PPA. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) State-owned Asset Management Company DOKUMEN PT PPA

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) State-owned Asset Management Company

DO

KU M

EN

PT

PP

A

PPA

Menuai Hasil dengan Pengelolaan yang Berkualitas

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

Visi dan Misi Perusahaan Vision and Mission

4

Sekilas PPA PPA in Brief

8

Ikhtisar Keuangan Financial Highlights

10

Kejadian Penting 2007 Important Events in 2007

16

Laporan Dewan Komisaris Report from The Board of Commissioners

22

Laporan Direksi Report from The Board of Directors

30

Tanggung Jawab Pelaporan Tahunan Responsibility for Annual Reporting

32

Profil Perusahaan Company Profile

PP

A

3

34 Struktur Organisasi Organization Structure

PT

36 Profil Manajemen Management Profile Profil Aset Asset Profile

54

Analisa dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis

96

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

EN

48

110 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility Glossary Glossary

KU M

118

Alamat Perusahaan Office Address

121

Laporan Keuangan 2007 Financial Statements 2007

Busur merah melambangkan keberanian serta kebulatan tekad PPA dalam mengambil keputusan guna mencapai tujuannya.

Busur biru yang mendampinginya melambangkan integritas dan kehormatan yang mutlak harus dimiliki oleh PPA.

The red arch simbolizes PPA’s boldness and determination in decision making in order to reach its goal.

The accompanying blue arch simbolizes PPA’s integrity and honor.

DO

PPA

120

Cover Story Mengacu pada tema “ Menuai Hasil dengan Pengelolaan yang Berkualitas ”, visualisasi mutiara di tampilkan sebagai analogi dari “Menuai Hasil yang Berkualitas”. Icon Bali Nirwana Resort ditampilkan sebagai salah satu pencapaian membanggakan pada tahun 2007.

Busur hijau yang bergerak dalam arah yang berlawanan mencerminkan adanya pertumbuhan dan penciptaan nilai yang diupayakan oleh PPA. The green arch in opposite direction simbolizes growth and creation of value endeavored by PPA.

Diharapkan filosofi ini menjadi landasan yang kuat bagi PPA dalam mengemban tugas secara optimal This philosophy becomes a strong foundation for PPA to do the best in performing its assigned duties.

Adhering to the theme “ Reaping The Benefits with Excellent Governance “, the image of pearls represents the theme. The Bali Nirwana Resort icon is presented as one of our prestigious achievements in 2007.

Laporan Tahunan 2007

DO

KU M

EN

PT

PP

A

Reaping the Benefits with Excellent Governance

VISI-VISION

MISI-MISSION

Menjadi Perusahaan Pengelola Aset yang terpercaya dan memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian Indonesia.

Mengelola aset Negara yang berasal dari BPPN yang tidak terkait perkara secara efektif dan efisien, serta memberikan kontribusi optimal bagi penerimaan Negara.

To be a trustworthy asset management company that provides an optimum contribution to Indonesia»s economy.

To manage free and clear ex-IBRA state-owned assets effectively and efficiently, and to provide an optimum contribution to state revenues.

3

Annual Report 2007



PT

PP

A

Aset-aset yang dikelola oleh PPA merupakan aset Negara eks BPPN yang tidak terkait perkara yang memiliki karakteristik khusus berupa penguasaan sementara, yang pada dasarnya akan dikembalikan ke pasar melalui proses penjualan yang transparan, akuntabel dan wajar.

DO

KU M

EN

The assets managed by PPA are owned by the state and were formerly controlled by IBRA. They are free and clear and have special characteristic of being temporarily controlled, which means that eventually they will be returned to the market through a transparent, accountable and fair divestment process.

4



A


The incorporation of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

tanggal 27 Februari 2004 melalui Peraturan Pemerintah (PP)

(≈PPA∆) on 27 February 2004, through the Government

No. 10 tahun 2004 diharapkan dapat memberikan kekuatan baru

Regulation (PP) No. 10 Year 2004, was aimed to establish a new

bagi urat nadi reformasi ekonomi nasional. Sebagai lembaga yang

source of strength for the reformation of the national economy.

dipercaya Pemerintah Indonesia untuk mengelola aset-aset eks

As an institution entrusted by the Government of Indonesia to

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang tidak terkait

manage the free and clear ex-Indonesian Bank Restructuring

perkara, untuk dan atas nama Menteri Keuangan, PPA bertugas

Agency (IBRA) assets, for and on behalf of the Minister of Finance,

untuk menyusun strategi pengelolaan aset yang efektif dan efisien

PPA has the duty to strategically manage the assets, effectively

EN

PT

PP

Kehadiran PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (≈PPA∆) pada

guna mengoptimalkan nilai aset-aset tersebut dalam upaya

and efficiently, to optimize their value and to maximize state

memperoleh penerimaan Negara yang maksimal sesuai dengan

revenue with targets set by the Minister of Finance.

KU M

target yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

As a State-Owned Enterprise (SOE) that is wholly owned by the

sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, PPA

Government of Indonesia, PPA has a limited term of duty of 5

mempunyai masa tugas terbatas yaitu 5 tahun, yang berbeda

years, which distinguishes it from the other SOEs. The assets that

dengan BUMN lain pada umumnya. Aset-aset yang dikelola oleh

are managed by PPA are state-owned and do not appear in PPA»s

PPA merupakan aset Negara yang tidak tercantum di dalam

balance sheet. Instead, they are accounted for in the

Neraca PPA, melainkan tercantum dalam Neraca Pemerintah

government»s balance sheet (the Central Government»s Financial

(Laporan Keuangan Pemerintah Pusat). Untuk itu, PPA

Report). Therefore, PPA answers to the Minister of Finance as the

bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan selaku pihak

representative of the asset owner. As a corporation, however, PPA

yang menyerahkelolakan aset. Sedangkan secara korporasi

is held responsible by the Minister of SOEs.

DO

Sebagai Badan Usaha Milik Negara («BUMN») yang keseluruhan

PPA bertanggungjawab kepada Menteri Negara BUMN.

Menteri Keuangan menyerahkelolakan aset Negara eks BPPN

The Minister of Finance has transferred the ex-IBRA state assets to

kepada PPA berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Aset yang

PPA based on the Asset Management Agreement of 24 March

ditandatangani pada tanggal 24 Maret 2004. Aset yang

2004. The assets transferred by the Minister of Finance to PPA

diserahkelolakan oleh Menteri Keuangan kepada PPA memiliki

have a special characteristic, which is temporary control by the

karakteristik yang khusus berupa sifat penguasaan sementara oleh

State. With the temporary controlled, the aim of the state-assets

Negara. Dengan penguasaan sementara tersebut, maka tujuan

management by PPA is essentially the return of the assets

dari pengelolaan aset Negara oleh PPA pada dasarnya adalah

to the market through a transparent, accountable

mengembalikan aset-aset tersebut ke pasar melalui proses

and fair divestment process.

penjualan yang transparan, akuntabel, dan wajar.

5

Annual Report 2007



Managing the state-assets, PPA firmly believes that the process

bahwa proses yang dilakukan merupakan hal yang tidak kalah

is equally important as the result. To do so, a solid legal

pentingnya dengan hasil yang diperoleh. Untuk itu diperlukan

infrastructure is required, so that an operational field with clear

pranata / infrastruktur hukum yang kuat sehingga diperoleh

boundaries can be set for PPA to conduct the

ruang gerak yang jelas bagi PPA dalam melaksanakan

management of the state-assets.

A

Dalam aktivitas pengelolaan aset Negara, PPA berkeyakinan

PP

pengelolaan aset Negara.

Within four years of operation (2004-2007), PPA has provided a

memberikan kontribusi setoran ke APBN yang berasal dari Hasil

contribution to the state budget in the form of proceeds from

Pengelolaan Aset sebesar Rp 15,72 triliun, melampaui target yang

asset management at the amount of IDR 15.72 trillion, which is

telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan

more than double the target of the Long-Term Company Plan

untuk 5 tahun (2004 - 2008) sebesar Rp 7,51 triliun.

(2004-2008) of IDR 7.51 trillion.

EN

PT

Dalam masa 4 tahun operasionalnya (2004 - 2007), PPA telah

PPA berdiri Establishment of PPA

DPR RI House of Representatives

PPA

DO

BPPN bubar / IBRA closure

PP 10 / 2004 27 Februari 2004 Government Regulation (PP) No. 10 / 2004 February 27, 2004

KU M

Keppres 15 / 2004, 27 Februari 2004 Presidential Decree (Kepres) No. Kepres 15 / 2004 February 27, 2004

BPPN / IBRA diserahkan transferred

Aset Berperkara Non Free & Clear Asset

Departemen Keuangan Ministry of Finance

Diserahkelolakan (aset tidak berperkara) handed over the free & clear asset

Aset Tidak Berperkara Free & Clear Asset • Aset Saham Shares • Aset Kredit Loan • Aset Properti Property • Aset Surat Berharga Marketable Securities

Perjanjian Pengelolaan aset 24 Maret 2004 Asset Management Agreement - March 24, 2004 PMK No. 32/PMK.06/2006 Regulation of MoF No. 32/PMK.06/2006

6


Persetujuan Penjualan 4 Agustus 2004 & 11 Oktober 2005 Divestment Approval August 4, 2004 & October 11, 2005



Landasan Pengelolaan Perusahaan / Corporate Management Foundations • Visi & Misi PPA. • Kebijakan dan Guidelines Pengelolaan Perusahaan (Standard Operating Procedures). • Assessment penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/ GCG), oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan predikat ≈baik∆. • Audit Umum Laporan Keuangan tahun 2005, 2006 & 2007 oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko, & Sandjaja dengan opini «Wajar Tanpa Pengecualian».

• Law No. 1/ 1995 on limited-liability corporation. • Government Regulation (PP) No. 12/ 1998 on Limited Liability Corporation and Government Regulation (PP) No. 45/ 2001 on amendment of Government Regulation No. 12/ 1998. • Law No. 19/ 2003 on state-owned enterprise. • Endorsement from Agreement of the House of Representatives on March 2, 2004, on Corporate Long Term Plan 2004 - 2008. • The Articles of Association PT Perusahaan Pengelola Aset

• Vision & Mission of PPA. • Standard Operating Procedures. • Assessment on Good Corporate Governance (GCG) implementation by the Financial & Development Supervisory Board (BPKP) with rating ≈good∆. • General audit of 2005, 2006 & 2007 Financial Report by Public Accountant Purwantono, Sarwoko, & Sandjaja, with opinion ≈unqualified opinion∆.

PT

PP

A

• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. • Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan, dan perubahannya (Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2001). • Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. • Persetujuan DPR tanggal 2 Maret 2004 perihal Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2004 - 2008. • Anggaran Dasar PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

(Persero).

EN

Landasan Pengelolaan Aset / Asset Management Foundations • Standard Operating Procedures (Kebijakan & Guideline) Internal terkait pengelolaan aset. • Review KAP atas Kebijakan dan Guideline pengelolaan aset, dengan kesimpulan bahwa isi Kebijakan dan Guideline telah sesuai ketentuan perundang-undangan dan International Best Practise. • Persetujuan DPR tanggal 4 Agustus 2004 atas divestasi saham Bank Permata, BCA BII, Bank Niaga, dan Ban Danamon. • Persetujuan DPR RI tanggal 11 Oktober 2005 atas penjualan aset eks BPPN (piutang/kredit, property, dan saham) yang dikelola PPA.

• Law No. 17/ 2003 on the State»s finance. • Law No. 1/ 2004 on the State»s treasury. • Government Regulation (PP) No. 10/ 2004 on establishment of Asset Management Company. • Government Regulation (PP) No. 33/ 2004 on divestment of the State»s asset in Bank Permata, BCA, BII, Bank Niaga, and Bank Danamon. • Government Regulation (PP) No. 6/ 2006 on management of asset owned by regional/ central Government. • Government Regulation (PP) No.10/ 2006 on divestment of shares owned by the Government State in Bank Permata and Bank Lippo. • Regulation of MoF No. 32/PMK.06/2006, on management of State»s asset transferred from IBRA by PPA. • Decree of MoF on appraisal of ex-IBRA asset BPPN (KMK No. 368/ KMK.01/2006). • Decree of MoF on asset value and base price. Supporting regulation on land and taxation.

• Standard Operating Procedures (policies and guidelines on asset management). • Review by public account on policies and guidelines are in line with laws, regulations, and international best practice. • Approval Decision of the House of Representatives on August 4, 2004 on divestment of Bank Permata, BCA, BII, Bank Niaga, and Bank Danamon shares. • Approval Decision of the House of Representatives on October 11, 2005 on divestment of ex-IBRA asset (loan, property, stockshares) managed by PPA.

DO

KU M

• Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. • Undang-Undang No, 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. • Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Perusahaan Pengelola Aset. • Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2004 - Penjualan Saham Milik Negara RI pada Bank Permata, BCA, BII, Bank Niaga, dan Bank Danamon. • Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2006 - Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. • Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2006 - Penjualan Saham Milik Negara RI pada Bank Permata dan Bank Lippo. • Peraturan Menteri Keuangan No. 32/PMK.06/2006 tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang berasal dari BPPN oleh PPA. • Peraturan Menteri Keuangan No. 368/KMK.01/2006 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pemantauan Aset Eks BPPN. • Peraturan pendukung di bidang pertanahan dan perpajakan.

7

Annual Report 2007


DO

KU M

EN

PT

PP

A


8



Ikhtisar Keuangan Financial Highlights

Hasil Pengelolaan Aset Biaya Pengelolaan Aset Setoran ke Pemerintah / Negara (APBN)

Realisasi Realized

RKAP RKAP

1.715.612 1.754.213

RKAP RKAP

2.847.572

Realisasi Realized

RKAP RKAP

Realisasi Realized

2.813.056 6.6433.253 4.809.194

244.992

128.910

291.437

1.603.709 1.500.000

2.652.526

2.350.000

6.118.013 4.000.000

1.050.777 1.344.808

130.477

125.032

NERACA 851.501

777.285

1.245.804

936.117

RKAP RKAP

361.668

in million IDR

6.645.690 1.253.024 Proceeds from Asset Management (PAM) 140.950

223.280 Asset Management Cost

5.350.000 1.253.024 Remittance to the Government (State Budget) BALANCE SHEET 795.040

528.050 Total Assets

36.568

404.697

220.357

223.691

269.339

292.617

150.000 Total Liabilities

740.717

841.107

715.760

827.086 1.075.469

502.423

378.050 Equity

72.775

12.974

208.890

90.345

377.086

278.459

602.423

Total Hasil Pengelolaan / Jumlah SDM

6.918

5.967

11.255

Nilai Aset yang Dikelola / Jumlah SDM

17.671

19.763

35.152

RASIO KEUANGAN

%

Total Kewajiban Ekuitas Laba Setelah Pajak INDIKATOR KINERJA

Nilai Aset yang Diselesaikan / Total Nilai Aset yang Dikelola

17

Hasil Pengelolaan Aset / Total Nilai Aset yang Diselesaikan

228

Total Biaya Pengelolaan / Total Hasil Pengelolaan Aset

8

Return on Equity Return on Asset Total kewajiban / Total Aset

3

PERFORMANCE INDICATORS

25.551

15.768

25.960

31.035

35.621

29.261

45.647

45.293 Value of Managed Assets / Number of

%

%

%

4.857 PAM / Number of Employees Employees

%

%

FINANCIAL RATIO Value of Settled Assets /

9

19

21

35

31

100

341

165

337

152

182

14

5

10

2

8

2

1

3

1

4

1

5

78.050 Profit After Tax

9.568

33

DO

Total Biaya Pengelolaan / Total Aset yang Dikelola

%

%

EN

87.143 764.358

KU M

Total Aktiva

2004

A

Realisasi Realized

2005

PT

dalam jutaan Rupiah

2006

PP

2007

6 Total Value of Managed Assets PAM / 192 Total Value of Settled Assets Total Asset Management Cost / 18 Total PAM Total Asset Management Cost / 2 Total Managed Assets

11

2

33

14

84

35

201

26 Return on Equity

10

2

22

13

50

30

108

15 Return on Asset

10

5

32

24

21

20

37

9

Annual Report 2007

28 Total Liabilities / Total Assets


PT

PP

A


17 Januari Penetapan Nilai Aset Menteri Keuangan menetapkan nilai

20 Februari Program Penjualan Aset Grup Texmaco

RUPS mengesahkan Rencana Kerja dan

aset saham dan hak tagih (kredit)

Lelang terbuka atas aset saham &

Anggaran Perusahaan (RKAP) 2007, serta

PT Bali Nirwana Resort dan

kredit Grup Texmaco diikuti tiga

menyetujui penunjukkan KAP Purwantono,

Grup Texmaco.

peserta lelang dan berakhir tanpa

KU M

EN

8 Januari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

ada pemenang lelang, disebabkan

melakukan audit atas laporan keuangan dan

harga penawaran di bawah harga

pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina

dasar yang ditetapkan Menteri

Lingkungan PPA tahun buku 2007.

Keuangan.

DO

Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young) untuk

8 January General Shareholders» Meeting (GSM)

17 January Asset Value Determination The Minister of Finance determines the

20 February The Texmaco Group Assets Divestment Program

The GSM approves the Annual Budget (RKAP)

values of the equity and credit assets of

The open bid for the Texmaco Group

of 2007 and the appointment of Public

PT Bali Nirwana Resort and the

equity and credit assets involved three

Accountant Purwantono, Sarwoko & Sandjaja

Texmaco Group.

bidders and ended without a winner

(Ernst & Young) to audit the financial report

due to bidding prices lower than the

and the implementation of Corporate Social

floor price set by the Minister

Responsibility (CSR) program for fiscal

of Finance.

year 2007.

10



PT

PP

A


EN

15 Maret Penetapan Nilai Aset Menteri Keuangan menetapkan nilai perusahaan-perusahaan pembiayaan,

KU M

aset saham PT Maybank Indocorp,

23 Maret Pengumuman Rencana Penjualan Grup Dipasena PPA mengumumkan rencana penjualan aset saham dan kredit Grup Dipasena melalui media massa

dan perusahaan-perusahaan asuransi,

dan website PPA sesuai prinsip transparansi.

yang diserahkelolakan kepada PPA.

Program penjualan ini dilakukan menyusul gagalnya PT Recapital Advisors memenuhi komitmen pembiayaan program revitalisasi

DO

tambak udang Dipasena.

15 March Asset Value Determination The Minister of Finance determines the

23 March Announcement of Dipasena Group Divestment Plan

values of the equity assets of PT Maybank

PPA announced the plan to divest the equity

Indocorp, financing companies, and

and credit assets of the Dipasena Group through

insurance companies that were

the mass media and the website of PPA in

transferred to PPA.

accordance with the transparency principle. The divestment program was launched after the failure of PT Recapital Advisors to fulfill its commitment of financing the Dipasena shrimp farm revitalization program.

11

Annual Report 2007


PT

PP

A


EN

23 Mei Pengumuman Rencana Penjualan PT Bali Nirwana Resort (BNR) PPA mengumumkan dimulainya program penjualan aset kredit dan dan website PPA sesuai prinsip

Menteri Keuangan menetapkan Konsorsium Neptune sebagai investor pemenang Program Penjualan Aset Kredit dan Saham Grup Dipasena dengan Pengamanan Revitalisasi. Hasil penjualan yang diperoleh sebesar Rp 688,13 miliar.

DO

transparansi.

KU M

saham BNR melalui media massa

24 Mei Penetapan Pemenang Program Penjualan Grup Dipasena

23 May Announcement of the Plan to Divest PT Bali Nirwana Resort (BNR)

24 May Declaration of the Dipasena Group Divestment Program Winner

PPA announced the commencement of

The Minister of Finance confirmed the

the divestment program of BNR»s equity

Neptune Consortium as the winning investor

and credit assets through the mass

of the Dipasena Group Equity and Credit

media and PPA»s website in accordance

Divestment and Revitalization Protection

to the transparency principle.

Program. Proceeds amounted to IDR 668.13 billion.

12



PT

PP

A


29 Mei Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

EN

PPA menyelenggarakan RUPST atas Laporan Perhitungan Tahunan Tahun Buku 2006. Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris dan Direksi PPA, serta memberikan persetujuan pengunduran diri Saudara Ananda Barata dari jabatan

DO

Direktur Pengelola Aset Saham.

KU M

memberikan acquit et decharge

29 May Annual General Shareholders Meeting (AGSM)

25 Juli Penetapan Pemenang Program Penjualan PT Bali Nirwana Resort (BNR) Menteri Keuangan menetapkan E-Crisps Trading Ltd sebagai investor pemenang Program Penjualan BNR dengan hasil penjualan sebesar Rp 510,77 miliar.

PPA conducted the AGSM for the

25 July Declaration of the PT Bali Nirwana Resort (BNR) Divestment Program Winner

Annual Report of Fiscal Year 2006.

The Minister of Finance confirmed E-Crisps

The shareholders granted acquit et de charge

Trading Ltd as the winning investor of the BNR

to the Board of Commissioners and Board of

Divestment Program with proceeds of the

Directors of PPA, and approved the resignation

sales amounting to IDR 510.77 billion.

of Mr. Ananda Barata as the Director of Equity Asset Management.

13

Annual Report 2007


31 Desember Pemenuhan Target Setoran APBN 2007

mengalihkan Dana Program Kemitraan PPA

PPA mengumumkan Program Penagihan Hak

PPA telah menyetorkan kepada

kepada PT Permodalan Nasional Madani

Tagih/Piutang di media massa dan website

Negara (APBN) sebesar Rp 1,6 triliun

(Persero) (≈PT PNM∆) sebesar

PPA dengan tujuan agar debitur segera

yang melampaui target setoran

menyelesaikan kewajibannya.

sebesar Rp 1,5 triliun.

Due to its limited terms of duty, PPA has

31 October Announcement of the Collectibles / Credit Collection Program

31 December Achieving the 2007 State-Budget Remittance Target

transferred the PPA Partnership Program Fund

PPA announced the Collectibles/Credit

PPA has remitted to the State

to PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

Collection Program through the mass media

(Annual Budget) a total of IDR 1.6 trillion,

(≈PT PNM∆) at the amount of IDR

and the website of PPA to urge the debtors

which exceeded the target

7,204,949,651, with the aim to allow

to fulfill their liabilities.

of IDR 1.5 trillion.

Rp 7.204.949.651,- dengan tujuan adanya pengelolaan dana secara permanen oleh

EN

Berdasarkan masa tugas yang terbatas, PPA

31 Oktober Pengumuman Program Penagihan Hak Tagih / Piutang

KU M

6 September Penyerahan Dana Kemitraan PPA kepada PNM

PT

PP

A


BUMN Pembina yang memiliki masa tugas

DO

jangka panjang (going concern).

6 September Transfer of PPA Partnership Fund to PNM

permanent management of the fund of an Advisory SOE that is a going concern.

14



DO

KU M

EN

PT

PP

A

Kegiatan PPA 2007 PPA Activities in 2007

15

Annual Report 2007


PT

PP

A


DO

KU M

EN

Pencapaian Perusahaan di tahun 2007 melengkapi pencapaian tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan kemampuan Perusahaan memenuhi target setoran ke APBN yang memberikan kontribusi sebesar Rp1,52 Triliun dari target yang ditetapkan.

The year 2007 achievement of the Company compliments the success of the previous years. This year, PPA again, exceeds its target and is able to contribute Rp1.52 Trillion to the state budget.

Bacelius Ruru Komisaris Utama President Commissioner

16




Distinguished

Kami Hormati,

Shareholders,

Tahun 2007 ditandai oleh kondisi makro ekonomi yang secara

The year 2007 was marked by a macro economic condition that

umum lebih baik dibandingkan tahun 2006 dengan tingkat

was in general better compared to 2006, with a level of economic

pertumbuhan ekonomi sekitar 6,3%. Tingkat Inflasi Satu Tahun

growth of around 6.3%. The year-to-year inflation rate remained

tetap bertahan pada level 6,6%. Rata-rata Kurs Rupiah terhadap

on the 6.6% level. The average exchange rate of the Rupiah to

Dolar AS membaik sedikit dan menjadi Rp 9.140. Tingkat SBI rata-

the US Dollar improved slightly to become IDR 9,140. The average

rata 1 tahun turun menjadi 8,8%. Sedangkan PDB meningkat

1 year SBI level was lowered to 8.8%. And the GDP

menjadi 6,3% (YoY).

became 6.3% (YoY).

Dengan usia yang semakin mendekati akhir masa tugasnya,

Nearing the end of its terms of duty, PT PPA (Persero)

PT PPA (Persero) juga menunjukkan kinerja yang baik dalam

performed remarkably well to support the Indonesian economy»s

rangka dukungannya terhadap kinerja perekonomian Indonesia

overall performance. As a Company that was established for a

secara keseluruhan. Untuk sebuah Perusahaan yang didirikan

certain period of time and with certain tasks, what has been

dengan jangka waktu tertentu dan tugas-tugas yang tertentu

achieved by PT PPA (Persero) in the period of 2004-2007

pula, apa yang telah dicapai oleh PT PPA (Persero) selama rentang

is indeed satisfactorily.

PP

PT

EN

waktu 2004-2007 bisa dikatakan sangat memuaskan.

A

Pemegang Saham yang

Several parameters can be used to evaluate the company»s

menilai kinerja Perusahaan di tahun 2007. Dari sisi kinerja

performance in 2007. In terms of financial performance, what has

keuangan, yang telah dicapai oleh Perusahaan di tahun 2007

been achieved by the Company in 2007 compliments the

melengkapi pencapaian di tahun-tahun sebelumnya, yaitu dengan

achievements of the previous years, namely the ability of the

kemampuan Perusahaan memenuhi target setoran ke APBN yang

company to meet the proceeds as targeted by the state budget

memberikan kontribusi sebesar Rp1,52 Triliun atau 101% dari

with a contribution of IDR 1.52 Trillion or 101% of the

target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp1,5 Triliun.

target of IDR 1.5 Trillion.

Dari sisi tingkat kesehatan, Perusahaan kembali mendapatkan

In terms of corporate health, the company has again reached the

skor yang baik yaitu sebesar 83,5 sehingga dikategorikan sebagai

remarkably well score of 83.5, and was categorized as a healthy

BUMN yang sehat AA. Dengan hasil tersebut, maka Perusahaan

SOE of the AA category. With the score, the company maintained

berhasil mempertahankan prestasinya sebagai BUMN sehat yang

its achievement as a healthy SOE since its initial year of operation

sudah diperoleh sejak awal pendiriannya yaitu tahun 2004. Hal ini

in 2004. This is a noteworthy achievement, considering that the

merupakan sebuah pencapaian yang baik mengingat tingkat

obstacles faced by the company in 2007 were increasingly high

kesulitan yang dihadapi oleh Perusahaan dalam pengelolaan

due to the decrease of both the quantity and the quality

aset di tahun 2007 yang semakin berat karena aset yang dikelola

of the managed assets.

DO

KU M

Ada beberapa parameter yang bisa dijadikan tolok ukur untuk

semakin berkurang baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Dengan tingkat kesehatan tersebut, dan mengingat kualitas dan

With the healthiness level, but also the decreasing quality and

kuantitas aset yang terus menurun, maka pencapaian HPA yang

quantity of the managed assets, the amount of Proceeds of Asset

kurang 2% dari RKAP 2007 yaitu tercatat sebesar Rp 1.715.612

Management was 2% lower than the 2007 target, namely IDR

dapat dikatakan telah bersifat optimal dan realisasi HPA

1,715,612. The PAM was optimal and was reached with the

tersebut tidak terlepas dari kerja sama antara PT PPA (Persero)

cooperation of PT PPA (Persero) and its main stakeholders.

dengan para pemangku kepentingan utamanya.

17

Annual Report 2007


A


In terms of the Company»s compliance towards relating laws and

perundang-undangan dan pengendalian intern, menunjukkan

regulations as well as internal control, particularly, the public

perkembangan yang signifikan jika mengacu pada hasil audit

accountant»s audit results showed that significant improvements

akuntan publik. Di tahun 2005, auditor masih menemukan

have been reached. In 2005, the auditor still found certain

adanya beberapa kelemahan pengendalian intern dan kepatuhan

weaknesses in the Company»s internal control and compliance

Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan. Tetapi

towards relating laws and regulations. In 2006, the Company has

di tahun 2006, Perusahaan telah berhasil melaksanakan

overcome the weaknesses and, in 2007, the auditor did not find

penyempurnaan terhadap kelemahan-kelemahan tersebut

anymore shortcomings in terms of internal control and

sehingga pada tahun 2006 dan tahun 2007, tidak terdapat lagi

compliance.

Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan

PT

KU M

pengendalian intern secara umum.

EN

temuan-temuan auditor yang berkaitan dengan kepatuhan

PP

Khusus mengenai kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan

The Board of Commissioners also noted the huge commitment

karyawan Perusahaan pada umumnya terhadap penerapan GCG

of the Directors and the employees of the Company towards the

dalam fungsi Nominasi & Remunerasi, serta Manajemen Risiko,

implementation of GCG in the function of nomination and

sehingga berkesimpulan bahwa penerapan GCG di PT PPA

remuneration, as well as risk management, and is of the opinion

(Persero) telah mencapai tingkat yang optimal.

that GCG was implementated at an optimal level

DO

Dewan Komisaris juga melihat besarnya komitmen Direksi dan

at PT PPA (Persero).

Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, maksud

In compliance with rules and regulations, the purpose and aim of

dan tujuan pendirian PT PPA (Persero) adalah untuk turut

PT PPA (Persero) is to implement and support government policies

melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program

and programs in the fields of economy and national development,

pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada

and particularly in the management of ex-IBRA state assets. To

umumnya khususnya di bidang pengelolaan kekayaan negara

perform its duty of managing those assets, the company was

yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

given the authority to implement several activities to fulfill

Dalam menjalankan tugas pengelolaan aset-aset Negara eks

its purpose and reach its aim.

BPPN, Perusahaan diberikan kewenangan untuk melaksanakan beberapa aktivitas atau kegiatan guna menunjang tercapainya maksud dan tujuan tersebut.

18



A


The abovementioned fulfilment and achievement of the purpose

sebagai salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan

and the aim can also be used as a parameter to evaluate the

Perusahaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam

company»s performance in managing ex-IBRA assets. And, if we

mengelola aset-aset eks BPPN. Apabila dilihat pada kegiatan-

look at the activities and the results since 2004, it must be said

kegiatan yang telah dilakukan dan hasil-hasil yang dicapai sejak

that the existence of PT PPA (Persero) was able to provide added

tahun 2004, dapat dikatakan bahwa keberadaan PT PPA (Persero)

value to the state budget and the national economy. The

telah mampu memberikan nilai tambah bagi APBN maupun

managing of PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia (TPPI) is one

perekonomian nasional secara umum. Pengoperasian PT Trans

valid proof of the ability of PT PPA (Persero) to increase the value

Pacific Petrochemical Indonesia (TPPI) menjadi salah satu bukti

of companies, with the support of the stakeholders.

PT

PP

Pencapaian atas maksud dan tujuan tersebut juga dapat dijadikan

perusahaan, tentunya dengan dukungan dari berbagai

KU M

pihak yang terkait.

EN

shahih keberhasilan PT PPA (Persero) dalam meningkatkan value

The achievements are the result of the full commitment and hard

komitmen serta kerja keras karyawan dan manajemen PT PPA

work of the employees and the management of PT PPA (Persero),

(Persero) serta semua pihak yang terkait dengan aktivitas

as well as the support of all stakeholders of the ex-IBRA assets.

pengelolaan aset-aset eks BPPN. Hal ini menjadi modal yang

This must be seen as an important capital to prepare the closure

sangat berharga dalam mempersiapkan proses pengakhiran tugas

of the company. What has been accomplished by PT PPA (Persero)

Perusahaan. Apa yang telah dilakukan oleh PT PPA (Persero)

in the previous years must become valuable lessons for both the

selama ini kiranya dapat menjadi pelajaran yang berharga baik

individuals within PT PPA (Persero) and the other institutions

bagi individu dalam PT PPA (Persero) maupun bagi lembaga

that are involved in state asset management.

DO

Pencapaian-pencapaian tersebut tentunya merupakan buah dari

lain dalam rangka melakukan pengelolaan aset Negara di masa yang akan datang.

19

Annual Report 2007



2

A

1

4

PT

PP

3

DO

KU M

EN

5

1 Bacelius Ruru Komisaris Utama President Commissioner

2 Machfud Sidik Komisaris Commissioner

3 M. A. Erwin Mappaseng 6

Komisaris Commissioner

4 Lutfi Ibrahim Nasoetion Komisaris Commissioner

5 Hadiah Herawatie Komisaris Commissioner

6 Lambock V. Nahattands Komisaris Commissioner

Sebagai organ Perusahaan yang mendapatkan penugasan dari

As the organ of Company that was appointed by the shareholder

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas

and in accordance to its main tasks and functions, the Board of

pokok dan fungsinya juga senantiasa terus berusaha memberikan

Commissioners continuously provided advice and support to the

masukan dan dukungan kepada Direksi dalam melakukan

Board of Directors in regard to the management of the Company.

pengelolaan terhadap Perusahaan. Selain memberikan masukan

Furthermore, the Board of Commissioners also optimized the role

dan dukungan secara langsung, Dewan Komisaris juga berusaha

of the Audit Committee in the analysis and study of strategic

mengoptimalkan peran Komite Audit untuk melakukan analisis

matters of the Company. To improve its ability to perform its tasks

dan kajian terhadap permasalahan strategis yang dihadapi

as an organ of the Board of Commissioners, the Audit Committee

Perusahaan. Untuk meningkatkan pelaksanaan tugasnya sebagai

always coordinated with the Directors and other internal

organ Dewan Komisaris, Komite Audit terus berkoordinasi dengan

stakeholders, so that the information submitted to the Board of

Direksi dan pihak-pihak lain yang diperlukan sehingga informasi

Commissioners has been and will continue to be one reliable

yang disampaikan kepada Dewan Komisaris terus menjadi

resource of decision-making.

salah satu sumber pengambilan keputusan yang handal.

20




To support the preparation for the company»s closure and ensure

Perusahaan, Dewan Komisaris terus melakukan monitoring dan

that all measures taken are in compliance with the existing

pengawasan terhadap setiap langkah-langkah yang diperlukan

regulations, the Board of Commissioners will continue to monitor

sehingga proses pengakhiran tugas Perusahaan dapat berjalan

and control every necessary step. The Board of Commissioners

dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewan

expects that the management and the employees of PT PPA

Komisaris juga mengharapkan agar manajemen dan karyawan

(Persero) will continue to conduct the closure preparation in a

PT PPA (Persero) terus melakukan hal-hal yang diperlukan dalam

good and successful manner, while pursuing the target of

rangka pengakhiran tugas Perusahaan. Di samping itu,

remittance to the 2008 state budget.

A

Guna mendukung kelancaran proses pengakhiran tugas

PP

manajemen dan segenap karyawan PT PPA (Persero) juga tidak boleh lupa bahwa Perusahaan masih memiliki kewajiban untuk memberikan setoran kepada APBN Tahun 2008. Dewan Komisaris

pengakhiran tugas Perusahaan maupun pencapaian target setoran APBN Tahun 2008, dapat dilaksanakan dengan baik dan sukses.

PT

mengharapkan agar kedua hal tersebut, baik persiapan

May the excellent records of the company from 2004 to 2007

Perusahaan di tahun 2004 sampai dengan 2007 ini dapat

become an inspiration to all the organs of the company, so that

menjadi tambahan dorongan bagi seluruh organ Perusahaan

the best possible result will be achieved in its final year, despite all

untuk memberikan hasil yang terbaik di tahun terakhir dari

the obstacles that will be faced by the company.

KU M

EN

Semoga catatan baik yang telah berhasil ditorehkan oleh

masa tugasnya, meskipun semakin banyak kendala yang harus dihadapi oleh Perusahaan.

Lastly, the Board of Commissioners would like to thank all

kepada semua pihak yang terkait baik secara langsung maupun

stakeholders that have directly or indirectly supported PT PPA

tidak langsung atas segala dukungan yang telah diberikan kepada

(Persero) in 2007 and before. May 2008 become a year of even

PT PPA (Persero) pada tahun 2007 dan sebelumnya. Semoga di

better relations and boost the performance PT PPA (Persero) ,

tahun 2008 hubungan baik yang telah terbina dapat mendorong

so that we all may provide the maximum contribution

kinerja PT PPA (Persero) lebih jauh lagi, sehingga kita semua dapat

to our state budget.

DO

Akhir kata, Dewan Komisaris ingin mengucapkan terima kasih

memberikan kontribusi yang maksimal terhadap APBN kita.


21

Annual Report 2007


DO

KU M

EN

PT

PP

A


Pada tahun 2007, PPA memperoleh laba bersih sebesar Rp 72.78 miliar atau 561% dari target RKAP.

In 2007, PPA obtained a net profit of IDR 72,78 billion, or 561% of the budget.

Mohammad Syahrial Direktur Utama President Director

22



Laporan Dewan Direksi Report from The Board of Directors

Distinguished Shareholders,

Kinerja PPA

PPA»s Performance

Pada tahun 2007, PPA ditargetkan untuk dapat melakukan

In 2007, PPA was given the target to provide remittance to the

setoran ke Negara (APBN) sebesar Rp 1.500 miliar. Target setoran

state budget at the amount of IDR 1,500 billion. The remittance

tersebut direncanakan dapat dipenuhi dari hasil divestasi aset

target was to be met by divesting property assets, BNR assets,

properti, aset PT Bali Nirwana Resort (BNR), aset Grup Texmaco,

Texmaco Group assets, and BTPN assets.

