BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) ( PPA ) didirikan Pemerintah pada

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Umum Instansi 4.1.1 Latar Belakang PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (“PPA”) didirikan Pemerintah pada 27 Februari 2004 melalui Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 untuk melaksanakan pengelolaan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (“BPPN”) yang tidak berperkara hukum. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan dimaksud, Menteri Keuangan RI dan Direktur Utama PPA menandatangani Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004 untuk jangka waktu lima tahun dan untuk selanjutnya dapat diperpanjang masing-masing untuk jangka waktu satu tahunan. Melalui Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2008 tanggal 4 September 2008, Pemerintah memperluas maksud dan tujuan PPA dengan menambah ruang lingkup tugas baru PPA menjadi sebagai berikut: 1. pengelolaan aset eks BPPN; 2. restrukturisasi dan/atau revitalisasi Badan Usaha Milik Negara; 3. kegiatan investasi; 4. kegiatan pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara. Pemegang Saham kemudian menindaklanjuti perluasan tersebut dengan menerbitkan keputusan Pemegang Saham Nomor: KEP-164/MBU/2008 tanggal 5

Evaluasi prosedur pengeluaran dana untuk kegiatan operasional pada PT Perusahaan Pengelola Aset (PERSERO) Deya Andira

September 2008 yang mengubah antara lain masa tugas PPA dari lima tahun menjadi tidak terbatas (going concern). 4.1.2 Visi, Misi dan Tujuan Instansi VISI Sebagai perusahaan pengelola aset terdepan yang memimpin dalam setiap bidang usahanya. MISI Memberikan kontribusi signifikan dan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan melalui: •

kegiatan pengelola aset dan investasi yang bertumbuh dan memberikan

tingkat pengembalian yang optimal dengan pendanaan yang fleksibel dan kompetitif serta kerja sama dengan partner strategis; •

peran sebagai katalis dalam upaya meningkatkan nilai dan/atau

menyehatkan perusahaan/BUMN agar tumbuh secara berkesinambungan; •

dukungan sumber daya manusia yang kompeten, profesional dan

berintegritas tinggi; •

Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

TUJUAN INSTANSI Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2008 tanggal 4 September 2008, maksud dan tujuan PPA adalah: pengelolaan Aset Negara yang berasal dari BPPN setelah pengakhiran tugas dan pembubaran BPPN, untuk dan atas nama Menteri Keuangan;


restrukturisasi dan/atau Revitalisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN); kegiatan Investasi; kegiatan Pengelolaan Aset BUMN. 4.1.3 Nilai Nilai Perusahaan •

Courage Berani mengambil inisiatif dalam melakukan inovasi.

•

Integrity Selalu menerapkan standar etika yang tinggi dan memenuhi setiap

komitmen. •

Learning and Professionalism Selalu belajar dan menyelesaikan pekerjaan berdasarkan kompetensi

dengan penuh rasa tanggung jawab. •

Prudence Menerapkan sikap kehati-hatian yang tinggi dengan memperhatikan

pengelolaan risiko yang terukur dan menjalin usaha dengan itikad baik. •

Teamwork Mengutamakan teamwork dan mendukung kerjasama yang erat di seluruh

unit kerja untuk mencapai efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan. •

Meritocracy Pengakuan kontribusi dan kinerja yang adil dan obyektif.

•

Trust and respect Menjaga kepercayaan dan memperlakukan orang lain seperti kita ingin

orang lain tersebut memperlakukan kita.


4.1.4 Landasan Pengelolaan Sebagai perusahaan yang mengemban tugas khusus dalam pengelolaan aset untuk mencapai nilai yang optimal, PPA selain memperhatikan lingkungan pasar juga senantiasa melandasi kegiatannya dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, sebagai sebuah perusahaan BUMN (Persero), didalam melaksanakan tugasnya selalu berpegang teguh dan mengacu pada Undang-undang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Pemerintah dan ketentuan-ketentuan terkait lainnya serta selalu mengedepankan prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Untuk pengelolaan aset Negara eks BPPN, kegiatan PPA dilandasi oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset Yang Berasal Dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional Oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.01/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset Yang Berasal Dari Badan Penyehatan Perbankan

Nasional

Oleh

PT

Perusahaan

Pengelola

Aset

(Persero).

Dalam pelaksanaan restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN, alur proses pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER01/MBU/2009 tentang Pedoman Restrukturisasi dan Revitalisasi Badan Usaha Milik Negara Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset yang telah diubah dengan PER-05/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2009 tentang Pedoman Restrukturisasi Dan Revitalisasi Badan Usaha Milik Negara Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset.


4.1.5 Tata Kelola Perusahaan Sejak awal berdirinya, sudah merupakan komitmen PPA untuk menerapkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik secara menyeluruh dan konsisten dalam pelaksanaan tugas dan tanggung–jawabnya.

Komitmen PPA membentuk etika perusahaan tercermin dari sikap dan cara seluruh jajarannya dalam melaksanakan tugas, tanggung-jawab, dan kepercayaan yang diberikan oleh para Pemangku Kepentingan. Penerapan nilai-nilai etika perusahaan ini menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan PPA di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dan dengan memelihara komitmen yang sama, PPA optimistis akan mempersembahkan kinerja yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Wujud Tata Kelola PPA pada hakekatnya terbentuk dari pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab dari masing-masing organ perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), Dewan Komisaris, dan Direksi. Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan. Pelaksanaan tugas oleh Direksi diawasi oleh Dewan Komisaris, yang sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung-jawab kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

Berikut infrastruktur Good Corporate Governance:


1. Pedoman tata kelola Perusahaan yang Baik Good Corporate Governance 2. Board Manual 3. Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct) 4. Pedoman pengendalian Gratifikasi 5. Pertanggung-jawaban Laporan Keuangan PPA

4.1.6 Bisnis Yang Dijalani Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2008 tanggal 4 September 2008, maksud dan tujuan PPA adalah: A. PENGELOLAAN ASET EKS BPPN Pengelolaan aset Negara yang berasal dari BPPN meliputi kegiatan: • restrukturisasi aset; • kerjasama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan nilai aset; • penagihan piutang; dan • penjualan. Aset-aset Eks BPPN yang dikelola PPA sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Aset tangal 29 Mei 2013 adalah sebagai berikut: A. Aset Saham Non Bank: 1. PT Tugu Reasuransi Indonesia 2. PT Sejahtera Eka Graha 3. PT Asia Natural Resources Tbk. (d/h. PT Asia Grain International Tbk.) 4. PT Jembo Cable Company Tbk. 5. PT Bina Prima Perdana 6. PT Tuban Petro-Chemical Industries


