dan negera diberikan kepada : a. Pegawai Negeri b. Janda, ialah istri yang sah menurut hukum dari pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai yang meninggal dunia c. Duda, ialah suami yang sah menurut hukum dari pegawai negeri wanita atau penerima pensiun pegawai wanita yang meninggal dunia. d. Anak, ialah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut Undang-undang Negara dari pegawai negeri, penerima pensiun, atau penerima pensiun janda/duda. e. Orang tua, ialah ayah kandung dan/atau ibu kandung pegawai negeri. Demikian juga, masa kerja yang dapat dihitung untuk menetapkan hak dan besaran pensiun diperoleh dari : a. Waktu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil; b. Waktu bekerja sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Indonesia; c. Waktu

bekerja

sebagai

tenaga

bulanan/harian

dengan

menerima

penghasilan dari anggaran negara atau anggaran perusahaan negara, bank negara; 24

d. Masa selama menjalankan kewajiban berbakti sebagai pelajar dalam pemerintah republik Indonesia pada masa perjuangan phisik. (dihitung 2 kali sebagai masa kerja untuk pensiun); e. Masa berjuang sebagai veteran pembela kemerdekaan; f. Masa berjuang sebagai veteran pejuang kemerdekaan (dihitung 2 kami masa kerja untuk pensiun); dan g. waktu bekerja sebagai pegawai pada sekolah partikelir bersubsidi. Masa kerja yang dimaksud dalam pembahasan ini, adalah masa kerja pensiun sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 49), dalam hal perhitungan masa kerja, maka pecahan bulan dibulatkan menjadi sebulan penuh. 3. Manfaat Pensiun. Manfaat Pensiun yang diberikan kepada pegawai maupun ahli waris adalah sebagai berikut : a.

Pensiun Normal adalah pegawai yang bersangkutan mencapai atau memasuki batas usia pensiun (BUP).

b.

Pensiun dipercepat adalah pegawai yang bersangkutan belum mencapai atau memasuki batas usia pensiun (BUP) tetapi berhak mendapatkan hakhak pensiun yang dibayarkan pada saat ia mencapai usia 50 tahun, dengan ketentuan apabila : 1).Telah mencapai usia sekurang-kurangnya 50 tahun dan Masa kerja sekurang-kurangnya 20 tahun, dinyatakan oleh badan/pejabat yang ditunjuk oleh Depkes berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun yang disebabkan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya. 2). Mempunyai Masa kerja sekurang-kurangnya 4 tahun, dinyatakan oleh badan/pejabat yang ditunjuk oleh Depkes berdasarkan peraturan tentang pengujian kesehatan pegawai negeri, dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apapun yang tidak disebabkan karena ia menjalankan kewajiban jabatannya.

25

3).Pegawai negeri yang diberhentikan atau dibebaskan dari pekerjaannya karena penghapusan jabatan, perubahan dalam susunan pegawai, penertiban aparatur negara atau karena alasan-alasan dinas lainnya dan kemudian tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima pensiun pegawai apabila ia diberhentikan dengan dengan hormat apabila telah berusia sekurang-kurangnya 50 tahun dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 tahun. 4).Pegawai negeri yang setelah menjalankan suatu tugas negara tidak dipekerjakan kembali sebagai pegawai negeri, berhak menerima hakhak pensiun jika telah mencapai usia 50 tahun dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 tahun. 5).Pensiun Janda/Duda Pegawai. Manfaat pensiun diberikan jika pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia sebagai ahli waris, maka isteri (isteri-isteri)-nya untuk pegawai negeri pria atau suaminya untuk pegawai negeri wanita berhak menerima pensiun janda/duda. 6).Pensiun Janda/Duda Tewas. Manfaat diberikan jika Pegawai tewas, kepada janda/duda atau orang tua yang bersangkutan jika dalam hal ini pegawai belum menikah. Pengertian yang dimaksud tewas adalah : a).meninggal

dunia

dalam

dan

karena

menjalankan

tugas

kewajibannya; b). meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal

dunia

dalam

dan/atau

karena

menjalankan

kewajibannya; c). meninggal dunia yang langsung diakibatkan karena luka-luka maupun cacat rohani atau jasmani; d). meninggal dunia karena perbuatan anasir-anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat dari tindakan terhadap anasir-anasir.

26

4. Besaran Manfaat Pensiun Dasar Pensiun yang dipakai untuk menentukan besarnya pensiun, ialah gaji pokok (termasuk gaji pokok tambahan dan/atau gaji pokok tambahan peralihan) terakhir sebulan sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun berdasarkan peraturan gaji yang berlaku baginya. a. Besaran Pensiun Pegawai dengan rumusan : Manfaat Dengan Catatan : = 2.5% x Gaji Pokok Terakhir x Masa Kerja maximal = 75% dari Dasar Pensiun (Gaji Pokok Terakhir) minimal = 40% dari Dasar Pensiun atau tidak boleh kurang dari Gaji pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah. b. Besaran Pensiun Janda/Duda dengan rumusan : Manfaat = 36% x Dasar Pensiun (Gaji Pokok Terakhir) Dengan catatan : minimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari Gaji Pokok terendah menurut PP c. Besaran Pensiun Janda/Duda Tewas 1). Dalam hal pegawai tewas, maka janda/duda berhak mendapat pensiun sebesar : Manfaat = 72% x Dasar Pensiun (Gaji Pokok Terakhir) Dengan catatan: tidak boleh kurang dari Gaji Pokok terendah menurut PP 2). Dalam hal pegawai tewas dan tidak meninggalkan isteri/suami ataupun anak, maka uang pensiun diberikan kepada orang tua sebesar : Manfaat = 20% x Manfaat Pensiun Janda/duda Tewas