A

Pemegang Saham yang Kami Hormati,

PP

dan aset saham BTPN.

The target achievement and performance of PPA in 2007 was

menggembirakan, dimana PPA memperoleh laba bersih sebesar

encouraging, with net profit of IDR 72.78 billion or 561% of the

Rp 72,78 miliar atau 561% dari target RKAP sebesar Rp 12,97

annual budget»s target of IDR 12.97 billion, while the remittance

miliar. Sedangkan untuk target setoran APBN 2007, PPA berhasil

to state budget 2007 target was exceeded to reach IDR 1,603.71

menyetorkan Hasil Pengelolaan Aset (≈HPA∆) sebesar Rp 1.603,71

billion or 107% of the target.

miliar atau 107% dari target yang ditetapkan.

PT

Pencapaian target dan kinerja PPA tahun 2007 cukup

The largest contribution was made by the divestment of the

hasil penjualan (divestasi) Grup Dipasena dan BNR dengan harga

Dipasena Group assets and the BNR assets, with optimal selling

yang optimal melebihi nilai aset dan harga dasar yang ditetapkan

prices higher than the both the assets» value and their floor

oleh Menteri Keuangan. Perolehan ini mencerminkankan

prices as determined by the Minister of Finance, reflecting PPA»s

keberhasilan PPA dalam meningkatkan nilai aset yang dikelola.

ability of increasing the value of the assets it handles.

KU M

EN

Kontribusi terbesar atas pencapaian target tersebut diperoleh dari

The divestment of the Dipasena Group equity and credit assets

tahun 2007, setelah target penjualan Grup Texmaco sebagai salah

was conducted in 2007, after the target of divesting the Texmaco

satu target utama sumber HPA 2007 tidak terpenuhi. Pelaksanaan

Group, expected to become a major contributor to the 2007

program penjualan aset Grup Texmaco pada bulan Februari 2007

proceeds from asset management, was not realized. The

tidak memberikan hasil yang diharapkan, karena harga

implementation of the divestment program of the Texmaco Group

penawaran yang diajukan oleh para calon investor di bawah

assets in February 2007 did not bring the expected result, due to

harga dasar penjualan yang telah ditetapkan oleh Menteri

the lower bidding price of the investors, below the floor price that

Keuangan sehingga ditetapkan tidak ada pemenang. Selanjutnya

was set by the Minister of Finance. We had to announce that

atas aset Grup Texmaco akan dilakukan kajian lebih lanjut untuk

there was no winner in the bid. Further reviews are being

memperoleh opsi penanganan yang optimal.

conducted to optimize the management of the Texmaco Group

DO

Penjualan aset kredit dan saham Grup Dipasena dilakukan pada

assets.

Keberhasilan penjualan aset Grup Dipasena pada tahun 2007

The successful divestment of the Dipasena Group assets in 2007,

sekaligus merupakan suatu keberhasilan dalam rangka upaya

however, was also a successful recovery of Dipasena»s operation.

penyelamatan terhadap operasional Dipasena setelah sebelumnya

In late February 2007, the creditor of the financing (revitalization)

pada akhir Februari 2007 Kreditur Program Pembiayaan

program of Dipasena was called default, due to its inability to

(Revitalisasi) Dipasena menyatakan cedera janji («default») untuk

provide funding as agreed upon. The divestment has saved

mencairkan dana yang diperjanjikan. Penjualan tersebut telah

Dipasena»s operation from a cash deficit which in three more

menyelamatkan operasional Dipasena dari defisit arus kas yang

months would stall all of Dipasena»s operations. Obviously, this

apabila tidak teratasi dalam kurun waktu 3 bulan dapat

would potentially drag down the value of Dipasena and diminish

mengakibatkan operasional Dipasena

the interest of investors. The sales of the Dipasena

23

Annual Report 2007



terhenti yang dapat membawa Dipasena kepada kondisi yang

Group was also proven to be beneficial socio-economically by

lebih buruk dan berpotensi menurunkan nilai dari Dipasena serta

increasing the economic value of the neighbouring area and there

menurunkan minat investor. Penjualan Grup Dipasena juga

is still hope that a contribution in terms of increased shrimp

terbukti berdampak positif secara sosial ekonomi bagi

exports will be made.

peningkatan taraf ekonomi di wilayah setempat serta diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan ekspor udang.

In terms of property asset divestment, however, PPA was not able

penjualan aset properti karena belum lengkapnya infrastruktur

to realize divestment programs in 2007 due to incomplete legal

hukum terkait aturan pertanahan atas aset properti yang dikelola

infrastructure, comprising regulations related to land attached to

PPA. Sedangkan penjualan aset saham BTPN yang direncanakan

the property managed assets. The divestment of BTPN equity

akan dilakukan dalam tahun 2007 ditunda dengan

assets, furthermore, schedule to commence in 2007, was

pertimbangan kondisi pasar.

postponed due to the market conditions.

PP

PT

Total HPA 2004 - 2007 (Realisasi vs RKAP vs RJPP 2004 - 2008)

A

Pada tahun 2007, PPA masih belum dapat merealisasikan program

18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000

Total Proceeds from Asset Management 2004 - 2007 (Realization vs RKAP vs RJPP 2004- 2008)

8.000.000

4.000.000 2.000.000 0

2004

EN

6.000.000

2005

2007

RKAP HPA

KU M

Realisasi HPA

2006

Total

RJPP HPA 2004 - 2008

Dengan perolehan HPA 2007 sebesar Rp 1.715,61 miliar,

With the 2007 proceeds of IDR 1,715.61 billion, Alhamdulillah,

Alhamdulillah, PPA sejak pendiriannya sampai dengan akhir

PPA has accumulated proceeds to the amount of IDR 17,852.13

tahun 2007 telah memperoleh HPA dengan akumulasi sebesar

billion from the start to 2007, and has exceeded the cumulative

Rp 17.852,13 miliar, yang melampaui jumlah target HPA kumulatif

proceed target of the 5-Year Long-Term Plan of the

dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 5 tahun

company of IDR 9,373 billion.

DO

(2004 - 2008) sebesar Rp 9.373 miliar.

16.000.000

Setoran HPA ke APBN 2004 - 2007 ( Target vs Realisasi ) Remittance Asset to State Budget 2004 - 2007 ( Target vs Relization )

14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0

2004

2005

2006

RJPP Setoran APBN

2007

Total

Realisasi Setoran APBN

Untuk setoran ke APBN, dengan jumlah setoran HPA tahun 2007

For the state budget remittance, the 2007 remittance was IDR

sebesar Rp 1.603,71 miliar, maka jumlah kumulatif setoran PPA

1,603.71 billion, reaching a cumulative remittance from 2004 to

ke APBN yang berasal dari HPA 2004 - 2007 adalah sebesar

2007 of IDR 15,724.25 billion. The amount is twice

Rp 15.724,25 miliar. Jumlah tersebut melebihi 2 kali lipat target

the cumulative target of the Long-Term Plan of

setoran ke Negara (APBN) yang telah ditetapkan dalam RJPP

IDR 7,512.54 billion.

sebesar Rp 7.512,54 miliar.

24




In addition to the remittance, until 2007 PPA was also providing

memberikan kontribusi ke APBN dalam bentuk setoran pajak

contribution to the state budget of 2007 in the form of corporate

penghasilan perseroan berjumlah Rp 645,4 miliar dan setoran

income tax at the amount of IDR 645.4 billion and cash dividend

dividen sebesar Rp 774,21 miliar (belum termasuk dividen

payments of IDR 774.21 billion (excluding profit dividends of

laba tahun 2007).

2007).

Dari sisi profitabilitas, laba bersih yang diperoleh PPA setiap tahun

In terms of profitability, PPA»s net profits have constantly

selalu melebihi target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja

surpassed the annual budget targets. However, the amount of

Anggaran Perusahaan (RKAP) walaupun laba bersih yang

the profits decreased continuously, due to the quality value of the

diperoleh PPA semakin menurun, sejalan dengan kondisi aset

remaining assets compared to those of the previously divested

yang tersisa tidak sebaik aset-aset yang telah direalisasikan

assets.

PP

A

Selain setoran HPA, sampai dengan tahun 2007 PPA juga telah

(didivestasi) tahun-tahun sebelumnya.

After the divestment and the full payment of credit assets in

aset kredit selama tahun 2007, maka jumlah Aset yang dikelola

2007, the total managed assets at the end of December 2007

PPA posisi per akhir Desember 2007 adalah sebanyak 3.990 unit

comprised 3,990 units: 6 equity assets of banks; 376 credit assets;

aset yang terdiri dari 6 aset saham bank, 29 aset saham non

3,568 property assets, 9 securities assets, and 2 equity & credit

bank, 376 aset hak tagih (kredit), 3.568 aset properti, 9 aset surat

assets.

PT

Setelah adanya divestasi (penjualan) serta adanya pelunasan dari

EN

berharga, dan 2 aset saham & kredit.

In relation to assets valuation, I would also like to point out in this

dari keseluruhan aset yang dikelola PPA per 31 Desember 2007,

report that of all the managed assets by 31 December 2007, 78%

sebanyak 78% telah dilakukan penilaian oleh penilai independen

have been appraised by independent appraisers, 67% have been

KU M

Terkait dengan penilaian aset, perlu kami laporkan juga bahwa

yaitu 67% telah ada penetapan nilai oleh Menteri Keuangan dan

valuated by the Minister of Finance, and 11% are in the process

11% sedang dalam proses penetapan nilai oleh Menteri

of being valuated by the Minister. The remaining 22% are in the

Keuangan. Sedangkan sisanya 22% saat ini sedang dalam proses

process of being appraised by independent appraisers and it is

penilaian oleh konsultan penilai independen, dan diharapkan

expected that they will complete their task in June 2008.

pada bulan Juni 2008 seluruh aset telah selesai penilaiannya.

DO

Prospek dan Strategi 2008

Prospects and Strategies for 2008

Untuk tahun 2008, PPA kembali mendapat tugas dari Pemerintah

For 2008, PPA was given the duty by the Government to provide

untuk melakukan setoran ke Negara sebesar Rp. 600 miliar dari

remittance to the State at the amount of IDR 600 billion from the

Hasil Pengelolaan Aset (HPA) atas aset tersisa yang dikelola PPA.

proceeds of the remaining assets. The target is used for the

Hal tersebut menjadi landasan dalam penyusunan RKAP 2008.

basis of the 2008 annual budget.

Untuk dapat memenuhi target yang diberikan tersebut, PPA

To meet the target, PPA plans to obtain IDR 823 billion in the

merencanakan perolehan HPA sebesar Rp.823 miliar yang

form of asset management proceeds, based on the remaining

direncanakan akan diperoleh dari hasil pengelolaan sisa aset yang

assets of equity, credits, equity & credits, and properties. To

ada, yaitu aset saham, aset hak tagih, aset saham & kredit, serta

ensure the achievement, external support is still required,

aset properti. Untuk itu guna memperlancar pencapaian target

including the cooperation with the National Land Agency (≈BPN∆)

setoran PPA ke APBN 2008 tersebut, dukungan eksternal yang

and the asset value determination by the Minister of Finance for

masih diperlukan antara lain adalah kerjasama dengan Badan

the assets that have not yet received a fixed value.

Pertanahan Nasional (≈BPN∆) dan penetapan nilai aset oleh Menteri Keuangan untuk aset yang belum ada penetapan nilainya.

25

Annual Report 2007



Tahun 2008 sebagai tahun kelima operasional PPA merupakan

This will be the fifth year of operation for PPA and a special year in

tahun yang khusus bagi PPA, karena selain pencapaian target

that it also marks the closure of the Company. We will prepare the

setoran di tahun 2008 ini, PPA juga mulai mempersiapkan

closure in addition to reach the remittance target of 2008, in

pengakhiran / penyelesaian tugas PPA sebagaimana diamanatkan

accordance to the corporate charter and the Asset Management

dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan Perjanjian Pengelolaan

Agreement.

Aset dengan Menteri Keuangan.

In the course of PPA»s terms of duty, the hearing between

Pendapat (RDP) antara Komisi XI DPR RI, Direktorat Jenderal

Commission XI of the Indonesian Parliament, the Director General

Kekayaan Negara-Departemen Keuangan, dan PPA tanggal 16 Juli

of State Assets of the Ministry of Finance, and PPA on 16 July

2007, meminta PPA untuk mempersiapkan dan menempuh

2007, has asked PPA to prepare and implement proper

langkah pengakhiran bersama-sama dengan Departemen

measurement, together with the Ministry of Finance and the

Keuangan dan Kementerian Negara BUMN dalam rangka

Ministry of SOEs, to fufill its responsibilities of managing the ex-

mempertanggungjawabkan pengelolaan aset eks BPPN oleh PPA

IBRA assets in a transparent and accountable manner. The request

secara transparan dan akuntabel. Hal tersebut dipertegas kembali

was endorsed further in the hearing between Commission XI of

dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi XI DPR RI dengan

the Indonesian Parliament and PPA on 18 September 2007. The

PPA pada tanggal 18 September 2007 yang mendukung upaya

second hearing endorsed the preparation for closure that has

persiapan yang sedang ditempuh PPA, dan Komisi XI DPR RI

been implemented by PPA, and the commission of Indonesia»s

meminta agar seluruh prosesnya dilaksanakan sesuai dengan

House of Representatives reminded PPA that the whole process

peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi BUMN.

has to be conducted in full compliance of rules and regulations

EN

PT

PP

A

Terkait dengan pengakhiran tugas PPA, dalam Rapat Dengar

Penerapan Tata Kelola Perusahaan

KU M

related to SOEs.

Implementation of Good Corporate Governance (≈GCG∆) The Board of Directors is aware that the aims of the Company as

RKAP dilaksanakan dengan tetap mengedepankan penerapan

well as the targets of the annual budget have to be reached by

prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG).

adhering to GCG principles. The implementation of GCG at PPA

Penerapan GCG di PPA berawal dari pengembangan struktur tata

started with the development of a governance structure that

kelola Perusahaan yang baik dengan melakukan pemisahan fungsi

clearly separates the roles of regulators, operational executors,

yang jelas antara pihak regulator, pelaksana operasional,

decision makers and controllers. Furthermore, internal control was

pengambil keputusan dan pihak yang melakukan pengawasan.

strengthened in order to reach the Company»s goal.

DO

Direksi menyadari, pencapaian tujuan Perusahaan dan sasaran

Selain itu pengendalian intern juga dikuatkan untuk mencapai tujuan Perusahaan.

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan

The Board of Commissioners have supervised the activities to

kegiatan perusahaan agar sesuai dengan peraturan dan kebijakan

ensure compliance towards existing rules and regulations.

yang telah ditetapkan. Selain itu, Dewan Komisaris juga

Additionally, the Board of Commissioners has also monitored the

melakukan pemantauan terhadap efektivitas praktek tata kelola

effectiveness of the implementation of GCG at PPA.

yang baik di PPA.

PPA dalam melakukan pengelolaan aset Negara untuk dan atas

PPA has to be constantly within the corridor of existing rules and

nama Menteri Keuangan harus selalu berada dalam koridor

regulations, particularly when managing the state assets for and

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komunikasi yang

on behalf of the Minister of Finance. Therefore, intensive

26




communication with units of the Ministry of Finance, including on

Keuangan, antara lain dalam rangka serahkelola aset, penetapan

the transfer of assets, the determination of the assets» value, the

nilai aset, penetapan harga dasar penjualan, dan penetapan

setting of the floor price, and the confirmation of the winner in

pemenang dalam penjualan (divestasi) aset. Sebagai

the divestment of assets. Being accountable for the asset

pertanggungjawaban pengelolaan aset, PPA melaporkan

management, PPA reports the asset management development

perkembangan pengelolaan aset baik secara periodik maupun

both periodically and incidentally to the Minister of Finance as the

insidentil kepada Menteri Keuangan selaku pemilik aset. Selain

asset owner. Furthermore, in the context of being accountable

itu, dalam rangka pertanggungjawaban PPA kepada Stakeholders,

towards the Stakeholders, PPA is constantly under the surveillance

atas pengelolaan aset Negara yang dilakukan, PPA diawasi oleh

of Audit Board of the Republic of Indonesia..

A

intensif dilakukan PPA dengan unit-unit terkait di Departemen

PP

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

To improve the implementation of good corporate governance in

dalam pengelolaan aset, pada pelaksanaan proses penjualan

the asset management, in 2007 PPA has involved the Financial

Texmaco, Dipasena dan BNR di tahun 2007, PPA menyertakan

and Development Supervisory Board (≈BPKP∆) as an independent

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (≈BPKP∆)

observer in the divestment process of Texmaco, Dipasena and

sebagai pengamat independen. Selain itu, dalam pelaksanaan

BNR. Furthermore, in the process of the selling the assets, PPA was

proses penjualan aset-aset tersebut, PPA juga didampingi oleh Tim

supported by a team of the JAMDATUN of the General Attorney

Jaksa Pengacara Negara dari Kantor Jaksa Agung Muda Perdata

to ensure that the process was conducted within the legal corridor

dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Kejaksaan Agung RI agar

of state asset management.

EN

PT

Dalam rangka peningkatan penerapan tata kelola yang baik

PPA tetap berada pada koridor hukum terkait pengelolaan

KU M

aset Negara.

In terms of internal control, PPA has a Directorate of System,

Sistem Prosedur dan Kepatuhan (SPK) dan Satuan Pengawasan

Procedure and Compliance and an Internal Audit Unit. The

Intern (SPI). Direktorat SPK melakukan pengidentifikasian risiko,

Directorate conducts risk identification, formulates risk mitigation

perumusan mitigasi risiko dan penerapan kontrol risiko. Direktorat

and implementation of risk control. It also coordinates the

SPK mengkoordinasikan penyusunan Kebijakan dan Guideline

formulation of policies and guidelines as references for both asset

sebagai dasar atau rujukan yang digunakan dalam pelaksanaan

management and corporate actions. The policies and guidelines of

kegiatan pengelolaan aset maupun kegiatan korporasi. Kebijakan-

the asset management have been reviewed by a public

kebijakan dan Guideline atas pengelolaan aset yang telah disusun

accountant and were attested to be in compliance with

tersebut telah dilakukan review oleh Kantor Akuntan Publik yang

internationally best practices.

DO

Dalam rangka pengendalian intern, PPA memiliki Direktorat

menyimpulkan bahwa Kebijakan dan Guideline tersebut telah sesuai dengan International Best Practice.

Unit SPI menjalankan penugasan audit dan review serta

The internal audit unit (IAU) has fulfilled its tasks of auditing and

memberikan layanan konsultasi. Selama tahun 2007, SPI telah

reviewing, as well as providing consultancy. For 2007, the IAU has

menerbitkan 30 laporan audit / review dengan jumlah

published 30 audit/review reports and 84 recommendations.

rekomendasi yang disampaikan sebanyak 84 rekomendasi.

Sampai dengan akhir Desember 2007, jumlah keseluruhan

Up to the end of December 2007, the total of audit/review reports

laporan audit / review yang diterbitkan oleh SPI berjumlah 79

was 79 and the total of recommendations was 328; a number of

laporan dengan jumlah rekomendasi sebanyak 328 rekomendasi,

303 or 92% of the recommendations have been followed up and

dimana sebesar 92% (303 rekomendasi) dari rekomendasi

8% (25 recommendations) are in the process of being followed

tersebut telah selesai ditindaklanjuti dan sisanya 8%

up. The achievement reflects continuous monitoring of the

27

Annual Report 2007



duduk dari kiri ke kanan sitting from left to right

Wandhy Wira Riady

Emma Sri Martini

Direktur Sistem Prosedur & Kepatuhan Director of System Procedure & Compliance

Direktur Keuangan & Dukungan Kerja Direktur Hukum & SDM Director of Finance & Support Director of Legal & Human Resources

Krishna Daswara


berdiri dari kiri ke kanan standing from left to right

Raden Pardede Rachmat Saptaman Direktur Pengelola Aset Kredit & Properti Director of Credit & Property Asset Management

DO

KU M

EN

PT

PP

A

Wakil Direktur Utama Vice President Director / Direktur Pengelola Aset Saham Director of Equity Asset Management

28




(25 rekomendasi) sedang dalam proses tindak lanjut. Hal tersebut

Company»s operations and the improved function of the internal

menunjukkan adanya pemantauan secara terus menerus terhadap

control system.

pelaksanaan kegiatan operasional Perusahaan yang mencerminkan peningkatan fungsi sistem pengendalian intern.

In Conclusion

Segenap jajaran Direksi mengucapkan terima kasih kepada

The Board of Directors would like to express its gratitude to all

seluruh Stakeholders PPA atas dukungan, arahan, dan

stakeholders of PPA for their continuous support, advice, and trust

kepercayaan yang telah diberikan sepanjang tahun 2007 sehingga

throughout the year of 2007, which has enabled PPA to meet its

PPA berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan.

targets.

Terima kasih kami ucapkan secara khusus kepada Dewan

We thank the Board of Commissioners, the Ministry of SOEs, the

Komisaris, Kementerian BUMN, Departemen Keuangan, Dewan

Ministry of Finance, the Indonesian House of Representatives, the

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Badan Pemeriksa

Supreme Audit Board of RI (BPK RI), the General Attorney-Jaksa

Keuangan (BPK), Kejaksaan Agung-Jaksa Agung Muda Perdata &

Agung Muda Perdata & Tata Usaha Negara (JAMDATUN) and the

Tata Usaha Negara (JAMDATUN) dan Badan Pengawasan

Financial & Development Supervisory Board (BPKP). We would also

Keuangan & Pembangunan (BPKP). Tidak lupa pula Direksi

like to extend our gratitudes to all employees, managements of

mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan, manajemen

the companies under PPA»s control, the business partners, the

perusahaan yang dikelola PPA, mitra bisnis, para investor, rekan-

investors, and the partners in media and other parties for their

rekan media massa serta pihak lainnya atas kepercayaan dan

trust and support throughout 2007.

PP

PT

EN

KU M

kerjasamanya sepanjang tahun 2007.

A

Akhir Kata

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Saudara Ananda

Finally, we would like to thank Mr. Ananda Barata, who has

Barata, yang telah mendampingi kami sebagai Direktur Pengelola

accompanied us as the Director of Equity Asset Management

Aset Saham sejak awal pendirian PPA, yang telah mengundurkan

since the beginning of PPA, who has resigned on 19 April 2007.

diri pada tanggal 19 April 2007.

May PPA still receive the support of all stakeholders in 2008, so

Stakeholders di tahun 2008, sehingga PPA tetap dapat

that PPA will be able to maintain its contribution at an optimal

memberikan kontribusi yang optimal bagi Negara dan

level and fulfill its duty in flying colors.

DO

Semoga PPA tetap mendapatkan dukungan dari seluruh

menyelesaikan tugasnya dengan baik.


29

Annual Report 2007

A



This Annual Report and the accompanying financial statements

yang terkait merupakan tanggung jawab Manajemen

and related financial information are the responsibility of the PPA

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan dijamin kebenarannya

Management and have been approved by members of the Board

oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi

of Commissioners and Board of Directors whose signatures

dengan membubuhkan tandatangannya masing-masing

appear below.

PT

di bawah ini.

Dewan Direksi Board of Directors

Bacelius Ruru

KU M

Komisaris Utama President Commissioner

EN

Dewan Komisaris Board of Commissioners

PP

Laporan Tahunan ini berikut Laporan Keuangan dan informasi lain


Raden Pardede


Lutfi Ibrahim Nasoetion

Wakil Direktur Utama Vice President Director / Direktur Pengelola Aset Saham Director of Equity Asset Management


Wandhy Wira Riady

M. A. Erwin Mappaseng


DO

Machfud Sidik


Rachmat Saptaman Direktur Pengelola Aset Kredit & Properti Director of Credit & Property Asset Management

Hadiah Herawatie Komisaris Commissioner

Emma Sri Martini Direktur Keuangan & Dukungan Kerja Director of Finance & Support

Lambock V. Nahattands Komisaris Commissioner

Krishna Daswara Direktur Hukum & SDM Director of Legal & Human Resources

30



DO

KU M

EN

PT

PP

A

Aset PPA 2007 PPA’s Asset 2007

31

Annual Report 2007


A


PP

NAMA & ALAMAT OFFICIAL NAME AND ADDRESS PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) State-Owned Asset Management Company

PT

Singkatan / abbreviation : PPA Alamat / address : Sampoerna Strategic Square, North Tower 9th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46

EN

Jakarta 12930

DO

KU M

Indonesia

32




Line of Business and Brief History

Dengan berakhirnya masa tugas Badan Penyehatan Perbankan

With the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) ending its

Nasional (BPPN) pada 27 Februari 2004, didasari Keputusan

term of duty on 27 February 2004, based on the Presidential

Presiden No. 15 tahun 2004, maka segala kekayaan BPPN menjadi

Decree No. 15 Year 2004, all of IBRA»s assets became state assets

kekayaan Negara yang pengelolaannya dilakukan oleh Menteri

and their management became the responsibility of the Minister

Keuangan.

of Finance.

PPA didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10

PPA was established based on the Government Regulation (PP)

tanggal 27 Februari 2004 untuk mengelola aset Negara eks BPPN

No. 10 of 27 February 2004 to manage the free-and-clear ex-IBRA

yang tidak terkait perkara untuk dan atas nama Menteri

state assets for and on behalf of the Minister of Finance. PPA was

Keuangan. Kewenangan yang diperoleh PPA dari Menteri

authorized by the Minister of Finance, based on the Asset

Keuangan berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24

Management Agreement of 24 March 2004, to:

Maret 2004 adalah sebagai berikut:

• Restructure the assets,

PP

PT

EN

• Restrukturisasi Aset

• Cooperate with third parties in order to increase the value of the

aset • Penagihan piutang, dan

KU M

• Kerjasama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan nilai

• Penjualan

A

Bidang Usaha dan Riwayat Singkat

assets,

• Collect collectibles, and • Divest the assets.

The managed assets consist of bank equity assets, non-bank

saham non bank, aset hak tagih (aset kredit), aset saham dan

equity assets, loan (credit) assets, equity and credit assets,

kredit, aset properti dan aset surat berharga.

property assets, and securities assets.

DO

Jenis aset yang dikelola oleh PPA adalah aset saham bank, aset

33

Annual Report 2007


DO

KU M

EN

PT

PP

A


34




Komisaris Commissioners Sekretaris Komisaris Commissioners Secretary

Komite Audit Audit Committee

Pengelolaan Dokumen Custodian

EN

Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

Direktur pengelola Aset Kredit & Properti Director of Credit & Property Asset Management

Kabag Audit 1 Head of Audit Unit 1

Kabag Pengelola Aset Saham Bank Head of Bank Equity Management Unit

Kabag Pengelola Aset Kredit Head of Credit Asset Management Unit

Kabag Audit 2 Head of Audit Unit 2

Kabag Pengelola Aset Saham Non Bank Head of Non-Bank Equity Management Unit

Kabag Pengelola Aset Properti Head of Property Asset Management Unit

Kabag Pemantauan & Administrasi Aset Saham Head of Supervisory of Administration Equity Unit

Kabag Dukungan Adminstrasi Head of Administrative Support Unit

DO

KU M

Direktur pengelola Aset Saham Director of Equity Asset Management

Kepala Satuan Pengawasan Intern Head of Internal Audit

PP

PT

Wakil Direktur Utama Vice President Director

A

Direktur Utama President Director

Direktur Keuangan & Dukungan Kerja Director of Finance & Support


Kabag Hukum 1 Head of Legal Unit 1

Kabag Keuangan & Akuntansi Head of Accounting & Finance Unit

Kabag RM Saham & Kredit Head of RM Equity & Credit Unit

Kabag Hukum 2 Head of Legal Unit 2

Kabag Umum Head of General Affairs Unit

Kabag RM Kredit & Properti Head of RM Credit & Property Unit

Kabag SDM Head of HRD Unit

Kabag Pengelolaan Data & Sistem Head of System & Data Management

Kabag Kepatuhan Kebijakan & Administrasi Aset Head of Compliance Policy & Asset Administration Unit

Direktur Hukum & SDM Director of Legal & Human Resources

35

Annual Report 2007



DO

KU M

EN

PT

PP

A


Sejak Februari 2004 Bacelius Ruru menjadi Komisaris Utama PPA. Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama BEJ (yang sekarang sudah berubah menjadi Bursa Efek Indonesia) sejak 2001. Sejak 2002 menjadi Komisaris Utama PT Tuban Petrochemical Industries. Sebelumnya beliau adalah Sekretaris Menteri untuk Menteri Negara BUMN dari tahun 2001 hingga tahun 2004; Ketua Gugus Tugas Prakarsa Jakarta (2000-2003); serta Deputi Menteri Bidang Pengawasan dan Kontrol di Kantor Menteri Negara Investasi dan BUMN (1998-1999).

Since February 2004, Bacelius Ruru has been the President Commissioner of PPA. He is also the President Commissioner of JSX (now changed to become Indonesia Stock Exchange); a position he has held since 2001. In 2002, he became the President Commissioner of PT Tuban Petrochemical Industries. Previously, from 2001 to 2004 he was the Secretary to the Minister of the Minister of SOEs; from 2000-2003 the Section Head in the Jakarta Initiative, as well as, from 1998-1999, the Deputy Minister in the Field of Audit and Control at the Office of the State Minister of Investment and SOEs.

Beliau meraih gelar LLM pada tahun 1980 dari Harvard Law University dan SH dari Universitas Indonesia tahun 1975.

He has obtained an LLM degree in 1980 from the Harvard Law University and a BA in Law from the University of Indonesia in 1975.

36



Machfud Sidik Komisaris Commissioner

DO

KU M

EN

PT

PP

A


Ketua Komite Audit Chairman of the Audit Committee

Menjabat sebagai Komisaris PPA sejak Februari 2004 sekaligus sebagai Ketua Komite Audit PPA sejak Agustus 2004. Beliau pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara (2004-2006); Direktur Jenderal Pusat Neraca Keuangan Lokal (2001-2004); dan Direktur Jenderal Pajak (2000-2001).

As a Commissioner of PPA since Februari 2004 and the Chairman of the Audit Committee since August 2004. Machfud Sidik was the Director General of State Receivables and Auction since 2004. Previously he was Director General of Center of Local Financial Budget (2001-2004); and Director General of Taxes (2000-2001).

Beliau meraih gelar PhD dengan predikat cum laude dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (1998);MSc dari Carnegie Mellon University, Amerika Serikat (1985); Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia di Jakarta (1981) dan Sarjana Muda dari Universitas Airlangga, Surabaya (1973).

Mr. Sidik obtained a PhD with Cum Laude from Gajah Mada University, Yogjakarta 1998, and MSc from Carnegie Mellon Universitas, USA 1995; a degree in Economic From University of Indonesia, Jakarta 1981; and a bachelor degree from Airlangga University, Surabaya 1973.

37

Annual Report 2007


PP

A


Lambock V. Nahattands Komisaris Commissioner

As PPA Commissioner since February 2004, Lambock V. Nahattands is also Vice Cabinet Secretary on Law and Legislation of Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia since 2007; President Commissioner of PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II since 2007; and President Commissioner of PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) since 2001. Earlier he served as Deputy to Cabinet Secretary in Law and Legislation, Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia 2000-2007; Commissioner of PT (Persero) Angkasa Pura I 2006-2007; and Commissioner of PT Pengelola Kawasan Berikat Indonesia (PKBI) 1991-1995.

Lulus dari Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta (1978) dan menyandang gelar Magister Hukum dari Universitas Tarumanegara, Jakarta.

Mr. Nahattands graduated from the Faculty of Law University of Indonesia, Jakarta 1978, and holds a Master degree in Law from Tarumanegara University, Jakarta.

DO

KU M

EN

PT

Menjabat sebagai Komisaris PPA sejak Februari 2004, Lambock V. Nahattands juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia sejak 2007; Komisaris Utama PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II sejak 2007; dan Komisaris Utama PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) sejak tahun 2001. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia tahun 2000-2007 dan Komisaris PT (Persero) Angkasa Pura I tahun 2006-2007 dan Komisaris PT (Persero) Pengelola Kawasan Berikat Indonesia (PKBI) tahun 1991-1995.

Hadiah Herawatie Komisaris Commissioner Menjabat sebagai Komisaris PPA sejak Februari 2004, Hadiah Herawatie juga menjabat sebagai Komisaris PT Angkasa Pura I dan PT Permodalan Nasional Madani sejak 1999. Beliau juga menjabat staf Ahli Bidang Hukum dan Kelembagaan, Kantor Menteri Koordinator Perekonomian sejak Juni 2005, setelah sebelumnya bertugas sebagai Kepala Biro Hukum (1998-2000) serta Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat di Kementerian BUMN (2002).

Serving as a Commissioner of PPA since February 2004, Hadiah Herawatie also holds a position as Commissioner of PT Angkasa Pura I and PT Permodalan Nasional Madani since 1999. She is also known as Advisor in Legal and Institutional Issues at the Coordinating Ministry of Economic Affairs since June 2005, after previously fulfilling her duties as Head of Legal Department 1998-2000; and Head of Legal Department and Public Relations (2000), both at the Ministry of SOE.

Beliau menyandang gelar LLM dari London School of Economics and Political Science (1990), University of London; Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia, Jakarta (1982).

Ms. Herawatie obtained an LLM from London School of Economics and Political Science, University of London 1990; and a Law Degree from Universitas of Indonesia, Jakarta 1982.

38



PP

A


M. A. Erwin Mappaseng Komisaris Commissioner

M. A. Erwin Mappaseng serverd as Commissioner of PPA since February 2004. Earlier he spent a career in law-enforcement field as Head of Anticrime Task Force at the Police Force of Republik of Indonesia (2002-2004); and Commander-in-Chief at the Regional Police Force of Central Java (2001-2002).

Beliau adalah Perwira lulusan Sekolah Staf dan Komando ABRI (Sesko ABRI) tahun 1994, Sekolah Staf dan Pimpinan POLRI (Sespimpol) tahun 1987; Bundeskriminalamt (BKA) Jerman, 1984; Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) tahun 1981 dan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) tahun 1973.

Mr. Mappaseng is a Police Officer who graduated from School for Officer and Commando of Indonesia Armed Forces (Sesko ABRI) in 1994; School for Officer and Police Chief (Sespimpol) in 1978; Police Academy (PTIK) in 1981; and Armed Forces Academy (AKABRI) in 1973.

DO

KU M

EN

PT

M. A. Erwin Mappaseng Menjabat sebagai Komisaris PPA sejak Februari 2004, sebelumnya beliau berkarir di kepolisian sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri (2002-2004) dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Tengah (2001-2002).

Lutfi Ibrahim Nasoetion Komisaris Commissioner Menjabat sebagai Komisaris PPA sejak 2004, sebelumnya adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) tahun 2001-2006 dan Wakil Kepala BPN (1999-2001), Pernah menjabat sebagai Asisten Menteri Negara Agraria di Kantor Menteri Negara Agraria / BPN (1994-1999), serta Dosen Fakultas Pertanian dan Dosen Pasca Sarjana sejak 1973 di Institut Pertanian Bogor.

Serving a Commissioner of PPA in Februari 2004, Lutfi Ibrahim Nasoetion was the Head of National Land Board (Badan Pertanahan Nasional/BPN) from 2001 to 2006 and Deputy Head of National Land Agency (19992000). Once he also served as Assistant Minister of Agriculture in Rural Affairs (1994-1999); and from 1973 to present, as a Lecture at School of Agriculture, Bogor Agriculture Institute.

Meraih gelar PhD di bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah dari Michigan State University, AS (1979) dan MSc di bidang yang sama pada tahun 1976 serta Insinyur Pertanian dengan predikat cum laude dari Institut Pertanian Bogor (1972).

Mr. Nasoetion obtained a PhD in Regional Planning from Michigan State University, USA 1979; and MSc in the same field in (1976), as well as a bachelor degree in Agriculture engineering with cum Laude from Bogor Agriculture Institute (1972).

39

Annual Report 2007



DO

KU M

EN

PT

PP

A


Menjabat sebagai Direktur Utama PPA sejak 2004, sebelumnya pernah menjabat sebagai Komisaris Bank Mandiri (2003-2004), Bank Niaga (20022003) dan Bank Permata (2002). Tahun 2002-2004 menjabat sebagai Deputi Ketua Aset Manajemen Kredit (AMK) di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Vice President Bidang Riset di PT Pentasena Arthasentosa (1997-1999).

Serving as President Director of PPA since February 2004, earlier he was Commissioner of Bank Mandiri 2003-2004; Bank Niaga 2002-2003; and Bank Permata 2002 Previously he was Deputy Chairman of Asset Management Credit (AMK) from 2002 to 2004 at Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) and Vice President of Research at PT Pentasena Arthasentosa 1997-1999.

Meraih gelar MBA di bidang Keuangan dari Golden Gate University, Amerika Serikat (1989) dan BA di bidang yang sama di Florida Atlantic University (1988).

Mr. Syahrial obtained his MBA in Finance from Golden State University, USA 1989; and a BA in the same field from Florida Atlantic University, USA 1988.

