7/16/2009
Preliminary Desktop review :
NTB PUBLIC EXPENDITURE ANALYSIS Ihsan Haerudin*)
*) Public Finance Officer of ANTARA, and Operation Officer of the World Bank
Selain angka kemiskinan yang tinggi, tantangan terbesar di Provinsi NTB adalah rendahnya pendapatan per kapita dan IPM
Sumber : Perkiraan staff Bank Dunia dan ANTARA berdasarkan data BPS Note : Besar Lingkaran dan angka dalam kurung menunjukkan tingkat kemiskinan (%). Riau, DKI dan Kaltim (tahun 1999), serta DKI , Kaltim , Riau dan Kepulauan Riau (Tahun 2007) tidak dimasukkan untuk memperjelas gambar.
Tujuh tahun paska Desentralisasi, NTB belum mengalami perkembangan signifikan. Angka IPM NTB berada pada urutan terendah (1999), dan hanya meningkat menjadi urutan ke-2 (2006). Sementara dari segi pendapatan per kapita meningkat dari urutan ke-3 terendah (1999) menjadi urutan ke-6 (2007) setelah munculnya 3 provinsi baru. Tingkat Kemiskinan NTB meningkat dari urutan ke 4 tertinggi (1999), menjadi urutan ke-7 (2007).
1
7/16/2009
Meskipun Masih tinggi, kecenderungan pengurangan kemiskinan di NTB lebih cepat dibanding kecenderungan pada tingkat nasional…. NTB
Historis
Target RPJMD Prov. NTB Target MDGs Prov.NTB
Nasional
While at national level the government has to reduce poverty at about 9 percentage points in Untuk mencapai target MDGs, Provinsi NTB period of 2008 to 2015, NTB will have to reduce Target MDGs menghadapi tantangan yang lebih besar about 14 percentage points in the same period. Nasional dibanding pada tingkat nasional
Sumber : Perkiraan staff Bank Dunia dan ANTARA berdasarkan data BPS
Selain tingkat Kemiskinan, Provinsi NTB juga menghadapi tingkat kesenjangan dan keparahan kemiskinan yang tinggi
Garis Kemiskinan (2007) Tingkat kesenjangan Kemiskinan (2007) Tingkat Keparahan Kemiskinan (2007)
Source : Perkiraan Staff Bank Dunia & ANTARA berdasarkan data BPS
Pada tahun 2007, meskipun angka garis kemiskinan di NTB sebesar Rp. 150,000, jauh lebih rendah dari garis kemiskinan rata-rata provinsi secara nasional (Rp. 174,866), Provinsi NTB memiliki tingkat kesenjangan dan keparahan kemiskinan yang relatif masih tinggi dibanding Provinsi lain …..
2
7/16/2009
Provinsi NTB juga memiliki tingkat perekomian yang kecil dengan pertumbuhan riil yang rendah dan tidak stabil
Dengan tingkat inflasi yang secara relatif sama dengan tingkat nasional, Provinsi NTB dan juga rata-rata provinsi di KTI belum berhasil mengelola pertumbuhan yang stabil
Sumber : Perkiraan Staff Bank Dunia dan ANTARA, berdasarkan data BPS
PDRB Riel per Kapita (Triliun Rupiah)
Mengelola pertumbuhan ekonomi riil yang stabil masih merupakan tantangan berat bagi provinsi NTB. Setelah menikmati kenaikan sebesar 7,3 persen pada awal desentralisasi (2001), pertumbuhan riil provinsi NTB mengalami penurunan signifikan sebesar 3,5 persen (2002), dan kembali meningkat menjadi 6,1 persen pada tahun 2004. Tingkat Pertumbuhan Riil kembali menurun drastis pada tahun 2005 menjadi 1,8 persen yang disusul dengan sedikit kenaikan pada tahun 2006….
