PPA. Lighting Up Hopes. menerangi harapan banyak kalangan. Annual Report PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

PPA PPA

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) State-owned Asset Management Company

Lighting Up Hopes menerangi harapan banyak kalangan Annual Report 2010

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) State-owned Asset Management Company

2

lighting up hopes menerangi harapan banyak kalangan PPA senantiasa siap melaksanakan keputusan dan arahan Pemerintah RI dalam upaya mendukung penyehatan dan peningkatan nilai aset BUMN. Tujuan restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN adalah untuk mendorong BUMN terkait mampu tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan. Hal inilah yang menjadi alasan dipilihnya tema “menerangi harapan banyak kalangan”. PPA memikul tanggung jawab dan risiko usaha yang cukup besar karena harus memainkan peran ganda: pertama menjaga kelangsungan hidup usaha PPA selaku entitas usaha jasa keuangan dan kedua, bertanggung jawab dalam proses penyehatan dan peningkatan nilai BUMN. PPA memandang hal tersebut sebagai suatu tantangan yaitu menjaga keseimbangan peran ganda yang saling terkait tersebut melalui proses yang disiplin, bertanggung jawab sesuai peraturan dan praktek bisnis yang lazim untuk memperoleh hasil yang optimal. Dalam pelaksanaannya, PPA senantiasa mengacu pada rencana jangka panjang / business plan dan indikator utama yang terukur guna mencapai kinerja yang positif sebagaimana telah disepakati. PPA memiliki modal untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut karena tersedianya kapasitas diantaranya organisasi yang ramping dan solid, kondisi keuangan dan operasional yang sehat, serta sumber daya manusia dan dukungan Pemerintah yang committed. PPA sadar bahwa tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan bukanlah hal yang mudah. Oleh sebab itu, PPA senantiasa membuka diri dan mengajak peran-serta dan meminta bantuan dari pihak yang berkompeten. Dalam penyehatan dan peningkatan nilai BUMN, akar permasalahan harus bisa diidentifikasi dengan jelas sehingga solusi yang diberikan tidak salah. Selain itu, mengingat akar persoalan bisa dari berbagai aspek, maka PPA harus mencari bentuk solusi permasalahan secara terpadu tidak terbatas pada aspek operasional dan keuangan. Keberhasilan dalam menjalankan tugas tersebut sejatinya merupakan hasil karya tim yang melibatkan banyak pihak. PPA akhirnya harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pihak yang memberi amanah yaitu Pemerintah RI. Semoga PPA diberi kemudahan dan kekuatan untuk menerangi harapan berbagai kalangan. PPA is always ready to take up the assignments mandated by the Government to restructure SOE and to enhance their value. The objective of restructuring and/or revitalizing SOE is to encourage the SOE to be able to grow sustainably. This is the reason for choosing the theme “Lighting up hopes”. PPA takes the responsibility and significant business risks due to its dual role: first is to maintain the sustainability of its business as a financial business entity, and second is responsible to the SOE’s restructuring process and value enhancement. PPA considers it as a challenge to maintain the balance of the related of the two roles through discipline and responsible process in accordance to the regulation and common business practices to produce optimal results. In its operation, PPA is always referring to the business plan and the measured major indicators to carry out the agreed positive results. PPA has the resources to support the implementation of the task because of the capacity availability among others stream and solid organization, good financial and operational condition, human resources and committed Government support. PPA is aware of its mandated duty and responsibility is not easy. Therefore, PPA always open minded and invites the participation and ask for assistance from competent parties. To restructure SOE and to enhance their value, the root of the problems has to be clearly identified in order to arrive at the right solutions. Moreover, considering to the various root aspects of the problems, PPA needs to find the solutions form in integrated manner and not restricted only to operational and financial aspects. The successful in accomplishing the assignments purely is the result of teamwork and many parties’ involvement. At the end of the day, PPA has to accountable for its accomplishment to the mandate giver, the Government of Republic of Indonesia. Hopefully, PPAPengelola has blessed and(Persero) strength to lighting up hopes. PT Perusahaan Aset

1

Novan Wega W.

Abdul Aziz Pazsa

Direktur Utama/President Director PT IGLAS Novan Wega. W (Persero) Direktur Utama PT IGLAS (Persero)

Direktur Utama/President Director PT Kertas Kraft Aceh (Persero)

Keberhasilan dalam penyelamatan usaha PT Iglas melalui program restrukturisasi dan revitalisasi oleh PT PPA diharapkan segera dilanjutkan pada tahap berikutnya yang tujuannya menjadikan PT Iglas (Persero) perusahaan yang lebih besar dan mempunyai daya saing yang lebih tinggi di tingkat nasional maupun internasional, peningkatan pendapatan serta menjamin kelangsungan usahanya.

Realisasi dukungan maksimal PT PPA dalam upaya restrukturisasi dan revitalisasi PT Kertas Kraft Aceh (Persero), sangat ditentukan oleh peran sentral Manajemen PT PPA bersama seluruh jajarannya yang bekerjasama secara harmonis dengan Manajemen dan jajaran PT Kertas Kraft Aceh (Persero).

The successful rescue of PT Iglas through restructuring and revitalizing program by PT PPA is expected to continue to the next phase to turn PT Iglas (Persero) into a larger and more competitive company with higher income and business sustainability on the national and international scale.

The maximal support of PT PPA in the restructuring and revitalization of PT Kertas Kraft Aceh (Persero) was highly dependent on PT PPA Management and the entire organization who worked hand in hand in harmony with the Management and personnel of PT Kertas Kraft Aceh (Persero).

Ir. M. Choliq, MM

Budi Santoso

Direktur Utama/President Director PT Waskita Karya (Persero)

Direktur Utama/President Director PT Dirgantara Indonesia (Persero)

PT Waskita Karya (Persero) menjadi salah satu perusahaan yang direstrukturisasi dan direvitalisasi oleh PT PPA, dan tugas dari Pemerintah tersebut telah dilaksanakan oleh PT PPA dengan baik. PT Waskita Karya (Persero) secara pasti dapat survive dan bahkan mencapai tingkat pertumbuhan yang mengesankan. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari peran dan kerjasama yang sangat baik dari PT PPA yang senantiasa memberikan dorongan untuk terus maju dan berkembang.

Bagaikan tetesan embun di tengah kemarau yang panjang, PT PPA memberikan komitmen bantuan melalui Program Restrukturisasi dan Revitalisasi PT Dirgantara Indonesia, dan pada tahun 2014 direncanakan PT PPA akan mengantarkan PT Dirgantara Indonesia untuk lepas landas sebagai perusahaan kedirgantaraan yang sehat dan mampu bersaing bukan saja di pasar nasional, tetapi juga pasar regional dan internasional.

PT Waskita Karya (Persero) is one of the restructured and revitalized companies under the Government commission which was well accomplished by PT PPA. PT Waskita Karya (Persero) has survived and even reached impressive growth. This success is attributable to the excellent contribution and cooperation of PT PPA who gives its continuous support, enabling PT Waskita Karya to move forward and grow.

Like a drop of dew in a long hot summer, PT PPA gave its commitment to assist in restructuring and revitalizing PT Dirgantara Indonesia. PT PPA plans to escort PT Dirgantara Indonesia in 2014 to take off as a sound aviation company that is able to compete not only in the domestic but also in the regional and international market.

Laporan Tahunan 2010 Annual Report

2

daftar isi

table of contents

TEMA: MENERANGI HARAPAN BANYAK KALANGAN THEME: LIGHTING OF HOPES

1

TESTIMONI KLIEN/PEMANGKU KEPENTINGAN CLIENT TESTIMONY/STAKEHOLDERS

4

IKHTISAR PENTING SIGNIFICANT HIGHLIGHTS

4

Ikhtisar Kinerja Keuangan Financial Highlights

4

Ikhtisar Kinerja Operasional Operational Highlights

6

Peristiwa Penting Tahun 2010 2010 Significant Events

34

PROFIL PT PPA PT PPA PROFILE

35

Visi, Misi dan Nilainilai Perusahaan Vision, Mission and Corporate Values

36

Sekilas PT PPA PT PPA in Brief

39

Struktur Organisasi Organization Structure

40

Sumber Daya Manusia Human Resources

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

8

LAPORAN MANAJEMEN MANAGEMENT REPORT

9

Laporan Komisaris Utama President Commissioner Report

16

Laporan Direktur Utama President Director Report

26

Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile

30

Profil Direksi Board of Directors Profile

46

PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

48

Key Performance Indicator Key Performance Indicator

50

Kinerja Operasional Operational Performance

52

Hasil Pengelolaan Aset Asset Management Proceeds

54

Restrukturisasi/Revitalisasi Restructuring/Revitalizing

66

Pengelolaan Aset BUMN SOEs Asset Management

68

Investasi dan Lainnya Investment and Others

69

Informasi Material (Restrukturisasi dan Akuisisi) Material Information (Restructuring and Acquisition)

70

Kinerja Keuangan Financial Performance

79

Peristiwa Setelah Tanggal Neraca Subsequent Events

3

82

TATA KELOLA PERUSAHAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

85

Struktur Tata Kelola Perusahaan GCG Structure

88

Fungsi dan Pengawasan Dewan Komisaris Supervisory Function of Board Commissioners

90 91

Dewan Komisaris Board of Commissioners

107

Auditor Independen dan BPK Independent Auditor and RI State Auditor

115

Akses Informasi dan Data Perusahaan Access to Corporate Information and Data

116

KEGIATAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ACTIVITIES

130

LAMPIRAN APPENDIX

Sekretaris Dewan Komisaris Board of Commissioners Secretary

96

Fungsi dan Pelaksanaan Tugas Direksi Function of Board of Directors

99

Rapat Direksi Board of Directors Meeting

138

Remunerasi Komisaris dan Direksi Remuneration of Commissioners and Directors

GLOSSARY GLOSSARY

140

TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN TAHUNAN 2010 Management responsibility of 2010 annual report

142

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

100

100

Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

103

Satuan Pengawasan Intern Internal Audit Unit

106

Manajemen Risiko Risk Management


4

Ikhtisar Penting SIGNIFICANT highlights

Ikhtisar Kinerja Keuangan

financial highlights

2010

2009

2008

Hasil Pengelolaan Aset

424,7

73,13

1,477,957

Setoran ke Pemerintah

336,613

15,086

1,261,827

6,150,793

218,636

220,290

Laba Operasional

515,820

98,803

68,928

Laba Bersih

243,947

136,524

92,573

Jumlah Aktiva

6,874,031

3,431,706

2,447,021

Jumlah Kewajiban

3,752,017

58,567

162,824

Laba Bersih / Jml Aktiva

4%

4%

4%

Laba Bersih / Jml Ekuitas

8%

4%

4%

45%

98%

93.3%

Produktivitas Tenaga Kerja

1,096

892

6,236

Penugasan Restrukturisasi & Revitalisasi BUMN

100%

100%

0%

90.50 (AA)

86.25 (AA)

87.55 (A)

Dalam Jutaan Rupiah

Pendapatan Operasional

Rasio Usaha (%)

Jumlah Ekuitas / Jumlah Aktiva

Key Performance Indikator

pendapatan operasional

laba operasional

operational revenue

operational income

515,820

6,150,793

204,535

350,096

06

186,074

07


220,290

08

35,528

218,636

09

10

06

07

68,928

08

98,803

09

10

5

2007

2006 In million IDR

1,715,612

2,847,572

Proceeds from Assets Management (PAM)

1,603,710

2,652,526

Remittance to the Government

186,074

350,096

Operational Revenue

35,528

204,535

Operational Income

72,775

208,890

Net Income

851,500

1,245,804

Total Assets

87,143

404,697

Total Liabilities Operating Ratio (%)

9%

17%

Net Income / Total Asset

10%

25%

Net Income / Total Equity

89,8%

67,5%

Total Equity / Total Asssets

6,918

11,255

Man Power Productivity

0%

0%

SOE Restructurization & Revitalization Duty

83.5 (AA)

91 (AA)

Key Performance Indicator

laba bersih net income

243,947 208,890

136,524 92,573 72,775

06

07

08

09

10


6

Ikhtisar Penting SIGNIFICANT highlights

peristiwa penting 2010

2010 Significant events

01 Januari January

5 Pengarahan Direksi PT PPA awal tahun 2010 PT PPA Board of Directors’ briefing early 2010 27 Pelaksanaan RUPS Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahun 2010 GMS to discuss 2010 Work Program and Budget

02

03

Februari

maret

february

04

march

7-10 Pelaksanaan Rapat Konsinyering Perjanjian Pengelolaan Aset eks BPPN dengan Kementerian Keuangan Intensive meeting with 1 Perayaan Hari Ulang Tahun PT PPA ke-6 Ministry of Finance Celebration of PT PPA 6th Anniversary to discuss Ex-IBRA Asset Management Agreement

april april

7 Pelaksanaan Lelang Aset Properti milik PT Pertamina Auction of PT Pertamina Property 8 Penandatanganan Perjanjian Promissory Note antara PT Waskita Karya (Persero) & PT PPA Signing of Promissory Note Agreement between PT Waskita Karya (Persero) and PT PPA

06

07

juni

juli

june

28 Pelaksanaan RUPS Tahunan Tahun Buku 2009 Annual GMS for accounting year 2009


july

20 Penandatanganan Perjanjian Penyertaan Modal PT PPA di PT Waskita Karya (Persero) Signing of Agreement on PT PPA Equity Participation in PT Waskita Karya (Persero)

7

08 agustus august

5-7 Pelaksanaan Rapat Kerja PT PPA membahas New Business Model PT PPA 17 Peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI ke 65 27 Pelaksanaan Media Visit ke Kantor Harian Kompas

5-7 Internal business meeting on New Business Models 17 Commemoration of Republic of Indonesia’s 65th Independence Day 27 Media visit to Kompas Daily office

09 september september

20 Pelaksanaan kegiatan Halal Bihalal Keluarga Besar PT PPA Halal Bihalal of PT PPA Community 29 Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat antara PT PPA dan Komisi VI DPR RI Hearing session with RI House of Representatives Commission VI

12

desember december

2 Penandatanganan Perjanjian pemberian dana talangan kepada PT Dirgantara Indonesia (Persero) Signing of Agreement on Bridging Finance to PT Dirgantara Indonesia (Persero) 9 Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI Hearing session with RI House of Representatives Commission VI

13 Penandatanganan MoU dengan beberapa BUMN dan Instansi Pemerintah dalam rangka mendukung revitalisasi PT Kertas Kraft Aceh (Persero) Signing of MoU among SOEs and the Government to revitalize PT Kertas Kraft Aceh (Persero) 16 Pelaksanaan RUPS Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Tahun 2011 GMS with agenda 2011 Work Plan and Budget 20 Penandatanganan Jual Beli Saham PT Tugu Pratama Indonesia melalui Mekanisme Preemptive rights Signing of PT Tugu Pratama Indonesia Rights Issue Agreement


8

laporan manajemen management report

P

T PPA telah bekerja keras dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan tetap berupaya meningkatkan nilai kesehatannya.

P

T PPA worked hard to perform its duties and simultaneously improve its health rating.


9

laporan komisaris utama President commissioner report

Dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, perkenankan kami melaporkan bahwa kerja keras, dedikasi serta loyalitas segenap jajaran manajemen dan karyawan PT PPA telah berhasil mencatat kinerja sebagaimana yang diharapkan selama tahun 2010.

With thankful prayers to God the Almighty we are pleased to report that with the hard work, dedication and loyalty of all members of management and staff, the Company was successful in achieving good operating results in 2010.

Dengan memanfaatkan momentum kondisi perekonomian Indonesia yang terus mengalami penguatan hingga pada tahun 2010 berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi 6,1%, PT PPA terus melakukan pembenahan secara internal dan melakukan koordinasi sebaik-baiknya dengan para Pemangku Kepentingan, agar tugas-tugas barunya yang mulai diemban sejak tahun 2008 dapat dilaksanakan dengan baik.

Capitalizing on the momentum of national economic recovery with a growth rate of 6.1% in 2010, PT PPA carried on with internal refinement and stakeholder coordination, in order to reach excellence in taking up its new assignments that were commissioned in 2008.

PT PPA memiliki peran ganda dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia, yaitu sebagai BUMN yang harus mampu memperoleh penghasilan (keuntungan) secara komersial sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam RKAP, namun juga mendukung program-program Pemerintah, diantaranya melakukan restrukturisasi dan/atau revitalisasi (“RR ”) BUMN serta melakukan pengelolaan aset Negara (eks BPPN) untuk dan atas nama Menteri Keuangan.

PT PPA has a dual role in boosting the country’s economic growth, i.e. as a stateowned enterprise (“SOE”) which on one hand operates commercially as designated in Work Plan and Budget (“RKAP”), and on the other hand supports government programs, such as restructuring and/or revitalizing (“RR”) BUMN and managing state assets (ex-IBRA) for and on behalf of the Minister of Finance.

Pelaksanaan Tugas-Tugas Utama PT PPA

Primary Assignments

Pada tahun 2010, Menteri Keuangan kembali mempercayakan pengelolaan aset eks BPPN kepada PT PPA, sebagaimana

In 2010, the Minister of Finance once again entrusted the management of exIBRA assets to PT PPA as stipulated in


10


tertuang di dalam Perjanjian Pengelolaan Aset yang ditandatangani pada tanggal 11 Mei 2010, dengan masa berlaku tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010. Jumlah total aset yang diserahkelolakan adalah sebanyak 14 (empat belas) aset dengan total nilai aset Rp 2,84 triliun, yang terdiri dari 3 (tiga) aset saham bank, 5 (lima) aset saham non bank, 4 (empat) aset kredit / hak tagih, dan 2 (dua) aset saham dan kredit. Dari pengelolaan aset eks BPPN tersebut, Hasil Pengelolaan Aset (“HPA”) yang berhasil diperoleh selama tahun 2010 adalah sebesar Rp 424,70 miliar terutama berasal dari divestasi 17,5% kepemilikan saham Pemerintah pada PT Tugu Pratama Indonesia, cicilan pokok dan kupon Multi Years Bond (“MYB ”) Tuban Petro Group, dividen dari aset saham non bank, serta dari penjualan right saham PT Bank Permata, Tbk. HPA yang diperoleh tahun 2010 tersebut belum mencapai target yang ditetapkan dalam RKAP PT PPA tahun 2010. Hal tersebut disebabkan karena tidak terealisasinya rencana divestasi anak perusahaan PT Tuban Petrochemical Industries, yaitu PT Petro Oxo Nusantara mengingat proses restrukturisasi PT Tuban Petrochemical Industries yang masih dalam proses, serta tidak terealisasinya rencana divestasi Texmaco Group.

Asset Management Agreement dated 11 May 2010, covering the period from 1 January 2010 to 31 December 2010. The assignment was for managing 14 assets at a total value of Rp2.84 trillion, comprising three bank share assets, five non-bank share assets, four credit/receivable assets, and two share and credit assets. Proceeds from ex-IBRA asset management earned in 2010 was recorded at Rp424.70 billion, mainly coming from divestment of 17.5% government stake in PT Tugu Pratama Indonesia, principal and coupon installment of Tuban Petro Group Multi Years Bond (“MYB ”), dividend from non-bank share assets, and fee from rights issue of PT Bank Permata, Tbk. The asset management proceeds earned in 2010 were lower than estimated figure set in 2010 RKAP. This shortfall was due to unrealized divestment of PT Tuban Petrochemical Industries subsidiary, PT Petro Oxo Nusantara, as restructuring process was still in progress, and also due to the suspended divestment of Texmaco Group.

Setelah melaksanakan penugasan untuk melakukan RR terhadap PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) (“PT MNA”), PT PAL (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) (“PT WK”), pada tahun 2010 PT PPA mendapatkan penugasan untuk melakukan kajian kelayakan RR terhadap PT Dirgantara Indonesia (Persero) (“PT DI”). Setelah menuntaskan kajian RR atas 8 (delapan) BUMN pada tahun 2009, PT PPA telah menyelesaikan kajian kelayakan RR atas 4 (empat) BUMN lainnya pada tahun 2010 yaitu PT Balai Pustaka (Persero), PT Survai Udara Penas (Persero), Perum Produksi Film Negara (Persero) (“PPFN”), PT Kertas Kraft Aceh (Persero) (“PT KKA”) dan Kajian RR tahap II atas PT MNA. Disamping itu, untuk menjaga kelangsungan usaha dari beberapa BUMN yang sedang dalam proses RR, PT PPA telah melaksanakan penugasan untuk memberikan pinjaman jangka pendek proyek terkontrak (project financing) kepada PT DI, serta

After restructuring and revitalizing PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) (“PT MNA”), PT PAL (Persero) and PT WK (Persero) (“PT WK”), in 2010 PT PPA was not awarded any other RR BUMN assignments. A new assignment to study the feasibility of RR BUMN in 2010 was for PT Dirgantara Indonesia (Persero) (“PT DI”). After completing RR feasibility studies on eight BUMN in 2009, in 2010 PT PPA made RR feasibility studies on four other BUMN, i.e. PT Balai Pustaka (Persero), PT Survai Udara Penas (Persero), Perum Produksi Film Negara (Persero) (“PPFN ”), PT Kertas Kraft Aceh (Persero) (“PT KKA”) and feasibility study II on PT MNA. In addition, to sustain the operations of a few BUMN in RR process, PT PPA extended short-


11


12


pinjaman dana talangan untuk biaya konsultan kepada PT KK A dan PT Industri Kapal Indonesia.

term project financing to PT DI, and bridging finance for consultant fee to PT KKA and PT Industri Kapal Indonesia.

RR BUMN merupakan kegiatan yang memerlukan waktu panjang dalam prosesnya. Hal ini terutama karena kondisi BUMN rata-rata mengalami masalah yang sangat kompleks, disamping itu RR BUMN juga melibatkan banyak pihak dalam prosesnya.

RR BUMN takes a long time involving many parties in the process, because the BUMN to be restructured/revitalized are normally in a complicated condition with complex problems.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengelolaan aset BUMN, pada tahun 2010 PT PPA dan PT Pertamina (Persero) kembali memperpanjang perjanjian pengelolaan aset untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 20 Januari 2011, dengan demikian PT PPA kembali dipercaya untuk melakukan peningkatan nilai (value enhancement) atas aset saham dan properti milik Pertamina sampai dengan batas waktu tersebut. Selain memperoleh pendapatan secara financial, PT PPA juga memperoleh peningkatan pengalaman dan pengetahuan yang sangat berharga dalam melakukan pengelolaan aset.

In managing BUMN assets, in 2010 PT PPA and PT Pertamina (Persero) extended the term of Asset Management Agreement to 20 January 2011, which means PT PPA was once again entrusted to enhance the value of share and property assets of PT Pertamina up to the expiration date of the Agreement. Besides financial benefits, PT PPA also gained valuable experience and know-how in asset management.

Di kemudian hari, diharapkan PT PPA dapat memanfaatkan momentum upaya BUMN-BUMN untuk kembali kepada core business-nya, yaitu dengan memberikan kinerja terbaiknya dalam memberikan nilai tambah atas aset-aset yang dikelolanya, sehingga BUMN-BUMN dapat mempercayakan pengelolaan non core asset yang dimilikinya untuk dikelola dan dioptimalkan nilainya oleh PT PPA.

In the future, hopefully PT PPA will be in a position to benefit from the momentum of BUMN returning to their core businesses, by offering its best service in creating added value to the assets under its management, and win BUMN confidence in PT PPA to manage their non-core assets and optimize the asset value.

PT PPA juga telah melaksanakan kegiatan investasi yang berasal dari dana non RR , baik yang bertujuan untuk mengoptimalkan dana PT PPA dalam berbagai bentuk instrumen. Sedangkan dana RR BUMN ditempatkan dalam bentuk yang mudah dicairkan, dengan pertimbangan agar dapat digunakan setiap dibutuhkan.

To optimize its fund, PT PPA invested non-RR fund in numerous negotiable instruments. RR BUMN fund was placed in liquid assets for reason of quick withdrawal any time it is needed.

Selain memiliki PT PPA Finance sebagai anak perusahaan, pada tahun 2010 PT PPA juga menjadi pemegang saham mayoritas PT WK sebagai hasil dari kegiatan RR atas perusahaan tersebut. Sesuai hasil audit yang telah dilakukan KAP, kinerja kedua anak perusahaan tersebut dinyatakan baik.

Besides having a stake in PT PPA Finance, in 2010 PT PPA acquired majority shareholding in PT WK as a result of restructuring and revitalizing the company. An audit conducted by Public Accountant Firm indicated that both subsidiaries produced good operating results.


13

Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya baik di induk maupun di anak-anak perusahaan, PT PPA selalu berupaya untuk mendukung program-program Pemerintah termasuk namun tidak terbatas pada sinergi BUMN sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah.

In running the mother company as well as the subsidiaries, PT PPA is consistently in support of government programs including, but not limited to, creating synergy with BUMN as designated by the Government.

Kondisi Keuangan PT PPA

Financial Condition

Kantor Akuntan Publik Aryanto, Amir Jusuf, Mawar dan Saptoto (“KAP AAJ”) telah memberikan opini “ Wajar Tanpa Pengecualian” atas penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi PT PPA Tahun Buku 2010.

Public Accountant Firm Aryanto, Amir Jusuf, Mawar and Saptoto (“KAP AAJ”) gave an “Unqualified” opinion on the presentation of PT PPA Consolidated Financial Statements.

PT PPA juga dinyatakan telah mematuhi dalam semua hal yang material terkait dengan pasalpasal tertentu hukum, peraturan dan kontrak serta tidak ada masalah atau kelemahan material berkaitan dengan pengendalian intern dan operasi perusahaan.

PT PPA was also regarded to have complied, in all material respects, with specific articles of laws, regulations and contracts, and no material problems or shortcomings were discovered that were related to internal control and business operations.

Jika dilihat dari aspek kesehatan, pada tahun 2010 PT PPA kembali memperoleh nilai yang baik dengan skor 90,50 sehingga dikategorikan sebagai BUMN yang sehat dengan klasifikasi “AA”. Penilaian ini lebih baik dibandingkan dengan penilaian tahun 2009, hal ini menunjukan bahwa, PT PPA telah bekerja keras dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan tetap berupaya meningkatkan nilai kesehatannya.

In 2010 PT PPA was again awarded an “AA” rating with a score of 90.50 and was categorized a sound SOE. This evaluation was better than the one in 2009, which proved that PT PPA had done its best in performing its duties while trying at all times to improve its health rating.

Dimulainya penerapan kebijakan Akuntansi baru pada tahun 2010 mengakibatkan PT PPA harus membentuk cadangan atas piutang yang dimilikinya, namun demikian PT PPA tetap mampu mencatat perolehan laba di atas yang telah ditargetkan di dalam RKAP 2010 dan di atas perolehan laba pada tahun 2009.

With the application of new accounting standards in 2010, PT PPA was compelled to provide reserves for doubtful accounts, but PT PPA continued to earn profit above the target of 2010 RKAP and exceeding the total profit recorded in 2009.

Apabila dinilai dari aspek kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal, PT PPA telah menunjukan perkembangan yang baik dari waktu ke waktu. Pada tahun 2010 tidak terdapat temuan-temuan auditor terkait dengan kepatuhan Perusahaan terhadap perundang-undangan dan pengendalian internal secara umum.

PT PPA kept improving its performance in terms of compliance with the regulations and internal control, so that in 2010 the Auditor did not discover any irregularity in this aspect.


14


Kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (“PKBL”) Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN dan telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER -05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, Pemegang Saham PT PPA telah menetapkan 1,62% dari total laba bersih perseroan tahun buku 2009 untuk program PKBL tahun 2010. Total dana PKBL yang dapat disalurkan pada tahun 2010 (akumulasi) adalah sebesar Rp 6,9 miliar.

Partnership and Community Development Program (“PKBL”) Activities As dictated by BUMN Law No. 19 of 2003 and further stipulated in BUMN Minister Regulation No. PER -05/MBU/2007 on BUMN Partnership Program with Small Businesses and Community Development Program, in 2010 our shareholders allocated 1.62% of 2009 total net profit for PKBL, so that cumulative PKBL fund in 2010 was in the amount of Rp6.9 billion.

Untuk kesuksesan pelaksanaan program dan agar penyaluran dana tersebut lebih optimal dan tepat sasaran, PT PPA telah bekerjasama dengan beberapa BUMN, institusi, dan lembaga swadaya masyarakat seperti PT Bahana Artha Ventura, PT Jakarta Ventura, PT Sarana Jatim Ventura. GNOTA, Baitulmal Indonesia, dan BEST CD.