B. Aset Saham Bank: 1. PT Bank Permata Tbk. 2. PT Bank Pan Indonesia Tbk. C. Aset Kredit/Hak Tagih: 1. PT Jaya Perkasa Engineering 2. PT Polysindo Eka Perkasa Tbk (sekarang PT Asia Pacific Fibers Tbk) 3. PT Texmaco Jaya 4. PT Wastra Indah 5. PT Bina Prima Perdana 6. PT Tuban Petro-Chemical Industries D. Aset Saham & Kredit: 1. PT Tuban Petrochemical Industries 2. Grup Texmaco [PT Bina Prima Perdana, PT Jaya Perkasa Engineering, PT Polysindo Eka Perkasa (sekarang PT Asia Pacific Fiber), PT Texmaco Jaya dan PT Wastra Indah

B. BUSINESS ADVISORY

Ruang lingkup business advisory di PPA meliputi kegiatan restrukturisasi dan/atau revitalisasi, konsultasi dan pendampingan teknis pada BUMN sesuai dengan penugasan dari Menteri BUMN. Tujuan restrukturisasi dan/atau revitalisasi (“R/R”) adalah untuk meningkatkan kinerja dan nilai BUMN secara sustainable jangka panjang dengan memperhatikan aspek komersial dan kesinambungan BUMN tersebut.


Pelaksanaan R/R BUMN dilakukan berdasarkan penetapan oleh Menteri Negara BUMN setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Negara BUMN No. 05/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2009 Tentang Pedoman Retrukturisasi dan Revitalisasi Badan Usaha Milik Negara Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset. Perkembangan penanganan kegiatan Business Advisory oleh PT PPA saat ini adalah sebagai berikut: A. BUMN dalam Penanganan/Pengelolaan Business Advisory oleh PT PPA: 1. PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) 2. PT PAL Indonesia (Persero) 3. PT Kertas Kraft Aceh (Persero) 4. PT Dirgantara Indonesia (Persero) 5. PT Industri Kapal Indonesia (Persero) 6. PT Nindya Karya (Persero) B. BUMN dalam Proses Kajian Pengalihan Saham ke PT PPA: 1. PT Industri Sandang Nusantara (Persero) 2. PT Survai Udara Penas (Persero) C. BUMN dalam Pendampingan Teknis oleh PT PPA: 1. PT Boma Bisma Indra (Persero) D. BUMN Yang Ditarik Penanganannya Namun Masih Punya Kewajiban di PT PPA: 1. PT Industri Gelas (Persero) 2. PT Djakarta Llyod (Persero)


E. BUMN dalam pengelolaan PT PPA berdasarkan Surat Kuasa dari Menteri BUMN: 1. PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) 2. PT Energi Manajemen Indonesia (Persero) 3. PT Industri Gelas (Persero) 4. PT Industri Sandang Nusantara (Persero) 5. PT Survai Udara Penas (Persero) 6. PT Kertas Kraft Aceh (Persero)

Melalui surat ini, PT PPA diberi kuasa untuk melakukan segala hak dan kewenangan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham BUMN dalam rangka R/R kecuali melakukan pemberhentian dan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris serta mengambil keputusan dalam penggunaan laba BUMN. C. INVESTASI Kegiatan investasi berupa kegiatan investasi langsung dan tidak langsung serta investasi dalam bentuk instrumen surat berharga termasuk kuasi ekuitas. Jenis kegiatan investasi yang dilakukan PPA antara lain adalah sebagai berikut: a.

investasi pada saham;

b.

investasi pada obligasi; dan

c.

penempatan dana dalam bentuk deposito berjangka.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk: 1. mengoptimalkan Pengelolaan Dana; 2. mendukung kegiatan Restrukturisasi/Revitalisasi BUMN oleh PPA.


3. Untuk kegiatan investasi pada saham dan obligasi, pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, dengan jumlah dana dan waktu yang terukur. Dana yang belum digunakan untuk kegiatan investasi akan di tempatkan didalam bentuk Deposito Berjangka. 4. Kegiatan investasi juga dilakukan untuk mendukung kegiatan R/R BUMN berupa pemberian pinjaman dana talangan kepada BUMN berdasarkan penugasan dari Pemegang Saham. Sampai saat ini, BUMN yang telah memperoleh dana talangan dari PPA adalah PT Industri Sandang Nusantara dan PT Kertas Kraft Aceh. 4.1.7 Setruktur Instansi dan Uraian Tugas Dalam sebuah Instansi Pemerintahan terdapat sebuah bagan yang menggambarkan struktur Instansi, masing-masing bagian juga memiliki tugasnya tersendiri. Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT PPA


4.1.8 Tugas pokok satuan kerja PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) 1. Direktorat utama mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas pengurusan perusahaan di bidang urusan secretariat perusahaan, penelitian dan pengembangan serta audit internal. Direktorat utama terdiri dari : 1. Divisi Sekretariat Perusahaan (Corporate Secretariat) Divisi

Sekretariat

Perusahaan

dipimpin

oleh

seorang

Kepala

Divisi/Sekretaris Perusahaan yang bertanggung jawab kepada Direktorat Utama sebagai wakil Direksi. Tugas pokok Sekretariat Perusahaan adalah sebagai pejabat penghubung (liaison officer) dalam pemeliharaan dan pengembangan hubungan dengan stakeholders,

pengelola

tatausaha

dokumen

korporasi

serta

untuk

memastikan kepatuhan PT PPA atas peraturan persyaratan keterbukaan yang berlaku dan sebagai unit khusus yang menyelenggarakan kegiatan program kemitraan dan bina lingkungan. Sekretariat Perusahaan terdiri dari : a. Grup Komunikasi Perusahaan (Corporate Communication Group) b. Grup Urusan Perusahaan dan Dukungan Kerja (Corporate Affairs and Supporting Group) c. Grup Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (Corporate Social Responsibilities Program Group) 2. Divisi Satuan Pengawas Intern (Intenal Auditor Division) Satuan Pengawasan Intern (yang selanjutnya disebut SPI) dipimpin oleh Kepala Divisi dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.


Tugas pokok SPI adalah melaksanakan audit intern keuangan dan audit operasional PT PPA serta menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya serta memberikan saran-saran perbaikannyatermasuk layanan konsultasi terkait masalah audit dan pengendalian intern perusahaan, memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas SPI kepada Direktur Utama, dan memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan. 3. Divisi Penelitian dan Pengembangan (Research and Development Division) Divisi Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Kepala Divisi dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama Tugas Pokok Divisi Penelitian dan Pengembangan adalah melaksanakan kegiatan penelitian atas kegiatan perusahaan guna memberikan masukan kepada Direksi untuk rencana pengembangan usaha dan jalannya pengurusan perusahaan.

