TELAAHAN PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN TERKAIT DENGAN STATUS KEPEGAWAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DIREKTORAT GAJI DAN KESEJAHTERAAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 2008
1
A. Latar Belakang Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kewenangan untuk menguji dan membebankan pada Mata Anggaran yang disediakan dan perintah pembayaran tagihantagihan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berada pada Menteri/Pimpinan Lembaga. Dalam
hal ini, untuk
pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pengujian kebenaran atas hak
tagih
kepada
negara
dilaksanakan
oleh
Kantor
Pelayanan
Perebendaharaan Negara (KPPN). Dengan demikian, KPPN berwenang melaksanakan penatausahaan administrasi belanja pegawai seperti penataan dosir kepegawaian dan pencatatan dalam kartu pengawasan gaji. Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tersebut, pada tahun 2008 kewenangan pengujian kebenaran atas hak tagih kepada negara terhadap pencairan belanja pegawai akan diserahkan secara penuh kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. Oleh karenanya, perlu disusun Sistem Aplikasi Belanja PNS Pusat (GPP) untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Dan, salah satu membantu terwujudnya aplikasi itu perlu dukungan data atau informasi mengenai jenis-jenis pembayaran gaji pegawai.
2
B. Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1961; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981; 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006; 5. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224/MP/1961; 6. Peraturan Kepala BKN Nomor 18 Tahun 2006 7. Peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2006; 8. Peraturan Kepala BKN Nomor 39 Tahun 2006.
C. Ruang Lingkup Dalam telaahan ini data dan informasi yang disajikan adalah berkaitan dengan pembayaran gaji pegawai yang : 1. Tugas Belajar di Dalam/Luar Negeri; 2. Sedang menjalani Hukuman Disiplin; 3. Dipekerjakan di instansi lain; 4. Sedang menjalani Masa Persiapan Pensiun dan Cuti Besar; 5. Sedang menjalani Uang Tunggu; 6. Secara fungsional tidak aktif; 7. Diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
3
D. Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dikemukakan sebelumnya, maka komponen penghasilan berupa gaji dan tunjangan yang dibayarkan sesuai dan terkait dengan status kepegawaian masing-masing dapat diperinci sebagai berikut: 1. Tugas Belajar di Dalam/Luar Negeri Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar menyebutkan tugas belajar Dibayar kepada PNS untuk menuntut ilmu, mendapat didikan atau latihan keahlian, baik didalam maupun diluar negeri, dengan biaya Negara atau dengan sesuatu Pemerintah Negara Asing, sesuatu Badan Hukum nasional, atau sesuatu Badan Swasta Asing. Tugas belajar Dibayar kepada Pegawai Negeri,
kepada
anggota
Angkatan
Bersenjata,
kepada
pegawai
perusahaan Negara atau kepada pegawai perusahaan swasta dengan maksud menambah keahlian dalam penyelenggaraan usaha-usaha Pemerintah tertentu. Khususnya untuk tugas belajar di Luar Negeri, masa tugas belajar adalah lebih dari 3 (tiga) bulan dan untuk selama-lamanya 3 (tiga) tahun.
4
a. Belajar di Luar Negeri NO 1
POKOK ITEM Gaji Pokok
KETENTUAN Tidak dibayarkan 1) Tidak dibayarkan setelah 6 bulan
7
KETERANGAN Ps.7 PP No.12/1961 Tunjangan Umum Bab IV ayat 2 Perka BKN 18/2006 Tunjangan Tambahan Umum Tidak dibayarkan Bab IV ayat 2 Perka BKN setelah 6 bulan 18/2006 Tunjangan Jabatan Struktural Tidak dibayarkan Bab III ayat 2 Perka No.9/2006 2) Tunjangan Jabatan Tidak dibayarkan Bab III ayat 2 Fungsional setelah 6 bulan Perka No.39/2007 Tunjangan tugas belajar Dibayar 3) Ps.13 PP No.12/1961 Tunjangan Keluarga Dibayar 4) Kepmen Pertama No.224/MP/1961 Tunjangan Papua/Terpencil Tidak dibayarkan
8
Tunjangan Beras
Dibayarkan
2
3
3 4
5 6
PP No.25/1981
Keterangan: 1). Gaji aktif dibayarkan sampai tanggal keberangkatan ke tempat belajar dan tunjangan belajar serta uang bantuan untuk keluarganya dibayarkan mulai tanggal keberangkatannya. Gaji aktif dibayarkan kembali setelah pegawai selesai menempun tugas belajar dan uang bantuan untuk keluarganya dihentikan. 2). Tunjangan