To make the program a success and fund disbursement more optimum and well-directed, PT PPA worked in association with a few BUMN, institutions, and non-governmental organizations such as PT Bahana Artha Ventura, PT Jakarta Ventura, PT Sarana Jatim Ventura, GNOTA, Baitulmal Indonesia, and BEST CD.

Dalam rangka pelaksanaan PKBL, selain membantu daerah-daerah yang tertimpa bencana, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pendidikan melalui program orang tua asuh, PT PPA juga secara aktif mendukung pertumbuhan perekonomian pedesaan melalui penyaluran dana secara komprehensif antara Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di desa-desa binaan yang dikenal dengan “Desa Binaan PT PPA” pada desa Tanjung Pakis, Karawang, Jawa Barat, dan Desa Kertawangi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

In organizing PKBL activities, PT PPA gives aid to disaster-stricken areas, participates in foster parent program, helps develop rural economy through extending fund in a comprehensive way between Partnership Program and Community Development Program in “PT PPA Fostered Villages” such as Tanjung Pakis, Karawang, West Java, and Kertawangi, Bandung, West Java.

Kegiatan Pengawasan Dewan Komisaris

Supervisory Activities of Board of Commissioners

Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan atas jalannya kegiatan perusahaan dan memberikan arahan kepada Direksi dalam melaksanakan seluruh kegiatannya. Pengawasan dan arahan-arahan tersebut dilakukan baik di dalam rapat-rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi maupun secara tertulis melalui surat, termasuk yang berkaitan dengan penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Board of Commissioners supervised and gave counsel to Board of Directors in managing the Company’s operation. Supervision and consultation were carried out directly at joint meetings of Board of Commissioners and Directors as well as in writing, also in writing up Corporate Long Term Plan, and Work Plan & Budget.

Dalam meningkatkan kinerja PT PPA terutama yang berkaitan dengan percepatan pelaksanaan

To speed up work process by optimizing human resource, or better known as human capital,


15

tugas. Dewan Komisaris dan Direksi PT PPA telah melakukan pembahasan secara intensif mengenai perubahan model bisnis pada tahun 2010. Adapun pelaksanaannya diharapkan dapat segera dilakukan pada tahun 2011, dan akan dilakukan evaluasi secara berkesinambungan agar dapat disesuaikan dengan kondisi PT PPA setiap saat.

the Board of Commissioners and Directors held intensive talks on business model modification. The modified business model is expected to be practiced in 2011, and will continue to be evaluated to adjust to the Company’s current condition.

Dewan Komisaris senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip good corporate governance dalam setiap arahan maupun pengawasan yang dilakukannya terhadap setiap aspek pengelolaan perusahaan. Di dalam pelaksanaan tugasnya Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit yang beranggotakan 3 (tiga) orang tenaga ahli di bidangnya masing-masing dan Sekretariat Dewan Komisaris, yang senantiasa berperan aktif dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris.

Board of Commissioners places great emphasis on good corporate governance principles in conducting its supervisory and advisory function over the management of the Company. In the discharge of its duty, Board of Commissioners is assisted by Audit Committee of three experts in their respective fields, and Board of Commissioners Secretariat, who support the Board at all times.

Apresiasi

Appreciation

Dalam kesempatan ini, perkenankan kami menyampaikan penghargaan kepada Pemegang Saham yang telah memberikan kepercayaan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan peran pengawasan. Selanjutnya, atas nama Dewan Komisaris kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Direksi dan segenap karyawan PT PPA maupun anak perusahaan atas kerja dan dedikasinya dalam mendukung PT PPA mencapai sasaran kerja maupun pengembangan usaha dengan sikap profesionalisme yang tinggi.

On this occasion, allow us to express our highest appreciation to the shareholders for their trust in our supervision of the Company. We also convey our gratitude and appreciation to all members of the Board of Directors and staff, and the subsidiaries for their concerted efforts and professional dedication to support the Company in reaching its goal and growth.

Dengan berbekal kebijakan-kebijakan yang memadai, usaha keras dari segenap jajaran manajemen dan karyawannya, pengawasan dan arahan Dewan Komisaris, serta pelaksanan prinsipprinsip good corporate governance, diharapkan PT PPA dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara baik, dan mampu memenuhi harapan para pemangku kepentingan (stake holder) serta dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi kemajuan perekonomian Indonesia secara umum.

Equipped with adequate policies and good corporate governance principles, supported by the management and employees, supervised and directed by Board of Commissioners, PT PPA is expected to carry out its assignments properly, satisfy the stakeholders’ expectation and make the best contribution to Indonesia’s economic development as a whole.

Sahala Lumban Gaol Komisaris Utama President Commissioner


16


P

ada tahun 2010 PT PPA telah melakukan proses transformasi. Hal ini dilakukan dalam upaya mendorong PT PPA lebih proaktif dalam pengembangan usaha dan untuk memastikan tercapainya pertumbuhan yang berkelanjutan. Inisiatif transformasi tersebut tetap berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah kepada PT PPA.

T

he year 2010 saw the transformation process of PT PPA, which is aimed at encouraging PT PPA to be more pro-active in developing business and sustaining growth within the regulatory limitations.


17

laporan DIREKTUR utama President DIRECTOR report

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan kehendak-Nya sehingga PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (“PT PPA”) mampu menjawab tantangan dan rintangan usaha di tahun 2010 dengan baik. Kami menyadari bahwa belum semua tugas yang diamanahkan kepada kami berhasil diselesaikan dengan tuntas, namun kami patut bersyukur atas beberapa karya yang dilakukan mulai menampakkan hasil yang positif. Hasil positif tersebut pada akhirnya mengangkat kinerja yang dicapai PT PPA di tahun 2010 di atas target yang ditentukan. Hal yang lebih membahagiakan, pencapaian tersebut berhasil diperoleh dengan kerjasama dan dukungan banyak pihak terkait serta dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku.

With the blessing and mercy of God the Almighty, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (“PT PPA”) prevailed over diverse business challenges and obstacles, and performed well in 2010. We realize that we have not accomplished all our assignments but we should be grateful that some of our efforts have resulted in a positive way. With the positive results, PPA operating results in 2010 were above the target. A more encouraging thing was that all was achieved through our good cooperation with many parties who gave their constant support and remaining compliant with the law.

Keberhasilan ini sebagaimana tertuang dalam Laporan Keuangan Konsolidasi PT PPA Tahun Buku 2010 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang menyatakan bahwa PT PPA telah mematuhi dalam semua hal yang material dan juga diklasifikasikan sebagai BUMN Sehat. PT PPA juga dinilai memenuhi kriteria dalam menjalankan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan tertib sesuai dengan peraturan.

The success was reflected in PT PPA 2010 Consolidated Financial Statements, as audited by Public Accountant Firm Amir Abadi Jusuf with Unqualified Opinion, which stated that PT PPA was in full compliance with the law in all material respects and classified as a Sound BUMN (State-Owned Enterprise). PT PPA also carried out Partnership and Community Development Program (“PKBL”) orderly in accordance with the regulations.

Peristiwa Penting

Significant Events

Ada beberapa peristiwa penting yang perlu dicatat terkait dengan pencapaian kinerja PT PPA pada tahun 2010, antara lain dikonsolidasikannya laporan keuangan PT WK ke dalam pembukuan PT PPA,

There were several noteworthy significant events occurring in 2010 that were related to our major achievements, i.e. the consolidation of PT WK into PT PPA books, the formation of


18


dibentuknya PT PPA Finance sebagai anak perusahaan dan disusunnya Rencana Jangka Panjang Perusahaan (“RJPP”) tahun 20092014. Pada tahun 2010, PT PPA juga menggagas penyusunan model bisnis PT PPA yang baru dalam rangka transformasi Perusahaan ke depan dan dimulainya penerapan PSAK 50 dan 55 mengenai Instrumen Keuangan pada Laporan Keuangan PT PPA.

PT PPA Finance as subsidiary, and the formulation of Corporate Long Term Plan (“RJPP”) for 2009-2014. In 2010 PT PPA developed new business models in the scope of the Company’s transformation, and started the application of PSAK (Statement of Financial Accounting Standards) 50 and 55 regarding Financial Instruments in PT PPA Financial Statements.

Konsolidasi PT Waskita Karya

Consolidation of PT Waskita Karya

Dalam rangka restrukturisasi yang mengakibatkan PT PPA mengambil alih 99% saham PT Waskita Karya (”PT WK”), maka sejak tahun 2010 laporan keuangan PT WK mulai dikonsolidasikan ke dalam pembukuan PT PPA. Kepemilikan 99% saham tersebut adalah implikasi dari pelaksanaan restrukturisasi/ revitalisasi PT WK yang ditetapkan Pemerintah.

In the context of restructuring that prompted PT PPA to acquire 99% stake in PT Waskita Karya (”PT WK”), starting 2010 PT WK is consolidated into PT PPA accountancy. The 99% shareholding is the implication of restructuring and revitalizing PT WK as commissioned by the Government.

PT PPA Finance

PT PPA Finance

PT PPA Finance yang mulai beroperasi di pertengahan tahun 2010, didirikan dengan tujuan utama untuk mendukung pembiayaan BUMN yang tidak bankable berupa pemberian pinjaman komersial jangka pendek dan jangka menengah, yang dilakukan sebelum implementasi program restrukturisasi. Selain itu juga untuk melengkapi jasa pelayanan PT PPA dalam memenuhi kebutuhan jasa pembiayaan proyek (project financing), anjak piutang (factoring), dan sewa guna usaha (leasing).

PT PPA Finance, which started operating in 2010, was set up primarily to assist nonbankable SOE by providing short- and longterm commercial financing facilities prior to restructuring program. Additionally, it complements PT PPA services in project financing, factoring and leasing.

Penyusunan RJPP

Formulation of RJPP

Sebagaimana kelaziman yang berlaku pada suatu perusahaan dan guna memenuhi permintaan pemegang saham dan pihak terkait lainnya, PT PPA telah berhasil menuntaskan penyusunan RJPP Tahun 2009-2014. RJPP tersebut menjadi dasar bagi pelaksanaan pengembangan usaha Perusahaan ke depan, dimana pada tahun 2010 merupakan tahapan implementasi strategi pengembangan usaha, yang dilakukan dengan memanfaatkan peluang-peluang dalam pengelolaan aset BUMN, investasi, pelaksanaan restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN, dan pengelolaan aset eks BPPN.

As a common corporate practice and to meet the expectation of shareholders and other stakeholders, PT PPA finalized the formulation of RJPP for 2009-2014, as the foundation of the Company’s future business development. The year 2010 was the time of implementing business development strategy by capitalizing on every opportunity arising in SOE asset management, investment, SOE restructuring and/or revitalizing, and ex-IBRA asset management.

Inisiatif Transformasi

Transformation Initiative

Tahun 2010 merupakan tonggak sejarah penting bagi PT PPA mengingat pada tahun

The year 2010 was a historic year for PT PPA as it underwent a transformation


19


20


tersebut PT PPA telah melakukan proses transformasi perusahaan. Transformasi yang dilakukan mencakup antara lain, pembangunan model bisnis baru, penyempurnaan proses internal, pengembangan kapabilitas SDM serta perubahan pada struktur organisasi agar selaras dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

process. Transformation was made in several areas, i.e. developing new business model, improving internal process, developing human resource capability and making adjustments to organization structure to cope with the established strategic goal.

Perubahan utama yang dilakukan pada model bisnis adalah menyangkut cara pendekatan yang lebih berorientasi kepada pelanggan (customer oriented) dan penanganan yang lebih terintegrasi. Dalam model bisnis yang baru, lini usaha PT PPA bertumpu pada kegiatan Jasa Penasihat Keuangan, Jasa Pengelolaan Aset dan kegiatan Investasi. Setiap kegiatan pada semua lini usaha tersebut ditujukan guna menghasilkan value enhancement baik untuk PT PPA maupun untuk pelanggan.

The major change in business model was the business approach to make it more customer oriented and integrated handling. In this new business model, PT PPA business line based on Financial Advisory, Asset Management services, and Investment activities. Each activity in this line of business is directed towards value enhancement for PT PPA as well as its customers.

Melalui transformasi tersebut, PT PPA didorong untuk lebih proaktif dalam melayani jasa yang dibutuhkan para pelanggan dan untuk memastikan tercapainya pertumbuhan yang berkelanjutan. Inisiatif atas transformasi tersebut tetap dalam koridor yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Through this transformation, PT PPA is encouraged to be pro-active in developing business and sustaining growth. The transformation initiative remains within the regulatory limitations applied to PT PPA.

aktiva

ekuitas

asset

equity

3,373,138 3,117,479

6,874,031

2,284,197

3,431,143 2,447,021 841,106

764,358

1,245,804 851,501

06

07


08

09

10

06

07

08

09

10

21

Penerapan PSAK 50 dan 55

Application of PSAK 50 and 55

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugastugas PT PPA memerlukan suatu pelaporan yang memenuhi akuntabilitas publik. Terkait dengan itu, penyajian Laporan Keuangan PT PPA dan Anak-anak Perusahaan sepenuhnya mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (”PSAK”) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Pada tahun 2010 PT PPA telah mulai menerapkan PSAK 50 (Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan) dan PSAK 55 (Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran) dalam pencatatan administrasi seluruh Instrumen Keuangan yang dimiliki PT PPA.

PT PPA accountability for its performance of assignments is presented in a report for public consumption. Associated with it, PT PPA and Subsidiaries Financial Statements are presented in full compliance with the Statement of Financial Accounting Standards (“PSAK”) established by Indonesian Association of Accountants. In 2010 PPA started applying PSAK 50 (Financial Instruments: Presentation and Disclosure) and PSAK 55 (Financial Instruments: Recognition and Measurement) in the administration of all of its financial instruments.

Pencapaian

Achievements

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2008 menunjuk PT PPA untuk melakukan pengelolaan aset BUMN, pengelolaan aset Negara eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (“BPPN”), kegiatan RR BUMN, dan kegiatan investasi. Dengan tugas di atas, PT PPA dituntut untuk menjadi korporasi yang sehat baik dari segi keuangan, operasional, maupun administratif. PT PPA juga perlu senantiasa mempertimbangkan aspek komersial dan mengelola risiko pada tingkat yang wajar dengan tetap menjunjung prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

The Government through Government Regulation No. 61/2008 pointed to PT PPA to conduct state-owned asset management, asset management of the former IBRA, restructuring activities and/or revitalization of SOE, and investment activities. With the above tasks, PT PPA is required to become a healthy corporate both in terms of financial, operational and administrative. PT PPA also need to constantly consider the commercial aspects and manage risks at a reasonable level while still upholding the principles of good corporate governance.

Alhamdulillah, pencapaian Kinerja Keuangan PT PPA melampaui target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan. Penilaian atas Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) PT PPA juga mencerminkan pencapaian yang positif.

Thank God, PT PPA financial operating results exceeded the target set in the Work Plan and Budget. Assessment of PT PPA Key Performance Indicator also indicated the Company’s positive achievements.

Untuk kegiatan pengelolaan aset, tercatat sebanyak 21 aset yang dikelola PT PPA di tahun 2010. PT PPA telah melaksanakan penjualan 17,5% saham PT Tugu Pratama Indonesia milik Menteri Keuangan dan penjualan aset properti milik PT Pertamina (Persero). Sementara penjualan atas aset Hak Tagih dan saham Grup Texmaco serta penjualan saham PT Patra Jasa (anak perusahaan PT Pertamina) ditunda pelaksanaannya karena satu dan lain hal. Selain itu, PT PPA bersama dengan PT Pertamina (Persero), BP MIGAS dan pihak-pihak lainnya juga tengah melakukan proses restrukturisasi

For the asset management activities,carrying as many as 21 assets managed in 2010 PT PPA managed in 2010. PPA has undertaken the sale of 17,5% stake in PT Tugu Pratama Indonesia’s Minister of Finance and the sale of property assets owned by, PT Pertamina (Persero). While sales of assets and shares Right Bill Texmaco Group and the sale of shares in PT Patra Jasa Texmaco Group receivables and shares, and PT Patra Jasa (PT Pertamina subsidiary) postponed implementation for one reason or another. In the same year, PT PPA with PT Pertamina (Persero), BP MIGAS and


22


tahap II atas Grup Tuban Petro. Atas kegiatan pengelolaan aset tersebut, PT PPA memperoleh pendapatan sebesar Rp 71,97 miliar, meningkat dari pendapatan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 68,25 miliar.

other parties undertook the second phase of restructuring Tuban Petro Group. Proceeds from asset management reached Rp 71.97 billion or increased from Rp 68.25 billion the preceeding year.

Sebagaimana diketahui, pada akhir tahun 2009 Pemerintah telah melakukan penambahan Penyertaan Modal Negara sebesar Rp 1 triliun kepada PT PPA dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan untuk pelaksanaan kegiatan Restrukturisasi /Revitalisasi BUMN. Berdasarkan permintaan dari BUMN yang tengah mengalami kesulitan, Menteri Negara BUMN selaku kuasa pemegang saham menugaskan PT PPA untuk membantu melakukan kajian dan mencarikan rancangan penyelesaian untuk menyehatkan BUMN dimaksud dalam rangka restrukturisasi/revitalisasi.

As reported, at the end of 2009 the Government increased state equity participation in PT PPA anounted Rp 1 trillion to enhance business capacity and strengthen capital structure to support the Company’s activity in restructuring/ revitalizing SOE. On request on SOE which experiencing difficulties, Minister of SOE as the power of shareholders commissioned PPA to help conduct a study and find a draft resolution meant to nourish the SOE restructuring/revitalization.

Pada tahun 2010 tercatat 2 penugasan baru kepada PT PPA (antara lain penugasan penyehatan PT Dirgantara Indonesia), disamping 11 penugasan yang masih ditangani sejak tahun 2009. PT PPA juga melaksanakan dan memonitor program Restrukturisasi/Revitalisasi atas 3 BUMN. Yaitu terkait dengan penugasan atas PT Dirgantara Indonesia (”PT DI”), PT PPA telah menindaklanjutinya dengan melakukan kajian-kajian untuk mendapatkan rancangan yang tepat guna penyelesaian permasalahan di PT DI. Sementara kajian tersebut dilaksanakan, PT PPA juga memberikan dana talangan kepada PT DI yang digunakan untuk membiayai proyek terkontrak. Dari hasil proyek yang dibiayai oleh PT PPA tersebut, PT DI dapat membiayai sebagian kebutuhan dana operasionalnya.

In 2010 recorded two new assignments to the PPA (including the recovering of PT Dirgantara Indonesia), while 11 are still handled the assignment since 2009. PT PPA also executes and monitors the restructuring/revitalizing of three SOE. Associated with the assignment of PT Dirgantara Indonesia (“PT DI”), PT PPA has been followed up by performing studies to obtain an appropriate settlement design problems in PT DI. While the study was conducted, PPA also provide bailouts to PT DI is used to finance the contracted project. From the results of projects financed by the PPA, PT DI can finance part of its operational funding needs.

Selain kepada PTDI, PT PPA juga membantu menyediakan dana talangan untuk beberapa BUMN yang sedang dalam proses menuju pelaksanaan restrukturisasi/revitalisasi. Penyediaan dana talangan tersebut guna memastikan BUMN dimaksud dapat terus beroperasi sampai ditetapkannya skema program Restrukturisasi/ Revitalisasi oleh Pemerintah.

Besides for PTDI, PT PPA also provided bailouts for several SOE that were in the process of being restructured or revitalized. The provision of the bailout is intended to ensure the state can continue to operate until the enactment of the scheme Restructuring/ Revitalization by Government.

Terdapat hal yang menggembirakan dalam pelaksanaan kegiatan restrukturisasi/revitalisasi yang menurut hemat kami patut dicatat. Dari sekian banyak penugasan sebagaimana yang

There was one encouraging outcome of our restructuring/revitalization activities that we believe is noteworthy. Of the many assignments that PT PPA took up as previously described,


23

dinyatakan di atas, ada 1 BUMN yang telah berhasil disehatkan PPA yaitu PT WK. Hasil dari pelaksanaan restrukturisasi/revitalisasi pada PT WK tersebut adalah membaiknya kondisi keuangan PT WK sehingga dapat kembali mengikuti tender beberapa proyek pembangunan. Lebih jauh lagi, PT WK bahkan dapat membukukan laba bersih sebesar Rp 124 miliar di tahun 2010 atau meningkat tajam sebesar 243% dari laba bersih tahun sebelumnya.

one SOE was successfully restructured, i.e. PT WK. After being restructured, PT WK financial condition improved and it was able to take part in several project construction bids. Further, PT WK booked a net profit of Rp 124 billion in 2010 or sharply increased by 243% from net profit of the preceding year.

Selama tahun 2010 kegiatan investasi PT PPA terutama dilakukan pada investasi tidak langsung berupa investasi pada surat berharga yaitu obligasi dan saham. Kegiatan investasi tersebut dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan kondisi fundamental perusahaan emiten. Pendapatan PT PPA dari kegiatan Investasi pada surat berharga mengalami peningkatan dari Rp 4,87 miliar pada tahun 2009 menjadi Rp 82,47 miliar pada tahun 2010.

In 2010 our investing activity was focused more on indirect investment in negotiable instruments, i.e. bonds and shares. Investment was prudently made and issuers’ fundamental condition was thoroughly studied. Income from investing in negotiable instruments increased from Rp 4.87 billion in 2009 to Rp 82.47 billion in 2010.

Atas berbagai kegiatan di atas, PT PPA menghasilkan laba bersih konsolidasi sebesar Rp 244 miliar, meningkat 79% dibandingkan tahun sebelumnya. Kami menyadari bahwa pencapaian yang diperoleh sampai dengan tahun 2010 merupakan hasil kerja keras dan komitmen dari jajaran manajemen dan karyawan PT PPA serta kontribusi yang siginifikan dari Anak-anak Perusahaan, yaitu PT WK dan PT PPA Finance yang menunjukkan kinerja yang baik. Pencapaian tersebut juga berkat dukungan dari Pemegang Saham dan para Pemangku Kepentingan PT PPA, termasuk instansi-intansi yang selama ini telah membantu PT PPA seperti Kejaksaan Agung RI, Badan Pemeriksa Keuangan RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI, dan lain-lain.

From all these activities, PT PPA booked a consolidated net profit of Rp 244 billion, or increased 79% from the previous year. We recognize that the achievement obtained until the year 2010 is the result of hard work and commitment from PT PPA management and employees and a significant contribution of subsidiaries, PT WK and PT PPA Finance who achieved good operating results. These positive results were also attributable to the support of shareholders and stakeholders, including government agencies who have support PT PPA, such as the Attorney General’s Office, State Audit Bureau, Development and Finance Supervisory Agency of Republic of Indonesia, etc.

Perlu disampaikan bahwa pada akhir tahun 2010, salah satu anggota Direksi, yaitu Sdr. Wandhy Wira Riady mengajukan pengunduran diri sebagai Direktur Keuangan dan Investasi. Selanjutnya, Dewan Komisaris menetapkan jabatan Direktur Keuangan dan Investasi tersebut dirangkap oleh Sdr. Tunggul Rajagukguk selaku Direktur Manajemen Risiko. Dalam kesempatan ini, perkenankan kami atas nama PT PPA untuk menyampaikan

We need to report that at the end of 2010 one of our Directors, Mr. Wandhy Wira Riady, resigned from his post of Finance and Investment Director. This position is now held by Mr. Tunggul Rajagukguk who is concurrently Risk Management Director. On this occasion, on behalf of PPA we would like to convey our sincere appreciation and gratitude to


24


penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sdr. Wandhy Wira Riady atas pengabdian dan kontribusinya kepada PT PPA.

Tahun 2011 Guna tercapainya pertumbuhan secara berkelanjutan, maka PT PPA perlu menjaga kinerja keuangannya agar tetap sehat. Terkait dengan hal itu, PT PPA berupaya mencari kesempatan untuk memperoleh transaksitransaksi yang menguntungkan dalam jangka pendek (quick-winning) dengan mengusung tema value enhancement dan sinergitas BUMN. Selain berdampak positif bagi reputasi PT PPA, quick winning tersebut juga memberikan kesempatan bagi sumber daya manusia PT PPA untuk meningkatkan kapabilitasnya. Upaya-upaya untuk mendapatkan quick-winning sudah dirintis melalui pendekatan kepada beberapa BUMN dan Anak Perusahaannya, serta pihak-pihak yang terkait dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang kerjasama tersebut dapat direalisasikan. Momentum pencapaian di tahun 2010 tersebut seyogyanya dapat dimanfaatkan untuk perkembangan bisnis PT PPA ke depan. Kami berkeyakinan bahwa PT PPA pada tahun selanjutnya akan mampu tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan kemaslahatan kepada pihak-pihak yang membutuhkan jasa penasihat keuangan, jasa pengelolaan aset, dan investasi dari PT PPA. Mengakhiri laporan ini kami dengan segala kerendahan hati menyampaikan terima kasih kepada Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Deputi Kementerian BUMN beserta jajarannya yang telah melakukan fungsi pengawasan terhadap manajemen kami sehingga terjadi sinergi yang menghasilkan kinerja yang baik selama tahun 2010. Kami juga kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemegang Saham atas segala dukungan yang diberikan sehingga pada tahun 2010


Mr. Wandhy Wira Riady for his dedication and contribution to the Company.

Year 2011 In order to achieve sustainable growth, PT PPA needs to maintain its financial performance in order to stay healthy. Related to this, PT PPA is working to find opportunities to acquire profitable transactions in the short term (quickwinning) with the theme of value enhancement and synergy SOEs. In addition to positively impact the reputation of the PT PPA, winning quick also provides an opportunity for human resource PPA to enhance its capabilities.

Efforts to get a quick-winning approach has been pioneered by the number of SOEs and its subsidiaries, as well as parties related to the Central Government and Local Government. Expected in the coming years such cooperation can be realized.

The momentum of 2010 achievements should be taken seriously to pave the way for PT PPA future business development. We are confident that PPA is able to grow continually and offer benefits to those who need financial advisory, asset management and investment services from PT PPA.

In conclusion, we convey our humble gratitude to the Board of Commissioners, Audit Committee, as well as Deputy of State-Owned Enterprises Ministry and staff for overseeing our management, through which a fruitful synergy was developed throughout 2010.

We also express our highest appreciation and gratitude to the shareholders for their patronage that enabled PT PPA to continue developing in 2010. Our appreciation is also extended to the Attorney General’s Office, State Audit Bureau,

25

PT PPA dapat terus melaksanakan berbagai pengembangan. Penghargaan juga disampaikan kepada Kejaksaan Agung RI, Badan Pemeriksa Keuangan RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI. Penghargaan dan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh karyawan dan Anak-anak Perusahaan atas kerja kerasnya, dan kepada segenap pelanggan atas kerjasamanya.

and Development and Finance Supervisory Agency of Republic of Indonesia.

All employees and subsidiaries also deserve our appreciation and gratitude for their concerted efforts, and all our clients for their patronage.

Boyke W. Mukijat Direktur Utama President Director


26


profil komisaris

Board of commissioners profile

Dari Kiri ke Kanan Left to Right Erry Firmansyah, Lambock V. Nahattands, Sahala Lumban Gaol, Mohammad Syahrial, Adi Rahman Adiwoso

SAHALA LUMBAN GAOL Komisaris Utama President Commissioner Menjabat sebagai Komisaris Utama PT PPA (Persero) sejak bulan Juli 2009, beliau juga menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik Menteri Negara BUMN (2010 – sekarang) dan sebagai Komisaris PT Garuda Indonesia (Persero) (2007 – sekarang). Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Pertambangan, Industri, Strategis, Energi dan Telekomunikasi (2008 – 2010), sebagai Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Koordinasi Makro & Keuangan (2005 – 2010), sebagai Komisaris Utama PT Geo Dipa Energy (2007 – 2010), sebagai Komisaris PT Petrokimia Gresik (2004 – 2010) dan sebagai Komisaris di PT PGN (Tbk) (2002 – 2007).


Lahir pada tanggal 7 Juli 1952, Bapak Sahala Lumban Gaol meraih gelar Doctor of Philosophy in Economy dengan spesialisasi Economics, Financial, Monetary Economics, International Economics dan Econometrics dari Iowa State University, USA. Memiliki pengalaman yang luas di birokrasi Pemerintahan dan BUMN dengan jabatanjabatan penting menunjukkan bahwa Bapak Sahala Lumban Gaol merupakan sosok yang sangat penting dalam fungsi pengawasan Perseroan. Latar belakang pengalaman dan posisi beliau banyak berperan dalam membantu Perseroan untuk mendapatkan arahan-arahan maupun umpan balik yang diperlukan agar berjalan sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan bagi Perseroan.