40



Raden Pardede

DO

KU M

EN

PT

PP

A


Wakil President Director Vice President Director

Direktur Pengelola Aset Saham Director of Equity Asset Management

Menjabat di PPA sejak Februari 2004. Beliau juga menjabat sebagai Ketua Forum Stabilitas Sistem Keuangan sejak 2007 dan Komisaris Bank Central Asia sejak 2004. Pernah menjabat sebagai Kepala Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Indonesia dan Penasehat Senior Menteri Koordinator Perekonomian(2004-2005). Pada tahun 2002-2004 menjabat sebagai Direktur Eksekutif PT Danareksa (Persero) sekaligus pendiri dari Danareksa Research Institute. Pernah menjabat Deputi Koordinator Tim Asistensi Menteri Keuangan (2001-2004) dan menjadi Konsultan di Asian Development Bank (2000-2001) dan di The World Bank (1994-1995).

As Vice President Director since Feburary 2004, Raden Pardede also serves as Commissioner of Bank Central Asia since May 2004; Head of Financing for Indonesia Infrastucture Development; and Senior Advisor to the Coordinating Minister of Economic Affairs since November 2004. In his previous post, Mr. Pardede served as Executive Director at PT Danareksa 2002-2004; and Deputy Coordinator of Advisory Team to the Minister of Finance 2001-2004 and also a Consultant in Asian Development Bank 2000-2001; and in World Bank in 1994-1995

Meraih gelar PhD di bidang ekonomi dari Boston University AS pada tahun 1994 dan Sarjana Teknik Kimia dari Institut Teknologi Bandung (1984).

Holds PhD in Economics from Boston University, USA, in 1994, and a Bachelor Degree in chemical engineering from Bandung Institute of Technology in 1984.

41

Annual Report 2007


PP

A


Wandhy Wira Riady

Served as Director of System Procedure & Compliance since February 2004, he is also a Commissioner of PT Bali Nirwana Resort. Formely, he held a number of executive positions, such as Division Head of System, Procedure and Compliance Investment and Asset Disposal at IBRA (2002-2004); Group Head-Investment and Asset Disposal Risk Management (2000-2002); Senior Credit Analyst at Rabobank Indonesia, Jakarta (1998-2000); Deputy General Manager of the Commercial Credit Division and Deputy General Manager of the Corporate Banking Division both at Bank Danamon (1995-1998).

EN

Menjabat sebagai Direktur Sistem Prosedur & Kepatuhan di PPA sejak Februari 2004. Beliau pernah menjabat sebagai Komisaris PT Bali Nirwana Resort (2004 - 2007). Jabatan sebelumnya adalah Kepala Divisi Sistem Prosedur dan Kepatuhan - Investasi dan Penjualan Aset di BPPN (2002-2004); Grup Head Investment and Asset Disposal Risk Management (2000-2002); Senior Credit Analyst di Rabobank Indonesia, Jakarta (1998-2000); Deputy General Manager di Divisi Kredit Komersial dan Korporasi serta Deputy General Manager di Divisi Corporate Banking - keduanya di Bank Danamon (19951998). Menyandang gelar MBA dari Curtin University of Technology, Australia (1995) dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Hasanuddin, Makassar (1989)

PT


DO

KU M

He holds an MBA degree from the Curtin University of Technology, Australia (1995) and a BA in Economics from the University of Hasanuddin, Makassar (1989)

Rachmat Saptaman Direktur Pengelola Aset Kredit & Properti Director of Credit & Property Asset Management Menjabat di PPA sebagai Direktur Pengelola Aset Kredit & Properti sejak Februari 2004. Pernah menjabat Komisaris PT Dipasena Citra Darmaja (2006-2007), Komisaris PT Bank Permata Tbk (2003-2006), Senior Vice President (2000 - 2004) serta Vice President dan Assistant Vice President (1999 - 2000) Aset Manajemen Kredit BPPN; Senior Manager di CREAM dan Senior Manager, serta Business Unit Head di Bank Niaga (1991-1999).

Held the position as Director of Credit & Property Asset Management at PPA since February 2004, he was a Commissioner of PT Dipasena Citra Darmaja (2006-2007), a Commissioner of PT Bank Permata Tbk (2003-2006), the Senior Vice President at Asset Management Credit at IBRA, and Business Unit Head of Bank Niaga (1991-1999).

Menyandang gelar Sarjana Teknik di bidang manajemen industri dari Institut Teknologi Bandung (1989).

He holds a degree of BSc in industrial management from the Bandung Institute of Technology (1989).

42



PP

A


Emma Sri Martini

PT

Direktur Keuangan & Dukungan Kerja Director of Finance & Support

Held the position as Director of Finance & Support at PPA since February 2004, she is also a Commissioner of PT Trans Pacific Petrochemical Indotama since 2004. Previously, she was a Senior Vice President (20022004) and an Assistant Vice President-Group Head (1998-2001) at IBRA.

Tahun 1993 meraih gelar sarjana teknik informatika dari Institut Teknologi Bandung.

In 1993, she obtained a BSc in information technology from the Bandung Institute of Technology.

DO

KU M

EN

Menjabat di PPA sebagai Direktur Keuangan & Dukungan Kerja sejak Februari 2004, beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT Trans Pacific Petrochemical Indotama sejak 2004. Sebelumnya adalah Senior Vice President (2002-2004) dan Assistant Vice President - Grup Head (1998-2001) di BPPN.

Krishna Daswara Direktur Hukum & SDM Director of Legal & Human Resources Menjabat sebagai Direktur Hukum & SDM di PPA sejak Februari 2004, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum di BPPN (2000-2004).

Held the position as Director of Legal & Human Resources at PPA since February 2004, he was the Head of the Legal Division of IBRA (2000-2004).

Antara tahun 1984 dan1993 beliau mengikuti program pendidikan Notariat di Universitas Padjajaran, Bandung. Menyandang gelar SH dari Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung (1983)

From 1984 to1993, he was enrolled in the Notary education program of the University of Padjajaran, Bandung. He obtained a BA degree in Law from Sekolah Tinggi Hukum Bandung (1983)

43

Annual Report 2007


DO

KU M

EN

PT

PP

A


Parlien Andriyati Kepala Satuan Pengawasan Intern Head of Internal Audit Menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawasan Intern PPA sejak Februari 2004. MBA (Finance) dari University of Denver (1990) dan Sarjana Akuntasi dari Universitas Gadjah Mada (1980) ini sebelumnya bekerja di BPPN sebagai Kepala Divisi Satuan Kerja Audit Internal (Senior Vice President) dari tahun 1998 sampai 2004 dan Kepala Sub-Direktorat Audit Umum dan Audit Khusus di salah satu anak perusahaan Pertamina (19971998) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebelum bergabung dengan PPA.

44

Became Head of the Internal Audit of PPA in February 2004. An MBA (Finance) from the University of Denver (1990), she has worked for IBRA as Senior Vice President-Division Head of Internal Audit (19982004), Coordinator of Banking Reform Assistance Project (IBRD Loan No. 4255-IND) and Coordinator of Bank Restructuring (1998), and held several positions at the Financial and Development Supervisory Board (1982-1998) prior to joining PPA.



PP

A


Harry Z. Soeratin

Holding an MBA (Accountancy) from the University of Indonesia (1991) and a BA (Economics) from the University of Padjadjaran (1987), he is a doctoral candidate at the Keio Tokyo University. In addition to the Secretary of the Board of Commissioners of PPA since 2004, he is also a commissioner of Perum Pegadaian, the Human Resource Division Head and the Secretary of the Fit-andPropert Test Team at the Ministry of SOEs, the Deputy Head of the Secretariate of TNI Business Transformation, and a member of the Remuneration Committee of PT Dirgantara Indonesia, as wel as the Vice Secretary for the Human Capital of Indonesia Forum.

DO

KU M

EN

Memperoleh gelar MBA (Akuntansi) dari Universitas Indonesia (1991) dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjadjaran (1987), beliau merupakan kandidat program Doktor di Keio Tokyo University, Tokyo. Selain menjabat sebagai Sekretaris Komisaris PPA sejak 2004, juga menjabat sebagai Komisaris di Perum Pegadaian, Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan Sekretaris Tim Fit and Proper Test di Kementerian Negara BUMN, Deputi Kepala Sekretariat Tim Transformasi Bisnis TNI, anggota Komite Remunerasi PT Dirgantara Indonesia serta Wakil Sekretaris untuk Forum Human Capital of Indonesia.

PT

Sekretaris Komisaris Commissioners Secretary

Renny O. Rorong Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary Memperoleh gelar MBA (Pemasaran) dari STIE Trianandra (in collaboration with the Hogenschoel van Utrecht te Nederlands) tahun 1999, beliau menjabat sebagai Corporate Secretary dan Compliance Grup Head pada BPPN (1999-2004), Branch Manager pada Bank Dharmala (1995-1999 dan 1995-1997), serta sebagai Account Officer Sub Manager pada Bank Niaga (1984-1994) sebelum bergabung dengan PPA pada tahun 2004.

An MBA (Marketing) from the STIE Trianandra (in collboration with the Hogenschoel van Utrecht te Nederlands) in 1999, he was the Corporate Secretary and Compliance Group Head of IBRA (1999-2004), a Branch Manager of Bank Dharmala (1995-1999 and 1995-1997), and an Account Office Sub Manager of Bank Niaga (1984-1994) prior to joining PPA in 2004.

45

Annual Report 2007


Irham, AK Anggota Komite Audit PT PPA (Persero)

PT

PP

A


Member of the Audit Committee of PT PPA (Persero)

A member of the Audit Committee of PT PPA (Persero) since June 2007; previously the Audit Committee of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero); experienced as financial, tax, operational, and forensic auditor at several SOEs and regional SOEs as well as foundations. Furthermore, he is also the auditor and financial consultant of several private tertiary educational institutions. He graduated from the National Accountancy Academy (STAN) in 1993.

DO

Drs. M. Tjoek Soeroso Anggota Komite Audit PT PPA (Persero)

KU M

EN

Menjadi Komite Audit PT PPA (Persero) sejak Juni 2007. Sebelumnya menjadi Komite Audit PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). Berpengalaman sebagai auditor baik Audit Keuangan, Audit Pajak, Audit Operasional, maupun Audit Investigatif / Forensic Audit pada berbagai BUMN dan BUMD serta Yayasan. Selain itu, juga berpengalaman sebagai auditor dan konsultan keuangan pada beberapa Perusahaan Swasta Nasional. Menyelesaikan pendidikan Akuntan pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1993.

Mengawali karir sebagai Kasubag Penelitian Pengeluaran Negara pada Biro Perencanaan Departemen Keuangan tahun 1970 selanjutnya pernah sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Moneter dan juga sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan, kembali menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan dan terakhir sebagai Kepala Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengelolaan Data di Departemen Keuangan sampai pensiun, pendidikan S1 Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada dan beberapa kali mengikuti pendidikan luar negeri non gelar di Amerika Serikat, Italia, Negeri Belanda, Korea Selatan, Malaysia dan lain-lain. Selain dari itu pernah menjabat Anggota Komisaris Bank BTN, Komisaris Utama PT SIER, Komisaris PT Soda Waru Surabaya, Komisaris Jamsostek, Komisaris PT Kereta Api, Komisaris Utama Perum Pegadaian, Anggota Komisaris dan Komisaris Utama PT Jasa Raharja.

46


Commenced his career as Head of the State Expenditure Survey Unit of the Planning Bureau of the Ministry of Finance in 1970, he became the Secretary of the Monetary Directorate General and also the Secretary of the Inspectorate General of the Ministry of Finance, and the Secretary of the Directorate General of Financial Institutions. The last position before his retirement was the Head of the Export Promotions and Data Processing Agency of the Ministry of Finance. He graduated in the field of economics from the University of Gajah Mada and participated in various nondegree education in the USA, Italy, the Netherlands, South Korea, Malaysia and others. Furthermore, he was a Commissioner of Bank BTN, the President Commissioner of PT SIER, a Commissioner of PT Soda Waru Surabaya, Jamsostek, PT Kereta Api, the President Commissioner of Perum Pegadaian, a member and then President Commissioner of PT Jasa Raharja.




PP

A

Started his career at the Ministry of Finance as an adjunct accountant in 1972 and proceeded until he became the Team Leader for several tasks of financial, performance and special audits in 1982. Subsequently, he studied at the University of Illinois, Urbana-Champaign, Illinois, USA until 1989. He then joined the PEE SOE Ministry of Finance team and became the Section Head and Sub-Directorate Head with several tasks, including several deputy positions at BPKP and the State Financial Management Improvement Activity at both the Central Government (DG Treasury of the Ministry of Finance and Region, DG BAKD of the Department of Internal Affairs) both before and after PMK 59 Year 2005 about the Central Government»s Accountancy System and PP 58 Year 2006 about the Financial Reporting and Performance of Government Agencies. He retired in March 2006 and became a Public Financial Management Consultant.

KU M

EN

Mengawali karir di Departemen Keuangan sebagai Ajun Akuntan tahun 1972 hingga menjadi Ketua Tim berbagai Penugasan Audit Keuangan, Audit Kinerja dan Audit Khusus pada tahun 1982, kemudian melanjutkan studi Pasca Sarjana di University Illinois di Urbana - Champign, Illinois, USA hingga tahun 1989. Kemudian mengikuti Tim PEE BUMN Depkeu dan Sebagai Kepala Seksi dan Kasubdit berbagai dinas diberbagai Kedeputian di BPKP dan ikut berbagai kegiatan Penyempurnaan Manajemen Keuangan Negara baik di Pemerintah Pusat (Dirjen Perbendaharaan Depkeu dan Daerah, Dirjen BAKD, Dep. Dalam Negeri) baik terhadap sebelum dan sesudah PMK 59 tahun 2005 tentang Sistem Akutansi Pemerintah Pusat dan PP 58 tahun 2005 berikut Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akutansi Pemerintah Daerah. Kemudian dilanjutkan dengan PP 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan hingga penyusunan PP 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah. Pensiun bulan Maret tahun 2006 dan menjadi Konsultan Manajemen Keuangan Publik sesudah pensiun.


PT

Sahat Lumban Tobing, Drs, MASc, PhD (ABD), Akuntan Anggota Komite Audit PT PPA (Persero)

Soepomo, SH., SP.N, LLM Anggota Komite Audit PT PPA (Persero)

DO

Mengawali karir di Departemen Keuangan pada tahun 1980, pada tahun 2003 menjadi Direktur Piutang Negara Perbankan Departemen Keuangan; pernah menjadi Kepala Seksi Penetapan Piutang (1998) dan Kepala Kantor Wilayah I DJPLN Medan (2002), sebelum menjadi Direktur Piutang Negara Perbankan; memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Diponegoro, Semarang (1983), kemudian LLM dari Tulane University, New Orleans, Louisiana, USA (1992) dan juga Spesialis Notariat dari Universitas Indonesia, Depok (2000), ikut serta dalam Tim Penyusunan Penyempurnaan UU 49 Prp. Tahun 1960 beserta Peraturan Pelaksanaannya (2003).


Commenced his career at the Ministry of Finance in 1980, he became the Director of State Receivables Banking of the Ministry of Finance in 2003; held the position of Head of Section Payables Determination (1998) and Branch Office Head Region I DJPLN Medan (2002), before becoming the Director of State Receivables Banking; obtained a BA in Law from the University of Diponegoro, Semarang (1983), an LLM from the Tulane University, New Orleans, Louisiana, USA (1992) and also a Notary Certification from the University of Indonesia, Depok (2000); participated in the Improvement Preparation Team of Law 49 Prp. Year 1960 and the related rules and regulations (2003).

47

Annual Report 2007



PP PT EN

DO

KU M

At the begining of the assets» transfer on 24 March 2004, the Minister of Finance transfered 2,027 units of assets with the tentative value of IDR 11,686 billion.

A

Pada awal serah kelola per tanggal 24 Maret 2004, Menteri Keuangan menyerahkelolakan sebanyak 2.027 unit aset dengan nilai aset sementara sebesar Rp 11.686 milyar.

48



Profil Aset Asset Profile

Profile of Managed Assets

Pada awal serah kelola per tanggal 24 Maret 2004, Menteri

At the beginning of the assets» transfer on 24 March 2004, the

Keuangan menyerahkelolakan sebanyak 2.027 unit aset dengan

Minister of Finance transferred 2,027 units of assets with the

nilai aset sementara sebesar Rp 11.686 miliar. Jumlah unit dan

tentative value of IDR 11,686 billion. The number and value of the

nilai aset kelolaan tersebut bergerak (berubah) sepanjang

managed assets has changed during the management of PPA due

pengelolaan yang dilakukan oleh PPA karena adanya

to the addition and the returning of assets from/to the Minister of

penambahan/pengembalian aset dari/kepada Menteri Keuangan,

Finance, the implementation of assets divestments, the payment

pelaksanaan divestasi aset, pelunasan/pembayaran aset hak tagih

of loan (credit) assets, the exchange (settlement) of property

(kredit), penggantian (penyelesaian) aset properti, serta

assets, and the value adjustment of the assets by the

penyesuaian nilai aset dari Menteri Keuangan.

Minister of Finance.

Profil aset yang dikelola PPA adalah sebagai berikut :

The profile of the managed assets are as follows:

PP

PT


Bank Bank

Jumlah Unit Aset Unit Amount

Nilai Aset yang Dikelola (milyar Rupiah) Value of Managed Assets (billion of Rupiah)

143

6

140

17

219

24

316

29

462

1.165

3.694

388

1.317

376

710

Unit Unit

823

2.168

3.890

1.884

3.568

1.783

Perusahaan Company

11

18

11

17

9

17

Perusahaan / Debitur Company / Debtor

2

674

3

706

2

879

2.027

11.686

4.322

4.383

3.990

3.991

DO

Debitur Debtor

TOTAL


6

Hak Tagih (Kredit) Loans

Saham & Kredit Shares & Loans


4.913

Perusahaan Company

Surat Berharga Marketable Securities

Per 31 Desember 2007 As of December 31, 2007

Per 31 Desember 2006 As of December 31, 2006

9

Saham Non Bank Non Bank Shares

Properti Property


KU M

Saham Bank Bank Shares


Satuan Aset Unit Asset

EN

Per 27 Februari 2004 As of February 27, 2004 Jenis Aset Type of Asset

A

Profil Aset Kelolaan

49

Annual Report 2007



Profil Aset Berdasarkan Jumlah Unit Aset 27 Februari 2004 Asset Profile Based on Number of Asset Unit February 27, 2004

Profil Aset Berdasarkan Jumlah Unit Aset per 31 Desember 2007 Asset Profile Based on Unit Number of Asset December 31, 2007

Properti / Property

823

Saham & Kredit / Shares & Loans

2

Surat Berharga / Marketable Securities

11

Saham Bank / Bank Shares


9


29 9 6 2

Saham Non Bank / Non Bank Shares

17

Hak Tagih (Kredit) / Loans

376


1.165

Properti / Property

3.568

EN


PT

PP

A


Profil Aset Berdasarkan Nilai Aset 31 Desember 2007 Asset Profile Based on Value of Asset December 31, 2007

KU M

Profil Aset Berdasarkan Nilai Aset 27 Februari 2004 Asset Profile Based on Value of Asset February 27, 2004

2.168

Saham & Kredit / Shares & Loan

879


18


140


674


462


4.913


710

Properti / Property

1.783


219


17


3.694

DO

Properti / Property

50




Bank Equity Assets

Enam aset saham bank milik Pemerintah yang dikelola PPA per 31

As of 31 December 2007, PPA managed six bank equity state

Desember 2007 adalah saham pada Bank Permata (0,26%), BII

assets, namely: Bank Permata (0.26%); BII (0.27%), Bank Lippo

(0,27%), Bank Lippo (2,24%), Bank Panin (0,0054%), BTPN

(2.24%), Bank Panin (0.0054%), BTPN (28.39%), and Maybank

(28,39%), dan Maybank Indocorp (3,17%). Perubahan nilai aset

Indocorp (3.17%). The change in the value of the equity assets

saham selama 2007 disebabkan adanya penyesuaian nilai saham

during 2007 was caused by adjustments of the values of the

Bank BII, Bank Lippo dan Bank Permata yang merupakan

equity assets of Bank BII, Bank Lippo and Bank Permata, which

kepemilikan atas saham terkait Sertifikat Bukti Hak (SBH). Nilai

represents the ownership of the equity assets related to

aset ini berubah sejalan dengan penggunaan hak oleh pemegang

Certificates of Rights (SBH). The value of these assets changes in

SBH.

correspondence with the exercise of the rights by the holders of

PP

A

Saham Bank

the certificates.

Non-Bank Equity Assets

Perubahan jumlah unit aset saham non bank dari 24 unit pada

The number of non-bank assets changed from 24 units at the end

akhir tahun 2006 menjadi sebanyak 29 unit pada akhir tahun

of 2006 to 29 units at the end of 2007, due to addition, returns,

2007 disebabkan adanya penambahan, pengembalian, dan

and reclassification of the assets as follows:

reklasifikasi kategori aset, yaitu :

• The addition of 4 assets, namely PT Asuransi Putra Mandiri, 3

EN

PT

Saham Non Bank

• Penambahan 4 aset, yaitu PT Asuransi Putra Mandiri, 3

sarana ventura companies (PT Sarana Sulut Ventura, PT Sarana Sumbar Ventura & PT Sarana Irian Ventura) and PT SMBC

Sumbar Ventura & PT Sarana Irian Ventura) dan PT SMBC

Indonesia Finance;

Indonesia Finance.

KU M

perusahaan sarana ventura (PT Sarana Sulut Ventura, PT Sarana

• The return of 1 non-bank equity asset to the Ministry of

• Pengembalian 1 aset saham non bank kepada Departemen Keuangan, yaitu aset saham BAT Indonesia.

Finance namely the equity assets of BAT Indonesia; and • The reclassification of securities assets to become non-bank

• Reklasifikasi jenis/kategori aset dari aset surat berharga menjadi

equity assets (an addition of 2 assets) of PT Jembo Cable and

aset saham non bank (penambahan 2 aset), yaitu PT Jembo

PT Asia Grain International.

DO

Cable dan PT Asia Grain International.

Perubahan dalam nilai aset, disebabkan adanya penetapan nilai

The change of the assets value was mainly resulted from the asset

aset oleh Menteri Keuangan atas PT Pengembangan Pariwisata

value determination of PT Pengembangan Pariwisata Lombok by

Lombok melalui KMK No. 232/KMK.06/2007, tanggal 10 Mei

the Minister of Finance through the Decree of the Finance

2007.

Minister (KMK) No. 232/KMK.06/2007 of 10 May 2007.

Dari 29 aset saham non bank yang dikelola per 31 Desember

Out of the 29 non-bank equity assets at hand as of 31 December

2007, 2 aset saham non bank berada dalam proses likuidasi, yaitu

2007, 2 are in the process of liquidation, namely BDNI Reksadana

BDNI Reksadana dan DBS Securities Indonesia. Aset saham non

and DBS Securities Indonesia. The other non-bank equity assets as

bank per 31 Desember 2007 lainnya antara lain PT

of 31 December 2007 include PT Pengembangan Pariwisata

Pengembangan Pariwisata Lombok (PPL), Grup Asuransi Tugu,

Lombok (PPL), the Asuransi Tugu Group, and financial companies.

dan perusahaan-perusahaan pembiayaan.

51

Annual Report 2007



Loans (Credits)

Selama tahun 2007, penurunan jumlah unit dan nilai aset kredit

During 2007, both the number of units and the value of the

karena adanya pelunasan debitur aset kredit Usaha Kecil &

credit assets decreased due to the payment of small and medium

Menengah (UKM), penjualan aset kredit PT Jasa Marga (Obligasi

enterprise (SME) loans, the divestment of the credit assets of PT

JORR), serta penjualan aset kredit yang terkait dengan Grup

Jasa Marga (the JORR bonds), and the divestment of the credit

Dipasena, yaitu kewajiban Petambak Plasma dan Kewajiban Eks

assets - the liabilities of the plasma farmers and the ex-Bank

Bank Dewa Rutji.

Dewa Rutji liabilities - that are related to the Dipasena Group.

Aset kredit yang dikelola per 31 Desember 2007 terdiri dari:

The credit assets as of 31 December 2007 comprise:

• Hak Tagih kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebanyak

• Loans of three SOEs, namely: PT Dirgantara Indonesia, PT

PT

PP

A

Hak Tagih (Kredit)

3 aset, yaitu: PT Dirgantara Indonesia, PT Dharma Niaga (PT

Dharma Niaga (PT Perusahaan Perdagangan Indonesia), and PT

Perusahaan Perdagangan Indonesia), dan PT Dok & Perkapalan

Dok & Perkapalan Kodja Bahari; • Loans of one Region Owned Enterprise (BUMD), namely PT

EN

Kodja Bahari; • Hak Tagih kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebanyak

• 27 non-SOE corporate credits, including among others the

1 aset yaitu PT Biak Marauw.

Texmaco Group;

KU M

• Kredit Korporasi (non BUMN) sebanyak 27 aset, antara lain: Grup Texmaco;

• Kredit Komersial sebanyak 103 aset (nilai outstanding Rp 5 miliar - Rp 50 miliar); dan

Biak Marauw;

• 103 commercial credits (with outstanding values between IDR 5 billion and 50 billion); and • 242 SME credits (with outstanding value < IDR 5 billion).

• Kredit Usaha Kecil & Menengah (UKM) sebanyak 242 aset (nilai

Properti

DO

outstanding < Rp 5 miliar).

Property

Jumlah unit dan nilai aset properti menurun, karena adanya

Both the number and the value of the property assets decreased,

pengembalian 318 unit aset properti yang tidak layak kelola

due to the return of 318 unmanageable property assets to the

kepada Menteri Keuangan dan adanya ganti rugi atas 4 aset

Minister of Finance and the compensation of 4 property assets by

properti di Waru (Sidoarjo - Jawa Timur) yang terkena proyek

the Department of Public Works in Waru (Sidoarjo, East Java) due

jalan tol simpang susun Waru-Bandara Juanda Surabaya dari

to the Waru-Juanda Airport, Surabaya Toll Road Interchange

Departemen Pekerjaan Umum.

project.

52




The main property assets managed by PPA comprise the 220 Puri

220 unit apartemen Puri Casablanca, tanah seluas 193 ha di

Casablanca apartment units, a 193 ha area of the Taruma Resort

Taruma Resort Bogor, tanah seluas 53,4 ha di Citra Indah Jonggol,

Bogor, a 53.4 ha area in Citra Indah Jonggol, a 20 ha area at Kali

tanah seluas 20 ha di Kali Malang Jakarta Timur, dan tanah seluas

Malang in Jakarta East, and a 25.5 ha area in Lippo Karawaci.

A

Aset-aset properti utama yang dikelola PPA antara lain adalah

PP

25,5 ha di Lippo Karawaci.

Securities

Penurunan jumlah unit dan nilai aset Surat Berharga disebabkan

The decrease in the number units and the value of securities

adanya reklasifikasi kategori atas 2 aset surat berharga menjadi

assets was caused by the reclassification of 2 securities into non-

aset saham non bank, yaitu PT Jembo Cable dan PT Asia Grain

bank equity assets, namely PT Jembo Cable and PT Asia Grain

International.

International.

Dari 9 aset surat berharga yang dikelola per 31 Desember 2007,

From the 9 securities assets managed by 31 December 2007,

EN

PT

Surat Berharga

2 are in the process of liquidation and 2 are warrants whose

waran yang sudah habis masa exercise.

exercise period has expired.

Saham & Kredit

KU M

2 di antaranya dalam proses likuidasi dan 2 aset merupakan

Equity & Shares The number of units of equity & credit assets decreased in 2007

karena adanya pelaksanaan divestasi aset saham dan Kredit PT

due to the divestment of the equity and credit assets of PT Bali

Bali Nirwana Resort pada bulan Juli 2007. Kenaikan nilai aset

Nirwana Resort in July 2007. The increase in the value of equity

saham dan kredit disebabkan adanya penyesuaian Nilai Aset PT

and credit assets was caused by the adjustment of the asset value

Bina Prima Perdana (Grup Texmaco) sesuai KMK No. 37/KMK.06/

of PT Bina Prima Perdana (Texmaco Group) through KMK No. 37/

2007, tanggal 17 Januari 2007.

KMK.06/2007 of 17 January 2007.

DO

Jumlah unit aset saham & kredit berkurang selama tahun 2007

Per 31 Desember 2007, jumlah aset saham dan kredit yang

As of 31 December 2007, PPA managed 2 equity and credit

dikelola PPA adalah sebanyak 2 aset, yaitu PT Tuban

assets, namely PT Tuban Petrochemical Industries and PT Bina

Petrochemical Industries dan PT Bina Prima Perdana (Newco

Prima perdana (Newco Textile Texmaco Group).

Textile Grup Texmaco).

53

Annual Report 2007



PP PT EN

DO

KU M

In 2007, PPA has surpassed the targets it has been given, in terms of proceeds from asset management (PAM), remittance to the state budget (APBN), and net profit .

A

Pada tahun 2007, PPA telah berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Hal tersebut tercermin terutama dari pencapaian Hasil Pengelolaan Aset (HPA), setoran ke Negara (APBN), dan perolehan laba bersih.

54




Pada tahun 2007, PPA telah berhasil melampaui target yang telah

In 2007, PPA has surpassed the targets it has been given, in terms

ditetapkan. Hal tersebut tercermin terutama dari pencapaian Hasil

of proceeds from asset management (PAM), remittance to the

Pengelolaan Aset (HPA), setoran ke Negara (APBN), dan

state budget (APBN), and net profit as explained below. The

perolehan laba bersih sebagaimana uraian di bawah. Pencapaian

achievement is indeed encouraging in the light of the declining

ini merupakan hal yang menggembirakan, mengingat kondisi aset

conditions of the managed assets of 2007. The condition was

yang dikelola pada tahun 2007 tidak sebaik aset-aset yang telah

expected and is reflected in the targets of 2007, which were

terjual pada tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini merupakan

lower than those of the years before.

faktor yang telah diperkirakan, sehingga target pada tahun 2007

A

pun mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan target

Tinjauan Kinerja Operasional & Keuangan

PP

tahun-tahun sebelumnya.

Operational & Financial Performance Review

Hasil Pengelolaan Aset (HPA) / Proceeds from Asset Management

PT

dalam jutaan Rupiah / in million of IDR Realisasi 2007 / 2007 Realization

Realisasi 2006 / 2006 Realization

1.754.213

1.715.612

2.847.572

EN

RKAP 2007 / 2007 Budget

For the Fiscal Year of 2007, the PAM realization was 97% of its

yang ditetapkan, meskipun beberapa program penjualan aset

target, although certain assets divestment programs were not

belum terealisasi antara lain program penjualan aset properti,

realized, including the divestment program of property assets, the

Initial Public Offering (IPO) BTPN dan penjualan aset Grup

initial public offering (IPO) of BTPN, and the divestment of the

Texmaco. Penjualan aset properti masih menunggu infrastruktur

Texmaco Group. The divestment of property assets was postponed

hukum terkait pertanahan dari BPN, dan IPO BTPN masih

as it has to wait for the completion of the legal infrastructure by

mempertimbangkan kondisi pasar yang lebih kondusif. Adapun

the National Land Agency, and the IPO of BTPN had to be

penjualan aset Grup Texmaco, yang direncanakan menjadi

postponed until market conditions have become more conducive.

penyumbang HPA terbesar untuk tahun 2007, tidak terlaksana

The divestment of the Texmaco Group assets, which was planned

sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan harga

to become the largest contributor of PAM in 2007, did not

penawaran dari calon investor di bawah harga dasar yang

proceed as expected, due to bidding prices lower than the floor

ditetapkan Menteri Keuangan.

price set by the Minister of Finance.

Atas kondisi tersebut, PPA berupaya untuk tetap dapat memenuhi

Due to those conditions, PPA strived to meet the targets through

target yang telah ditetapkan, antara lain dengan melakukan

the divestment of the Dipasena Group assets. Previously, the

penjualan aset Grup Dipasena yang sebelumnya telah default

Dipasena Group»s revitalization was not realized due to the failure

dalam Program Pembiayaan Revitalisasi. Selain itu, PPA pun

of its creditor to provide the required financing. Furthermore, PPA

mewujudkan rencana divestasi aset saham dan kredit lainnya.

also managed to realize the divestment of other equity and credit

Kontribusi terbesar terhadap HPA 2007, yaitu sebesar 82%

assets. The largest contribution to the equity and credit assets»

diperoleh dari hasil penjualan Grup Dipasena, PT Bali Nirwana

PAM of 2007, reaching 82% of the total, comprises the

Resort (BNR) dan pelunasan hasil penjualan Obligasi Jasa Marga

divestment of the Dipasena Group, PT Bali Nirwana Resort (BNR)

(JORR).

and the divestment of the Jasa Marga bonds (JORR).

DO

KU M

Untuk Tahun Buku 2007, realisasi HPA mencapai 98% dari target

55

Annual Report 2007



The equity and credit asset PAM was the largest contribution to

HPA tahun 2007, yaitu 59% atau Rp1.015.434 juta. Hasil tersebut

the 2007 PAM, namely 59% or IDR 1,015,434 million. The

diperoleh dari penjualan aset dan penerimaan pembayaran

proceeds were obtained through divestments of assets and

bunga/kupon serta redemption obligasi. Sedangkan hasil

payment of interests and coupons as well as the redemption of

penjualan dan penerimaan pembayaran kewajiban aset hak tagih

bonds. The proceeds from divestments and payments of loan

sebesar 38% atau Rp 647.732 juta. Sisa HPA, sebesar 3% atau Rp

assets was 38% or IDR 647,737 million. The rest of the PAM,

52.446 juta, merupakan dividen dari aset saham bank dan non

namely 3% or IDR 52,446 million, were obtained through

bank sebesar Rp 8.891 juta, penerimaan ganti rugi 4 aset properti

dividends of bank equity assets and non-bank equity assets at the

dan kompensasi pemanfaatan ruko (aset properti) sebesar Rp

amount of IDR 8,891 million, the compensation of 4 property

7.543 juta, dan penerimaan aset lainnya sebesar Rp 36.012 juta.

assets and the potential use of shophouses at the amount of IDR

A

HPA aset saham dan kredit memberikan kontribusi terbesar bagi

PP

7,543 billion, and the proceeds from other assets at the amount of IDR 36,012 billion. Setoran ke Pemerintah / Remittance to Government dalam jutaan Rupiah / in million of IDR Realisasi 2007 / 2007 Realization

1.500.000

1.603.709


PT


EN

2.652.526

PPA»s remittance to the state budget of 2007 was IDR 1,603,709

Rp 1.603.709 juta, melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp

million, which exceeded the target of IDR 1,500,000 million. The

1.500.000 juta. Setoran 2007 tersebut turun sebesar 40%

2007 remittance was 40% lower than the 2006 remittance due to

KU M

Jumlah setoran PPA kepada APBN 2007 dari HPA adalah sebesar

dibandingkan setoran tahun 2006, sejalan dengan menurunnya

lower a PAM and also a lower remittance target as set by the

perolehan HPA dan target setoran yang ditetapkan oleh Menteri


Keuangan. Pencapaian Laba / Net Profit

DO

dalam jutaan Rupiah / in million of IDR RKAP 2007 / 2007 Budget



12.974

72.775

208.890

Untuk Tahun Buku 2007 Perusahaan berhasil membukukan laba

For fiscal year 2007, the Company has booked a net profit of

bersih sebesar Rp 72.775 juta, atau 561% dari RKAP tahun 2007.

IDR 72,775 million, or 561% above the 2007 budget. The

Pencapaian ini menggembirakan, karena terwujud dalam kondisi

achievement is indeed encouraging, since it ocurred in a condition

aset kelolaan yang tidak sebaik kondisi aset yang telah terjual di

of assets that were inferior to those that have been divested in the

tahun-tahun sebelumnya. Adapun penurunan laba bersih tahun

previous years. The decrease in net profit in 2007 compared to

2007 dibandingkan tahun 2006 terutama disebabkan

2006 was mainly caused by the lower Corporate Performance

menurunnya perolehan Insentif Kinerja Perusahaan (IKP), sejalan

Incentive (CPI), which in turn was corresponding to the lower

dengan menurunnya perolehan HPA.

PAM.

56




Beban Operasional dan Non Operasional / Operational and Non Operational Expenses dalam jutaan Rupiah / in million of IDR

Beban Operasional / Operational Expenses



272.537

150.546

145.561

1.376

1.034

410

Beban Non Operasional / Non Operational Expenses


In 2007, the operational expenses were booked at IDR 150,546

150.546 juta, atau 55% dari target RKAP 2007 sebesar

million or 55% of the 2007 budget target of IDR 272,537 million,

Rp272.537 juta, yang terdiri dari Rp 130.477 juta merupakan

which comprises IDR 130,477 of reimbursable costs and IDR

reimbursable cost dan Rp 20.069 juta merupakan non-

20,069 million of non-reimbursable costs. The low realization was

reimbursable cost. Rendahnya realisasi tersebut disebabkan belum

mainly caused by the postponement of expenses related to the

terealisasinya biaya-biaya terkait rencana penjualan aset saham

divestment plan of non-bank equity and property assets.

PP

PT

non bank dan properti.