2. Direktorat Restrukturisasi/Revitalisasi dan Pengelolaan Aset Direktorat Restrukturisasi/Revitalisasi dan Pengelolaan Aset (selanjutnya disebut

RRPA) mempunyai

tugas

mneyelenggarakan

sebagian

tugas

pengeurusan perusahaan dibidang urusan restrukturisasi dan/atau revitalisasi aset, pengelolaan aset (asset management), pemantauan (monitoring) dan pemulihan aset (remedial). Direktorat RRAP terdiri dari : 1. Divisi

Restrukturisasi/Revitalisasi

(Restructuring/Revitalization

Division)


Tugas Pokok Divisi Restrukturisasi /Revitalisasi adalah melaksanakan kegiatan bidang pengelolaan aset Saham dan Kredit yang berasal dari BPPN serta restrukturisasi dan/atau revitalisasi terhadap Badan Usaha Milik Negara. 2. Divisi Pengelola Aset (Asset Management Division)

Tugas pokok Divisi Pengelola Aset adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan aset yang berasal dari BPPN dan pengelolaan aset BUMN. 3. Divisi Pemantauan dan Pemulihan (Monitoring and Remedial Division)

Tugas Pokok Divisi Pemantauan dan Pemulihan Aset adalah melaksanakan kegiatan pemantauandan pemulihan aset baik terhadap aset yang dikelola Divisi Restrukturisasi/Revitalisasi maupun aset yang dikelola Divisi Pengelolaan Aset.

3. Direktorat Investasi, Keuangan dan Akuntansi (selanjutnya disebut IKA) mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas pengurusan Perusahaan di bidang urusan keuangan dan akuntasi, investasi serta pembendaharaan. Direktorat IKA terdiri dari : 1. Divisi Investasi (Investment Division) Tugas pokok Divisi Investasi adalah melaksanakan kegiatan Investasi baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Divisi Perbendaharaan (Treasury Division) Tugas Pokok Divisi Perbendaharaan adalah melaksanakan kegiatan penempatan dana (placement) dan pencairan dana (funding) 3. Divisi Keuangan dan Akuntansi (Finanance and Accounting Division)


Tugas pokok Divisi Keuangan dan Akuntansi adalah melaksanakan kegiatan penganggaran (budgeting), keuangan (finance) dan akuntansi (accounting) seperti : a.

Penyusunan anggaran

b.

Penyusunan rencana kerja

c.

Penyusunan laporan keuangan

d.

Penyusunan laporan realisasi anggaran

e.

Pelaksanaan dan pembukuan transaksi

f.

Pencatatan aset dan perpajakan.

4. Direktorat Manajemen Resiko (selanjutnya disebut MR) mempunyai tugas menyelenggaraan sebagian tugas pengurusan Perusahaan di bidang manajemen resiko yang mencakup penyusunan kebijkan yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan, evaluasi efektifitas penerapan kebijakan, pengidentifikasian dan evaluasi dampak resiko/potensi resiko dari rencana pelaksanaan kegiatan perusahaan, perumusan langkah mitigasi resiko/potensi resiko dimaksud serta memberikan peringatan dini early warning signal kepada Direksi. Direktorat MR terdiri dari : 1. Divisi Manajemen Resiko – Restrukturisasi/Revitalisasi dan Dukungan Kerja Tugas

Pokok

Manajemen

Resiko

Restrukturisasi/Revitalisasi

dan

Dukungan Kerja adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan resiko dalam bidang restrukturisasi/revitalisasi, pengelolaan aset, pemantauan serta pemulihan aset dan dukungan kerja


2. Divisi Manajemen Resiko – Kebijakan, Keuangan dan Investasi Tugas pokok Divisi Manajemen Resiko Kebijakan, Keuangan dan Investasi adalah melaksanakan kegiatan penyiapan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan, pengelola resiko dalam bidang investasi dan keuangan.

5.

Direktorat Hukum, Kepatuhan dan Dukungan Kerja (selanjutnya disebut HKDK) mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Perusahaan di bidang urusan sumber daya manusia dan umum, dukungan administrasi, hukum dan kepatuhan. Direktorat HKDK terdiri dari : 1. Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum (Human Resources and General Affairs Division) Tugas Pokok Divisi Umum dan Sumber Daya Manusia adalah melaksanakan kegiatan menyediakan sarana, prasarana dan pengamanan serta pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia

2. Divisi Dukungan Administrasi (Administration Support Division) Tugas pokok Divisi Dukungan Administrasi adalah melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa, pencatatan serta penyimpanan dokumen aset dan arsip, pengelolaan dukungan sistem berupa infrastruktur teknologi informasi dan sistem aplikasi serta pengelolaan basis data.


3.

Divisi Hukum (Legal Division) Tugas Pokok Divisi Hukum adalah melaksanakan pemberian dukungan aspek hokum bagi kegiatan perusahaan baik dalam bentuk pemberian pendapat hukum, penyusunan dokumen hukum dan pendampingan hukum.

4. Divisi Kepatuhan (Compliance Division) Tugas pokok Divisi Kepatuhan adalah melaksanakan pemberian kajian kepatuhan atas peraturan yang berlaku terhadap kegiatan Perusahaan.


4.2 Pembahasan 4.2.1 Prosedur Pengeluaran Dana Untuk Kegiatan Operasioanal Dari data yang penulis dapat, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) memiliki dua prosedur untuk melakukan pengeluaran dana yaitu dengan 2 cara yaitu pengeluaran dana untuk pembayaran dimuka dan pengeluaran dana untuk pembayaran tagihan atau penggantian biaya (Reimbursement). Adapun keputusan Direksi PT PPA tentang ketentuan umum prosedur pengeluaran dana untuk kegiatan operasional perusahaan yang perlu diketahui terlebih dahulu yaitu : a. Associate Director Yang Membidangi adalah Associate Director yang memiliki tanggungjawab dan kewenangan terhadap Satuan Kerja yang mengajukan permohonan pengeluaran dana atau menyetujui permohonan pengeluaran dana. b. Dana Bank adalah dana Perusahaan yang disimpan di bank dalam bentuk giro dan dicatatkan atas nama perusahaan, yang digunakan untuk kegiatan operasional Perusahaan dengan nama rekening PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Operasional. c. Dana Kas Kecil adalah dana yang disimpan dalam bentuk tunai didalam kas Perusahaan. d. Dokumen

Pembayaran

membuktikan

adanya

adalah

dokumen-dokumen

kewajiban

Perusahaan

yang

untuk

dapat

melakukan

pembayaran sesuai peruntukannya. e. Direktur

Yang

tanggungjawab

Membidangi dan

adalah

kewenangan

Direktur

terhadap

yang

Satuan

memiliki

Kerja

yang


mengajukan permohonan pengeluaran dana atau menyetujui pengeluaran dana. f. Kepala Divisi Yang Membidangi adalah Kepala Divisi yang memiliki tanggungjawab

dan

kewenangan

terhadap

Satuan

Kerja

yang

mengajukan permohonan pengeluaran dana atau menyetujui permohonan pengeluaran dana. g. Kepala Grup Yang Membidang adalah Kepala Grup yang memiliki tanggungjawab

dan

kewenangan

terhadap

Satuan

Kerja

yang

mengajukan permohonan pengeluaran dana atau menyetujui permohonan pengeluaran dana. h. Kepala Unit Yang Membidangi adalah Kepala Unit yang memiliki tanggungjawab

dan

kewenangan

terhadap

Satuan

Kerja

yang

mengajukan permohona pengeluaran dana tay menyetujui permohona pengeluaran dana. i. Memo Informasi Keterlambatan adalah dokumen yang dibuat Satuan Kerja pemohon yang menginformasikan penundaan waktu yang terkait dengan

pertanggungjwaban

uang

muka

dengan

disertai

alasan

keterlambatan. j.