27

Currently holding various posts, PT PPA President Commissioner since July 2009, Expert Staff of Public Policy assisting State Minister for SOE (since 2010) and Commissioner of PT Garuda Indonesia (Persero) (since 2007). Previously he served as Deputy to State Minister for SOE in Mining, Strategic Industries, Energy and Telecommunication (2008 – 2010), Deputy to Coordinating Minister for Economy in Macro Coordination & Finance (2005 – 2010), President Commissioner of PT Geo Dipa Energy (2007 – 2010), Commissioner of PT Petrokimia Gresik (2004 – 2010) and Commissioner of PT PGN (Tbk) (2002 – 2007).

Born on 7 July 1952, Sahala Lumban Gaol obtained the degree of Doctor of Philosophy from Iowa State University, USA, specializing in Economics, Financial & Monetary Economics, International Economics and Econometrics. He has a vast experience in the government bureaucracy and SOE occupying crucial positions, which makes him very important in overseeing the Company’s operating activities. His previous experience and positions mean a great deal in supervising and guiding the Company to operate according to the established corporate policy.

LAMBOCK V. NAHATTANDS Komisaris Commissioner Menjabat sebagai Komisaris PT PPA sejak Februari 2004, beliau juga menjabat sebagai Wakil Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia (2011) dan Komisaris Utama PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II (2007 – sekarang). Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Kabinet, Republik Indonesia (2007 – 2011); Komisaris Utama PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) sejak tahun (2001 – 2010); Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Sekretaris

Kabinet Republik Indonesia tahun 2000-2007 dan Komisaris PT Angkasa Pura I (Persero) tahun 2006-2007.

His current posts include PT PPA Commissioner since February 2004, Deputy to Republic of Indonesia State Secretary (2011) and President Commissioner of PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II (since 2007). Previously he served as Deputy to RI Cabinet Secretary (2007 – 2011), President Commissioner of PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) (2001 – 2010), Deputy to RI Cabinet Secretary, Legal and Legislations, (2000-2007) and Commissioner of PT Angkasa Pura I (Persero) (2006-2007).

He graduated from University of Indonesia School of Law, Jakarta (1978) and obtained a master’s degree in Law from University of Tarumanegara, Jakarta.

Lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta (1978) dan menyandang gelar Magister Hukum dari Universitas Tarumanegara, Jakarta. Latar belakang pendidikan, pengalaman, dan jabatan-jabatan beliau sangat penting dan berperan dalam mengawal jalannya Perseroan terutama pada area yang terkait dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan.

His previous education, experience and positions play a very important role in guiding the Company particularly in relation to the laws and regulations.


28


profil komisaris

Board of commissioners profile

MOHAMMAD SYAHRIAL Komisaris Commissioner Menjabat sebagai Komisaris PT PPA sejak November 2008, sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT PPA; Komisaris Bank Mandiri (2003-2004), Bank Niaga (2002-2003), serta Bank Permata (2002); tahun 2003-2004 menjabat sebagai Deputi Ketua Aset Manajemen Kredit (AMK) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan Vice President Bidang Riset di TTPT Pentasena Arthasentosa (1997-1998). Appointed PT PPA Commissioner in November 2008. His previous posts include President Director of the Company, Commissioner of Bank Mandiri (2003-2004), Bank Niaga (2002-2003), and Bank Permata (2002), Deputy Head of Credit Asset Management, Indonesian Bank Recovery Agency (IBRA) (2003-2004) and Vice President of Research, PT Pentasena Arthasentosa (1997-1998).

Meraih gelar MBA di bidang Keuangan dari Golden Gate University, AS pada tahun 1989. Dengan pengalaman sebagai Deputi Ketua AMK BPPN dan Direktur Utama PT PPA, beliau berperan dalam memberikan arahan dan masukan terkait restrukturisasi dan pengelolaan aset negara.

He obtained an MBA degree in Finance from Golden Gate University, USA in 1989. His previous experience as Deputy of IBRA Credit Asset Management and President Director of PT PPA is a great asset to his current important role in giving direction and making recommendation with regard to state asset restructuring and management.

ADI RAHMAN ADIWOSO Komisaris Commissioner Menjabat sebagai Komisaris PT PPA sejak November 2008, sebagai Chairman dan CEO Asia Cellular Satellite (Bermuda) (1997-sekarang), Direktur Utama PT Pasifik Satelit Nusantara (1991-sekarang), Komisaris PT Garuda Indonesia (2007- sekarang) dan Komisaris PT Dirgantara Indonesia (2008sekarang); sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Komisaris PT Merpati Nusantara Airlines (2008 - 2010), Managing Director PT Satelindo (1993- 1995).

Meraih gelar Master of Science bidang Aeronautika dan Astronautika dari California Institute of Technology, AS, pada tahun 1977.

His current posts include PT PPA Commissioner (since November 2008. Chairman and CEO of Asia Cellular Satellite (Bermuda) (since 1997), President Director of PT Pasifik Satelit Nusantara (since 1991), Commissioner of PT Garuda Indonesia (since 2007) and Commissioner of PT Dirgantara Indonesia (since 2008). Previously he was Commissioner of PT Merpati Nusantara Airlines (2008 - 2010) and Managing Director of PT Satelindo (1993- 1995).

He graduated from California Institute of Technology, USA, in 1977 as Master of Science in Aeronautics and Astronautics.


Dengan pengalaman sebagai pendiri perusahaan dan pengetahuan yang luas di bidang industri aviasi dan telekomunikasi, beliau berperan dalam memberikan saran terkait pengelolaan suatu perusahaan.

Experienced in corporate establishment and highly knowledgeable in aviation and telecommunication industry, he makes useful recommendation on the subject of corporate management.

29

ERRY FIRMANSYAH Komisaris Commissioner Menjabat sebagai Komisaris PT PPA sejak Juli 2009, sampai saat ini beliau juga masih menjabat sebagai Komisaris Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (Indonesian Central Securities Depository), Komisaris Independen PT Unilever Indonesia Tbk, Komisaris Independen PT Elang Mahkota Energy Tbk, Komisaris Independen PT Benakat Petroleum Energy Tbk, Komisaris PT Makmur Sejahtera Wisesa Tbk. Beliau pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Bursa Efek Indonesia (Desember 2007 - Juni 2009). Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Keuangan KADIN, Anggota Dewan Penyantun Universitas Andalas, Anggota Dewan Penasihat

Standar Akuntansi IAI, Anggota Dewan Penasihat IAMI, Anggota Dewan Penasihat CWMA, Anggota Dewan Penasihat Barclays Capital.

Appointed PT PPA Commissioner in July 2009. To date, he is still serving as Independent Commissioner of PT Unilever Indonesia Tbk, President Commissioner of PT KSEI (Indonesian Central Securities Depository), President Commissioner of PT Delta Dunia Makmur Tbk, Independent Commissioner of PT Elang Mahkota Energy Tbk, Independent Commissioner of PT Benakat Petroleum Energy Tbk and Commissioner of PT Makmur Sejahtera Wisesa Tbk. He was previously President Director of PT Bursa Efek Indonesia/ Indonesia Stock Exchange (December 2007 - June 2009). He is also Deputy Chairman of Finance Committee, Indonesian Chamber of Commerce

and Industry/KADIN, Member of Board of Trustees, University of Andalas, Member of Advisory Board of IAI Accounting Standards, Member of Advisory Board of IAMI, Member of Advisory Board of CWMA, and Member of Advisory Board of Barclays Capital.

Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Jurusan Akuntansi di Universitas Indonesia pada tahun 1981. Pengalaman beliau yang luas dengan posisi dan jabatan penting di berbagai perusahaan, khususnya Presiden Direktur PT Bursa Efek Indonesia, berkontribusi sangat signifikan dalam memonitor implementasi kebijakankebijakan Perseroan oleh manajemen.

Obtained a bachelor’s degree in Accounting from University of Indonesia in 1981. His extensive experience and important positions in various companies, particularly in PT Bursa Efek Indonesia as President Director, contributes significantly in monitoring the implementation of the Company’s policy by the Management.


30


profil direksi

Board of directors profile

Dari Kiri ke Kanan Left to Right Saiful H. Manan, Tunggul Rajagukguk, Boyke W. Mukijat, Andi Saddawero, Tri Herutantoyo

BOYKE W. MUKIJAT Direktur Utama President Director Direktur Utama PT PPA sejak November 2008. Sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (2006 – 2008), Komisaris Utama PT Bahana TCW Investment Management (2004 - 2008) dan Komisaris PT Bahana Artha Ventura (2003 sekarang); pernah menjabat sebagai Direktur PT PPA President Director since November 2008. His previous posts include President Director of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (2006 – 2008), President Commissioner of PT Bahana TCW Investment Management (2004 - 2008), Commissioner of PT Bahana Artha Ventura (2003 - 2009), Director of PT Bahana Pembinaan Usaha


PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (20012006), Komisaris Utama PT Bahana Securities (2001 - 2002) dan Direktur Utama PT Niaga Asset Management (1999 - 2000). Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1990. Indonesia (2001- 2006), President Commissioner of PT Bahana Securities (2001 - 2002) and President Director of PT Niaga Asset Management (1999 - 2000). Earned his bachelor’s degree in Economics from University of Indonesia in 1990.

31

SAIFUL H. MANAN Direktur Restrukturisasi & Revitalisasi Director of Restructuring & Revitalization Direktur PT PPA sejak Februari 2009, selain itu beliau adalah Founder dan Senior Partner, Tax and Business Advisory Prime Services International serta pernah menjabat sebagai Anggota Management Executive Team Pricewaterhouse Coopers (2005 - 2007), Anggota Executive Committee Ernst & Young

(2002-2005), Managing Partner dan Anggota Management Committee Arthur Andersen (1996 - 2002) serta Partner Arthur Andersen (1992 - 2002).

Appointed PT PPA Director in February 2009. He is also Founder and Senior Partner of Tax and Business Advisory Prime Services International. Previous appointments include Member of Management Executive Team, Pricewaterhouse Coopers (2005 - 2007), Member of Executive Committee, Ernst

& Young (2002-2005), and Member of Management Committee Arthur Andersen (1996 - 2002) and Partner, Managing Partner Arthur Andersen (1992-2002). Holder of MBA degree in Finance from University of Denver, USA.

Meraih gelar MBA bidang Keuangan dari University of Denver, USA.

ANDI SADDAWERO Direktur Aset Manajemen Director of Asset Management Direktur PT PPA sejak Februari 2009. Sebelumnya Presiden Direktur PT Karabha Digdaya (2008 - 2009), Kepala Bagian Aset Saham Non Bank PT PPA, Senior Vice President (2005 - 2008), General Manager Special Asset Management PT Bank Permata, Tbk. (2005), dan

Kepala Bagian Aset Saham Bank PT PPA, Vice President (2004 - 2005), serta Kepala Grup Unit Restrukturisasi Bank BPPN (1998 - 2004).

PT PPA Director since February 2009. Previously he served as President Director of PT Karabha Digdaya (2008 - 2009), Division Head of PPA Non-Bank Share Asset, Senior Vice President (2005 - 2008), General Manager, Special Asset Management of PT Bank Permata, Tbk. (2005), and Division Head of PT PPA Bank

Share Asset, Vice President (2004 - 2005), and Group Head of IBRA Bank Restructuring Unit (1998 - 2004).

Meraih gelar MM bidang Manajemen Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1995.

Holder of master’s degree in Accounting Management from University of Indonesia (1995).


32


profil Direksi Board of directors profile

TRI HERUTANTOYO Direktur Hukum, HRD & Umum Director of Legal, HRD & General Affair Direktur PT PPA sejak Februari 2009, sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Kepatuhan merangkap Kepala Divisi Hukum, Senior Vice President (2008), Kepala Bagian Manajemen Risiko Pengelolaan Aset Kredit dan Properti PT PPA, Senior Vice President (2008), Kepala Bagian Manajemen Risiko Pengelolaan

Aset Saham dan Kredit PPA, Senior Vice President (2006 - 2008), dan Kepala Bagian Audit Pengelolaan Kredit dan Properti PPA, Vice President (2004 - 2006).

PT PPA Director since February 2009. Previously he served as Head of Compliance Division, concurrently Head of General Affairs Division, Senior Vice President (2008), Division Head of Property and Credit Risk Management, Senior Vice President (2008), Division Head of Credit and Share Asset Risk Management, Senior

Vice President (2006 - 2008), and Division Head of Property and Credit Management Audit, Vice President (2004 - 2006).

Meraih gelar MBA bidang Akuntansi dari Cleveland State University, AS, pada tahun 1993.

Obtained a master’s degree in Accounting from Cleveland State University, USA, in 1993.

TUNGGUL RAJAGUKGUK Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management Direktur PT PPA sejak Februari 2009, sebelumnya menjabat sebagai Direktur PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (2008 - 2009), Kepala Bagian Risk Management Kredit dan Properti PPA, Senior Vice President (2006 2007), Kepala Bagian Kepatuhan PT PPA,

Vice President (2004 - 2006), Kepala Divisi Verifikasi Data dan Konsolidasi BPPN (1999 - 2004).

Direktur PPA sejak Februari 2009, sebelumnya menjabat sebagai Direktur PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (2008 - 2009), Kepala Bagian Risk Management Kredit dan Properti PPA, Senior Vice President (2006 - 2007), Kepala Bagian Kepatuhan PT PPA,Vice President

(2004 - 2006), Kepala Divisi Verifikasi Data dan Konsolidasi BPPN (1999 - 2004).


Meraih gelar MM bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Indonesia pada tahun 2001

Meraih gelar MM bidang Manajemen Keuangan dari Universitas Indonesia pada tahun 2001

33

WANDHY WIRA RIADY Direktur Keuangan & Investasi Director of Finance & Investment Menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Investasi sejak Februari 2004. Sebelumnya, Direktur Sistem, Prosedur dan Kepatuhan PT PPA (2004 - Februari 2009), Kepala Divisi Sistem Prosedur & Kepatuhan - Investasi & Penjualan Aset BPPN (2000 - 2004), Senior Credit Analyst PT Rabobank Indonesia (1998

- 2000), Deputy General Manager Corporate Banking Division, dan Deputy General Manager Commercial Banking Division PT Bank Danamon Indonesia (1996 - 1998).

PT PPA Director since February 2004. His previous posts include Director of PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (2008 - 2009), Division Head of PT PPA Property and Credit Risk Management, Senior Vice President (2006 - 2007), Head of PT PPA

Compliance Division, Vice President (2004 2006), Division Head of IBRA Data Verification and Consolidation (1999 - 2004).

Meraih gelar MBA dari Curtin University of Technology, Australia, pada tahun 1995.

Graduated from University of Indonesia in 2001 with a master’s degree in Financial Management.


34

profil PT ppa PT ppa profile

visi, misi, nilai-nilai perusahaan vision, mission, corporate values


35

visi

vision

Sebagai perusahaan pengelola aset terdepan yang memimpin dalam setiap bidang usahanya. As a leading asset management company that lead in all of its businesses.

misi

mission

Memberikan kontribusi signifikan dan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan melalui: • Kegiatan pengelola aset dan investasi yang bertumbuh dan memberikan tingkat pengembalian yang optimal dengan pendanaan yang fleksibel dan kompetitif serta kerja sama dengan partner strategis. • Peran sebagai katalis dalam upaya meningkatkan nilai dan/atau menyehatkan perusahaan/ BUMN agar tumbuh secara berkesinambungan. • Dukungan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan berintegritas tinggi. • Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Significant and sustainable contribution to the Stake Holders through: • The growth asset management and investment activity and provide optimum rate of return with flexible and competitive financing as well as collaborate with strategic partners. • As a catalyst in enhanced companies/SOEs values and/or restructuring Companies/ SOE’s in order to grow sustainability. • The support of competent, professional and high integrity human resource. • Good Corporate Governance.

Tata nilai values • Courage Berani mengambil inisiatif dalam melakukan inovasi.

Taking initiatives in making innovations courageously.

•

Integrity Selalu menerapkan standar etika yang tinggi dan memenuhi setiap komitmen.

Applying high standard of ethics and fulfilling every commitment consistently.

•

Learning and Professionalism Selalu belajar dan menyelesaikan pekerjaan berdasarkan kompetensi dengan penuh rasa tanggung jawab.

Constantly learn and competency-based job done with sense of responsibility.

• Prudence Menerapkan sikap kehati-hatian yang tinggi dengan memperhatikan pengelolaan risiko yang terukur dan menjalin usaha dengan itikad baik. Apply a high prudent attitude with measured risk management concern and establish good faith business.

• Teamwork Mengutamakan teamwork dan mendukung kerjasama yang erat di seluruh unit kerja untuk mencapai efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan. Prioritize teamwork and support the close cooperation throughout all of work units to achieve efficiency and effectiveness business operation.

• Meritocracy Pengakuan kontribusi dan kinerja yang adil dan obyektif. Acknowledging contribution and performance equitably and objectively.

• Trust and respect Menjaga kepercayaan dan memperlakukan orang lain seperti kita ingin orang lain tersebut memperlakukan kita. Maintain trust and treating others in the same way we would like others to treat us.


36


sekilas PT ppa

PT ppa in brief

K

eberadaan dan keberlangsungan usaha PT PPA perlu untuk dipertahankan, dengan mempertimbangkan PT PPA sebagai perusahaan yang memiliki tingkat kesehatan yang sangat baik dan memiliki kapasitas sumber daya manusia yang memadai dalam mengemban tugas yang diamanahkan.

I

t is essential to maintain the existence of PT PPA, a very sound company endowed with qualified human resources to handle the tasks commissioned by the Government.

Pembentukan PT PPA pada tanggal 27 Februari 2004 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagai lembaga yang dipercaya oleh Pemerintah untuk mengelola aset-aset Negara eks BPPN yang tidak terkait perkara, untuk dan atas nama Menteri Keuangan, PT PPA bertugas menyusun strategi pengelolaan aset yang efektif dan efisien guna mengoptimalkan nilai aset-aset tersebut yang pada akhirnya dapat mengoptimalkan penerimaan negara.

The establishment of PT PPA in 27 February 2004 through the Government Regulation No. 10/2004 is expected to support national economic growth. Being an institution commissioned by the Government to manage the free and clear ex-IBRA assets for and on behalf the Minister of Finance, PT PPA is responsibility to formulate an effective and efficient asset management strategy in order to optimize the value of such assets and which basically maximize state revenues.


37

PT PPA, sebagai BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, pada tahap awal pendiriannya mempunyai masa tugas terbatas yaitu 5 (lima) tahun. Secara korporasi, PT PPA bertanggungjawab kepada Menteri BUMN selaku Pemegang Saham. Sebagai Pengelola Aset Negara eks BPPN yang tidak terkait dengan perkara, PT PPA bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan selaku pemilik aset.

PT PPA, a State-Owned Enterprise wholly owned by the Government of Republic of Indonesia, was initially established for a term of five years. As a corporate entity, PT PPA is responsible to the Minister of State-Owned Enterprise as a shareholder. As a free & clear ex-IBRA assets management, PT PPA is responsible to the Minister of Finance as the owner of the assets.

Sejalan dengan kebutuhan Pemerintah dalam melakukan Restrukturisasi dan Revitaliasi (”RR”) Badan Usaha Milik Negara (”BUMN”), keberadaan dan kelangsungan usaha PT PPA dirasa perlu untuk dipertahankan dengan mempertimbangkan PT PPA sebagai Perusahaan yang memiliki tingkat kesehatan yang sangat baik dan memiliki kapasitas Sumber Daya

In line with the government need to restructure and revitalize (”RR”) State-Owned Enterprises (”SOE”), it is essential to maintain the existence and continuity of PT PPA, as a very sound company endowed with qualified human resources to handle the tasks at hand. By this reasoning, in September 2008 the Government by Regulation No. 61/2008 decided to sustain


38


sekilas PT ppa PT ppa in brief

Manusia yang mumpuni dalam mengemban tugas yang akan diamanahkan. Berdasarkan hal tersebut pada bulan September 2008, Pemerintah, melalui Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2008 (PP No. 61/2008), memutuskan untuk mempertahankan keberadaan PT PPA dengan masa tugas tidak terbatas dan memperluas maksud dan tujuan Perusahaan menjadi sebagai berikut: • Pengelolaan aset negara yang berasal dari BPPN setelah pengakhiran dan pembubaran BPPN, untuk dan atas nama Menteri Keuangan; • Restrukturisasi dan / atau revitalisasi BUMN; • Kegiatan investasi, dan • Kegiatan pengelolaan aset BUMN.

PT PPA with an indefinite term of duty, and diversified its purpose and objective to be the following:

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan RR BUMN, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset. Tambahan Penyertaan Modal Negara dimaksud direalisasikan pada tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp 1,50 triliun. Selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2009 (PP No.77/2009) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset, Pemerintah kembali melakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp 1 triliun pada tanggal 31 Desember 2009.

In support of RR SOEs activities, the Government issued Government Regulation No. 78/2008 on Increase of RI State Capital Participation in Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset. The state capital increase was affected on 30 December 2008 in the amount of Rp1.50 trillion. Further, by Government Regulation No. 77/2009 on Increase of RI State Capital Participation in Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset, the Government once again increased its capital by Rp1.0 trillion on 31 December 2009.

Sejak pendiriannya, PT PPA telah memberikan kontribusi berupa setoran dari Hasil Pengelolaan Aset, Dividen dan setoran pajak yang signifikan kepada Negara. Kinerja positif ini diperkuat dengan hasil audit dari Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan PT PPA sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 selalu memperoleh opini “Wajar Tanpa Pengecualian”.

Since its inception, PT PPA has contributed a considerable amount from proceed from asset management (PAM), dividend and tax payments to State Treasury. This positive performance is affirmed by Public Accountant audit report with Unqualified Opinion on PT PPA 2004-2010 financial statements.


• To manage ex-IBRA state assets after the termination and dissolution of IBRA, for and on behalf of the Minister of Finance; • To restructue and/or revitalize SOE; • Investments activities; and • SOE assets management.

Divisi Pengelolaan Aset

Divisi Restrukturisasi & Revitalisasi 2

Asset Management Division

Asset Monitoring & Remedial Division

Restructuring & Revitalization 1 Division

Accounting & Finance Division

Divisi Akuntansi & Keuangan

Treasury Division

Divisi Perbendaharaan

Investment Division

Divisi Investasi

wandhy wira riady

Director of Finance & Investment

Direktur Keuangan & Investasi

Research and Development Division

Divisi Penelitian dan Pengembangan

Corporate Secretary Division

Divisi Sekretariat Perusahaan

Director of Risk Management

Compliance Division

Divisi Kepatuhan

Risk Management - Policy, Finance, Investment Division

Divisi Manajemen Risiko - Kebijakan, Keuangan, Investasi & Dukungan Kerja

Risk Management Restrckturing/Revitalization & Working Support Division

DivisI Manajemen Risiko Restrukturisasi/Revitalisasi & Pengelolaan Aset

tunggul rajagukguk

Direktur Manajemen Risiko

Administration Support Division

Divisi Dukungan Administrasi

HR & General Affairs Division

Divisi SDM & Umum

Legal Division

Divisi Hukum

Tri Herutantoyo

Director of Legal, HR & General Affairs

Direktur Hukum, SDM & Umum

organization structure

Divisi Restrukturisasi & Revitalisasi 2

Divisi Pemantauan & Pemulihan Aset

Andi Saddawero

Director of Asset Management

Direktur Aset Manajemen

boyke w. mukijat

Divisi Restrukturisasi & Revitalization 1

Saiful Haq Manan

Director of Restructuring & Revitalization

Direktur Restrukturisasi & Revitalisasi

Internal Audit Division

Divisi Satuan Pengawasan Intern

Direktur Utama President Director

39

struktur organisasi


40


sumber daya manusia human resources

P

T PPA melakukan rekrutmen dan pengembangan SDM yang memiliki kompetensi serta dedikasi yang tinggi melalui proses yang selektif serta program pengembangan yang baik dan tepat.

P

T PPA recruits and develops highly competent and dedicated people through a selective recruitment process and good human resources development program.


Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset penting perusahaan yang menentukan dan menjadi salah satu kunci utama keberhasilan perusahaan. Untuk itu Persereoan melakukan rekrutmen dan pengembangan SDM yang memiliki kompetensi serta dedikasi yang tinggi melalui proses rekrutmen yang selektif serta program pengembangan SDM yang baik. Dengan demikian Perusahaan memperoleh SDM yang memiliki kompetensi tinggi dan ahli dalam bidangnya. Human resources (HR) are the Company important assets that determine and become one of the key successes of the Company. Therefore, the Company recruits and develops highly competent and dedicated people through a selective recruitment process and good human resource development program. Thus, the Companys obtains Human Resources who are highly proficient and skilled in their respective fields. Currently the Company’s manpower totals

41

Jumlah tenaga kerja PT PPA saat ini 177 orang dengan tingkat pendidikan minimal D3 sebanyak 10 orang, S1 sebanyak 114 orang, S2 sebanyak 52 orang, dan S3 1 orang. Dengan komposisi jumlah dan tingkat pendidikan yang demikian menunjukkan SDM PPA merupakan unsur modal yang menjadi motor penggerak utama keberhasilan dalam tugas dan usaha Perseroan.

177 persons, consisting of Diploma (D3) degree 10 persons, bachelor (S1) degree 114 persons, master’s (S2) degree 52 persons, and doctoral (S3) degree one person. This composition and educational level of personnel show that the Company’s manpower is the primary driving force of the Company’s assignment and business success.

Kegiatan SDM dilakukan oleh Grup SDM dengan tugas pokok berupa penyusunan kebijakan, pengadaan, pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia. Kegiatan tersebut adalah : 1. Penyusunan Kebijakan Kepegawaian, antara lain: a. Man Power Planning (MPP) Perusahaan tahun 2010 yang ditetapkan maksimum sejumlah 250 orang termasuk Direksi dan Dewan Komisaris. b. Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan

HR activities are undertaken by HR Group with the main task to entails policy formulation, procurement, development and human resources management. The activities are: 1. Formulation of Personnel Policy, among others: a. Company’s 2010 Man Power Planning (MPP) which specified maximum only 250 persons including Directors and Commissioners. b. Company Regulation that have been ratified by the Manpower and Transmigration Services of DKI Jakarta province through Head of Manpower


42


sumber daya manusia

human resources

Transmigrasi Provinisi DKI Jakarta No. 4759/2010 tanggal 22 Juni 2010. c. Ketentuan terkait kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat di lingkungan Perusahaan. d. Metode rekrutmen serta seleksi karyawan baru. e. Ketentuan baru yang diterbitkan berkaitan dengan pembinaan SDM dan pemberian fasilitas kepada karyawan. 2. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia. a. Untuk memenuhi kebutuhan SDM sesuai dengan Man Power Planning 2010 pada periode ini telah direkrut 31 orang,

and Transmigration Services of DKI Jakarta Decree No. 4759/2010 dated 22 June 2010. c. Regulation regarding to the obligation to submit wealth reports of the state offcials within the Company. d. New employee selection and recruitment method. e. New regulation related to HR development and employee facilities. 2. Fulfilment of Manpower Requirement a. To fulfill manpower requirement as programmed in Man Power Planning for 2010, during the period under review the

BERDASARKAN JENIS KELAMIN HR by gender

56 - Perempuan Female : 56 orang/persons - Laki-laki Male : 121 orang/persons

121

BERDASARKAN pendidikan hr by education

10

1 -S3/Doctor = 1 Orang/Persons

52

-S2/Master = 52 Orang/Persons -S1/Bachelor = 114 Orang/Persons 114


=
43

sehingga sampai dengan akhir Desember 2010 jumlah personil adalah 177 orang, terdiri atas Dewan Komisaris, Direksi dan Sekretaris Dewan Komisaris yang berjumlah 12 orang, Karyawan Tetap 164 orang, Karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 1 orang dan dibantu oleh tenaga oursource 12 orang. b. Selama tahun 2010 praktek kerja telah diikuti oleh 10 orang.

Company recruited 31 persons, increasing total personnel to 177 persons by the end of December 2010, consisting of Commissioners, Directors and Board of Commissioners Secretary 12 persons, permanent employees 164 persons, employees under contract one person dan outsourced staff 12 persons. b. In 2010 a total of 10 persons took part in a work experience program.