A

Selama tahun 2007, realisasi beban operasional PPA sebesar Rp

In terms of non-operational expenses, PPA booked IDR 1,034

jumlah sebesar Rp 1.034 juta atau 75% dari RKAP 2007 sebesar

million or 75% of the 2007 budget of IDR 1,376 million. The non-

Rp 1.376 juta. Beban non operasional tersebut meningkat

operational expenses increased compared to 2006.

dibandingkan dengan tahun 2006.

dalam jutaan Rupiah / in million of IDR

KU M

Aktiva dan Kewajiban / Asset and Liabilities

EN

Sedangkan untuk realisasi beban non operasional, PPA mencatat




758.393

839.495

1.234.454

18.892

12.006

11.350

777.285

851.501

1.245.804

2.912

63.311

388.988

Kewajiban Tidak Lancar / Non-Current Liabilities

33.656

23.832

15.710

Jumlah Kewajiban / Total Liabilities

36.568

87.143

404.698

Aktiva Lancar / Current Assets

Jumlah Aktiva / Total Assets

DO

Aktiva Tidak Lancar / Non-Current Assets

Kewajiban Lancar / Current Liabilities

Per 31 Desember 2007, total aktiva PPA tercatat sebesar Rp

Per 31 December 2007, total assets of PPA were booked at IDR

851.501 juta, diantaranya sebesar 97% (Rp829.534 juta)

851,501 million, with 97% (IDR 829,534 million) being cash or

merupakan kas dan setara kas (deposito) serta Sertifikat Bank

cash equivalents (deposits) and Bank Indonesia Certificates (SBI).

Indonesia (SBI).

Jumlah kewajiban PPA per 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp

Total liabilities of PPA per 31 December 2007 were IDR 87,143

87.143 juta, diantaranya sebesar 46% (Rp 39.996 juta)

million, with 46% (or IDR 39,996 million) being un-remitted

merupakan kewajiban hasil pengelolaan aset tahun 2007 yang

PAM of 2007.

belum disetorkan per tanggal 31 Desember 2007.

57

Annual Report 2007



Posisi jumlah kewajiban Perusahaan per 31 Desember 2007

The liabilities position of 31 December 2007 reached 78% or IDR

tersebut menurun sebesar Rp 317.555 juta atau 78% apabila

317,555 million of the liabilities position of 31 December 2006.

dibandingkan kewajiban Perusahaan per 31 Desember 2006.

The decrease was mainly caused by the lower PAM, tax expenses

Lebih rendahnya jumlah kewajiban tersebut terutama disebabkan

and other payables.

penurunan secara signifikan kewajiban HPA yang masih harus disetor, Hutang Pajak dan Hutang Lain-lain.

With the abovementioned development of assets and liabilities,

mencatat tingkat likuiditas perusahaan yang tinggi pada 31

PPA booked a high liquidity rate as of 31 December 2007, with a

Desember 2007, dengan current ratio sebesar 1.326%.

current ratio of 1,326%.

Arus Kas

Cash Flow

Posisi kas dan bank per 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp

The cash and bank position on 31 December 2007 was IDR 2,425

2.425 juta atau 115% dari RKAP tahun 2007 sebesar Rp 2.115

million or 115% of the 2007 budget of IDR 2,115 million.

PP

PT

juta.

A

Dengan perkembangan aktiva dan kewajiban demikian, PPA

Net cash flow from operations in 2007 were lower than the 2007

lebih rendah sebesar Rp102.428 juta, dibandingkan dengan arus

budget namely IDR 102,428 million compared to IDR 1,452,559

kas aktivitas operasi di RKAP 2007 sebesar Rp1.452.559 juta.

million. It was also lower compared to the net cash flow of 2006,

EN

Arus kas bersih dari aktivitas operasi Perusahaan pada tahun 2007

Realisasi arus kas bersih dari aktivitas operasi pada tahun 2007

which reached IDR 17,119 million. The main cause for the

tersebut, juga lebih rendah apabila dibandingkan dengan realisasi

decrease was the payment of the 2006 PAM and 2006 tax

arus kas tahun 2006 sebesar Rp 17.119 juta. Hal ini terutama

expenses in 2007.

KU M

karena adanya pembayaran di Tahun 2007 atas kewajiban setoran HPA Tahun 2006 dan kewajiban pembayaran pajak Tahun Buku 2006.

Kebijakan Dividen

Dividend Policy The dividends are determined by the Annual GSM, and in the

pada tahun 2007 RUPST menentukan bahwa atas laba bersih

2007 GSM it was decided that from the 2006 net profit of the

Perusahaan tahun 2006, sebesar Rp 146.223 juta dibayarkan

Company a sum of IDR 146,223 million will be paid to the

sebagai dividen kepada Pemegang Saham.

shareholders as cash dividends.

Kejadian Luar Biasa

Extraordinary Events

Pada tahun 2007 tidak terdapat kejadian yang sifatnya luar biasa

In 2007 there were no extraordinary events that have to be

dan jarang terjadi yang harus dilaporkan oleh PPA.

reported by PPA.

Kejadian Setelah Tanggal Neraca

Subsequent Events

Pada masa antara 31 Desember 2007 sampai dengan 25 Februari

In the period between 31 December 2007 and 25 February 2008

2008 (penerbitan Laporan Keuangan Audited), tidak terdapat

(the release date of the audited financial statements), there were

kejadian yang berpengaruh langsung terhadap kondisi neraca,

no events that directly impacted the balance sheet, the profit-loss

laba rugi, ataupun ekuitas.

statements, or the equity statements.

DO

Pembagian laba perusahaan ditentukan dalam RUPS Tahunan, dan

58




ASSET MANAGEMENT REVIEW

Hasil Pengelolaan Aset (HPA)

Proceeds from Asset Management (PAM)

• Aset Saham Bank

• Bank Equity Assets

Selama Tahun Buku 2007 PPA memperoleh HPA aset saham bank

During 2007, PPA obtained PAM from bank assets in the form of

berupa dividen tunai saham Bank BII sebesar Rp 688 juta atau

cash dividends of Bank BII at the amount of IDR 688 million or

sekitar 1% dari RKAP tahun 2007 sebesar Rp 85.803 juta. Tidak

about 1% of the 2007 budget of IDR 85.803 million. The bank

tercapainya target HPA saham Bank tersebut terutama disebabkan

assets PAM was not achieved mainly due to the postponement of

penundaan divestasi Saham BTPN dan Maybank.

the BTPN and Maybank divestments.

• Aset Saham Non Bank

• Non-Bank Equity Assets

Realisasi HPA saham non bank untuk tahun 2007 adalah

The realization of non-bank equity asset PAM in 2007 was IDR

Rp 8.203 juta atau 8% dari RKAP tahun 2007 sebesar Rp 106.986

8,203 million or 8% of the 2007 budget of IDR 106,986 million.

PP

A

TINJAUAN PENGELOLAAN ASET

juta.

The non-bank equity asset PAM of 2007 was obtained in

1. Penerimaan dividen tunai tahun 2006 dari PT Sarana Kalsel

the form of:

Ventura sebesar Rp 2 juta;

PT

Realisasi HPA Saham Non Bank tahun 2007 diperoleh dari:

1. 2006 cash dividends from PT Sarana Kalsel Ventura at the

2. Penerimaan dividen tunai tahun 2006 dari PT Sarana Kalbar Ventura sebesar Rp 7 juta;

amount of IDR 2 million;

EN

2. 2006 cash dividends from PT Sarana Kalbar Ventura at the

3. Penerimaan dividen tunai tahun 2006 dari PT Sarana Jambi Ventura sebesar Rp 5 juta;


3. 2006 cash dividends from PT Sarana Jambi Ventura at the

Indonesia sebesar Rp 7.303 juta;

KU M

4. Penerimaan dividen tunai tahun 2006 dari PT Tugu Pratama


4. 2006 cash dividends from PT Tugu Pratama Indonesia at the

5. Penerimaan dividen tunai tahun 2007 dari PT Tugu Kresna Pratama sebesar Rp 491 juta;

amount of IDR 7,303 million; 5. 2007 cash dividends from PT Tugu Kresna Pratama at the

6. penerimaan dividen tunai tahun 2006 dari PT Sarana Sumatera Barat Ventura sebesar Rp 96 juta; dan

amount of IDR 491 million; 6. 2006 cash dividends from PT Sarana Sumatera Barat Ventura at

7. Penerimaan dividen dan Bunga Obligasi PT Aplikanusa

DO

Lintasarta dari Yayasan Perbanas sebesar Rp 299 juta.

the mount of IDR 96 million; and 7. Dividends and coupon of PT Aplikanusa Lintasarta from the Perbanas Foundation at the amount of IDR 299 million.

Tidak tercapainya anggaran penerimaan dari aset Saham Non

The target of non-bank equity assets management proceeds was

Bank disebabkan belum direalisasikannya penjualan beberapa aset

not achieved due to the postponement of the divestment of

saham non bank, antara lain saham di beberapa Perusahaan

several non-bank equity assets, including among others several

Ventura, PT Tugu Pratama Indonesia, PT Tugu Reasuransi

venture companies, PT Tugu Pratama Indonesia, PT Tugu

Indonesia, dan PT Sejahtera Eka Graha.

Reasuransi Indonesia, and PT Sejahtera Eka Graha.

59

Annual Report 2007



• Aset Hak Tagih/Kredit

• Loan/Credit Assets

Selama Tahun Buku 2007 PPA berhasil memperoleh HPA dari

For the fiscal year of 2007, PPA has booked PAM from loan/credit

pengelolaan aset hak tagih/ kredit sebesar Rp 647.732 juta atau

assets at the amount of IDR 647,732 million, or 78% of the 2007

78% dari RKAP tahun 2007 sebesar Rp 833.690 juta atau 125%

budget of IDR 833,690 million; the 2007 PAM reached 125% of

dari realisasi tahun 2006 sebesar Rp 517.147 juta.

the 2006 PAM realization of IDR 517,147 million.

Realisasi HPA yang hasil pengelolaan aset Hak Tagih pada tahun

The loan/credit asset PAM of 2007 was received in the form of:

2007 diperoleh dari:

1. PT Jasa Marga (JORR Project) coupon at the amount of IDR

1. Penerimaan bunga kupon obligasi PT Jasa Marga (Proyek JORR) Rp 25.932 juta;

25,932 million;

A

2. The second and final payments of the PT Jasa Marga (JORR

2. Penerimaan pelunasan penjualan Obligasi PT Jasa Marga

PP

Project) bonds divestment at the amount of IDR 2,024 million;

(Proyek JORR) tahap ke dua sebesar Rp 201.145 juta;

3. Payment of the interests of loan to PT Dirgantara Indonesia at

3. Penerimaan bunga pinjaman dana talangan PT Dirgantara

the amount of IDR 2,024 million;

Indonesia sebesar Rp 2.024 juta;

4. Payment of principals of loans amounting to IDR 1,068 million;

5. Penerimaan dana dari penjualan Dipasena sebesar Rp 265.772

5. Payment of the Dipasena divestment at the amount of IDR

PT

4. Penerimaan pelunasan pokok Hak Tagih sebesar Rp 1.068 juta;

265,722 million;

juta;

6. Payment of the divestment of PT Holdiko Perkasa»s securities at

6. Penerimaan dana dari hasil penjualan Surat Berharga PT

the amount of IDR 151,011 million; and

Holdiko Perkasa sebesar Rp 151.011 juta; dan

EN

7. Payment of interests and remittance of other loans at the

7. Pembayaran bunga dan penerimaan setoran aset hak tagih lainnya sebesar Rp 780 juta.

KU M

Tidak tercapainya anggaran penerimaan dari aset Hak Tagih

amount of IDR 780 million.

The loan asset proceed target was unreachable mainly because the divestment of the Texmaco Group loan assets was not

Grup Texmaco. Calon investor yang menawar Aset Grup Texmaco

realized. The investors bid for the Texmaco Group assets was

memberikan harga penawaran jauh di bawah Harga Dasar

lower than the floor price as determined by the

(Floor Price) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.


DO

terutama disebabkan tidak terealisasinya penjualan aset Hak Tagih

60




• Aset Saham dan Kredit

• Equity and Credit Assets

Dari pengelolaan aset saham dan kredit, PPA memperoleh

Regarding the management of shares & loan assets, PPA booked a

penerimaan HPA sebesar Rp 1.015.434 juta. Jumlah tersebut

PAM of IDR 1,015,434 million. The amount is almost two times

hampir dua kali lipat (198%) dari target RKAP 2007 sebesar Rp

(198%) the 2007 budget of IDR 509,734 million.

509.734 juta.

Realisasi HPA saham dan kredit pada tahun 2007 diperoleh dari:

The 2007 equity and credit PAM was obtained in the form of:

1. Penerimaan dana atas bunga kupon obligasi dan denda dari PT

1. Interest payment of bond coupons and penalty payment related

Tuban Petrochemical Industries sebesar Rp 32.311 juta; 2. Penerimaan dana dari PT Tuban Petrochemical Industries atas redemption obligasi sebesar Rp 50.000 juta;

32,311 million;

A

to PT Tuban Petrochemical Industries at the amount of IDR

PP

2. PT Tuban Petrochemical Industries» redemption of its IDR

3. Penerimaan dari penjualan Dipasena sebesar Rp 422.353 juta; dan

50,000 million bonds;

3. Payment related to the Dipasena divestment of IDR 422,353

4. Penerimaan dari penjualan Bali Nirwana Resort sebesar Rp 510.770 juta.

million; and

PT

4. Payment of the Bali Nirwana Resort divestment of IDR 510,770 million.

• Property Assets

Realisasi HPA Properti pada tahun 2007 sebesar Rp 7.543 juta,

The 2007 Property PAM was IDR 7,543 million, or 3% of the 2007

EN

• Aset Properti

atau 3% dari RKAP tahun 2007 sebesar Rp 218.000 juta.

budget of IDR 218,000 million.

Hasil pengelolaan aset Properti pada tahun 2007 diperoleh dari:

The 2007 proceeds of the property assets were obtained

1. Pembayaran kompensasi pemanfaatan Ruko Pondok Indah dari

in the form of:

KU M

Bank Danamon sebesar Rp 985 juta;

1. Compensation payment for the use of the Pondok Indah

2. Pembayaran ganti rugi aset properti di Waru-Jawa Timur oleh

Shophouse by Bank Danamon at the amount of IDR 985

PT Citra Margatama sebesar Rp 6.558 juta.

million; 2. Compensation payment for the properties of Waru-East Java by

DO

PT Citra Margatama at the amount IDR 6,558 million.

61

Annual Report 2007



Rendahnya pencapaian target pengelolaan aset Properti

The unreachable property asset management target, compare to

dibanding RKAP 2007 disebabkan belum terealisasinya program

Corporate Budget and Work Plan 2007, was due to lack of legal

penjualan aset Properti, karena belum adanya infrastruktur hukum

infrastructure for the land transactions, concerning matters such

di bidang pertanahan, yang antara lain mengatur mengenai

as for instance the transfer of rights without the authorization of

pengalihan hak tanpa adanya kuasa dari pemegang hak yang

the rights owner as stated in the certificates.

tertera di sertifikat.

• Other Assets

Penerimaan dari aset lainnya bersumber dari realisasi hasil likuidasi

Proceeds from other assets were obtained through the liquidation

BDNI Los Angeles sebesar Rp 36.012 juta.

of the BDNI Los Angeles branch at the amount of IDR 36,012

A

• Aset lainnya

PP

billion.

Asset Management Costs

Jumlah keseluruhan biaya pengelolaan asset untuk tahun 2007

Total asset management costs for 2007 were IDR 130,477 million

adalah Rp 130.477 juta atau 53% dari perkiraan biaya

or 53% from the 2007 budget of IDR 244,992 million. The low

pengelolaan aset pada RKAP tahun 2007 sebesar Rp 244.992

results were mainly caused by the postponement of the non-bank

juta. Rendahnya realisasi tersebut terkait dengan belum

equity assets and property assets.

terlaksananya kegiatan program penjualan aset Saham Non Bank

PT

Biaya Pengelolaan Aset

Biaya pengelolaan aset tahun 2007, antara lain:

EN

dan aset Properti.

The asset management costs of 2007 comprised, among others:

• Biaya pengelolaan aset saham bank sebesar Rp 19 juta atau

• The bank equity asset management costs of IDR 19 million or only 1% of the 2007 budget of IDR 1,745 million. The low

realisasi terhadap anggaran disebabkan belum terlaksananya

realization of the budget was mainly caused by the

program divestasi BTPN pada tahun 2007.

postponement of the BTPN divestment in 2007.

KU M

hanya 1% dari RKAP 2007 sebesar Rp 1.745 juta. Rendahnya

• Biaya pengelolaan aset saham non bank sebesar Rp 1.693 juta

• The non-bank asset management cost of IDR 1,693 million or 26% of the 2007 budget of IDR 6,445 million. The costs

tersebut merupakan pembayaran untuk biaya kustodian Rp 131

comprise the payment of the custodian fees of IDR 131 million,

juta, biaya konsultan Rp 738 juta, biaya pemeliharaan aset Rp

the consultant fees of IDR 738 million, the asset maintenance

358 juta dan biaya kerjasama penanganan aset dengan instansi

costs of IDR 358 million, and the cost of cooperating with

terkait Rp 466 juta.

related institutions of IDR 466 million.

DO

atau 26% dari RKAP 2007 sebesar Rp 6.445 juta. Biaya

• Biaya pengelolaan aset hak tagih sebesar Rp 7.972 juta atau

• The loan asset management costs of IDR 7,972 million or 24%

24% dari RKAP 2007 sebesar Rp 32.642 juta yang terdiri dari

of the 2007 budget of IDR 32,642 million, which consist of

biaya konsultan hukum Rp 1.223 juta, biaya konsultan penilai

legal consultant fees of IDR 1,233 million, appraiser consultant

Rp 830 juta, biaya konsultan keuangan Rp 2.313 juta, biaya

fees of IDR 830 million, financial consultant fees of IDR 2,313

konsultan penjualan Rp 2.535 juta, biaya promosi Rp 913 juta

million, sales consultant fees of IDR 2,535 million, promotional

dan biaya kerjasama penanganan aset Rp 158 juta.

expenses of IDR 913 million, and the asset management

• Realisasi biaya pengelolaan aset properti tahun 2007 adalah

cooperation fees of IDR 158 million.

sebesar Rp 10.165 juta atau sebesar 16% dari RKAP 2007

• The property management costs of IDR 10,165 million or 16%

sebesar Rp 63.683 juta. Rendahnya realisasi terhadap anggaran

of the 2007 budget of IDR 63,683 million. The low realization

ini disebabkan belum terlaksananya kegiatan program

of the budget was mainly due to the postponement of property

penjualan aset properti pada tahun 2007.

assets divestment in 2007.

62




The property assets management costs of 2007 were mainly

2007 terutama untuk biaya pemeliharaan dan pengamanan aset.

contributed by the asset maintenance and security costs.

KEGIATAN OPERASIONAL PENGELOLAAN ASET

ASSET MANAGEMENT ACTIVITIES

Inventarisasi dan Verifikasi Aset

Asset Identification and Verification

Kegiatan inventarisasi dan verifikasi dilakukan guna menelaah dan

Identification and verification are conducted to ensure that the

memastikan bahwa aset yang diserahkelola oleh Menteri

assets transferred by the Minister of Finance to PPA have fulfilled

Keuangan dapat dikelola oleh PPA, serta data aset yang diterima

the criteria for further management, and the minimum

sudah didukung dengan dokumen dan informasi yang memadai

documents and information required for proper management are

untuk dilakukan pengelolaan (layak kelola). Selain verifikasi

available. In addition to the verification of the documents, in

terhadap dokumen, khusus terhadap aset properti juga dilakukan

terms of property assets PPA also conducts physical verification

verifikasi fisik aset di lapangan untuk memastikan letak/lokasi aset

through site visits, to ensure the accurate position/location as well

dan mengetahui secara jelas kondisi terkini aset di lapangan,

as the physical condition of the assets, such as: whether the

seperti misalnya: aset properti dihuni atau tidak, ada akses atau

property assets are inhabited and access is available, the property»s

tidak, kondisi properti, dan informasi lainnya, yang dianggap

condition and other information that are perceived as useful for

berguna bagi kepentingan pengelolaan selanjutnya. Verifikasi fisik

further management. Physical verification is required due to the

EN

PT

PP

A

Adapun pengeluaran biaya pengelolaan aset properti pada tahun

fact that the transfer of the Ministry of Finance to PPA does not

Departemen Keuangan kepada PPA. Aset yang teridentifikasi tidak

include physical transfer. Assets that have been identified as

layak kelola dikembalikan kepada Menteri Keuangan, sesuai

ineligible for management are returned to the Minister of Finance

mekanisme yang ditetapkan dalam Perjanjian Pengelolaan Aset

in accordance to the mechanism stated in the Asset Management

antara Menteri Keuangan dengan PPA.

Agreement between the Minister of Finance and PPA.

Sepanjang tahun 2007 setelah dilakukan verifikasi terdapat

During the asset verification that was conducted throughout

sejumlah aset kredit yang tidak dapat dilakukan pengelolaan

2007, it was found that there are several assets inelible of

sehingga perlu dikembalikan kepada Departemen Keuangan.

management. There were 7 of such assets and they had to be

Adapun jumlah aset kredit yang dikembalikan sesuai dengan

returned to the Department of Finance in accordance to the

mekanisme Perjanjian Pengelolaan Aset adalah sebanyak 7 aset.

Asset Management Agreement. On another note,

Selain itu, PPA juga menerima aset kredit tambahan yang

PPA has also received 23 additional assets.

DO

KU M

dilaksanakan mengingat tidak dilakukannya serah terima fisik dari

harus dikelola PPA sebanyak 23 aset.

Dari hasil verifikasi aset properti selama tahun 2007 terdapat 321

In the property assets verification of 2007, it was found that there

aset properti yang teridentifikasi tidak layak dikelola dan telah

were 321 property assets ineligible of management, which had to

dikembalikan kepada Departemen Keuangan sesuai dengan

be returned to the Department of Finance in accordance with the

mekanisme Perjanjian Pengelolaan Aset. Selain itu terdapat

Asset Management Agreement. Furthermore, PPA has received

tambahan aset properti sebanyak 3 aset.

3 additional property assets.

63

Annual Report 2007



Penilaian Aset

Asset Valuation

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 368/KMK.01/2006 tanggal

The Ministerial Decree No. 368/KMK.01/2006 of 1 July 2006 on

7 Juli 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan

the Establishment of the Ex-IBRA Asset Appraisal Preparation

Nomor 206/KMK.01/2006 Tentang Pembentukan Tim Persiapan

Monitoring Team, among others decided that:

dan Pemantauan Penilaian Aset Eks BPPN, antara lain menetapkan

• The appraisal of the ex-IBRA assets that have been transferred

hal yang terkait dengan PPA sebagai berikut:

to PPA, which have been appraised by independent appraisers

• Aset eks BPPN yang diserahkelolakan kepada PPA yang

appointed by PPA have to be revaluated by PPA in compliance

penilaiannya sudah dan/atau sedang dilakukan oleh penilai

to rules and regulations;

independen yang ditunjuk PPA tetap diteruskan penilaiannya

• The free & clear ex-IBRA assets that have not been appraised are being transferred to PPA for appraisal; and

A

oleh PPA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

• PPA reports the results of the independent appraisal, both that

PP

• Aset eks BPPN yang sudah free & clear tapi belum dilakukan penilaian, diserahkan kepada PPA untuk dilakukan penilaian;

have been done and the forthcoming to the Minister of

dan

Finance.

• PPA melaporkan hasil penilaian yang telah dan akan dilakukan

PT

oleh penilai independen kepada Menteri Keuangan. Status Penilaian Aset 31 Desember 2007 Appraisal Statuses of the Assets 31 Desember 2007

Proses penunjukan penilai independen

EN

Belum dilakukan

1.212 6 587

Laporan Penilai Independen

1.576

Proses penilaian oleh Penilai Independen

609

DO

KU M

Sudah Penetapan Nilai

64




Untuk posisi profil aset per akhir Desember 2007, status penilaian

For the asset portfolio at end of December 2007, the appraisal

aset yang telah dan atau sedang dalam proses penilaian oleh

statuses of the assets that have been or are being in the valuation

penilai independen maupun telah memperoleh penetapan nilai

process of the independent appraiser and those that have

aset dari Menteri Keuangan adalah sebagai berikut:

received a fixed asset value by the Minister of Finance are as follows:

Penilaian Aset Asset Valuation

Saham Bank Bank Shares

Saham Non Bank Non Bank Shares

Kredit Loan

Properti Property

Surat Berharga Marketable Securities

Saham & Kredit Shares & Loan

Jumlah Amount

-

1

587

-

1

1.576

599

-

-

609

835

5

-

1.212

-

-

4b)

-

6

376

3.568

9

2

3.990

6

14

4

562

Laporan Penilai Independen telah selesai Completed Valuation by Independent Appraisal

-

3

-

1.572

Proses Penilaian oleh Penilai Independen Currently under Valuation by Independent Appraisal

-

10

-

Proses Penunjukan Penilai Independen Appointment of Independent Appraisal

-

-

372

Belum / Tidak dilakukan proses penilaian Have not Appraised yet

-

JUMLAH / TOTAL

6

PT

EN

KU M

2a)

29

Notes: a. 2 non-bank equity assets are in the process of liquidation b. 2 securities are in the process of liquidation and 2 warrants are expired

DO

Catatan : a. 2 aset Saham Non Bank dalam proses likuidasi b. 2 aset Surat Berharga dalam proses likuidasi dan 2 aset waran habis masa exercise warannya.

PP

Sudah ada penetapan nilai (KMK) Received final value from MoF (KMK)

A

Keterangan Description

65

Annual Report 2007



Selama tahun 2007, Menteri Keuangan telah menerbitkan

During 2007, the Minister of Finance has issued several decrees

beberapa keputusan penetapan nilai aset yang akan menjadi

regarding the determation of the assets value that then became

dasar dalam rangka pengelolaan aset, yaitu:

the basis for the assets» management, namely:

• Keputusan Menteri Keuangan No.36/KMK.06/2006, tanggal 17

• Minister of Finance Decree No.36/KMK.06/2006 of 17 January

Januari 2007 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Negara Berupa

2007 about the Determination of Value of State Assets in the

Saham pada PT Bali Nirwana Resort dan Hak Tagih kepada PT

form of ex-IBRA equity shares of PT Bali Nirwana Resort and

Bali Nirwana Resort yang berasal dari BPPN yang dikelola oleh

loans to PT Bali Nirwana that are managed by PT PPA (Persero);

PT PPA (Persero);

• Minister of Finance Decree No.37/KMK.06/2007 of 17 January 2007 about the Determination of Value of State Assets Value in

Januari 2007 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Negara Berupa

the ex-IBRA loans and equity shares of the Texmaco Group that

Hak Tagih dan Saham Grup Texmaco yang berasal dari BPPN

are managed by PT PPA (Persero);

PP

yang dikelola oleh PT PPA (Persero);

A

• Keputusan Menteri Keuangan No.37/KMK.06/2007, tanggal 17

• Minister of Finance Decree No.153/KMK.06/2007 of 15 March

• Keputusan Menteri Keuangan No.153/KMK.06/2007, tanggal

2007 about the Determination of Value of State Assets Value in the ex-IBRA equity shares of the financial companies that are

Berasal dari BPPN berupa Saham pada Perusahaan-Perusahaan

managed by PT PPA (Persero);

PT

15 Maret 2007 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Negara yang

Pembiayaan yang dikelola oleh PT PPA (Persero);



2007 about the Determination of Value of State Assets Value in the ex-IBRA equity shares of PT Bank Maybank Indocorp that

berasal dari BPPN pada PT Bank Maybank Indocorp yang

are managed by PT PPA (Persero);

EN

15 Maret 2007 tentan Penetapan Nilai Kekayaan Negara yang

dikelola oleh PPA.



2007 about the Determination of Value of State Assets Value in the ex-IBRA equity shares of insurance companies that are

berasal dari BPPN berupa Saham pada Perusahaan-Perusahaan

managed by PT PPA (Persero); and

KU M

15 Maret 2007 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Negara yang

Asuransi yang dikelola oleh PT PPA (Persero).*


• Minister of Finance Decree No.232/KMK.06/2007 of 10 May 2007 about the Determination of Value of State Assets Value in

10 Mei 2007 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Negara yang

the ex-IBRA equity shares of PT Pengembangan Pariwisata

berasal dari BPPN berupa saham pada PT Pengembangan

Lombok that are managed by PT PPA (Persero).

DO

Pariwisata Lombok yang dikelola PPA.

66




Pengelolaan Aset Saham

Equity Asset Management

• Saham Bank Maybank Indocorp (≈Maybank∆)

• Aset Saham Bank/Bank Equity Assets

Per 31 Desember 2007 jumlah saham milik Pemerintah di

Equity shares of Maybank Indocorp (≈Maybank∆)

Maybank berjumlah 3,17% dari seluruh saham Maybank.

On 31 December 2007, the portion of government-owned shares at Maybank were 3.17% of the total shares of Maybank.

During 2007, PPA has prepared the divestment of the

pelaksanaan penjualan saham Negara RI pada Maybank melalui

government-shares at Maybank through the preemptive rights

mekanisme pre-emptive rights sesuai dengan Anggaran Dasar

mechanism, in accordance to Maybank»s corporate charter. PPA

Maybank. PPA telah menunjuk Konsultan Keuangan PT Indo

has appointed the financial consultant PT Indo Premier Securities

Premier Securities untuk melakukan kajian, termasuk

to conduct studies, including gathering data that are required to

pengumpulan data-data dalam rangka mempersiapkan langkah-

take the measures required in the preemptive rights

langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan pre-emptive rights.

implementation.

Sehubungan dengan adanya penambahan modal sebesar USD 50

Due to the addition of paid-in capital of USD 50 million by the

juta oleh pemegang saham utama, PPA telah meminta

majority shareholder, PPA has asked the independent appraiser PT

perusahaan penilai independen PT Winara Sabena untuk

Winara Sabena to re-appraise the position ≈as is∆ and the value

melakukan penilaian kembali atas posisi as is dan value

enhancement of the government-shares of Maybank.

PT

PP

A

Sepanjang tahun 2007, PPA telah melakukan persiapan

EN

enhancement saham Pemerintah pada Maybank.

The execution of the preemptive rights of Maybank is planned for

dilakukan pada kwartal pertama 2008.

the first quarter of 2008.

KU M

Pelaksanaan pre-emptive rights Maybank rencananya akan

• Saham Bank PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk

• Equity shares of PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional,

(≈BTPN∆)

Tbk (≈BTPN∆) On 31 December 2007, the portion of government-owned shares

berjumlah 28,39% dari seluruh saham BTPN.

at BTPN were 28.39% of the total shares of BTPN

DO

Per 31 Desember 2007 jumlah saham milik Pemerintah di BTPN

67

Annual Report 2007



Pada tanggal 18 Juni 2007, PPA menetapkan Konsorsium

On 18 June 2007, PPA has announced the Consortium PT CIMB-

PT CIMB-GK Securities Indonesia dan PT BNI Securities sebagai

GK Securities and PT BNI Securities as the underwriter that will

penjamin emisi (underwriter) yang akan membantu dan

help and support the preparation and implementation of the IPO

menunjang persiapan dan pelaksanaan IPO 28,39% saham BTPN

of 28.39% government-shares of BTPN. Meanwhile, PPA has

milik Negara RI. Sementara itu, PPA melakukan berbagai

prepared the IPO of BTPN in 2007. Due to administrative issues

persiapan IPO BTPN pada tahun 2007. Sehubungan dengan

and market conditions, the IPO of BTPN was not realized in 2007.

persiapan administrasi dan melihat kondisi pasar pelaksanaan IPO BTPN tidak dapat terlaksana pada tahun 2007.

Representing the Minister of Finance as a shareholder, PPA

ikut serta dalam beberapa RUPS BTPN yang dilakukan

participated in the GSMs of BTPN of 2007.

PP

A

Sebagai pemegang saham mewakili Menteri Keuangan, PPA pun

pada tahun 2007.

• Equity shares of PT Bank Panin Indonesia, Tbk (Bank

Panin)

Panin)

Per 31 Desember 2007, jumlah kepemilikan saham Pemerintah

On 31 December 2007, the portion of government-owned shares

pada Bank Panin adalah 0,0041%. Adapun kegiatan pengelolaan

at Bank Panin were 0.0041%. The management activities of 2007

yang telah dilaksanakan pada tahun 2007 meliputi RUPS Tahunan

included the Annual GSM for fiscal year 2006 on 28 June 2007,

tahun buku 2006 pada tanggal 28 Juni 2007, dan RUPS Luar

and the Extraordinary GSM on 26 November 2007.

• Saham Bank Terkait Sertifikat Bukti Hak (≈SBH∆)

EN

Biasa pada tanggal 26 November 2007.

PT

• Aset Saham Bank PT Bank Panin Indonesia Tbk (Bank

• Equity shares of Banks Related to Ownership Certificates (≈SBH∆)

0,26% saham di Bank Permata; 0,27% saham di Bank

On 31 December, the SBHs were: 0.26% shares of Bank Permata;

Internasional Indonesia; dan 2,07% saham di Bank Lippo.

0.27% shares of Bank Internasional Indonesia; and 2.07% shares

DO

KU M

Per 31 Desember 2007 Saham Bank yang terkait SBH adalah:

Grup Dipasena / Dipasena Group

Grup Texmaco / Texmaco Group

68




Sehubungan dengan kepemilikan minoritas tersebut, PPA hanya

of Bank Lippo. Due to the minority ownership, PPA»s management

mewakili Pemerintah pada RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

was limited to participation in the Annual GSM and the

ketiga bank tersebut.

Extraordinary GSM of the three banks.

Selain itu, pada tanggal 13 Juli 2007, PPA telah menerima hasil

Furthermore, on 13 July 2007, PPA has received for the fiscal year

pembagian Dividen tahun buku 2006 dari Bank BII sebesar Rp

2006 from Bank BII at the amount of IDR 687,554.16.

687.554.726,16

• Non-Bank Equity Assets Management

PT Pengembangan Pariwisata Lombok (≈PPL∆)

PT Pengembangan Pariwisata Lombok (≈PPL∆)

PPL merupakan kawasan pengembangan pariwisata seluas 1.750

PPL is a tourism development area of 1,750 ha in the coast of

ha di daerah pantai Lombok, yang 100% dimiliki oleh Pemerintah.

Lombok, which is 100% owned by the Government. In 2007, the

Pada tahun 2007, Pemerintah memutuskan untuk

Government decided to develop PPL together with EMAAR

mengembangkan PPL bersama EMAAR Properties L.L.C. dari

Properties L.L.C. from Dubai. PPA prepared the cooperation with

Dubai. PPA mempersiapkan kerja sama ini bersama Departemen

the Ministry of Finance, the Regional and Local Governments, and

Keuangan, Pemerintah Daerah, serta Badan Pertanahan Nasional

the National Land Agency as well as other stakeholders. However,

dan pemangku kepentingan lainnya. Namun, proposal yang

the proposal that was submitted by EMAAR was not acceptable

diajukan EMAAR tidak dapat diterima dengan pertimbangan

due to technical and principal details that contradicted the

adanya permasalahan teknis dan prinsipil yang tidak sesuai

existing asset management policy.

EN

PT

PP

A

• Saham Non Bank

dengan dengan kebijakan pengelolaan aset yang berlaku.

In a meeting with the Vice President of the Republic of Indonesia,

Indonesia, Menteri BUMN, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata,

the Minister of SOEs, the Minister of Culture and Tourism, the

Menteri Keuangan, dan pihak lain, pada 15 November 2007

Minister of Finance and others, on 15 November 2007, it was

diputuskan bahwa aset PPL diserahkan kepada PT Pengembangan

decided that the assets managed by PPL will be transferred to

DO

KU M

Dalam pertemuan yang melibatkan Wakil Presiden Republik

Grup Texmaco / Texmaco Group

69

Annual Report 2007



the Bali Tourism Development Corporation (≈BTDC∆) as a

sebagai Penyertaan Modal Negara (≈PMN∆). PPA kemudian

Government Equity Participation (Penyertaan Modal Negara or

menyerahkan kembali 100% dari aset saham PPL kepada Menteri

(≈PMN∆). PPA has returned 100% of the equity shares of PPL

Keuangan.

to the Minister of Finance.

Perusahaan Sarana

Sarana Companies

Per 31 Desember 2007, PPA mengelola 8 perusahaan Sarana yang

On 31 December 2007, PPA was managing 8 Sarana companies,

terdiri dari PT Sarana Jambi Ventura (2,28%), PT Sarana Kalbar

which comprise PT Sarana Jambi Ventura (2.28%), PT Sarana

Ventura (4,28%), PT Sarana Kalsel Ventura (1,18%), PT Sarana

Kalbar Ventura (4.28%), PT Sarana Kalsel Ventura (1.18%), PT

Maluku Ventura (1,41%), PT Sarana Sulut Ventura (1,44%), PT

Sarana Maluku Ventura (1.41%), PT Sarana Sulut Ventura

Sarana Sumbar Ventura (6,03), PT Sarana Irian Ventura (1,41%)

(1.44%), PT Sarana Sumbar Ventura (6.03%), PT Sarana Irian

dan PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia (16,64%).

Ventura (1.41%) and PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia (16.64%).