Listrik, Gas, & Air 0,3
Pertambangan dan Penggalian Pertambangan dan Penggalian Perdagangan, Restauran & Hotel Perdagangan, Restauran & Hotel Transportasi dan Komunikasi Transportasi & Komunikasi Lainnya Lainnya
Pertanian Jasa-jasa Kontruksi
Sumber : Perkiraan Staff Bank Dunia & ANTARA, berdasarkan data BPS Note : Angka dalam Grafik Batak menunjukan proporsi terhadap total (%)
Pada periode tahun 2000 – 2006, Sektor Pertambangan & Penggalian, serta sektor Pertanian secara bergiliran menjadi sektor yang palling besar memberikan kontribusi terhadap total PDRB provinsi NTB diikuti oleh sektor Perdagangan, Restauran, dan Hotel yang terus mengalami peningkatan proporsi terhadap total PDRB…
3
7/16/2009
Untuk Menstabikan Pertumbuhan, Provinsi NTB sudah harus memfokuskan pada sektor dengan pertumbuhan yang meningkat dan stabil
Sumber : Perkiraan Staff Bank Dunia & ANTARA, berdasarkan data BPS Komposisi PDRB dalam 3 Sektor Terbesar (kumulatif riel 2000-2006)
Sumber : Perkiraan Staff Bank Dunia dan ANTARA, berdasarkan BPS
Meskipun dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, ProvinsinNTB memiliki tingkat pengangguran yang jauh lebih rendah dibanding rata-rata KTI dan tingkat pengangguran nasional….
KTI
NTB
Tingkat Pengangguran (%)
Nasional
Sumber : Perkiraan Staff Bank Dunia & ANTARA, berdasarkan SAKERNAS Catatan : Data tahun 2008 didasarkan pada data bulan Maret 2008
4
7/16/2009
Prosentase pekerja berdasarkan Sektor
Sebagai penyumbang PDRB terbesar, sektor pertanian menyerap tenaga kerja paling besar dibanding sektor lainnya. Sementara itu, sektor pertambangan, dengan sumbangan PDRB yang hampir sama dengan sektor pertanian, hanya menyerap kurang dari 3 persen tenaga kerja. Dengan demikian, pendapatan per kapita pekerja di sektor pertanian jauh lebih rendah dari sektor pertambangan…..
Tingkat Pengangguran dan Upah Minimum Per bulan
Meskipun memiliki angka pengangguran yang relatif lebih rendah dibanding provinsi lain, namun NTB memiliki upah minimum yang lebih rendah.
Upah rata-rata per Bulan
Upah rata-rata pekerja di provinsi NTB jauh lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lain, secara nasional, bahkan di kawasan Timur Indonesia
Sumber : Perkiraan Staff Bank Dunia & ANTARA, berdasarkan data BPS
5
7/16/2009
Pendapatan Fiskal Daerah di NTB telah meningkat secara signifikan pada tahun 2001 dan 2006 Pelaksanaan Desentralisasi
Sumber : Perhitungan staff Bank Dunia dan ANTARA berdasarkan SIKD, DepKeu
Pada tahun 2001, pendapatan fiskal provinsi NTB meningkat 119%, dan secara riil per kapita meningkat 88%....Pada tahun 2006, peningkatan pendapatan fiskal hampir setengah peningkatan pada tahun 2001…
Tingkat Pendapatan Fiskal per Kapita Provinsi NTB dibawah rata-rata Provinsi (2006)
6
7/16/2009
Komposisi Pendapatan Fiskal Provinsi NTB, 2001-2006
Sumber : Perhitungan staff Bank Dunia & ANTARA berdasarkan SIKD, DepKeu
DAU secara berutur-turut merupakan penyumbang terbesar pendapatan fiskal daerah , terutama di tingkat Kabupaten/Kota. Di tingkat kabupaten/kota DAU disusul oleh
Komposisi Pendapatan berdasarkan sumber
7
7/16/2009
Tingkat Pengeluaran per Kapita antara Provinsi dibandingkan dengan tingkat Kemiskinan
Klasifikasi Fungsional Pengeluaran Fiskal Provinsi NTB Lintas Sektor
Sumber : Perkiraan Staff Bank Dunia & ANTARA berdasarkan SIKD Catatan : Data merupakan data konsolidasi pengeluaran Provinsi dan Kabupaten/Kota. Data tahun 2007 dan 2008 merupakan angka perkiraan berdasarkan APBD (bukan realisasi)
8
7/16/2009
Klasifikasi Ekonomis di Dalam Sektor (Realiasi Belanja Provinsi & Kab/Kota 2006)
Sumber : Perkiraan staff Bank Dunia & ANTARA berdasarkan SIKD
NTB has been one of regions with highest proportion of personnel expenditure (Over half of NTB’s Budget was allocated for personnel)
Source : World Bank & ANTARA Staff Calculation based on SIKD Note : the figure is consolidated expenditure of province and district/cities’ budget of FY 2008.