27

Apabila pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami lagi yang berhak untuk menerima pensiun janda/duda maka : a). pensiun janda diberikan kepada anak-anak nya, apabila hanya terdapat satu golongan anak yang seayah-seibu, b). Satu bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing golongan anak yang seayah-seibu. c). Pensiun duda diberikan kepada anak (anak-anaknya) Pemberian pensiun kepada anak-anaknya yang pada waktu pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia dengan syarat : a). belum mencapai usia 25 tahun; b). tidak mempunyai penghasilan sendiri; c). belum nikah atau belum pernah nikah. 5. Masa Pembayaran Pensiun Masa pembayaran mulainya pemberian pensiun : a. Pensiun pegawai, yang berhak diterima diberikan mulai bulan berikutnya pegawai negeri yang bersangkutan diberhentikan sebagai pegawai negeri (Pasal 13 ayat 1) atau sesudah pegawai mencapai usia 50 tahun jika pegawai diberhentikan dengan hormat dan berhak memperoleh hak pensiun. b. Pensiun Janda/Duda, yang berhak diterima diberikan mulai bulan berikutnya pegawai atau pensiun pegawai

yang bersangkutan

meninggal dunia. 6. Berakhirnya Pemberian Pensiun : a. Pensiun pegawai, berakhir pada penghabisan bulan penerima pensiunpegawai yang bersangkutan meninggal dunia. b. Pensiun Janda/Duda, berakhir bila Janda/Duda yang bersangkutan meninggal dunia & tidak lagi terdapat anak yang memenuhi syarat-syarat untuk menerimanya.

28

7. Pembatalan Pemberian Pensiun : a. Pensiun Pegawai, dihentikan apabila penerima pensiun pegawai diangkat kembali menjadi pegawai negeri atau diangkat kembali dalam suatu jabatan negeri dengan hak untuk kemudian setelah diberhentikan lagi memperoleh pensiun menurut Undang-undang ini atau peraturan sesuai dengan Undang-undang ini (Pasal 15 ayat 1) dan akan diberikan kembali hak pensiun tesebut jika diberhentikan dari kedudukannya yang terakhir. b. Pensiun Janda/Duda, dihentikan apabila janda/duda yang bersangkutan menikah lagi, terhitung bulan berikutnya perkawinan itu dilangsungkan dan akan diberikan kembali hak pensiun tersebut jika perkawinan tersebut terputus. 8. Penghapusan Hak Pensiun Penghapusan hak untuk menerima pensiun pegawai/pensiun atau janda/duda jika disebabkan oleh : a. Penerima pensiun pegawai tidak seizin pemerintah menjadi anggota tentara atau pegawai negeri suatu negara asing b. Penerima pensiun pegawai atau pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda menurut keputusan pejabat/badan negara yang berwenang dinyatakan salah melakukan tindakan atau terlibat dalam suatu gerakan yang bertentangan dengan kesetiaan terhadap negara atau haluan negara yang berdasarkan Pancasila c. Terbukti bahwa keterangan-keterangan yang diajukan sebagai bahan untuk penetapan pemberian pensiun pegawai atau pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda, tidak benar dan bekas pegawai negeri atau janda/duda/anak yang bersangkutan sebnarnya tidak berhak diberikan pensiun. B. Program Tabungan Hari Tua (di UU ASN Jaminan Hari Tua) 1. Landasan Hukum a. Keppres Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan Besarnya Iuran-Iuran Yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 29

c. Keppres Nomor 8 Tahun 1977 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 56 Tahun

1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan,

Penyetoran dan Besarnya Iuran-Iuran Yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun; d. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 478/KMK.06/2002 tentang Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi Pegawai Negeri Sipil; e. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor Perubahan

atas

Keputusan

Menteri

500/KMK.06/2004 tentang Keuangan

RI

Nomor

478/KMK.06/2002 tentang Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua Bagi Pegawai Negeri Sipil. 2. Beberapa Pengertian Terdapat beberapa pengertian yang berkaitan program tabungan hari tua (THT) menutut aturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 500/KMK.06/2004 jo KMK Nomor 478/KMK.06/2002, yaitu : a.

Peserta adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981.

b.

P1 adalah penghasilan terakhir sebulan sesaat sebelum berhenti sebagai PNS, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pokok PNS, yang terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Isteri, dan Tunjangan Anak.

c.

P2 adalah penghasilan terakhir sebulan sesaat sebelum berhenti sebagai PNS, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji PNS, yang menjadi dasar potongan iuran, terdiri dari Gaji Pokok, Tunjangan Isteri, dan Tunjangan Anak.

d.

Isteri/suami adalah isteri/suami dari Peserta atau pensiunan Peserta, yang sah menurut hukum, yang tercatat dalam daftar keluarga pada instansi yang bersangkutan.

e.

Anak adalah anak kandung yang sah dari Peserta atau anak kandung/anak yang disahkan menurut undang-undang yang tercatat dalam daftar keluarga pada instansi yang bersangkutan dan belum pernah menikah, tidak

30

mempunyai penghasilan sendiri, atau belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun. f.

MI1 adalah masa iuran sejak menjadi Peserta sampai dengan diberhentikan sebagai Peserta, yang dihitung dalam satuan tahun.

g.

MI2 adalah masa iuran sejak tanggal 1 januari 2001 sampai dengan diberhentikan sebagai Peserta, yang dihitung dalam satuan tahun.

h.