struktural
dihentikan
apabila
tugas
belajar
yang
dilaksanakan oleh pegawai lebih dari 6 bulan. Tunjangan struktural 5
diberhentikan
terhitung
mulai
bulan
berikutnya
setelah
yang
bersangkutan diberhentikan dari jabatan strukturalnya. 3) Biaya yang Dibayar terhadap pegawai yang menjalankan tugas belajar diluar negeri meliputi: Biaya perjalanan pulang-pergi; Biaya perlengkapan; Tunjangan selama menunaikan tugas belajar, baik kepada pegawai maupun kepada keluarga yang ditinggalkannya; Biaya pembelian buku dan alat-alat pelajaran; Biaya pembayaran uang kuliah, uang sekolah, uang ujian dan uang “study tour” yang wajib. 4). Yang dimaksud dengan keluarga adalah: (a) istri yang sah dan (b) anak yang sah, anak yang disahkan, anak yang lahir diluar nikah dan diakui menurut hukum, anak tiri, anak yang diangkat menurut hukum (adopsi) dan anak angkat lainnya yang berumur kurang dari 25 tahun yang tidak kawin atau belum pernah kawin, serta menjadi tanggungan sepenuhnya dan tidak mempunyai penghasilan sendiri. Uang bantuan untuk keluarga berjumlah 100% dari gaji bersih pegawai yang bersangkutan, atau berjumlah 100% dari satu gaji bersih yang tertinggi pegawai suami/istri apabila kedua-duanya mendapat tugas belajar; Uang bantuan keluarga juga Dibayar kepada (besarnya 50% dari gaji bersih pegawai yang bersangkutan): 6
-
pegawai pria/wanita bujangan;
-
pegawai pria/wanita yang kawin dan tidak menjadi pencari nafkah buat keluarganya.
b. Belajar di Dalam Negeri Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961, tugas belajar didalam negeri hanya Dibayar kepada pegawai negeri untuk belajar pada Perguruan Tinggi dan Sekolah Kejuruan Menengah Tingkat Atas. Dalam melaksanakan tugas belajar ini, pegawai tidak dibebaskan dari pekerjaannya sehari-hari, kecuali dengan persetujuan Menteri Pertama atas usul Menteri yang berwenang. NO 1
POKOK ITEM Gaji Pokok
2
Tunjangan Umum
KETENTUAN Dibayar
KETERANGAN
6
Tidak dibayarkan Bab IV ayat 2 Perka BKN setelah 6 bulan 18/2006 Tunjangan Tambahan Umum Tidak dibayarkan Bab IV ayat 2 Perka BKN setelah 6 bulan 18/2006 Tunjangan Jabatan Struktural Tidak dibayarkan Bab III ayat 2 Perka BKN No.9/2006 Tunjangan Jabatan Tidak dibayarkan Bab III ayat 2 Fungsional Perka BKN setelah 6 bulan No.39/2007 Tunjangan Papua/Terpencil Tidak dibayarkan
7
Tunjangan Beras
3
4
5
Dibayarkan
PP No.25/1981
7
2. Sedang Menjalani Hukuman Disiplin NO 1
6
KETENTUAN KETERANGAN Potongan Gaji Pokok sesuai Surat Keputusan Hukuman Disiplin Tunjangan Umum Dibayarkan Bab IV ayat 2 Perka BKN 18/2006 Tunjangan Tambahan Umum Tidak Bab III ayat 2 Perka BKN Dibayarkan No.9/2006 Tunjangan Jabatan Struktural Tidak Bab III ayat 3 Dibayarkan 1) Perka BKN No. 31/2007 Tunjangan Jabatan Tidak Bab III ayat 4 Fungsional Dibayarkan 2) Perka BKN No. 31/2007 Tunjangan Papua/Terpencil Dibayarkan
7
Tunjangan Beras
2
3
4
5
POKOK ITEM Gaji Pokok
Dibayarkan
Keterangan: 1) Tunjangan tidak Dibayar kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan struktural atau PNS yang menduduki jabatan
struktural
dan
diberhentikan
sebagai
PNS,
meskipun
mengajukan keberatan atau gugatan. 2) Tunjangan tidak Dibayar kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, meskipun mengajukan keberatan atau gugatan.
8
3. Dipekerjakan di Instansi Lain NO 1
POKOK ITEM Gaji Pokok
KETENTUAN Dibayarkan
2
Tunjangan Umum
Dibayarkan
3
Tunjangan Tambahan Umum
Dibayarkan
4
Tunjangan Jabatan Struktural
KETERANGAN
6
Tidak dibayarkan Bab III ayat 1 Perka BKN No. 31/2007 Tunjangan Jabatan Tidak dibayarkan Bab III ayat 1 Fungsional Perka BKN No. 39/2007 Tunjangan Papua/Terpencil Tidak dibayarkan
7
Tunjangan Beras
5
Dibayarkan
Catatan: PNS yang dipekerjakan di luar instansi induknya dan tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, atau tunjangan jabatan/tunjangan pimpinan di lingkungan tempat ia bekerja, karena gajinya masih dibayarkan oleh instansi induknya, maka tunjangan umum dibayarkan melalui instansi induknya bersamaan dengan pembayaran gaji (Bab V ayat (3) Perka BKN Nomor 18/2006). PNS yang diperbantukan di luar instansi pemerintah, tunjangan umum tidak diberikan (Bab V ayat (4) Perka BKN Nomor 18/2006).
