BAB V SIMPULAN DAN SARAN
V.1. Simpulan Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, pada bab ini penulis mencoba mengambil kesimpulan atas kegiatan ekstensifikasi dalam rangka menambah jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar dan penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua sebagai berikut : 1. Dalam rangka menambah jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua melakukan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi dengan canvassing melalui Program Kegiatan PER-175/PJ./2006 dan Program Kegiatan PER-16/PJ./2007, mengingat bahwa wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua berada di daerah perekonomian dan sentra usaha strategis serta masih banyak penduduknya yang belum ber-NPWP memberikan peluang lebih besar bagi KPP dalam menjaring masyarakatnya untuk dijadikan Wajib Pajak dan diberikan NPWP. Canvassing yang dimulai tanggal 1 Maret 2007 tersebut dilakukan dengan menyisiri berbagai lokasi potensial Wajib Pajak belum ber-NPWP. Kegiatan canvassing ini memiliki tujuan utama untuk memberikan penyuluhan perpajakan guna lebih menyadarkan para Wajib Pajak tentang kewajiban perpajakannya selain memberikan NPWP bagi para Wajib Pajak yang belum ber-NPWP baik Lokasi dan atau Domisili. Namun dalam pelaksanaannya KPP harus dapat membaca keadaan dan mengantisipasi berbagai keadaan yang mungkin akan menjadi masalah dalam kelancaran kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak ini, seperti mutasi penduduk tanpa
109
keterangan perubahan tempat domisili calon Wajib Pajak dari pihak yang berwenang dan perubahan kondisi sosial masyarakat . 2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah : a. Terbatasnya SDM Seksi Ekstensifikasi Perpajakan di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua yang hanya berjumlah 6 (enam) pegawai, sedangkan jumlah WP dan wilayah serta lingkup pekerjaan yang ditangani cukup banyak dan luas. b. Masih kurangnya kerjasama yang terpadu dengan pihak-pihak terkait seperti Pemerintah daerah, PLN, Pengelola perumahan mewah, pengelola pusat bisnis dan asosiasi pengusaha dan pedagang dan sebagainya. c. Kurangnya data baik intern maupun ekstern yang lengkap dan mutakhir mengenai data Wajib Pajak dan potensi masyarakat pengusaha. d. Kurangnya kesadaran subjek pajak untuk memiliki NPWP karena masih banyak dari mereka yang menganggap bahwa NPWP merupakan beban, selain membayar pajak juga wajib melaporkan pembayarannya tersebut ke KPP. e. Kurang kondusifnya situasi perekonomian negara yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. 3. Upaya-upaya yang dilakukan sebagai solusi dalam mengatasi hambatan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak, yaitu : a. Meningkatkan penyuluhan perpajakan dan sosialisasi secara berkelanjutan baik secara langsung maupun melalui media massa b. Diupayakan meningkatkan kerjasama yang terpadu dengan pihak terkait secara terus-menerus
110
c. Pemanfaatan data internal dan data eksternal untuk memperoleh data calon Wajib Pajak serta pemutakhiran data internal dengan keadaan sesungguhnya untuk dasar pelaksanaan ekstensifikasi masa berikutnya d. Pelaksanaan kegiatan intensifikasi pajak dengan melakukan himbauan kepada Wajib Pajak baru untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, pemantauan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak serta penegakkan hukum terhadap
Wajib
Pajak
baru
agar
patuh
dalam memenuhi
kewajiban
perpajakannya. e. Pemberdayaan SDM melalui penambahan personil dan pelatihan teknis ekstensifikasi dan pelayanan pajak guna meningkatkan kinerja KPP. 4. Kedua program kegiatan ekstensifikasi yang telah dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan terencana sesuai dengan prosedur yang diatur dalam masing-masing peraturan. Kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak yang telah dilakukan menghasilkan penambahan jumlah Wajib Pajak yang melebihi target yang direncanakan. Untuk tahun 2006 sebanyak 907 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terjaring dalam kegiatan ekstensifikasi atau sebesar 108 % yang terealisasi terhadap rencana dan tahun 2007 sebanyak 6.807 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terjaring atau sebesar 116,6 % yang terealisasi terhadap rencana. 5. Tingkat kesadaran Wajib Pajak baru pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua yang terdaftar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya setelah diberikan NPWP masih rendah, terutama dalam hal melaporkan SPT. Pada tahun 2005 WP Orang Pribadi yang melaporkan SPT hanya sebesar 21,34 % dari WP Orang Pribadi yang terdaftar. Tahun 2006, SPT yang diterima menurun yaitu hanya sebesar 20,40 % dari 111