Y1 adalah selisih antara batas usia pensiun 56 (lima puluh enam tahun dengan usia Peserta pada saat mulai menjadi Peserta, atau selisih antara usia saat meninggal dunia dengan usia pada saat mulai menjadi peserta, bagi peserta yang batas usia pensiunnya lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun dan usia pada saat meninggal dunia lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun yang dihitung dalam satuan tahun.

i.

Y2 adalah selisih antara batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun dengan usia Peserta pada tanggal 1 januari 2001, atau selisih antara usia saat meninggal dunia dengan usia peserta pada tanggal 1 januari 2001, bagi peserta yang batas usia pensiunnya lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun dan usia pada saat meninggal dunia lebih dari 56 (lima puluh enam) tahun, yang dihitung dalam satuan tahun.

j

B adalah jumlah bulan yang dihitung dari tanggal Peserta diberhentikan dengan hak pensiun sampai dengan tanggal Peserta meninggal dunia

k.

C adalah jumlah bulan yang dihitung dari tanggal Peserta diberhentikan dengan hak pensiun atau meninggal dunia sampai dengan tanggal Isteri/Suami/ Anak meninggal dunia.

3. Hak-Hak Peserta Hak-hak Peserta dapat dimanfaat dari program tabungan hari tua (THT), meliputi : a.

Manfaat Asuransi Dwiguna diberikan dalam hal peserta : 1). berhenti karena pensiun; 2). meninggal dunia sebelum diberhentikan dengan hak pensiun; atau 3). berhenti karena sebab-sebab lain

b.

Manfaat Asuransi Kematian (Askem) diberikan jika : 1). peserta atau pensiunan Peserta meninggal dunia; 31

2). isteri/suami meninggal dunia; atau 3). anak meninggal dunia. 4. Besar Manfaat THT PNS a. Besaran manfaat asuransi dwiguna adalah sebagai berikut : 1). bagi Peserta yang diberhentikan dengan hak pensiun pada/sesudah tanggal 1 Januari 2001 adalah enam puluh per seratus dikalikan MI1 dikalikan P1 ditambah dengan enam puluh per seratus dikalikan MI2 dikalikan selisih antara P2 dengan P1, atau dengan rumus: {0,60 x MI1 x P1 } + {0,60 x MI2 X (P2-Pl)}

Ketentuan bagi PNS yang menjadi Peserta pada/sesudah tanggal 1 Januari 2001, maka P1 diganti dengan P2, MI2 diganti dengan MI1 . 2). bagi Peserta yang meninggal dunia pada/sesudah tanggal 1 Januari 2001 adalah enam puluh per seratus dikalikan Y1 dikalikan P1 ditambah dengan enam puluh per seratus dikalikan Y2 dikalikan selisih antara P2 dengan { 0,60 x Y1 P1 } + {0,60xY2 x ( P2 – P1 )}

P1, : Ketentuan bagi PNS yang menjadi Peserta pada/sesudah tanggal 1 Januari 2001, maka P2 diganti dengan P2 , Y2 diganti dengan Y1. 3). besarnya Manfaat Asuransi Dwiguna sebagaimana dimaksud pada butir a dan b sekurang-kurangnya 1 (satu) kali P2 dengan ketentuan tidak boleh kurang dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). 4). Bagi Peserta yang diberhentikan karena sebab-sebab lain pada/sesudah tanggal 1 Januari 2001 adalah F1 dikalikan P1 ditambah dengan F2 dikalikan selisih antara P2 dengan P1, atau dengan rumus: {F1 x P1 } + {F2 x (P2-P1)}

Ketentuan bagi PNS yang menjadi Peserta pada/sesudah 1 Januari 2001, maka P1 diganti dengan P2, F2 diganti dengan F1.

32

b. Besar manfaat asuransi kematian adalah : 1). besar Manfaat Asuransi kematian adalah sebagai berikut : 2). dalam hal Peserta meninggal dunia, adalah dua kali hasil penjumlahan satu dan satu persepuluh kali B dibagi dua belas, dikalikan P2, atau dengan rumus : 2 (1 + 0,1 B/12) P2 dengan ketentuan apabila Peserta meninggal dunia pada/sesudah tanggal 1 Januari 2001 dan Peserta berhenti karena pensiun sebelum tanggal 1 Januari 2001 maka P2 sama dengan penghasilan saat berhenti karena pensiun dan apabila Peserta meninggal dunia sebelum diberhentikan dengan hak pensiun, maka B = 0; 3). dalam hal Isteri/Suami meninggal dunia, adalah satu setengah kali hasil penjumlahan satu dan satu persepuluh kali C dibagi dua belas, dikalikan P2, atau dengan rumus : 1,5 (1 + 0,1 C/12) P2 dengan ketentuan apabila Isteri/Suami meninggal dunia pada/sesudah tanggal 1 Januari 2001 dan Peserta berhenti karena pensiun atau meninggal dunia sebelum tanggal 1 Januari 2001 maka P2 sama dengan penghasilan saat berhenti karena pensiun atau meninggal dunia dan apabila Isteri/Suami/Anak meninggal dunia sebelum Peserta diberhentikan dengan hak pensiun atau meninggal dunia, maka C=O; 4). dalam hal Anak meninggal dunia, adalah tiga perempat kali hasil penjumlahan satu dan satu persepuluh kali C dibagi dua belas dikalikan P2, atau dengan rumus : 0,75 ( 1 + 0,1 C/ 12) P2 dengan ketentuan apabila anak Peserta meninggal dunia pada/sesudah tanggal 1 Januari 2001 dan Peserta berhenti karena pensiun atau meninggal dunia sebelum tanggal 1 Januari 2001 maka P2 sama dengan Penghasilan saat berhenti karena pensiun atau meninggal dunia dan apabila Isteri/Suami/Anak meninggal dunia sebelum Peserta diberhentikan dengan hak pensiun atau meninggal dunia, maka C=O; 5). besarnya Manfaat Asuransi kematian sebagaimana dimaksud tidak boleh kurang dari Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