Nilai Transaksi adalah nilai pembayaran yang telah memperhitungkan unsur perpajakan dalam mata uang rupiah atau ekuivalennya dalam hal menggunakan mata uang asing.

k. Pejabat Berwenang Memutus yang selanjutnya disebut PBM adalah pejabat yang diberi kewengan untuk menyetujui kegiatan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan ini.


l. Penggantian Biaya atau reimbursement adalah penggantian atas biaya yang dikeluarkan terlebih dahulu untuk membiayai kegiatan atau pelaksanaan tugas yang terkait dengan Perusahaan yang sesuai dengan ketentuan berlaku. m. Persetujuan kegiatan adalah bukti tertulis yang diperolehnya persetujuan dari PBM atas suatu kegiatan Perusahaan termasuk besar biaya yang akan dikeluarkan dalam melaksanakan kegiatan dimaksud yang antara lain dapat berupa memo persetujuan kegiatan, perjanjian, surat perintah kerja, surat pemesanan barang, surat perintah perjalanan dinas, permohonan pelatihan dan dokumen lainnya yang menjadi dasar pelaksaan suatu kegiatan Perusahaan n. Permohonan Uang Muka yang

disebut PUM adalah permohonan

pengeluaran dana Perusahaan untuk membiayai kegiatan Perusahan yang Dokumen Pembayarannya belum diperoleh secara lengkap. o. Pertanggungjawaban Uang Muka yang selanjutnya disebut PJUM adalah pertanggungjawaban yang dibuat oleh penerima uang muka atas realiasai penggunaan dana Perusahaan. p. Satuan Kerja adalah bagian dari struktur organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi tertentu baik dalam bentuk Direktorat, Divisi, Grup, Unit atau tim yang dibentuk untuk melaksanakan suatu kegiatan. q. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah intruksi untuk melakukan pembayaran atau pemindahan dana atas kewajiaban Perusahan atau penggantian biaya (reimbursement) yang Dokumen Pembayaraannya telah diperoleh secara lengkap.


r. Satuan Kerja Keuangan adalah satuan kerja yang bertanggung jawab antara lain untuk melakukan pembayaran atas kewajiban Perusahaan. s. Upah adalah hak Kewajiban yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Peusahaan yang terdiri dari gaji dan tunjangan yang bersifat tetap bagi karyawan yang berhak mendapatkannya.

1) Setiap pengeluaran dana dalam rangka mendukung kegiatan perusahan membutuhkan Persetujuan Kegiatan dimana mekanisme pengajuan suatu usulan kegiatan Perusahaan beserta PBM yang menyetujui kegiatan dimaksud mengacu pada ketentuan dan atau keputusan Direksi yang mengatur masingmasing kegiatan Perusahaan.

2) Apabila terhadap suatu suatu usulan kegiatan Perusahaan dimana belum terdapat ketentuan atau keputusan Direksi yang mengatur PBM atas kegiatan Perusahaan tersebut, maka PBM untuk persetujuan biaya atas kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut: Tabel 4.1 Batasan wewenang pengeluaran dana

1 2

Nilai Transaksi (Rupiah atau Equivalennya) s/d Rp 50 juta >Rp 50 juta s/d Rp 200 juta

3

>Rp 200 juta

No.

PBM Direktur Yang Membidangi Direktur Yang Membidangi Dan Direktur Utama Direksi

3) Dalam hal Direktur Yang Membidangi adalah Direktur Utama, maka PBM yang menyetujui kegiatan dengan biaya diatas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengna RP 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau


equivalennya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas adalah Direktur Utama dan Direktur Keuangan (Finance Director).

4) Pengeluaran dana untuk kegiatan Perusahaan tertentu dapat tidak didasarkan pada Persetujuan Kegiatan sepanjang pengeluaran dana tersebut terkait dengan: a. Kebersihan dan pengamanan barang. b. Kendaraan dan transportasi yang meliputi antara lain; biaya parkir, biaya to, bahan bakar, uang makan driver, perbaikan dan pemeliharaan kendaraan operasional dan pajak kendaraan. c. Konsumsi rapat didalam dan diluar kantor. d. Pembelian alat tulis kantor, barang cetakan, pembuatan plakat, fotocopy, penjilidan dan keperluan rumah tangga. e. Pembelian barang dalam rangka ulangtahun, duka cita, sakit, kelahiran, pernikahan, promosi jabatan, ucapan selamat dan tanda terimakasih. f. Pengiriman atau pengurusan dokumen dan atau perijinan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan perusahaan. g. Perbaikan peralatan. h. Representasi yang meliputi biaya makan, minum dan kegiatan olahrag dalam rangka memperluas network, meningkatkan hubungan kerja, menjamu tamu Perusahaan atau dalam rangka membina hubungan masyarakat.


4.2.2. Sumber dan Mekanisme Pengeluaran Dana a.

Sumber Dana

1.

Sumber Pengeluaran Dana Perusahaan berasal dari: a) Dana Kas kecil, yang disimpan oleh Satuan Kerja Keuangan dengan saldo maksimal sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dikelola dengan system dana tetap (impress fund system); b) Dana Bank, yang disimpan di Bank dengan nama rekening PT Perusahaan Pengelola Aset (PERSERO) Operasional.

2.

Permohonan pengisian Dana Kas Kecil diajukan oleh Satuan Kerja Keuangan dan disetujui minimal oleh Kepala Grup yang membidangi Satuan Kerja Keuangan.

3.

Permohonan Pengisian Dana Bank diajukan melalui email oleh Satuan Kerja Keuangan kepada Satuan Kerja yang membidangi pengelolaan dana, begitu pula sebaliknya apabila Satuan Kerja yang Membidangi pengelolaan dan melakuakan peminjaman dana bank.

b. Mekanisme Pengeluaran Dana 1.

Mekanisme pengeluaran dana atau pembayaran dapat dilakukan dengan cara: a) Tunai; b) Menggunakan fasilitas elektronik atau internet banking; c) Cek, bilyet giro, auto debit, instruksi transfer dan atau pemindah bukuan.

2.

