Rangkuman Berita PNPM Mandiri 10 – 16 Februari 2014 PNPM Mandiri Pengawasan PNPM Diperketat, (Jambi Express, 12 Februari 2014) http://psf.binokular.net/report/detail/959199 Pengawasan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di Kabupaten Kerinci diperketat. Hal ini terbukti dengan diberikannya pembekalan kepada BKAD dan Badan Pengawas UPK yang dilaksanakan selama dua hari penuh sejak Sabtu hingga Minggu (10/2) kemarin di hotel Kerinci. Ketua Pokja RBM PNPM Kerinci, Asnaini, mengakui adanya pelatihan Community Best Monitoring (CBM). pengawasan berbasis masyarakat, yang diberikan kepada BKAD dan BP UPK yang dilaksanakan selama beberapa hari.
Pramono Edhie bantah Indonesia neolib, (Antara, 13 Februari 2014) http://www.antaranews.com/berita/419242/pramono-edhie-bantah-indonesia-neolib Pramono Edhie Wibowo membantah jika pemerintahan Indonesia menerapkan konsep neoliberalisme karena banyaknya program kerakyatan yang ditujukan untuk membantu kalangan kurang mampu. "Itu tidak benar. (Neolib) Itu dipopulerkan orang yang mungkin mencari popularitas," kata peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat itu dalam dialog dengan kalangan wartawan di Medan, Sumut, Sabtu sore. Ia mencontohkan pemberian raskin, bantuan operasional sekolah (BOS), UMKM, badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS), kredit usaha rakyat (KUR), dan program PNPM. “Indonesia memberikan bantuan kepada kelompok yang membutuhkan. Itu sudah bukan neolib,” ujarnya.
PNPM Mandiri Perdesaan Dewan Minta Aparat Desa Maksimalkan PNPM-MP, (tribunnews.com, 10 Februari 2014) http://pontianak.tribunnews.com/2014/02/09/dewan-minta-aparat-desa-maksimalkan-pnpm-mp Anggota DPRD Kabupaten Melawi, Malin, berharap, pemerintahan desa bisa lebih maju dengan adanya bantuan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), mengingat anggaran yang diberikan mencapai miliaran. "Belum lagi ditambah APBD dan dana lainnya, harusnya pemerintahan desa lebih maju," katanya kepada Tribunpontianak.co.id, Minggu (9/2/2014). Bantuan nasional melalui PNPM-MP akan mempercepat pembangunan secara merata,” kata Marlin.
DPRD Minta Desa Maksimalkan PNPM-MP, (tribunnews.com, 10 Februari 2014) http://pontianak.tribunnews.com/2014/02/09/dprd-minta-desa-maksimalkan-pnpm-mp Anggota DPRD Melawi, Malin, mengharapkan, pemerintahan desa bisa lebih maju dengan adanya bantuan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), mengingat anggaran yang diberikan mencapai miliaran. "Belum lagi ditambah APBD dan dana lainnya, harusnya pemerintahan desa lebih maju," katanya belum lama ini. Pemerintah desa harus lebih pro aktif untuk memanfaatkan program di desanya. Minimal, pemerintah desa bisa memberikan akses manfaat bagi masyarakat desanya, sehingga keseluruhan program bisa dimaksimalkan untuk desanya sendiri. “Bantuan program nasional melalui PNPMMP akan mempercepat pembangunan secara merata,” tuturnya.
Krisis Listrik Kukar Teratasi, (Kaltim Post, 10 Februari 2014) http://psf.binokular.net/report/detail/954377 Berbagai cara ditempuh untuk mengatasi krisis listrik di Kutai Kartanegara (Kukar). Salah satunya melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Program pusat yang bergulir sejak 2007 itu sudah berdampak positif bagi daerah ini untuk mengatasi masalah krisis energi. Dari 2007 hingga 2013 sebanyak 33 unit rumah mesin pembangkit listrik telah dibangun beserta jaringannya di 22 desa di daerah kaya ini. Kepala Sub Bidang Partisipasi Masyarakat, Atih Hayati mengatakan. PNPM di bidang kelistrikan dapat membantu aktivitas perekonomian. Permukiman warga yang tadinya gelap gulita, kini menjadi terang.
PNPM Dianggarkan Rp 12 M Lebih, (Kalteng Pos, 10 Februari 2014) http://psf.binokular.net/report/detail/954961 Pemberdayaan masyarakat desa melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM - MPd) dalam pengentasan kemiskinan di Bartim terbuka lebar. Bahkan saat ini terbilang satu-satunya kabupaten di seluruh Indonesia yang berani menyisihkan dana APBD sebesar 50 persen sebagai penunjang dalam program nasional tersebut. Menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMDes) Bartim, Drs. Kardinal melalui Kepala Bidang PNPM Gedei, tahun 2014 Bartim mendapat alokasi dana pusat (APBN) sebesar Rp6,480 miliar dengan penambahan dana sharing kabupaten APBD Rp6,480 miliar.
5 Kecamatan Gagal Kumpulkan Laba Bana SPP, (tribunnews.com 11 Februari 2014) http://aceh.tribunnews.com/2014/02/11/5-kecamatan-gagal-kumpulkan-laba-bana-spp Lima dari 22 kecamatan di Pidie, gagal mengumpulkan laba dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Mandiri (PNPM-Mandiri) tahun 2013. Gagalnya kelima kecamatan tersebut, menyusul masih adanya kelompok SPP di kecamatan tersebut yang menunggak dalam pengembalian dana bergulir tersebut. "Kelima kecamatan tersebut yaitu, Kecamatan Batee, Muara Tiga, Grong-Grong, Kembang Tanjong dan
Kecamatan Keumala," sebut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Pidie, Drs Zulfikar Yakob, kepada Serambi Senin (10/2).
Hindari Program Tumpang Tindih, (Gorontalo Post, 11 Februari 2014) http://psf.binokular.net/report/detail/956691 Anggota Komisi I Atrisno Tangahu mengemukakan bahwa menempuh kebijakan program 2014 diminta Satuan Kerja (Satker) di wilayah Kabupaten Bonbol terus berkoordinasi. Ini tujuannya menghindari terjadi tumpang tindih kegiatan program dari sumber anggaran yang sama. Selain itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, langkah koordinasi tersebut penting dilakukan sebagai bentuk efisiensi anggaran. Mengingat tahun ini ada beberapa SKPD masih mendapat porsi anggaran minim.
Babar Terima Kucuran Dana PNPM Rp 4,4 M, (tribunnews.com, 12 Februari 2014) http://bangka.tribunnews.com/2014/02/12/babar-terima-kucuran-dana-pnpm-rp-44-m Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2014 bakal menerima kucuran dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM) sebesar Rp 4,4 M. Rp 4,4 M ini dialokasikan dalam APBN 2014 sebesar Rp 3,4 M dan dana pendamping dari APBD 2014 sebesar Rp 1 M. "Anggaran sebesar Rp 3,4 M yang berasal dari APBN itu dialokasikan untuk pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan, dana ini belum termasuk dana operasional kegiatan (DOK) yang juga berasal dari APBN 2014 karena kita belum memperoleh informasi lanjutan mengenai besaran DOK yang akan kita terima pada tahun 2014", kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bangka Barat, Sidarta Gautama kepada bangkapos.com Rabu (12/02/2014). Berita ini juga diterbitkan di media berikut: - Dana PNPM Mandiri Perdesaan Bangka Barat Rp4,4 Miliar, (Antara, 12 Februari 2014) http://www.antarababel.com/berita/7516/dana-pnpm-mandiri-perdesaan-bangka-baratrp44-miliar -
Babar Alokasikan Rp 4,4 M untuk PNPM, (Bangka Pos, 13 Februari 2014) http://psf.binokular.net/report/detail/961238
Kantor Sosial PMD Maksimalkan Tupoksi, (Gorontalo Post, 12 Februari 2014) http://psf.binokular.net/report/detail/958723 Kantor Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Boalemo berkomitmen melaksanakan peran sesuai Tupoksi yang diranahinya. Kepala Kantor Sosial dan PMD Suriyanto Suleman ketika berbincang dengan awak Gorontalo Post belum lama ini menyatakan, berbagai program ke depan telah disusun dengan menyentuh berbagai ranah yang menjadi cakupan instansi. "Masing-masing dilakukan secara terprogram dan terkoordinasi, selain itu
koordinasi dengan pelaksana program sosial dengan garis vertikal, seperti PNPM juga kami rutinkan, sehingga program-program yang ada diupayakan benar-benar menyentuk dan sampai kepada target program itu,” ujarnya.
Kontribusi PNPM untuk Kaum Perempuan Dibutuhkan, (Gorontalo Post, 12 Februari 2014) http://psf.binokular.net/report/detail/958719 Kontribusi dari program PNPM terhadap kaum perempuan sangat dibutuhkan, sebab sebagaian besar sasarannya adalah kaum perempuan dan hal tersebut sudah diwujudnyatakan oleh PNPM di Kabupaten Gorontalo melalui program simpan pinjam kelompok perempuan atau SPKP yang dinilai cukup, berhasil ini diungkapkan oleh Ketua TP. PKK Kabupaten Gorontali, Rahmiyati Jahja. Rahmi menjelaskan, SPKP merupakan program PNPM yang sinkron dengan program TP. PKK. Untuk sinkronisasi program PKK dan PNPM telah ditandatangani nota kesepakatan dengan PNPM sehingga PKK bisa mengawal sekaligus memberikan masukan dalam setiap program PNPM, selain simpan pinjam Kelompok Perempuan, PAUD serta banyak lagi, termasuk di dalamnya pemanfaatan fasilitas PNPM untuk PKK di wilayahnya.
PNPM Mandiri Pedesaan di Simalungun Rampung, (Antara, 12 Februari 2014) http://www.antarasumut.com/pnpm-mandiri-pedesaan-di-simalungun-rampung/ Sepuluh kecamatan di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara telah merampungkan pekerjaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan tahun anggaran 2013. Perampungan pekerjaan itu ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Bupati Simalungun, sebut Fasilitator PNPM Mandiri Pedesaan Kabupaten Simalungun Purnawirawan Sebayang, Senin. Purnawirawan menyampaikan apresiasi kepada jajaran pemerintahan kabupaten dan masyarakat yang dengan kepedulian serta kesadaran tinggi melalui upaya gotong royong membangun sarana-sarana di pedesaan.
Cegah Penyelewengan PNPM, (Tribun Pontianak, 13 Februari 2014) http://psf.binokular.net/report/detail/961352 Anggota DPRD Malawi, Malin, berharap pemerintahan desa lebih maju dengan adanya bantuan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Apalagi anggaran yang diberikan mencapai miliaran Rupiah. Beberapa hal yang perlu diupayakan yakni, pemerintah desa harus proaktif untuk memanfaatkan program di desanya. Minimal bisa memberikan akses manfaat bagi masyarakat desa sehingga keseluruhan program bisa dimaksimalkan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus sinkron untuk mengatasi beberapa permasalahan yang timbul di pedesaan termasuk kemungkinan adanya penyelewengan dana PNPM-MP.
Pemkab Alokasikan Rp 27 Miliar, (Kaltim Post, 13 Februari 2014) http://psf.binokular.net/report/detail/960828 Pemerintah Kabupaten Kutai Barat pada 2014 ini mengalokasikan dana Rp 25 miliar untukpeningkatanjalan Muara Pahu-Penyinggahan. Kemudian, Rp 7 miliar semenisasi jalan Muara Pahu Kampung Gunung Bayan yang menghubungkan ke jalan trans Kalimantan. Alokasi dana dua kegiatan tersebut disampaikan Bupati Kubar Ismail Thomas ketika memberikan sambutan peresmian Kantor Camat dan Kantor Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) PNPM di Kecamatan Muara Pahu, Selasa (11/2). Dengan peningkatan jalan Muara Pahu ke Penyinggahan, otomatis akan memudahkan akses warga Penyinggahan ke Kecamatan Muara Pahu atau ke ibu kota kabupaten dan daerah lain melalui jalan trans Kalimantan.
Rahmi : Perempuan Bisa Mandiri, (Gorontalo Post, 13 Februari 2014) http://psf.binokular.net/report/detail/960902 Dalam program PKK selalu diupayakan agar perempuan diberdayakan melalui 10 program PKK agar bisa mandiri dengan memanfaatkan potensi diri dan potensi lingkungan. "Agar nantinya tidak selalu bergantung pada suami," Ungkap Ketua TP PKK Rahmiyati Yahya saat mengunjungi dasawisma Kecamatan Tibawa belum lama ini. Rahmi meninjau secara langsung pemanfaatan pekarangan dasawisma dan usaha peternakan ayam kampong super milik dari kelompok perempuan, sekaligus membeli ayam hasil panen milik warga tersebut, sekaligus menjelaskan berbagai trik untuk memajukan usaha perempuan, salah satunya melalui PNPM yang merupakan mitra PKK.
Kecamatan Belinyu Gelar Musrenbang 2015, (tribunnews.com, 14 Februari 2014) http://bangka.tribunnews.com/2014/02/13/kecamatan-belinyu-gelar-musrenbang-2015 Pemerintahan Kecamatan Belinyu melakukan kegiatan Musawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk tahun anggaran 2015 di aula Rumah Dinas Camat Belinyu Kamis (13/2/2014). Pertemuan ini diikuti oleh para kepala desa dan lurah serta tokoh masyarakat Belinyu. Sementara dari pemerintahan, hadir Bapedda Pemkab Bangka, Camat Belinyu Ismet, Kapolsek Kompol Sigit E, Danramil Belinyu serta perwakilan Lanal Babel. Musrenbang Kecamatan Belinyu kali ini menyoroti sektor Kelautan, Pertanian, Perindustrian, Peternakan, Kesehatan, Sosial dan Pekerjaan Umum. "Harapannya masyarakat dapat mengusulkan apa saja yang diajukan untuk didanai pembangunannya demi kepentingan masyarakat," kata Ismet. Selain itu juga, dibahas menganai didanai melalui apa, apakah dari APBD, ABT atau lewat PNPM jika nilainya kecil.
Musrembang di Kumelembui Bicarakan Tunjangan Aparat Desa, (tribunnews.com, 14 Februari 2014) http://manado.tribunnews.com/2014/02/13/musrembang-di-kumelembui-bicarakan-tunjanganaparat-desa
Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Pemkab Minsel) kembali turun ke kecamatan untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui musyawarah rencana pembanguan (Musrenbang) tahun 2014. Seperti terlihat di Kecamatan Kumelembuai, Kamis kemarin, hadir sekitar 70 orang hukum tua, dan perwakilan desa saat rapat. Juga hadir Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minsel, Boy Tumiwa, Rommy Pondaag dan beberapa anggota DPRD, camat, staf kecamatan, sebagian hukum tua se-Kecamatan Kumelembuai, FK PNPM, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.
Semua Rumah Warga Miskin Pasti Diterangi Listrik, (Kaltim Post, 14 Februari 2014) http://psf.binokular.net/report/detail/962786 Kabupaten Paser dengan program listrik masuk desa berusaha agar desa-desa yang belum dialiri listrik dari PLN dan rumah-rumah masyarakat miskin yang tidak ada sambungan listrik PLN akan dibantu dengan Listrik Tenaga Surya (PLTS) produk terbaru berkualitas tinggi. Di beberapa daerah yang tidak dilalui jaringan pipa PDAM, telah dialokasikan Anggaran PNPM dan Anggaran Dana Kecamatan (ADK) senilai Rp 1 miliar h8ingga Rp 3 miliar. Dari dana tersebut telah dibangun sumur bor dan bak penampungan sebagai sumber air bersih, ujar Ridwan Suwidi, Bupati Kabupaten Paser.
Serapan PNPM MP Capai 99,70 Persen, (Kaltim Post, 14 Februari 2014) http://psf.binokular.net/report/detail/962780 Sepanjang tahun 2013, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPMMP) yang dikucurkan pemerintah pusat sebesar Rp 12,334 miliar terserap 99,70 persen. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung (BPMPK), Muhammad Dakri melalui Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Samsul Bakhri, kepada media ini Kamis (13/2), mengatakan anggaran yang dikucurkan pusat tersebut sudah terbagi untuk masing-masing kecamatan. Penetapan besaran disesuaikan dengan kondisi masyarakat miskin di kecamatan tersebut. Pasalnya, PNPM adalah program pemerintah dalam upaya mempercpeat pengentasan kemiskinan. "Semua sudah terbagi masing- masing kecamatan. Hanya saja untuk tiap kegiatan alokasi anggaran tidak lebih dari Rp 350 juta," jelasnya. Berita ini juga diterbitkan di media berikut: - Serapan PNPM-MP Capai 99,70 Persen, (Radar Tarakan, 14 Februari 2014) http://psf.binokular.net/report/detail/962717
PNPM Mandiri Perkotaan Harus Tingkatkan Kualitas, (Manado Post, 11 Februari 2014) http://psf.binokular.net/report/detail/956662 PNPM Mandiri Perkotaaan diminta untuk terus meningkatkan kualitas.Hal itu diungkapkan Kepala Bappeda Bitung Drs.Audy Pangemanan MSi saat rapat evaluasi PNPM di Kantor
Bappeda Senin (10/2) kemarin. Menurut Pangemanan, diharapkan PNPM melihat capaian program 2013 dan menyusun rencana kerja yang lebih komprehensif di 2014 ini."Termasuk didalamnya perekrutan atau kontrak fasilisator pemberdayaan masyarakat,"ujarnya didampingi Koordinator Kota Teddy Sulangi. Bappeda Laksanakan Rakor PNPM, (Kaltim Post, 12 Februari 2014) http://psf.binokular.net/report/detail/958610 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) akan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat selama dua hari. Kegiatan itu dilaksanakan di Crown Hotel, Tanjung Selor, Jumat (14/2) dan Sabtu (15/2) nanti. Kepala Bappeda Kaltara Fredrick Ellia, menyebutkan bahwa kegiatan PNPM yang dilaksanakan 4 kabupaten di provinsi ini awalnya berada di bawah pengawasan Pemprov Kaltim. Namun sejak berjalannya pemerintahan di provinsi ini, pengawasan PNPM di 4kabupaten tersebut menjadi kewenang-an Pemprov Kaltara. Berita ini juga diterbitkan di media berikut: - Bappeda akan Gelar Rakor PNPM, (Radar Tarakan, 12 Februari 2014) http://psf.binokular.net/report/detail/958427
BPR Pekanbaru Miliki Total Aset Rp 32 Miliar, (tribunnews.com, 13 Februari 2014) http://pekanbaru.tribunnews.com/2014/02/12/bpr-pekanbaru-miliki-total-aset-rp-32-miliar Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pekanbaru saat ini telah memiliki sekitar 10 ribu nasabah untuk dua produk tabungan yang sediakan bagi masyarakat Pekanbaru. BPR milik Pemko Pekanbaru ini juga menyediakan Tabungan Sikemas yang menyasar kelompok usaha masyarakat seperti Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dan Kelompok Usaha Masyarakat (KSM) yang menggunakan dana PNPM. Sikemas ini memiliki sebanyak 1.781 rekening atas nama kelompok KSM. Dalam satu kelompok bisa terdiri 3 sampai 5 sesuai struktur organisasi KSM tersebut. Saat ini terdapat 58 KSM yang ada di setiap kelurahan dan hampir 2.000 KSM. "Dari kerja sama itu BPR Pekanbaru telah mendapatkan penghargaan dari PNPM Provinsi sebagai mitra usaha," kata Direktur Utama BPR Pekanbaru, Muhammad Irfan.
PNPM Pariwisata Kemenparekraf Kembangkan 561 Desa Wisata pada 2014, (Kompas.com, 11 Februari 2014) http://travel.kompas.com/read/2014/02/11/1029419/Kemenparekraf.Kembangkan.561.Desa.Wis ata.pada.2014 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sedang mengembangkan 561 desa wisata yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia selama 2014. Direktur Pemberdayaan Masyarakat Kemenparekraf Oneng Setya Harini di Jakarta, Sabtu (8/2/2014), mengatakan, untuk tahap awal program itu pihaknya memulai di 19 provinsi. "Di 19 provinsi ini kami akan melakukan peningkatan kapasitas pariwisata masyarakat dan pelatihan-pelatihan pendukung,"
kata Oneng. Sebanyak 561 desa wisata yang ditargetkan terbentuk itu didanai melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Pariwisata di mana rata-rata satu desa wisata mendapatkan bantuan Rp75 juta hingga Rp100 juta.
PNPM RIS Mulyadi Berbuat bagi Kemajuan Sumbar, (Padang Express, 14 Februari 2014) http://psf.binokular.net/report/detail/963358 Dari 14 anggota DPR RI plus empat anggota DPD RI asal Sumbar, ternyata bisa dihitung dengan jari siapa wakil rakyat yang berbuat percepatan pembangunan Sumbar. Jejaknya bisa terlihat selama hampir lima tahun terakhir. Mulyadi, anggota DPR RI Dapil Sumbar II dari Partai Demokrat, boleh dibilang satu dari sekian orang wakil rakyat yang berbuat. Jejak perjuangan Mulyadi salah satunya adalah adanya alokasi dana untuk 1.032 paket Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) sejak 2010.
Politik Panwaslu temukan caleg jadi pengurus PNPM, (Antara, 12 Februari 2014) http://jogja.antaranews.com/berita/319755/panwaslu-temukan-caleg-jadi-pengurus-pnpm Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menemukan tiga calon anggota legislatif menjadi pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan. Anggota Panwaslu Kulon Progo Suryono di Kulon Progo, Rabu, mengatakan tiga calon anggota legislatif (caleg) tersebut, yakni Hendarti Handayani dari PDIP pengurus BKM Bendungan, Eri Weniati dari Partai Gerindra pengelola PNPM Desa Bendungan, dan Imam Muslih dari PKB yang merupakan pengurus BKM Sogan.
Penyalahgunaan Dana PNPM Mandiri Perkuat Alat Bukti, Sita 10 Dokumen BKM, (tribunnews.com, 10 Februari 2014) http://surabaya.tribunnews.com/2014/02/09/perkuat-alat-bukti-sita-10-dokumen-bkm Proses penyidikan Kasus dugaan korupsi terkait kucuran dana di Badan Kesejahteraan Masyarakat (BKM) Gerbang Permata Pakis Kelurahan Pakis Kecamatan Sawahan terus bergulir. Ini setelah Kejari Surabaya telah menyita lebih dari 10 bundel dokumen terkait dana yang diterima BKM. Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Surabaya, Nurcahyo Jungkung Madyo menuturkan, setelah menaikkan kasus dari penyelidikan ke penyidikan, pihaknya berusaha mengumpulkan bukti-bukti adanya dugaan korupsi kasus ini. "Hingga saat ini, sudah lebih dari 10 bundel dokumen terkait rincian dana yang diterima, yang kami sita," jelasnya menjawab Surya, Minggu (9/2/2014). Dijelaskan, pada penyidikan itu, pihaknya menemukan ada dugaan
kerugian negara. Untuk dana P2KP, perkiraan kerugian sekitar Rp 300 juta. Sedangkan dana dari PNPM Mandiri, perkiraan kerugian sekitar Rp 500 juta, sehingga totalnya ada Rp 800 juta.