33

C. Program Cuti PNS a. Pengertian Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 21 menyebutkan cuti sebagai hak PNS. b. Jenis-Jenis Cuti PNS Cuti Pegawai Negeri Sipil, meliputi 6 (enam) jenis cuti yaitu : cuti tahunan, cuti sakit, cuti karena alasan penting, cuti besar, cuti bersalin, dan cuti diluar tanggungan negara. 1). Cuti Tahunan. Cuti yang menjadi hak PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya satu tahun secara terus menerus dan ia bukan PNS yang menjadi guru pada sekolah dan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lamanya cuti tahunan adalah 12 hari kerja dan dapat ditambah untuk paling lama 14 hari bagi cuti tahunan yang akan dijalankan ditempat yang sulit perhubungannya. 2). Cuti Sakit Cuti yang diberikan dan menjadi hak bagi setiap PNS yang menderita sakit. PNS yang sakit lebih dari dua hari sampai dengan 14 hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter. 3). Cuti Karena Alasan Penting. Cuti karena alasan penting adalah cuti karena: a.

Ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;

b.

Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf a meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu;

c.

Melangsungkan perkawinan yang pertama; 34

d.

Alasan penting lainnya yang ditetapkan kemudian oleh Presiden.

4). Cuti Besar. Cuti yang menjadi hak PNS yang telah bekerja sekurangkurangnya enam tahun secara terus menerus. Lama waktu cuti besar adalah tiga bulan, dapat ditangguhkan untuk paling lama dua tahun, dan bagi PNS yang menjalani cuti ini tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan. 5). Cuti Bersalin. Cuti yang menjadi hak dan diberikan kepada PNS wanita ketika melahirkan anak yang pertama, kedua, dan ketiga. Lamanya cuti bersalin adalah satu bulan sebelum dan dua bulan sesudah persalinan. 6). Cuti Di Luar Tanggungan Negara. Cuti yang bukan merupakan hak dan hanya diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya lima tahun secara terus menerus karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak. Jangka waktu cuti di luar tanggungan negara (CLTN) adalah tiga tahun dan dapat diperpanjang paling lama satu tahun jika ada alasan yang penting. CLTN mengakibatkan PNS yang bersangkutan dibebaskan dari jabatannya, kecuali CLTN yang diberikan kepada PNS wanita yang melahirkan anaknya yang keempat dan seterusnya. Selama menjalankan CLTN PNS yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari negara dan jangka waktunya tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS. D. Program Jaminan Kesehatan 1. Pengertian Pemberian kesejahteraan kepada PNS dalam aspek kesehatan pegawai yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial diharapkan mampu menjamin kesehatan jasmani dan rohani. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat

pemeliharaan

kesehatan

dan

perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. 35

2. Dasar hukum Jaminan Kesehatan adalah : a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; b.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ;

c.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara

d.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil;

e.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;

f.

Peraturan Presiden nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

3. Jenis-Jenis Perlindungan Berdasarkan bunyi Pasal 92 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa : a. Jaminan Kesehatan; b. Jaminan Kecelakaan Kerja; c. Jaminan Kematian; dan d. Bantuan Hukum. 4. Sejarah Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Sejarah penyelenggaraan program jaminan kesehatan adalah sebagai berikut : a. Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) yang diselenggarakan oleh badan khusus di bawah Departemen kesehatan yang ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 230/1968; b. Perum Husada Bakti yang di tetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 dan peraturan Pemaerintah Nomor 23 Tahun 1984; c. PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah Nomor 69/1991 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun1992; d. ASKES BPJS Kesehatan yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011. 36

Sehingga, Program Jaminan

Kesehatan Sosial merupakan penugasan

Pemerintah kepada ASKES BPJS Kesehatan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 jo Perpres Nomor 111 Tahun 2013 dengan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non PBI) . 5. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Peserta PBI Jaminan Kesehatan meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu, sedangkan peserta bukan PBI (Non PBI) meliputi Peserta yang tidak tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu terdiri atas: a. Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya; b. Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya; dan c. Bukan Pekerja dan anggota keluarganya. Pekerja Penerima Upah terdiri atas : a. Pegawai Negeri Sipil; b. Anggota TNI; c. Anggota Polri; d. Pejabat Negara; e. Pegawai pemerintah Non Pegawai Negeri; f. Pegawai Swasta; dan g. Pekerja yang tidak termasuk huruf a s/d f yang menerima upah. Bukan Pekerja terdiri atas : a. Investor; b. Pemberi Kerja; c. Penerima pensiun; d. Veteran; e. Perintis Kemerdekaan; dan f. bukan pekerja yang tidak termasuk huruf a s/d e yang mampu membayar iuran. Penerima pensiun terdiri atas : a. Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun; b. Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak pensiun;

37

c. Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun d. Penerima pensiun selain huruf a,b dan c; e. Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf a s/d d yang mendapat hak pensiun. Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan. Anggota keluarga meliputi : a. Istri atau suami yang sah dari peserta; b. Anak kandung, anak tiri dan/atau anak angkat yang sah dari peserta, dengan kriteria : 1) Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri; 2) Belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun yang masih melanjutkan pendidikan formal. 6. Manfaat Jaminan Kesehatan Manfaat jaminan kesehatan terdiri atas Manfaat medis dan Manfaat non medis Iuran Jaminan Kesehatan meliputi hal-hal sebagai berikut : a. Iuran jaminan Kesehatan bagi peserta PBI jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan Pemda dibayar oleh Pemerintah; b. Iuran Jaminan Kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan Pemerintah daerah dibayar oleh Pemerintah Daerah; c. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah dibayar oleh Pemberi Kerja dan Pekerja; d. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan pekerja dibayar oleh Peserta yang bersangkutan. Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah yang terdiri dari PNS, Anggota TNI, anggota Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemberi Kerja ; 2) 2% (dua persen) dibayar peserta. 38