Berikut rincian jumlah SDM, berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, kepangkatan dan jabatan :

The following table shows workforce demography by gender, education, rank and position:

BERDASARKAN kepangkatan hr by rank 0 1

17

12

1 14

Kom/Dir/Sek Com/Dir/Sec

M

EVP

AM

SVP

SS

VP

NS

AVP

Lain-Lain/Others

10

31

35 24

SM 32

BERDASARKAN jabatan hr by position

12 Komisaris Commissioner

Officer

Sekdekom Board of Com.Secretary

Secretary Secretary

Direksi Director

Staff Staff

Kepala Divisi Division Head

Penugasan Seconded

Kepala Grup Group Head

Lain-Lain Others

Kepala Unit Unit Head

1 5 1

6

6

17 26 11

49

43


44


sumber daya manusia

human resources

3. Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia. Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dilaksanakan dengan melaksanakan program Pelatihan dan Pengembangan karyawan, melalui program pelatihan terkait pelatihan teknis sesuai dengan bidang kerja masing-masing:

3. Development and Cultivation of Human Resources Human resource development and cultivation are conducted through training and development program, technical training program in accordance with each employee’s work field:

No.

Keuangan, Bisnis, dan Perpajakan, antara lain: Finance, Business and Taxation, among athors:

1.

Advanced Financial Analysis & Valuation Modelling

2.

Aplikasi Akuntansi Dasar Basic Accounting Application

3.

Basic Financial Modelling

4.

Bisnis Petrochemical Petrochemical Business

5.

Brevet Pajak AB Tax Brevet A-B

No.

Manajemen Risiko, antara lain Risk Management, among others:

1.

Assessment Center Assessor Certification

2.

Comprehensive Enterprise Risk Management

3.

Credit Risk Modeling

4.

Enterprise Risk Management

5.

Financial Risk Management

No.

Hukum dan Peraturan, antara lain: Law and Regulation, among others:

1.

Law Enforcement for Good Governance

2.

Pelatihan Metode Penyusunan HPS/OE dan Evaluasi Penawaran atas Pengadaan Barang & Jasa Training in HPS/OE Writing Method and Evaluating Bids for Goods and Services Procurement

3.

Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan Technical Guide to Handling and Settling Land Issues

4.

Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Goods and Services Procurement Procedure

5.

Strategi Penyelesaian Sengketa Aset Pertanahan Perusahaan dengan Pihak Lain Strategy to Settle Land Dispute between the Company and Other Parties

No.

Kepemimpinan dan Manajerial, antara lain: Leadership and Managerial Skill, among others:

1.

Direksi dan Manajemen BUMN BUMN Board of Directors and Management Members

2.

Driving Performance Together – Emotional & Social Intelligence Workshop

3.

Effective Office Management

4.

MEI Summit

5.

Pelatihan kepemimpinan dan pelatihan manajerial Leadership and Managerial Training

No.

Sumber Daya Manusia, antara lain: Human Resources, among others:

1.

Business English

2.

Certified Data Center Professional

3.

Certified Human Resources Professional

4.

Electrical Power System Analysis

5.

HR Summit 2010

4. Sosialisasi ketentuan kepegawaian dan komunikasi internal terkait bidang kepegawaian, antara lain: a. Orientasi dan motivasi karyawan baru. b. Sosialisasi program-program terkait fasilitas kesehatan karyawan. c. Sosialisasi Peraturan Perusahaan dan Pedoman Pelaksanaan PT PPA tahun


4. Socialization of personnel policy and personnel internal communication, among others: a. New employee orientation and motivation. and dedication to God. b. Employee health benefit Program sosializing. c. Socializing and distributing Company Regulation and Implementation Guide

45

2010-2012 yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta. Selain itu dilakukan pendistribusian buku Peraturan Perusahaan dan Pedoman Pelaksanaannya sebagai panduan bagi karyawan untuk mengetahui hak dan kewajibannya sebagai karyawan PT PPA.

2010-2012 books that have been ratified by the Manpower and Transmigration Services of DKI Jakarta Province. The guide books are aimed at informing employees of their rights and obligations in working for the Company.


46

pembahasan dan analisis manajemen MANAGEMENT DISCUSIION AND ANALYSIS


47

pembahasan dan analisis manajemen MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

P

enilaian atas kinerja PT PPA yang meliputi aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi, pada tahun 2010 skor yang berhasil dicapai adalah sebesar 90,5 dan PT PPA digolongkan sebagai BUMN Sehat dengan klasifikasi kesehatan ”AA”.

A

ssessment of PT PPA financial, operational and administrative performance in 2010 resulted in a score of 90.5 and PT PPA classification of Sound BUMN with ”AA” health rating.

Semenjak ditetapkan sebagai perusahaan yang going concern pada tahun 2008, Perusahaan melakukan kegiatan-kegiatan usahanya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 61/2008, yaitu: (i) pengelolaan aset eks BPPN, (ii) pengelolaan aset BUMN, (iii) restrukturisasi /revitalisasi BUMN, dan (iv) investasi. Since being designated as a going concern in 2008, the Company has been conducting its business as laid down in Government Regulation No. 61/2008, which are (i) ex-IBRA asset management, (ii) BUMN (State-Owned Enterprises) asset management, (iii) BUMN restructuring / revitalization, and (iv) investment.


48

pembahasan dan analisis manajemen MANAGEMENT DISCUSsION AND ANALYSIS

Dari seluruh kegiatan tersebut kinerja Perusahaan dievaluasi dan dinilai dengan Key Performance Indicator (KPI) yang merupakan kontrak manajemen antara Perseroan dengan Pemegang Saham. Penilaian atas kinerja PT PPA secara garis besar meliputi: aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi. Pada tahun 2010 skor yang berhasil dicapai PT PPA (induk) adalah sebesar 90,5 dan atas dasar perolehan skor tersebut PT PPA digolongkan sebagai BUMN Sehat dengan klasifikasi kesehatan ”AA”.

The Company’s performance of all these activities is evaluated and assessed by Key Performance Indicator (KPI) which is a management contract between the management and the shareholders. Assessment of PT PPA performance generally includes financial, operational and administrative aspects. In 2010 PT PPA (parent company) had a score of 90.5 and based on that score PT PPA was categorized a Sound SOE with ”AA” health classification.

Key Performance Indicator (Induk) Key Performance Indicator (parent Company) Bobot Maksimal Maximum Weight (%)

Target Target

Bobot Weight

Realisasi Realized

Return on Equity

4

7,6%

3,5

7,5%

Yield on Investment

12

8,6%

12

12,7%

Laba Operasional terhadap Pendapatan Operasional Operating Profit to Operating Income

12

31%

12

63%

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional untuk Pengelolaan Aset eks BPPN dan BUMN Operating Expense to Operating Income for ex-IBRA and BUMN Asset Management

8

28%

8

5,5%

Total Modal Sendiri terhadap Total Aset Total Equity to Total Asset

4

91%

4

89,3%

Indikator Kinerja Perusahaan Performance Indicator of the Company

KEUANGAN BOBOT 40% FINANCE WEIGHT 40%

Sub Total

OPERASIONAL BOBOT 45% OPERATIONAL WEIGHT 45%


40

39,5

Jumlah Hasil Kajian terhadap BUMN yang akan direstrukturisasi / revitalisasi Total BUMN studied and to be restructured/revitalized

8

100%

8

100%

Jumlah BUMN yang direstrukturisasi/direvitalisasi dibandingkan dengan Surat Tugas Total BUMN restructured/ revitalized

8

100%

8

100%

49

Bobot Maksimal Maximum Weight (%)

Target Target

Bobot Weight

Realisasi Realized

Realisasi Penerimaan dari Pengelolaan Aset BUMN (Rp miliar) Proceeds from BUMN Asset Management (Rp billion)

8

15,47

4

9,16

Realisasi Target Penerimaan Investasi (Rp miliar) Income from Investing Activities (Rp billion)

8

143

8

339,01

Produktivitas Tenaga Kerja (Rp juta) Manpower Productivity (Rp million)

8

494

8

1.378

Target Setoran kepada Negara (Rp miliar) Estimated Remittance to the State (Rp billion)

5

851

2

336,61

Indikator Kinerja Perusahaan Performance Indicator of the Company

OPERASIONAL BOBOT 45% OPERATIONAL WEIGHT 45%

SUB TOTAL

ADMINISTRASI BOBOT 15% ADMINISTRATION BOBOT 15%

45

38

Laporan Perhitungan Tahunan Annual Calculation Report

5

31/05/10

5

19/04/2010

Rancangan RKAP 2010 Draft 2010 RKAP/Work Plan and Budget

5

31/10/10

5

29/10/2010

Laporan Manajemen Triwulan Quarterly Management Report

3

30 hari days

1

Terlambat late 59 hari days

Efektifitas Penyaluran Program Bina Lingkungan Effectiveness of Community Development Program Fund Disbursement

1

90%

1

91,3%

Tingkat Kolektibilitas Program Kemitraan Collecitibility of Partnership Program Fund

1

70%

1

91,9%

Sub Total Jumlah Total

Rincian dari pencapaian kinerja PT PPA tersebut dapat disampaikan sebagai berikut: • Dari sisi keuangan, PT PPA memperoleh bobot penilaian sebesar 39,5 dari total bobot 40. Hampir seluruh indikator keuangan dapat tercapai kecuali untuk Return on Equity hanya memperoleh bobot sebesar 3,5 dari skala 4.

15

13

100

90,5

AA

PT PPA performance results can be detailed as follows: • On the financial side, PT PPA obtained a score of 39.5 out of 40. Almost all financial indicators can be achieved except for return on equity only gain weight by 3.5 of a scale of 4. The number of weights is due to the


50


Jumlah bobot tersebut disebabkan realisasi Return On Equity PT PPA tahun 2010 adalah sebesar 7,5% dari target sebesar 7,6%. • Dari sisi operasional, PT PPA memperoleh bobot sebesar 38 dari target sebesar 45. Tidak tercapainya target bobot operasional disebabkan belum tercapainya realisasi penerimaan dari pengelolaan aset BUMN sebesar Rp 9,16 miliar dibandingkan target sebesar Rp 15,47 miliar serta tidak tercapainya target setoran kepada Negara sebesar Rp 336,61 milyar dari target sebesar Rp 851,50 miliar. • Dari sisi administrasi PT PPA memperoleh nilai sebesar 13 dari target sebesar 15. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan adanya keterlambatan penyampaian Laporan Manajemen Triwulan.

realization of Return on Equity PT PPA in 2010 amounted to 7.5% of the target by 4%. • On the operating side, PT PPA got a score of 38 out of 45. The score was below the target because actual proceeds from SOE asset management amounted to Rp9.16 billion compared to the projected Rp15.47 billion, and remittance to the State which totalled Rp336.61 billion was smaller than the projected Rp851.50 billion.

• On the administrative side, PT PPA earned a score of 13 out of 15. The failure to reach the target was due to late submission of Quarterly Management Report.

Kinerja Operasional (Induk) Operational Performance (Mother Company) Pendapatan Usaha (Rp Miliar) Operating Income (Rp billion)

Kegiatan Activity Pendapatan Pengelolaan Aset Eks BPPN Ex-IBRA Asset Management Fee Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN 1) Restructuring and Revitalization of SOE


1)

2010

2009

62,81

60,93

248,41

143,13

51

Kegiatan Activity Imbalan Pengelolaan Aset BUMN BUMN Asset Management Fee Investasi 2) Investment

Pendapatan Usaha (Rp Miliar) Operating Income (Rp billion) 2010

2009

9,16

5,91

96,12

5,61

2)

Keterangan: 1) Pendapatan usaha Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN diperoleh dari pendapatan anak perusahaan (PT WK), bunga dana RR yang belum digunakan dan pendapatan bunga pinjaman RR 2) Pendapatan Investasi tahun 2009 dan tahun 2010 hanya memperhitungkan pendapatan dari investasi pada anak perusahaan (PT PPA Finance), bunga pinjaman dana talangan, obligasi dan saham Remark: 1) Operating income from restructuring and revitalizing (RR) BUMN was contributed by subsidiary (PT WK), interest on unused RR fund and interest on RR loan. 2) Income from investing activities in 2009 and 2010 only represented income from investment in subsidiary (PT PPA Finance), interest on bridging finance, bonds and shares.

Pengelolaan Aset eks BPPN

Ex-IBRA Asset Management

Kegiatan pengelolaan aset eks BPPN dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Aset antara Menteri Keuangan dengan PT PPA. Perjanjian ini diperbarui setiap tahunnya. Jumlah aset yang diserahkelolakan ditetapkan berdasarkan perjanjian tersebut. Nilai aset yang diserahkelolakan yang tercantum dalam lampiran perjanjian pengelolaan merupakan nilai aset sementara dan akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah dilakukan penilaian aset oleh penilai independen.

Ex-IBRA asset management was carried out under Asset Management Agreement between the Minister of Finance and PT PPA. This agreement is renewed annually. Number of assets transferred are determined by the agreement. Value of assets which mentioned in appendix of the agreement are temporary value and will be further determined by the Minister of Finance after an appraisal is made by an independent appraiser.

Untuk periode tahun 2010, Perjanjian Pengelolaan Aset eks BPPN ditandatangani tanggal 11 Mei 2010 antara PT PPA dengan Menteri Keuangan yang memberi kuasa kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Jangka waktu pengelolaan terhitung sejak Januari 2010 sampai dengan Desember 2010. Hal-hal yang ditetapkan dalam Perjanjian tersebut antara lain adalah imbalan pengelolaan aset berdasarkan nilai aset pada saat diserahkelolakan dan insentif kerja sebesar 10% dari selisih antara nilai jual dengan nilai aset serahkelola serta biaya pengelolaan aset terkait.

For 2010, Ex-IBRA Asset Management Agreement was signed on 11 May 2010 by PT PPA and the Minister of Finance represented by Director General of State Assets. The term of management was from January 2010 to December 2010. The agreement stipulated among others that asset management fee was based on asset value on transferred date and success fee was 10% of the difference between selling value minus managed asset value and asset management expense.

Kewajiban Perusahaan adalah menyetorkan hasil pengeloalan aset kepada pemerintah yang diperoleh antara lain dari dividen saham, pokok dan bunga obligasi, pokok dan bunga kredit/hak tagih dan divestasi saham.

The Company’s obligation was to remit to the Government the entire asset management proceeds earned from share dividend, bond principal and interest, loan/receivable principal and interest.

Realisasi Hasil Pengelolaan Aset (”HPA”) tahun 2010 dari pengelolaan aset eks BPPN adalah sebesar Rp.424,70 miliar atau sebesar 47% dari target HPA RKAP tahun 2010 sebesar

Asset management proceeds (”HPA”) in 2010 from managing ex-IBRA assets totaled Rp424.70 billion or 47% of HPA estimate of Rp899.33 billion in 2010 RKAP. The actual HPA earning


52


Rp 899,33 miliar. Realisasi HPA tersebut meningkat sebesar 581% dari realisasi HPA tahun 2009 sebesar Rp 73,13 miliar. Beberapa faktor yang menyebabkan realisasi HPA tahun 2010 lebih rendah daripada yang ditargetkan dalam RKAP antara lain karena divestasi anak perusahaan PT Tuban Petrochemical Industries yaitu PT Petro Oxo Nusantara (saham dan kredit) dan Texmaco Grup tidak dapat direalisasikan di tahun 2010. Keterangan Description

HASIL PENGELOLAAN ASET ASSET MANAGEMENT PROCEEDS Saham Bank Bank Shares Saham Non Bank Non Bank Shares Hak Tagih Receivables Properti Property Saham dan Kredit Shares and Loans Aset Lainnya Other Assets HASIL PENGELOLAAN ASET ASSET MANAGEMENT PROCEEDS

RKAP 2010 (Rp Juta) 2010 RKAP (Rp Million)

Realisasi 2010 (Audited) (Rp Juta) Realized 2010 (Un-Audited) (Rp Million)

Realisasi 2010 / RKAP 2010 (%) Realized 2010 / 2010 RKAP (%)

Realisasi 2009 (Audited) (Rp Juta) Realized 2009 (Audited) (Rp Juta)

Realisasi 2010 /Realisasi 2009 (%) Realized 2010 /Realized 2009 (%)

-

364

-

-

-

24.335

307.753

1.265

5.982

5.145

-

-

-

90

-

-

-

-

-

-

875.000

116.517

13

-

-

-

67

-

67.063

-

899.335

424.701

47

73.135

581

Adapun rincian Hasil Pengelolaan Aset yang diperoleh pada tahun 2010 adalah sebagai berikut: 1. Aset Saham Bank Penerimaan dari Hasil Pengelolaan Aset Saham Bank sebesar Rp 364 juta diperoleh dari penjualan right saham PT Bank Permata. 2. Aset Saham Non Bank Realisasi HPA Saham Non Bank tahun 2010 adalah sebesar Rp 307,75 miliar atau 1.265% dari RKAP tahun 2010 sebesar Rp 24,33 miliar atau 5.145% dibandingkan dengan realisasi tahun 2009 sebesar Rp.5,98 miliar. Realisasi HPA Saham Non Bank tahun 2010 diperoleh antara lain dari Divestasi 17,5% saham PT Tugu Pratama Indonesia sebesar Rp 300,00 miliar, dividen PT Tugu Pratama


surged 581% from 2009 which was recorded at Rp73.13 billion. Several reasons for the lower-than-target HPA earning in 2010 were the suspended divestment of Texmaco Group and PT Tuban Petrochemical Industries’ subsidiary, PT Petro Oxo Nusantara (shares and loans).

Detail of asset management proceeds (HPA) earned in 2010 is as follows: 1. Bank Share Asset Bank share asset management proceeds amounted to Rp 364 million coming from rights issue of PT Bank Permata. 2. Non-Bank Share Asset Proceeds from non-bank share asset management totalled Rp 307.75 billion, accounting for 1,265% of 2010 RKAP which was estimated at Rp 24.33 billion, or 5,145% from 2009 result of Rp.5.98 billion. Nonbank share asset management proceeds were derived from, among others, 17.5% divestment of PT Tugu Pratama Indonesia shares totalling Rp 300 billion, dividend from

53

Indonesia Rp.6,50 miliar, dividen PT Tugu ReAsuransi Indonesia Rp 1,24 miliar dan dividen PT Jembo Cable Rp 20 juta. 3. Aset Saham dan Kredit Realisasi HPA dari pengelolaan aset Saham dan Kredit tahun 2010 adalah sebesar Rp 116,52 miliar atau sebesar 13% dari RKAP tahun 2010 sebesar Rp 875,00 miliar. Realisasi HPA dari hasil pengelolaan aset Saham dan Kredit pada tahun 2010 diperoleh dari penerimaan pokok dan bunga Kupon Obligasi PT Tuban Petrochemical Industries. Tidak tercapainya target RKAP 2010 dari HPA Saham dan Kredit disebabkan belum terealisasinya rencana divestasi (penyelesaian) anak perusahaan PT Tuban Petrochemical Industries yaitu PT Petro Oxo Nusantara dan divestasi Texmaco Grup. 4. Aset Lainnya Hasil pengelolaan aset lainnya merupakan penerimaan dividen PT Aplikanusa Lintasartha sebesar Rp 67 juta. Kegiatan Utama dalam rangka pengelolaan aset eks BPPN sepanjang tahun 2010 antara lain sebagai berikut: 1. Kegiatan pengelolaan atas Aset Saham dan Kredit Tuban Petro pada tahun 2010 antara lain penanganan Multi Year Bond (“MYB”) terkait permasalahan hutang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (’TPPI”), monitor pemenuhan kewajiban MYB dan monitor pengelolaan Tuban Petro atas anak-anak perusahaannya termasuk persetujuan aksi korporasi Tuban Petro. 2. Pengelolaan aset hak tagih dan saham Grup Texmaco selama tahun 2010 dengan melakukan persiapan dan melaksanakan program penjualan aset hak tagih dan saham Grup Texmaco. Penjualan aset Grup Texmaco telah mencapai tahap akhir proses namun tidak jadi terlaksana disebabkan adanya permasalahan penilaian aset Grup Texmaco. 3. Proses penilaian dan penjualan antara lain aset saham PT Bank Permata Tbk, PT Tugu Pratama Indonesia dan PT Tugu ReAsuransi Indonesia. 4. Kegiatan Korporasi berkaitan dengan kepemilikan Pemerintah pada beberapa

PT Tugu Pratama Indonesia Rp.6.50 billion, dividend from PT Tugu ReAsuransi Indonesia Rp 1.24 billion and dividend from PT Jembo Cable Rp 20 million. 3. Share and Loan Asset Proceeds from share and loan asset management were Rp 116.52 billion or 13% of 2010 RKAP estimate of Rp 875 billion. These proceeds came from principal and coupon interest on PT Tuban Petrochemical Industries bonds. The 2010 RKAP target of share and loan asset management proceeds was not achieved because of the unrealized divestment of Texmaco Group and PT Tuban Petrochemical Industries subsidiary, PT Petro Oxo Nusantara.

4. Other Asset Proceeds of other asset management earned the Company Rp 67 million as dividend income from PT Aplikanusa Lintasartha. Major activities in managing ex-IBRA asset during 2010 are described below: 1. Managing share and loan asset of Tuban Petro included handling Multi Year Bond (“MYB”) related to PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (’TPPI”) debt, monitoring MYB performance of obligations, monitoring Tuban Petro management of its subsidiaries and endorsing Tuban Petro corporate action.

2. Preparing and executing the sales of Texmaco Group receivables and shares. The selling process was on the final stage but was called off because of a problem in appraisal the assets.

3. Appraisal and selling share assets of PT Bank Permata Tbk, PT Tugu Pratama Indonesia and PT Tugu ReAsuransi Indonesia. 4. Corporate action with regard to the state ownership in several companies delivered


54


Perusahaan yang diserahkelolakan kepada PT PPA melalui Perjanjian Pengelolaan Aset.

to be managed by PT PPA under Asset Management Agreement.

Restrukturisasi/Revitalisasi (“RR”) BUMN

Restructuring/Revitalizing (“RR”) SOE

Dari kegiatan RR BUMN, PT PPA memperoleh pendapatan sebesar Rp 248,41 miliar. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan penerimaan tahun 2009 sebesar Rp 143,13 miliar. Penerimaan tersebut memperhitungkan pendapatan dari pelaksanaan RR PT WK dan pendapatan dari penempatan dana RR yang belum digunakan. Sampai dengan akhir tahun 2010 penugasan terkait dengan proses R/R BUMN adalah sebanyak 16 penugasan dari semula sebanyak 19 penugasan. Status penanganan BUMN-BUMN tersebut adalah:

From restructuring /revitalization of SOEs, PT PPA earned an income of Rp 248.41 billion, higher than 2009 proceeds of Rp 143.13 billion. This income was derived from proceeds of RR PT WK and income from unused RR fund placement. At the end of 2010 the Company was handling 16 RR SOE assignments, decreasing from the previous 19 assignments. The status of SOE management is as follows:

No.

BUMN SOEs

Keterangan Status Status

1

PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) (“PT MNA”)

Tahap Monitor

Monitoring stage

2

PT PAL Indonesia (Persero) (“PT PAL”)

Tahap Monitor

Monitoring stage

3

PT WK (Persero) (“PT WK”)

Tahap Monitor

Monitoring stage

4

PT Djakarta Llyod (Persero) (“PT DL”)

Tahap Penugasan

Assignment stage

5

PT Survai Udara Penas (Persero) (“PENAS”)

Tahap Penugasan

Assignment stage

6

PT Primissima (Persero)

Tahap Penugasan

Assignment stage

7

Perum Produksi Film Negara (“PPFN”)

Tahap Penugasan

Assignment stage

8

PT Balai Pustaka (Persero) (“BP”)

Tahap Penugasan

Assignment stage

9

PT Iglas ( Persero) (“Iglas”)

Tahap Penugasan

Assignment stage

10

PT Kertas Kraft Aceh (“PT KKA”)

Tahap Penugasan

Assignment stage Evaluation stage

11

PT Industri Sandang Nusantara (Persero) (“ISN”)

Tahap Pengkajian

12

Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (“PPD”)

Tahap Pengkajian

Evaluation stage

13

PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) (“PT Varuna”)

Tahap Pengkajian

Evaluation stage

14

PT Industri Kapal Indonesia (Persero) (“PT IKI”)

Tahap Pengkajian

Evaluation stage

15

PT Boma Bisma Indra (Persero) (“Bisma”)

Tahap Pengkajian

Evaluation stage

16

PT Dirgantara Indonesia (Persero)

Tahap Pengkajian

Evaluation stage

17

PT Semen Kupang (Persero) (“PT SK”)

Telah selesai Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi melalui mekanisme KSO Revitalisasi melalui mekanisme KSO Evaluation stage

18

PT Berdikari (Persero) (“PT BDK”)

Tidak Dilanjutkan Prosesnya Called off

19

PT Hotel Indonesia Natour (Persero) (“HIN”)

Tidak Dilanjutkan Prosesnya Called off


55

Beberapa kegiatan terkait RR BUMN antara lain sebagai berikut: 1. PT Merpati Nusantara Airlines (“PT MNA”) Total outstanding pinjaman (Convertible Loan Facility / “CLF”) PT MNA sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 282,93 miliar yang digunakan untuk biaya rasionalisasi karyawan, revitalisasi armada propeler, penambahan modal kerja, relokasi kantor pusat dan biaya kontinjensi. Pada bulan Mei 2010 sesuai dengan keputusan Pemegang Saham PT MNA dilakukan perubahan manajemen PT MNA. Sehubungan dengan perubahan manajemen tersebut, PT MNA melakukan perubahan atas Business Plan-nya. Atas perubahan tersebut PT PPA pada tahun 2010 selain melakukan pengawasan atas implementasi pinjaman RR yang telah diberikan, PT PPA juga melakukan kajian atas perubahan Business Plan tersebut. Dari hasil kajian atas perubahan Business Plan yang disampaikan oleh PT MNA, PT PPA menyampaikan beberapa hal yang perlu dipenuhi oleh PT MNA, yaitu antara lain: a. Perlu adanya penjelasan terkait perubahan bisnis model yang terdapat di dalam business plan PT MNA disertai analisa keuangan dan operasional termasuk pemasarannya; b. Perlu disampaikan skema penyelesaian pinjaman (CLF) dan skema pinjaman baru (Rp 600 miliar); c. Business Plan tersebut dilengkapi dengan perhitungan/data komersial.

Activities related to RR BUMN include: 1. PT Merpati Nusantara Airlines (“PT MNA”) Total loan outstanding (Convertible Loan Facility / “CLF”) of PT MNA as of 31 December 2010 stood at Rp 282.93 billion, used for employee rationalization cost, propeller armada revitalization, additional working capital, head office relocation and contingent expenses. In accordance with PT MNA shareholder resolution, a change of management took place in May 2010. Following the change of management, PT MNA revised its business plan. Acting on the revised plan, in 2010 PT PPA monitored the implementation of RR loan extended and studied the revised plan. After studying the new plan, PT PPA suggested the following actions to be taken by PT MNA:

a. Explain the change of business model in the revised business plan, and furnish financial & operational analysis and marketing strategy; b. Draw up CLF settlement scheme and new loan scheme (Rp 600 billion); c. Complete business plan with commercial estimation/data.

2. PT PAL Indonesia (“PT PAL”) Sejak tahun 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, jumlah dana pinjaman yang telah ditarik oleh PT PAL adalah sebesar Rp 175,31 miliar yang digunakan antara lain untuk Project Financing Pembangunan Kapal dan Pembiayaan Korporasi termasuk pembiayaan perampingan karyawan.

2. PT PAL Indonesia (“PT PAL”) From 2009 until 31 December 2010, total loan disbursed to PT PAL reached the amount of Rp 175.31 billion which was used for ship construction project financing and corporate financing including employee retrenchment expense.

At the end of 2010, PT PPA financing for other ship construction remained unrealized. This was due to pending fulfilment of financing requirements imposed by PT PPA.

Sampai dengan akhir tahun 2010, pembiayaan PT PPA untuk penyelesaian pembangunan kapal lainnya belum dapat terealisasi. Hal ini antara lain disebabkan belum dapat dipenuhinya seluruh persyaratan untuk dimulainya pembiayaan PT PPA untuk penyelesaian pembangunan kapal.


56


Kegiatan lain yang dilaksanakan pada tahun 2010 sebagai bagian dari implementasi RR PT PAL adalah sebagai berikut: a. PT PPA menjadi katalisator dalam pembuatan Business Plan PT PAL 20102014 yang baru. Revisi Business Plan PT PAL tersebut disesuaikan dengan kapasitas dan sumber daya yang ada serta mengantisipasi potensi pengembangan usaha yang lebih realistis dalam 5-10 tahun ke depan. b. Mendorong pelaksanaan Human Resources Audit dan System Information Technology Audit oleh konsultan independen. c. Melaksanakan evaluasi berkala (6 bulanan) terhadap implementasi RR PT PAL.

