BAB 29 PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL Perlindungan dan kesejahteraan sosial merupakan hal-hal yang berkaitan dengan keterlantaran baik anak maupun lanjut usia, kecacatan, ketunasosialan, dan bencana alam, serta bencana sosial. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 28H ayat (1), (2), dan (3) Perubahan Kedua dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Perubahan Keempat UUD 1945. Menurut catatan Departemen Sosial, pada tahun 2003 jumlah anak terlantar sekitar 4,12 juta, yang terdiri dari 1,14 juta balita terlantar dan 2,98 juta anak usia 6-18 tahun. Sedangkan jumlah lanjut usia terlantar sekitar 2,43 juta jiwa dan jumlah penyandang cacat tercatat 1,66 juta jiwa, serta jumlah fakir miskin yang ditangani berjumlah sekitar 14,53 juta jiwa. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) khususnya fakir miskin apabila tidak dilakukan secara tepat akan berakibat pada kesenjangan sosial yang semakin meluas, dan berdampak pada melemahnya ketahanan sosial masyarakat, serta dapat mendorong terjadinya konflik sosial, terutama bagi kelompok masyarakat yang tinggal di daerah terpencil dan perbatasan.
A. PERMASALAHAN Rendahnya kualitas penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Penyandang cacat masih menghadapi kendala untuk kemandirian, produktivitas dan hak untuk hidup normal yang meliputi antara lain akses ke pelayanan sosial dasar, terbatasnya jumlah dan kualitas tenaga pelayanan sosial untuk berbagai jenis kecacatan, dan aksesibilitas terhadap pelayanan umum untuk mempermudah kehidupan mereka. Sedangkan masalah ketunasosialan yang terdiri dari gelandangan dan pengemis serta tuna susila, selain disebabkan oleh kemiskinan juga diakibatkan oleh ketidakmampuan individu untuk hidup dan bekerja sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Masalah lainnya adalah rendahnya kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial dan belum serasinya kebijakan kesejahteraan sosial di tingkat nasional dan daerah. Masih lemahnya penanganan korban bencana alam dan sosial. Peristiwa bencana alam merupakan kejadian yang sulit diperkirakan secara tepat. Permasalahan pokok yang dihadapi adalah masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dan teknologi untuk memprediksi kemungkinan terjadinya bencana alam. Selain itu, masih adanya sikap mental sebagian warga masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah rawan bencana alam yang menghambat kelancaran penanganan bencana. Penanganan eks-korban kerusuhan sosial (termasuk pengungsi) yang terjadi di berbagai daerah sebagai akibat dari kerusuhan dan gejolak sosial berjumlah sangat banyak dan tersebar di berbagai lokasi, perlu terus diupayakan agar terjaga kelangsungan hidupnya. Hal ini dapat menimbulkan masalah lain, seperti penempatan kembali eks-korban kerusuhan sosial di lokasi asal maupun baru, masalah sosial psikologis dan kecemburuan sosial antara pendatang dengan penduduk setempat, dan keterlantaran anak di lokasi pengungsian. Pada tahun 2003 jumlah korban bencana alam yang harus ditangani sekitar 1,13 juta jiwa, sedangkan eks-korban kerusuhan sosial sekitar 654,9 ribu jiwa (Data Departemen Sosial).
Bagian IV.29 – 1
B. SASARAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Sasaran perlindungan dan kesejahteraan sosial pada tahun 2004-2009 adalah sebagai berikut: Meningkatnya aksesibilitas penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap pelayanan sosial dasar; Meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai harkat dan martabat kemanusiaan; Meningkatnya kemampuan dan kepedulian sosial masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; Meningkatnya ketahanan sosial individu, keluarga dan komunitas masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial; Tersusunnya sistem perlindungan sosial nasional; Meningkatnya keserasian kebijakan kesejahteraan sosial; Terjaminnya bantuan sosial dan meningkatnya penanganan korban bencana alam dan sosial; dan Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.
C. ARAH KEBIJAKAN Guna mencapai sasaran di atas, arah kebijakan perlindungan dan kesejahteraan sosial yang memperhatikan keserasian kebijakan nasional dan daerah serta kesetaraan gender, adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial; 2. Meningkatkan pemberdayaan fakir miskin, penyandang cacat, dan kelompok rentan sosial lainnya; 3. Meningkatkan kualitas hidup bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan kesejahteraan sosial; 4. Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan untuk penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut masalah kesejahteraan sosial; 5. Memperkuat ketahanan sosial masyarakat berlandaskan prinsip kemitraan dan nilai-nilai sosial budaya bangsa; 6. Mengembangkan sistem perlindungan sosial nasional; 7. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial dalam mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial; 8. Meningkatkan pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial; dan 9. Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, dan Orsos/LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan.
D. PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN 1.
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
Tujuan program ini untuk memulihkan fungsi sosial, memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi para PMKS, termasuk bagi lanjut usia terlantar, penyandang cacat, dan anak terlantar, untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.
Bagian IV.29 – 2
1. 2. 3. 4. 5. 6.