7. Tujuan Jaminan Kesehatan a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi dasar kesehatan dengan mengembangkan sistem jaminan pemeliharaan dan pembiayaan kesehatan yang efisien dan efektif. b. Meningkatkan

status kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Perintis

Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan beserta keluarganya dan peserta lainnya. 8. Hak Peserta Atas Kecelakaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacad, Dan Uang Duka PNS antara lain dinyatakan sebagai berikut : a. Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang mendadak yang tidak dikehendaki yang mengakibatkan seseorang menderita sakit atau menjadi cacad yang memerlukan pengobatan, perawatan dan atau rehabilitasi, atau mengakibatkan seseorang meninggal dunia; b. Kecelakaan karena dinas adalah kecelakaan yang terjadi : 1) Dalam dan karena menjalankan tugas kewajiban; atau 2) Dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau 3) Karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir. 4) Sakit karena dinas adalah sakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas 5) Cacad karena dinas adalah cacad yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1) s/d 4) PNS yang oleh Team Penguji Kesehatan dinyatakan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri yang disebabkan cacad karena dinas, berhak memenima tunjangan cacad di atas pensiun yang berhak diterima dan harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari pejabat yang berwenang dan surat keterangan atau berita acara dari pejabat yang berwajib.

39

c. Tunjangan cacad tiap-tiap bulan adalah sebagai berikut : 1). 70% (tujuh puluh persen) dari gaji pokok, apabila kehilangan fungsi : a). Penglihatan pada kedua belah mata; atau b). Pendengaran pada kedua belah telinga, atau c). Kedua belah kaki dari pangkal paha atau dari lutut ke bawah. 2). 50% (lima puluh persen) dari gaji pokok, apabila kehilangan fungsi : a). Lengan dari sendi bahu ke bawah, atau b). Kedua belah kaki dari mata kaki ke bawah. 3). 40% (empat puluh persen) dari gaji pokok, apabila kehilangan fungsi : a). Lengan dari atas siku ke bawah, atau b). Sebelah kaki dari pangkal paha. 4). 30% (tiga puluh persen) dari gaji pokok, apabila kehilangan fungsi : a). Penglihatan dari sebelah mata, atau b). Pendengaran dari sebelah telinga, atau c). Tangan dari atas pergelangan tangan ke bawah, atau d). Sebelah kaki dari mata kaki ke bawah. d. Dalam hal terjadi beberapa cacad, maka besarnya tunjangan cacad ditetapkan dengan menjumlahkan presentasi dari tiap cacad, dengan ketentuan paling tinggi 100% (seratus persen) dari gaji pokok. 9. Uang Duka PNS Pengertian tewas adalah : a. Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; b. Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas; c. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacad rohani atau jasmani yang didadap dalam dan karena menjalankan tugas kewajiban; d. Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu. Kepada isteri atau suami PNS yang tewas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali penghasilan sebulan. Apabila tidak meninggalkan isteri atau suami, maka uang duka tewas diberikan kepada anaknya, apabila tidak 40

meninggalkan isteri, suami dan anak, maka uang duka tewas diberikan kepada orang tuanya, dan apabila tidak meninggalkan isteri, suami, anak ataupun orang tua, maka uang duka tewas diberikan kepada ahli waris lainnya. Biaya pemakaman bagi PNS yang tewas ditanggung oleh Negara. Tewasnya PNS harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari pejabat yang berwenang dan surat keterangan atau berita acara dari pejabat yang berwajib. E. Program Tabungan Perumahan PNS 1. Dasar hukum Tabungan Perumahan PNS dibentuk berdasarkan landasan hukum : a. Keputusan Presiden No. 14 Tahun 1993; b. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994. 2. Pengertian dan Sejarah Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (TAPERUM PNS) adalah tabungan melalui iuran yang dipotong dari gaji pokok masing – masing PNS yang ditujuakan bagi peningkatan kesejahteraan PNS dibidang perumahan. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 14 Tahun 1993 dan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994 yaitu adanya

Badan

Pertimbangan

Perumahan

PNS

(Bapertaru-PNS) dan Tabungan Perumahan PNS (Tabperum PNS) dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PNS dengan cara : Membantu uang muka pembelian rumah dengan fasilitas kredit kepemilikan rumah (KPR), dan Membantu sebagian biaya untuk membangun rumah bagi PNS yang sudah meiliki tanah. Pengelolaan Dana Tabungan Perumahan PNS diserahkan kepada Bapertarum PNS dan dibentuk Sekretariat tetap yang diketuai oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Ketua adalah Presiden RI dan Menteri Negara Perumahan Rakyat sebagai Ketua Harian merangkap anggota.