PP

A

Pariwisata Bali/Bali Tourism Development Corporation (≈BTDC∆)

From the management of the Sarana companies, PPA obtained

memperoleh dividen tunai sebesar Rp 2.087.000 pada tanggal 28

cash dividends at the amount of IR 2,087,000 on 28 May 2007

Mei 2007 dari PT Sarana Kalsel Ventura. Seluruh kegiatan RUPS

from PT Sarana Kalsel Ventura. All GSMs that were conducted by

yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan sarana tersebut

the Sarana companies were not attended by PPA, due to the

tidak dapat dihadiri oleh PPA, mengingat jumlah aset yang dimiliki

limited proportion of the shares in hand and the large costs of the

sangat kecil dan biayanya akan menjadi lebih besar dari Hasil

travel, which would drive the costs of management higher than

PT Sejahtera Eka Graha (≈PT SEG∆)

EN

Pengelolaan Aset yang diperoleh oleh PPA.

PT

Dari hasil pengelolaan atas perusahaan sarana tersebut PPA

the proceeds of asset management.

PT Sejahtera Eka Graha (≈SEG∆) In the course of divesting the SEG shares, PPA has appointed an

melalui Konsultan penilai independen telah melakukan penilaian

independent appraiser consultant to appraise the assets and has

aset serta telah menunjuk Konsultan Keuangan yang akan

also appointed a financial consultant to support the divestment

membantu proses pelaksanaan penjualan.

process.

Kegiatan persiapan proses penjualan antara lain berupa

The preparation of the divestment process included among others

mempersiapkan info memo dan kerangka acuan (Term of

the preparation of an info memo and the terms of reference.

Reference) dan secara paralel PPA telah mendiskusikan draft info

Paralelly, PPA discussed the info memo and the terms of reference

memo dan kerangka acuan (Term of Reference) tersebut dengan

with the Deputy General Attorney JAMDATUN as the state»s

Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negara (≈Jamdatun∆) sebagai

attorney.

DO

KU M

Sehubungan dengan persiapan proses penjualan saham SEG, PPA

Pengacara Negara.

PT Aplikanusa Lintasarta (≈Aplika∆)

PT Aplikanusa Lintasarta (≈Aplika∆)

PPA melalui Konsultan Penilai Independen telah melaksanakan

PPA through an independent appraiser has appraised the equity

penilaian Aset Saham Aplika.

shares of Aplika.

Pada tanggal 17 September 2007, PPA meminta kepada Aplika

On 17 September 2007, PPA has asked Aplika to change the list

untuk melakukan perubahan pencatatan kepemilikan saham yang

of its owners, from the 19 ex-IBRA banks to the Minister of

semula masih atas nama 19 Bank eks BPPN menjadi atas nama

Finance qq the Republic of Indonesia, and queried about the

Menteri Keuangan RI qq Negara RI dan meminta informasi hak-

rights of the Minister of Finance e.g. cash dividends and the bond

70




hak Menteri Keuangan RI berupa dividen tunai dari saham dan

interests, as well as the number of shares that were converted

bunga obligasi serta jumlah saham hasil konversi obligasi yang

from due bonds.

telah jatuh tempo kepada Aplika.

PT DBS Securities Indonesia (≈DBSSI∆)

PPA telah melakukan klarifikasi kepada DBSSI pada tanggal 20

PPA has requested clarification of issues related to the liquidation

Februari 2007 terkait penyelesaian likuidasi DBSSI. Atas hal

settlement of DBSSI with DBSSI on 20 February 2007. Responding

tersebut DBSSI pada tanggal 26 Februari 2007 menginformasikan

to PPA»s request, DBSSI has informed PPA on 26 February 2007

bahwa penyelesaian likuidasi masih menunggu selesainya tax

that the liquidation settlement has been delayed due to tax

clearance oleh Kantor Pelayanan Pajak.

clearance of the Tax Bureau.

PT Babcock Wilcox Indonesia (≈PT BWI∆)

PT Babcock Wilcox Indonesia (≈PT BWI∆)

PPA melalui Konsultan Penilai Independen telah melakukan

PPA through an independent appraiser has valuated the equity

penilaian Aset Saham PT BWI. Hasil penilaian aset tersebut telah

assets of PT BWI. The results have been reported to the Minister

disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk penetapan nilai

of Finance in order to obtain a value of the assets and to obtain

aset serta penetapan harga dasar asat pada saat penjualan.

a determined floor price at the time of divestment.

Pada tanggal 24 Juli 2007, PPA telah menandatangani Keputusan

On 24 July 2007, PPA has signed the decision of the shareholders

Pemegang Saham yang Diambil Diluar Rapat mengenai

that was reached outside of the GSM on the change of

EN

PT

PP

A

PT DBS Securities Indonesia (≈PT DBSSI∆)

perubahan nama Pemegang Saham dari Badan Penyehatan

shareholders from the Indonesian Bank Restructuring Agency

Perbankan Nasional (BPPN) menjadi Menteri Keuangan qq Negara

(IBRA) to the Minister of Finance qq the Republic of Indonesia.

Tugu Grup

KU M

Republik Indonesia.

Tugu Group • PT Tugu Reasuransi Indonesia (≈Tugu Re∆)

Terkait dengan persiapan penjualan aset saham milik Menteri

In the course of divesting the equity shares owned by the Minister

Keuangan, PPA didampingi oleh Konsultan Keuangan melakukan

of Finance, PPA supported by a financial consultant collected the

pengumpulan data-data yang diperlukan untuk penyusunan info

data that are required to formulate the info memo. The financial

memo. Konsultan Keuangan yang ditunjuk oleh PPA telah

consultant prepared the info memo dan the terms of reference,

menyiapkan info memo dan kerangka acuan (Term of Reference)

and PPA, paralelly, discussed the info memo and the terms of

serta secara paralel PPA telah mendiskusikan draft info memo dan

reference with the Deputy General Attorney JAMDATUN as the

kerangka acuan (Term of Reference) tersebut dengan Jaksa Agung

state»s attorney.

DO

• PT Tugu Reasuransi Indonesia (≈PT Tugu Re∆)

Muda Tata Usaha Negara (≈Jamdatun∆) sebagai Pengacara Negara.

Pada tanggal 16 November 2007, Dewan Komisaris Tugu Re

On 16 November 2007, the Board of Commissioners of Tugu Re

mengajukan dua alternatif usulan rencana peningkatan modal

proposed two options of increasing the paid-in capital of the

disetor Perusahaan. Menanggapi hal tersebut maka diadakan

company. Responding to the proposal, on 6 December 2007a

pertemuan Pemegang Saham PT Tugu Re pada tanggal 6

meeting of the shareholders of Tugu Re was held, followed by an

Desember 2007 dan RUPSLB pada tanggal 28 Desember 2007

Extraordinary GSM on 28 December 2007, to obtain approval for

dengan keputusan persetujuan penambahan modal PT Tugu Re.

the planned increase of paid-in capital.

71

Annual Report 2007



• PT Asuransi Tugu Kresna Pratama (≈ATKP∆)

Terkait dengan persiapan penjualan aset saham milik Menteri

In the course of divesting the equity shares owned by the Minister

Keuangan, pada bulan Juli 2007 PPA didampingi oleh konsultan

of Finance, in July 2007, PPA, accompanied by the appointed sales

penjualan yang ditunjuk, melakukan diskusi dengan Direksi ATKP

consultant, through discussion with the Board of Directors of

serta melengkapi dokumen/data terkait ATKP guna penyusunan

ATKP, has collected the documents and data needed to prepare

Info Memo.

the info memo.

Selain hal tersebut pada bulan Juni 2007 telah dilaksanakan

Additionally, in June 2007 an Extraordinary GSM was conducted

RUPSLB yang salah satu agendanya terkait pembahasan penjualan

with one of the agenda being the divestment of the shares owned

saham milik Menteri Keuangan. Atas hal tersebut

by the Minister of Finance. In the discussion, the Education and

Yayasan Pendidikan dan Kepegawaian PLN (YPK PLN) telah

Employee Foundation of PLN (YPK PLN) has offered to buy 7,000

mengajukan penawaran untuk membeli 7000 saham milik

shares of the ATKP shares owned by the Minister of Finance.

PP

A

• PT Asuransi Tugu Kresna Pratama (≈PT ATKP∆)

Menteri Keuangan di ATKP.

With the end of all the Directors terms of duty on 24 August

Agustus 2007, maka pada tanggal 8 November 2007

2007, on 8 November 2007 an Extraordinary GSM was conducted

dilaksanakan RUPSLB yang menetapkan susunan Direksi dan

to determine the members of both boards of ATKP, which among

Komisaris ATKP, yang antara lain memutuskan wakil Pemerintah

others decided to re-appoint the government representative as a

yang ditempatkan diangkat sebagai Komisaris ATKP.

Commissioner of ATKP.

EN

• PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri (≈PT AJTM∆)

PT

Dengan berakhirnya masa jabatan seluruh Direksi pada tanggal 24

• PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri (≈PT AJTM∆) On 30 January 2007, the Ministry of Finance freezed the business

Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha (≈PKU∆) PT AJTM melalui surat

of PT AJTM by the letter S-091/MK.10/2007. Due to the sanction,

No. S-091/MK.10/2007. Akibat sanksi PKU tersebut maka PT

PT AJTM was forbidden to open new accounts until the cause of

AJTM dilarang melakukan penutupan pertanggungan baru

the problem was identified and solved.

KU M

Tanggal 30 Januari 2007 Departemen Keuangan mengeluarkan

DO

sampai dengan dipenuhinya penyebab dikenakan sanksi.

72




Menindaklanjuti hasil pertemuan antara Menteri Keuangan

As a follow up of the meeting between the Minister of Finance

dengan PT Pertamina, PPA diminta menjual 30% saham yang

and PT Pertamina, PPA was asked to divest 30% of the shares

dimiliki oleh Menteri Keuangan kepada PT Pertamina, sehingga

owned by the Minister of Finance to PT Pertamina, and an

perlu dilakukan penyesuaian anggaran dasar terkait dengan

alteration of the corporate charter had to be conducted in relation

mekanisme pre-emptive rights.

to the preemptive rights mechanism.

Terkait dengan rencana penjualan tersebut, PPA telah menunjuk

In the course of the divestment plan, PPA appointed an

Konsultan Penilai Independen untuk melakukan penilaian

independent appraiser to appraise the shares of PT AJTM.

A

terhadap saham AJTM.

As a follow up of the rehabilitation of PT AJTM, on 28 June 2007,

tanggal 28 Juni 2007, diadakan RUPS Tahunan dengan keputusan

the Annual GSM was conducted and resulted in the approval of

pengesahan Perhitungan Tahunan tahun buku 2006, penetapan

the 2006 financial statements, the determination to use the 2006

penggunaan Laba tahun buku 2006 sebagai cadangan dan

profit as reserves and the appointment of the auditor for fiscal

penetapan Auditor tahun buku 2007 yang selanjutnya memberi

year 2007, and the authorization of the Board of Commissioners

kuasa kepada Komisaris untuk melaksanakannya. Menindaklanjuti

to implement the decisions. As a follow up of the GSM, the Board

keputusan RUPS, Direksi PT AJTM telah menunjuk Konsultan

of Directors of PT AJTM has appointed a financial consultant to

Keuangan untuk membantu menyiapkan business plan dan

support the preparation of a business plan and the rehabilitation

usulan penyehatan PT AJTM. Laporan Final Kajian Peningkatan

of PT AJTM. The final report of the financial consultant on the

EN

PT

PP

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan penyehatan AJTM, pada

Modal dan Rencana Kelangsungan Usaha PT AJTM oleh Konsultan

study of the capital increase and the business sustainability of PT

Keuangan telah disampaikan kepada Pemegang Saham pada

AJTM was submitted to the shareholders in November 2007.

KU M

bulan November 2007.

• PT Tugu Pratama Indonesia (≈PT TPI∆)

Kegiatan pengelolaan terkait PT TPI antara lain berupa

The activities related to PT TPI included among others the

pelaksanaan aksi Korporasi, yaitu pelaksanaan RUPS Tahunan dan

corporate action of the Annual and Extraordinary GSM, with the

Luar Biasa dengan hasil antara lain:

following results:

DO

• PT Tugu Pratama Indonesia (≈PT TPI∆)

Apartemen Puri Casablanca / Puri Casablanca Apartment

73

Annual Report 2007



• Penandatanganan Performance Contract tahun 2007 pada

• The signing of the 2007 performance contract at the end of

akhir Februari 2007, sebagai tindak lanjut RUPS tanggal 20

February 2007, as a follow up of the GSM of 20 December

Desember 2006.

2006;

• Pengesahan Laporan Tahunan tahun buku 2006

• The approval of the 2006 annual report; and

• Pergantian Direksi dan Komisaris

• The alteration of the Board of Directors and the Board of Commissioners.

In addition of the GSM, PPA also had discussions with PT

PPA dengan PT Pertamina selaku salah satu Pemegang Saham

Pertamina as one of the shareholders in relation to PT TPI»s share

mengenai penawaran harga saham PT TPI terkait rescue plan PT

price proposal in the context of the rescue plan of PT AJTM. It was

AJTM. Sesuai dengan kesepakatan penawaran tersebut akan

agreed that the proposal will be decided in the GSM of PT

diputuskan pada RUPS PT Pertamina yang hasilnya tidak

Pertamina and the result of the meeting was the rejection of the

menyetujui penawaran tersebut.

proposal.

• PT Asuransi Putra Mandiri (≈PT APM∆)

• PT Asuransi Putra Mandiri (≈PT APM∆)

Pada tahun 2007 sebagian besar pelaksanaan pengelolaan

In 2007, a large part of the management activities was the

adalah berperan serta pada aksi korporasi APM berupa RUPS

involvement of PPA in the corporate actions of APM, namely the

Tahunan dan RUPS Luar Biasa. Salah satu keputusan penting dari

Annual GSM and the Extraordinary GSM. One of the important

EN

PT

PP

A

Selain dari pelaksanaan RUPS dilakukan pula pembahasan antara

decisions of the corporate actions was the change of the

Perusahaan.

company»s corporate charter.

Pengelolaan Aset Kredit

Program Penagihan

KU M

aksi korporasi tersebut adalah adanya perubahan Anggaran Dasar

Loan Asset Management

Collection Campaign Inline with the purpose and aim of PPA»s establishment to manage

melakukan pengelolaan Kekayaan Negara sebagaimana dimaksud

state assets as specified by the Regulation of the Minister of

DO

Sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian PPA yakni untuk

PT Pengembangan Pariwisata Lombok

74




Finance (PMK) No. 32/PMK.06/2006 of 6 April 2006, PPA has

tanggal 6 April 2006, PPA telah melaksanakan salah satu kegiatan

conducted a loan asset collection campaign as one of the loan

pengelolaan aset kredit berupa program penagihan Aset Kredit.

asset management activities.

Program penagihan telah dilakukan terhadap debitur-debitur

The collection campaign involved debtors other than strategic

kategori selain debitur strategis yaitu debitur Usaha Kecil &

debtors, namely small and medium enterprise (≈SME∆),

Menengah (≈UKM∆), komersial dan korporasi. Pada program

commercial and corporate debtors. In the collection campaign,

penagihan ini debitur diminta untuk melunasi secara penuh

the debtors were asked to settle all of their liabilities, including

seluruh kewajibannya, termasuk tunggakan bunga dan denda,

late payment fees of interests and fines, with the aim to optimize

dengan maksud untuk mengoptimalkan hasil pengelolaan.

the yield of management.

Penagihan dilakukan melalui beberapa kali pengiriman surat,

The collection was conducted through several letters,

komunikasi melalui telepon, pengumuman melalui surat kabar

communication via telephone, announcement in newspapers and

maupun pertemuan langsung dengan debitur untuk membahas

meetings with the debtors to discuss the proposed settlement/

rencana pembayaran/pelunasan yang diusulkan.

payment plan.

Selain debitur-debitur yang melakukan pelunasan, terdapat juga

In addition to debtors that have settled their debts, there were

debitur-debitur yang tidak dapat dihubungi, debitur yang tidak

debtors that could not be reached, were not cooperative, and

EN

PT

PP

A

dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 32/PMK.06/2006

debtors that were willing to settle the debts but asked to lower

meminta adanya keringanan terhadap tunggakan bunga, denda,

the interest late payment fees, the fines, as well as parts of the

maupun sebagian pokok dan lain-lain.

installment and other payments.

KU M

kooperatif, serta debitur yang akan melakukan pelunasan namun

PT Dirgantara Indonesia (Persero) (≈PT DI∆)

Kegiatan pengelolaan aset kredit PT DI yang dilaksanakan PPA

The loan asset management of PT DI by PPA in 2007

sepanjang tahun 2007 meliputi:

comprised:

DO

PT Dirgantara Indonesia (Persero) (≈PT DI∆)

75

Annual Report 2007



• Pemberian klarifikasi kepada Bank Bukopin yang isinya:

• The clarification to Bank Bukopin with the following details:

a) menyetujui penggunaan deposito berjangka a.n. PT DI di

a) approving the use of the time deposit under the name of PT DI

Bukopin sebagai jaminan atas fasilitas bank garansi yang

at Bukopin as a collateral for the bank guarantee facility of

diberikan oleh Bukopin kepada PT DI;

Bukopin to PT DI;

b) fisik asli bilyet deposito berjangka dimaksud tetap disimpan di

b) the time deposit billet will be kept safe by PPA;

PPA;

c) if the bank guarantee is due and no claim has been put

c) jika Bank Garansi tersebut jatuh tempo dan tidak ada klaim,

forward, the total of the remaining funds in the deposits will be

maka seluruh sisa dana dalam deposito tersebut tidak dapat

drawed without written notion by PPA;

dicairkan tanpa persetujuan tertulis dari PPA.

• The condition of PT DI in relation to the collection of due loans will be monitored constantly;

A

• Secara terus menerus memonitor kondisi PT DI terkait upaya

• In relation to the declaration of bankruptcy of PT DI by the

jatuh tempo.

PP

penagihan atas fasilitas pinjaman dana talangan yang telah

Trade Court of the Central Jakarta Court No. 41/Pailit/2007/

• Terkait dengan adanya keputusan Pailit kepada PT DI dari

PN.Niaga/Jkt.Pst of 4 September 2007, PT DI and PPA, with the support of the Minister of SOEs independently appealed to the

Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 4 September 2007, PT DI

Supreme Court on 11 and 12 September 2007. Responding to

dan PPA dengan dukungan Menteri Negara BUMN mengajukan

the appeal, the Supreme Court ruled through Decision No.

memori kasasi kepada MA secara terpisah masing-masing pada

075K/Pdt.Sus/2007 of 25 October 2007 to accept the appeals

tanggal 11 September 2007 dan 12 September 2007.

of PT DI and PPA, and cancelled the decision of the Trade Court

Dari penyampaian kasasi tersebut, kemudian Mahkamah

of the Central Jakarta Court No. 41/Pailit/2007/PN.Niaga/Jkt.Pst

EN

PT

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 41/

Agung RI melalui Putusan No. 075 K/Pdt.Sus/2007 tanggal 25

of 4 September 2007.

Oktober 2007, mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh PT DI dan PPA serta membatalkan putusan Pengadilan

KU M

Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 41/Pailit/2007/

DO

PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 4 September 2007.

76




Pengelolaan PT Dipasena Citra Darmaja (≈Dipasena∆)

Management of PT Dipasena Citra Darmaja (≈Dipasena∆)

Sesuai dengan Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Revitalisasi antara

Inline with the revitalization loan between the creditor (Recapital

Kreditur (Recapital Advisor) dengan Dipasena, dimana kreditur

Advisor) and Dipasena, the creditor would have disbursed IDR 830

akan memberikan sisa pinjaman sebesar Rp 830 miliar paling

billion as the rest of the loan the latest by 1 March 2007.

lambat pada tanggal 1 Maret 2007. Namun sampai dengan batas

However, until the deadline, the creditor was not able to fulfill its

waktu yang ditetapkan pihak kreditur tidak dapat memenuhi

commitment towards Dipasena and PPA. Therefore, the creditor

komitmennya yang disampaikan oleh kreditur kepada Dipasena

was claimed default.

dan PPA. Atas hal tersebut kreditur dinyatakan Cidera Janji.

Responding to the development, PPA proposed several options of

beberapa opsi penanganan aset Kredit dan Saham Dipasena

handling the loan assets and equity assets of Dipasena that

kepada Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan

experienced liquidity problems. From the set of options, the

kelangsungan usaha tambak udang Dipasena yang mengalami

Minister of Finance provide guidance to PPA to study further the

kesulitan likuiditas. Dari beberapa opsi yang disampaikan, Menteri

divestment and the new loan options.

atas opsi penjualan dan opsi kredit baru.

PP

PT

Keuangan memberikan arahan agar PPA mengkaji lebih dalam

A

Menindaklanjuti kondisi tersebut, PPA kemudian menyampaikan

Based on the analysis, PPA proposed a combination of the equity

berupa opsi kombinasi antara disposal saham dan kredit baru

disposal and new credit options (Divestment Program to Secure

EN

Dari hasil kajian yang dilakukan, PPA menyampaikan usulan

Revitalization) on 8 March 2007. In the proposal, it was estimated

tanggal 8 Maret 2007. Dari usulan tersebut diperkirakan bahwa

that the Government as the owner of the Dipasena assets will

Pemerintah sebagai pemilik aset Dipasena dapat memperoleh

obtain proceeds at the amount of IDR 53.5 million; a IDR 220

penerimaan sebesar USD 53,5 juta; porsi hutang plasma sebesar

billion portion of the plasma debts and the loans of Dipasena ex-

Rp 220 miliar dan hak tagih Dipasena eks Bank Dewa Rutji

Bank Dewa Rutji at a floor price level that has been determined by

sebesar harga dasar sesuai yang ditetapkan oleh Menteri

the Minister of Finance, with flexible payment terms that

Keuangan, dimana termin pembayaran dapat disesuaikan dengan

correspond to the Revitalization Program (in the context of

jadwal Program Revitalisasi (dalam rangka Pengamanan Program

securing the Revitalization Program).

DO

Revitalisasi).

KU M

(Program Penjualan Dengan Pengamanan Revitalisasi) pada

Tuban Petro

77

Annual Report 2007



Dengan tujuan pengamanan revitalisasi, maka kriteria calon

With the aim of securing the revitalization, the criteria of the

investor yang dapat mengikuti program penjualan tersebut adalah

investors to be allowed to participate in the divestment program

sebagai berikut:

was as follows:

• Memiliki pengalaman dalam bidang aquakultur atau

• Experienced in the field of aquaculture or in related fields of

berpengalaman dalam bidang usaha terkait, yang seluruhnya

business, with an extensive network in the business of fishery;

memiliki jaringan usaha yang luas (networking) dalam bidang

• Having a business plan that corresponds to the revitalization;

usaha perikanan;

and

• Mempunyai rencana usaha (business plan) berkaitan dengan

• Having the required financial strength that has to be proved by providing payment guarantees to the Government and to the

• Memiliki kemampuan keuangan yang dibuktikan dengan

plasma farmers.

• The Minister of Finance approved the proposed option and

PP

pemberian jaminan pembayaran kepada Pemerintah dan

A

revitalisasi; dan

jaminan pembiayaan kepada petambak Plasma.

asked PPA to immediately to start implementing the option.

• Atas opsi yang diusulkan tersebut, Menteri Keuangan memberikan persetujuan atas opsi tersebut dan menugaskan

PT

PPA untuk segera mengambil langkah-langkah terkait dengan opsi tersebut.

The process of divesting the loan and equity assets of the

dengan Pengamanan Revitalisasi, didahului dengan pengumuman

Dipasena Group with secured revitalization was preceded by an

EN

Proses Program Penjualan Aset Kredit dan Saham Grup Dipasena

yang disampaikan PPA melalui media massa dan website pada

announcement of PPA through the mass media and the website

tanggal 23 Maret 2007. Adapun aset Dipasena yang dijual terdiri

on 23 March 2007. The assets that were offered in the divestment

dari:

were:

KU M

• 100% saham pada PT Tunas Sepadan Investama (TSI)

• 100% shares of PT Tunas Sepadan Investama (TSI)

• Hak Tagih berupa Promissory Notes yang diterbitkan oleh TSI

• Promissory Notes issued by TSI

• Hak Tagih kepada DCD yang berasal dari Bank Dewa Rutji

• Loans of DCD from Bank Dewa Rutji

• Hak Tagih kepada sekitar 11.000 petambak plasma DCD dan PT

• Loans of around 11,000 plasma farmers of DCD and PT Wachyuni Mandira (WM).

DO

Wachyuni Mandira (WM).

78




Selanjutnya proses penjualan dilaksanakan dengan tahapan

Subsequently, the divestment process was conducted with the

sebagai berikut:

following stages:

1. Registrasi

1. Registration

2. Evaluasi kelengkapan dokumen dan penyampaian Security

2. Evaluation of the completeness of documents and the

Deposit

submission of a security deposit

3. Due Diligence

3. Due diligence

4. Penyampaian Bukti Kemampuan Keuangan dari Bank sebesar

4. The submission of financial strength proof by a bank at the

Rp 1,7 triliun

amount of IDR 1.7 trillion 5. The submission of technical and financial proposals.

6. Evaluasi Proposal teknis yang dilakukan oleh Tim Penilai

6. The evaluation of the technical proposal by an independent evaluation team

7. Pembukaan Proposal Keuangan hanya bagi investor yang

PP

Independen

A

5. Pengajuan Proposal Teknis dan Proposal Keuangan

7. The opening of the financial proposal of only those investors

proposal teknisnya dinyatakan memenuhi syarat kriteria

that have submitted an eligible technical proposal according to

investor sesuai penilaian yang diberikan oleh Tim Penilai

the independent evaluation team 8. The declaration of the winner if the bidding price is equal or

8. Penetapan Pemenang jika harga penawaran yang disampaikan sama dengan atau lebih tinggi dari Harga Dasar Penjualan yang

highter than the floor price as determined by the Minister of Finance.

EN

ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

PT

Independen.

Following the realization of the abovementioned divestment plan,

2007, Menteri Keuangan melalui PPA menetapkan Konsorsium

on 24 May 2007, the Minister of Finance through PPA declared

Neptune sebagai pemenang lelang.

the Neptune Consortium as the winning bidder.

DO

KU M

Setelah proses penjualan diatas terlaksana, pada tanggal 24 Mei

PT Bali Nirwana Resort (BNR)

79

Annual Report 2007



The Neptune Consortium has fulfilled its liabilities as the winning

pemenang lelang pada tanggal 25 Mei 2007. Pelaksanaan

bidder on 25 May 2007. The signing of the Sales Purchase

penandatanganan Sales Purchase Agreement antara Konsorsium

Agreement between the Neptune Consortium and PPA on 28 May

Neptune dan PPA pada tanggal 28 Mei 2007, disaksikan oleh

2007 was witnessed by the Ministry of Finance, the JAMDATUN

Departemen Keuangan, JAMDATUN dan BPKP.

and BPKP.

Sepanjang pelaksanaan proses penjualan Aset Dipasena, PPA

Throughout the divestment process of the Dipasena assets, PPA

bekerjasama dengan Kejaksaan Agung Muda Tata Usaha Negara

collaborated with the Deputy General Attorney JAMDATUN as the

(Jamdatun) sebagai Pengacara Negara dengan bantuan berupa

state»s attorney to obtain legal advice, and with BPKP as

kajian/pendapat hukum dan dengan BPKP sebagai pengamat

independent observer to ensure the implementation of the

(Observer) independen dalam rangka penerapan prinsip-prinsip

principles of good corporate governance and compliance towards

tata kelola yang baik (Good Corporate Governance) dan ketaatan

standard operating procedures and terms of reference.

PP

A

Konsorsium Neptune telah memenuhi kewajibannya sebagai

pada Standard Operating Procedure & Kerangka Acuan (Terms of

PT

Reference).

The legal advice of the JAMDATUN was provided through the

B-171/G/Gph.1/06/2007 tanggal 14 Juni 2007 terkait pelaksanaan

letter No. B-171/G/Gph.1/06/2007 on 14 June 2007, in relation to

program penjualan Dipasena, adalah sebagai berikut:

the divestment program of Dipasena, with the following details:

a. Bahwa PPA dalam melakukan Program penjualan Paket Aset

a. That PPA has implemented the Dipasena Loan and Equity Asset

Kredit dan Saham Grup Dipasena Dengan Pengamanan Revitalisasi sudah memenuhi prosedur dan ketentuan-

EN

Pendapat hukum yang disampaikan JAMDATUN melalui surat No.

Package Divestment Program with Secured Revitalization according to existing procedures and regulations in the

berasal dari BPPN.

management of ex-IBRA state assets; and

KU M

ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan aset Negara yang

b. Bahwa PPA dalam melaksanakan Program Penjualan Paket Aset

b. That PPA in the implementation of the Dipasena Loan and Equity Asset Package with Secured Revitalization has fulfilled

Kredit dan Saham Grup Dipasena Dengan Pengamanan

the Parliament»s as guidance stated in the letter of the

Revitalisasi telah sesuai dengan amanat DPR sebagaimana yang

Indonesian House of Representatives to the Minister of Finance

dinyatakan dalam surat DPR RI kepada Menteri keuangan No.

No. PW.001/6934/DPR RI/2005 of 11 October 2005.

DO

PW. 001/6934/DPR RI/ 2005 tanggal 11 Oktober 2005.

Demikian pula halnya dengan BPKP sebagai pengamat

Similarly, BPKP as the independent observer provided its opinon

independen menyampaikan kesimpulannya terhadap pelaksanaan

about the implementation of the Dipasena Loan and Equity Asset

Program Penjualan Paket Aset Kredit dan Saham Grup Dipasena

Package Divestment Program with Secured Revitalization Program

Dengan Pengamanan Revitalisasi melalui surat No. SP-825/D5/03/

through the letter No. SP-825/D5/03/2007 of 14 August 2007,

2007 tanggal 14 Agustus 2007, bahwa pemenuhan aspek tata

which stated that PPA has complied to principles of good

kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) serta

corporate governance, as well as regulations and the TOR of the

kepatuhan terhadap ketentuan dan TOR dalam Program

Dipasena Loan and Equity Asset Package Divestment Program

Penjualan Paket Aset Kredit dan Saham Grup Dipasena Dengan

with Secured Revitalization Program.

Pengamanan Revitalisasi telah dilaksanakan PPA dengan baik.

80




As reported by the MoF and PPA with regards to the Dipasena

sehubungan dengan penjualan Dipasena, Komisi XI DPR dalam

divestment, The Commission XI of the House of Representatives in

rapat dengar pendapat tanggal 16 Juli 2007 menerima program

its Hearing on 16 July 2007 accepted the divestment program of

Penjualan Dipasena dengan pengamanan revitalisasi.

the Dipasena with secured revitalization.

Pengelolaan Aset Grup Texmaco

Texmaco Group Asset Management

Pada tahun 2007, PPA selaku kuasa Menteri Keuangan

In 2007, PPA on behalf of the Minister of Finance implemented

melaksanakan program Penjualan Aset Grup Texmaco dengan

the Texmaco Group Asset Divestment Program, with the support

dibantu oleh Konsultan Penjualan Indo Premier Securities (≈IPS∆),

of the Sales Consultant Indo Premier Securities (≈IPS∆), the Legal

Konsultan Hukum Marsinih Martoatmodjo Iskandar Kusdihardjo

Consultant Marsinih Martoatmodjo Iskandar Kusdiharjo

(≈MMIK∆), dan Kejaksaan Agung cq Jaksa Agung Muda Perdata

(≈MMIK∆), the General Attorney cq Deputy General Attorney

dan Tata Usaha Negara (≈JAMDATUN∆) selaku Pengacara Negara

JAMDATUN as the state»s attorney and BPKP as independent

serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

observer.

PP

PT

selaku Indepenedent Observer.

A

Seperti dilaporkan oleh Departemen Keuangan dan PPA

The divestment process of the Texmaco Group loan and equity

dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

assets was conducted with the following stages:

1. Tahap Persiapan (19 Desember 2006 - 5 Januari 2007), berupa

1. Preparation Stage (19 Desember 2006-5 January 2007),

EN

Proses penjualan aset Kredit dan Saham Grup Texmaco

comprising the announcement of the sales through the website

media massa, dalam bentuk penyebaran Paket Informasi dan

of PPA and mass media, in the form of the distribution of

Format Surat Pernyataan Kepatuhan yang perlu diisi oleh calon

Information Package and the Compliance Statement Letter

investor yang berminat mengikuti tender aset Kredit dan Saham

Form that had to be filled by investors interested to participate

Grup Texmaco.

in the bid of the Texmaco Group loan and equity assets.

KU M

pengumuman informasi penjualan melalui website PPA dan

2. Tahap Pelaksanaan (5 Januari 2007 - 8 Maret 2007), dari 18

2. Implementation Stage (5 January 2007-8 March 2007), of 18 interested investors, 3 investors met the prerequisites of

memenuhi persyaratan sebagai calon investor aset Kredit dan

investors of the Texmaco Group Loan and Equity Assets, namely

Saham Grup Texmaco, yaitu menyerahkan dokumen

by submitting administrative documents and the security

administrasi dan security deposit. Ketiga calon investor tersebut

deposits. The three investors were Cipta Raharja Investama BV,

adalah Cipta Raharja Investama BV, PT Bhakti Aset

Pt Bhakti Aset Management, and Amerasia International

Management, serta Amerasia International Limited. Ketiganya

Limited. The three investors participated in the site visits,

kemudian mengikuti acara kunjungan ke lapangan, presentasi

presentations and one-on-one meeting.

DO

calon investor yang berminat, tersisa 3 calon investor yang

dan one-on-one meeting. 3. Proses bidding dilakukan pada 20 Februari 2007 dengan hasil

3. The bidding process was held on 20 February with the result

tidak ada bidder yang menyampaikan harga penawaran di atas

that no bidder was offering a price above the floor price as

harga dasar (floor price) yang telah ditetapkan oleh Menteri

determined by the Minister of Finance, so that PPA had to

Keuangan, sehingga PPA memutuskan tidak ada pemenang

decide that there was no winning bidder.

lelang (no winning bidder).

81

Annual Report 2007



Dengan tidak adanya pemenang dalam pelaksanaan divestasi

With no winning bidder found in the divestment implementation,

tersebut, maka selanjutnya dilakukan pendalaman atas rencana

further study was conducted to elaborate further management

opsi pengelolaan (divestasi) selanjutnya. Pendalaman tersebut

(divestment) options. The elaboration will be conducted by PPA

akan dilakukan oleh PPA dengan bantuan Konsultan Hukum dan

with the support of PPA appointed legal and financial consultants,

Konsultan Keuangan yang ditunjuk oleh PPA untuk melakukan

that were given the tasks to study the separate divestment of the

kajian penjualan secara terpisah antara Grup Tekstile dan Grup

Textile Group and the Engineering Group of Texmaco.

Engineering Texmaco.

The study report of the consultants and the legal opinion by the

yang disampaikan oleh JAMDATUN dalam rangka pengelolaan

JAMDATUN on the plan of further management of Texmaco

selanjutnya atas aset Grup Texmaco kemudian dipergunakan

Group were then used as the basis of preparing the strategy for

sebagai dasar penyiapan strategi untuk program penjualan

the reselling of the loan and equity assets of the Texmaco Group.

PP

A

Laporan hasil kajian oleh konsultan tersebut dan pendapat hukum

kembali aset kredit dan saham Grup Texmaco.

Other management activities related to the Texmaco Troup

• Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa dan Tahunan,

comprised:

• Pengurusan masalah tunggakan listrik;

• Annual and extraordinary GSMs;

• Tanggapan atas permintaan Departemen Pertahanan untuk

• The handling of electricty late payments;

PT

Kegiatan Pengelolaan Lain terkait aset Grup Texmaco antara lain:

• The response of the Department of Defense»s request to

EN

meninjau kembali opsi penjualan aset Grup Texmaco khususnya aset PT Jaya Perkasa Engineering yang dianggap memiliki peran

reconsider the Texmaco Group asset divestment option,

strategis khususnya bagi Departemen Pertahanan RI;

especially those related to PT Jaya Perkasa Engineering which

• Mengusulkan perpanjangan masa tugas caretaker salah satu

was perceived as having a strategic role particularly in relation

kepada Pemegang Saham JPE;

KU M

Holding Company Grup Texmaco Jaya Perkasa Engineering (JPE)

• Menanggapi usulan restrukturisasi PT Polysindo Eka Perkasa oleh Damiano Investment BV;

• Menerima surat pemberitahuan dari Kantor Pengacara Adnan Buyung Nasution & Partners tentang penunjukan kantor

DO

tersebut sebagai kuasa hukum Marimutu Sinivasan selaku pemegang saham JPE dan PT Bina Prima Perdana (BPP).

to the Department of Defense;

• The proposal to the shareholders of JPE to prolong the terms of duty of the caretaker of one of the Holding Company of the Texmaco Jaya Perkasa Engineering Group; • The response towards the restructurization proposal of PT Polysindo Eka Perkasa by Damiano Investment BV; • The acceptance of a letter of notification from the attorney offie of Adnan Buyung Nasution & Partners, about the appointment of the office as the legal advisor of Marimutu Sinivasan as the shareholder of JPE and PT Bina Prima Perdana (BPP).