Pengeluaran dana yang bersumber dari Kas Kecil dilakukan dengan ketentuan: a) Untuk karyawan perusahaan


b) Nilai maksimal pengeluaran dana adalah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau equivalennya sudah termasuk unsur perpajakan. 3.

Pengeluaran dana dengan menggunakan fasilitas elektronik atau internet banking dilakuakan dengan ketentuan: a) Untuk karyawan perusahaan; b) Nilai maksimal pengeluaran dana adalah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau equivalennya sudah termasuk unsur perpajakan; dan c) Bank tujuan pembayaran harus sama dengan bank rekening operasional Perusahaan.

4.

Satuan Kerja Keuangan diberikan kewenangan untuk menentukan mekanisme pengeluaran dana;

5.

Mekanisme pengeluaran dana yang bersumber dari Dana Bank dilakukan dengan ketentuan: a) Pembayaran kepada rekanan/vendor/konsultan dilakukan dengan cara transfer atau pemindah bukuan; b) Pembayaran kepada karyawan Perusahaan dilakuaka dengan cara transfer atau pemindah bukuan atau melalui fasilitas internet elektronik/internet banking dengan bank tujuan pembayaran sama dengan bank rekening operasional Perusahaan dan sedapat mungkin tidak dilakukan secara tunai.


4.2.3. Pengeluaran Dana Untuk Pembayaran Dimuka A.

Permohonan Uang Muka Permohonan uang Muka (PUM)

adalah permohonan pengeluaran dana

Perusahaan untuk membiayai kegiatan Perusahan yang Dokumen Pembayarannya belum diperoleh secara lengkap. Adapun prosedur permohonan uang muka sebagai berikut : 1) Satuan Kerja pemohon mengajukan permohonan uang muka kepada Satuan Kerja Keuangan dengan menggunakan media PUM yang telah disetujui oleh PBM

dengan

melampirkan

fotokopi

tagihan/invoice

atau

fotocopi

Persetujuan Kegiatan (jika ada). 2) Media PUM sekurang-kurangnya memuat informasi nomor PUM, dasar pengeluaran PUM, nama penerima PUM, tujuan penggunaan dana, jumlah dana, rincian penggunaan dana, status pengeluaran dana merupakan beban Perusahaan atau pihak ketiga, nama pengusul dan nama PBM. 3) PBM yang memiliki kewenangan untuk menyetujui PUM ditetapkan sebagai berikut: Tabel 4.2 Batasan wewenang persetujuan PUM

1 2 3 4

Nilai Traksaksi (Rupiah atau Equivalennya) s/d Rp 3 juta >Rp 3ajuta s/d Rp 50 juta >Rp 50 jutas/d Rp 200 juta >100 juta s/d Rp 200 juta

5 6

>Rp 200 juta s/d Rp 500 juta >Rp 500 juta

No.

PBM Kepala Unit Yang Membidangi Kepala Grup Yang Membidangi Kepala Divisi Yang Membidangi Associate Director Yang Membidangi Direktur Yang Membidangi Direktur Yang Membidangi dan Direktur Utama


4) Dalam hal Direktur yang membidangi adalah Direktur Utama maka untuk PUM dengan nominal diatas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atau equivalennya harus disetujui oleh Direktur Utama atau Direktur Keuangan (Finance Director) 5) PUM dapat diajukan secara bertahap namun tidak boleh dipecah-pecah atau diatur sedemikian rupa untuk satu kegiatan dengan tujuan agar PBM yang menyetujui lebih rendah dari yang seharusnya. 6) Satuan Kerja yang mengajukan PUM wajib melakukan pemeriksaan dan menyatakan bertanggungjawab terhadap: a. ketersediaan anggaran atas kegiatan yang akan dilaksanakan. b. akurasi kebenaran perhitungan kewajiban Perusahaan. c. kebenarandan kesesuaian peruntukan kegiatan/transaksi yang akan dibayar dengan ketentuan yang berlaku. d. input transaksi kedalam system pencatatan yang antara lain berupa nomor dana nama akun sesuai peruntukannya (chart of account) serta jumlah dana PUM. 7) Satuan Kerja Keuangan wajib memeriksa PUM yang diajukan oleh Satuan Kerja pemohon terkait: a. kesesuaian PUM dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi. b. akurasi perhitungan, dan c. hasil pemeriksaan tersebut harus disetujui oleh PBM sebagai berikut:

Tabel 4.3 Batasan wewenang dalam pemeriksaan PUM pada Satuan Kerja Keuangan


Nilai Transaksi No.

PBM (Rupian atau Equivalennya) Kepala Grup yang membidangi

1

s/d Rp 100 juta Satuan Kerja Keuangan

2

Kepala Divisi yang membidangi Satuan Kerja Keuangan

>Rp 100 Juta

8) Berdasarkan hasil pemeriksaan, Satuan Kerja Keuangan dapat mengembalikan PUM kepada Satuan Kerja pemohon dikarenakan : a. PUM dibuat tidak sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi b. Terdapat kesalahan perhitungan; c. Belum dilaksanakan atau terdapat kesalahan input data PUM kedalam sistem pencatatan oleh Satuan Kerja pemohon. 9) PUM harus sudah disampaikan oleh Satuan Kerja pemohon dan diterima oleh Satuan Kerja Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum dana tersebut diperlukan. 10) Proses pengeluaran dana PUM dilakukan oleh Satuan Kerja Keuangan

B. Pertanggungjawaban Uang Muka 1) Satuan Kerja pemohon wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang muka kepada

Satuan Kerja Keuangan dengan menggunakan media PJUM

yang telah disetujui oleh PBM. 2) Media PJUM sekurang-kurangnya memuat informasi nomor PJUM, tujuan penggunaan dana, dana PUM yang diterima, dana PUM yang digunakan, rincian

penggunaan

dana

PUM,

kelebihan/kekurangan

dana

PUM,


kelengkapan dokumen pembayaran, status pengeluaran dana merupakan beban Perusahaan atau pihak ketiga, nama pengusul, dan nama PBM. 3) Satuan Kerja pemohon wajib mengembalikan sisa dana PUM yang tidak digunakan: a. kepada Satuan Kerja Keuangan secara tunai; atau b. menyetorkan ke Rekening PT PPA Operasional dan bukti setor dilampirkan pada PJUM. 4) Dalam hal sisa dana PUM dikembalikan oleh Satuan Kerja pemohon kepada Satuan Kerja Keuangan, maka Satuan Kerja Keuangan menyetorkan sisa dana PUM ke Rekening PT PPA Operasional ke kas Perusahaan dan bukti penyetoran dilampirkan pada PJUM. 5) PJUM harus dibuktikan/didukung dengan Dokumen Pembayaran yaitu: a. untuk pengadaan barang dan jasa, berupa: i.