41

3. Besarnya Tabungan Tabungan perumahan PNS diambil dengan cara pemotongan gaji yang dilakukan oleh Departemen Keuangan dan distor kerekening Menteri Keuangan untuk dan atas nama Bapertarum PNS pada Bank pemerintah yang ditunjuk. Besaran pemotongan tabungan tiap bulan keapada masing-masing PNS adalah : a. Golongan I sebesar Rp. 3.000,b. Golongan II sebesar Rp. 5.000,c. Golongan III sebesar Rp. 7.000,- dan d. Golongan IV sebesar Rp. 10.000,.Program Layanan TAPERUM-PNS a. Bantuan Uang Muka KPR Bantuan Sebagian Uang Muka KPR adalah bantuan yang diberikan dalam rangka membantu sebagian uang muka pembelian rumah yang dilakukan melalui KPR dan pembelian Rumah Dinas dari pemerintah. Besarnya bantuan yang diberikan dibedakan berdasarkan golongan PNS 1). Rp. 1,2 juta untuk golongan I 2). Rp. 1,5 juta untuk golongan II 3). Rp. 1,8 juta untuk golongan III b. Pengembalian Tabungan Pengembalian Tabungan merupakan pengembalian seluruh iuran tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil, bagi Pegawai Negeri Sipil yang selama dinas aktifnya belum pernah Memanfaatkan bantuan atau Pegawai Negeri Sipil yang telah memanfaatkan pinjaman. Persyaratan yang harus dipenuhi yaitu : 1). Mengisi formulir, kemudian meminta rekomendasi dan tanda tangan serta stempel dari pejabat kepegawaian; 2). Membawa Kartu Pegawai (asli) dan foto copy-nya; 3). Membawa Kartu Tanda Penduduk (asli) yang masih berlaku dan foto copy-nya; 4). Foto copy Surat Keputusan pensiun yang telah dilegalisir oleh instansi berwenang; 42

5). Foto copy Surat Keputusan Golongan (periode 1 Januari 1993 sampai dengan pensiun) yang telah dilegalisir oleh instansi berwenang. c. Perhitungan dan Besaran Iuran Perhitungan Pengembalian Tabungan merupakan akumulasi dari iuran tabungan yang dipotong setiap bulannya dari gaji PNS sesuai dengan golongan. Perhitungan tersebut dilakukan sejak 1 Januari 1993 sampai dengan yang bersangkutan berhenti bekerja, yang disebabkan pensiun, meninggal dunia atau karena sebab-sebab yang lain. Pengembalian Tabungan dilakukan pada saat Pegawai Negeri Sipil berhenti bekerja karena pensiun, meninggal dunia atau sebab-sebab yang lain. Yang berhak mendapatkan Pengembalian Tabungan adalah Pegawai Negeri Sipil yang selama dinas aktifnya belum pernah memanfaatkan atau menerima bantuan dan yang pernah memanfaatkan Pinjaman dari Bapertarum-PNS

Besaran

pemotongan

setiap

bulan

berdasarkan

golongan ruang, yaitu :  Golongan I

: Rp 3.000,-

 Golongan II

: Rp 5.000,-

 Golongan III

: Rp 7.000,-

 Golongan IV

: Rp 10.000,-

d. Biaya Membangun Bantuan Sebagian Uang Muka KPR adalah bantuan yang diberikan dalam rangka membantu sebagian uang muka pembelian rumah yang dilakukan melalui KPR dan pembelian Rumah Dinas dari pemerintah. Besarnya bantuan yang diberikan dibedakan berdasarkan golongan PNS 1). Rp. 1,2 juta untuk golongan I 2). Rp. 1,5 juta untuk golongan II 3). Rp. 1,8 juta untuk golongan III

43

e. Persyaratan Pengajuan 1).PNS aktif dan belum memanfaatkan bantuan atau pinjaman Tabungan Perumahan PNS-nya; 2).PNS yang telah memiliki masa menabung Tabungan Perumahan PNSnya minimal 5 tahun; 3). PNS yang belum memiliki rumah; 4).PNS aktif golongan I,II, dan III dengan akad KPR yang berlaku sejak 1 Januari 2006; 5). Tidak dalam Masa Persiapan Pensiun atau 1 tahun sebelum batas usia pensiun. f. Cara-cara memperoleh bantuan Ketentuan Syarat untuk memperoleh bantuan perumahan adalah : 1). PNS yang berhak memperoleh bantuan dari Taperum PNS adalah mereka telah memenuhi masa kerja lima tahun bagi golongan I, II, dan III; 2). Bantuan pada saat ini diberikan untuk PNS golongan I, II dan III dengan diprioritaskan bagi golongan I dan II; 3). Bentuk bantuan uang muka KPR dan bantuan sebagian biaya membangun rumah diatas tanah sendiri. Jumlah untuk masing-masing golongan sebesar uang muka sesuai dengan ketentuan jenis/type yang ditetapkan yaitu : 1). Golongan I type RSS 21 Rp. 1.200.000,2). Golongan II type RSS 36 Rp. 1.500.000,- dan 3). Golongan III type RS T 21 sampai dengan T-36 Rp. 1.800.000,Bantuan perumahan hanya diberikan satu kali saja selama yang bersangkutan menjadi PNS. Tabungan dikembalikan tanpa bunga kepada PNS yang berhenti karena permintaan sendiri atau diberhentikan dan yang belum pernah menerima fasilitas bantuan perumahan dari tabungan perumahan PNS. PNS yang telah mendapat fasilitas bantuan perumahan tetap diwajibkan menabung sesuai dengan ketentuan sampai yang bersangkutan pensiun, meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan. 44