82




Pengelolaan Kewajiban Proyek Jakarta Outer Ring Road

Management of the Jakarta Outer Ring Road (≈JORR∆)

(≈JORR∆)

Project»s Liabilities

Pada tanggal 2 Januari 2007 Bank Panin telah melunasi seluruh

On 2 January 2007, Bank Panin has fully settled its liabilities at the

kewajiban pembayarannya sebesar Rp 201,14 miliar sebagai

amount of IDR 201.14 billion as the winning bidder in the

pemenang dalam program penjualan Obligasi PT Jasa Marga

divestment program of the PT Jasa Marga bonds that were related

terkait proyek Jan Tol lingkar Luar Jakarta (JORR). Selanjutnya PPA

to the JORR project. Subsequently, PPA and Bank Panin signed the

dan Bank Panin menandatangani dokumen-dokumen sebagai

following documents:

berikut:

a. The sales purchase of payables agreement of 2 January 2007,

a. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang pada tanggal 2 Januari 2007,

which was legalized by the Notary of Jakarta Lenny Janis Ishak, SH, with the legalization No. 23/Leg/I/2007/Rangkap 2 of

dengan nomor Legalisasi No. 23/Leg/I/2007/Rangkap 2 tanggal

January 2007 (≈PJBP∆);

PP

2 Januari 2007 (≈PJBP∆);

A

yang dilegalisasi oleh Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta

b. The Payables Transfer Agreement (≈Cessie∆) No. 01 of 2

b. Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (≈Cessie∆) No.01, tanggal 2

January 2007, which was signed in front of the Notary of

Januari 2007, yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H.,

c. The Transfer of Documents Documentation of 2 January 2007.

c. Berita Acara Serah Terima Dokumen Yang Dialihkan tertanggal 2 Januari 2007.

PT

Notaris di Jakarta (≈Cessie∆); dan

Jakarta Lenny Jenis Ishak, SH (≈Cessie∆); and

With the signing of the three documents, the management of the debtors on behalf of PT Jasa Marga was completed.

Dengan telah ditandatanganinya ketiga dokumen di atas, maka

PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari

EN

pengelolaan debitur atas nama PT Jasa Marga telah selesai.

PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (≈PT DKB∆), supported by a

oleh konsultan keuangan telah menyampaikan skema

financial consultant, has submitted the DKB debt settlement

KU M

PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (≈PT DKB∆) dengan dibantu

penyelesaian hutang DKB pada bulan November 2007 sebagai

scheme in November 2007, with the following details:

berikut:

a. Tranche A at the amount of IDR 75 billion, 10-year tenor with a

a. Tranche A sebesar Rp 75 miliar, tenor 10 tahun dengan grace

grace period of 2 years and an interest rate of 1 month SBI

period 2 tahun dan tingkat bunga SBI 1 bulan +2%.

b. Tranche B sebesar +/- Rp 1,3 triliun berupa Penyertaan Modal

+2%. b. Tranche B at the amount of IDR 1.3 trillion in the form of temporary equity participation, with the implementation

penyelesaian hutang Commercial Paper.

commencing after the settlement of the commercial paper

DO

Sementara yang pelaksanaannya dilakukan setelah

debt.

PT Biak Marauw TDC

PT Biak Marauw TDC

Pada tanggal 19 Desember 2007, PPA melaporkan hasil penilaian

On 19 December 2007, PPA has reported the appraisal of the PT

hak tagih atas nama PT Biak Marauw kepada Departemen

Biak Marauw loan to the Minister of Finance and asked for

Keuangan dan memohon arahan untuk penyelesaian hak tagih

guidance to settle the loans. Simultaneously, the Ministry of

tersebut. Secara paralel, Departemen Keuangan juga sedang

Finance has been preparing the asset value determination of the

mempersiapkan penetapan nilai aset atas hak tagih tersebut.

loan.

83

Annual Report 2007



Pengelolaan Aset Properti

Property Asset Management

Pada akhir tahun 2007 jumlah aset properti yang dikelola oleh

By the end of 2007, the number of property asset managed by

PPA adalah sebanyak 3.568 aset (tidak termasuk 4 aset di Waru

PPA was 3,568 assets (excluding the 4 Waru assets that were

yang telah terjual namun masih dalam proses finalisasi

divested but were in the process of finalizing administrative

administrasi). Penanganan sebanyak 2.679 aset dilakukan oleh

details). The management of 2,679 assets was conducted by the

Kantor Pusat PPA, sedangkan aset yang lain dikelola melalui

Head Office of PPA, while the other assets were managed through

Kantor Cabang PPA. Berikut adalah gambar sebaran pengelolaan

the Branch Offices of PPA. Following is the overview of the

aset properti.

property asset distribution.

165 ; 5%

Semarang

82 ; 2%

Surabaya

Bandung

171 ; 5%

Jakarta

2679 ; 74%

Prosentase Nilai Aset Properti Per Wilayah Penanganan /

Lampung

4%

Medan

2%

Semarang

2%

Surabaya

3%

Bandung

2%

Jakarta

87%

Percentage of Property Asset Value Per Region

EN

Number of Property asset Per Region

346 ;10%

PP

129 ; 4%

Medan

PT

Jumlah Aset Properti Per Wilayah Penanganan /

Lampung

A

Jumlah Aset Properti Berdasarkan Wilayah Penanganan / Number of Property Asset Based on Management Area

In 2007, in addition to routine security and maintenance, PPA has

pemeliharaan, PPA juga melakukan tiga jenis kegiatan pokok

also conducted three types of property asset management core

pengelolaan aset Properti lainnya, yaitu:

activities, namely:

KU M

Pada tahun 2007, selain kegiatan rutin berupa pengamanan dan

• Menyelesaikan administrasi pertanahan dengan mendorong

• Settling the land administration and driving the formation of a

pembentukan tim khusus untuk keperluan tersebut bersama

special team with the National Land Ageny (BPN) to handle the

Badan Pertanahan Nasional (BPN);

land administration;

• Menangani aset khusus.

DO

• Melakukan proses penilaian aset;

• Appraising the assets; and • Handling special assets.

1. Tim Penyelesaian Administrasi Pertanahan atas Aset

1. The PPA-managed State Asset Land Administration

Negara yang Dikelola PPA

Settlement Team

Dari hasil pembahasan mengenai penerbitan Infrastruktur Hukum

In the discussion on the issuance of the legal infrastructure for the

atas aset-aset properti eks BPPN kelolaan PPA antara Direktorat

ex-IBRA property assets that are managed by PPA between the

Jenderal Kekayaan Negara - Departemen Keuangan (DJKN),

Directorate General of State Assets of the Ministry of Finance

84




Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan PPA disepakati hal-hal

(DJKN), the National Land Agency (BPN) and PPA, the following

sebagai berikut:

agreements were formed:

• Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

• The Government Regulation No. 24 Year 1997 about Land

Tanah dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pengalihan

Registration can be used as a reference in the transfer of rights

hak atas aset-aset properti eks BPPN dari Pemerintah ke

of the ex-IBRA property assets from the Government to

investor, sehingga BPN tidak perlu menerbitkan suatu peraturan

investors, so that BPN does not have to issue new regulations of

baru di bidang pertanahan, melainkan cukup sosialisasi ke

land administration and only has to socialize the matter to the

Kantor-kantor Pertanahan di daerah.

regional land agencies.

• Pemerintah, dalam hal ini Departemen Keuangan dan PPA tetap

• The Government, in this case the Ministry of Finance and PPA still require a media from the Head Office of BPN to ensure that

Pusat untuk menjamin bahwa investor pembeli aset properti

the investors of the property assets will be able to register the

dapat mencatatkan hak kepemilikan atas aset properti yang

right of ownership of the property assets at the local BPN

dibelinya tersebut di Kantor BPN setempat. Sebagai tindak

office. As a follow up of the request, the Head of BPN will

lanjut dari kebutuhan tersebut Kepala BPN akan menyampaikan

circulate a Letter of Instruction to all heads of BPN»s regional

Surat Instruksi kepada para Kepala Kantor BPN di daerah guna

offices in order to endorse the property asset management

kelolaan PPA dan/atau Departemen Keuangan.

XIV-2007 telah dibentuk Tim Penyelesaian Administrasi

PP

activities of PPA and/or the Ministry of Finance.

On 12 November 2007, with the Lettter of Decision SK Kepala

EN

Pada tanggal 12 November 2007 dengan SK Kepala BPN No. 347-

PT

mendukung aktivitas-aktivitas pengelolaan aset properti

A

membutuhkan diterbitkannya suatu media dari Kantor BPN

BPN No. 347/-XIV-2007, the Land Administration Settlement Team

Pertanahan atas Aset Negara yang Dikelola PPA dengan tugas

of the state assets that are managed by PPA was formed with

antara lain:

duties that include, among others:

KU M

• Memeriksa, meneliti kelengkapan dan kesesuaian data

• Inspecting, investigating the completeness and fitness of the

pertanahan atas aset berupa tanah yang disampaikan oleh

land data of assets in the form of land that are provided by the

Departemen Keuangan dan/atau PPA dengan peraturan

Ministry of Finance and or PPA in compliance with land rules

perundang-undangan di bidang pertanahan;

and regulations;

• Memberikan alternatif penyelesaian atas aset-aset yang dikelola

• Providing alternatives of settlement of the assets managed by PPA with incomplete or problematic land administration;

PPA yang tidak lengkap dan/atau terdapat permasalahan

DO

administrasi pertanahan;

• Facilitating and advocating the land administration process of the state assets managed by PPA;

• Memfasilitasi dan melakukan pendampingan proses administrasi pertanahan atas pengelolaan aset negara oleh PPA;

• Monitoring and evaluating the implementation or follow up of the PPA-managed state asset administration by BPN throughout

• Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan atau tindak

Indonesia; and

lanjut administrasi aset negara yang dikelola PPA oleh BPN di seluruh Indonesia; dan

• Socializing the management of the assets by PPA to all units of BPN in Indonesia and the stakeholders.

• Melakukan sosialisasi mengenai aset-aset yang dikelola PPA kepada seluruh jajaran BPN di seluruh Indonesia dan pemangku

• The team»s terms of duty commences from the date of the decision and ends the latest on 27 February 2009.

kepentingan. • Masa kerja Tim terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan paling lambat 27 Februari 2009.

85

Annual Report 2007



2. Penilaian Aset Properti Kelolaan PPA

2. The Appraisal Process of the PPA-managed

Penilaian Tahap II atas 1.584 aset properti telah selesai dilakukan.

Property Assets

Hasil penilaian dari ketiga penilai independen ini selanjutnya

The Second Appraisal Stage of 1,584 property assets has been

disampaikan sebagai laporan kepada Menteri Keuangan sebagai

concluded. The appraisal of the three independent appraisers has

pemilik aset dan juga untuk menjadi referensi dalam penetapan

been subsequently reported to the Minister of Finance as the asset

Nilai Kekayaan Negara ataupun dasar dalam penentuan Harga

owner to become a reference in the determination of the state

Dasar Penjualan. Ringkasan hasil penilaian dapat dilaporkan

asset value and also to become the basis of determining the basic

sebagai berikut:

selling price. The summary of the appraisal is as follows:

A

Hasil Penilaian Aset Properti / The summary of the appraisal Property Asset Jumlah Aset Dinilai /

Finalisasi Hasil Penilaian /

Perusahaan Valuation Company Penilai

Appraiser Number of Appraised Assets

Finalization of Appraisal results

1.239

PT Dian Andilta Utama

220

PT Satyatama Graha Tara

125

Appraisal

1.584

PT

PT Penilai Artha Sedaya

PP

Perusahaan Penilai /

1.239 220 117

1.576

Notes: Seven assets could not be appraised because 6 assets could not be located and 1 asset did not have sufficient documentation, while 1 asset was appraised by the result was not accepted by PPA. The assets include the 4 Waru assets in Java Timur, which were purchased by the Department of Public Work in relation of road development.

Untuk melaksanakan penilaian, verifikasi aspek fisik dan komersial

To conduct the appraisal as well as physical and commercial

atas sisa aset properti kelolaan PPA yang belum dinilai dengan

aspects verification of the remaining PPA-managed property

lokasi tersebar di beberapa propinsi, maka pelaksanaannya dibagi

assets, which are dispersed in several provinces, the

menjadi 3 wilayah, yaitu:

implementation was divided into 3 areas, namely:

KU M

EN

Catatan : Sejumlah 7 aset properti tidak dinilai karena 6 aset tidak ditemukan titik lokasinya dan 1 aset tidak memiliki dokumen yang memadai, sedangkan 1 aset lainnya telah dinilai tetapi hasilnya tidak diterima oleh PPA. Jumlah tersebut termasuk 4 aset di Waru, Jawa Timur yang telah diselesaikan pelunasan ganti ruginya oleh Departemen Pekerjaan Umum terkait Pembangunan Jalan.

Propinsi /

Perusahaan Penilai Region

Province

Wilayah A

DKI Jakarta Nanggroe Aceh Darussalam Nusa Tenggara Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Sulawesi Utara Sumatera Utara

DO

Perusahaan Wilayah / Penilai /

Wilayah B

Bali Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur

Wilayah C

Banten Batam Jambi Jawa Tengah Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Lampung Riau Sumatera Barat Sumatera Selatan

86




Untuk pekerjaan ini PPA akan menunjuk 1 (satu) Perusahaan

For the implementation, PPA appointed 1 appraiser for each

Penilai untuk masing-masing Wilayah Verifikasi dan Penilaian,

verification and appraisal area, so that there were appointed three

sehingga jumlah Perusahaan Penilai yang akan ditunjuk adalah 3

different appraisers. Considering the type of work of the activity,

(tiga) Perusahaan Penilai yang berbeda. Mengingat bentuk

the candidates were allowed to form consortiums to conduct the

pekerjaan yang akan dilakukan, maka Calon Penyedia Jasa dapat

verification and appraisal in each verification/appraisal area.

membentuk konsorsium untuk melakukan pekerjaan verifikasi dan penilaian pada masing-masing Wilayah Verifikasi/Penilaian.

3. Special Asset Management

a. Penanganan Aset Properti di Hong Kong

a. Hong Kong Property Asset Management

PPA saat ini mengelola aset properti berupa ruang perkantoran

PPA manages a property asset in the form of office space at the

yang beralamat di Convention Plaza Office Tower Lt. 27, Harbour

Convention Plaza Office Tower, 27th Fl., Harbour Road, Wanchai,

Road, Wanchai, Hong Kong. Kepemilikan aset adalah paripassu

Hong Kong. The asset is owned paripassu by the Minister of

antara Menteri Keuangan (69%) dan Bank Permata (31%).

Finance (69%) and Bank Permata (31%). Previously, the asset was

Sebelumnya aset tersebut merupakan milik bersama antara Bali

owned jointly by Bali International Finance and Bank Bali.

PP

PT

International Finance dan Bank Bali.

A

3. Pengelolaan Aset Khusus, yaitu:

During the management by IBRA, the asset was offered for sales

ditawarkan untuk dijual melalui Bali International Finance yang

twice through Bali International Finance that is based in Hong

EN

Selama dalam penanganan BPPN, aset ini pernah dua kali

Kong, but transactions were never completed because

karena tidak tercapai kesepakatan mengenai harga penjualan.

agreement about the selling price could not be reached.

Untuk memastikan keberadaan dokumen kepemilikan aset dan

To ensure the whereabouts of the owners documents and the

mengetahui kondisi fisik aset, pada bulan Desember 2007 PPA

physical condition of the asset, PPA has visited the property and

telah mengadakan pertemuan dengan beberapa pihak di Hong

conducted meetings in Hong Kong in December 2007.

Kong yang terkait aset tersebut, yaitu Leo K.W. Lok, solicitor di

PPA will liaise with Bank Permata, Leo K. W. Lok, solicitor in Hong

Hong Kong yang sebelumnya ditunjuk oleh Bali International

Kong, as well as Sung Hung Kai Ltd (previously Bali International

Finance untuk menangani penjualan aset; dan Kiu Lok Service

Finance, ex-owner together with Bank Bali), to promote the sales

Management Co. Ltd., pengelola gedung perkantoran di

of the assets.

KU M

berkedudukan di Hongkong, namun transaksi tidak terlaksana

DO

Convention Plaza. Selanjutnya PPA akan melakukan koordinasi dengan Bank Permata, Leo K.W. Lok dan Sung Hung Kai Ltd (d/h Bali International Finance) untuk mengetahui keberadaan dokumen aset, serta mengupayakan penjualan aset tersebut.

b. Penanganan Aset Waru

b. Waru Asset Management

Tanah dan bangunan eks Citra Supermarket, Pondok Tjandra

The land and building of the former Citra Supermarket, Pondok

Indah, Wadungasri, Kecamatan Waru, Sidoarjo Jawa Timur

Tjandra Indah, Wadungsari, District Waru, Sidoarjo, East Java

(≈Aset Waru∆) adalah aset kelolaan PPA yang terkena proyek jalan

(≈Waru Asset∆) are state property assets under PPA management

tol simpang susun Waru-Bandara Juanda Surabaya, sehingga akan

had to be removed for the elevated toll-road Waru-Bandara

dibebaskan dengan mekanisme ganti rugi oleh Departemen

Juanda Surabaya project. The Department of Public Works paid

Pekerjaan Umum melalui Panitia Pengadaan Tanah (P2T) sesuai

for the loss through the Land Acquisition Committee (P2T), in

Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005. Berdasarkan KMK No.

compliance to the Presidential Regulation No. 36 Year 2005.

87

Annual Report 2007



The compliance to the Presidential Regulation No. 36 Year 2005.

sebesar Rp 6,56 miliar belum termasuk PPN 10%.

The Minister of Finance determined the price of loss at IDR

Dalam rangka pelaksanaan ganti rugi tersebut pihak PU telah

6,558,000,000 excluding VAT 10% through Decision No. 1001/

melakukan pembayaran ganti rugi Aset Waru dan segera

KMK.06.2006.

melakukan pembongkaran fisik bangunan karena bangunan

In the course of the payment of the compensation, the

tersebut merupakan salah satu bangunan terakhir yang dapat

Department of Public Works has paid for the Waru Assets and has

menghambat pelaksanaan proyek tersebut.

immediately commenced deconstruction, due to the fact that the

Namun demikian pelaksanaan penandatanganan pelepasan hak

building was one of the last obstacles in the completion of the

belum dapat dilakukan karena masih terdapat beberapa klausal

project.

dalam perjanjian yang belum disepakati antara P2T dengan PPA.

However, the signing of the transfer agreeement was postponed

Hal ini sudah disampaikan secara tertulis oleh PPA.

due to the fact that several details in the agreement were still

PP

A

1001/KMK.06.2006 maka telah ditetapkan harga ganti rugi

under discussion between P2T and PPA. PPA has notified this development in writing.

Renon, Bali

c. Following up The Asset Swap Agreement of Kesiman

PT

c. Penanganan Perjanjian Tukar Menukar Aset Kesiman dan

and Renon Assets in Bali The asset at Jl. W. R. Supratman 256, Desa Kesiman, Denpasar of

17.006m2 (≈Aset Kesiman∆) merupakan salah satu aset properti

17,006m2 (≈Kesiman Asset∆) is one of the property assets

yang dikelola PPA. Berdasarkan Perjanjian Tukar Menukar No.

managed by PPA. Based on the Asset Swap Agreement No.

593.22/13237/Perl dan No. DIR/ 462A/97, pada tanggal 1

EN

Aset di Jl. W.R. Supratman 256, Desa Kesiman, Denpasar seluas

593.22/13237/Perl and No. DIR/462/97, on 1 September 1997, the Kesiman Asset, which at that time was owned by Bank

pada waktu itu merupakan milik Bank Utama dengan sebidang

Utama, was exchanged with an 8,740 m2 piece of land owned by

tanah di Jl. Raya Puputan, Renon seluas 8.740m2 milik Pemda Bali

the Regional Government of Bali at Jl. Raya Puputuan, Renon

(≈Aset Renon∆). Pemda Bali kemudian memberikan izin kepada

(≈Renon Asset∆). The Regional Government of Bali then allowed

Yayasan Darma Usada Resi Markandeya untuk memanfaatkan

the Darma Usada Resi Markandeya to use the Kesiman Asset to

Aset Kesiman sebagai lokasi pembangunan Rumah Sakit Umum

build the General Hospital Dharma Yadnya. However, the

Dharma Yadnya, sedangkan eksekusi atas Perjanjian Tukar

execution of the Asset Swap Agreement was not completed

Menukar belum dilakukan karena pada tahun 1998 Bank Utama

because in 1998 Bank Utama was handed over by Bank Indonesia

diserahkan oleh Bank Indonesia kepada BPPN.

to IBRA.

Dari hasil pengukuran ulang BPN Denpasar, diketahui terdapat

In the re-measurement by the Denpasar National Land Agency it

kekurangan luas atas Aset Renon dari yang disepakati dalam

was found that the size of the Renon Asset was less than stated in

perjanjian tukar menukar tersebut. Atas kekurangan tersebut,

the swap agreement. For the loss, the Regional Government of

Pemda Bali mengusulkan untuk memberikan tambahan bidang

Bali offered an additonal piece of land at Jl. Mpu Tantular,

aset berupa tanah kosong di Jl. Mpu Tantular, Denpasar seluas

Denpasar, of the size of 3,005 m2 (≈Mpu Tantular Asset∆). The

3.005m2 (≈Aset Mpu Tantular∆). Hasil verifikasi fisik dan komersial

physical and commercial verification by PPA showed that the

yang dilakukan oleh PPA menunjukkan bahwa kondisi fisik Aset

physical condition of the Mpu Tantular Asset is not that

Mpu Tantular kurang marketable sehingga dikhawatirkan

marketable and it was feared that the condition will cause

menyulitkan proses penjualan atas aset tersebut. Selain itu hasil

problems in the divestment of the asset. Furthermore, the

penilaian independen pada bulan November 2006 menunjukkan

appraisal of an independent appraiser in November 2006 showed

bahwa nilai pasar Aset Mpu Tantular tidak ekuivalen dengan nilai

that the market value of the Mpu Tantular Asset is not equivalent

pasar kekurangan luas Aset Renon.

to the deficit of the Renon Asset.

DO

KU M

September 1997 dilakukan pertukaran antara Aset Kesiman yang

88




Currently, PPA is in the process of asking the Minister of Finance»s

penanganan perjanjian tukar guling aset tersebut dengan

approval for the following follow up actions of the asset swap

persetujuan Menteri keuangan, yaitu: (1) PPA tidak menyetujui

agreement, namely: (1) PPA rejects the proposal of the Regional

usulan Pemda Bali untuk menyerahkan Aset Mpu Tantular sebagai

Government of Bali to submit the Mpu Tantular Asset to

pengganti atas kekurangan luas Aset Renon sebagaimana yang

compensate the deficit of the Renon Asset as agreed upon in the

disepakati dalam Perjanjian Tukar Menukar; (2) terhadap

Swap Agreement; (2) to compensate the deficit of the Renon

kekurangan di Aset Renon, PPA meminta agar Pemda Bali

Asset, PPA requests the Regional Government of Bali to pay in

melakukan penggantian dalam bentuk tunai (setara dengan nilai

cash (equivalent to the market value of the Renon Asset deficit);

pasar atas kekurangan luas Aset Renon); dan (3) PPA hanya akan

and (3) PPA will only accept the Renon Asset of 5,748 m2 if an

menerima Aset Renon seluas 5.748m2 setelah terdapat

agremeent with the Regional Government of Bali on the

kesepakatan dengan Pemda Bali perihal penyelesaian atas

settlement of the Renon Asset deficit has been reached.

PP

A

Saat ini PPA sedang melaksanakan proses tindak lanjut

kekurangan luas Aset Renon.

d. Regensi Melati Mas Asset Management

Di Perumahan Regensi Melati Mas, Tangerang terdapat 147

The Regensi Melati Mas housing complex in Tangerang has 147

kavling siap bangun (KSB) yang termasuk dalam aset kelolaan PPA

ready-to-built lots (KSB) that are under the management of PPA. A

dimana sebagian diantaranya dalam proses sertifikasi. Terdapat

portion of them are in the process of being certified. PT

permohonan dari PT Griyapotensa Karyamaju (≈GKM∆) sebagai

Griyapotensa Karyamaju (≈GKM∆) as the developer ex-owner has

developer eks pemilik untuk mengganti 31 kavling yang

asked to swap 31problem lots with 15 free-and-clear lots within

EN

PT

d. Penanganan Aset Regensi Melati Mas

the same housing complex. The request came up due to an

yang tidak bermasalah. Hal ini disebabkan antara lain adanya

alteration of the site plan. GKM also asked for the release of

perubahan Site Plan. PT GKM juga meminta pelepasan dokumen

ownership documents of 24 lots that are collaterals for asset

kepemilikan atas 24 bidang tanah yang merupakan jaminan atas

transfer tax settlement and 17 lots that are collaterals for the

pembayaran pajak pengalihan aset dan 17 bidang tanah yang

division of land certificates that are managed by PPA.

KU M

bermasalah dengan 15 kavling di kawasan perumahan yang sama

merupakan jaminan pelaksanaan pemecahan sertifikat tanah yang dikelola PPA.

e. Preservation of Property Assets Managed by PPA

Jumlah aset properti yang sudah diamankan per 31 Desember

Total property assets that have been preserved by 31 December

2007 adalah sebanyak 3.120 unit, dari 3.568 unit total aset

2007 was 3,120 units, of the 3,568 total units that are under the

properti yang dikelola oleh PPA. Sebagian besar aset properti yang

management of PPA. A large part of the preserved property assets

telah diamankan berada di wilayah Jabotabek yaitu 2.683 unit

are located in the area of Greater Jakarta, namely 2,683 untis

(80%) sedangkan sisanya tersebar di wilayah kantor cabang PPA

(80%), while the rest is dispersed in the areas of the branch office

Bandung (163 unit), Semarang (72 unit), Surabaya (263 unit),

of PPA Bandung (163 units), Semarang (72 units), Surabaya (263

Medan (135 unit) dan Lampung (117 unit). Jumlah tenaga

units), Medan (135 units) and Lampung (117 units). The number

pengamanan (Waker) yang bertanggungjawab mengamankan

of wakers responsible for the assets» preservation was 759 people.

aset tersebut adalah sebanyak 759 orang. Pengamanan dilakukan

The preservation is implemented through the use of local wakers

dengan menggunakan tenaga pengamanan (Waker) yang berasal

with the pattern of ≈guard, patrol and monitor∆. For the area of

dari wilayah setempat dengan pola ≈jaga, patroli dan

Greater Jakarta, the wakers are coordinated by 8 area

monitoring∆. Untuk wilayah Jabotabek, Waker dikoordinir oleh 8

coordinators.

DO

e. Pengamanan Aset Properti yang Dikelola PPA

orang Koordinator Wilayah.

89

Annual Report 2007



Equity and Credit Asset Management



Pada tanggal 17 Januari 2007, Menteri Keuangan menetapkan

On 17 January 2007, the Minister of Finance determined the BNR

nilai aset BNR berdasarkan KMK No. 36/KMK/06/2007.

asset value with the KMK No. 36/KMK/06/2007. Consequently,

Selanjutnya PPA mempersiapkan pelaksanakan program penjualan

and after receiving guidance from the Minister of Finance in the

atas Hak Tagih dan Saham BNR setelah memperoleh arahan dari

meeting of 18 April 2007, PPA prepared the divestment program

Menteri Keuangan dalam rapat tanggal 18 April 2007, dengan

of the BNR credit and equity assets. The steps included:

langkah-langkah sebagai berikut:

1. The appointment of consultants to support PPA in the process

1. Menunjuk konsultan yang akan membantu PPA dalam semua

of divesting the BNR credit and equity assets, namely:

proses kegiatan penjualan Hak Tagih dan Saham BNR, yakni:

• PT Indo Premier Securities and PT Procon Indah (consortium) as

A

Pengelolaan Aset Saham & Kredit

the sales consultant of BNR;

PP

• PT Indo Premier Securities dan PT Procon Indah (konsorsium) sebagai Konsultan Penjualan BNR.

• KarimSyah Law Firm as the legal consultant of BNR.

• KarimSyah Law Firm sebagai Konsultan Hukum BNR

2. Announced the BNR credit and equity asset divestment

pada tanggal 7 Juni 2007 melalui harian Kompas dan Jakarta

program on 7 June 2007 through Kompas and Jakarta Post

Post, dan pada tanggal 14 Juni 2007 melalui Asian Wall Street

newspapers, and on 14 June 2007 through the Asian Wall Street

Journal.

Journal.

EN

PT

2. Mengumumkan Program Penjualan Hak Tagih dan Saham BNR

3. Cooperated with the Deputy General Attorney JAMDATUN as

Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) sebagai Pengacara

the state»s attorney based on the Instructional Letter of

Negara berdasarkan Surat Perintah Jamdatun Nomor: PRIN-074/G/

JAMDATUN Number: PRIN-074/G/Gs.2/04/2007 on 13 April 2007,

Gs.2/04/2007 tanggal 13 April 2007, yang membantu

to obtain a legal advice in order to keep the implementation of

KU M

3. Kerja sama dengan Kejaksaan Agung RI - Jaksa Agung Muda

memberikan kajian hukum agar pelaksanaan penjualan tetap dalam koridor/aturan terkait.

the divestment within the legal corridor.

4. Involved BPKP as the independent observer to ensure that the

(BPKP) sebagai pengamat (observer) independen agar pelaksanaan

implementation of the divestment is complying to the principles of

penjualan tetap dalam koridor prinsip-prinsip good corporate

good corporate governance, based on the Duty Letter BPKP

governance, berdasarkan Surat Tugas BPKP Nomor: ST-584/D503/

Number: ST-584/D503/1/2007 of 21 June 2007.

DO

4. Menyertakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

1/2007 tanggal 21 Juni 2007.

5. Pelaksanaan Tahap pendaftaran dan uji tuntas termasuk

5. The execution of the registration stage and the final inspection

peninjauan ke lokasi BNR dimulai sejak tanggal 11 Juli 2007

including a site visit to the location of BNR was started on 11 July

sampai dengan 24 Juli 2007. Investor yang mengikuti tahap ini

2007 and ended on 24 July 2007. Four investors participated in

berjumlah 4 (empat) investor, yaitu: Pink Sapphire Investment Ltd,

this stage, namely: Pink Sapphire Investment Ltd, Hanwha

Hanwha Securities Co., Ltd, Samtan Co., Ltd, dan E Crisps

Securities Co., Ltd., Samtan Co., Ltd., and E Crisps Trading Ltd.

Trading Ltd.

90




6. Pada tanggal 23 Juli 2007, Menteri Keuangan menetapkan

6. On 23 July 2007, the Minister of Finance determined the Floor

Harga Dasar Paket Aset Hak Tagih dan Saham Pada BNR yang

Price of the BNR credit and equity asset package, and provided

diserahkan dalam amplop tertutup kepada Notaris Lolani K.

the information in a sealed envelop to Notary Lolani K. Irdham.

Irdham.

7. On 25 July 2007, 2 registered investor candidates (further

(selanjutnya disebut ≈Calon Investor Penawar∆) menyerahkan

referred to as ≈biding investor candidate∆) submitted bid letters

Surat Penawaran yang disaksikan oleh Notaris, Wakil dari

under the supervision of the Notary, representatives of the

Departemen Keuangan RI, Tim BPKP, Tim Jamdatun, Konsultan

Ministry of Finance, the BPKP team, the JAMDATUN team, as well

Hukum dan Konsultan Penjualan.

as the legal and sales consultants.

8. Seluruh proses pelaksanaan Program Penjualan tersebut di atas

8. The whole implementation of the divestment program was

disampaikan oleh PPA kepada Menteri Keuangan melalui surat

reported by PPA to the Minister of Finance through a letter on 25

tanggal 25 Juli 2007. Selanjutnya Menteri Keuangan menetapkan

July 2004. Subsequently, the Minister of Finance determined the

harga jual melalui SK Menkeu No.337/KMK.06/2007 tentang

selling price through the decree SK Menkeu No. 337/KMK.06/

Penetapan Harga Jual Dalam Penjualan Kekayaan Negara Berupa

2007 on the Selling Price Determination of State Assets in the

Saham dan Hak Tagih kepada PT BNR yang berasal dari BPPN yang

form of ex-IBRA Equity and Credits of PT BNR that are under the

dikelola oleh PPA.

management of PPA.

EN

PT

PP

A

7. Pada tanggal 25 Juli 2007, 2 (dua) Calon Investor Terdaftar

9. On 26 July 2007, PPA declared E-Crisps Trading Limited as the

Limited sebagai investor pemenang. Penandatanganan Dokumen

winning investor. The signing of the transaction documents was

Transaksi dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2007 di hadapan

conducted on 10 August 2007 in front of the Notary Sutjipto, SH,

Notaris Sutjipto, S.H., M.Kn., dan disaksikan oleh Departemen

M.Kn., and was witnessed by the Ministry of Finance, BPKP,

Keuangan RI, BPKP, JAMDATUN, Konsultan Hukum dan Konsultan

JAMDATUN, and the legal and sales consultants. The actual

Penjualan. Untuk serah terima dokumen hukum dan jaminan dari

transfer of the legal documents and the guarantee by PPA to E-

PPA kepada E-Crisps Trading Limited selaku Investor Pemenang

Crisps Trading Limited as the winning investor (represented by

(dalam hal ini diwakilkan/dikuasakan kepada Notaris Helena

Notary Helena Adnan) was conducted on 20 August 2007.

KU M

9. Pada tanggal 26 Juli 2007, PPA menetapkan E-Crisps Trading

DO

Adnan) dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2007.

Setelah program penjualan BNR selesai dilaksanakan, BPKP

After the divestment of BNR was completed, BPKP through the

melalui surat No. SP-1001/D5/03/2007 tanggal 20 September

letter No. SP-1001/D5/03/2007 of 20 September 2007, concluded

2007, menyimpulkan bahwa transaksi penjualan aset Kredit dan

that the BNR credit and equity asset sales transaction complied to

Saham BNR sudah memenuhi tata kelola perusahaan yang baik

good corporate governance principles and was in accordance to

dan sesuai dengan kerangka acuan yang telah ditetapkan. Selain

the terms of reference. Furthermore, the JAMDATUN provided its

itu JAMDATUN juga menyampaikan pendapat hukumnya yang

legal opinion in the letter B-284/G/Gph.1/09/2007 of 12

tertuang dalam surat B-284/G/Gph.1/09/2007 tanggal 12

September 2007, which in essence concluded that the divestment

September 2007 yang pada dasarnya menyimpulkan bahwa

process of the assets was in line with the request of the House of

proses penjualan aset tersebut sesuai dengan amanat DPR, patuh

Representatives, complied to existing rules and regulations, and

pada ketentuan yang berlaku, serta mencakup dokumen yang

included proper legal documents.

telah memiliki ketetapan hukum.

91

Annual Report 2007



The Management of PT Tuban Petrochemical Industries

(≈Tuban Petro∆)

(≈Tuban Petro∆)

Secara umum pengelolaan Tuban Petro menunjukkan

In general the management of Tuban Petro showed significant

peningkatan yang signifikan pada tahun 2007. Walaupun salah

improvements in 2007. Although one of the subsidiaries, namely

satu anak Perusahaannya, yaitu PT Trans Pacific Petrochemical

PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (≈TPPI∆), still booked a

Indotama (≈TPPI∆) masih membukukan rugi namun sudah

loss, yet it already showed an improving financial position by

menunjukkan perbaikan dalam posisi keuangan dengan terus

continuously implementing efficiency measures in both the

melakukan langkah-langkah efisiensi di sektor produksi maupun

production and the financial sectors. The performances of PT

sektor keuangan. Adapun kinerja PT Polytama Propindo

Polytama Propindo (≈Polytama∆) and PT Petro Oxo Nusantara

(≈Polytama∆) dan PT Petro Oxo Nusantara (≈PON∆) juga

(≈PON∆) were also improved significantly. the 2007 year-end

menunjukkan peningkatan yang signifikan. Proyeksi akhir tahun

projection showed that Polytama would book a net profit of

2007 menunjukkan Polytama dapat membukukan laba sebesar ±

more-or-less USD 17 million and PON USD 51 million. The year-to-

USD 17 juta dan PON sebesar USD 51 juta. Proyeksi EBITDA year

date EBITDA projection for Polytama at the end of 2007 was USD

to date Polytama pada akhir tahun 2007 mencapai ± USD 30,7

30.7 million, and for PON more-or-les s USD 60 million.

PP

A

Pengelolaan PT Tuban Petrochemical Industries

PT

juta, sedangkan EBITDA year to date PON mencapai ± USD 60 juta.

In the context of developing TPPI, Tuban Petro is in the process of

mengupayakan pinjaman langsung bagi TPPI untuk refinancing

obtaining a direct loan for TPPI to refinance the working capital

pinjaman modal kerja TPPI sebesar USD 350 Juta. Selama ini,

loan of TPPI at the amount of IDR 350 million. Previously, the

EN

Terkait dengan pengembangan TPPI, Tuban Petro sedang

financing scheme involved a UOB loan through Java Energy.

skema pembiayaan yang dipergunakan adalah pinjaman UOB melalui Java Energy.

KU M

Beberapa hal terkait Polytama antara lain:

• Kesepakatan jumlah klaim denda keterlambatan pembayaran pembelian propylene dari Polytama ke Pertamina.

• Tuban Petro melakukan refinancing pinjaman Polytama dari

UOB dengan pinjaman dari Bank Mandiri. Polytama juga masih

Activities related to Polytama: • An agreement on the amount of late payment claims related to the purchase of propylene from Polytama to Pertamina was reached; and • Tuban Petro refinanced the Polytama loan to UOB with a loan from Bank Mandiri. Polytama also still uses the bank guarantee

Bank Danamon melalui SPV Citra Senantiasa Abadi; dan lain-

and working capital facilities of Bank Danamon through SPV

lain.