Asli kwitansi, asli tagihan (invoice), asli faktur pajak, asli tanda terima barang/berita acara penyelesaian pekerjaan.

ii.

Fotokopi persetujuan pengadaan barang dan jasa, atau fotokopi surat pemesanan barang/surat perintah kerja/perjanjian.

b. untuk pembelian melalui internet berupa: i.

Asli bukti pembelian, asli bukti penerimaan barang, asli bukti

pembayaran; ii.

Fotokopi tagihan kartu kredit bila pembayaran dengan kartu kredit;

c. untuk pelaksanaan pelatihan dalam negeri berupa: i.

Kwitansi, tagihan (invoice); dan

ii.

Fotokopi persetujuan pelatihan;


d. untuk pelaksanaan kegiatan Perusahaan lainnya berupa: i.

asli

kwitansi,

asli

tagihan

(invoice)/struk

pembelian/nota

pembelian/pemesanan yang sekaligus sebagai bukti pembayaran, asli faktur pajak, asli bukti penerimaan barang; ii.

Fotokopi daftar hadir dan fotokopi memo kegiatan (jika ada); dan/atau dokumen pembayaran asli yang menjadi persyaratan/kelengkapan sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian atau ketentuan dan atau keputusan Direksi yang mengatur masing-masing kegiatan perusahaan dan atau dokumen lainnya terkait pengeluaran dana yang diperlukan oleh Satuan Kerja Keuangan

6) Satuan Kerja pemohon yang mengajukan PJUM wajib melakukan pemeriksaaan dan menyatakan bertanggungjawab terhadap : a. Kebenaran dan kesesuaian antara kegiatan/transaksi yang dibayar berikut hasil kegiatannya dengan perjanjian/surat perintah kerja/surat pembelian barang. b. Akurasi kebenaran perhitungan pengeluaran dana. c. Kelengkapan dan keabsahan serta kebenaran Dokumen Pembayaran suatu transaksi. d. Input transaksi kedalam sistem pencatatan yang antara lain berupa nomor dana nama akun sesuai peruntukannya (chart of account), jumlah pembayaran dan pajak pertambahan nilai maupun pajak penghasilan (jika ada). 7) PBM yang memiliki kewenangan menyetujui PJUM adalah sama dengan PBM yang menyetujui PUM.


8) Satuan Kerja Keuangan wajib memeriksa PJUM yang diajukan oleh Satuan Kerja pemohon terkait: a. Kesesuaian PJUM dengan ketentuan yang berlaku. b. Akurasi perhitungan. c. Kelengkapan dan kesesuaian dokumen terkait dengan pengeluaran dana. hasil pemeriksaan tersebut harus disetujui oleh PBM yang sama yang menyetujui PUM. 9) Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan, Satuan Kerja Keuangan dapat mengembalikan PJUM kepada Satuan Kerja pemohon untuk disempurnakan dalam hal: a. PJUM dibuat tidak sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi. b. Terdapat kesalahan perhitungan. c. Terdapat ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian peruntukan dokumen PJUM terkait dengan pengeluaran dana. d. Belum dilakukan atau terdapat kesalahan input data PJUM kedalam sistem pencatatan oleh Satuan Kerja pemohon. 10) PJUM yang dikembalikan dan harus disempurkan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal PJUM dimaksud diterima oleh Satuan Kerja pemohon. 11) Jangka waktu atau batas waktu PJUM yang menggunakan sumber dana berasal dari: a. Dana Bank adalah paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak dana diterima oleh pemohon PUM. b. Dana Kas Kecil adalah paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak dana diterima atau 2 (dua)hari kerja sebelum akhir bulan dalam hal batas


waktu PJUM melampau lebih dari 2 (dua) hari kerja sebelum akhir bulan. 12) Dalam hal Satuan Kerja Pemohon tidak dapat menyampaikan PJUM dalam batas waktu yang ditentukan dan atau tidak dapat menyampaikan kembali PJUM sesuai batas waktu tertentu maka Satuan Kerja pemohon harus menyampaikan Memo Informasi Keterlambatan kepada Satuan Kerja Keuangan apabila bermaksud mengajukan penundaan batas waktu PJUM. 13)

Memo Informasi Keterlambatan harus disetujui minimal oleh Direktur Yang Membidangi yang memuat informasi sekurang-kurangnya jangka waktu penundaan atau penyempurnaan pertanggungjawaban uang muka dan alasan penundaan .

14)

Penundaan batas waktu dilakukan: a) Paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak jatuh tempo PJUM untuk penundaan PJUM yang menggunakan sumber dana berasal dari Dana Bank. b) Paling lama 5 (lima) hari kalender sejak jatuh tempo PJUM atau 2 (dua) hari kerja sebelum akhir bulan berjalan untuk penundaan PJUM yang menggunakan sumber dana berasal dari Dana Kas Kecil. c) Paling lama 7 hari kalender sejak tanggal PJUM dikembalikan kepada Satuan Kerja pemohon untuk penyempurnaan PJUM

15) Satuan Kerja pemohon akan dikenakan sanksi yang beruapa tidak diperkenankan mengajukan PUM baru dan SPM apabila: a. Belum membuat pertanggungjawaban atas PUM yang telah jatuh tempo yang diajukan. b. Belum mengembalikan sisa.


c. PJUM dikembalikan kepada Satuan Kerja dan belu disempurnakan sehingga melebihi batas waktu.

4.2.4 Pengeluaran Dana Untuk Pembayaran Tagihan Dan/atau Penggantian Biaya (Reimbursement). 1. Satuan Kerja pemohon mengajukan permohonan pengeluaran dana untuk pembayaran tagihan dana atau Penggantian Biaya yang Dokumen Pembayarannya telah lengkap kepada Satuan Kerja Keuangan dengan menggunakan media SPM yang telah disetujui oleh PBM. 2. Media SPM sekurang-kurangnya memuat informasi nomor SPM, dasar pengeluaran SPM, nama penerima dana, tujuan penggunaan dana, jumlah dana, rincian penggunaan dana, status pengeluaran dan merupakan beban Perusahaan atau pihak ketiga, kelengkapan dokumen pembayaran, nama pengusul, dana nama PBM. 3. PBM yang memiliki kewenangan yang menyetujui SPM ditetapkan sebagai berikut: Tabel 4.4 Batasan wewenang persetujuan SPM Nilai Transaksi No.

(Rupiah atau

PBM

Equivalennya) 1

s/d Rp 5 juta

Kepala Unit Yang Membidangi

2

>Rp 5 juta s/d Rp 100 juta

Kepala Grup Yang Membidangi

>Rp 100 uta s/d Rp 200 3

Kepala Divisi Yang Membidangi juta


Associate 4

>Rp 200 juta s/d Rp 500 juta

Direction

Yang

Membidangi

>Rp 500 juta s/d Rp 1 5

Direktur Yang Membidangi milyar Direktur Yang Membidangi dan Direktur

6

>Rp 1 milyar

Utama.

