BAB V SIMPULAN DAN SARAN
V.1
Simpulan Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang
berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang perhitungan dan pemotongannya biasa dilakukan oleh pihak pemberi kerja. Walaupun PPh Pasal 21 dihitung, dipotong, disetor dan dilaporkan perbulan, namun pada akhir tahun pajak harus dihitung kembali untuk mengetahui jumlah PPh Pasal 21 dalam setahun. Setelah Penulis melakukan penelitian di YKK-BI berdasarkan data-data yang didapat seperti, neraca, laporan rugi-laba, SPT 1721 Tahunan, Surat Setoran Pajak, Bukti Potong A-1, Surat Kontrak, Surat Pengangkatan, Kartu Keluarga, KTP dan bukti pendukung lainnya serta melalui wawancara secara langsung, maka dapat disimpulkan bahwa YKK-BI dalam melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 pegawai telah mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya masih dijumpai beberapa masalah yang berkaitan dengan PPh Pasal 21 pegawai, sehingga PPh Pasal 21 yang dihitung perusahaan tidak sesuai dengan PPh Pasal 21 yang seharusnya terutang. Hal ini dapat dilihat dari PPh Pasal 21 terutang perhitungan perusahaan dan analisa penulis pada tahun 2005, 2006 dan 2007 :
161
1. Tahun 2005 : PPh Pasal 21 terutang perhitungan perusahaan = Rp 2.670.340.150 PPh Pasal 21 terutang yang seharusnya
= Rp 2.697.759.585
Selisih lebih bayar
= Rp
27.419.435
*Lebih bayar dapat direstitusikan oleh perusahaan. (perhitungan rinci dapat dilihat di halaman 63-87)
2. Tahun 2006 : PPh Pasal 21 terutang perhitungan perusahaan = Rp 3.378.572.182 PPh Pasal 21 terutang yang seharusnya
= Rp 3.289.724.778
Selisih lebih bayar
= Rp
88.847.407
*Lebih bayar dapat direstitusikan oleh perusahaan. (perhitungan rinci dapat dilihat di halaman 88-118)
3. Tahun 2007 : PPh Pasal 21 terutang perhitungan perusahaan = Rp 3.432.596.165 PPh Pasal 21 terutang yang seharusnya
= Rp 3.439.407.764
Selisih kurang bayar
= Rp
6.811.599
*Selisih kurang bayar tersebut wajib disetor perusahaan ditambah dengan sanksi sebesar Rp 1.907.248, sehingga total pajak terutangnya adalah sebesar Rp 8.718.847. (perhitungan rinci dapat dilihat di halaman 119-150)
Analisa masalah yang terjadi pada tahun 2005, 2006 dan 2007 apabila dirinci adalah sebagai berikut : 1. Tidak dilakukannya pendataan ulang datadata karyawan selama beberapa tahun 162
terakhir, sehingga data yang digunakan adalah data lama dan berpengaruh terhadap status atau jumlah tanggungan setiap pegawai. Akibatnya yaitu terdapat selisih kurang bayar PPh Pasal 21 pegawai pada tahun 2005 sebesar Rp 6.778.429, tahun 2006 sebesar Rp 4.080.269 dan tahun 2007 sebesar Rp 2.519.537. 2. Adanya ketidaktelitian dalam menuliskan PTKP
untuk
mengakibatkan
beberapa adanya
selisih
pegawai, kurang
bayar PPh Pasal 21 pegawai pada tahun 2005 sebesar Rp 719.942, tahun 2006 sebesar Rp 479.767 dan selisih lebih bayar tahun 2007 sebesar Rp 1.500.342. 3. Tidak dilakukannya pembulatan ribuan dalam perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP)
akibat
perpajakan
ketidaktelitian
perusahaan
bagian
menyebabkan
jumlah pajak terutangnya menjadi berbeda. Akibatnya terdapat selisih lebih bayar PPh Pasal 21 pegawai pada tahun 2005 sebesar Rp 98 dan tahun 2006 sebesar Rp 615. 163
Walaupun hal tersebut tidak material, namun
diharapkan
dapat
membangun