Other activities during the year in conducting RR PT PAL were the following:

3. PT Waskita Karya (“PT WK”) Pada tahun 2010, dilakukan serangkaian proses RR PT WK antara lain penandatanganan penyempurnaan Rancangan Pengambilalihan dalam rangka RR PT WK tanggal 9 Juli 2010 sebagai revisi Rancangan RR 24 Mei 2010, yang selanjutnya disampaikan oleh PT PPA kepada Menteri Negara BUMN pada tanggal 12 Juli 2010.

3. PT Waskita Karya (“PT WK”) In 2010, several steps were taken in RR PT WK. On 9 July 2010 a new Acquisition Plan was signed to revise the 24 May 2010 RR Plan, which was subsequently submitted by PT PPA to the State Minister for State-Owned Enterprises on 12 July 2010.

a. Serving as catalyst in drawing up PT PAL new 2010-2014 Business Plan. The business plan was revised to adjust to the existing business and human resource capacity, and to anticipate more realistic business development potentials in the next 5-10 years. b. Encouraging the conduct of Human Resource Audit and System Information Technology Audit by independent consultant(s). c. Making semi-annual evaluation of RR PT PAL.

Pada tanggal 20 Juli 2010 telah ditandatangani Perjanjian Pokok RR PT WK antara PT WK dan PT PPA, dengan skema RR sebagai berikut: a. Penyertaan modal oleh PT PPA pada PT WK sebesar Rp 475,00 miliar; b. Penerbitan surat utang PT PPA yang akan dibeli oleh PT WK senilai Rp 275,00 miliar, dimana surat utang PT PPA tersebut pembayarannya akan jatuh tempo sampai dengan tanggal 22 Juli 2011 atau dapat diperpanjang sampai dengan 31 Desember 2014.

On 20 July 2010 RR PT WK Master Agreement was signed by PT WK and PT PPA, to be carried out under the following RR scheme: a. Equity participation of PT PPA in PT WK would amount to Rp 475 billion; b. PT WK would buy PT PPA debt instruments worth Rp 275 billion, maturing on 22 July 2011 and can be extended until 31 December 2014.

Pada tanggal 20 Juli 2010 dilakukan penyetoran modal oleh PT PPA kepada PT WK sebesar Rp 475,00 miliar dan pada tanggal 22 Juli 2010 dilakukan penerbitan surat utang PT PPA senilai Rp 275,00 miliar yang dibeli oleh PT WK pada hari yang sama.

On 20 July 2010 PT PPA paid up its capital share in PT WK to the amount of Rp 475 billion, and on 22 July 2010 PT PPA issued its debt instruments worth Rp 275 billion which were purchased by PT WK on the same day.

Berdasarkan laporan keuangan tahun 2010, PT WK mampu membukukan laba bersih sebesar Rp 124,08 miliar atau meningkat

As reported in 2010 financial statement, PT WK recorded net profit of Rp 124.08 billion or increased Rp 72.40 billion from


57

sebesar Rp 72,40 miliar dibandingkan dengan laba bersih tahun 2009 sebesar Rp 51,68 miliar. Peningkatan laba perusahaan antara lain disebabkan adanya peningkatan kontrak baru yang diperoleh PT WK.

2009 amount of Rp 51.68 billion. The higher profit was due to additional new contracts secured by PT WK.

4. PT Djakarta Llyod Persero (“PT DL”) Sampai dengan akhir tahun 2010, belum terdapat perkembangan berarti atas proses RR PT DL. Manajemen PT DL belum mengajukan usulan business plan yang komprehensif yang didukung dengan perhitungan serta data-data yang akurat, sebagaimana yang diamanatkan Komite RR tanggal 24 Juni 2009.

4. PT Djakarta Llyod Persero (“PT DL”) Until the end of 2010, no significant progress had been made in RR PT DL. Its management had not proposed any comprehensive business plan furnishing accurate data and computation, as instructed by RR Committee on 24 June 2009.

Pada saat pertemuan dengan PT DL pada bulan November 2010, PT PPA telah memberikan masukan kepada PT DL untuk mengatasi permasalahan yang ada dan meminta untuk segera menindaklanjuti beberapa permasalahan tersebut, yaitu: a. Penyelesaian permasalahan PT DL harus dilakukan secara komprehensif karena

At a meeting with PT DL in November 2010, PT PPA gave some input to PT DL as to how to overcome their problems and asked them to take action without delay, i.e.:

a. PT DL problems should be settled comprehensively as partial settlement


58


penyelesaian melalui pendekatan parsial (proyek batubara dengan Self Barged Propelled) tidak akan menyelesaikan permasalahan yang ada. Hal ini perlu diwujudkan dalam penyampaian business plan yang komprehensif. b. Perlunya penuntasan status kapal dan shipset yang ada di PT DL.

(Self Barged Propelled coal project) will not solve anything. This should be written down in a comprehensive business plan.

b. The status of ship and shipset at PT DL should be finalized.

5. PT Survai Udara Penas (Persero) (“PENAS”) PT PPA telah telah menyampaikan hasil kajian RR Penas berdasarkan kondisi historis Penas selama 5 tahun kepada Menteri Negara BUMN pada bulan Februari 2010. Dari hasil kajian tersebut PT PPA menyampaikan beberapa opsi penyelesaian permasalahan Penas yang dapat dilakukan, antara lain: (i) penyelesaian masalah dilakukan sendiri oleh Penas; (ii) akuisisi atau merger dengan BUMN atau instansi lain.

5. PT Survai Udara Penas (Persero) (“Penas”) PT PPA reported the result of its study on RR Penas based on Penas five-year historical condition to the State Minister for StateOwned Enterprises in February 2010. Based on its findings from the study PT PPA proposed a few options of settling Penas problems, among others: (i) by Penas own efforts; (ii) by acquisition or merger with other BUMN or institutions.

Berdasarkan rapat dengan Tim Kerja dan Tim Pelaksana Komite RR pada bulan April dan Mei 2010 diputuskan bahwa bentuk penyelesaian Penas adalah likuidasi. Namun demikian, berdasarkan business plan yang disampaikan Penas kepada PT PPA sesuai permintaan pihak Kementerian BUMN dalam rapat Komite RR bulan Juni 2010, Penas menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan penandatanganan MoU dengan klien dari Malaysia pada bulan April 2010 yang disusul dengan draft Perjanjian Kerjasama pada bulan September 2010. Di dalam perjanjian tersebut terdapat ketentuan dimana kerjasama dapat berjalan jika diperoleh persetujuan dari Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Penas.

After a meeting with Working Team and Executing Team of RR Committee in April and May 2010, it was decided to resort to liquidation to solve Penas problems. However, in the business plan that Penas submitted to PT PPA as required by the Ministry of BUMN at RR Committee meeting in June 2010, Penas indicated that they had signed an MoU with a client from Malaysia in April 2010 to be followed by draft Joint Venture Agreement in September 2010. The agreement has a provision that the joint venture may proceed if approved by the State Minister for StateOwned Enterprises being Penas shareholder.

Menindaklanjuti hal tersebut Menteri Negara BUMN pada tanggal 8 Desember 2010 meminta PT PPA untuk kembali melakukan kajian langkah-langkah RR Penas. Sampai dengan akhir tahun 2010 PT PPA sedang melakukan proses kajian dimaksud.

As a follow-up, on 8 December 2010 the State Minister for State-Owned Enterprises asked PT PPA to once again study RR Penas plan of action. As of the end of 2010 PT PPA was still conducting the study.

6. PT Primissima (Persero) (“Primissima”) PT PPA telah menyelesaikan laporan kajian kelayakan RR PT Primissima dan telah disampaikan kepada Menteri Negara BUMN pada bulan Oktober 2010.

6. PT Primissima (Persero) (“Primissima”) PT PPA submitted a feasibility study report on RR PT Primissima to the State Minister for StateOwned Enterprises in October 2010.


59

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, PT PPA merekomendasikan sesegera mungkin dilakukan privatisasi untuk menghindari adanya penurunan nilai aset. Apabila privatisasi tersebut tidak dapat terlaksana dalam waktu yang telah ditentukan, maka selanjutnya akan dilakukannya upaya restrukturisasi melalui pemberian dana pinjaman sebesar Rp 22 miliar. Penyediaan fasilitas pinjaman tersebut didahului dengan pelaksanaan audit operasional dan penunjukkan tenaga ahli/ konsultan di bidang teknik mesin dan pemasaran serta tim monitoring. Hal ini diperlukan guna memperbaiki kondisi internal dan meningkatkan efisiensi, kapasitas produksi, kualitas dan pemasaran produk.

Based on the study, PT PPA recommended to, as soon as practicable, privatize Primissima to prevent asset impairment. If privatization does not take place within the allotted time, we need to fall back on restructuring by providing loan facility in the amount of Rp 22 billion.

7. Perum Produksi Film Negara (“PPFN”) PT PPA telah menyampaikan laporan hasil kajian lanjutan kepada Menteri Negara BUMN pada bulan Desember 2010. Di dalam kajian lanjutan tersebut disampaikan bahwa terdapat 2 opsi penanganan PPFN, yakni likuidasi dan pendayagunaan aset. Opsi likuidasi diperkirakan lebih dapat diimplementasikan dibandingkan opsi lainnya, mengingat terdapat kendala-kendala dalam penanganan aset perusahaan, sedangkan penyelesaian kewajiban PPFN dapat dilakukan dengan proses likuidasi. Hal ini juga sesuai dengan rencana awal Kementerian BUMN dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (“Kominfo”) terhadap perubahan status PPFN menjadi Badan Layanan Umum (“BLU”) di bawah Kementerian Kominfo.

7. Perum Produksi Film Negara (“PPFN”) PT PPA submitted a feasibility study report to the State Minister for State-Owned Enterprises in December 2010. The report proposed two options of handling PPFN, i.e. liquidation and asset employment. Liquidation is viewed to be more feasible than the other option, as asset management has its own obstacles, while liquidation can settle PPFN obligations. This is also in line with the original plan of Ministry of BUMN and Ministry of Communication and Informatics (“Kominfo”) to convert the status of PPFN to Public Service Body (“BLU”) under the Ministry of Kominfo.

Proses pembentukan BLU di bawah Kementerian Kominfo dapat berjalan secara terpisah dengan proses penyelesaian masalah di PPFN, mengingat masing-masing memiliki entitas yang berbeda dan dasar ketentuan hukum yang berbeda pula.

8. PT Balai Pustaka (Persero) (“PT BP”) Pada tanggal 22 Desember 2010 melalui Rapat Komite RR BUMN diputuskan antara lain hal-hal sebagai berikut: a. Menerima Opsi Penyehatan dalam rangka restrukturisasi PT BP oleh PT PPA, dengan ketentuan dana pinjaman RR sebesar

8. PT Balai Pustaka (Persero) (“PT BP”) On 22 December 2010, a RR BUMN Committee meeting made the following decisions: a. Restructure PT BP by PT PPA, on condition that RR loan facility of Rp 70 billion be reconsidered to shorten the

The loan facility disbursement should be preceded by operations audit and appointment of expert/consultant in mechanical engineering and marketing, as well as monitoring team. This is necessary to straighten out the internal condition and improve production efficiency and capacity, product quality and marketing.

The process of forming BLU under the Ministry of Kominfo and the process of solving PPFN problems can proceed separately, considering each has its own entity and legal grounds.


60


Rp 70,00 miliar diminta untuk dikaji kembali agar periode pengembaliannya kurang dari 7 (tujuh) tahun, dengan memperhatikan penyempurnaan business plan oleh PT BP, dan dalam kepengurusan atau manajemen PT BP akan ditempatkan perwakilan dari PT PPA; b. Business plan PT BP agar diperbaiki oleh Direksi PT BP, antara lain dengan mempertimbangkan adanya kemungkinan pengembangan produk baru.

repayment period to less than seven years, PT BP business plan be improved, and PT PPA representative be assigned to PT BP management;

b. Board of Directors of PT BP to revise Business Plan, taking into consideration potential new product development.

Pada awal Desember 2010, PT BP menerima pembayaran hasil penjualan Gedung Kantor Pusat PT BP dengan net proceed sebesar Rp 100,50 miliar. Dana hasil penjualan gedung tersebut sebagian digunakan oleh PT BP untuk pembayaran kebutuhan dan kewajiban yang mendesak antara lain kebutuhan untuk pesangon dan hutang pokok Bank Mandiri. Namun demikian pembayaran kewajiban ke Bank Mandiri tersebut belum dapat membersihkan seluruh kewajiban PT BP di Bank Mandiri yang dalam kondisi macet (kolektibilitas 5). Hal ini menyebabkan PT BP belum memiliki akses dana perbankan.

In early December 2010, PT BP received Rp 100.50 billion being net proceeds of sales of its Head Office Building. The sales proceeds were partly used by PT BP for emergency payment of severance pay and loan principal to Bank Mandiri.

9. PT Iglas (Persero) (“PT Iglas”) Pada tahun 2010, PT PPA telah melakukan serangkaian kegiatan untuk melanjutkan pelaksanaan penugasan program RR PT Iglas yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, terutama dalam rangka memperoleh persetujuan pelaksanaan RR. Kegiatan dimaksud antara lain: a. Penetapan skema RR PT Iglas berdasarkan keputusan Komite RR adalah sebagai berikut:

9. PT Iglas (Persero) (“ PT Iglas”) In 2010, PT PPA continued working on its assignment in RR PT Iglas which started in the previous period of reporting, particularly in obtaining RR approval. The activities are detailed below:

Tranche

A

However, payment to Bank Mandiri did not entirely clean up the entire liabilities to the Bank, which were in delinquent position (collectibility grade 5). Consequently PT BP now has no access to bank financing.

a. RR PT Iglas scheme based on RR Committee decision:

Tujuan Penggunaan Dana Purpose of Fund Pembayaran kekurangan dana atas pembangunan kembali pabrik yang berlokasi di Gresik yang dikenal dengan rebuild G-1 Settling payment shortage for reconstructing a factory in Gresik known as ‘rebuild G-1’ Pembayaran eks Hutang Bank Payment of bank borrowing −− Indoplus BV eks bank Indover) −− Indoplus BV (ex Indover Bank) −− PT Insight Investment (eks Standard Chartered Bank) −− PT Insight Investment (ex Standard Chartered Bank)


Jumlah Pinjaman (Rp Miliar) Total Loan (Rp billion) 24

13 2

61

Tranche

−− Indoplus BV (ex Indover Bank)

Jumlah Pinjaman (Rp Miliar) Jumlah Pinjaman (Rp Miliar)

Pembayaran hutang kepada: Payment to:

A

−− Karyawan atas tunggakan pembayaran gaji −− Employees for outstanding salaries

6

−− Perusahaan tenaga kerja outsourcing PT Perwita Nusaraya −− Manpower outsourcing company PT Perwita Nusaraya

2

−− Karyawan yang telah memasuki masa pensiun −− Employees entering retirement age

13

Total Tranche A

60

Pembayaran hutang kepada pihak ketiga Payment to third party B

−− PT Bio Farma (Persero)

5

−− PT Joyo Technical Priutama

1

−− Supplier Total Tranche B

47

TOTAL

107

b. Menteri Keuangan telah menyetujui RR PT Iglas oleh PT PPA, melalui surat No. S-621/MK.06/2010 tanggal 29 November 2010 dengan skema pembiayaan sesuai yang telah diputuskan dalam Ketetapan Komite RR. Menteri Keuangan memberikan arahan agar pelaksanaan RR PT Iglas dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) RR harus dapat menyelesaikan permasalahan, (2) menciptakan kelangsungan usaha, dan (3) harus dapat diukur secara nyata kemajuan kesehatan perusahaan baik dari segi keuangan maupun operasional, serta (4) menciptakan sinergi dengan BUMN lain.

41

b. The Minister of Finance has approved RR PT Iglas by PT PPA with letter No. S-621/ MK.06/2010 dated 29 November 2010 under the financing scheme adopted by RR Committee. The Minister of Finance advised that restructuring Iglas be done on the following conditions:

(1) restructuring should be able to solve problems, (2) business sustainability should be maintained, (3) improved financial and operational soundness should be measurable, and (4) synergy with other SOEs should be created.

Disamping itu proses RR harus dilaksanakan dengan transparan, akuntabel dan mengikuti prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dan adanya pihak yang memonitor dan melaporkan perkembangan RR PT Iglas (Persero) secara berkala agar terdapat konsistensi tujuan RR.

Additionally, restructuring process should be transparent, accountable and compliant with good corporate governance principles. There should be some one to monotir and make periodic progress report on Iglas restructuring to ensure consistency in RR purpose.

Pada tanggal 14 November 2010 dan 29 Desember 2010, telah dilakukan pertemuan dengan PT Iglas dan Bank BNI untuk menindaklanjuti pengaturan pembagian proporsi jaminan yang akan

On 14 November 2010 and 29 December 2010, PT PPA met with PT Iglas and Bank BNI to discuss collateral pari passu sharing to be


62


diagunkan secara paripassu kepada PT PPA dan selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian Pembagian Hasil Jaminan (Security Sharing Agreement) antara PT PPA, Bank BNI dan PT Iglas.

Sampai dengan berakhirnya tahun 2010, PT PPA masih menunggu Surat Penugasan dari Menteri Negara BUMN sehubungan dengan pelaksanaan implementasi RR PT Iglas.

manifested in Security Sharing Agreement among PT PPA, Bank BNI and PT Iglas.

Until end of 2010, PT PPA was still awaiting the Assignment Letter from the State Minister for State-Owned Enterprises in respect of RR PT Iglas.

10. PT Kertas Kraft Aceh (Persero) (“KKA”) PT PPA telah menyampaikan hasil kajian menyeluruh atas opsi penyelesaian permasalahan PT KKA dan usulan RR PT KKA kepada Menteri Negara BUMN pada bulan Agustus 2010 dan mengusulkan opsi RR PT KKA melalui skema KSO. Pertimbangan pelaksanaan skema KSO tersebut antara lain sebagai berikut: 1) Dipenuhinya prakondisi yang diperlukan untuk pengoperasian kembali PT KKA: • Aspek Bahan Baku; • Aspek Bahan Bakar; • Aspek Spesifikasi Produk; • Aspek Teknologi; • Aspek Dukungan Operasional. 2) Dengan mempertimbangkan kondisi PT KKA yang tidak bankable karena besarnya beban hutang lama sehingga tidak memungkinkan PT KKA memperoleh pendanaan melalui hutang maupun melalui pendanaan ekuitas. 3) PT KKA diperkirakan dapat sustain dalam jangka panjang dan diharapkan dapat berdiri sendiri setelah masa KSO berakhir, 4) Pemberian pinjaman RR kepada PT KKA dalam rangka upaya pengoperasian kembali melalui skema KSO maksimal sebesar Rp 154 miliar dengan jangka waktu pinjaman 10 tahun. Sumber pengembalian pinjaman tersebut antara lain melalui penerimaan dari kompensasi KSO yang diterima oleh PT KKA.

10.PT Kertas Kraft Aceh (Persero) (“PT KKA”) In August 2010 PT PPA submitted an overall study on PT KKA settlement options and RR plans to the State Minister for State-Owned Enterprises, and proposed the KSO (joint operation) scheme option. The rationale of KSO scheme is as follows:

Pada bulan November 2010 Komite RR memutuskan opsi penyelesaian permasalahan PT KKA dan usulan RR PT KKA, antara lain sebagai berikut:

In November 2010 RR Committee opted for the following actions in PT KKA problem solving and RR program:


1) Pre-requisites of PT KKA reactivation that should be met cover the aspects of: • Raw material; • Fuel; • Product specification; • Technology; • Operational support. 2) PT KKA non-bankable condition due to huge outstanding debt makes PT KKA not eligible for loan or equity financing.

3) PT KKA is predicted able to sustain its operations in the long term and expected to be self-reliant after KSO term is ended. 4) RR loan facility to reactivate PT KKA under KSO scheme should not exceed Rp 154 billion with a 10-year tenor. Repayment sources include KSO compensation paid to PT KKA.

63

1) Menyetujui penggunaan dana RR PT KKA (pra KSO) sebesar Rp 154 miliar; 2) Menugaskan PT PPA bersama-sama dengan PT KKA untuk melakukan seleksi dan penunjukkan mitra strategis dalam rangka KSO dengan PT KKA. 3) Menyetujui tambahan biaya sebesar Rp 1 miliar per bulan untuk jangka waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari 2011.

1) Approve to use RR PT KKA (pre-KSO) fund totalled Rp 154 billion; 2) Assign PT PPA jointly with PT KKA to select and appoint strategic partners in KSO with PT KKA. 3) Approve additional expense of Rp 1 billion per month for the most six months from January 2011.

11. PT Industri Sandang Nusantara (“PT ISN”) Berdasarkan kajian awal terhadap kondisi PT ISN permasalahan yang dihadapi, antara lain: a) PT ISN mengandalkan work order/ makloon dalam bisnisnya b) Kewajiban yang besar memperburuk kinerja keuangan dan usaha c) Kualitas aset dan kondisi operasional yang memprihatinkan

11. PT Industri Sandang Nusantara (“PT ISN”) A preliminary study on PT ISN condition disclosed the following situation: a) PT ISN business is dependent on work order; b) Huge liabilities aggravate financial and business performance; c) Asset quality and operational condition are alarming.

Untuk mengetahui secara jelas kondisi operasional dan keuangan PT ISN serta rencana bisnis dan kemampuan perusahaan ke depan, dilakukan Financial Due Diligence (“FDD”) keuangan dan Business Assesment (“BA”).

Proses FDD dan BA yang dilakukan sampai dengan akhir tahun 2010 masih berlangsung. Hal ini disebabkan beberapa data yang dibutuhkan belum dapat di sampaikan oleh PT ISN kepada Konsultan. Dalam rangka mendukung operasional PT ISN, PT PPA telah memberikan pinjaman dana talangan sebesar Rp 25 miliar berdasarkan persetujuan Komite RR dan Pemegang Saham. Pemberian pinjaman dana talangan kepada ISN tersebut telah jatuh tempo. Namun hingga saat ini PT ISN belum dapat melakukan pelunasan karena belum terjualnya jaminan pinjaman berupa tanah PT ISN eks Patal Bekasi yang terletak di Jl. KH Agus Salim No. 45, Bekasi meskipun telah dilakukan beberapa kali pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Until end of 2010 FDD and BA were still in progress, because some necessary data had not been furnished by PT ISN to the Consultant.

To support PT ISN operations, with the approval of RR Committee and shareholders, PT PPA extended a bridging loan of Rp 25 billion which has now matured. To date, PT ISN is not in a position yet to repay the bridging loan because it has not been able to sell a land collateral ex Patal Bekasi situated at Jl. KH Agus Salim No. 45, Bekasi, in spite of repeated auction through Auction and State Property Service Office.

Adapun untuk rencana penjualan lahan PT ISN di Bekasi untuk kebutuhan

The sales of this land in Bekasi is rescheduled for 2011 so that the proceeds can be used for

To be certain of PT ISN operational and financial condition, as well as its future business plan and capability, Financial Due Diligence (“FDD”) and Business Assesment (“BA”) were conducted.


64


pengembalian dana talangan PT PPA dan modal kerja perusahaan, akan dijadwalkan kembali pada tahun 2011.

working capital and repayment of PT PPA bridging finance.

12. Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (“PPD”) Berdasarkan pembahasan dan surat yang disampaikan, PPD menyampaikan bahwa PPD telah melaksanakan restrukturisasi secara internal diantaranya pengurangan personil, perampingan struktur organisasi, penataan sumber daya manusia, penyehatan sebagian alat produksi, pelayanan satu trayek feeder dan tahap awal penerapan IT di lingkungan perusahaan. Namun demikian, PPD meminta agar PT PPA melanjutkan due diligence.

12. Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (“PPD”) Through discussion and correspondence, PPD reported that it had made internal restructuring by, inter alia, personnel retrenchment, organization structure streamlining, human resource reorganization, partial production equipment rehabilitation, one-route feeder service and initial stage IT application within the organization. In spite of these measures, PPD asked the Company to proceed with due diligence.

Sehubungan dengan hal tersebut, khususnya telah diselesaikannya permasalahan pembayaran pesangon karyawan yang bersumber dari penjualan aset PPD, PT PPA memandang bahwa penugasan dari Menteri Negara BUMN melalui surat no. S-977/MBU/2008 tanggal 10 Desember 2008 dapat dianggap tuntas. Untuk membantu PPD melakukan restrukturisasi lanjutan, diperlukan penugasan baru dari Menteri Negara BUMN.

In this connection, particularly with the settlement of employee severance pay funded by asset sale proceeds, the Company is of the opinion that the assignment under the State Minister for State-Owned Enterprises letter No. S-977/MBU/2008 dated 10 December 2008 is thoroughly completed. To assist PPD in further restructuring, the Company needs a new assignment from the State Minister for State-Owned Enterprises.

13. PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) (“PT VTP”) Sehubungan dengan proses restrukturisasi yang sedang dilaksanakan, PT VTP telah menyampaikan proposal kebutuhan dana dan Business Plan dan telah membahasnya dengan Perusahaan. Sampai dengan akhir tahun 2010, PT VTP dalam proses pemenuhan data yang dibutuhkan dalam rangka restrukturisasi.

13. PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) (“PT VTP”) For the purpose of restructuring, PT VTP has discussed with PT PPA its financial requirements and business plan. By end of 2010, PT VTP was still in the process of compiling the data required for restructuring.

14. PT Industri Kapal Indonesia (Persero) (“PT IKI”) Pada tahun 2010, dilakukan Financial Due Diligence (FDD), Legal Due Diligence (LDD) dan Kajian Teknis Operasional atas PT IKI. Pembiayaan FDD dan LDD dilakukan melalui pinjaman dana talangan dari Perusahaan. Direksi PT PPA setelah berkonsultasi dengan Dewan Komisaris telah menyetujui pinjaman dana talangan untuk kepentingan tersebut sebesar Rp 570 juta. Sampai dengan akhir

14. PT Industri Kapal Indonesia (Persero) (“PT IKI”) In 2010, Financial Due Diligence (FDD), Legal Due Diligence (LDD) and Operating Technical Study were conducted on PT IKI. FDD and LDD were to be financed by bridging loan from the Company. After consulting the Board of Commissioners, the Board of Directors approved a bridging loan of Rp 570


65

tahun 2010 telah dicairkan sebesar Rp 360 juta.

million for that purpose. Until end of 2010 a total of Rp 360 million had been disbursed.

15. PT Boma Bisma Indra (PT BBI) Selama tahun 2010, dilakukan serangkaian pembahasan terkait restrukturisasi/ revitalisasi PT BBI antara manajemen PT BBI dengan Perusahaan khususnya dalam rangka penyusunan RKAP 2011 dan Business Plan. Disamping itu PT PPA juga melakukan kunjungan ke pabrik PT BBI di Pasuruan dan Surabaya.

15. PT Boma Bisma Indra (“PT BBI”) During 2010, PT BBI and the Company held meetings to discuss restructuring/ revitalization of PT BBI, particularly with regard to writing up 2011 RKAP and Business Plan. The Company also visited PT BBI factories in Pasuruan and Surabaya.

16. PT Dirgantara Indonesia (PT DI) Menteri Negara BUMN melalui surat No.S642/MBU/2010 tanggal 21 Oktober 2010 perihal Restrukturisasi dan Revitalisasi PT Dirgantara Indonesia (Persero) menugaskan PT PPA untuk: a. Membantu PT DI dalam memenuhi pendanaan guna menyelesaikan berbagai order/proyek terkontrak (project financing) secara tepat waktu melalui skema R/R. b. Melakukan kajian dan penyusunan business plan R/R PT DI secara menyeluruh.

16. PT Dirgantara Indonesia (“PT DI”) The State Minister for State-Owned Enterprises by letter No.S-642/MBU/2010 dated 21 October 2010 regarding Restructuring and Revitalizing PT Dirgantara Indonesia (Persero) assigned the Company to:

Dalam rangka mendukung pendanaan guna menyelesaikan proyek terkontrak dalam hal ini proyek helikopter Super Puma dan Nbell, Menteri Negara BUMN selaku RUPS PT PPA melalui surat No. S-735/MBU/2010 tanggal 1 Desember 2010 perihal penegasan penggunaan dana korporasi PT PPA, menugaskan PT PPA untuk memberikan pinjaman dana talangan kepada PT DI setinggi-tingginya Rp 237,180 juta dari dana korporasi PT PPA.