4. Dalam hal Direktur yang membidangi adalah Direktur Utama maka untuk SPM dengan nominal diatas Rp 1 milyar atau equivalennya harus disetujui oleh Direktur Utama dan Direktur Keuangan (Finance Director). 5. Dalam hal pengeluaran dana terkait dengan pembayaran upah, maka PBM yang menyetujui SPM mengacu pada ketentuan dan atau keputusan Direksi yang mengatur pembayaran upah. 6. SPM dilengkapi dengan Dokumen Pembayaran yaitu: a.

Untuk pengadaan barang jasa berupa: i.

Asli kwitansi, asli tagihan (invoice), nomor rekening tujuan pembayaran, ali faktur pajak, asli tanda terima barang/berita acara penyelesaian pekerjaan; dan

ii.

Fotokopi persetujuan pengadaan barang dan jasa/surat pemesanan barang/ surat perintah kerja/perjanjian

b.

Untuk pembelian melalui internet berupa: i.

Asli bukti pembelian, asli bukti penerimaan barang, asli bukti pembayaran; atau

ii. c.

Fotokopi tagihan kartu kredit bila pembayaran dengan kartu kredit;

Untuk penggantian biaya berupa:


i.

Asli kwitansi/bukti pembayaran atau struk/nota pembelian/pemesanana yang sekaligus sebagi bukti pembayaran atau asli tagiahan (invoice); asli tanda terima barang;

ii.

Fotokopi daftar hadir, fotokopi persetujuan pengadaan barang dan jasa, dan nomor rekening tujuan pembayaran;

d.

Untuk pelaksanaan pelatihan dalam negeri berupa: i.

Asli kwitansi, tagiahn (invoice), nomor rekening tujuan pembayaran; dan

ii. e.

Fotokopi persetujuan pelatihan

Untuk pelaksanaa kegiatan luar negeri berupa: i.

Receipt (jika ada),asli tagihan (invoice), nomor rekening tujuan pembayaran; dan

ii. f.

Fotokopi persetujuan pembayaran;

Untuk pelaksanaan kegiatan Perusahaan lainnya berupa: i.

Kwitansi, asli tagihan (invoice), asli faktur pajak, asli bukti penerimaan barang, nomor rekening tujuan pembayaran;

ii.

Fotokopi daftar hadir dan fotokopi memo (jika ada); dan atau Dokumen pembayaran yang menjadi persyaratan/kelengkapan

sebagaimana yang disebutkan dalam perjanjian atau ketentuan dan atau keputusan DIreksi yang mengatur masing-masing kegiatan Perusahaan dan atau dokumen lainnya terkait pengeluaran dana yang diperlukan oleh Satuan Kerja Keuangan. 7. Satuan Kerja pemohon yang mengajukan SPM wajib melakukan pemeriksaan dan menyatakan bertanggung jawab terhadap:


a) Ketersediaan anggaran dan membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan. b) Kebenaran dan kesesuaian antara kegiatan/transaksi yang akan dibayar berikut hasil kegiataanya dengan surat pembelian barang (purchase order)/ surat perintah kerja/perjanjian. c) Akurasi kebenaran perhitungan kewajiban Perusahaan. d) Kelengkapan dan keabsahan serta kebenaran Dokumen PEmbayaran suatu transaksi yang dipersyaratkan dalam perjanjian. e) Input transaksi ke dalam sistem pencatatn yang antara lain berupa nomor dan nama akun sesuai peruntukannya (chart of account), nominal pembayaran/tagihan dan pajak pertambahan nilai maupun pajak penghasilan (jika ada). 8. Satuan Kerja Keuangan wajib memeriksa SPM yang diajukan oleh Satuan Kerja pemohon terkait: a) Kesesuaian SPM dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi b) Akurasi perhitungan c) Kelengkapan dan kesesuain dokumen terkait dengan pengeluaran dana, dan Hasil pemeriksaan tersebut harus disetujui oleh PBM sebagai berikut: Tabel 4.5 Batasan wewenang dalam pemeriksaan SPM pada Satuan Kerja Keuangan No.

Nilai Transaksi (Rupiah atau Equivalennya)

PBM

1

s/d Rp 200 juta

Kepala Grup yang membidangi Satuan Kerja Keuangan

2

>Rp 200 juta

Kepala Divisi yang membidangi Satuan Kerja Keuangan


9. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Satuan Kerja Keuangan dapat mengembalikan SPM kepada Satuan Kerja pemohon dikarenakan : a) SPM dibuat tidak sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan ini. b) Terdapat kesalahan perhitungan. c) Terdapat ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian dokumen terkait dengan pengeluaran dana. d) Belum dilakukan atau terdapat kesalahan input data SPM kedalam system pencatatan. 10. Satuan Kerja Keuangan melakukan pembayaran SPM yang telah disetujui oleh PBM setelah dokumen pembayaran diterima secara lengkap paling lambat 5 (lima) hari kerja atau sesuai batas waktu pembayaran dalam perjanjian. 11. Proses pengeluaran dana untuk pembayaran tagihan dan atau Penggantian Biaya dilakukan oleh Satuan Kerja Keuangan. 12. SPM untuk Penggantian Biaya (reimbursement) harus sudah disampaikan oleh Satuan Kerja pemohon dan diterima oleh Satuan Kerja Keuangan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal transaksi yang tertera dalam Dokumen Pembayaran. 13. Perusahaan tidak ada melakukan penggantian biaya atas SPM untuk Penggantian Biaya yang diajukan diluar batas waktu, kecuali mendapatkan persetujuann minimal Direktur Yang Membidangi.


4.2.5

Bagan alir Untuk dapat memperjelas proses pengeluaran dana untuk penggantian biaya

dapat dilihat Bagan Alir Prosedur Pengeluaran dana untuk permohonan uang muka : Gambar 4.2 Bagan Alir Prosedur Pengeluaran Dana PT PPA (Persero)

Satuan Kerja

Satuan Kerja

Mulai Keuangan

2

Mengadakan kegiatan

Fk.Dok Persetujuan Keg. PUM

Fotokopi Dok Persetujuan

Membuat PUM

Fk.Dok Persetujuan Keg.

PUM

Memeriksa PUM & Dok.pendukung

Apabila tdk sesuai ketentuan akan dikembalikan ke satuan kerja terkait

Apabila telah sesuai

Fk.Dok Persetujuan Keg.