Citra Senantiasa Abadi; and others.

DO

mempergunakan fasilitas bank garansi dan modal kerja dari

Aset Hak Tagih dan Saham Tuban Petro telah dilakukan penilaian

The credit and equity asset of Tuban Petro were appraised by the

oleh Penilai Independen PT Heburinas Nusantara/CB Richard Ellis

independent appraiser PT Heburinas Nusantara/CB Richard Ellis

(Herburinas), dan hasilnya telah dilaporkan kepada Menteri

(Herburinas), and the result was reported to the Minister of

Keuangan RI untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan

Finance for further reference in the determination of the Tuban

dalam penetapan nilai aset Tuban Petro, sesuai surat PPA tanggal

Petro asset value, with the letter of PPA of 12 July 2007 regarding

12 Juli 2007 perihal permohonan penetapan nilai kekayaan

the request for determining the value of the state assets in the

negara hak tagih dan saham PT Tuban Petrochemical Industries.

form of credit and equity assets of PT Tuban Petrochemical Industries.

PT Silakencana Tirtalestari (≈PT ST∆) selaku debitur telah

PT Silakencana Tirtalestari (PT ST) as the debtor has submitted a

menyampaikan proposal untuk menyelesaikan kewajiban Tuban

proposal to settle the liabilities of Tuban Petro with cash payment

Petro dengan pembayaran Tunai dan Standby LC. Atas penawaran

and a standby LC. PPA»s response to the proposal of PT ST was to

PT ST tersebut PPA telah meminta bantuan pendapat hukum

ask the JAMDATUN for a legal opinion and to appoint Heburinas

92




as the independent appraiser in the case of the standby LC

Penilai Independen terkait pelunasan dengan Standby LC.

settlement.

Pada tanggal 18 April 2007 PPA telah menyampaikan laporan

On 18 April 2008, PPA submitted a report to the Minister of

kepada Menteri Keuangan mengenai perkembangan pengelolaan

Finance regarding the progress of the Tuban Petro credit and

Aset Saham dan Hak Tagih Tuban Petro dan diperoleh arahan

equity asset management and obtained guidance by the Minister

Menteri Keuangan untuk mendiskusikan lebih lanjut opsi-opsi

of Finance to further discuss the management options, including

pengelolaan antara lain opsi pengalihan kepada Pertamina.

among others the option to transfer the assets to Pertamina.

Menindaklanjuti arahan Menteri Keuangan RI dalam pertemuan

Based on the Minister»s guidance of the 18 April 2007 meeting, a

tanggal 18 April 2007 dimaksud, maka selanjutnya dilakukan

meeting with the Secretary General of the Ministry of Finance,

pertemuan antara Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan PPA

PPA and Pertamina was conducted on 16 May 2007, where

dan Pertamina pada tanggal 16 Mei 2007, dimana Pertamina

Pertamina declared its readiness to take over the management of

telah menyatakan kesiapannya untuk mengambil alih pengelolaan

the Tuban Petro credit and equity assets.

PP

PT

Saham dan Hak Tagih Tuban Petro.

A

kepada JAMDATUN dan menunjuk Heburinas selaku Konsultan

After the meeting that was initiated by the Ministry of Finance,

tersebut, kemudian melalui surat No. 1073/C0000/2007-S4

through the letter No. 1073/C0000/2007-S4 of 2 October 2007,

tanggal 2 Oktober 2007, Pertamina menyatakan tidak dapat

Pertamina stated that it was not able to continue the Tuban Petro

EN

Setelah pertemuan yang diprakarsai oleh Departemen Keuangan

melanjutkan proses rencana investasi di Tuban Petro karena tidak

investment plan, because there was no opportunity to become

ada kesempatan menjadi pemegang saham mayoritas dan

the majority shareholder and operator.

KU M

operator.

In relation to the withdrawal of Pertamina from the Tuban Petro

rencana investasi di Tuban Petro, maka PPA mengintensifkan

investment plan, PPA intensified discussions with debtors, to

diskusi dengan debitur, guna membahas percepatan pelunasan

accelerate the settlement of the multi-year bonds (≈MYB∆)

kewajibannya berupa Multi Years Bonds (≈MYB∆) dengan harapan

liabilities, with the expectation that in mid-2008 the settlement

dapat selesai pada pertengahan tahun 2008 dengan berpegang

could be reached, in compliance to the state asset management

pada prinsip pengelolaan aset negara, serta dengan dukungan

principles and with the supporting legal opinion of the

opini dari JAMDATUN.

JAMDATUN.

DO

Terkait dengan tidak bersedianya Pertamina melanjutkan proses

Selain melakukan pengelolaan aset seperti yang dijelaskan di atas,

In addition to the abovementioned asset management activities,

PPA selaku kuasa Pemegang Saham melalui Tuban Petro (Holding

PPA as the representative of the shareholder through Tuban Petro

Company) ikut serta dalam pelaksanaan RUPS TPPI, Polytama,

(Holding Company) participated in the GSMs of TPPI, Polytama,

serta PON. Secara singkat hasil ketiga RUPS tersebut adalah

and PON. Briefly, the results of the three GSMs were the alteration

pergantian Dewan Komisaris dan Direksi. Adapun RUPS Tuban

of the Boards of Commissioners and the Boards of Directors. The

Petro sendiri menghasilkan pergantian Dewan Komisaris dan

GSM of Tuban Petro also resulted in the alteration of its Board of

Direksi, serta catatan pemegang saham atas kontrak off-take

Commissioners and Board of Directors, and the notes of the

agreement TPPI, kajian atas kemungkinan pelaksanaan kuasi

shareholders on the off-take agreement contract of TPPI, the

reorganisasi pada anak perusahaan, dan tindak lanjut catatan

study of possible quasi-reorganization of the subsidiaries, and the

RUPST 2005 (laporan audit kepatuhan, pembentukan komite

follow up of the AGSM 2005 notes (compliance audit report,

audit, serta centralized back-office Polytama).

audit committee establishment, and the centralized back-office of Polytama).

93

Annual Report 2007



Aset Titipan

Custodian Assets

Selain menyerahkelolakan aset-aset eks BPPN yang tidak

In addition to transferring free-and-clear ex-IBRA assets for

berperkara untuk dikelola, Menteri Keuangan juga menugaskan

management, the Minister of Finance also asked PPA to

PPA untuk melakukan pengadministrasian dan penyimpanan

administer and look after asset documents, as well as the

dokumen-dokumen aset, serta pengamanan aset properti yang

preservation of property assets not transferred to PPA.

tidak diserahkelolakan kepada PPA. On 31 December 2007, there were 428 property assets in

dilakukan pengamanannya oleh PPA adalah 428 aset. Di

custody; 304 were based in the area of Greater Jakarta, while the

antaranya, 304 aset berada di wilayah Jabodetabek dan

rest was dispersed in Bandung (76), Semarang (5), Surabaya (22),

selebihnya tersebar di wilayah Bandung (76), Semarang (5),

Medan (16), and Lampung (5).

A

Per 31 Desember 2007, jumlah aset properti yang dititipkan dan

PP

Surabaya (22), Medan (16), dan Lampung (5).

The expense incurred from protecting the assets were the

dititipkan tersebut menjadi beban Departemen Keuangan

responsibility of the Ministry of Finance, as specified in the

sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama Penitipan.

custodian agreement. For document keeping, PPA imposed no

Sedangkan untuk penitipan dokumen aset, PPA tidak

charge.

PT

Biaya-biaya yang timbul dari pengamanan aset-aset properti yang

membebankan biaya.

2008 OUTLOOK

EN

TINJAUAN UMUM 2008

For 2008, the Indonesian Parliament through the Working

2008 menetapkan target setoran PPA untuk APBN 2008 sebesar

Committee of the 2008 Annual State Budget has determined a

Rp 600 miliar. Upaya yang dilakukan oleh PPA untuk memenuhi

IDR 600 billion target of remittance to government. PPA intends

target tersebut adalah menargetkan perolehan HPA tahun 2008

to reach that amount by targeting a proceeds from asset

sebesar Rp 823 miliar. HPA tersebut direncanakan akan diperoleh

management of IDR 823 billion and plans to obtain IDR 373

dari pengelolaan aset saham bank sebesar Rp 373 miliar (46%),

billion (46%) from the asset management of bank equity, IDR 117

pengelolaan saham non bank sebesar Rp 117 miliar (15%),

billion (15%) from the asset management of non-bank equity, IDR

pengelolaan aset hak tagih (kredit) sebesar Rp 252 miliar (31%),

252 billion (31%) from the asset management of loans (credits),

pengelolaan aset properti sebesar Rp 60 miliar (8%), dan

IDR 60 billion (8%) from asset management of properties, and IDR

pengelolaan aset saham & kredit sebesar Rp 20 miliar (3%).

20 billion (3%) from asset management of share & credits.

DO

KU M

Untuk tahun 2008, DPR RI melalui Panitia Kerja Anggaran RAPBN

94




Hasil Pengelolaan Aset RKAP 2008 / Proceeds from Asset Management RKAP 2008

31%

Aset Properti / Property Asset

7%

Aset Saham & Kredit / Shares & Loans Asset

3%

PT

PP

A

Aset Hak Tagih (Kredit) / Loans Asset

45%

Aset Saham Non Bank / Non Bank Shares Asset

14%

EN

Aset Saham Bank / Bank Shares Asset

To optimize the realization of the target of remittance government

2008 tersebut, dukungan eksternal yang masih diperlukan antara

(state budget 2008), external support is necessary, which includes

lain adalah infrastruktur hukum di bidang pertanahan dari BPN

regulations of land transactions from the National Land

dan penetapan nilai aset oleh Menteri Keuangan untuk aset yang

Development and the determination of asset values by the

belum ditetapkan nilainya.

Minister of Finance for those assets whose values have not been

KU M

Guna memperlancar pencapaian target setoran PPA ke APBN

determined.

Another important factor in 2008 is related to the end of terms of

Anggaran Dasar Perusahaan, tugas PPA akan berakhir pada bulan

PPA, which is due in February 2009 according to the corporate

Februari 2009. Dengan demikian, PPA akan memulai langkah-

charter. Therefore, PPA will start to prepare the end of terms in

langkah persiapan pengakhiran tugas pada tahun 2008. PPA

2008 to ensure that it will proceed in compliance with the related

akan memastikan bahwa pengakhiran tugas dapat dilaksanakan

rules and regulation.

DO

Hal penting lainnya adalah rencana pengakhiran tugas PPA. Sesuai

sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

95

Annual Report 2007



PP PT EN

DO

KU M

PPA consistently prioritizes the implementation of GCG principles and strives to uphold the GCG principles as the operational foundation of the Company.

A

PPA tetap konsisten mengedepankan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG serta berupaya meningkatkan prinsip prinsip GCG tersebut sebagai landasan operasional Perusahaan.

96




Sebagai BUMN yang mengelola aset Negara eks BPPN untuk

As an SOE that manages ex-IBRA assets that have been

jangka waktu lima tahun, PPA memiliki kekhasan. Di satu pihak,

transferred by the State for a period of five years, PPA is unique.

dalam masa kerja yang sangat singkat, PPA dituntut untuk

On the one hand, PPA is demanded to accelerate the return of

mempercepat pengembalian uang Negara dengan peningkatan

Government funds with high added value. On the other hand,

nilai aset yang optimal. Di lain pihak, PPA diharapkan menerapkan

PPA is expected to implement GCG that is essentially oriented

GCG yang pada dasarnya berorientasi pada prinsip yang

towards sustainability.

berkesinambungan (going concern).

PPA sees the uniqueness as a challenge and answers the challenge

tantangan tersebut dengan konsep tata kelola perusahaan yang

by implementing good corporate governance. PPA has a Code of

baik. PPA telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola

Corporate Governance and a Risk Management Foundation,

Perusahaan (Code of Corporate Governance) dan Kerangka

which were formulated as a manifestation of PPA»s concern

Manajemen Risiko, sebagai wujud perhatian dan tanggung jawab

towards corporate governance. The Code of Corporate

yang besar dari Perusahaan. Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola

Governance is a reference of GCG implementation practices

Perusahaan merupakan acuan dalam penerapan praktik GCG

and has become a commitment of all organs of the company.

PP

In the course of GCG implementation, assessments of the GCG

EN

Dalam rangka penerapan GCG, telah dilakukan assessment

PT

yang menjadi komitmen setiap organ Perusahaan.

A

PPA melihat keunikan tersebut sebagai tantangan dan menjawab

practice at PPA have been conducted. For the period of 2005-

disimpulkan bahwa tingkat penerapan GCG di PPA secara umum

2006, it was concluded that the GCG implementation at PPA has

≈Baik∆ dengan skor capaian aktual 81,85 dari maksimal 100,

reached a proper level with a score of 81.85 of 100, which is one

yang merupakan salah satu yang terbaik di kalangan BUMN.

of the highest scores among SOEs.

Sekalipun memiliki sifat unik baik dari sifat aset yang dikelola serta

Although it has a unique position, both in terms of the managed

masa operasional tugas yang terbatas, PPA tetap konsisten

assets and in terms of the limited operational period, PPA

mengedepankan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG serta berupaya

consistently prioritizes the implementation of GCG principles and

meningkatkan prinsip-prinsip GCG tersebut sebagai landasan

strives to uphold the GCG principles as the operational foundation

operasional Perusahaan.

of the Company.

DO

KU M

terhadap praktek GCG di PPA. Untuk periode 2005 - 2006,

Pelaksanaan Prinsip-Prinsip GCG di PPA

Implementation of GCG Principles at PPA

Pelaksanaan operasional PPA dilandasi prinsip-prinsip GCG, yaitu

The operations of PPA, corresponding to the corporate

Transparansi (Transparency), Kemandirian (Independency),

governance of PPA, are based on the generally accepted GCG

Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban

principles, namely Transparency, Independency,

(Responsibility), dan Kewajaran (Fairness).

Accountability, Responsibility and Fairness.

Transparansi. Merupakan keterbukaan Perusahaan dalam

Transparency. As a manifestation of the company»s commitment

melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan

towards transparency, all decision making processes and material

dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai

and relevant information distribution are conducted timely,

Perusahaan secara tepat waktu, memadai, jelas dan dapat

comprehensively, clearly, and responsibly towards the stakeholders

dipertanggungjawabkan kepada stakeholders sesuai haknya.

and by taking into account the stakeholders» rights.

PPA mengelola dan menerbitkan informasi untuk menjunjung

PPA manages and discloses information to uphold transparency,

transparansi, melalui Laporan Manajemen Triwulanan dan

through quarterly and yearly management reports, annual reports,

97

Annual Report 2007



Tahunan, Laporan Tahunan, media massa, website PPA, dan

and also its website. The information includes standard corporate

media-media lainnya. Informasi tersebut mengandung uraian

issues and asset management issues and is distributed timely,

tentang Perusahaan, kegiatan pengelolaan aset , termasuk di

comprehensively, and accountably to the stakeholders, and

dalamnya informasi terkait program penjualan aset dan

includes details about the company, asset management activities,

penagihan aset kredit/hak tagih.

comprising asset divestment programs and collection of credit/ loan assets.

Independency. The company strives to uphold and respect the

hak dan kewajiban, tugas, tanggung jawab serta kewenangan

rights, duties, responsibilities, and authority of the company»s

masing-masing Organ Perusahaan. Komposisi Direksi juga

organs. The composition of the Board of Directors enables

memungkinkan untuk bertindak independen, dalam arti Direksi

independent action, in the sense that the Directors do not have

tidak memiliki kepentingan yang dapat mengganggu

interests that may influence their ability to fulfill their duty in an

kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan

independent and critical manner.

PP

A

Kemandirian. Perusahaan berupaya untuk selalu menghormati

PT

kritis.

Accountability is manifested in the separation of rights, duties,

tentang hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dari

authority and responsibility of the company»s organs, so that the

Organ Perusahaan sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana

company»s management is conducted effectively. The shareholder

dengan efektif. Pemegang saham tidak mencampuri kegiatan

does not interfere in the operational activities of the company that

EN

Akuntabilitas. Diwujudkan dalam bentuk pemisahan secara jelas

operasional Perusahaan yang menjadi tanggungjawab Direksi

are the responsibility of the Directors, in accordance to the the

sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan

corporate charter and the existing rules and regulations. Every organ of the company has the competency of fulfilling its

Organ Perusahaan juga memiliki kompetensi sesuai dengan

responsibilities and understands the importance of GCG. It is

KU M

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masing-masing

expected that the implementation of accountability becomes the

penerapan prinsip Akuntabilitas dapat menjadi solusi utama

main solution of every possible problem. Through the

dalam mengatasi masalah yang mungkin timbul. Melalui

implementation of this principle, the process of decision making

penerapan prinsip ini, suatu proses pengembilan keputusan atau

and performance can be monitored, evaluated and critically

kinerja dapat dimonitor, dinilai dan dikritisi.

examined.

DO

tanggungjawabnya serta memahami penerapan GCG. Diharapkan

Pertanggungjawaban. Seluruh pelaksanaan kegiatan

Responsibility. All operational activities of the company and

operasional perusahaan dan pengelolaan aset selalu

asset management always prioritize the principles of a healthy

mengedepankan prinsip-prinsip korporasi yang sehat serta sesuai

corporation and the existing rules and regulations. The

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip

responsibility principle is the main foundation for the company»s

Pertanggungjawaban menjadi dasar utama Organ Perusahaan

organs to implement the company»s operational activities, in

dalam menjalankan kegiatan operasional Perusahaan, sesuai

accordance to the company»s policy.

dengan kebijakan Perusahaan.

Kewajaran. PPA senantiasa mengembangkan hubungan dengan

Fairness. PPA continuously develops a healthy relationship with

Stakeholdersnya berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran,

Stakeholders which is based on principle of equal treatment,

sesuai dengan etika bisnisnya. Stakeholders ini mencakup

fairness and in accordance with business ethics. The Stakeholders

Kementerian Negara BUMN selaku pemegang saham, Menteri

include the shareholder, the owner of the assets transferred by the

Keuangan selaku pemilik aset , DPR sebagai wakil kepentingan

State to PPA, the Indonesian Parliament representing public

publik, lembaga pemerintah terkait, masyarakat sekitar aset

interests, the related government organs, asset managers other

98




than PPA, the people around the assets, and also the authorities

lainnya.

of the capital market and financial institutions.

Struktur Tata Kelola PPA

Structure of Corporate Governance

Struktur tata kelola internal PPA yang juga merupakan Organ

The structure of internal corporate governance with the company

Perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

organs as elements comprises the General Shareholder Meeting

yang diwakili oleh Kementerian BUMN, Dewan Komisaris, dan

(GSM) with representatives of the Ministery of SOEs, the

Direksi. Sedangkan sebagai BUMN yang bertugas mengelola aset

Commissioners, and the Directors. As an SOE that is entrusted to

negara, secara lebih luas struktur tata kelola PPA dapat dilihat

manage state assets, the external corporate governance structure

mewakili fungsinya sebagai pengelola kekayaan negara bagi

of PPA signifies its role as caretaker of state assets and the public.

Pemerintah dan publik.Dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat

Here, the Indonesian Parliament is seen as representing the

(DPR) dapat dipandang sebagai pihak yang mewakili kepentingan

interests of the public.

PP

A

berada, calon investor, media massa, serta pihak-pihak terkait

publik.

In addition to its responsibilities to the shareholder as a

saham sebagaimana yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar,

corporation - stipulated in the corporate charter - the company is

Perusahaan juga bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan

also responsible to the Minister of Finance as the guardian of the

selaku pengelola aset negara yang menyerahkelolakan aset-aset

state assets that were transferred to PPA; as stipulated in the Asset

tersebut kepada PPA; sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam

Management Agreement between the Minister of Finance and

EN

Perjanjian Pengelolaan Aset antara PPA dan Menteri Keuangan yang ditandatangani pada tanggal 24 Maret 2004.

PT

Selain bertanggung jawab secara korporasi kepada pemegang

PPA of 24 March 2004.

In terms of asset management for and on behalf of the Minister

nama Menteri Keuangan harus selalu berada dalam koridor

of Finance, PPA has to constantly position itself within the legal

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan

corridor of the existing rules and regulations that pertain to the

aset Negara. Selain itu, PPA juga harus

management of state assets. Furthermore, PPA has to report and

mempertanggungjawabkan pengelolaan aset Negara yang

take responsibility for the state asset management towards the

dilakukan kepada publik, dan atas hal tersebut pengawasan

public, and is in this regard supported by the surveillance of

dilakukan oleh BPK dan BPKP.

Supreme Audit Board of RI (BPK RI) and The Financial &

DO

KU M

PPA dalam melakukan pengelolaan aset Negara untuk dan atas

Development Supervisory Board (BPKP).

Dengan demikian terdapat mekanisme dan pemisahan yang jelas

Through this arrangement, clear separation between the

antara pihak regulator, pelaksana operasional, pengambil

regulator, the operator, and the decision-maker, as well as the

keputusan dan pihak yang melakukan pengawasan.

controller can be upheld with a solid mechanism.

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dewan Komisaris beranggotakan 6 komisaris dan salah satunya

The Board of Commissioners consists of 6 Commissioners and one

adalah Komisaris Utama. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris

is the President Commissioner. The composition of the Board of

telah sesuai dengan kebutuhan PPA dan masing-masing anggota

Commissioners corresponds with the requirement of PPA and

Komisaris memiliki reputasi kepemimpinan, pengalaman kerja dan

every Commissioner has the leader reputation, work experience

pengetahuan yang cocok bagi pelaksanaan tugasnya.

and knowledge that enables him or her to fulfill his or her duties.

99

Annual Report 2007



Dewan Komisaris bertanggungjawab dan berwenang mengawasi

The Board of Comissioners is responsible for and authorized to

tindakan Direksi dan memberikan nasehat kepada Direksi jika

supervise actions of the Board of Directors and provide advice

dipandang perlu oleh Komisaris, serta memantau efektivitas

whenever felt necessary by the comissioners, as well as to

praktek GCG.

supervise the practice of GCG.

Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun 2007 mencakup

The implementation of the Board of Commissioners» duties in

kegiatan:

2007 involved:

• Mengawasi dan memberikan arahan terhadap pelaksanakan

• Supervising dan providing advice towards the implementation of the state asset management policies that have been issued

Menteri Keuangan sepanjang tidak bertentangan dengan

by the Minister of Finance, in as far as they do not contradict

Peraturan Perundang-undangan, baik yang tercantum dalam

rules and regulations that are stated in the asset management

Perjanjian Pengelolaan Aset maupun yang ditetapkan

agreement and that have been stated after the agreement;

kemudian;

PP

A

kebijakan pengelolaan aset negara yang telah ditetapkan oleh

• Providing advice towards the plan of returning managed assets

• Memberikan masukan-masukan atas usulan pengembalian aset

to the Minister of Finance based on the calculation that those assets are not eligible to be managed in the methods stated in

bahwa aset tersebut tidak dapat dikelola berdasarkan

the asset management agreement;

mekanisme yang diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Aset;

PT

kelolaan kepada Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan

• Providing opinions and recommendations to the GSM regarding

• Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP

the long-term and the annual plans as proposed by the

dan RKAP yang diusulkan Direksi;

Directors;

• Supervising the development of the Company»s actions,

EN

• Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai masalah yang

providing opinions and recommendations to the GSM on issues

dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan; dan

regarded important in the governance of the Company; and

menurunnya kinerja Perusahaan.

• Reporting immediately to the GSM when there was an

KU M

• Melaporkan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala

indication of decreased performance of the Company.

Komisaris dibantu oleh Sekretaris Komisaris yang diangkat oleh

The Comissioners are supported by a Secretary of the

Komisaris. Untuk membantu fungsi pengawasan perusahaan,

Commissioners that was appointed by the Comissioners. To

Dewan Komisaris membentuk Komite Audit.

support the Commissioners in its duty to supervise the Company,

DO

Remunerasi Komisaris

the Board of Commissioners have formed an Audit Committee.

Commissioners Remuneration

Penilaian kinerja Komisaris dan penetapan remunerasi bagi

The evaluation of the Commissioners performance and their

Komisaris telah dilakukan dalam RUPS Tahunan. Jumlah

remuneration has been conducted in the Annual GSM. The total

remunerasi bagi para komisaris PPA untuk tahun 2007

amount of the remuneration for Commissioners of PPA

adalah Rp 2.562.000.000

for 2007 was IDR 2,562,000,000.

Frekuensi Rapat dan Kehadiran Komisaris Meeting Frequency and Commissioners Attendance Komisaris / Commissioners

Jumlah Rapat / Meetings

Kehadiran / Attendance

Bacelius Ruru

7

6

Machfud Sidik

7

6

Lambock V Nahattands

7

3


7

2

M.A. Erwin Mappaseng

7

2

Hadiah Herawatie

7

4

100 Laporan Tahunan 2007



Komite Audit

Audit Committee

Dibentuk melalui keputusan Dewan Komisaris, Komite Audit

Formed by a decision by the Board of Commissioners, the Audit

bekerja secara kolektif untuk membantu Komisaris melaksanakan

Committee works collectively to help the comissioners in fulfilling

tugasnya memastikan efektivitas sistem pengendalian internal,

their duties, ensures that the internal control system is effective,

serta mendukung pelaksanaan tugas eksternal dan internal

and that the external and internal auditors» empowered.

auditor.

The Audit Committee has a charter of its own to uphold its duty.

Audit) sebagai landasan pelaksanaan tugasnya, berkomunikasi

Based on this charter, the Audit Committee communicates with

atas dasar charter tersebut dengan auditor eksternal dan internal

the external and internal auditors as well as the Company»s

serta manajemen Perusahaan, dan melaporkan kegiatannya

management, and report its activity regularly to the Board of

kepada Komisaris secara berkala.

Commissioners.

Pada tahun 2007, Komite Audit telah melaksanakan kegiatan-

In 2007, the Audit Committee has conducted the following

kegiatan antara lain sebagai berikut:

activities:

• Tinjauan atas laporan keuangan Perusahaan secara berkala

• Review of the monthly financial statements of the Company;

PP

PT

(setiap bulan);

A

Komite Audit pun mempunyai Charter (Piagam Audit Komite

• Review of the Internal Audit Unit report; • Evaluation of the Company»s performance, regularly; and

• Evaluasi atas kinerja Perusahaan secara berkala; dan

• Provision of inputs to the Commissioners regarding reporting to

EN

• Tinjauan atas laporan Satuan Pengawasan Intern (SPI);

• Pemberian masukan kepada Komisaris perihal laporan kepada Menteri BUMN dan pihak-pihak terkait lainnya atas

KU M

perkembangan, permasalahan, dan kegiatan Perusahaan.

the Minister of SOE and other related parties, in the context of development, obstacles and the activities of the Company in general.

The Audit Committee is headed by one of the Commissioners and

4 orang dari luar Perusahaan, sehingga dapat memberikan

comprises another 3 persons, from outside of the Company, so

penilaian yang obyektif bagi semua pihak yang berkepentingan

that objective valuation in regard to all stakeholders of the

tentang laporan keuangan dan informasi lainnya melalui

financial statements and other information can be provided,

Komisaris.

through the comissioners.

Direksi

DO

Komite Audit terdiri dari satu Komisaris sebagai Ketua Komite dan

Board of Directors

Manajemen Perusahaan dilaksanakan oleh enam anggota

Management of the Company is conducted by 6 Directors, led by

Direktur, yang dipimpin oleh seorang Direktur Utama, dibantu

the President Director, who is supported by the Vice President

oleh Wakil Direktur Utama (Direksi).

Director.

Tugas pokok Direksi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran

The main duties of the Board of Directors as stated in the

Dasar Perusahaan adalah melaksanakan pengurusan Perusahaan

corporate charter are to manage the Company towards the goal

untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan, serta bertindak selaku

of the Company in the interest of the Company, and to act as

pimpinan dalam pengurusan tersebut, dan juga memelihara dan

leader within the management, and also to maintain and

mengurus kekayaan Perusahaan.

administer the Company»s assets.

Secara spesifik, tugas-tugas anggota

More specifically, the tasks of the members of the Board of

Direksi adalah:

Directors are:

101 Annual Report 2007



The President Director coordinates the whole of the Company»s

Perusahaan; bersama anggota Direksi lainnya menyusun rencana/

activities; with other Directors formulates plans/programs and

program dan strategi Perusahaan termasuk RKAP dan RJPP;

strategies of the Company, including the annual and long-term

mengawasi dan mengevaluasi jalannya rencana/ program

work plans and budgets; supervises and evaluates the

tersebut; serta menandatangani semua dokumen yang diperlukan

implementation of the plans/programs; and signs all documents

untuk kepentingan Perusahaan, kecuali di bidang-bidang

that are required in the interest of the Company, except in the

tertentu yang telah didelegasikan.

context of certain areas that have been delegated.

Wakil Direktur Utama bertugas membantu Direktur Utama

The Vice President Director helps the President Director in the

dalam mengkoordinasikan penyusunan RKAP, RJPP, dan rencana

formulation of the work plans and budgets, as well as the asset

serta strategi pengelolaan aset yang dijalankan oleh Direktur

management strategy, that is implementated by the Director of

Pengelolaan Aset Saham dan Direktur Pengelola Aset Kredit dan

equity Asset Management and the Director of Credit and Property

Properti; mengawasi pelaksanaan laporan kegiatan Perusahaan

Asset Management; supervises the production of the Company»s

termasuk laporan berkala atas pengelolaan aset; mengawasi

reports, including the routine asset management reports;

pelaksanaan tata usaha dokumen administrasi pengelolaan aset;

supervises the administration of the asset management

menandatangani dokumen yang diperlukan untuk kelancaran

documents; signs the documents that are needed to execute the

tugas tersebut, dan melaporkan pelaksanaan tugas dimaksud

above mentioned tasks, and reports their result to the President

kepada Direktur Utama.

Director.

EN

PT

PP

A

Direktur Utama bertugas mengkoordinasikan seluruh kegiatan

The Director of Equity Asset Management (since 19 April

dirangkap oleh Wakil Direktur Utama) bertugas merencanakan

2007, performed by the Vice President Director) plans and devises

dan menyusun strategi, serta melaksanakan kegiatan-kegiatan

strategies, and administers activities related to equity asset

pengelolaan aset saham, memantau pelaksanaan tugas unit kerja

management; monitors the activities of business units and the

dan membina kinerja karyawan di Direktorat Pengelola Aset

performance of employees in the Equity Asset Management

Saham; menatausaha dokumen di lingkungan direktoratnya; serta

Directorate; administers the documents within the Directorate;

melaporkan pelaksanaan tugas dimaksud kepada Direktur Utama.

and reports the progress of equity asset management to the

KU M

Direktur Pengelola Aset Saham (sejak tanggal 19 April 2007

President Director.

The Director of Credit and Property Asset Management

merencanakan dan menyusun strategi serta melaksanakan

plans and devises strategies, and administers activities related to

kegiatan-kegiatan pengelolaan aset kredit dan properti;

credit and property asset management; monitors the activities of

memantau pelaksanaan tugas unit kerja dan membina kinerja

business units and the performance of employees in the Credit

karyawan di Direktorat Pengelola Aset Kredit dan Properti;

and Property Asset Management Directorate; administers the

menatausaha dokumen dan atau administrasi di lingkungan

documents within the Directorate; and reports the progress of

direktoratnya; serta melaporkan pelaksanaan tugas dimaksud

credit and property asset management to the President Director.

DO

Direktur Pengelola Aset Kredit dan Properti bertugas

kepada Direktur Utama.

Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja bertugas menyusun

The Director of Finance & Support plans and devises strategies,

dan melaksanakan rencana dan strategi kegiatan-kegiatan

and administers activities related to finance and support; monitors

keuangan dan dukungan kerja, memantau pelaksanaan tugas unit

business units the performance of employees in the Finance &

kerja dan membina kinerja karyawan di Direktorat

Support Directorate; administers documents in the Directorate;

Keuangan dan Dukungan Kerja; menatausaha dokumen dan/ atau

and reports the progress of finance and support duties to the

administrasi di lingkungan direktoratnya serta melaporkan

President Director.

pelaksanaan tugas dimaksud kepada Direktur Utama.




Direktur Hukum dan Sumber Daya Manusia bertugas

The Director of Legal & Human Resources devises strategies

menyusun dan melaksanakan rencana dan strategi kegiatan

and administers activities related to legal and human resources;

bantuan hukum dan kepegawaian; memantau pelaksanaan tugas

monitors business units and performance of employees in the

unit kerja dan membina kinerja karyawan di Direktorat Hukum

Directorate of Legal & Human Resources; signs documents related

dan Sumber Daya Manusia; menatausaha dokumen dan atau

to human resources on behalf of the Board of Director; and

administrasi di lingkungan direktoratnya; menandatangani

reports the performance of legal and human resources affairs to

dokumen-dokumen kepegawaian atas nama Direksi; serta

the President Director.

melaporkan pelaksanaan tugas dimaksud kepada Direktur Utama.

The Director of System, Procedure & Compliance devises and

dan melaksanakan rencana dan strategi perumusan kebijakan dan

implements policy-making strategies and evaluates the Company»s

atau panduan, serta melaksanakan evaluasi kepatuhan dan

compliance and risk management; monitors business units and

manajemen risiko Perusahaan; memantau pelaksanaan tugas unit

performance of employees in the System, Procedure &

kerja dan membina kinerja karyawan di Direktorat Sistem,

Compliance Directorate; administers documents within the

Prosedur, dan Kepatuhan; menatausaha administrasi dan atau fisik

Directorate; and reports the performance of System, Procedure

dokumen di lingkungan Direktoratnya; serta melaporkan

and Compliance to the President Director.

PT

PP

A

Direktur Sistem, Prosedur, dan Kepatuhan bertugas menyusun

pelaksanaan tugas dimaksud kepada Direktur Utama.

Directors Remuneration

EN

Remunerasi Direksi

The evaluation of the Directors» performance and their

telah dilakukan dalam RUPS Tahunan. Jumlah remunerasi bagi

remuneration has been conducted in the Annual GSM. The total

Direksi PPA untuk tahun 2007 adalah Rp 6.870.300.000.

amount of the Directors of PPA for 2007 was IDR 6,870,300,000,

KU M

Penilaian kinerja Direktur dan penetapan remunerasi bagi Direktur

Frekuensi Rapat dan Kehadiran Direksi

Meeting Frequency and Directors Attendance Direktur / Directors

Raden Pardede Rachmat Saptaman Wandhy Wira Riady Emma Sri Martini Ananda Barata Krishna Daswara

DO

Mohammad Syahrial

Jumlah Rapat / Meeting


107

86

107

65

107

91

107

97

107

89

107

31

107

81


(mengundurkan diri sejak tanggal 19 April 2007/ Resigned since April 19, 2007)



Joint Meetings

Pada tahun 2007, PPA telah melaksanakan 11 rapat gabungan

In 2007, PPA conducted eleven (11) joint meetings between the

Dewan Komisaris dan Direksi secara rutin - minimal satu kali

Board of Commissioners and the Board of Directors, regularly - at

dalam satu bulan - atau pada waktu yang dibutuhkan. Rapat

least once in a month - or in the required matters. The meetings

tersebut membahas perkembangan dan atau pengambilan

discussed the latest issues on the company and or decision needs

keputusan berkaitan dengan rencana pelaksanaan kegiatan

to be made regarding the plans of implementing corporate

korporasi dan pengelolaan aset. Rapat Gabungan tidak

actions and asset management. Joint Meetings are in accordance

bertentangan dengan prinsip Independensi dan Akuntabilitas,

with the principles of independency and accountability. Joint

karena pada dasarnya merupakan forum koordinasi dan

meetings are a coordination forum between the Board of

penyamaan persepsi antara Dewan Komisaris dan Direksi dan

Commissioners and the Board of Directors and not a forum

bukan rapat untuk mengambil keputusan yang penting

to make an important decision related to company»s

yang berkaitan dengan operasi perusahaan.

operational activities.

PP

A

Rapat Gabungan

Meeting Frequency and Attendance Komisaris / Commissioners

Jumlah Rapat / Meetings

PT

Frekuensi Rapat dan Kehadiran


11

Machfud Sidik

11

11

Lambock V. Nahattands

11

7


11

M.A. Erwin Mappaseng

11

Hadiah Herawatie

11

Raden Pardede Rachmat Saptaman Wandhy Wira Riady Emma Sri Martini Ananda Barata Krishna Daswara

KU M

Mohammad Syahrial

10

5 5 4

Jumlah Rapat / Meeting


11

10

11

4

11

9

11

11

11

11

11

3

11

9

DO

Direktur / Directors

EN

Bacelius Ruru


(mengundurkan diri sejak tanggal 19 April 2007/ Resigned since April 19, 2007)



Sekretaris Perusahaan

PT

PP

A

Corporate Secretary

Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan berperan sebagai liaison officer antara

The Corporate Secretary acts as the liaison officer between the

Perusahaan dan stakeholders, untuk mengembangkan citra yang

Company and its stakeholders, to develop a positive image about

EN


positif tentang Perusahaan, melalui komunikasi yang transparan

the Company through transparent communications with related

dengan pihak-pihak terkait.

parties.

