BAB V SIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan Berdasarkan analisis pada bab 4 yang didukung oleh teori – teori sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan mengenai sistem pembayaran gaji di Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai berikut: 1. Sistem Pembayaran Gaji Bahwa sistem pembayaran gaji yang diterapkan di Kementerian Pemuda dan Olahraga cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari aspek – aspek pengendalian internal sebagai berikut: 1) Pemisahan tugas yang memadai Pada sistem pembayaran gaji di Kementerian Pemuda dan Olahraga telah terjadi pemisahan tugas yang memadai. Pada prosedur pembuatan dan pencatatan komitmen gaji dilaksanakan oleh Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai. Pejabat Pembuat Komitmen bertugas pada prosedur penerbitan Surat Permintaan Pembayaran LS Gaji. Pada prosedur pengujian Surat Permintaan Pembayaran LS Gaji & Penerbitan Surat Perintah Membayar LS Gaji dilaksanakan oleh Verifikator Keuangan, Penguji SPP dan Pejabat Penandatangan SPM dari Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran. Pencairan
anggaran
pembayaran
gaji dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III yang bekerja sama dengan Bank Mitra Kerja yaitu Bank
71
http://digilib.mercubuana.ac.id/
72
BRI. Selanjutnya, yang bertugas untuk pelaporan realisasi anggaran belanja pegawai adalah Bendahara Pengeluaran
dari
Bagian
Keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga. 2) Otorisasi yang memadai Pengajuan pembayaran gaji pegawai dapat dilakukan jika semua syarat telah lengkap dan diotorisasi oleh Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai untuk dimasukkan ke dalam daftar rekapitulasi gaji pegawai serta telah disetujui oleh Bendahara Pengeluaran
dan
Kepala
Bagian
Keuangan.
Pejabat
Pembuat
Komitmen selanjutnya mengotorisasi Surat Permintaan Pembayaran LS Gaji berdasarkan daftar rekapitulasi gaji pegawai. Pejabat Penandatangan SPM melakukan otorisasi terhadap Surat Perintah Membayar LS Gaji. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III mengotorisasi atas Surat Perintah Membayar LS Gaji dari Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana. Tahap terakhir, Bendahara Pengeluaran mengotorisasi dokumen – dokumen berkaitan dengan pencatatan dan pelaporan realisasi pembayaran gaji. 3) Dokumen dan catatan yang memadai Pengendalian internal pada saat pembayaran gaji sudah baik terlihat dari dokumen dan catatan yang memadai. Pada saat pembuatan dan pencatatan
komitmen
pembayaran
Administrasi Belanja
Pegawai membuat daftar rekapitulasi gaji pegawai. Atas dasar tagihan
http://digilib.mercubuana.ac.id/
73
gaji pegawai tersebut, Pejabat Pembuatan Komitmen menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran LS Gaji untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar LS Gaji oleh Pejabat Penandatangan SPM. Selanjutnya Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III mengeluarkan dokumen berupa Daftar Surat Perintah Membayar (SP2D) atas SPM-LS Gaji yang telah dikirim ke KPPN Jakarta III. Setelah SP2D Gaji terbit, Bendahara Pengeluaran dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat transaksi dan realisasi tersebut. 4) Pengendalian fisik atas aset dan catatan yang memadai Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai di Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan pemeriksaan di bagian kepegawaian sebelum proses pembayaran gaji berikutnya. Kumpulan data pegawai disimpan dalam dosir pegawai. Dokumen dan catatan pencairan anggaran gaji juga diarsipkan ke dalam filling cabinet yang diberikan penomoran sesuai dengan bulan transaksi pembayaran. Penggunaan akses program komputer pada sistem pembayaran gaji di Kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu mulai dari aplikasi Gaji Pokok Pusat, aplikasi Surat Permintaan Pembayaran, aplikasi Surat Perintah Membayar, aplikasi PIN PPSPM (Tanda Tangan Elektronik) dan aplikasi Buku Kas Umum hanya boleh diakses oleh pejabat/pegawai pemegang user id sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab. Khusus lembar Surat Perintah Membayar memiliki kode unik
http://digilib.mercubuana.ac.id/
74
(barcode) yang harus di-inject/di-scan melalui aplikasi PIN PPSPM (Tanda Tangan Elektronik). 5) Pengecekan atas kinerja yang dilakukan Pengendalian atas kinerja yang telah dilakukan telah dipenuhi, hal ini dapat terlihat dari pengecekan secara berkala dan rutin yang dilakukan oleh pejabat masing-masing bagian yang terlibat dalam sistem pembayaran gaji seperti Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, dan Bendahara
Pengeluaran
serta
auditor
dari
bagian
Inspektorat
Kementerian Pemuda dan Olahraga. 2. Pelaksanaan Sistem Pembayaran Gaji Berdasarkan dari ke-12 sampel yang telah diuji menunjukkan bahwa pada pelaksanaan pembayaran gaji pegawai bulan Juni 2014 sempat terdapat kerangkapan jabatan antara Penguji SPP dengan Pejabat Penandatangan SPM akibat adanya penguji SPP subbagian sekretariat yang mengalami mutasi setelah diadakannya pelantikan pejabat Eselon III dan IV. Namun demikian,
secara
keseluruhan
dapat
dikatakan
pelaksanaan
sistem
pembayaran gaji di Kementerian Pemuda dan Olahraga telah diterapkan sesuai dengan sistem pembayaran gaji yang ditetapkan dan telah menjalankan seluruh sistem pembayaran gaji berdasarkan pengendalian internal yang baik.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
75
B. Saran Saran yang disampaikan terkait hasil penelitian adalah sebagai berikut: 1. Pada saat peneliti melakukan penelitian, absensi finger print belum berjalan maksimal, karena terdapat pergantian jam kerja oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Bapak Imam Nahrahwi yang semula masuk kerja pada pukul 08.00 WIB menjadi pukul 07.00 WIB dan pulang kerja pukul 16.00 WIB menjadi 15.00 WIB. Ini menyebakan pegawai sering datang terlambat, terutama pegawai wanita yang sudah mempunyai anak. Sebaiknya kembali diberlakukan absensi finger print pada jam kerja yang sebelumnya agar pegawai lebih disiplin terhadap jam kerja dan masih bisa mengurus keluarga di rumah pada pagi hari. Dan bila
perlu
diberikan reward dan punishment atas kedisplinan waktu pegawai yang tinggi sehingga
memacu
kinerja
para
pegawai
Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menjalankan fungsinya sebagai pelayanan publik dengan lebih baik. 2. Kementerian Pemuda dan Olahraga masih kekurangan staff teknisi IT maka sebaiknya perlu penambahan staff teknisi IT yang mengerti dan memahami terhadap berbagai aplikasi yang digunakan dalam sistem pembayaran diperlukan
untuk
gaji.
Teknisi
IT
sangat
menunjang kecepatan dan ketepatan kinerja
karena ada kalanya suatu aplikasi baik itu aplikasi Gaji Pokok Pusat, Surat Permintaan Pembayaran, aplikasi Surat Perintah
http://digilib.mercubuana.ac.id/
76
Membayar, aplikasi PIN PPSPM (Tanda Tangan Elektronik) dan aplikasi Buku Kas Umum mengalami error system serta perlu update dan upgrade sistem.
http://digilib.mercubuana.ac.id/