2.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi: Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS; Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS; Peningkatan pembinaan, pelayanan dan perlindungan sosial dan hukum bagi anak terlantar, lanjut usia, penyandang cacat, dan tuna sosial; Penyelenggaraan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi PMKS; Peningkatan pelayanan psikososial dan pembangunan pusat pelayanan krisis (trauma center) bagi PMKS, termasuk korban bencana alam dan sosial; dan Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai anti eksploitasi, kekerasan, perdagangan perempuan dan anak, reintegrasi eks-PMKS, dan pencegahan HIV/AIDS serta penyalahgunaan NAPZA. PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT), DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL LAINNYA
Tujuan program ini untuk meningkatkan kemampuan, keberdayaan sosial dan kualitas hidup keluarga, fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya. 1. 2. 3. 4. 3.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi: Pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, komunitas adat terpencil dan PMKS lainnya, melalui peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) serta Kelompok Usaha Bersama (KUBE); Peningkatan kerjasama kemitraan antara pengusaha dengan KUBE dan LKM; Pengembangan Geographic Information System (GIS) bagi pemetaan dan pemberdayaan KAT dan PMKS; dan Peningkatan kemampuan bagi petugas dan pendamping pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL
Tujuan program ini untuk penataan sistem dan mekanisme kelembagaan, serta pengembangan kebijakan perlindungan sosial di tingkat nasional dan daerah, termasuk pengkajian strategi pendanaan perlindungan sosial, terutama bagi penduduk miskin dan rentan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi: Penyerasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berkaitan dengan sistem perlindungan sosial; 2. Pengembangan kebijakan dan strategi pelayanan perlindungan sosial, termasuk sistem pendanaan; 3. Penyempurnaan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan; dan 4. Pengembangan model kelembagaan bentuk-bentuk kearifan lokal perlindungan sosial.
1.
4.
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Tujuan program ini untuk meningkatkan kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial. Bagian IV.29 – 3
1. 2. 3. 4. 5. 5.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi: Pengkajian, penelitian, pelatihan dan pendidikan manajemen pelayanan kesejahteraan sosial; Pengkajian dan penelitian dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial, termasuk manajemen, sarana dan prasarana; Penyusunan dan penetapan standarisasi dan akreditasi pelayanan kesejahteraan sosial, serta penataan sistem dan mekanisme kelembagaan; Pengembangan sistem informasi, data dan publikasi pelayanan kesejahteraan sosial; dan Peningkatan pembinaan hukum dan perundangan yang mendukung pelayanan kesejahteraan sosial. PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Tujuan program ini untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian, pelestarian dan pendayagunaan nilai dasar kesejahteraan sosial, dan ketahanan sosial masyarakat, khususnya tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM)/relawan sosial, dan dunia usaha.
4.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi: Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial dan masyarakat (TKSM/relawan sosial, Karang Taruna, organisasi sosial, termasuk kelembagaan sosial di tingkat lokal); Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung upaya-upaya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS; Pembentukan jejaring kerjasama pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS), masyarakat dan dunia usaha, termasuk organisasi sosial tingkat lokal; dan Peningkatan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan.
6.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYULUHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
1. 2. 3.
Tujuan program ini untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan.
3.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi: Peningkatan penyuluhan kesejahteraan sosial, khususnya di daerah kumuh, perbatasan, terpencil, rawan konflik, rawan bencana, dan gugus pulau; Peningkatan kualitas dan kuantitas penyuluhan sosial melalui media massa cetak dan elektronik; dan Peningkatan kualitas penyuluhan kesejahteraan sosial melalui pelatihan teknik komunikasi.
7.
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1. 2.
Tujuan program ini untuk mengembangkan dan menyerasikan kebijakan kesejahteraan rakyat dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, dan normalisasi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. 1. 2. 3.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi: Sinkronisasi kebijakan dan pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan; Penyerasian penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut kesejahteraan rakyat, antara lain pengungsi dan korban bencana alam dan konflik sosial; dan Penyelarasan kebijakan bidang kesehatan, termasuk penanggulangan HIV/AIDS, bidang lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan, pendidikan, budaya, pemuda, olah raga, aparatur negara, pariwisata dan agama. Bagian IV.29 – 4
8.
PROGRAM BANTUAN DAN JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Tujuan program ini untuk memberikan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi korban bencana alam dan sosial, serta memberikan jaminan kesejahteraan sosial bagi PMKS. 1. 2. 3. 4. 5.
Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi: Penyusunan berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial; Penyediaan bantuan dasar pangan, sandang, papan dan fasilitas bantuan tanggap darurat dan bantuan pemulangan/terminasi, serta stimulan bahan bangunan rumah bagi korban bencana alam, bencana sosial dan PMKS lainnya; Pemberian bantuan bagi daerah penerima eks-korban kerusuhan dan pekerja migran bermasalah; Pemberian bantuan bagi korban tindak kekerasan melalui perlindungan dan advokasi sosial; dan Penyelenggaraan bantuan dan jaminan sosial bagi fakir miskin, penduduk daerah kumuh, dan PMKS lainnya.
Bagian IV.29 – 5