9
4. Sedang Menjalani Masa Persiapan Pensiun dan Cuti Besar NO 1
POKOK ITEM Gaji Pokok
KETENTUAN Dibayarkan
2
Tunjangan Umum
Tidak Dibayarkan
3
Tunjangan Tambahan Umum
Tidak Dibayarkan
4
Tunjangan Jabatan Struktural
Tidak Dibayarkan
5
Tunjangan Fungsional
6
Tunjangan Papua/Terpencil
Dibayarkan
7
Tunjangan Beras
Dibayarkan
Jabatan Tidak Dibayarkan
KETERANGAN
Bab IV ayat 5 Perka BKN No. 18/2006 Bab IV ayat 5 Perka BKN No. 18/2006 Bab III Butir B ayat 1 Perka BKN Nomor 31/2007 Bab III ayat 3 Perka BKN No. 39/2007
Catatan: Khusus bagi PNS wanita yang menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anak ke-4 (empat) dan seterusnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan, maka selama menjalani cuti di luar tanggungan negara yang bersangkutan tidak menerima penghasilan (gaji dan tunjangan umum). Gaji dan tunjangan umum dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anak (Bab IV ayat (5) Perka BKN Nomor 18/2006).
10
5. Sedang Menjalani Uang Tunggu Uang tunggu diberikan kepada pegawai paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang tiap-tiap kali paling lama 1 (satu) tahun. Pemberian uang tunggu ini tidak boleh diberikan lebih dari 5 (lima) tahun. PNS yang berhak menerima uang tunggu adalah mereka yang diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri karena (Bagian X, butir 2 PP Nomor 32/1979): a. Sebagai tenaga kelebihan yang diakibatkan oleh penyederhanaan suatu satuan organisasi dan tidak dapat disalurkan kepada instansi lain serta belum memenuhi syarat-syarat pensiun; b. Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendir dan atau lingkungan kerjanya serta belum memenuhi syarat-syarat pensiun; c. Setelah berakhirnya cuti sakit belum mampu bekerja kembali dan belum memenuhi syarat-syarat pensiun; atau d. Tidak dapat dipekerjakan kembali setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara karena tidak ada lowongan dan belum memenuhi syarat-syarat pensiun.
11
NO 1
POKOK ITEM Gaji Pokok
2
Tunjangan Umum
KETENTUAN KETERANGAN Dibayarkan Bagian Kedua sesuai potongan Ps.19 gaji pokok per- PP No.32/1979 tahun 1) Tidak dibayarkan
3
Tunjangan Tambahan Umum
Tidak dibayarkan
4
Tunjangan Jabatan Struktural
5
6
7
8
Tidak dibayarkan Bab III Butir B ayat 1 Perka BKN Nomor 31/2007 Tunjangan Jabatan Tidak dibayarkan Bab III ayat 3 Fungsional Perka BKN No. 39/2007 Tunjangan Papua/Terpencil Dibayarkan Bagian Kedua Ps.21 PP No.32/1979 Tunjangan Pangan/Beras Dibayarkan Bagian Kedua Ps.21 PP No.32/1979 IWP 10% 2% (iuran kesehatan)
Keterangan: 1) Besarnya uang tunggu adalah 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok untuk tahun pertama. 75% (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok untuk tahun-tahun selanjutnya. Dan, uang tunggu ini diberikan mulai
bulan
berikutnya,
dari
bulan
PNS
yang
bersangkutan
diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri.
12
6. Secara Fungsional Tidak Aktif NO 1
POKOK ITEM Gaji Pokok
KETENTUAN Dibayarkan
2
Tunjangan Umum
Dibayarkan
3
Tunjangan Tambahan Umum
Dibayarkan
4
Tunjangan Jabatan Struktural
Tidak Dibayarkan
5
Tunjangan Fungsional
6
Tunjangan Papua/Terpencil
Dibayarkan
7
Tunjangan Beras
Dibayarkan
Jabatan Tidak Dibayarkan
KETERANGAN
Bab III ayat 1 Perka BKN Nomor 31/2007 Bab III ayat 1 Perka BKN Nomor 39/2007
7. Diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil. NO 1
POKOK ITEM Gaji Pokok
KETENTUAN Dibayarkan
2
Tunjangan Umum
Dibayarkan
3
Tunjangan Tambahan Umum
Dibayarkan
4
Tunjangan Jabatan Struktural
5
Tunjangan Fungsional
6
Tunjangan Papua/Terpencil
Dibayarkan
7
Tunjangan Beras
Dibayarkan
KETERANGAN
Jabatan
13
This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.