To provide financing for contracted projects, i.e. Super Puma and Nbell helicopters, the State Minister for State-Owned Enterprises representing PT PPA General Meeting of Shareholders with letter No. S-735/MBU/2010 dated 1 December 2010 regarding the appropriation of PT PPA corporate fund, assigned PT PPA to extend bridging finance to PT DI in a maximum amount of Rp 237.180 million from PT PPA corporate fund.

Sebagai realisasi dari keputusan RUPS di atas, PT PPA melakukan pencairan pembiayaan proyek terkontrak kepada PT DI dalam beberapa tahap sesuai kebutuhan dan permintaan PT DI, sebagai berikut: a. Tanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp 74.374 juta; b. Tanggal 14 Desember 2010 sebesar Rp 136.666 juta; c. Tanggal 15 Desember 2010 sebesar Rp 12.121 juta;

To realize the GMS resolution, the Company disbursed the project financing in several tranches according to the need and request of PT DI, as follows:

a. Assist PT DI with project financing by RR scheme for timely completion of various contracted orders/projects.

b. Make a comprehensive study and business plan for RR PT DI.

a. On 10 December 2010 : Rp 74,374 million; b. On 14 December 2010 : Rp 136,666 million; c. On 15 December 2010 : Rp 12,121 million;


66


d. Tanggal 23 Desember 2010 sebesar Rp 11.449 juta. Dengan demikian, total pinjaman yang telah dicairkan PT PPA kepada PT DI sebesar Rp 234.610 juta. Adapun pembayaran kembali sebagian pinjaman sesuai penerimaan per termin adalah sebagai berikut: a. Tanggal 30 Desember 2010, PT DI melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman sebesar Rp 30.118 juta dan pembayaran bunga terhutang sebesar Rp 1.203 juta; b. Pada pada tanggal 3 Januari 2011, PT DI melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman sebesar Rp 113.786 juta dan pembayaran bunga terhutang sebesar Rp 250 juta. Sisa pinjaman telah diselesaikan pada bulan Februari 2011 setelah diterimanya pembayaran dari pembeli helikopter NBell. Dalam rangka melakukan kajian dan penyusunan business plan R/R PT DI sesuai penugasan Menteri Negara BUMN kepada PT PPA, pada tanggal 27 Desember 2010 dilakukan kick off meeting pelaksanaan due diligence PT DI.

d. On 23 December 2010 : Rp 11,449 million. Hence, total loan disbursed to PT DI amounted to Rp 234,610 million.

Repayment schedule is as follows:

a. 30 December 2010: partial payment of principal Rp 30,118 million and outstanding interest Rp 1,203 million;

b. 3 January 2011: partial payment of principal Rp 113,786 million and outstanding interest Rp 250 million.

The balance will be settled in February 2011 after receiving payment from the buyer of Nbell helicopters. On 27 December 2010 a due diligence kick off meeting was held for the purpose of making a study and business plan in connection with RR PT DI as assigned to PT PPA by the State Minister for StateOwned Enterprises.

Pengelolaan aset BUMN

SOEs Asset Management

Dalam rangka penataan dan/atau restrukturisasi anak perusahaan maupun aset properti, PT Pertamina (Persero) (”Pertamina”) pada tanggal 21 April 2009 telah menandatangani Perjanjian Pengelolaan Aset dengan PT PPA (“Perjanjian Pengelolaan Aset”). Untuk selanjutnya dilakukan penandatanganan Addendum terhadap Perjanjian Pengelolaan Aset tersebut pada tanggal 6 Oktober 2010 untuk periode 21 Juli 2010 sampai dengan 20 Januari 2011, dengan rincian aset yag diserahkelolakan adalah: a. 5 Aset saham : 1. PT Patra Dok Dumai sebesar 99,97% 2. PT Pelita Air Service sebesar 99,99% 3. PT Patra Jasa sebesar 99,98% 4. PT Usayana sebesar 95% 5. PT Seamless Pipe Indonesia Jaya sebesar 10,38%

Within the scope of reorganizing and/or restructuring subsidiaries and property asset, PT Pertamina (Persero) (”Pertamina”) on 21 April 2009 entered into Asset Management Agreement with PT PPA. Further, on 6 October 2010 an Addendum to the Asset Management Agreement was signed to be valid from 21 July 2010 to 20 January 2011. Breakdown of the assets to be managed is as follows:


a. 5 share assets: 1. PT Patra Dok Dumai, 99.97% 2. PT Pelita Air Service, 99.99% 3. PT Patra Jasa, 99.98% 4. PT Usayana, 95% 5. PT Seamless Pipe Indonesia Jaya, 10.38%

67

b. 11 Aset properti : seluruhnya berlokasi di Jakarta.

b. 11 property assets: all situated in Jakarta.

Dari kegiatan pengelolaan aset BUMN, Perusahaan memperoleh pendapatan jasa pengelolaan dan jasa keberhasilan.

From BUMN asset management the Company earns management fee and success fee.

Kegiatan yang telah dilakukan pada tahun 2010 antara lain: 1. Implementasi Likuidasi PT Patra Dok Dumai 2. Pengelolaan Aset PT Pelita Air Services, antara lain berupa: a. Penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (”RJPP”) periode 2010 – 2014; b. Penjualan Tanah dan Gedung Jl. Soepomo; c. Penyelesaian Kewajiban Dana Talangan Kepada Pertamina; 3. Kegiatan berkaitan dengan proses divestasi saham PT Pertamina di Patra Jasa, yaitu antara lain: a. Pembenahan administrasi dokumen hukum; b. Penilaian saham; c. Persiapan mekanisme penjualan dan dokumen pendukung penjualan; Pelaksanaan divestasi telah mencapai tahap akhir, namun pelaksanaan ditunda disebabkan belum adanya penetapan nilai aset oleh Pemegang Saham Patra Jasa. 4. Pengelolaan PT Usayana adalah fokus pada proses likuidasi dengan tetap melakukan restrukturisasi dan/atau divestasi kepemilikan saham PT Usayana di anak perusahaan maupun di perusahaan patungan dan penjualan aset tetap PT Usayana. Dalam masa pengelolaan sebagaimana diperjanjikan, aset PT Usayana yang telah direstrukturisasi (dijual/divestasi) adalah sebanyak 5 aset saham maupun aset tetap. Dengan demikian, masih terdapat total 15 aset PT Usayana berupa saham anak perusahaan, saham perusahaan patungan dan aset tetap yang masih dalam proses restrukturisasi, divestasi maupun proses penjualan. 5. Kegiatan pengelolaan terhadap PT Seamless Pipe Indonesia Jaya yang dilakukan oleh PT PPA antara lain adalah proses penilaian saham milik PT Pertamina pada PT Seamless Pipe Indonesia Jaya dalam rangka persiapan proses divestasi saham milik PT Pertamina tersebut melalui mekanisme pre-emptive rights.

Activities in 2010 include: 1. Liquidation of PT Patra Dok Dumai 2. Asset management for PT Pelita Air Services, entailing: a. Formulating Corporate Long Term Plan (”RJPP”) for 2010 – 2014; b. Selling land and building on Jl. Soepomo; c. Finalizing bridging finance disbursement to Pertamina. 3. Divestment of PT Pertamina shareholding in Patra Jasa, entailing: a. Legal document administration;

b. Share valuation; c. Preparation of selling mechanism and supporting documents. Divestment was nearing completion but postponed as asset valuation by Patra Jasa shareholders was still pending.

4. Liquidation was the focus of managing PT Usayana, while proceeding with restructuring and/or divesting PT Usayana shareholding in subsidiaries and joint ventures, and selling PT Usayana fixed assets. During management period, PT Usayana restructured (sold/ divested) assets consisted of five share assets and fixed assets. Therefore, there are still 15 assets of PT Usayana in the form of subsidiary holding, joint venture holding, as well as fixed assets under restructuring, divesting and selling process.

5. Management of PT Seamless Pipe Indonesia Jaya included valuation of PT Pertamina shareholding in PT Seamless Pipe Indonesia Jaya in the scope of divesting PT Pertamina shareholding by rights issue.


68


6. Kegiatan pengelolaan aset properti milik PT Pertamina, antara lain: a. Penjualan aset properti yang berlokasi di wilayah Mampang, Jakarta Selatan; b. Kegiatan pemeliharaan fisik dan dokumen aset properti; c. Kegiatan komersialisasi properti lainnya dalam rangka peningkatan nilai.

6. Management of PT Pertamina property assets entailed: a. Selling property asset in Mampang area, South Jakarta; b. Physical maintenance and administration of property asset documents; c. Commercializing other property for value enhancement.

Investasi Dan Lainnya

Investment and Others

Perusahaan melakukan kegiatan investasi langsung maupun tidak langsung atas dana Perusahaan diluar dana yang dimaksudkan untuk kegiatan Restrukturisasi/Revitalisasi. Adapun terhadap dana Perusahaan yang dimaksudkan untuk kegiatan RR tetap dilakukan optimalisasi dana melalui penempatan dana dalam bentuk deposito berjangka.

The Company makes direct as well as indirect investments of the Company’s fund, excluding fund designated for RR activities. The fund intended for RR activity is optimized by placing it in time deposits.

Investasi langsung atas dana Perusahaan pada tahun 2010 berbentuk pemberian dana talangan atau pinjaman terkait kegiatan RR. Investasi tidak langsung dalam bentuk portofolio saham dan surat berharga obligasi serta penempatan pada deposito berjangka.

Direct investment of the Company’s fund in 2010 was in RR-related bridging finance or loan. Indirect investment was made in stocks, bonds and time deposits.

Per 31 Desember 2010 jumlah portofolio investasi langsung dalam bentuk dana talanganan adalah sebesar Rp 357 miliar dan untuk portofolio investasi tidak langsung per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 442,53 miliar yang terdiri dari Investasi Saham sebesar Rp 330,73 miliar (nilai wajar) dan Obligasi sebesar Rp 111,80 miliar.

As of 31 December 2010 total direct investment in bridging finance stood at Rp 357 billion and indirect investment Rp 442.53 billion, comprising stocks Rp 330.73 billion (fair value) and bonds Rp 111.80 billion.

Secara keseluruhan total pendapatan dari hasil investasi untuk perusahaan induk pada tahun 2010 dalam bentuk pinjaman dana talangan, saham, obligasi, deposito dan anak perusahaan adalah sebesar Rp 96,12 miliar. Kontribusi terbesar berasal dari pendapatan investasi saham dan obligasi sebesar Rp 82,47 miliar. Pendapatan tersebut melampaui target RKAP tahun 2010 khususnya untuk investasi perusahaan induk sebesar Rp 55,56 miliar.

The aggregate amount of income from investing activities of mother company in 2010 was Rp 96.12 billion consisting of bridging loan, stocks, bonds, deposits and subsidiaries. The largest contribution was made by income from investment in stocks and bonds totaling Rp 82.47 billion. This income exceeded 2010 RKAP target particularly mother company’s investment which was estimated to reach Rp 55.56 billion.


69

Informasi Material (Restrukturisasi & Akuisisi)

Material Information (Restructuring & Acquisition)

PT Waskita Karya (WK) Salah satu pencapaian yang signifikan dan membanggakan di tahun 2010 adalah pelaksanaan akusisi PT WK (Persero) oleh Perusahaan. PT WK merupakan BUMN yang bergerak di bidang jasa konstruksi, pengembang, dan konsultan rancang bangun. Sebagai konsekuensi kepemilikan saham PT WK oleh PT PPA sebesar 99%, maka sejak bulan Agustus 2010, PT PPA melakukan konsolidasi laporan keuangan dengan PT WK yang mengakibatkan perbandingan yang sangat signifikan pada Pendapatan, Beban, Laba, Aset, dan Kewajiban di akhir tahun 2010 terhadap pospos yang sama di akhir tahun 2009.

PT Waskita Karya (WK) One achievement of significance in 2010 was the accomplished acquisition of PT WK (Persero) by the Company. PT WK is a BUMN engaged in construction, development, and building design consultancy. As a consequence of holding 99% stake in PT WK, starting August 2010, the Company consolidates PT WK into its financial reports, resulting in comparative significance in Income, Expenses, Profit, Assets and Liabilities at end of 2010 against the same accounts at end of 2009.

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan restrukturisasi dan/atau revitalisasi PT WK, PT PPA menyetorkan modal pada PT WK sebesar Rp 474,9 milyar. Keputusan ini didasarkan pada surat Menteri Negara BUMN No. S-422/MBU/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Persetujuan untuk Melaksanakan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi PT WK dan surat Menteri Keuangan No: S-553/MK.06/ 2009 tanggal 17 September 2009 tentang Persetujuan Restrukturisasi PT WK.

After restructuring and revitalizing PT WK, PT PPA paid up its capital share in PT WK amounting to Rp 474.9 billion. Payment was made based on the State Minister for StateOwned Enterprises letter No. S-422/MBU/2009 dated 12 June 2009 on Approval to Restructure and/or Revitalize PT WK and the Minister of Finance letter No. S-553/MK.06/ 2009 dated 17 September 2009 on Approval to Restructure PT WK.

Terkait dengan restrukturisasi WK RUPS PT PPA menyetujui Rancangan Pengambilalihan dalam rangka Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi Perusahaan Perseroan WK berdasarkan keputusan Nomor KEP-127/MBU/2010 tanggal 14 Juli 2010.

At the same time, PT PPA GMS also approved the Acquisition Plan in the Restructuring and/or Revitalization of WASKITA under resolution No. KEP-127/MBU/2010 dated 14 July 2010.

Bersamaan dengan itu, RUPS WK telah menyetujui dilakukan Perubahan Anggaran Dasar dan Rancangan Pengambilalihan dalam rangka Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi Perusahaan Perseroan PT WK dengan keputusan nomor KEP-128/MBU/2010 tanggal 14 Juli 2010.

As a consequence of the restructuring, WASKITA GMS resolved to amend the Articles of Association and Acquisition Plan in the Restructuring and/or Revitalization of PT WK by virtue of resolution No. KEP-128/ MBU/2010 dated 14 July 2010.

Pada tanggal 20 Juli 2010 telah ditandatangani Pernyataan Kembali Perjanjian Pokok Restrukturisasi dan Revitalisasi PT WK antara WASKITA dan PT PPA, dengan skema sebagai berikut:

On 20 July 2010 WASKITA and PT PPA signed Restatement of Master Agreement on Restructuring and Revitalization of PT WK under the following scheme:

1. Penyertaan modal oleh PT PPA pada WK sebesar Rp 474,9 milyar.

1. PT PPA to have equity participation in WK amounting to Rp 474.9 billion.


70


2. Penerbitan surat utang PT PPA yang dibeli oleh WK senilai Rp 275 milyar, dimana surat utang PT PPA tersebut pembayarannya akan jatuh tempo pada tanggal 22 Juli 2011 atau dapat diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

2. WASKITA to purchase PT PPA debt instrument worth Rp 275 billion, maturing on 22 July 2011 and can be extended until 31 December 2014.

Sesuai dengan Surat Keterangan Notaris Pengganti Aulia Taufani tanggal 20 Juli 2010 telah ditanda-tangani akta-akta sebagai berikut: 1. Akta Pengambilalihan dalam rangka Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi Perusahaan Perseroan (Persero) Waskita Karya atau disingkat PT. WK (Persero), Nomor 136. 2. Akta Perjanjian Utang, Nomor 137. 3. Akta Perjanjian Manajemen, Nomor 138. 4. Perjanjian Biaya Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi, Nomor 139. 5. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Waskita Karya atau disingkat PT. WK (Persero), Nomor 140.

According to the Statement of Notary Substitute Aulia Taufani dated 20 July 2010, the following deeds were entered into: 1. Deed No. 136, Acquisition in Restructuring and/or Revitalization of PT WK (Persero).

Hasil Pengelolaan Aset Menteri Keuangan

2. Deed No. 137, Loan Agreement. 3. Deed No. 138, Management Agreement. 4. Deed No. 139, Restructuring and/or Revitalization Expense Agreement. 5. Deed No. 140, Statement of Shareholder Resolution, Amendment to Articles of Association of PT WK (Persero).

Asset Management Proceeds of Minister of Finance

Kinerja KEUANGAN FINANCIAL Performance Pos Account

2010

2009

∆

424,7

73,13

481%

6.150,7

218,6

2714%

5.634,9

119,8

4604%

243,9

136,5

79%

Aset Assets

6.874,0

3.431,7

100%

Kewajiban liabilities

3.752,0

58,5

6314%

3.117,4

3.373,1

-8%

Hasil Pengelolaan Aset Asset Management Proceeds Pendapatan Income Beban Expenses Laba Bersih Net Profit

Ekuitas Equity

Realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Aset (“HPA”) dari kegiatan utama operasional Perseroan mencapai Rp 424,7 milyar. Sangat tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar Rp 73,13 milyar atau meningkat 524% terutama karena hasil dari 2 transaksi penerimaan yang memberi kontribusi 97%


Asset Management Proceeds (“HPA”) from the Company’s main operations reached Rp 424.7 billion, which was very high if compared with the same income earned in 2009 amounting to Rp 73.13 billion, or surged 524%. The surge was attributable to two transactions contributing 97% to total income, i.e. divestment or sale of

71

terhadap total penerimaan, yaitu divestasi atau penjualan 17,5% saham PT Tugu Pratama Indonesia sebesar Rp 300 milyar dan pelunasan pokok dan bunga obligasi PT Tuban Petrochemical Industries sebesar Rp 116,5 milyar. Dari jumlah HPA tersebut telah disetorkan kepada Pemerintah sebesar Rp 336,6 milyar. Setelah dikurangi dengan biaya-biaya pengelolaan untuk PT PPA sebesar Rp 95,1 milyar, sisa HPA sebesar Rp 2,1 milyar dicatat sebagai Hutang HPA yang Masih Harus Disetor pada Neraca PT PPA. HPA (Rp miliar) HPA (Rp miliar) Saham bank Bank shares

17.5% PT Tugu Pratama Indonesia shares of Rp 300 billion and redemption of PT Tuban Petrochemical Industries bonds principal and interest totalling Rp 116.5 billion. Of the total HPA, Rp 336.6 billion was remitted to the Government. After deduction of management expenses of Rp 95.1 billion, the remaining HPA of Rp 2.1 billion was booked as HPA receivables in PT PPA balance sheet.

2010

2009

∆ 2010- 2009

0,364

-

-

Perusahaan Company

Sumber HPA HPA Source

-- PT Bank Permata

-- Penjualan saham -- Rights issue -- Divestasi saham dan dividen - Share divestment and dividend -- Dividen -- Dividend

Saham non bank Non-bank shares

307,7

5.9

5215%

-- PT Tugu Pratama Indonesia -- PT Tugu Reasuransi Indonesia -- PT Jembo Cable

Saham dan kredit Shares and Loans

116,5

0.1

1165%

-- PT Tuban Petrochemical Industries

0,067

67.0

0.10%

-- PT Aplikanusa Lintasartha

2,5

8,4

-70%

427,2

81.6

524%

Aset lainnya Other Assets Bunga Dana HPA Interest on HPA fund Jumlah Total

-

-- Pokok & bunga Obligasi -- Bond Principal and interest -- Dividen -- Dividend -

Pendapatan Usaha

Operating Revenue

Perseroan membukukan Pendapatan usaha konsolidasi sebesar Rp 6,15 trilyun yang terbagi atas Pendapatan jasa konstruksi dari anak perusahaan PT TTWK sebesar Rp 5,85 trilyun dan Pendapatan dari kegiatan usaha Perseroan sebesar Rp 297,6 milyar, PPAF sebesar 182 juta dengan eliminasi sebesar 219 juta.

The Company recorded consolidated operating income of Rp 6.15 trillion consisting of construction fee from subsidiary, PT WK, Rp 5.85 trillion and income from the Company’s operating activities Rp 297.6 billion,

Pendapatan Jasa Konstruksi • Berasal dari anak perusahaan PT WK yang merupakan pengakuan atas bagian pekerjaan yang telah selesai dikerjakan dan ditentukan berdasarkan penyelesaian pekerjaan secara persentase volume pekerjaan dikalikan harga kontrak.

Revenue from Construction Service • Originating from PT WK, recognized as completed portion of work and based on percentage of completed work multiplied by contract price.


72


Pendapatan Penjualan Aset Real Estate • Berasal dari anak perusahaan PT WK yang merupakan hasil penjualan tanah kavling milik PT WK.

Revenue from Sale of Real Estate Asset • Derived from sale proceeds of land belonging to PT WK.

Pendapatan Investasi • Di tahun 2010 terdiri dari Bunga deposito sebesar Rp 124,05 milyar serta Hasil investasi pada saham/ obligasi yang diperdagangkan dan Dividen tunai saham, total keduanya sebesar Rp 82,63 milyar. Di tahun 2009 terdiri dari Bunga deposito sebesar Rp 142,51 milyar serta Hasil investasi pada saham/ obligasi yang diperdagangkan dan Dividen tunai saham, total keduanya sebesar Rp 4,87 milyar.

Investment Revenue • In 2010 income from investing activities totaling Rp 82.63 billion consisted of deposit interest Rp 124.05 billion, investment in stocks/bonds and cash dividend. In 2009 investment income totaling Rp 4.87 billion consisted of deposit interest Rp 142.51 billion, investment in stocks/bonds and cash dividend.

Pendapatan Pengelolaan aset eks BPPN • Untuk tahun 2010 Imbalan Pengelolaan Aset sebesar Rp 52,73 milyar, dihitung 2% dari nilai aset rata-rata per bulan selama satu tahun dan Imbalan Kinerja sebesar Rp 9,87 mliyar dari divestasi saham PT Tugu Pratama Indonesia yang dihitung 10% dari selisih antara HPA dengan Nilai aset. • Untuk tahun 2009 seluruhnya berupa Imbalan Pengelolaan Aset sebesar Rp 60,93 milyar.

Revenue from ex-IBRA Asset Management • For 2010 asset management fee amounted to Rp 52.73 billion, at 2% of monthly average of asset value for one year. Performance fee totaled Rp 9.87 billion from divestment of PT Tugu Pratama Indonesia shares, at 10% of difference between HPA and asset value.

Pendapatan Bunga Pinjaman yang Diberikan • Di tahun 2010, terutama berasal dari bunga atas pinjaman yang diberikan kepada PT Industri Kapal Indonesia sebesar Rp 12,01 milyar dan PT Dirgantara Indonesia sebesar Rp 1,96 milyar.

Interest Income from Loan Receivables • In 2010, mainly coming from interest on loan extended to PT Industri Kapal Indonesia in the amount of Rp 12.01 billion and PT Dirgantara Indonesia Rp 1.96 billion.

Pendapatan Pengelolaan aset BUMN • Untuk tahun 2010 berasal dari Imbalan Pengelolaan Aset 4 (empat) aset saham anak perusahaan PT Pertamina (Persero) sebesar Rp 7,39 milyar dan Imbalan Kinerja penjualan aset properti PT Pertamina (Persero) yaitu Wisma Kemang - Jakarta Selatan, sebesar Rp 814 juta. • Untuk tahun 2009 sumber pendapatan berasal dari Imbalan Pengelolaan Aset 7 (tujuh) aset properti PT Pertamina (Persero) sebesar Rp 5,83 milyar.

Revenue from SOEs Asset Management • For 2010, consisting of asset management fee from managing four share assets of PT Pertamina (Persero) subsidiary Rp 7.39 billion, and performance fee from selling PT Pertamina (Persero) property asset, i.e. Wisma Kemang – South Jakarta, Rp 814 million. • For 2009 income came from asset management fee from managing seven property assets of PT Pertamina (Persero) Rp 5.83 billion.

Pendapatan Penggantian Biaya • Penggantian biaya merupakan beban pemilik aset dan/atau BUMN yang dikelola/

Revenue from Reimbursable Cost • Reimbursement of expenses is for the accountof asset owners or managed/


• For 2009 all income was derived from asset management fee amounting to Rp 60.93 billion.

73

direstrukturisasi, yang dapat ditagihkan oleh Perseroan kepada pemilik aset/BUMN tersebut. Untuk tahun 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp 1,34 milyar dan Rp 1,54 milyar.

restructured SOEs, that can be charged by the Company to the asset owner or the SOEs. For 2010 and 2009 this income respectively amounted to Rp 1.34 billion and Rp 1.54 billion.

Beban Usaha

Operating Expense

Beban usaha sebesar Rp 5,63 trilyun atau 92% dari Pendapatan mencakup Beban usaha PT WK sebesar Rp 5,47 trilyun atau 97% dari Pendapatan dan Beban usaha Perseroan sebesar Rp 156,6 milyar atau 3% dari Pendapatan usaha, sedangkan Beban usaha PPAF sebesar Rp 3,5 milyar atau < 1% dari Pendapatan usaha dengan eliminasi mengurangi beban 3,7 milyar.

Operating expense was booked at Rp 5. 63 trillion or 92% of operating income, comprising operating expense of PT WK Rp 5.47 trillion or 97% of operating income, and operating expense of the Company Rp 152.9 billion or 3% of operating income, whereas operating expense of PPAF amounted to Rp 3.50 billion or < 1% of operating income.

Dalam Rp miliar Rp billion Pos Account Pendapatan Usaha Operating Income Beban Usaha Operating Expense Laba Usaha Operating Profit

Konsolidasi Consolidated

PT WK

PT PPA

PPAF

Eliminasi

6.150,8

5.853

297,6

0,18

(0,22)

(5.634,9)

(5.478,5)

(156,6)

(3,5)

3,7

515,8

374,6

140,96

(3,5)

-

Laba usaha sebelum kerjasama operasi

Operating profit before joint operation

Laba Usaha sebelum kerjasama operasi PT PPA tahun 2010 meningkat sebesar 422% menjadi Rp 515,8 milyar dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar Rp 98,8 milyar.

Operating profit prior to joint operation in 2010 went up 422% to Rp 515.8 billion from Rp 98.8 billion in 2009.

Laba Proyek Kerjasama Operasi Merupakan bagian laba kerjasama operasi dari kegiatan PT WK yang memiliki investasi pada 32 kontrak kerjasama operasi dimana bagian laba ini untuk tahun 2010 sebesar Rp 8,9 milyar.

Profit from Joint Operation Projects This is profit from joint operation with PT WK who has investment in 32 joint operation contracts. For 2010 this profit amounted to Rp 8.9 billion.

Pendapatan (beban) lain-lain

Other Income (Expense)

Jumlah Pendapatan lain-lain sebesar Rp 47,76 milyar utamanya kontribusi dari Bunga deposito berjangka dan Pendapatan lain-lain sebanyak 97%, sedangkan Beban lain-lain sebesar Rp 220,03 milyar terutama berasal dari Bunga pinjaman dan Biaya non-operasional sebanyak 99%. Pendapatan (Beban) Lain-lain Bersih tahun 2010 adalah sebesar (Rp 172,3 milyar), turun sebesar 752% dari tahun 2009 terutama akibat adanya bunga pinjaman PT WK di tahun 2010 sebesar Rp 149,8 milyar yang berasal dari pinjaman bank.

Total other income of Rp 47.76 billion was 97% contributed by time deposit interest and other income, while other expense of Rp 220.03 billion, 99% came from loan interest expense and nonoperating expense. Net other income (expense) for 2010 consisted of (expense) totalling (Rp 172.3 billion), dropped by 752% from 2009 mainly due to PT WK bank loan interest expense of Rp 149.8 billion.


74


Laba bersih

Net Profit

Laba Bersih konsolidasi setelah pajak tahun 2010 meningkat sebesar 79% menjadi Rp 243,95 milyar dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar Rp 136,52 milyar.

Consolidated net profit after tax in 2010 increased 79% to Rp 243.95 billion from Rp 136.52 billion in 2009.

Aset

Assets

Total Aset Perseroan pada akhir Desember 2010 tercatat sebesar Rp 6,87 trilyun, terdiri dari 86,6% Aktiva Lancar sebesar Rp 5,95 trilyun dan 13,4% Aktiva Tidak Lancar sebesar Rp 917,18 milyar. Total aset meningkat 100,3% dari tahun 2009 sebesar Rp 3,43 trilyun akibat konsolidasi Neraca PT WK. Elemen-elemen neraca PT WK yang signifikan mengakibatkan peningkatan adalah: 1) Piutang usaha, Piutang retensi, Persediaan, Uang muka, dan Pajak dibayar dimuka untuk Aset lancar; dan 2) Aset tetap, Investasi pada perusahaan asosiasi, dan Investasi pada proyek kerjasama operasi untuk Aset tidak lancar.