F. Penghargaan PNS 1. Pengertian Dalam konsideran Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan, dinyatakan bahwa maksud diberikan penghargaan atas jasa-jasa yang diberikan oleh negara dalam bentuk gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan untuk menumbuhkan kebanggaan, sikap keteladanan, semangat kejuangan, dan motivasi untuk meningkatkan darma bakti kepada bangsa dan Negara. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan jenis penghargaan meliputi : a). tanda kehormatan; b). kenaikan pangkat istimewa; c). kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau e). kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan. Menurut Dessler (1984) maupun Robbin (1998), penghargaan merupakan bagian dari kompensasi yaitu sebagai ganjaran non finansial yang diterima oleh pegawai. Di lingkungan PNS, penghargaan yang umum diterima adalah penghargaan pengabdian sesuai masa kerja yang disebut dengan penghargaan Satyalancana Karya Satya. 2. Tujuan Pemberian Penghargaan Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009, Pasal 3 dinyatakan bahwa Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan diberikan kepada pegawai dengan tujuan: a. menghargai jasa setiap orang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi yang telah mendarmabaktikan diri dan berjasa besar dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara; b. menumbuhkembangkan semangat

kepahlawanan, kepatriotan,

dan

kejuangan setiap orang untuk kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara; dan c. menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik.bagi kemajuan bangsa dan negara. 45

Penghargaan tersebut dimaksudkan atau bertujuan (BAKN, 1999): a. Sebagai salah satu usaha pembinaan PNS; b. Mendorong PNS agar bekerja dengan semangat kerja yang tinggi; c. Meningkatkan Meningkatkan prestasi kerja PNS; d. Memupuk rasa kesetiaan PNS terhadap negara dan pemerintah; e. Memberikan perangsang kepada PNS agar selalu menjadi yang terbaik di lingkungan kerjanya; f. menciptakan persaingan kerja yang sehat. Keenam tujuan pemberian penghargaan di atas, boleh jadi identik dengan tujuan umum pemberian kompensasi di lingkungan PNS sebagaimana telah disampaikan pada bab sebelumnya. Efektivitas pencapaian tujuan, baik penghargaan

(khususnya) maupun kompensasi pada umumnya sangat

tergantung dari peran dan obyektivitas pemerintah sebagai employer dan PNS sebagai employee. 3. Jenis Penghargaan Adapun tanda kerhormatan meliputi berupa: a. bintang, b. satyalancana, dan c. samakaryanugraha. Salah satu tanda kehormatan yang diberikan kepada PNS adalah satyalancana karya satya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994, Satyalancana Karya Satya adalah tanda penghargaan atas jasa-jasanya terhadap negara. Penghargaan Satyalancana Karya Satya ada tiga macam, yaitu: a. Satyalancana Karya Satya 10 tahun b. Satyalancana Karya Satya 20 tahun c. Satyalancana Karya Satya 30 tahun G. Latihan Dalam memahami dengan lebih baik mengenai tentang Upaya Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, agar Saudara kerjakanlah latihan-latihan di bawah ini: 1. Coba Saudara sebutkan macam-macam hak PNS yang diatur dalam UU 5 Tahun 2014 (UU ASN) ! 2. Sepengetahuan Saudara diatur dimanakah Program Tabungan Hari Tua (THT) ! 46

3. Saudara sebutkan jenis penghargaan menurut UU 5 Tahun 2014 ! Petunjuk Jawaban Latihan ! Untuk menjawab soal latihan ini, cobalah cermati lagi pembahasan Upaya Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dalam bab ini. H. Rangkuman 1. Hak Pegawai Negeri Sipil ditegaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 21 menyebutkan PNS berhak memperoleh: a. gaji, tunjangan, dan fasilitas, b. cuti, c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua, d. perlindungan; dan e. pengembangan kompetensi. Adapun upaya kesejahteraan yang selama ini diterima Pegawai Negeri Sipil antara lain meliputi : a. program pensiun dan tabungan hari tua, b. jaminan kesehatan, c. program tabungan perumahan PNS, d. cuti Pegawai Negeri Sipil, dan e. pemberian tanda penghargaan satyalancana karya satya. 2. Hak-hak Peserta dapat dimanfaat dari program tabungan hari tua (THT), meliputi: a. Manfaat Asuransi Dwiguna diberikan dalam hal peserta : 1). berhenti karena pensiun; 2). meninggal dunia sebelum diberhentikan dengan hak pensiun; atau 3). berhenti karena sebab-sebab lain b. Manfaat Asuransi Kematian (Askem) diberikan jika : 1). peserta atau pensiunan Peserta meninggal dunia; 2). isteri/suami meninggal dunia; atau 3). anak meninggal dunia. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil, meliputi 6 (enam) jenis cuti yaitu : cuti tahunan, cuti sakit, cuti karena alasan penting, cuti besar, cuti bersalin, dan cuti diluar tanggungan negara. Sedangkan UU 5 Tahun 2014, pada Pasal 21 menyebutkan cuti PNS merupakan hak.

47

4. Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (TAPERUM PNS) adalah tabungan melalui iuran yang dipotong dari gaji pokok masing – masing PNS yang ditujuakan bagi peningkatan kesejahteraan PNS dibidang perumahan. 5. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 14 Tahun 1993 dan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994 yaitu adanya Badan Pertimbangan Perumahan PNS (Bapertaru-PNS) dan Tabungan Perumahan PNS (Tabperum PNS) dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PNS dengan cara : Membantu uang muka pembelian rumah dengan fasilitas kredit kepemilikan rumah (KPR), dan Membantu sebagian biaya untuk membangun rumah bagi PNS yang sudah meiliki tanah. 6. Pemberian kesejahteraan kepada PNS dalam aspek kesehatan pegawai yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial diharapkan mampu menjamin kesehatan jasmani dan rohani. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. 7. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan, dinyatakan bahwa maksud diberikan penghargaan atas jasa-jasa yang diberikan oleh negara dalam bentuk gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan untuk menumbuhkan kebanggaan, sikap keteladanan, semangat kejuangan, dan motivasi untuk meningkatkan darma bakti kepada bangsa dan Negara. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan jenis penghargaan meliputi : a). tanda kehormatan; b). kenaikan pangkat istimewa; c). kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau e). kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan.