WP Orang Pribadi yang terdaftar. Dan tahun 2007 tingkat kepatuhan WP Orang Pribadi yang melapor SPT Tahunan jauh lebih kecil yaitu hanya sebesar 13,28 % dari WP Orang Pribadi baru terdaftar. 6
Kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua telah berhasil menambah jumlah Wajib Pajak terutama pada WP Orang Pribadi. Hasil pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi tersebut juga telah memberikan kontribusi terhadap penerimaan, walaupun jumlahnya masih kecil. Pada tahun 2006 kontribusi yang diberikan oleh WP Orang Pribadi hasil pelaksanaan ekstensifikasi kepada penerimaan PPh Orang Pribadi yaitu sebesar Rp.290.160.281 atau sebesar 6,10 % dari total penerimaan PPh Orang Pribadi. Pada tahun 2007 meskipun jumlah WP Orang Pribadi baru meningkat drastis, namun kontribusi yang diberikan oleh WP Orang Pribadi baru kepada penerimaan PPh Orang Pribadi menurun dari tahun 2006. Penerimaan PPh dari WP Orang Pribadi baru tahun 2007 hanya sebesar 1,69 % dari total penerimaan PPh Orang Pribadi. Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan kondisi perekonomian negara yang menurun mempengaruhi PPh yang dibayar WP karena penghasilan WP
yang
menurun.
V.2. Saran-Saran 1. Upaya-upaya ekstensifikasi yang dilaksanakan oleh setiap KPP sebaiknya terusmenerus dikembangkan terutama dalam melakukan kerjasama dengan instansi terkait, baik dari intern jajaran DJP maupun instansi ekstern dengan tujuan membantu DJP untuk melakukan upaya penyadaran Wajib Pajak 112
2. Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dari instansi ekstern, Pihak KPP hendaknya melakukan pendekatan secara langsung dan continue dengan para pejabat yang berwenang dalam instansi atau perusahaan dengan memberikan jaminan bahwa data yang diminta oleh KPP hanya akan digunakan untuk keperluan perpajakan dengan tetap memperhatikan dan menjamin kerahasiaan perusahaan serta kode etik antar instansi. 3. KPP hendaknya terus meningkatkan kegiatan penyuluhan Wajib Pajak termasuk tentang tata cara pendaftaran WP dan cara pengisian SPT melalui kegiatan visit (kunjungan langsung ke kediaman WP) , sosialisasi dan himbauan langsung kepada Wajib Pajak, serta sosialisasi melalui iklan (spanduk) sehingga tingkat kesadaran Wajib Pajak semakin tinggi untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan slogan “Orang Bijak Taat Pajak”. 4. KPP harus lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak, baik dalam penambahan fasilitas, keramahan pelayanan, termasuk dalam menampung kritik dan keluhan Wajib Pajak sehingga upaya untuk memperbanyak Wajib Pajak tidak sia-sia karena Wajib Pajak tidak kecewa terhadap pelayanan yang diberikan kurang memuaskan, serta diupayakan juga kemudahan-kemudahan bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya, kemudahan dalam pengisian SPT, Pembayaran pajak dan sebagainya. 5. KPP harus lebih konsisten dalam penegakkan hukum (law enforcement) dengan pemberian sanksi baik berupa denda, bunga, kenaikan maupun sanksi pidana terutama bagi WP yang tidak kooperatif dan lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penegakkan hukum yang tegas juga harus dilaksanakankan kepada para Fiskus dan para pejabat pajak yang melakukan tindakan penggelapan dan 113
korupsi pajak berupa pemberian sanksi denda maupun tindak pidana kurungan sesuai dengan perbuatannya. 6. Dengan adanya pertambahan jumlah Wajib Pajak baru terdaftar dapat dijadikan sebagai langkah awal yang baik untuk meningkatkan penerimaan pajak negara.
114