Total assets of the Company at end of December 2010 were recorded at Rp 6.87 trillion, consisting of 86.6% current assets of Rp 5.95 trillion and 13.4% non-current assets of Rp 917.18 billion. Total assets rose by 100.3% from 2009 at Rp 3.43 trillion due to consolidation of PT WKbalance sheet. Elements of PT WK balance sheet that gave rise to the significant increase are: 1) Trade receivables, retention receivables, inventories, advance payments, and pre-paid taxes for current assets; and 2) Fixed assets, investment in associated companies, and investment in joint operation projects for non-current assets.

Kewajiban

Liabilities

Total Kewajiban pada akhir Desember 2010 tercatat sebesar Rp 3,75 trilyun, terdiri dari 93,4% Kewajiban lancar sebesar Rp 3,50 trilyun dan 6,6% Kewajiban tidak lancar sebesar Rp 247,4 miliar. Total kewajiban ini meningkat 6.306% dari tahun 2009 sebesar Rp 58,6 milyar akibat konsolidasi Neraca PT WK. Elemen-elemen neraca PT WK yang signifikan mengakibatkan peningkatan adalah: 1) Hutang usaha, Hutang bank, Hutang kepada pihak ketiga dan Uang muka kontrak untuk Kewajiban lancar; dan 2) Uang muka kontrak jangka panjang untuk Kewjaiban tidak lancar.

Total liabilities at end of December 2010 stood at Rp 3.75 trillion, consisting of 93.4% current liabilities of Rp 3.50 trillion and 6.6% non-current liabilities of Rp 247.4 billion. Total liabilities rose by 6,306% from 2009 which were recorded at Rp 58.6 billion, caused by consolidation of PT WK balance sheet. Elements of PT WK balance causing the significant raise are: 1) Trade payables, bank payables, third party payables and contract advance payment for current liabilities; and 2) long-term contract advance payment for non-current liabilities.

Ekuitas

Equity

Ekuitas Perseroan pada akhir Desember 2010 tercatat sebesar Rp 3,12 trilyun, menurun 7,6% dari tahun 2009 sebesar RP 3,37 trilyun. Elemen-elemen Ekuitas yang paling signifikan mengakibatkan penurunan adalah Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali dengan PT WK sebesar rugi Rp 148,91 milyar dan Penyesuaian penurunan nilai pinjaman sebesar rugi Rp 353,50 milyar.

At end December 2010 equity was recorded at Rp 3.12 trillion, declined 76% from 2009 at RP 3.37 trillion. The most significant elements of equity causing the decline are the difference in value from restructuring transactions of entities under common control with PT WK loss amounting to Rp 148.91 billion in loss and improvement of loan of Rp 353.50 billion in loss.


75

Arus Kas

Cash Flow

Arus kas Perseroan pada akhir 2010 menurun sebesar 187% menjadi defisit Rp 600,68 milyar dari sebelumnya surplus Rp 684,86 milyar pada tahun 2009. Hal ini terutama disebabkan oleh penggunaan dana arus kas untuk aktivitas operasi dan investasi. Namun defisit ini ditutupi oleh dana kas yang dimiliki sejak awal tahun sebesar Rp 2,85 trilyun.

Cash flow at end of 2010 dropped 187% to deficit of Rp 600.68 billion from the preceding year’s surplus of Rp 684.86 billion. This was mainly due to application of cash fund for operating and investing activities. However, this deficit was off set by cash fund booked at the beginning of the year amounting to Rp 2.85 trillion.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi Arus kas dari aktivitas operasi Perseroan pada tahun 2010 menghasilkan saldo ’penggunaan dana’ sebesar Rp 345,19 milyar, yang berarti relatif sama dengan posisi pada tahun 2009 yang juga menghasilkan saldo ’penggunaan dana’ sebesar Rp 351,25 milyar.

Cash Flow from Operating Activities Cash flow from operating activities in 2010 resulted in ’fund used’ balance of Rp 345.19 billion, which was relatively the same as 2009 position with ’fund used’ balance of Rp 351.25 billion.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Arus kas dari aktivitas investasi Perseroan pada tahun 2010 menghasilkan saldo ’penggunaan dana’ sebesar Rp 396,25 milyar, yang berarti turun dibandingkan dengan tahun 2009 yang menghasilkan saldo ’perolehan dana’ sebesar Rp 85,17 milyar. Penggunaan arus kas investasi yang terbesar adalah untuk ’penempatan surat berharga dan investasi jangka pendek lainnya’ sebesar Rp 553,18 milyar.

Cash Flow from Investing Activities Cash flow from investing activities in 2010 resulted in ’fund used’ balance of Rp 396.25 billion, which means a drop from 2009 which posted a ’fund provided’ balance of Rp 85.17 billion. The most sizeable usage of fund from investment was for ’placement in negotiable papers and other short-term investment’ amounting to Rp 553.18 billion.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Arus kas dari aktivitas pendanaan Perseroan pada tahun 2010 menghasilkan saldo ’perolehan dana’ sebesar Rp 140,75 milyar, yang berarti menurun dibandingkan dengan tahun 2009 yang menghasilkan saldo ’perolehan dana’ sebesar Rp 950,94 milyar. Hal ini disebabkan ada ’penerimaan tambahan setoran modal’ sebesar Rp 1,00 trilyun pada tahun 2009, sedangkan pada tahun 2010 tidak ada sama sekali.

Cash Flow from Financing Activities Cash flow from financing activities in 2010 resulted in ’fund provided’ balance of Rp 140.75 billion, representing a decline from 2009 which posted ’fund provided’ balance of Rp 950.94 billion. This was caused by ’additional capital payment’ of Rp 1.00 trillion in 2009, while in 2010 there was no incoming cash flow.


76


Pajak

Taxes

Kontribusi pajak yang dipungut/dibayarkan untuk periode tahun 2010 dan 2009 oleh PT PPA:

Taxes payable in 2010 and 2009 by PT PPA were:

No. A 1. 2.

B

Jenis Pajak Yang Disetor Type of Taxes Paid Setoran PPN VAT Payment PPN Insentif Kinerja Perusahaan/Penggantian Biaya VAT Performance Incentive/Reimbursement PPN Penjualan Properti (Program PLAP) VAT Property Sale (PLAP Program) Sub Total Setoran PPN Sub Total VAT Paid

Tahun 2009 (Rp Miliar) 2009 (Rp billion)

Tahun 2010 (Rp Miliar) 2010 (Rp billion)

71.07

7.29

-

-

71.07

7.29

Setoran Pajak Badan Corporate Tax Payment

20.60

-

Sub Total Setoran Pajak Badan Sub Total Corporate Tax Paid

20.60

-

C

Setoran Withholding Tax Withholding Tax Payment

1.

PPh Final Pasal 4(2) Income Tax Final Article 4(2)

1.29

1.21

2.

PPh Pasal 21 Income Tax Article 21

0.11

0.16

0.10

0.03

0.31

0.32

0.09

0.09

1.89

1.81

13.78

12.69

3. 4. 5.

D 1. 2.

PPh Pasal 22 Income Tax Article 22 PPh Pasal 23 WAPU Income Tax Article 23 WAPU PPh Pasal 26 Income Tax Article 26 Sub Total Pajak Pihak Ketiga Sub Total Third Party Tax Paid Setoran Pemotong/Pemungut Pajak Tax Withholder Payment PPh Pasal 21 - Karyawan Income Tax Article 21 - Employees PPN VAT Total Setoran pajak Total Taxes Paid

Kontribusi pajak tahun 2010 mengalami peningkatan sangat tinggi, hal ini disebabkan tahun 2009 mencatat hanya kontribusi laba perusahaan induk. Untuk tahun 2010 kontribusi pajak sudah memperhitungkan kontribusi pajak anak perusahaan, dimana kontribusi terbesar berasal dari PT WK.


0.01

0.03

13.79

12.72

107.35

21.82

Tax contribution for 2010 posted an exceedingly high increase from 2009 at a time when only profit of mother company was booked, while 2010 included tax contribution of subsidiaries, mainly coming from PT WK.

77

Prospek Usaha

Business Prospect

Dilihat dari aspek internal, kekuatan PT PPA terletak pada Sumber Daya Manusia yang berpengalaman dalam melakukan pengelolaan aset dan RR suatu perusahaan; kesiapan infrastruktur pengelolaan aset; serta adanya peraturan yang memberikan kesempatan bagi PT PPA untuk mengelola aset Negara eks BPPN atau aset BUMN serta merestrukturisasi dan/ atau merevitalisasi BUMN.

Internally, PT PPA has qualified manpower who are experienced in asset management and corporate restructuring. Additionally, PT PPA is backed by established asset management infrastructure, and regulations that allow it to manage ex-IBRA asset or BUMN asset as well as to restructure and/or revitalize BUMN.

Dilihat dari aspek eksternal, banyaknya BUMN dan aset BUMN yang pengelolaannya masih belum optimal; adanya peluang investasi terkait dengan program pengembangan infrastruktur oleh pemerintah; serta eksistensi regulasi yang mendukung sinergi antar BUMN merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh PT PPA.

Externally, there are many BUMN and BUMN assets which are not optimally managed, plenty of investment opportunities related to government infrastructure development program, and regulations in support of interBUMN synergy that PT PPA can capitalize on.

Aspek Pemasaran

Marketing

Untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan Perusahaan, Unit Bisnis PT PPA menyusun strategi implementasi antara lain dengan memperkuat kerjasama internal, mengembangkan produk-produk unggulan yang kompetitif, dan melakukan promosi yang efektif serta bekerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka memperkuat produk yang ditawarkan.

To reach the targets set by the Company, PT PPA Business Unit devises marketing strategies , among others strengthening internal cooperation, developing prime competitive products, launching effective promotional drive and working jointly with third parties to give a boost to the products offered.

Dividen

Dividend

Penentuan besarnya dividen atas laba tahun 2010 yang akan disetorkan kepada Pemegang Saham akan ditetapkan kemudian dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan Laporan Keuangan Perusahaan tahun buku 2010 yang telah diaudit. Untuk tahun 2009 dividen yang telah disetorkan kepada Pemegang Saham adalah sebesar Rp 46,2 milyar atau 34% dari laba bersih tahun 2009.

The amount of dividend from 2010 profit to be paid to shareholders will be determined at annual general meeting of shareholders based on the Company’s audited 2010 financial statement. Dividend for accounting year 2009 paid to the shareholders was in the amount of Rp 46.2 billion or 34% of net profit for the year.

Anak Perusahaan

Subsidiary

PT PPA Finance PT PPA Finance dibentuk atas dasar persetujuan Menteri Negara BUMN melalui surat Nomor: S-360/MBU/2009 tanggal 27 Mei 2009. 99,999% saham dimiliki oleh PT PPA sedangkan sisanya 0,001% dimiliki oleh Koperasi karyawan PT PPA. Perusahaan didirikan dengan Akta No. 03 Notaris Lindawati Wiranata, S.H., tanggal 21 Desember 2009

PT PPA Finance PT PPA Finance was founded by virtue of the State Minister for State-Owned Enterprises approval letter No. S-360/MBU/2009 dated 27 May 2009. PT PPA holds 99.999% stake while the remaining 0.001% is owned by PT PPA Employee Cooperatives. PPAF was incorporated by Deed No. 03 of Notary Lindawati Wiranata, S.H., dated 21 December


78



79

dan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-00096.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010.

2009 and ratified by the Minister of Justice and Human Rights of Republic of Indonesia by Decision No. AHU-00096.AH.01.01.Th.2010 dated 5 January 2010.

PT PPA Finance didirikan dengan maksud dan tujuan untuk berusaha dalam bidang pembiayaan, dengan kegiatan usaha yang mencakup: (1) usaha Sewa Guna Usaha (leasing), (2) usaha Anjak Piutang (factoring), dan (3) usaha Pembiayaan Konsumen (consumer financing).

PT PPA Finance was set up to engage in financing business with the following activities: (1) leasing, (2) factoring, and (3) consumer financing.

Modal dasar Perusahaan besarmya Rp 400 milyar dan modal ditempatkan/disetor besarnya Rp 100 milyar. Sejak tahun buku 2009 PT PPA telah membuat Laporan Keuangan Konsolidasi. Namun, selama tahun 2010 Perusahaan belum menghasilkan pendapatan yang signifikan.

Authorized capital is Rp 400 billion and issued/paid-up capital Rp 100 billion. Starting 2009 PPAF is consolidated in PT PPA’s financial reports, but in 2010 it did not earn significant income.

Peristiwa setelah tanggal neraca

Subsequent Events

1. Pada tanggal 1 Januari 2011 Wandhy Wira Riady resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Keuangan dan Investasi. Pengunduran diri tersebut telah disetujui oleh Pemegang Saham melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku RUPS PT PPA (Persero) Nomor KEP-270/MBU/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pemberhentian Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset. Keputusan RUPS tersebut telah dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT PPA Nomor 135 tanggal 24 Januari 2011 yang dibuat dihadapan Desman, S.H., M.Hum.,M.M., Notaris di Jakarta. 2. Menindaklanjuti surat penugasan Menteri Negara BUMN, pada tanggal 11 Februari 2011 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Pemberian Pinjaman dalam rangka Restrukturisasi dan Revitalisasi kepada PT Iglas Nomor PP-02/PPA/0211 tanggal 11 Februari 2011 yang diikuti dengan penandatanganan Perjanjian Pembagian Hasil Jaminan (Security Sharing Agreement) di depan Notaris Ny. Djumini Setyoadi, SH, MKn antara PT PPA, BNI dan PT Iglas yang dituangkan dalam akta No. 15 tanggal 16 Februari 2011.

1. On 1 January 2011 Wandhy Wira Riady officially resigned from his post of Director of Finance and Investment. His resignation was approved by the State Minister for StateOwned Enterprises representing PT PPA GMS Decision No. KEP-270/MBU/2010 dated 27 December 2010 regarding Termination of Member of PT Perusahaan Pengelola Aset Board of Directors. The GMS resolution was incorporated in Statement of Shareholder Meeting Resolution Deed No. 135 dated 24 January 2011 passed before Desman, S.H., M.Hum.,M.M., Notary in Jakarta.

2. Further to the assignment letter of the State Minister for State-Owned Enterprises, on 11 February 2011 PT PPA, BNI and PT Iglas signed Loan Agreement No. PP-02/ PPA/0211 dated 11 February 2011 in the scope of Restructuring and Revitalization of PT Iglas, followed by the signing of Security Sharing Agreement Deed No. 15 dated 16 February 2011 before Notary Mrs. Djumini Setyoadi, SH, MKn.


80


3. Penandatanganan Perjanjian Pengelolaan Aset Eks BPPN antara Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan dan PT PPA dilaksanakan pada tanggal 5 April 2011 untuk periode tahun 2011. 4. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset Nomor: KEP-92/MBU/2011 tanggal 14 April 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset telah dilakukan perubahan anggota Dewan Komisaris, sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

3. Ex-IBRA Asset Management Agreement was signed by Director General of State Property of Ministry of Finance and PT PPA on 5 April 2011 effective for 2011. 4. Pursuant to the State Minister for StateOwned Enterprises representing PT PPA GMS Decision No. KEP-92/MBU/2011 dated 14 April 2011 on Termination and Appointment of Members of PT Perusahaan Pengelola Aset Board of Commissioners, changes were made to the composition of Board of Commissioners, so as to stand as follows:

Komisaris Utama President Commissioner

Dr. Ir. Sahala Lumban Gaol

Komisaris Commissioner

Lambock Victor Nahattands, SH


Erry Firmansyah, SE


Ir. Nurhaida, MBA


Edy Putra Irawady

5. Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset No 95/MBU/2011 tanggal 25 April 2011 telah diubah Nomenklatur Jabatan Direksi PT PPA sebagai berikut:

5. By virtue of PT Perusahaan Pengelola Aset Shareholder Resolution Outside General Meeting of Shareholders No. 95/MBU/2011 dated 25 April 2011 on Changes in Board of Directors Nomenclature, PT PPA Board of Directors titles are changed as follows:


Boyke Eko Wibowo Mukijat (Boyke W Mukijat)

Direktur Director

Andi Saddawero

Direktur Director

Saiful Haq Manan

Direktur Director

Tunggul Rajagukguk

Direktur Director

Tri Herutantoyo


81

Dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan Direksi PT PPA, ditegaskan kembali pada saat keputusan ditetapkan susunan keanggotaan Direksi PT PPA sebagai berikut: Semula Previously

With the changed nomenclature of Board of Directors, the composition of PT PPA Board of Directors was reaffirmed in the decision as follows:

Menjadi Currently

a. Direktur Utama President Director

a. Direktur Utama President Director

b. Direktur Aset Manajemen Director of Asset Manajemen

b. Direktur Director

c. Direktur Restrukturisasi dan Revitalisasi Director of Restructuring and Revitalization

c. Direktur Director

d. Direktur Keuangan dan Investasi Director of Finance and Investment

d. Direktur Director

e. Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management

e. Direktur Director

f. Direktur Hukum, SDM dan Umum Director of Legal, HRD and General Affairs

f. Direktur Director

Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi sebagaimana dimaksud ditetapkan setelah berkonsultasi dengan Dewan Komisaris.

The foregoing division of duties and authorities of Board of Directors was made after consultation with Board of Commissioners.


82

tata kelola perusahaan good corporate governance


83


D

engan visi “Sebagai perusahaan pengelola aset terdepan yang memimpin dalam setiap bidang usahanya” PT PPA menyadari bahwa tata kelola yang baik (Good Corporate Governance/GCG) adalah hal yang sangat penting dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan oleh para Pemangku Kepentingan.

W

ith a vision “To be the leading asset management company in the industry” PT PPA is aware of the fact that good corporate governance is essential in the discharge of its duty and responsibility, and commitment to the trust given by the stakeholders.


84


Dengan visi “Sebagai perusahaan pengelola aset terdepan yang memimpin dalam setiap bidang usahanya” PT PPA menyadari bahwa tata kelola yang baik (good corporate governance atau GCG) adalah hal yang yang sangat penting dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kepercayaan yang diberikan oleh para Pemangku Kepentingan. Atas dasar itu manajemen Perusahaan memiliki komitmen yang tinggi untuk memastikan prinsip-prinsip GCG yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung jawab, Integritas, Kemandirian dan Kewajaran dapat dilaksanakan sebagai bagian fundamental dari pertanggung jawaban Perusahaan kepada Pemegang Saham serta untuk melindungi dan meningkatkan nilai Pemegang Saham.

With a vision “As a leading asset management company that lead in all of its businesses” PT PPA is aware of the fact that good corporate governance or GCG is essential in the implementation of its duty and responsibility, and commitment to the trust given by the stakeholders. With this reasoning the management of the Company is highly committed to ensuring that the GCG principles, i.e. Transparency, Accountability, Responsibility, Integrity, Independencey and fairness, are strictly adhered to, as the fundamentals of the Company’s accountability to the shareholder, as well as to protect and enhance shareholder value.

Dengan landasan nilai-nilai etika dan melihat adanya peluang serta tantangan ke depan, Perusahaan berperan dan bertindak sebagai: (i) katalis yang berperan penting dalam peningkatan bisnis BUMN, (ii) menyehatkan suatu perusahaan agar dapat tumbuh berkesinambungan, (iii) memanfaatkan dan mengoptimalkan peluang investasi agar dapat memberikan nilai tambah bagi korporasi dan negara.

Based on the ethical values and the anticipation of future opportunities and challenges, the Company (i) serves as a catalyst with an important role in SOE business development, (ii) restructures a company to be able to achieve sustainable growth, (iii) takes advantage of and optimizes investment opportunities to create added value for corporations and the state.

Di tahun 2010 manajemen Perusahaan menaruh perhatian besar terhadap upaya memaksimalkan setiap fungsi yang ada dalam Perusahaan baik fungsi pengawasan maupun fungsi pengurusan jalannya Perusahaan, termasuk melakukan evaluasi fungsi-fungsi tersebut secara komprehensif.

In 2010 the management of the Company put great emphasis on maximizing each functions that exist in the Company, in terms of supervision and management of the Company, as well as on making a comprehensive evaluation of those functions.

Tujuan dari Penerapan Tata Kelola Perusahaan secara umum: a. Mendorong tercapainya kesinambungan Perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan; b. Memaksimalkan nilai Perusahaan dan nilai Pemegang Saham dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil untuk memperkuat daya saing Perusahaan; c. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian setiap fungsi yang ada di dalam

In general, the objective of GCG implementation are: a. Supporting the Company’s business continuity by implementing good corporate governance principles: transparency, accountability, responsibility, independence, fairness and equality; b. Maximizing corporate and share holder value by enhancing transparency, accountability, integrity, responsibility and fairness in order to strengthen the Company competitiveness;


c. Encouraging the management of the Company to behave in a professional, transparent and efficient manner as well as empowering and elevating the independency

85

Perusahaan (Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi) ; d. Mendorong agar Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial Perusahan terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan khususnya di sekitar Perusahaan; e. Memberikan kontribusi dalam perekonomian nasional yang dapat dicapai melalui restrukturisasi/revitalisasi BUMN, pengelolaan aset eks BPPN dan aset BUMN serta kegiatan Investasi; f. Membantu meningkatkan iklim investasi nasional melalui program/kegiatan yang dilaksanakan.

of all functions in the Company (General Shareholder Meeting, Board of Commisioner and Board of Director); d. Encouraging General Shareholder Meeting, Board of Commissioner and Board of Director to make decisions and to act base on high moral value and compliance to the aplicable regulation as well as the awareness to the Company’s corporate social responsibility towards the stakeholders and the surrounding environment sustainability.

e. Contribute to the national economy through SOE restructuring/revitalization, ex-IBRA and SOE asset management and investment activities. f. Improving the national investment climate through its programs/activities.

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Structure

Struktur tata kelola internal Perusahaan terdiri dari organ utama Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) yang diwakili oleh Menteri Negara BUMN, Dewan Komisaris, dan Direksi. Sedangkan sebagai pendukung dari organ utama adalah Komite Audit, Satuan Pengawasan Intern, Sekretaris Perusahaan, Sekretaris Dewan Komisaris dan Auditor Eksternal.

Internal corporate governance structure consists of the main organ, i.e. General Meeting of Shareholders (“GMS”) represented by the State Minister for State-Owned Enterprises, Board of Commissioners, and Board of Directors. While as the supporters of the main organ are Audit Committee, Internal Audit Unit, Corporate Secretary, Secretary of Board of Commissioners and External Auditor. • GMS is an organ whose authority, which is not conferred to Board of Directors or Board of Commissioners, is within the constraints of the law and/or the Company’s Articles of Association. • Board of Commissioners is in charge of overseeing the management of the Company and its business by Board of Directors and giving counsel to Board of Directors in terms of the execution of Corporate Long Term Plan, Work Program and Budget, Articles of Association and GMS Resolutions, prevailing laws and regulations, in the interest of the Company and in keeping with its purpose and objective.

• RUPS adalah Organ Perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan. • Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.


86


• Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

• Board of Directors is in charge of all matters pertaining to the management of the Company in the interest of the Company and in accordance with its purpose and objective, representing the Company inside and outside the court of law in all respects and all events as stipulated by the law, Articles of Association and/or GMS Resolutions.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

General Meeting of Shareholders (GMS)

Pada tahun 2010 dilakukan tiga kali RUPS dengan waktu dan agenda sebagai berikut : 1. RUPS tanggal 28 Januari 2010 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2010. Agenda: a. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2010. b. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (“PKBL”) tahun 2010. c. Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik untuk meng-audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengelolaan Dana PKBL tahun 2010. d. Persetujuan pemberian pinjaman dana talangan oleh PT PPA kepada BUMN untuk membayar biaya jasa pihak ketiga dalam rangka restrukturisasi dan /atau revitalisasi. 2. RUPS tanggal 28 Juni 2010 tentang Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan tahun 2009. Agenda: a. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tahunan PKBL untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.

In 2010 the Company held three GSM at the time and with the agenda as follows: 1. GMS on 28 January 2010 regarding to the ratification of Corporate Work Plan and Budget in 2010. Agenda: a. Ratification of the Company’s 2010 Work Plan and Budget. b. Ratification of Partnership Program and Community Development (“PPCD”) 2010 Work Plan and Budget.


c. Authority delegation to Board of Commissioners for the procurement of the Public Accountant Firm related to 2010 PT PPA Financial Statement audit and PPCD 2010 fund management Report audit. d. Approval of bridging loan distribution to SOE for the fee third party services in terms of restructuring and /or revitalization. 2. GMS on 28 June 2010 regarding to the approval of annual report and ratification of 2009 annual acoount. Agenda: a. Approval and ratification of PT PPA Financial Statement and PPCD Annual Report for the year ended 31 December 2009, and giving full release and discharge (acquit et decharge) to Board of Directors and Board of Commissioners for their action of management and supervision during the year ended 31 December 2009.

87

b. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2009. c. Penetapan penyesuaian gaji/honorarium, tantiem, tunjangan dan fasilitas Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. d. Penetapan Jasa Produksi bagi Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI). 3. RUPS tanggal 28 Desember 2010 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2011. Agenda: a. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2011. b. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 2011. c. Pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk pengadaan jasa Kantor Akuntan Publik untuk meng-audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Pengelolaan Dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2011. Disamping keputusan-keputusan Pemegang Saham dalam RUPS diatas juga telah diambil Keputusan-keputusan Pemegang Saham diluar RUPS sebagai berikut :

b. Determination of 2009 net profit distribution. c. Determination of salaries/honorarium adjustment, tantiem, allowances and facilities paid to Board of Directors and Board of Commissioners. d. Determinationof Production fee for Head of Internal Audit Unit. 3. GMS on 28 December 2010 regarding to the ratification of 2011 Work Plan and Budget. Agenda: a. Ratification of PT PPA 2011 Work Plan and Budget. b. Ratification of PKBL 2011 Work Plan and Budget. c. Authority delegation to Board of Commissioners for the procurement of the Public Accountant Firm related to 2011 PT PPA Financial Statement audit and PPCD 2011 fund management Report audit. In addition to the foregoing GMS decisions, outside GMS shareholders also made the following decisions:

No.

Perihal Subject

No. Keputusan Resolution No.

Tanggal Dated

1.

Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PPA diluar RUPS tentang Pengeluaran Saham dalam Simpanan (portepel) dan Penambahan Modal Disetor ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PPA dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. PT PPA outside-GMS shareholder decisions on Issue of Shares in Portfolio and Additional Paid-up Capital in PT PPA and Amendment to Articles of Association.

KEP-23/ MBU/2010

8 Februari 2010

2.

Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PPA diluar RUPS tentang Perubahan atas Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT PPA No. 261/MBU/2009 tanggal 30 Desember 2009 tentang Pelaksanaan Restrukurisasi dan/atau Revitalisasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT WK oleh PT PPA. PT PPA outside-GMS shareholder decisions regarding to the Amendment of PT PPA shareholder resolution No. 261/MBU/2009 dated 30 December 2009 regarding Restructuring and/or Revitalization of PT WK by PT PPA.

KEP-65/ MBU/2010

13 April 2010

3.

Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PPA diluar RUPS tentang Penetapan Kewenangan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT PPA. PT PPA outside-GMS shareholder decisions regarding to the Determination of PT PPA Board of Directors Authority.

KEP-115/ MBU/2010

5 Juli 2010


88


No.

Perihal Subject

No. Keputusan Resolution No.

Tanggal Dated

4.

Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PPA diluar RUPS tentang Rancangan Pengambilalihan dalam rangka Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT WK. PT PPA outside-GMS shareholder decisions regarding to the Acquisition Plan within Restructuring and/or Revitalization of PT WK.

KEP-127/ MBU/2010

14 Juli 2010

5.

Keputusan Menteri Negara BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT PPA tentang Pemberhentian Direksi PT PPA (Persero). Decree of the State Minister for State-Owned Enterprises representing PT PPA GMS regarding to the Termination of PT PPA Board of Directors.

KEP-270/ MBU/2010

27 Desember 2010

Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris

Supervisory Function of Board of Commissioners

Fungsi pengawasan Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar PPA mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut:

The supervisory function of Board of Commissioners in accordance with PT PPA Articles of Association includes the following duty, authority and obligation: 1. Board of Commissioners’ duty is to supervise Board of Directors in managing the Company and its business operations, and to counsel and monitor Board of Directors in the performance of Corporate Long Term Plan, Work Plan and Budget, compliance with the Articles of Association, GMS Resolutions, and the prevailing laws and regulations, in the best interest of the Company and in keeping with its purpose and objective.