kepedulian bagian perpajakan perusahaan atas ketelitian dalam pembulatan PKP. 4. Banyaknya kesalahan dalam penulisan status bagi karyawati, yang seharusnya dicatat dengan TK/0, tetapi sebagian besar masih dicatat dengan K/0. Akibatnya terdapat selisih lebih bayar PPh Pasal 21 karyawati pada tahun 2005 sebesar Rp 2.819.843, dan selisih kurang bayar tahun 2006 sebesar Rp 3.299.355 dan tahun 2007 sebesar Rp 4.860.054. 5. Adanya beberapa pegawai tidak tetap yang dimasukkan dalam daftar pegawai tetap, sehingga perhitungan PPh Pasal 21-nya pun menjadi berbeda. Akibatnya terdapat selisih kurang bayar PPh Pasal 21 pegawai pada tahun 2005 sebesar Rp 15.628.365, tahun 2006 sebesar Rp 10.955.226, dan tahun 2007 sebesar Rp 3.036.892. 6. Adanya kesalahan dalam perhitungan PPh Pasal 21 untuk Tenaga Ahli karena 164
penggunaan rumus yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan. 7. Adanya
beberapa
kesalahan
dalam
perhitungan PPh Pasal 21 pegawai yang berhenti bekerja dalam tahun berjalan, sehingga terdapat selisih lebih bayar PPh Pasal 21 pegawai pada tahun 2005 sebesar Rp 2.196.105 dan tahun 2006 sebesar Rp 3.233.766. 8. Walaupun tidak berpengaruh terhadap besarnya pajak terutang, tetapi perusahaan melakukan
beberapa
kesalahan
penempatan penulisan pegawai di setiap bagian dalam Formulir 1721, seperti honorer
yang
diletakkan
dalam
data
pegawai tetap, dan tenaga ahli yang dimasukkan dalam kolom honorer.
V.2
Saran Setelah dilakukan analisa terhadap perhitungan PPh Pasal 21 pegawai YKK-BI,
maka penulis memberikan saran sebagai berikut : 1. Untuk tahun 2005 dan 2006 ternyata perusahaan mengalami lebih bayar masingmasing sebesar Rp 27.419.435 dan Rp 88.847.707, sehingga sebaiknya 165
perusahaan mengajukan restitusi kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Sebelum dilakukan pemeriksaan oleh fiskus, perusahaan sebaiknya sudah melakukan pembetulan SPT untuk tahun 2007 dan membayar pokok kurang bayar sebesar Rp 6.811.599 ditambah dengan sanksi sebesar Rp 1.907.248. 3. Setiap tahun perusahaan sebaiknya melakukan pendataan ulang data-data pegawai untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam penulisan status ataupun jumlah tanggungan. 4. Perusahaan sebaiknya melakukan pembulatan ribuan ke bawah ketika melakukan perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP). 5. Perusahaan seharusnya lebih teliti lagi dalam menuliskan status untuk karyawati yang pada umumnya berstatus TK/0. 6. Perusahaan harus lebih memperhatikan data pegawai tetap maupun tidak tetap berdasarkan surat kontrak dan surat pengangkatan, sehingga kesalahan perhitungan PPh Pasal 21 pegawai dapat dihindari. 7. Perusahaan seharusnya lebih teliti dalam rumus perhitungan PPh Pasal 21 pegawai untuk tenaga ahli. 8. Perusahaan seharusnya lebih teliti dalam perhitungan pegawai yang berhenti atau masuk kerja dalam tahun berjalan. Karena bagi pegawai yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, perhitungannya berbeda dari perhitungan pegawai yang masa kerjanya 12 bulan.
166
9. Perusahaan seharusnya lebih teliti dalam menuliskan data-data pegawai ke dalam formulir 1721, sehingga tidak terjadi kesalahan perhitungan maupun kesalahan penempatan penulisan data. 10. Atas kelebihan pembayaran pajak, perusahaan dapat meminta restitusi pajak dengan membuat permohonan tertulis terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 11. Perusahaan seharusnya selalu meng-update informasi dan peraturan terbaru mengenai perpajakan, khususnya yang berhubungan dengan PPh Pasal 21, sehingga perusahaan diharapkan tidak melakukan kesalahan lagi dalam melaksanakan kewajiban PPh Pasal 21.
167