The other duties of the Corporate Secretary include:

berikut:

• Promoting the principle of transparency in the communication

KU M

Peranan Sekretaris Perusahaan mencakup kegiatan-kegiatan

• Mengupayakan terlaksananya azas transparansi dalam komunikasi PPA;

• Mengembangkan hubungan strategis antara Perusahaan dan pihak-pihak eksternal;

DO

• Menyiapkan dan menyampaikan laporan dan informasi

kegiatan Perusahaan yang relevan secara efektif, bagi media massa, calon investor, maupun kalangan masyarakat yang berkepentingan;

• Menyediakan infrastruktur administratif untuk kesekretariatan Perusahaan, seperti administrasi surat, laporan, notulen rapat, dan daftar khusus; • Melaksanakan fungsi pelaporan kepada pemegang saham, komisaris, maupun stakeholder lainnya; dan • Melaksanakan kegiatan program kemitraan dan bina lingkungan sebagai wujud dari tanggung jawab sosial

in every aspect of company»s communication activities; • Nurturing strategic relationships between the Company and external parties; • Preparing and delivering reports and information regarding the Company»s activities, to the mass media, prospective investors, and other elements of the public with vested interests; • Devising an administrative infrastructure for the Company»s secretariate, including administrative system for correspondence, reports, minutes of meetings and special lists; • Exercising the reporting function towards shareholders, the Commissioners, and other stakeholders; and • Implementing the CSR programs as the manifestation of the Company»s corporate social responsibility. In more detail, the CSR activities of the Company will be reported on pages 110 - 116.

perusahaan. Secara lebih detail, kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dilaporkan dalam bagian tersendiri dari laporan ini (halaman 110 - 116).




Satuan Pengawasan Intern

PP

A

Internal Audit Unit

Internal Control System

Sistem pengendalian internal PPA dirancang untuk memastikan

The internal control system of PPA was designed to help ensure

tercapainya tiga tujuan pokok Perusahaan, yaitu efektifitas dan

the accomplishment of the Company»s three main objectives,

efisiensi pengelolaan aset, kehandalan pelaporan keuangan

namely effectivity and efficiency of asset management, reliability

Perusahaan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang

of financial reporting, and compliance towards rules and

berlaku.

regulations.

EN

PT

Sistem Pengendalian Internal

The system is supported by five interrelated control components,

saling terkait, yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran risiko,

namely control environment, risk assessment, control activities,

aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan

information and communication and monitoring.

pemantauan.

KU M

Sistem tersebut didukung oleh lima komponen pengendalian yang

The control environment is the base of the internal control system.

Pengendalian Internal. Sistem dan prosedur pengendalian adalah

The control system and procedures are the guidance for every

pedoman bagi semua elemen perusahaan dalam mewujudkan

element of the company in the development of a conducive

lingkungan pengendalian yang kondusif. Sehubungan dengan itu

control environment. Therefore, since the start the company has

sejak awal Perusahaan telah mengembangkan budaya yang

been developing a culture that upholds integrity and ethical

menekankan integritas dan perilaku etis dari seluruh jajaran

behavior at all levels of management and employees, which is

manajemen dan karyawan, yang diinformasikan melalui peraturan

informed through written rules, verbal communication, and other

tertulis, komunikasi lisan, dan sarana komunikasi lainnya.

communication means.

Penaksiran risiko dilakukan dengan melalui identifikasi, analisa,

The assessment of risks is conducted through identification,

dan pengelolaan risiko yang ada dan / atau potensial di setiap

analysis, and anticipation of existing and potential risks in every

tahap kegiatan pengelolaan aset dan pencapaian tujuan

stage of activities related to asset management and corporate

Perusahaan. Proses identifikasi risiko, analisa dampak risiko,

objectives. The identification process, the risk impact analysis, and

dan pengelolaan risiko yang ada atau potensial dikoordinasi

risk management is coordinated by the Directorate of System,

oleh Direktorat Sistem Prosedur dan Kepatuhan.

Procedure, and Compliance.

DO

Lingkungan pengendalian merupakan landasan pokok dari Sistem



Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance Risiko yang diidentifikasi lalu dikaji untuk mengetahui dampaknya,

The identified risks are reviewed to assess the effects, prevention

alternatif mitigasi risiko dan efektifitasnya, dan apakah dampak

alternatives and effectiveness, and whether or not they could be

dari risiko tersebut dapat ditoleransi oleh Perusahaan. Hasilnya

tolerated. The result are discussed with the relevant directorates

lalu dibahas bersama direktorat terkait untuk kemudian disepakati

and incorporated into corporate policies.

dan dituangkan sebagai salah satu unsur kebijakan dan/ atau panduan Perusahaan.

The company conducts control activities through policies and

dan prosedur untuk memastikan bahwa kegiatan pengelolaan

procedures which ensure that the asset management and the

aset atau kegiatan korporasi telah dilaksanakan sesuai dengan

corporate actions have been conducted in compliance with the

kebijakan dan panduan yang berlaku, sehingga memperkecil

existing policies and guidelines, so that existing risks or potential

risiko yang ada atau potensi risiko dan mendorong

risks can be minimized and corporate objectives can

pencapaian tujuan Perusahaan.

be achieved.

Dalam rangka penerapan prinsip transparansi, Dewan Komisaris

In terms of transparency implementation, the Board of

maupun Direksi memastikan bahwa auditor eksternal maupun

Commissioners and the Board of Directors ensure that the

internal serta Komite Audit memiliki akses terhadap informasi

external and internal auditors, as well as the Audit Committee

yang diperlukan, yang harus dijaga kerahasiaannya.

have the required access to the information, and that

Informasi yang material dan relevan diungkapkan secukupnya

confidentiality will be upheld. Material and relevant information

dalam laporan-laporan yang disampaikan PPA kepada Menteri

will be disclosed proportionally in the reports of PPA to the

EN

PT

PP

A

Perusahaan melakukan aktifitas pengendalian melalui kebijakan

BUMN, Menteri Keuangan, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Minister of SOEs, the Minister of Finance, and related parties.

Sistem pengendalian internal PPA dipantau secara

The internal control system of PPA is continuously monitored and evaluated, independent and on going. The Internal Audit Unit

bersama-sama. Unit Satuan Pengawasan Intern (SPI) turut

(SPI) is conducting independent evaluation about the internal

melakukan evaluasi secara terpisah mengenai berfungsinya

control and informs weaknesses detected as well as improvement

pengendalian internal dan menginformasikan kelemahan yang

recommendations. The SPI was established to support the

ditemukan beserta rekomendasi perbaikannya. Unit SPI dibentuk

President Director, with the main task to conduct internal financial

untuk membantu Direktur Utama, dengan tugas pokok

and operational audits, as well as to evaluate the control,

melaksanakan audit keuangan dan operasional internal, serta

management and implementation; and also to provide

menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya; dan juga

improvement recommendations on its findings. The Audit Charter,

memberikan saran perbaikan berdasarkan hasil temuannya.

which was signed by the President Director, is the foundation of

Piagam Audit yang ditandatangani oleh Direktur Utama

the SPI duty implementation. In its position in the organizational

merupakan dasar pelaksanaan tugas SPI. Dalam kedudukannya

structure of the company and based on the Internal Audit Charter,

dalam struktur organisasi Perusahaan dan sesuai Piagam Audit

the SPI can be instructed to provide assurance and consultancy to

Intern, SPI dapat melakukan penugasan assurance dan konsultasi

all business units, to uphold and maintain the independency and

atas seluruh unit kerja, untuk menegakkan dan memelihara

objectivity of all management level related to the instruction.

independensi serta obyektifitas di semua tingkat manajemen yang

Regularly, the SPI conducts meetings with the Audit Committee to

menjadi obyek penugasan tersebut. Secara berkala SPI

discuss issues of internal audit function, including the annual

mengadakan rapat dengan Komite Audit untuk membahas hal-

work plan of the SPI, the SPI reports, and the results of the SPI

hal mengenai fungsi audit internal, termasuk rencana kerja

monitoring towards the implementation of the recommendation

tahunan SPI, laporan-laporan SPI, serta hasil pengawasan SPI

of the audit reports/reviews.

DO

KU M

berkesinambungan dan dievaluasi, baik secara terpisah maupun

terhadap tindak lanjut atas rekomendasi yang disampaikan dalam laporan audit/review yang diterbitkan.




Direktorat Sistem Prosedur & Kepatuhan

PT

PP

A

Directorate of System Procedure & Compliance

Risk Management

PPA senantiasa menghadapi risiko finansial, risiko operasional, dan

PPA continuously faces financial, operational and legal risks in the

risiko hukum dalam pengelolaan dan pengadministrasian aset

management and administration of state assets that have been

negara yang diserahkelolakan kepadanya. Setiap jajaran

transferred to the Company. Each group level faces the three kind

menghadapi ketiga risiko tersebut, mulai dari tingkat Direksi hingga petugas pelaksana.

of risks, starting from the level of Directors to the level of officers.

KU M

Filosofi manajemen risiko PPA adalah bahwa kegiatan

EN

Pengelolaan Risiko Perusahaan

PPA»s risk management philosophy states that the identification of risks, the formulation of risk mitigation and the implementation of

penerapan kontrol risiko merupakan tugas dan tanggungjawab

risk control are the duties and responsibilities of the Directors and

Direksi dan seluruh karyawan. Karena itu, Direktorat Sistem,

all employees. Therefore, the Directorate of System, Procedure

Prosedur dan Kepatuhan (≈SPK∆) mengkoordinasikan penyusunan

and Compliance has coordinated the formulation of asset

kebijakan dan pedoman pengelolaan aset dan kegiatan korporasi

management corporate action policies and guidelines with the

dengan memperhatikan faktor risiko. Dan, lebih jauh, Direktorat

risk factor in mind. Furthermore, the Directorate of System,

SPK dapat mengadakan pembahasan dengan Direktorat lainnya

Procedure and Compliance can hold discussions with other

untuk mengidentifikasi, menganalisis dampak, dan mengelola

Directorates to identifiy, analyze and manage risks and their

risiko. Koordinasi ini diperlukan untuk memaksimalkan elemen

impacts. The coordination is required to maximize the risk

penaksiran risiko dalam sistem pengendalian intern.

assessment element in the internal control system.

Pada tahun 2007, rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan

In 2007, a series of activities which have been conducted in

dalam sistem manajemen risiko mencakup pengidentifikasian

regard to the risk management system of PPA, include risk

risiko atas kegiatan/transaksi yang akan dilaksanakan, penilaian

identification for each activity / transaction, risk assessment,

risiko, tanggapan atas risiko serta menetapkan kegiatan

risk response, and control activities.

DO

pengidentifikasian risiko, perumusan mitigasi risiko dan

pengendalian risiko.




Furthermore, the SPK has revised certain policies and guidelines of

kebijakan dan pedoman terkait pengelolaan aset dan kegiatan

the asset management and corporate action, by taking the

korporasi dengan pertimbangan perkembangan kegiatan

company»s business activities and potentials risks

Perusahaan dan potensi risiko yang dihadapi.

into account.

Auditor Eksternal

External Auditor

Dalam rangka audit laporan keuangan Perusahaan dan

To audit the financial statements of the company and the

pemeriksaan laporan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina

implementation of the Partnership and Community Development

Lingkungan (PKBL) tahun 2007, RUPS Perusahaan menyetujui

Program (PKBL) of 2007, the GSM has approved the Board of

usulan Dewan Komisaris untuk menunjuk kembali Kantor

Commissioners» proposal to re-appoint the Public Acccountant

Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaya (KAP PSS)

Office of Purwantono, Sarwoko & Sandjaya (KAP PSS) to audit the

untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perusahaan dan

financial statements of the company and the implementation of

pelaksanaan PKBL tahun 2007, dengan ruang lingkup pekerjaan

PKBL in 2007, with the following scope:

sebagai berikut:

• Conduct a general audit of the financial statements of PPA for

tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2007.

PP

the year that ends on 31 December 2007;

• Audit the compliance of the Company towards rules and

• Melakukan audit atas kepatuhan Perusahaan terhadap

regulations of internal control in 2007;

• Evaluate the company»s performance of 2007; and

EN

peraturan perundang-undangan pengendalian internal tahun 2007.

PT

• Melakukan audit umum atas laporan keuangan PPA untuk

A

Selain itu, Direktorat SPK telah melakukan revisi atas beberapa

• Audit the implementation of PKBL in 2007.

• Melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan tahun 2007.

KU M

• Melakukan audit atas pelaksanaan PKBL tahun 2007.

Untuk pekerjaan tersebut, sesuai dengan perjanjian Perusahaan

For the work, based on the agreement, the company has paid IDR

mengeluarkan biaya sebesar Rp. 400 juta yang sudah termasuk

400 million, which already included 10% VAT.

DO

pajak penghasilan jasa 10%.




PP PT EN

DO

KU M

Corporate Social Responsibility is one of PPA»s contribution towards national development and the improvement of living standards of local communities, as well as society in general.

A

Tanggung jawab kepada masyarakat yang dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk kontribusi PPA bagi pembangunan nasional serta peningkatan kualitas hidup komunitas lokal dan masyarakat secara keseluruhan.




In the context of implementing its corporate social responsibility,

PPA sebagai Persero wajib berpartisipasi secara aktif dalam upaya

PPA as a Persero is obliged to participate actively in the

pemberdayaan masyarakat, dengan upaya peningkatan lapangan

empowerment of communities, through increasing work

pekerjaan, pemberian kesempatan berusaha dan penanggulangan

opportunities, providing business opportunities, and alleviate

kemiskinan melalui penyisihan dana dari bagian laba PPA yang

poverty through the use of a portion of PPA»s net profit that is

disalurkan melalui Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil

channeled through the SOE Partnership Program to small

dan Program Bina Lingkungan.

enterprises and the community development Program.

Tanggung jawab kepada masyarakat yang dikenal dengan istilah

Corporate Social Responsibility is one of PPA»s contribution

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan bentuk

towards national development and the improvement of living

kontribusi PPA bagi pembangunan nasional serta peningkatan

standards of local communities, as well as society in general. The

kualitas hidup komunitas lokal dan masyarakat secara

PKBL activities are important elements of the harmonization of

keseluruhan. Kegiatan PKBL merupakan sarana penting untuk

stakeholders and to uphold PPA»s existence amidst society, which

membina keharmonisan dengan stakeholders dan menopang

is implemented through various social activities.

EN

PT

PP

A

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan,

keberadaannya di tengah-tengah masyarakat yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

The Law No. 19 Year 2003 on SOEs stipulates that one of the

tentang BUMN menyatakan bahwa salah satu maksud dan tujuan

purposes and aims of the establishment of an SOE, in addition to

pendirian BUMN, selain mengejar keuntungan, adalah turut serta

profits, is to provide guidance and help to small enterprises,

memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha

cooperatives and the people. Therefore, SOEs have to implement

golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Berkaitan

PKBL programs.

KU M

Sejalan dengan hal tersebut, Undang - Undang No.19 Tahun 2003

dengan hal tersebut, BUMN melaksanakan program yang disebut

disingkat menjadi PKBL.

DO

dengan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang

PKBL merupakan suatu program kepedulian BUMN terhadap

PKBL is a form of SOEs» appreciation of society, a manifestation of

masyarakat dan sekaligus sebagai wujud nyata dari tanggung

the corporate social responsibility of SOEs, and also a part of the

jawab sosial BUMN dan merupakan bagian dari program CSR.

CSR program.

Program kemitraan adalah program untuk meningkatkan

The partnership program is a directed effort to increase the

kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri,

capabilities of small enterprises to become stronger and

sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program

independent, while the community development program is the

pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN. Pelaksanaan

improvement of social conditions of societies by SOEs. The

PKBL diatur dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : Per-

implementation of PKBL is stipulated in the Regulation of the

05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan

Minister of SOEs Number: Per-05/MBU/2007 of 27 April 2007

BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

about the SOE Partnership Program and the community development Program.




Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan tersebut,

Adhering to the abovementioned rules and regulations, PKBL is

PKBL dilaksanakan dengan filosofi dasar sebagai berikut :

implemented with the following philosophy:

1. BUMN diwajibkan untuk melaksanakan PKBL yang dibiayai dari

1. SOE are obliged to implement PKBL with funds derived from a

penyisihan sebagian laba bersih perusahaan

portion of the company»s net profits

2. Pelaksanaan PKBL merupakan tugas sosial mengingat tugas ini

2. The implementation of PKBL is a social duty, hence it is not the

bukan core bussiness dari BUMN

core business of an SOE

3. BUMN wajib melakukan pembukuan tersendiri (terpisah dari

3. SOEs are obliged to take account separately from the financial reporting of the SOE on the PKBL program and have to submit

program bina lingkungan dan menyampaikan laporan berkala,

regularly quarterly and yearly reports about the PKBL, which

triwulan dan tahunan yang telah di audit oleh auditor

have to be audited by independent auditors, to the Minister/

independen, kepada Menteri / pemegang saham untuk

shareholder for approval by the Minister/GSM. The evaluation

kemudian disahkan oleh Menteri/RUPS. Kinerja pelaksanaan

of the PKBL implementation is part of the evaluation of the

PKBL merupakan bagian dari penilaian kinerja perusahaan/

company»s/directors performance and is one of the key

direksi yang tertuang dalam key performance indicator (KPI)

performance indicators.

PP

A

laporan keuangan BUMN) atas program kemitraan dan

4. The implementation of PKBL is a corporate action, where no

PT

4. Pelaksanaan PKBL merupakan corporate action, dimana selain organ BUMN, pihak lain mana pun dilarang campur tangan

party other than the SOE may not interfere in the management

dalam pengurusan BUMN.

of the SOE.

jawab yang penting dan bersifat strategis baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

have a strategic function, both in the short and the long-term.

KU M

Terlebih lagi UU Perseroan Terbatas Tahun 2007 mengatur

For PPA, the social activities are an important responsibility and

EN

Bagi PPA kegiatan sosial tersebut adalah merupakan tanggung

Furthermore, the Law of Limited Corporations of 2007 also stipulates the CSR responsibility, including among others the part

Ayat 1 UU PT menyatakan, perseroan yang menjalankan kegiatan

74 number 1 of the Limited Corporation Law state that

usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam

companies that are involved in businesses related to natural

wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan

resources are obliged to implement CSR.

atau CSR

DO

mengenai kewajiban CSR ini, antara lain berdasarkan pasal 74




Generally, PKBL is divided into two parts: the partnership program

kemitraan dan program bina lingkungan. Program kemitraan

and the community development program. The partnership

meliputi pemberdayaan atau pembinaan terhadap pelaku usaha

program includes empowerment and advocacy of small

kecil dengan cara memperkuat modal, meningkatkan kualitas

enterprises through strengthening of capital, improving the

sumber daya manusia, perbaikan manajemen, dan memperluas

human resources, enhancing management, and extending

jaringan pemasaran. Di lain pihak, bina lingkungan meliputi

marketing networks. On the other hand, the community

kegiatan : (i) Bantuan Bencana Alam; (ii) Bantuan Peningkatan

development includes: (i) natural disaster relief; (ii) health care

Kesehatan; (iii) Bantuan Pendidikan dan Pelatihan; (iv) Bantuan

improvement; (iii) educational and training improvement; (iv)

sarana dan prasarana umum; (v) Bantuan Sarana Ibadah dan (vi)

public facilities improvement; (v) religious facilities improvement;

Bantuan Pelestarian Alam.

and (vi) nature conservation aid.

Program Kemitraan

Partnership Program

Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan

The partnership program is aimed to increase the capabilities of

kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri

small business to become stronger and independent through the

melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN dan

use of a portion of the SOE»s net profit, and is a program that

merupakan program yang sejalan dengan motto Pemerintah

corresponds to the Government»s motto of SMME development,

dalam pengembangan UMKM, yaitu : ≈ 4 sehat 5 sempurna∆

namely: ≈4 sehat 5 sempurna∆, which includes (1) adequate

yaitu meliputi (1) modal dan dana yang cukup; (2) Manajemen

capital and funding; (2) proper management; (3) professional and

yang baik; (3) SDM yang profesional dan terampil; (4) pasar yang

skilled human resources; (4) large enough markets; and (5)

EN

PT

PP

A

Secara garis besar, PKBL terbagi menjadi dua bagian: program

partnerships with large companies and SOEs. Partnership here is

BUMN. Yang dimaksud dengan kemitraan adalah kerjasama

the cooperation between small enterprises with medium and large

usaha anatara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau

enterprises (including SOEs), supported by guidance and

usaha besar (termasuk BUMN) disertai dengan pembinaan dan

development aid by the medium and or large corporations, and

pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar

adherence to the principles of mutual symbiosis. The SOE

dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling

partnership with small enterprises is based on the definition of

memperkuat dan saling menguntungkan. Program Kemitraan

partnership.

KU M

memadai; dan (5) kemitraan yang baik dengan usaha besar di

BUMN dengan usaha kecil pada dasarnya dilaksanakan mengacu

DO

pada definisi tentang kemitraan tersebut.




Program kemitraan ditujukan dengan sasaran pada ≈usaha kecil∆

The partnership program is aimed at small businesses, namely

yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp

businesses that have a maximum of IDR 200,000,000 of net

200.000.000,- ( dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan

assets, not including land and buildings, or have a maximum

bangunan tempat usaha, atau memiliki penjualan tahunan paling

turnover of IDR 1,000,000,000, as well as micro businesses that

banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah ) serta ≈usaha

have an annual sales of maximum IDR 100,000,000.

mikro∆ yaitu usaha yang memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ).

The funds of the partnership program are obtained from a 2%

bersih perusahaan sebesar 2% dan diberikan dalam beberapa

portion of the company»s net profit and are distributed in several

bentuk, yaitu :

forms as follows:

• Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian

• Working capital loans or purchase of fixed assets in order to

PP

A

Sumber dana Progran kemitraan berasal dari penyisihan laba

aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi penjualan;

increase productions and sales;

• Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana

• Special short-term loans to finance the partners» business

pelaksanaan kegiatan usaha mitra binaan yang bersifat jangka

PT

activities related to fufill orders of the partners» clients;

pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha

• Grants that include educational, training, internship, marketing,

mitra binaan;

promotional costs and others that are related to the increase of

• Biaya pembinaan yang bersifat hibah, yang meliputi biaya

the partners» productivity and to conduct research related to the partnership program.

EN

pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran,promosi, dan hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas mitra binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan

KU M

dengan Program Kemitraan.

In recognition of the corporate charter»s statement that PPA only

didirikan dengan jangka waktu 5 tahun yang akan berakhir pada

operates for five years until 27 February 2009, the ad hoc nature

tanggal 27 Februari 2009. Sebagai BUMN yang jangka waktu

of this SOE limits the ability to plan long-term partnership

pendiriannya bersifat sementara (ad hoc) maka perencanaan

programs. Monitoring, supervision and responsibility of the

DO

Namun patut disayangkan, berdasarkan Anggaran Dasarnya, PPA




Program Kemitraan yang berjangka panjang akan sulit untuk

sustainability of the program is quite difficult, and even more so

diterapkan, terutama dalam hal monitoring, pengawasan dan

after PPA has reached the end of its terms of duty. Therefore,

pertanggungjawaban atas kelanjutan program tersebut,

it has been estimated that partnership programs will be

khususnya setelah periode masa tugas PPA berakhir. Dengan

ineffective at PPA.

pertimbangan di atas, maka pengelolaan dan penyaluran dana program kemitraan oleh PPA diperkirakan akan kurang efektif;

Based on the judgement and to uphold the effectivity of the

penyaluran dana Program Kemitraan yang diharapkan dapat

partnership program fund, which is expected to promote

berkesinambungan dan menimbulkan multiplier effect, akan lebih

sustainability and create a multiplier-effect, it is more proper and

tepat dan efektif kiranya apabila dana Program Kemitraan PPA

effective if the partnership program fund of PPA will be

tersebut dilimpahkan secara permanen kepada BUMN Pembina

transferred permanently to another Advisory SOE that is a going

lainnya yang berjangka panjang (going concern).

concern.

Berdasarkan surat Menteri BUMN No. S-500/MBU/2007 tanggal

Based on the Letter of the Minister of SOEs No. S-500/MBU/2007

18 Juli 2007, maka terhitung sejak tanggal 6 September 2007,

of 18 July 2007, since 6 December 2007, the PPA Partnership

Dana Program Kemitraan PPA telah dialihkan kepada PT

Program Funds have been chanelled through PT Permodalan

Permodalan Nasional Madani (Persero) (≈PT PNM∆). Dengan

Nasional Madani (Persero) (≈PT PNM∆). With the transfer, PPA

pengalihan tersebut maka untuk selanjutnya PPA tidak mengelola

does not manage partnership program funds anymore.

PP

PT

EN

dana Program Kemitraan.

A

Berdasarkan pertimbangan tersebut serta untuk efektifitas

The amount of partnership program funds transferred to PT PNM

PT PNM pada tanggal 6 September 2007 adalah sebesar

on 6 September 2007 was IDR 7.204.949.651.

DO

Rp 7.204.949.651,-

KU M

Jumlah dana Program Kemitraan PPA yang dialihkan kepada




Community Development Program

Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi

The community development program is aimed to improve the

sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari

social condition by the involvement of SOEs through the use of a

bagian laba BUMN yaitu maksimum sebesar 2% dari laba bersih

2% portion of the SOE»s net profit. The community development

perusahaan. Bantuan Program Bina Lingkungan digunakan untuk

program aids are used to provide benefits for the people around

tujuan memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitar wilayah

the business area of the SOE and can be distributed in the

usaha BUMN sedangkan jenis bantuan yang dapat diberikan

following forms:

dalam bentuk :

1. Natural disaster relief;

1. Bantuan Korban Bencana Alam;

2. People education and training grants;

2. Bantuan Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat;

3. Health care improvement grants;

3. Bantuan Kesehatan Masyarakat;

4. Public facility improvement grants

4. Bantuan Sarana dan Prasarana Umum;

5. Religious facility improvement grants; and

5. Bantuan Sarana Ibadah Masyarakat

6. Conservation effort grants

PP

A

Program Bina Lingkungan

PT

6. Bantuan Pelestarian Alam

From the existing community development program funds, by 31

sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 telah disalurkan

December 2007 an amount of IDR 926 million was distributed

sebesar Rp 926 juta, dengan rincian sebagai berikut :

with details as follows:

EN

Dari dana Program Bina Lingkungan yang tersedia tersebut,

1) disaster relief for flood victims in DKI Jakarta, February 2007, at

Februari 2007 lalu sebesar Rp 99 juta,- yang disalurkan sendiri

the amount of IDR 99 million, which was distributed directly by

oleh PPA secara langsung melalui Posko Banjir atau Kelurahan;

PPA to the flood stations and sub-districts;

KU M

1) Bantuan kepada korban bencana alam banjir di DKI Jakarta

2) education and training grants of IDR 239 million in the form of

yang berupa beasiswa dan biaya pendidikan selama 6 bulan

scholarships and educational grants for 6 months (January until

(Januari s/d Juni 2007) bagi sebanyak 481 anak yatim & dhuafa

June 2007) to 481 poor children and five foundations in the area

dari 5 (lima)Yayasan di Jabotabek dengan total dana sebesar Rp

of Greater Jakarta, at the amount of IDR 205,940,000 and

205.940.000,- dan beasiswa bagi 106 anak yatim dan dhuafa dari

scholarships to 106 poor children from the Madrasah Aliyah IAIN

Madrasah Aliyah IAIN Sumatera Utara, Medan.

Sumatera Utara in Medan.

3) Bantuan peningkatan Kesehatan sebesar Rp 282 juta untuk

3) health care improvement grants at the amount of IDR 282

kegiatan pengobatan gratis bagi keluarga miskin/dhuafa di

million for free health care for poor families in the area

Jabotabek.

of Greater Jakarta.

Khusus untuk bantuan PPA Peduli Sehat tersebut, meski dari segi

Specifically for the PPA Health Care aid, although financially not

biaya tidak besar, namun dapat mengcover pengobatan gratis

that large, it was possible to cover free medical treatment for

bagi 3.568 pasien miskin dan dhuafa, serta khitanan massal bagi

3,658 poor and dhuafa patients, and provide free circumcision for

94 anak yatim dan dhuafa.

94 poor and dhuafa boys.

4) Bantuan Sarana dan Prasarana Umum

4) Public Facilities Improvement Grants were distributed in the

Untuk Bantuan Sarana Umum diberikan dalam bentuk Uang

form of down payments for the rehabilitation of the Khadijah

Muka Rehabilitasi Khadijah Islamic School, sebuah Sekolah Islam

Islamic School, an islamic school for women, at the amount of IDR

bagi muslimah sebesar Rp 53 juta.

53 million.

DO

2) Bantuan Pendidikan dan atau Pelatihan sebesar Rp 239 juta




Information Access for Stakeholders

PPA menerbitkan berbagai laporan untuk kepentingan para

PPA issues several reports in the interests of its stakeholders, and is

pemangku kepentingannya, serta aktif menyebarkan informasi

actively and proportionally distributing information to the general

secara proposional kepada khalayak ramai melalui media massa.

public through mass media. The PPA reports include:

Laporan PPA terdiri atas:

• Quarterly Management Reports;

• Laporan Manajemen Triwulanan;

• Yearly Management Reports;

• Laporan Manajemen Tahunan;

• Financial Statements (audited);

• Laporan Keuangan (Diaudit);

• Performance Evaluation Reports;

• Laporan Hasil Evaluasi Kinerja;

• Reports on the Implementation of the Partnership and

• Laporan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);

PT

PP

A

Akses Informasi Bagi Pemangku Kepentingan

Environment Care Program (PKBL);

• Annual Reports; and • Reports on the Managed State Assets.

• Laporan Aset Negara yang Dikelola.

EN

• Laporan Tahunan; dan

Furthermore, PPA also manages a website that contains various

berbagai informasi tentang perusahaan dan kegiatannya, yaitu

information about the Company and its business, which is the

pengelolaan aset Negara eks-BPPN yang tidak terkait perkara.

management of ex-IBRA, free and clear state assets.

Stakeholders PPA dapat menghubungi PPA melalui Sekretaris

The stakeholders can contact PPA through the Corporate

Perusahaan, dengan detail kontak sebagai berikut:

Secretary with the following contact details:

Renny O. Rorong

Renny O. Rorong

DO


KU M

Di samping itu, PPA juga memiliki website yang menampung

Corporate Secretary



Sampoerna Strategic Square, North Tower - Lt. 9

Sampoerna Strategic Square, North Tower - 9th Fl.

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46

Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46

Jakarta 12930

Jakarta 12930

Indonesia

Indonesia

Telp. (62-21) 251 2222

Phone. (62-21) 251 2222

Faks. (62-21) 5798 2150

Fax. (62-21) 5798 2150

Email : [email protected]

Email : [email protected]

http://www.ptppa.com

http://www.ptppa.com


:

The Company Performance Incentive

:

A Company performance incentive granted by the MoF to PPA based on percentage decided by the MoF from the difference between net Proceeds from Asset Management and Asset Values.

PP

Insentif Kinerja perusahaan yang diberikan oleh Menteri keuangan kepada PPA sebesar prosentase tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan dari selisih lebih Hasil Pengelolaan Aset.

Merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu (lima) 5 tahun.

PT

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)

:

Corporate Long Term Plan

:

It is a strategic plan they contains the Company»s objective for the next 5 (five) year.

Corporate Budget and Work Plan

:

it elaborates annual RJPP»S

Proceed from Asset Management

:

Every cash revenue that comes from restructuring, joint venture a third party, collection disposal, rental dividends, interest/coupon and other business or from the state asset»s completed Transaction.

Seluruh realisasi biaya operasional maupun biaya non operasional pengelolaan aset (periodic cost) yang telah dikeluarkan secara tunai oleh PPA termasuk biaya penyusutan/amortisasi periode berjalan dan pengeluaran lainnya yang dikeluarkan PPA.

Management Cost

:

Both operational and nonoperational costs in asset management that are spent in cash by PPA, including current depreciation/amortization costs and other costs in attempt to maintain or improve.

Aset saham bank san asset saham non bank yang sebelumnya berasal dari BPPN sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset antara Menteri Keuangan RI dengan PPA berikut perubahannya, atau dari hasil penanganan jenis asset lain yang tercatat di Sistem pencatatan PPA.

Share Assets

:

Bank and non-bank equities from the former IBRA as stated on the Attached A of the Asset Management Agreement between the noF of the Republic of the Indonesia and PPA, including its amendments, or from the management of other assets recorded on PPA»s Documentation System.

EN

Insentif Kinerja Perusahaan

A



:

Penjabaran Tahunan dari RJPP

Hasil Pengelolaan Aset

:

Setiap penerimaan tunai yang berasal dari restrukturisasi, kerjasama dengan pihak lain, penagihan piutang, penjualan, penyewaan, deviden, kupon/ bunga dan atau usaha lain yang berasal dari Aset Negara yang dikelola dari transaksi yang sudah selesai.

Biaya Pengelolaan

:

Aset Saham

:

DO

KU M

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)



A

Glossary Glossary

Aset Kredit

:

Aset-aset milik Negara yang sebelumnya berasal dari BPPN yang tidak terkait dengan perkara, berupa aset kredit atau piutang-piutang/ hak tagih terhadap debitur baik yang telah direstrukturisasi maupun yang belum direstrukturisasi.

Loan Assets

Aset Properti

:

Aset-aset milik Negara yang sebelumnya berasal dari BPPN yang terkait dengan perkara berupa tanah kosong atau tanah dan bangunan (misalnya rumah tinggal, rumah toko, gedung dan apartemen) beserta inventaris yang melekat di dalamnya.

Property Assets

Aset Titipan

:

Aset -aset milik Negara yang sebelumnya berasal dari BPPN yang oleh Menteri Keuangan yang dokumen asetnya dititipkan untuk disimpan , terdiri dari working file dan dokumen kustodi.

Custodian Assets

Nilai Aset

:

Nilai yang yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI untuk masing-masing Aset Negara ( Hak Tagih/ Kredit, Properti, Saham, dan Surat Berharga) yang diserahkelolakan kepada PPA dan menjadi nilai pertanggunggan Perusahaan di dalam pengelolaan Aset Negara yang dari waktu ke waktu diperhitungkan (sampai dengan maksimal sebesar nilai yang dimaksud) dengan hasil nilai Aset Negara yang diterima.

Assets Value

:

The value determined by the MoF the Republic Of Indonesia for each State Asset, such as Loans, Property, Share and Marketable Securities that are being managed by PPA. That value becomes the company»s responsibility in the State Asset management where from time to time are calculated up to the maximum intended value against the Proceeds from Asset Management received by the Government.

Aset Negara

:

Kekayaan Negara yang terdiri dari properti, berupa tanah atau bangunan, saham , surat berharga, hak tagih atas debitur atau aset lainnya yang diserahkan Menteri Keuangan kepada PPA berdasarkan Perjanjian Pengelolaaan Aset.

State»s Assets

:

State»s assets that consist of property, (such as land/or buildings), shares, marketable securities, loan or other assets that are delegated by the MoF to PPA based on the Assets Management Agreement.

Penerimaan Negara

:

Nilai bersih dari HPA setelah dikurangi dengan Dana Cadangan Biaya Pengelolaaan dan Insentif Kinerja Perusahaan.

State Revenue

:

Net value of PAM after deducated from Management Cost Reverse Funds and the Company»s Performance Incentive.

:


The State»s Asset from the former IBRA with free and clear legal status, such us a debt assets or loan assets that are booth restructured and unrestructured.

The State»s asset from the former IBRA with free and clear legal status, such as land or land and building , such as houses, house and store, commercial building»s, apartments, including their accompanies.

:

DO

KU M

EN

PT

PP

:

The MoF entrusts the State»s assets from the Former IBRA and the documents to PPA for storage. They Consists of working files and custodian documents.


A


Kantor Cabang / Branch Office

Jakarta Sampoerna Strategic Square, North Tower - Lt.9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 45 - 46 Jakarta 12930 Tel. (62-21) 251 2222 Fax. (62-21) 579 82150 http://www.ptppa.com

Bandung Komp. Banceuy Permai Kav. C2/84 Jl. Banceuy, Bandung Tel. (022) 420 9505 Fax (022) 421 2556 Kepala Cabang / Head of Branch: Asep Mulyana

PT

PP

Kantor Pusat / Head Office

DO

KU M

EN

Semarang Jl. Depok No. 56, Semarang Tel. (024) 352 1002 Fax (024) 352 0661 Kepala Cabang / Head of Branch: Lokyanto Hoetomo Surabaya Jl. Wijaya Kusuma No. 53-55 (Eks Gedung Sejahtera), Surabaya Tel. (031) 535 1122 Fax. (031 535 0909 Kepala Cabang / Head of Branch: Julius W. Siwalette

Lampung Jl. Raden Intan No. 121 Tanjung Karang, Bandar Lampung Tel. (0721) 263 003 Fax (0721) 242 669 Kepala Cabang / Head of Branch: Syamudi Medan Jl. Diponegoro No. 7 (Eks Bank Pelita), Medan Tel. (061) 456 7841 Fax (061) 456 7851 Kepala Cabang / Head of Branch: Mahyani Muhammad


DO

KU M

EN

PT

PP

A



KU M

DO EN PT

PP

A

KU M

DO EN PT

PP

A

A PP PT EN KU M DO

PPA

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) State-owned Asset Management Company

Sampoerna Strategic Square, North Tower - Lt.9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 45 - 46 Jakarta 12930 Tel. (62-21) 251 2222 Fax. (62-21) 579 82150 http://www.ptppa.com

PPA. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) State-owned Asset Management Company DOKUMEN PT PPA

Recommend Documents