In 2008, NTB has been at 2nd highest regions in term of proportion of personnel expenditure (51.2%) far above average proportion (40%). In compare to another 11 poorer regions in term of total expenditure, NTB has been at the highest proportion of personnel expenditure, and at 2nd smallest proportion of capital expenditure…
9
7/16/2009
Rekomendasi Untuk Pengembangan PEA di NTB
Analisis Klasifikasi Fungsional di Dalam Sektor “belanja personnil yang besar tidak selalu merugikan publik, tergantung untuk apa (fungsi)? Tidak semua belanja modal menguntungkan publik, tergantung untuk apa (fungsi)?”
Contoh :
Belanja Pegawai : Staff Dinas vs Staff Unit Pelayanan (dokter, tenaga paramedis, guru, dan tenaga fungsional lainnya)
Belanja Barang dan Jasa : Belanja Perlengkapan Kantor vs Belanja Material (obat-obatan, bibit, dll)
Belanja Modal : Belanja Pembangunan Gedung Pemerintahan vs Belanja Pembangunan Sekolah, Rumah Sakit, dll
Analisis Klasifikasi Ekonomis di Dalam Belanja Publik.. “Apakah program-program pelayanan (urusan wajib) sudah efesien secara ekonomis?”
“
Klasifikasi Fungsional dan Ekonomis Antar-Sektor (Broad Analysis) – current PEA
Fungsi –Fungsi Pemerintahan Umum :
Fungsi –Fungsi Pelayanan :
• • • • • • •
• Sosial • Pendidikan • Kesehatan • Kesejahteraan Sosial • Lainnya • Ekonomi : • Pertanian, Kehutanan, Perikanan, dll • Infrastruktur • Industri & Perdangang • dll
Kebijakan (DPRD, KDh/WKDh) Perencanaan (Bappeda) Penganggaran (BKAD) Monitoring dan Evaluasi Kepegawaian Bantuan/Transfer dll
10
7/16/2009
Klasifikasi Fungsional Intra Sektor - PEA Development (1) (Contoh Sektor Kesehatan)
Functional Classification Within Sectors/Organizations Illustration Based on Expenditure Classification of MoHa Regulation No. 13/2006
Source : World Bank & ANTARA Staff Estimation based on Appendix IV of NTT Provincial Government’s Budget Note : Wages and Benefit Expenditure for frontline staff (doctors, teachers, etc) are ilustration , supposedly for analysis at district/city level– due to unavaible data in the budget document, wages and benefit s for frontline staff should be derived separately from respective technical dinases
11
7/16/2009
Klasifikasi Ekonomi dalam Belanja Program/Pelayanan (Contoh Sektor Kesehatan) Kode Sektor & Program (15-32) memiliki kesamaan lintas daerah (bisa direkapitulasi dan diperbandingkan)… Masingmasing program telah disusun berdasarkan klasifikasi ekonomis
Basic Reclassifications
12
7/16/2009
Functional Classification Mapping
Kerangka Pengembangan PEA Lainnya
13
7/16/2009
Analisis Belanja Bantuan Sosial sensitif terhadap peristiwa politik
(PEMILU)
Belanja bantuan sosial adalah belanja dengan tingkat tata-kelola keuangan yang paling tidak akuntable. Dari segi perencanaan, peruntukannya sering tidak ditentukan dari awal. Dari segi pelaporan keuangan, bersifat lump-sum. Sering menjadi “ATM” untuk pejabat publik untuk konstituennya. Perlu melihat kecenderungan belanja bantuan sosial dalam rentang lima tahun disandingkan dengan peristiwa politik.
DISCRETIONARY EXPENDITURE
Discretionary Expenditure adalah Belanja yang peruntukannya bisa secara leluasa ditentukan oleh daerah. Total Expenditure = Total revenue + defisit/(surplus) Local Discretion = Total Expenditure – (Gaji&Tunjangan PNS + DAK + Bantuan Keuangan Provinsi/Pemerintah lainnya*) *) Bantuan Pemerintah Lainnya biasanya disertai tujuan tertentu dari pihak yang memberi bantuan, misalnya bantuan provinsi ke kabupaten
Provinsi memiliki tingkat belanja diskresi lebih besar dibanding rata-rata kabupaten/kota
14
7/16/2009
Discretionary Expenditure within DAU
Provinsi memiliki tingkat belanja diskresi lebih besar dibanding rata-rata kabupaten/kota
15