48

BAB V PENUTUP

A. Simpulan 1. Sistem penggajian (kesejahteraan) secara normatif tercantum dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menggantikan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang menyebutkan bahwa: 1) Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS, 2). G a ji dibayarkan sesuai

dengan beban kerja, tanggungjawab, dan

resiko pekerjaan, dan 3). G aji pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Juga, Pasal 80 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan,

bahwa selain gaji, PNS juga menerima

tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan serta fasilitas. 2.

Tunjangan merupakan bagian penting dari pemberian gaji atau upah pegawai. Dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2006 dikenal tunjangan jabatan struktural dan tunjangan jabatan fungsional. Tunjangan jabatan struktural yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan

secara

penuh

dalam

jabatan

fungsional

sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. 3.

Perhatian pemerintah dalam upaya mensejahteraan Pegawai Negeri Sipil senantiasa dilakukan untuk memotivasi meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Bentuk kesejahteraan yang merupakan hak Pegawai Negeri Sipil ditegaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 21 menyebutkan PNS berhak memperoleh: a. gaji, tunjangan, dan fasilitas, b. cuti,

49

c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua, d. perlindungan; dan e. pengembangan kompetensi. Adapun upaya kesejahteraan yang selama ini diterima Pegawai Negeri Sipil antara lain meliputi : a. program pensiun dan tabungan hari tua, b. jaminan kesehatan, c. program tabungan perumahan PNS, d. cuti Pegawai Negeri Sipil, dan e. pemberian tanda penghargaan satyalancana karya satya. B. Tindak Lanjut Untuk mewujudkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil pemerintah harus konsisten dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukumnya. Sehingga aturan tidak hanya formalitas semata tanpa memberikan kontribusi secara nyata dalam upaya mensejahteraankan Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya.

50

KUNCI JAWABAN Kunci Jawab Bab II Penggajian PNS 1. Pengertian gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti. Sedangkan dari segi teoritis upah, meninjau upah dari segi fugsinya yaitu bahwa upah adalah sebagai alat motivasi yang bersifat material, adalah segala daya perangsang yang memupuk loyalitas dan efisiensi pegawai ke dalam perusahaan. 2. Tiga jenis sistem penggajian yaitu sistem penggajian tunggal, sistem penggajian ganda dan sistem penggajian gabungan. 3. Unsur-unsur komponen kebutuhan hidup layak (KHL), menurut Simbolon (2004) terdiri atas 7(tujuh) macam yaitu : a). makanan dan minuman, b). sandang , c). perumahan, d). pendidikan, e). kesehatan, f). transportasi dan kemasyarakatan, dan g). rekreasi dan tabungan. Kunci jawaban Bab III Tunjangan Jabatan PNS 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 mengatur tentang tunjangan jabatan struktural dan tunjangan jabatan fungsional. 5. Menurut UU 5 Tahun 2014 (UU ASN) terdapat jenis tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan, yang diatur dalam Pasal 80 UU 5 Tahun 2014. 6. Tunjangan isteri dan anak diatur dalam Pasal 16 PP Nomor 51 Tahun 1992. Kunci Jawaban Bab IV Upaya Kesejahteraan PNS 1. Hak Pegawai Negeri Sipil ditegaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 21 menyebutkan PNS berhak memperoleh: a. gaji, tunjangan, dan fasilitas, b. cuti, c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua, d. perlindungan; dan e. pengembangan kompetensi. 2. Program Tabungan Hari Tua (THT) diatur dalam Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 500/KMK.06/2004 jo KMK Nomor 478/KMK.06/2002. 3. Jenis penghargaan dimaksud Pasal 83 UU 5 Tahun 2014 meliputi : a). Tanda kehormatan, b). kenaikan pangkat istimewa, c). Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan/atau d. kesempatan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan. 51

DAFTAR PUSTAKA

Armstrong, Michael, & Murlis, Helen, Penerjemah Rochmulyati Hamzah, Pedoman Praktis Sistem Penggajian, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1995. Armstrong, Michael & Murlis, Helen, Reward Management, Jakarta: Gramedia, 2003. Bekke, Hans A.G.M dan Frits M. van der Meer (1997:152) dalam bukunya Civil Service System in Western Europe. Frans Poels, Job Evaluation Remuneration Strategies, Jakarta: Gramedia, 2003. Haposan UPS, Janry, dkk, Penyusunan Struktur Gaji Pegawai Negeri Sipil, Jakarta: Puslitbang BKN, 2006. Manullang, H, Dasar-dasar Manajement, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976. Maryanti, Ninik & Salipi, Basri, Perkembangan system penggajian Pegawai Negeri Sipil, Jakarta: Bina Aksara, 1988. Moekijart, Administrasi gaji dan upah, Bandung: Bandar maju, 1992; Bandung: Pustaka Setia, 2006. Simamora, Henry, Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: STIE YKPN, edisi ke-2, 1997. Thoha, Miftah, Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia, Jakarta: Prenada Media group, 2007. Ven, Van Der, Prof. Dr., Pengantar Hukum Kerja, (terjemahan), Semarang: Yas Kanisius, 1964. UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 tahun 1999. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil. Makalah Reformasi Sistem Pengupahan Nasional Oleh: Prof. Dr. Payaman J. Simanjuntak, APU, Guru Besar di bidang Manajemen SDM dan Perencanaan SDM, dan Ahli Peneliti Utama (APU) di bidang ketenagakerjaan, Sumber : Informasi Hukum Vol. 5 Tahun VI, 2004

52