Pengenalan tentang Keuangan Daerah
Revenue & Expenditure
Syukriy Abdullah
Penger5an Keuangan Daerah • Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pasal 1 angka 5 PP No.58/2005
Pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 151 PP 58/2005 (Bab XV Pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah): 1. Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Berdasarkan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. BAB XVIII -‐ KETENTUAN PENUTUP (PP 58/2005) Pasal 155 Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. à Permendagri No.13/2006
Perda dan Perkada dlm UU 32/2004 Pasal 146 1. Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah. 2. Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 42 UU No.32/2004: (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang: ... c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-‐ undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;
Perda penyusunan Renja, Anggaran dan Pelaksanaannya • Tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-‐SKPD) serta tata cara penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-‐SKPD) diatur dalam Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-‐undangan. Pasal 182 UU No.32/2004 • Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Pasal 194 UU No.32/2004
STRUKTUR APBD SKPD + SKPKD
PENDAPATAN
BELANJA
PEMBIAYAAN (SKPKD)
PA D -
Pajak (SKPKD) Retribusi (SKPD) Laba BUMD (SKPKD) Lain2 PAD yg Sah (SKPKD dan SKPD)
Dana Perimbangan (SKPKD)
Lain-Lain Pendapatan yang Sah (SKPKD)
RKA-SKPD
SKPD
SKPKD
Belanja Tidak Langsung -
Subsidi Bunga Hibah Transfer Bantuan Sosial Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Langsung - Belanja Pegawai
Belanja Pegawai
APBD
Belanja Langsung -
Fungsi Urusan Program Kegiatan
Belanja Barang dan Jasa
Penerimaan
Pengeluarn
Belanja Modal
DPA-SKPD
Struktur APBD 1. Pendapatan ........................... xxxx 2. Belanja .................................. xxxx Surplus (Defisit) ................... 3. Pembiayaan: Penerimaan pembiayaan... xxxx Pengeluaran pembiayaan.. xxxx Pembiayaan neto ................ SILPA (SIKPA) ..............
Xxxxx
Xxxxx Xxxxx
Pendapatan Daerah • Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. • Komponen: – Pendapatan asli daerah (UU 28/2010) – Dana perimbangan – Lain-‐lain pendapatan yang sah
• Prinsip penganggaran: Asas minimal
Pendapatan Asli Daerah Pendapatan asli daerah terdiri atas: a. Pajak daerah; b. Retribusi daerah; c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. Lain-‐lain PAD yang sah.
POSISI DANA PERIMBANGAN DALAM APBN DAN APBD PEMERINTAH NASIONAL
PEMERINTAH DAERAH DANA DEKONSENTRASI
ANGGARAN KEMENTERIAN
BELANJA PUSAT
DANA TUGAS PEMBANTUAN
BELANJA LAINNYA
PENDAPATAN DAERAH
APBN DANA PERIMBANGAN
BELANJA DAERAH
DANA OTONOMI KHUSUS DANA PENYESUAIAN
• DBH • DAU • DAK
PENGELUARAN DAERAH
§ PAJAK § SDA
APBD
PEMBIAYAAN
Penetapan Besaran Pagu dan Distribusi per daerah No
Dana Transfer
Besaran dalam APBN
Kreteria/Indikator perhitungan per daerah
1
DBH
Alokasi àPersentase tertentu dari perkiraan besaran Pajak & PNBP
Realisasi à Persentase tertentu dari realisasi setoran pajak & PNBP
2
DAU
Sekurang-kurangnya 26% dari PDN Neto
Gaji PNSD, Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, IKK, IPM, PDRB, Belanja Daerah
3
DAK
• Tidak ada ketentuan mengenai besaran • Usulan Pemerintah , disetujui DPR
Kapasitas Fiskal, Kondiri Wilayah, dan Kondiisi Infrastruktur yang rusak.
4
Dana OTSUS
2% dari Pagu DAU Nasional
Kewenangan Gubernur untuk membagi kepada prov/kab/kota
5
Infrastruktur OTSUS
• Tidak ada ketentuan mengenai besaran • Usulan Pemerintah , disetujui DPR
Ketetapan dalam UU APBN : Prov papua 60% Prov Papua Barat 40%
6
Dana Penyesuaian Unit cost dikalikan volume yang akan didanai
a.l. Jumlah guru non-sertifikasi dan Guru sertifikasi profesi, jumlah murid .
Belanja Daerah • Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. • Prinsip penganggaran: Asas maksimal • Belanja Daerah: – Tidak Langsung – Tidak Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung terdiri dari: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
belanja pegawai; bunga; subsidi; hibah; bantuan sosial; belanja bagi hasil dan bantuan keuangan; dan 7. belanja Zdak terduga.
Belanja Langsung Belanja Langsung terdiri dari: 1. belanja pegawai; 2. belanja barang dan jasa; dan 3. belanja modal
Pembiayaan Daerah • Penerimaan pembiayaan mencakup: a. b. c. d. e.
SiLPA tahun anggaran sebelumnya; pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; penerimaan pinjaman; dan penerimaan kembali pemberian pinjaman.
a. b. c. d.
pembentukan dana cadangan; penyertaan modal pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman.
• Pengeluaran pembiayaan mencakup:
