PPAT (STUDI PENELITIAN DI KOTA MEDAN) TESIS

ANALISIS YURIDIS PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS HONORARIUM YANG DITERIMA NOTARIS/PPAT (STUDI PENELITIAN DI KOTA MEDAN)

TESIS

Oleh

DEVI MELIZA 087011029/M.Kn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2011

Universitas Sumatera Utara

ANALISIS YURIDIS PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS HONORARIUM YANG DITERIMA NOTARIS/PPAT (STUDI PENELITIAN DI KOTA MEDAN)

TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Oleh DEVI MELIZA 087011029/M.Kn

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2011


Judul Tesis

Nama Mahasiswa Nomor Pokok Program Studi

: ANALISIS YURIDIS PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS HONORARIUM YANG DITERIMA NOTARIS/PPAT (STUDI PENELITIAN DI KOTA MEDAN) : Devi Meliza : 087011029 : Kenotariatan

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, MHum)

Pembimbing

(Dr. Bastari, MM)

Ketua Program Studi,

(Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN)

Pembimbing

(Notaris Syafnil Gani, SH, MHum)

Dekan,

(Prof. Dr. Runtung, SH, MHum)

Tanggal lulus : 08 Desember 2011


Telah diuji pada Tanggal : 08 Desember 2011

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua

:

Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, MHum

Anggota

:

1. Dr. Bastari, MM 2. Notaris Syafnil Gani, SH, MHum 3. Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN 4. Dr. Mahmud Muliadi, SH, MHum


SURAT PERNYATAAN Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: DEVI MELIZA

Nim

: 087011029

Program Studi

: Magister Kenotariatan FH USU

Judul Tesis

: ANALISIS YURIDIS PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS HONORARIUM YANG DITERIMA NOTARIS/PPAT (STUDI PENELITIAN DI KOTA MEDAN)

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang saya buat adalah asli karya saya sendiri bukan Plagiat, apabila dikemudian hari diketahui Tesis saya tersebut Plagiat karena kesalahan saya sendiri, maka saya bersedia diberi sanksi apapun oleh Program Studi Magister Kenotariatan FH USU dan saya tidak akan menuntut pihak manapun atas perbuatan saya tersebut.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sehat. Medan, Yang membuat Pernyataan

Nama : DEVI MELIZA Nim : 087011029


ABSTRAK

Penghasilan yang terutang PPh Pasal 21 juga dapat dikenakan pada penghasilan berupa honorarium/upah yang diterima oleh Notaris/PPAT. Pemotong PPh Pasal 21 wajib membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan memberikan bukti pemotongan tersebut kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak. Jika pemotong pajak tidak memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21, maka hal itu akan sangat merugikan Notaris/PPAT selaku Wajib Pajak, karena Notaris/PPAT tidak dapat mengkreditkan pajak penghasilannya dan hal ini sangat tidak adil bagi Notaris/PPAT. Sedangkan apabila pemotong pajak tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 21 akan merugikan negara. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimanakah sistem pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap honorarium Notaris/PPAT, bagaimanakah sistem penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pajak 21 atas honorarium Notaris/PPAT dan apakah pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas honorarium yang diterima oleh Notaris/PPAT telah memenuhi prinsip keadilan. Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya adalah bersifat deskriptif analitis. Penelitian berlokasi di Medan. Populasi sasaran adalah kantor Notaris/PPAT yang berada di kota Medan. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Sedangkan alat pengumpul data yang digunakan yaitu melalui studi dokumen serta wawancara. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pengenaan pajak penghasilan bagi Notaris/PPAT dilakukan dengan cara pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 atas honorarium yang dibayarkan kepada Notaris/PPAT oleh Wajib Pajak. Penyetoran secara kolektif disetorkan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pos atau bank yang ditentukan Menteri Keuangan, paling lama 15 hari setelah saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak. Sedangkan pelaporan oleh pemotong pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dalam pemotongan PPH Pasal 21 atas Notaris/PPAT masih terdapat ketidakadilan horizontal karena pemenuhan kewajiban pemotongan hanya sampai dengan 75% dan Wajib Pajak Badan yang memberikan bukti pemotongan hanya sampai dengan 75%, sehingga tidak semua Notaris/PPAT yang mengkreditkan PPh Pasal 21 atas honorarium yang diterimanya melalui mekanisme SPT Tahunan Orang Pribadi. Disarankan agar Kantor pajak melakukan penegkan hukum baik adminsitrasi maupun perdata berupa denda kepada wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya, serta melakukan sosialisasi mengenai PPh Pasal 21. Kata Kunci : Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, Honorarium, Notaris / PPAT


ABSTRACT

The income of payable PPh (income tax) Article 21 can also be used in the form of honorarium/wage received by a Notary/PPAT (official empowered to draw up land deeds). The withholder of PPh Article 21 has to make withholding evidence of PPh Article 21 and give it to the recipients of the income tax withheld. If the tax withholder does not give the withholding evidence of PPh Article 21, the Notary/PPAT, as the taxpayer, will be harmed since he cannot credit his income tax, and this will be unfair for him. However, if the withholder does not withhold the PPh Article 21, it will harm the government. The problems which arise in this research were as follows: how the imposition and withholding system of PPh Article 21 on the honorarium of a Notary/PPAT was, how the depositing and reporting system of PPh Article 21 on the honorarium of a Notary/PPAT was, and whether the withholding of PPh Article 21 on a Notary/PPAT’s honorarium meets the principle of justice. The study was descriptive analytic. It was conducted in Medan. The population was the Notaries/PPATs in Medan. The data were from the primary and secondary data. They were collected by analyzing the documents and conducting interviews; the data were analyzed qualitatively. The results of the study showed that the imposition of the income tax on a Notary/PPAT was done by withholding PPh Article 21 on the honorarium given to the Notary/PPAT by the tax payers. The deposit was deposited collectively by the tax payers by using SSP (Tax Payment Letter) to the post office or the Bank specified by the Minister of Finance at least 15 days after the tax payable due or the expiration of the tax. Meanwhile, the report of the withholder was done by using the SPT Masa (Notification Letter of Period) at least 20 days after the expiration of the tax. In the withholding of PPh Article 21 on a Notary/PPAT, there was still horizontal injustice since the responsibility of withholding was only up to 75% and the corporate tax payers that gave the withholding evidence were only up to 75% so that not all Notaries/PPATs credited their PPh Article 21 on their honorariums through the mechanism of yearly Individual SPT. It is recommended that the Tax Office should enforce the law, either administrative or civil law, in the form of fine to the tax payers who do not perform their duties and should socialize the PPh Article 21.

Keywords: Notary, Tax Deduction, PPh Article 21


KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya dengan berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “Analisis Yuridis Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Honorarium Yang Diterima Notaris/PPAT (Studi Penelitian Di Kota Medan)”. Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dalam penulisan tesis banyak pihak yang telah memberikan bantuan dorongan moril berupa masukan dan saran, sehingga penulisan tesis dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat dan amat terpelajar Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum., Dr. Bastari, MM., dan Notaris Syafnil Gani, SH., M.Hum., selaku Komisi Pembimbing yang telah dengan tulus ikhlas memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini. Kemudian juga, semua pihak yang telah berkenaan memberi masukan dan arahan yang konstruktif dalam penulisan tesis ini sejak tahap kolokium, seminar hasil sampai pada tahap ujian tesis sehingga penulisan tesis ini menjadi lebih sempurna dan terarah.


Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sebesar-besarnya kepada : 1. Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc (CTM), Sp. A(K) selaku Rektor Universitas Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan dalam menyelesaikan pendidikan di Program Studi Magister Fakultas Hukum Kenotariatan Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada Penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini. 3. Bapak Prof. Dr. Muhammad Yamin, SH, MS, CN selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang telah memberikan dorongan kepada Penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini. 4. Ibu Dr. T. Keizerina Devi A, SH, CN, M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan dorongan kepada Penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini. 5. Bapak dan Ibu Dosen Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta ilmu yang sangat bermanfaat selama Penulis mengikuti proses kegiatan belajar mengajar di bangku kuliah. 6. Seluruh staf/pegawai di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis selama menjalani pendidikan.


7. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, khususnya angkatan tahun 2008 (Kelas B) yang telah banyak memberikan motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan tesis ini. 8. Motivator terbesar dalam hidup penulis yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, dukungan dan doa yang tidak putus-putusnya, Ayahanda Navis dan Ibunda Desmiati serta saudara-saudariku yang telah memberikan semangat dan doanya. Penulis menyadari sepenuhnya tulisan ini masih jauh dari sempurna, namun besar harapan penulis kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, terutama para pemerhati hukum pajak pada umumnya dan ilmu kenotariatan pada khususnya. Demikian pula atas bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, kesejahteraan dan rezeki yang melimpah kepada kita semua. AminYaRabbal’Alamin.

Medan, Penulis,

Desember 2011

Devi Meliza


RIWAYAT HIDUP

I.

IDENTITAS PRIBADI Nama : Devi Meliza, SH, MKn Tempat/Tgl Lahir : Ambon / 05 Mei 1984 Jenis Kelamin : Perempuan Status : Belum Menikah Agama : Islam Alamat : Jl Dr.Mansyur No 152 A Medan Telepon : 081927299191 Email : [email protected]

II. KELUARGA Ayahanda Ibunda Adik

: Navis : Desmiati : 1. Dewi Afrina 2. Rahmat Hidayat 3. Muhammad Fadli 4. Yani Kurniawan 5. Muhaimin Aziz 6. Dzikra Aulia Rahmadani 7. Khairil Fikri

II. PENDIDIKAN FORMAL 1. 2. 3. 4. 5.

SDN 03 Koto Baru Kab Tanah Datar SLTPN 2 Koto Laweh Kab Tanah Datar SMUN 2 Padang Panjang Sarjana Hukum ( SH ) Jurusan Hukum Pidana Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dari tahun

1989 – 1995 1995 – 1998 1998 – 2001 2001 – 2006 2008 - 2011

NON FORMAL 1. Kursus Komputer di Modern College 2. Kursus Bahasa Inggris di Excellent

2006 2000


DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK ........................................................................................................ i ABSTRACT ........................................................................................................

ii

KATA PENGANTAR....................................................................................... iii DAFTAR RIWAYAT HIDUP ......................................................................... vi DAFTAR ISI...................................................................................................... vii DAFTAR TABEL ............................................................................................. ix BAB I

PENDAHULUAN...........................................................................

1

A. Latar Belakang ...........................................................................

1

B. Perumusan Masalah.................................................................... 12 C. Tujuan Penelitian........................................................................ 12 D. Manfaat Penelitian...................................................................... 13 E. Keaslian Penelitian..................................................................... 13 F. Kerangka Teori dan Konsepsi .................................................... 14 G. Metode Penelitian....................................................................... 22 1. Sifat dan Jenis Penelitian...................................................... 22 2. Lokasi Penelitian .................................................................. 22 3. Populasi dan Sampel ............................................................ 22 4. Sumber Data ......................................................................... 23 5. Alat Pengumpulan Data........................................................ 25 6. Analisis Data ........................................................................ 26 BAB II

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 HONORARIUM NOTARIS/PPAT .............................................. 27 A. Asas-asas dan Prinsip-prinsip PPh ............................................. 27 B. Pemotongan PPh Pasal 21 Dalam Pengenaan PPh Orang Pribadi 33 1. PPh Orang Pribadi................................................................ 33 2. Penghitungan PPh Orang Pribadi Terutang ......................... 37


3. PPh Pasal 21 sebagai Kredi Pajak Orang Pribadi ................ 42 C. Sistem Pemotongan PPh Pasal 21 Honorarium Notaris/PPAT.. 45 1. Honorarium Notaris/PPAT................................................... 45 2. Pemotong PPh Pasal 21....................................................... 48 3. Pemotongan PPh Pasal 21 atas Honorarium Notaris/PPAT 50 4. Penghitungan PPh Pasal 21 atas Honorarium Notaris/PPAT 53 5. Pemberian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 atas Honorarium Notaris/PPAT ....................................................................... 58 BAB III

SISTEM PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 HONORARIUM NOTARIS/PPAT ............................................................................ 62 A. Penyetoran PPh Pasal 21............................................................ 62 1. Sarana Penyetoran PPh Pasal 21 .......................................... 62 2. Tempat Penyetoran PPh Pasal 21......................................... 65 3. Jatuh Tempo Pembayaran PPh Pasal 21 .............................. 67 4. Sanksi Keterlambatan Penyetoran PPh Pasal 21.................. 68 B. Pelaporan PPh Pasal 21.............................................................. 68 1. Sarana Pelaporan PPh Pasal 21 ............................................ 68 2. Bentuk SPT Masa PPh Pasal 21........................................... 69 3. Jatuh Tempo Pelaporan PPh Pasal 21 .................................. 71 4. Sanksi dalam Pelaporan PPh Pasal 21 ................................. 72

BAB IV

KEADILAN DALAM PEMOTONGAN PPh PASAL 21 HONORARIUM NOTARIS/PPAT .............................................. 76 A. Prinsip Keadilan dalam Pemotongan PPh Pasal 21 ................... 76 B. Pengkreditan PPh Pasal 21 Honorarium Notaris/PPAT ............ 85

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN ...................................................... 95 A. Kesimpulan ............................................................................... 95 B. Saran........................................................................................... 96

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ 98 LAMPIRAN


DAFTAR TABEL

Tabel

Judul

Tabel II. 1

Pemotongan PPh Pasal 21 atas Honorarium Notaris/PPAT oleh Badan yang membayarkan Honorarium Notaris/PPAT di Kota Medan .........................................

Tabel II. 2

Halaman

Tarif Pajak dan Dasar Pengenaan PPh Pasal 21 Atas Honorarium Notaris/PPAT ..............................................

Tabel II. 3

Perhitungan PPh Pasal 21 Januari – Juni 2009 ....................

Tabel II. 4

Pemberian Bukti Potongan PPh Pasal 21 oleh Badan yang Membayarkan Honorarium kepada Notaris/PPAT di Kota Medan ...................................................................... Saat Pemberian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 oleh Badan yang Membayarkan Honorarium kepada Notaris/PPAT di Kota Medan ......................................... Pemahaman Notaris/PPAT di Kota Medan mengenai kewajiban Wajib Pajak Badan untuk memotong PPh Pasal 21 atas honorarium yang diberikan kepada Notaris/PPAT ...................................................................

Tabel II. 5

Tabel IV.1

Tabel IV. 2

Tabel IV. 3

Tabel IV. 4

51 56 58

59

60

86

Pemahaman Notaris/PPAT di Kota Medan mengenai kewajiban Wajib Pajak Badan untuk memotong PPh Pasal 21 atas honorarium yang diberikan kepada Notaris/PPAT ...................................................................

88

Pengkreditan PPh Pasal 21 dengan PPh Terutang melalui Mekanisme SPT Tahunan PPhOrang Pribadi Notaris/PPAT di Kota Medan ..........................................

89

Jumlah PPh Pasal 21 atas Honorarium Notaris/PPAT yang Dikreditkan pada PPh Terutang Melalui Mekanisme SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ...................................

Tabel IV. 5

Perbandingan Orang Pribadi yang Mendapatkan Bukti Potongan dan Tidak Mendapatkan Bukti Potongan ..........

Tabel IV. 6

Sosialisasi Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Honorarium yang diperoleh Notaris/PPAT oleh Kantor Pajak di Kota Medan ................................................................................

90 91

93


PPAT (STUDI PENELITIAN DI KOTA MEDAN) TESIS

Recommend Documents