Kepala BPMPD Kabgor Tak Tahu Teknis, (Gorontalo Post, 12 Februari 2014) http://psf.binokular.net/report/detail/958716 Kepala BPMPD Kabupaten Gorontalo, Ayuba Hida, turut memberikan kesaksiannya pada sidang korupsi PNPM Batudaa Pantai di Pengadilan Tipikor, Selasa (11/2). Dihadapan Ketua Majelis Hakim Ferry Mj Sumlang, terdakwa Husain R Akuba mendengarkan keterangan saksi Ayuba Hida selaku Kepala BPMPD Kabupaten Gorontalo.
JPU Jadi Bulan-Bulanan Pengacara, (Gorontalo Post, 13 Februari 2014) http://psf.binokular.net/report/detail/960908 Ada yang janggal pada sidang korupsi PNPM Lemito - Marisa di Pengadilan Tipikor, Rabu (12/2). Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak melampirkan berita acara penyitaan dana sebesar Rp 45 Juta dalam berkas perkara. Akibatnya, JPU menjadi bulanbulanan penasehat hukum terdakwa, Uster E Bawembang. Kedua terdakwa masing-masing Andi Matalata selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Lemito dan Vera Marjun selaku bendahara mengaku sudah menyetor dana Rp 45 Juta saat masih dalam tahap penyidikan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Marisa.
Korupsi PNPM Disidangkan, (Lampung Post, 14 Februari 2014) http://psf.binokular.net/report/detail/962634 Perkara korupsi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Kabupaten Pringsewu dengan terdakwa Ermawati (28) dan Wahyu Sri Astuti. tenaga honorer Dinas Perhubungan Pringsewu, disidangkan di Pengadilan Tipikor Tanjung-karang. Kamis (13/2). Kasus itu juga menyeret tersangka lain, Misno dan Ponimin (berkas terpisah) Jaksa Rita Susanti mendakwa Ernawati dan Wahyu Sri Astuti melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara sebesar Rp87 juta. Dalam dakwaannya, jaksa mengatakan terdakwa Ermawati, bendahara Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Kecamatan Pagelaran sesuai SK surat Bupati Tangga mus pada 2009. Sementara terdakwa Sri Astuti, bendahara UPK Kecamatan Pagelaran berdasar SK Bupati Pringsewu tahun 2012. "Kedua terdakwa memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau menyalahgunakan kewenang-an karena memiliki suatu jabatan yang dapat merugikan keuangan negara," kata Rita, pada sidang yang dipimpin Hakim Sutadji.
UU Desa UU Desa Optimalkan Ekonomi Kerakyatan, (Bali Post, 10 Februari 2014) http://psf.binokular.net/report/detail/954778 Optimalisasi dan efektivitas pemerintah desa yang dikuatkan undang-undang (UU) diyakini berdampak signifikan dalam pemerataan pembangunan. Pengesahan UU Desa Nomor 6/ 2014 juga akan menjadikan desa pilar pembangunan. mengingat perannya sangat strategis dalam berbagai hal. Desa merupakan penyedia data kependudukan. pertanian dan masalah-masalah kebencanaan yang detail.
Ada Ketentuan Umum dan Khusus Desa Adat, (Kaltim Pos, 11 Februari 2014)) http://psf.binokular.net/report/detail/956448 Desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai perkembangan masyarakat dan suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ada ketentuan khusus yang mendefinisikan desa adat. Apa saja ketentuan khusus dimaksud? Sutoro Eko selaku Tenaga Ahli UU Desa DPR pada sosialisasi UU Desa di Ruang Meranti Kantor Bupati Kutim belum lama ini memaparkan ketentuan khusus dimaksud.
Desa Dapat Kucuran Dana dari APBN, (Kaltim Pos, 12 Februari 2014) http://psf.binokular.net/report/detail/958612 Dalam paparannya tentang Undang-Undang (UU) Desa, Tenaga Ahli Penyusunan Peraturan Pemerintah Kemendagri Sutoro Eko menjelaskan secara mendetail terkait isi dari undang-undang dimaksud. Pada bagian akhir dia mulai menjelaskan tentang redistribusi negara. Disebutkan. alokasi anggaran pembangunan berasal dari anggaran pendapatan dim belanja negara (APBN).