PUM

Proses Otorisasi oleh PBM

Fk.Dok Persetujuan Keg. PUM yang telah diotorisasi

2

Proses Otorisasi oleh PBM

Mengeluarkan Dana sesuai jumlah yang diminta

Selesai


4.2.6 Pengendalian Internal Pada Prosedur Pengeluaran Dana Pengendalian intern dirancang untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) menerapkan pengendalian internal terhadap prosedur pengeluaran dana dengan baik. Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap dokumen-dokumen pengeluaran dana adalah sebagai berikut : 1. Adanya dokumen PUM (Permohonan Uang Muka) dan SPM (Surat Perintah Membayar) yang memuat informasi tentang pengeluaran dana. 2. Adanya dokumen – dokumen pendukung yang membuktikan bahwa transaksi benar terjadi Asli kwitansi, tagiahan (invoice), asli faktur pajak, asli bukti penerimaan barang dll. 3. Adanya otorisasi pada dokumen oleh Pejabat Berwenang Memutus (PBM). 4. Adanya nomor urut cetak pada dokumen sehingga memudahkan dalam pencarian dokumen apabila dibutuhkan. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) juga sudah menerapkan unsur-unsur pokok sistem pengendalian intern dengan baik yaitu : a. Stuktur Organisasi 1. Telah dipisahkan fungsi keuangan dan fungsi akuntansi atau pencatatan. Dengan adanya pemisahan fungsi tersebut dapat menjamin keandalan dan keakuratan atas jumlah dana yang dimiliki oleh perusahaan serta menghindari kemungkinan adanya kesalahan dalam pelaksanaan pengeluaran dana pada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). 2. Setiap bulannya perusahaan menerima rekening Koran dari Bank yang menunjukan mutasi debet dan kredit dalam jumlah dan waktu mengenai penerimaan dan pembayaran (pemindahan dana) yang dilakukan perusahaan.


b. Sistem Otorisasi dan Prosedur Pencatatan Dalam sebuah instansi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Tidak ada satu pun transaksi yang terjadi tanpa adanya otorisasi oleh pihak yang memiliki wewenang atas itu. Pada PT PPA, Otorisasi atas pengeluaran dana dilakukan dengan pembubuhan tanda tangan pada dokumen sumber atau dokumen pendukung oleh Pejabat Berwenang Memutus (PBM) beradasarkan ketentuan yang ada. Setiap pengeluaran dana yang terjadi dicatat kedalam catatan akuntansi berdasarkan dokumen sumber yang dilampiri oleh dokumen pendukung yang lengkap dan pencatatan dilakukan oleh karyawan yang diberi kewenangan. c. Praktik yang Sehat dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Setiap Unit Organisasi Pembagian tanggung jawab fungsional, kewenangan serta prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. Adapun cara-cara yang ditempuh oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dalam menciptakan praktik yang sehat dalam prosedur pengeluaran dana adalah : 1) Penggunaan dokumen bernomor urut tercetak. Pada prosedur pengeluaran dana PT PPA, dokumen Permohonan Uang Muka (PUM) maupun Surat Perintah Membayar (SPM) menggunakan nomor urut. 2) Satuan Kerja Keuangan wajib memeriksa PUM tau SPM yang diajukan oleh Satuan Kerja pemohon. 3) Dokumen dasar dan dokumen pendukung transaksi pengeluaran dana harus diotorisasi oleh pihak yang berwenang. 4) Penggunaan rekening koran bank (bank statement), yang merupakan


informasi dari pihak ketiga, untuk mengecek dana yang keluar dan yang dimiliki oleh perusahaan.

d. Karyawan yang Mutunya Sesuai dengan Tanggung Jawab Dalam

memperoleh

karyawan

yang

mutunya

sesuai

dengan

tanggungjawabnya, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) melakukan seleksi dalam proses perekrutan dan memberkan pelatihan kepada karyawan yang membutuhkan keahlian khusus.

Setelah mengevaluasi pengendalian internal terhadap prosedur pengeluaran dana di PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), penulis menyimpulkan bahwa penerapan pengendalian internal terhadap prosedur pengeluaran dana pada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) sudah cukup efektif. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan pengendalian internal yang ada di PT Perusahaan Pengelola Aset Persero yaitu adanya pemisahan fungsi penyimpanan dan pencatatan, otorisasi dari penjabat yang berwenang, dokumen yang lengkap dan praktik yang sehatdalam pelaksanaan pengeluaran dana.

4.2.7 Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan pada Divisi Keuangan dan Akuntansi, pekerjaan yang dilakukan hanya sebatas pekerjaan yang diberikan oleh pembimbing atau staff pegawai PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Pembatasan tersebut dilakukan karena peserta magang tidak diperkenankan untuk terlibat langsung dalam operasional pembukuan transaksi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) karena dikhawatirkan terjadi kesalahan dan untuk menjaga


kerahasiaan perusahaan. Selama

3 (tiga) bulan magang di PT PPA kegiatan

pekerjaan yang dilakukan penulis sebagai berikut : 1. Menyamakan jumlah yang ada di jurnal yang telah diverifikasi oleh bagian akuntansi dengan fotokopi rekening koran, lalu di lampirkan ke jurnal tersebut dan dokumen pendungkungnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi terjadinya kesalahan dalam menjurnal. Penggunaan rekening koran bank (bank statement), yang merupakan informasi untuk mengecek bahwa transaksi benar terjadi. 2. Membuat daftar dokumen pengeluaran dana yang terdiri dari jurnal akuntansi, lembar PUM/SPM beserta dokumen pendungkungnya dan rekening koran. Daftar dokumen diurutkan sesuai dengan nomor pada lembar jurnal akuntansi. 3. Mengarsipkan dokumen pengeluaran dana berdasarkan dengan Nomor Jurnal pada lembar jurnal akuntansi berikut dokumen-dokumen pendukungnya untuk kemudian diarsipkan ke dalam odner sesuai urutan Nomor Jurnal dan tanggal. Pengarsipan bukti transaksi dengan cara sistematis (berurutan) merupakan bagian dari pelaksanaan pengendalian internal sehingga bukti-bukti transaksi tersebut dapat dengan mudah ditemukan kembali setiap kali diperlukan. 4. Rekonsiliasi bank Setiap bulannya perusahaan menerima rekening Koran dari Bank yang menunjukan mutasi debet dan kredit dalam jumlah dan waktu mengenai penerimaan dan pembayaran (pemindahan dana) yang dilakukan perusahaan. Penulis membantu membuat rekonsiliasi kas bank diperlukan guna menyamakan saldo kas yang ada di Bank dengan catatan perusahaan yang sering kali terdapat ketidaksamaan. Beberapa penyebab perbedaan antara saldo menurut pembukuan perusahaan dengan laporan bank adalah sebagai berikut :


1) Bank belum mencatat transaksi tertentu : a. Setoran dalam perjalanan b. Cek dalam perjalanan 2) Perusahaan belum mencatat transaksi tertentu a. Penerimaan kas melalui bank

b. Biaya administrasi bank c. Pendapatan bunga atau jasa giro d. Cek kosong dari konsumen atau debitur


BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) ( PPA ) didirikan Pemerintah pada

Recommend Documents