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. 2. Dewan Komisaris berwenang antara lain: • Meminta penjelasan dari Direksi dan/ atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan. • Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.

2. Board of Commissioners is authorized among others to : • Request explanation from Board of Directors and/or other officers on any matter related to the management of the Company. • Be informed of any policy and action that have been and will be taken by Board of Directors.

• Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris. • Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

• Request Board of Directors and/or other officers under Board of Directors with the knowledge of Board of Directors to attend Board of Commissioners meeting. • Suspend any member of Board of Directors under the the provision of Articles of Association.


89

• Membentuk Komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu, dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan. • Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. • Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan. • Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. 3. Dewan Komisaris berkewajiban antara lain: • Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan. • Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. • Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. • Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan. • Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan. • Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan. • Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta.

• Set up other committees besides Audit Committee, if considered necessary and within the capacity of the Company. • Manage the Company in certain circumstances for a certain period of time under the provision of Articles of Association. • Attend Board of Directors meetings and give its viewpoints over matters discussed. • Exercise other supervisory authorities as long as they do not contradict the law, Articles of Association, and/or General Meeting of Shareholders resolutions.

3. Board of Commissioners has the obligation among others to: • Counsel Board of Directors in managing the Company . • Scrutinize, review and sign Corporate Long Term Plan and Work Plan and Budget drawn up by Board of Directors, in accordance with Articles of Association.

• Give opinion and make recommendation to General Meeting of Shareholders regarding Corporate Long Term Plan and Work Plan and Budget, and the reason for signing Corporate Long Term Plan and Work Plan and Budget.

• Observe the Company activities, give opinion and suggestion to General Meeting of Shareholders on the subject of important management issues of the Company. • Immediately report to General Meeting of Shareholders of any slack in the Company’s performance. • Scrutinize and review periodic report and annual report prepared by Board of Directors and sign annual report. • Provide explanation, opinion and suggestion to General Meeting of Shareholders regarding annual report, when requested.


90


• Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan. • Membentuk Komite Audit. • Mengusulkan Akuntan Publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham. • Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham. • Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

• Write up annual work program for inclusion in Work Plan and Budget. • Set up Audit Committee. • Propose public accountant to General Meeting of Shareholders. • Submit to General Meeting of Shareholders accountability report of oversight responsibiliy fulfilled in the preceding year. • Perform other duties with regard to supervisory and advisory function, as long as those actions are not contrary with the law, Articles of Association, and/or General Meeting of Shareholders decisions.

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Tidak ada perubahan susunan maupun keanggotaan Dewan Komisaris pada tahun 2010. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Nomor 51 tanggal 21 Agustus 2009 dibuat dihadapan Desman S.H., M.Hum., M.M., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris PPA adalah sebagai berikut : • Komisaris Utama: Sahala Lumban Gaol • Komisaris: Lambock Victor Nahattands • Komisaris: Adi Rahman Adiwoso • Komisaris: Mohammad Syahrial • Komisaris: Erry Firmansyah

No change was made to the composition or membership of Board of Commissioners in 2010. In accordance with Statement of Shareholder Resolution Deed No. 51 dated 21 August 2009 passed before Desman S.H., M.Hum., M.M., Notary in Jakarta, the composition of PT PPA Board of Commissioners is as follows:

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Audit. Koordinasi antar anggota Dewan Komisaris dilakukan antara lain melalui Rapat Dewan Komisaris. Pada tahun 2010, Dewan Komisaris mengadakan rapat sebanyak 13 kali dengan agenda dan kehadiran anggota sebagai berikut: (Tabel dapat dilihat pada lampiran I)

In the performance of its duty, Board of Commissioners is assisted by Secretary to Board of Commissioners and Audit Committee. Board of Commissioners members are coordinated among others by Board of Commissioners meetings. In 2010, Board of Commissioners held 13 meetings with the following agenda and attendance: (Table can be find on appendix I)


• • • • •

President Commissioner: Sahala Lumban Gaol Commissioner: Lambock Victor Nahattands Commissioner: Adi Rahman Adiwoso Commissioner: Mohammad Syahrial Commissioner: Erry Firmansyah

91

Frequensi Kehadiran Komisaris dan Direksi pada Rapat Dewan Komisaris serta rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi PT PPA selama tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris Board of Commissioner

Anggota Komisaris Nama Commissioners Name Member

Komisaris Utama President Commissioner

Attendance frequency of Commissioners and the Board of Directors on the Board of Commissioners and the joint meeting of the Board of Commissioners and Directors of PT PPA during the year 2010 are as follows: Direksi Board of Directors

Frekuensi Kehadiran dari 13 x Anggota Direksi Rapat Directors Member Frequency of attendance of 13 x Meeting

Sahala Lumban Gaol

13


Lambock V. Nahattands

10


Mohammad Syahrial

11


Adi Rahman Adiwoso

9


Erry Firmansyah

8

Direktur Utama President Diirector Direktur Restrukturisasi & Revitalisasi Director of Restructuring & Revitalization Direktur Aset Manajemen Director of Asset Management Direktur Keuangan & Investasi Director of Finance & Investment Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management Direktur Hukum SDM dan Umum Director of Legal, HR and General Affairs

Nama Name

Frekuensi Kehadiran dari 11 x rapat Frequency of attendance of 11 x Meeting

Boyke W. Mukijat

11

Saiful H. Manan

11

Andi Saddawero

10

Wandhy Wira Riady

11

Tunggul Rajagukguk

10

Tri Herutantoyo

10

Sekretaris Dewan Komisaris

Secretary to Board of Commissioners

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris atas beban Perusahaan.

In the discharge of its duty, Board of Commissioners may be assisted by a Secretary who is appointed and dismissed by Board of Commissioners at the expense of the Company.

Sekretaris Dewan Komisaris mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Secretary to Board of Commissioners has the following task and responsibility:


92


1) Menjalankan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan yang berkaitan dengan seluruh kegiatan Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya. 2) Menghadiri Rapat Dewan Komisaris, baik rapat internal Dewan Komisaris maupun gabungan Direksi dan Dewan Komisaris, kecuali rapat khusus yang hanya boleh dihadiri oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris. 3) Bertanggung jawab atas penyampaian berbagai informasi yang terkait dengan agenda yang akan dibahas dalam rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi. 4) Bertanggung jawab terhadap pembuatan, pengadministrasian dan penyampaian Risalah Rapat Komisaris.

1) Handling the administrative and secretarial work of all Board of Commissioners activities.

Bersama-sama Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab terhadap kelancaran komunikasi dan penyampaian informasi antara manajemen Perusahaan dengan Dewan Komisaris.

Together with Corporate Secretary, Secretary to Board of Commissioners is responsible for facilitating communication and information between the Management and Board of Commissioners.

Iko Marita Mustokoweni Sekretaris Dewan Komisaris


2) Attending Board of Commissioners meetings, internal meetings as well as joint meetings with Board of Directors, except special meetings that only Board of Directors and/or Board of Commissioners may attend. 3) In charge of furnishing any information related to agenda items to be discussed at joint meetings of Board of Commissioners and Board of Directors. 4) Responsible for drawing up, administering and disseminating minutes of Board of Commissioners meetings.

Sebagai Sekretaris Dewan Komisaris PT PPA (2011 – sekarang). Sebelumnya beliau menjabat sebagai Senior Staff Sekretaris Dewan Komisaris PT PPA (2006 – 2010), Anggota Tim Pemberesan BPPN (2004 – 2006), Wakil Kepala Sekretariat Komite Kebijakan Sektor Keuangan (2002 – 2006), Liaison Officer BPPN pada Sekretariat Komite Kebijakan Sektor Keuangan (2000 – 2002), dan Kepala Divisi Informasi Kredit Group Corporate and Admnistration PT Bank Niaga (1999 – 2000).

Secretary to Board of Commissioners of PT PPA (starting 2011). Previously Senior Staff, Secretary to Board of Commissioners of PT PPA (2006 -2010), member of IBRA Recovery Team (2004-2006), Secretariat Deputy Head, Financial Policy Committee (2002-2006), Liaison Officer of IBRA at the Secretariat of Financial Policy Committee (20002002), and Credit Information Division Head, Corporate Group and Administration of PT Bank Niaga (1999-2000).

Meraih gelar Sarjana Ekonomi Bidang Akuntansi dari Universitas Brawijaya.

Obtained a bachelor degree in Economics, Accounting major, from University of Brawijaya.

93

Komite Audit

Audit Committee

Dewan Komisaris membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya. 1. Tugas Komite Audit 1) Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor dan internal auditor. 2) Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern dan eksternal auditor. 3) Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya. 4) Memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perusahaan. 5) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. 6) Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang antara lain melakukan penelaahan atas informasi Perusahaan, RJPP, RKAP, Laporan Manajemen dan informasi lainnya serta penelaahan atas ketaatan Perusahaan atas perundang-undangan yang berlaku. 2. Tanggung Jawab Komite Audit Tanggung jawab Komite Audit adalah memberikan analisa, penilaian, rekomendasi, dan informasi mengenai hal yang ditelaah, sesuai tugas dan wewenangnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, Piagam Komite Audit dan juga profesionalisme Kolektif Komite Audit kepada Dewan Komisaris. Namun demikian, Komite Audit tidak bertanggungjawab terhadap informasi keuangan yang dikeluarkan oleh Perusahaan, independensi dan obyektifitas Akuntan Publik, penerapan standar audit oleh Akuntan Publik, efektifitas pengendalian intern Perusahaan, kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan penyimpangan yang terjadi serta tidak dilakukannya tindak lanjut temuan audit atau saran lainnya. 3. Kewajiban Komite Audit 1) Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun eksternal

Board of Commissioners forms Audit Committee that works collectively and assists Board of Commissioners in its work. 1. Duty of Audit Committee 1.) Assist Board of Commissioners to ensure the effectiveness of internal control system, and external auditor and internal auditor performance. 2.) Evaluate the conduct and result of audit by Internal Audit Unit (SPI) and external auditor. 3.) Recommend improvement of management control system. 4.) Ensure that adequate review procedures are in place to all information produced by the Company. 5.) Identify matters requiring Board of Commissioners’ attention. 6.) Performing other tasks assigned by Board of Commissioners including reviewing corporate information, Company’s Long Term Plan, Company’s Work Plan & Budget, management report and compliance with the aplicable laws and regulations. 2. Responsibility of Audit Committee Audit Committee is responsible for providing Board of Commissioners with analysis, evaluation, recommendation, and information on subjects reviewed, in accordance with its duty and authority based on applicable regulations, Audit Committee charter and professionalism. However, Audit Committee is not responsible for financial information published by the Company, independence and objectivity of public accountant, application of audit standards by public accountant, effectiveness of internal control of the Company, compliance with the applicable regulation, any irregularity and failure to follow up on audit findings or other recommendations.

3. Obligation of Audit Committee 1) Audit Committee must keep all of the documents, data and informations received by the Company from internal


94


Perusahaan, dan hanya digunakan untuk pelaksanaan tugasnya. 2) Komite Audit wajib melaporkan hasil penugasannya kepada Dewan Komisaris. 3) Anggota Komite Audit wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. 4) Sebelum tahun buku berjalan, Komite Audit wajib menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan.

party, and use them only related to their tasks. 2) Audit Committee is required to submit activity reports to Board of Commissioners. 3) Members of Audit Committee should make enough time to do their work. 4) Before a new accounting year, Audit Committee writes up annual work program and submits it to Board of Commissioners for adoption.

4. Kegiatan Komite Audit di Tahun 2010 Pada tahun 2010, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya Komite Audit melaksanakan kegiatan-kegiatan, antara lain sebagai berikut: • Melakukan pengkajian laporan keuangan bulanan, laporan manajemen triwulanan dan tahunan serta melaporkannya kepada Dewan Komisaris. • Melakukan pengkajian atas laporan kemajuan pekerjaan audit terhadap Laporan Keuangan Tahun Buku 2010 dari akuntan publik. • Memantau kemajuan pekerjaan audit atas Laporan Keuangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 dari akuntan publik (interim audit). • Melakukan pengkajian atas laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan RI, termasuk temuan dan tindak lanjutnya. • Melakukan pengkajian atas efektivitas pengendalian intern perusahaan. • Mengikuti rapat-rapat penting perusahaan dan menjalankan tugas khusus Dewan Komisaris.

4. Activities of the Audit Committee on the Year 2010 In 2010, in accordance with its duty and responsibility Audit Committee undertook the following activities: • Reviewing monthly financial report, quarterly and annualy management reports, and reporting the results to Board of Commissioners. • Reviewing public accountant’s progress report on audit of 2010 financial statement.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasannya, Komite Audit Perseroan melaksanakan pertemuan-pertemuan rutin. Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan audit tahun buku 2010, Komite Audit juga melakukan beberapa pertemuan dengan akuntan publik.

In the discharge of its duty Audit Committee holds regular meetings. In the course of planning and conducting audit for accounting year 2010, Audit Committee held several meetings with public accountant.

Komite Audit juga aktif melakukan komunikasi dengan Satuan Pengawasan Intern (”SPI”) yang ada di Perseroan untuk menilai apakah fungsi pengawasan internal telah dijalankan sesuai

Audit Committee is in active communication with Internal Audit Unit of the Company to assess whether internal audit function is carried out in accordance with the established program, and


• Reviewing public accountant’s progress report on interim audit of 2010 financial statement. • Reviewing audit report by Audit Board of the Republic of Indonesia, including the findings and follow-up actions. • Assessing the effectiveness of internal control system. • Attending important meetings of the Company and carrying out specific assignments from Board of Commissioners.

95

dengan program yang telah ditetapkan serta melakukan pembahasan lebih lanjut atas hasilhasil pemeriksaan yang telah dilakukannya. Rencana kerja tahunan SPI juga merupakan bagian dari faktor penilaian Komite Audit atas efektivitas pemeriksaan internal di lingkungan Perseroan. Segala kegiatan yang telah dilakukan oleh Komite Audit dilaporkan kepada Dewan Komisaris, termasuk laporan dari komite audit kepada Dewan Komisaris setiap diterbitkannya laporan keuangan Perseroan.

to hold further discussions of audit findings. SPI annual work program is also evaluated by Audit Committee to check the effectiveness of internal audit performance. Audit Committee reports all of its activities, and also upon each issue of financial statement, to Board of Commissioners.

5. Susunan Komite Audit Tahun 2010 Susunan Komite Audit Perseroan pada tahun 2010 tidak berubah dari tahun sebelumnya, yaitu: 1. Mohammad Syahrial - Ketua 2. Sahat Lumban Tobing - Anggota 3. Irham - Anggota 4. I Ketut Hadi Priatna - Anggota

5. Composition of Audit Committee in 2010 Composition of Audit Committee in 2010 did not change from the preceding year which is as follows: 1. Mohammad Syahria - Head 2. Sahat Lumban Tobing - Member 3. Irham - Member 4. I Ketut Hadi Priatna - Member

MOHAMMAD SYAHRIAL Ketua Komite Audit Dengan pengalaman sebelumnya sebagai Direktur Utama PPA (2004-2008), sebagai Komisaris Bank Mandiri (2003-2004), Bank Niaga (2002-2003), Bank Permata (2002) serta sebagai Deputi Ketua Aset Manajemen Kredit Badan Penyehatan Perbankan Nasional (2003-2004) dan Vice President Bidang Riset di PT Pentasena Arthasentosa (1997- 1998). Mohammad Syahrial selain sebagai ketua Dewan Komisaris PT PPA dipercaya juga menjadi anggota Komite Audit PPA sejak tahun 2008.

MOHAMMAD SYAHRIAL – Head

SAHAT LUMBAN TOBING Anggota Komite Audit Mengawali karir di Departemen Keuangan sebagai Ajun Akuntan tahun 1972 hingga menjadi Ketua Tim berbagai penugasan Audit Keuangan, Audit Kinerja dan Audit Khusus pada tahun 1982, kemudian melanjutkan studi Pasca Sarjana di University of Illinois di Urbana - Champaign, Illinois, USA hingga tahun 1989. Kemudian mengikuti Tim PEE BUMN Depkeu dan Sebagai Kepala Seksi dan Kasubdit pada beberapa deputi di BPKP dan ikut berbagai kegiatan Penyempurnaan Manajemen Keuangan Negara baik di Pemerintah Pusat (Dirjen Perbendaharaan Depkeu dan Daerah, Dirjen BAKD, Departemen Dalam Negeri) baik terhadap

Previous posts include President Director of PT PPA (2004-2008), Commissioner of Bank Mandiri (2003-2004), Bank Niaga (20022003), Bank Permata (2002), Deputy Head of IBRA Credit Asset Management (2003-2004) and Vice President of Research, PT Pentasena Arthasentosa (1997- 1998). Mohammad Syahrial has been the leader of the Company’s Board of Commissioners and Audit Committee since 2008.

SAHAT LUMBAN TOBING - Member Began his career in Finance Ministry as Assistant Accountant in 1972 and worked his way up to become Team Leader in various assignments of financial audit, performance audit, special audit in 1982. Continued his studies in postgraduate program at University of Illinois in Urbana - Champaign, Illinois, USA until 1989. Joined PEE BUMN Team, Finance Ministry and served as Section Head and Sub-Directorate Head of various divisions in State Finance and Development Supervisory Board (BPKP) and participated in various activities of State Finance Management Improvement in the central and regional level (Dir. Gen. Treasury,


96


sebelum dan sesudah PMK 59 tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan PP 58 tahun 2005 berikut Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistim Akuntansi Pemerintah Daerah. Kemudian dilanjutkan dengan PP 79 tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan hingga penyusunan PP 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pensiun bulan Maret tahun 2006 dan menjadi Konsultan Manajemen Keuangan Publik.

Finance Ministry, Dir.Gen. BAKD, Ministry of Internal Affair) before and after the issuance of Finance Ministry Regulation No. 59 year 2005 on Central Administration Accounting System and Government Regulation (PP) No. 58 year 2005 and PP No. 13 year 2006 on Regional Financial Management and Regional Administration Accounting System. Followed by PP No. 79 year 2005 regarding Development and Supervision and drafting PP No. 8 year 2006 on Financial and Performance Reporting of Government Agencies. He retired in March 2006 and became Public Financial Management Consultant.

IRHAM Anggota Komite Audit Menjadi Komite Audit PT PPA (Persero) sejak Juni 2007. Sebelumnya menjadi Komite Audit PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). Berpengalaman sebagai auditor baik Audit Keuangan, Audit Pajak, Audit Operasional, maupun Audit Investigasi / Forensic Audit pada berbagai BUMN dan BUMD serta Yayasan. Selain itu, juga berpengalaman sebagai auditor dan konsultan keuangan pada beberapa Perusahaan Swasta Nasional. Menyelesaikan pendidikan sebagai akuntan pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 1993.

IRHAM - Member Has been member of the Company’s Audit Committee since June 2007. Previously he served in Audit Committee of PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). Experienced as auditor in financial audit, tax audit, operating audit, investigative/forensic audit in several BUMN, BUMD and Foundations. He is also experienced as auditor and financial consultant in various national private companies. Graduated from Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) in 1993.

I KETUT HADI PRIATNA Anggota Komite Audit Menjadi karyawan Sekretariat Kabinet pada bulan Maret 1999 sampai sekarang, sebagai Kepala Sub Bagian Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Biro Perekonomian dan Industri (Biro PUU I). Sarjana Hukum dari Modern Society and Culture School, Niigata University, Jepang 2005-2007.

He has worked in RI Cabinet Secretariat since March 1999, concurrently Sub-division Head of Tax and State Non-tax Revenue, Bureau of Economy and Industry (Biro PUU I). A Bachelor of Law graduated from Modern Society and Culture School, Niigata University, Japan 20052007.

Fungsi Pelaksanaan Tugas Direksi

Function of Board of Directors

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Board of Directors has the duty of managing the Company in the best interest of the Company and in accordance with its purpose and objective, representing the Company inside and outside the court of law in all respects and all events as stipulated by the law, Articles of Association and GMS resolutions.


I KETUT HADI PRIATNA - Member

97

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.

In performing its duty, Board of Directors should abide by the provisions of the law and Articles of Association, observing the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability and fairness.

Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan baik demi kepentingan Perusahaan dan Direksi harus memastikan agar Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Board of Directors should do its utmost in the best interest of the Company and should see to it that the Company fulfills its social responsibility and commitment to the stakeholders in accordance with the law.

Pada tahun 2010 tidak ada perubahan susunan maupun keanggotaan Direksi dari tahun sebelumnya. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Nomor 51 tanggal 21 Agustus 2009 dibuat dihadapan Desman S.H., M.Hum., M.M., Notaris di Jakarta, susunan Direksi PPA adalah sebagai berikut: • Direktur Utama: Boyke Wibowo Mukijat • Dir. Restrukturisasi & Revitalisasi: Saiful H. Manan • Dir. Aset Manajemen: Andi Saddawero

No change was made to the composition or membership of Board of Directors in 2010. In accordance with Statement of Shareholder Resolution Deed No. 51 of 21 August 2009 passed before Desman S.H., M.Hum., M.M., Notary in Jakarta, the composition of PT PPA Board of Directors is as follows: • President Director: Boyke Wibowo Mukijat • Director of Restructuring & Revitalization: Saiful H. Manan • Director of Asset Management: Andi Saddawero • Director of Finance & Investment: Wandhy Wira Riady • Director of Risk Management: Tunggul Rajagukguk • Director of Legal, HR and General Affairs: Tri Herutantoyo

• Dir. Keuangan & Investasi: Wandhy Wira Riady • Dir. Manajemen Risiko: Tunggul Rajagukguk • Dir. Hukum, SDM dan Umum: Tri Herutantoyo

Namun, pada tanggal 1 Januari 2011 Wandhy Wira Riady resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Keuangan dan Investasi.

However, on 1 January 2011 Wandhy Wira Riady resigned from his post as Director of Finance and Investment.

Pembagian Tugas dan Wewenang Direksi

Division of Duty and Authority of Board of Directors

Untuk kelancaran kegiatan Perusahaan, pembagian tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

For the smooth operation of the Company, the duty and authority of Board of Directors are divided as follows:

Direktur Utama sebagai anggota Direksi mempunyai tugas: • Mengkoordinasikan seluruh kegiatan Perusahaan yang dijalankan oleh satuan kerja, bersama dengan anggota Direksi lain menyusun rencana/program dan strategi

President Director being member of Board of Directors has the following duty: • Coordinate all of the Company’s activities run by work units, together with other Board members formulate corporate plan/program and strategy including RJPP and RKAP,


98


Perusahaan termasuk RJPP dan RKAP, mengawasi dan mengevaluasi jalannya rencana/program yang ditetapkan oleh Direksi. • Merencanakan dan menyusun strategi serta melaksanakan kegiatan sekretariat perusahaan, penelitian dan pengembangan serta pengawasan intern.

supervising and evaluating the execution of plan/program.

• Plan and devise strategy, undertake corporate secretariat work, research and development as well as internal audit.

Direktur Restrukturisasi dan Revitalisasi sebagai anggota Direksi mempunyai tugas merencanakan dan menyusun strategi serta melaksanakan kegiatan restrukturisasi dan/ atau revitalisasi BUMN yang ditetapkan oleh Menteri Negara BUMN dengan persetujuan dari Menteri Keuangan.

Director of Restructuring and Revitalization being member of Board of Directors plans and devises strategy, undertakes restructuring and revitalization of BUMN as commissioned by the State Minister for State-Owned Enterprises with the approval of Minister of Finance.

Direktur Aset Manajemen sebagai anggota Direksi mempunyai tugas merencanakan dan menyusun strategi serta melaksanakan kegiatan pengelolaan aset negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional dan aset BUMN dalam bentuk saham, surat berharga, hak tagih, properti dan aset lainnya yang ditetapkan oleh Direksi serta melakukan kegiatan pemantauan dan pemulihan aset.

Director of Asset Management being member of Board of Directors plans and devises strategy, undertakes the activity of managing ex-IBRA assets and BUMN assets in the form of stocks, bonds, negotiable papers, receivables, property and other asset as decided by Board of Directors, and of asset monitoring and recovery.

Direktur Keuangan dan Investasi sebagai anggota Direksi mempunyai tugas merencanakan dan menyusun strategi serta melaksanakan kegiatan pengelolaan dana, investasi, pelaksanaan dan pembukuan transaksi keuangan, koordinasi penyusunan anggaran dan rencana kerja Perusahaan.

Director of Finance and Investment being member of Board of Directors plans and devises strategy and undertakes the activity of fund management, investment, financial transaction execution and accounting, coordinates the writing up of work program and budget.

Direktur Manajemen Risiko sebagai anggota Direksi mempunyai tugas merencanakan dan menyusun strategi serta melaksanakan kegiatan di bidang manajemen risiko, kepatuhan, perumusan kebijakan dan/atau panduan.

Director of Risk Management being member of Board of Directors plans and devises strategy and undertakes the activity of risk management, compliance, policy and guideline formulation.

Direktur Hukum, Sumber Daya Manusia dan Umum sebagai anggota Direksi mempunyai tugas merencanakan dan menyusun strategi serta melaksanakan kegiatan dukungan aspek hukum dan bantuan hukum, dan dukungan operasional Perusahaan yang meliputi bidang sumber daya manusia, umum dan dukungan administrasi.

Director of Legal, Human Resource and General Affairs being member of Board of Directors plans and devises strategy and undertakes the activity of providing legal service and aid, operational support covering human resource, general affairs and administration.


99

Rapat Direksi

Board of Directors Meeting

Pada tahun 2010, PPA mengadakan 78 kali Rapat Direksi dengan agenda sebagai berikut: (lihat pada lampiran II)

In 2010, the Company held 78 Board of Directors meetings with the following agenda:

Frekuensi Rapat dan Kehadiran Direksi

Attendance Frequency in Board of Directors Meeting

Dari 78 kali rapat tersebut diatas tingkat kehadiran direksi adalah sebagai berikut :

Board of Directors’attendance frequency in 78 meetings is described below:

Anggota Direksi BoD Member

Nama Name

Tingkat kehadiran Attd. Frequency


Boyke Mukijat

70 x

Direktur Aset Manajemen Director of Asset Management

Andi Saddawero

71 x

Direktur Restrukturisasi & Revitalisasi Director of Restructuring & Revitalization

Saiful H. Manan

57 x

Direktur Keuangan & Investasi Director of Finance & Investment

Wandhy Wira Riady

75 x

Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management

Tunggul Rajagukguk

73 x

Direktur Hukum, SDM & Umum Director of Legal, HR & General Affairs

Tri Herutantoyo

77 x

Hubungan Kerja RUPS, Komisaris dan Direksi

Working Relationship of GMS, Board of Commissioners and Directors

Hubungan kerja antar organ Perusahaan antara lain dapat digambarkan sebagai berikut: a. RUPS sebagai organ perusahaan merupakan wadah pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam Perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha Perusahaan dalam jangka panjang. RUPS dan/ atau Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan

Working relationship among the Company’s organs is briefly described as follows: a. GMS being a corporate organ is a forum where shareholder adopt important resolutions with regard to shareholding in the Company, subject to the law and Articles of Association. Resolutions adopted by GMS should be governed by the Company’s long-term business interest. GMS and/or shareholders are not entitled to intervene with the duty, function and authority of Board of Commissioners and Board of Directors without prejudice to GMS prerogative to exercise its rights under the law and Articles


100


Anggaran Dasar dan peraturan perundangundangan, termasuk untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi. b. Dalam forum RUPS, Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perusahaan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perusahaan. c. Pemegang Saham berhak memperoleh informasi yang lengkap dan akurat mengenai Perusahaan, kecuali untuk informasi dimana Direksi memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tidak memberikannya. d. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. e. Direksi wajib menyusun rancangan RJPP dan rancangan RKAP yang setelah ditandatangani, disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditelaah dan ditandatangani. Selanjutnya atas rancangan RJPP dan RKAP yang telah ditandatangani Direksi dan Dewan Komisaris, disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan. f. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang antara lain berisi laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris dan datandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk disetujui/disahkan.

Remunerasi Komisaris dan Direksi Jumlah Remunerasi bagi Komisaris dan Direksi PT PPA untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp. 10.714.440.000,-

of Association, including to replace or dismiss members of Board of Commissioners and Board of Directors. b. At GMS forum, shareholders reserve the right to get information of the Company from Board of Directors and Board of Commissioners, provided it is relevant to meeting agenda and is not in contradiction to the Company’s interest. c. Shareholders are entitled to have full and accurate information of the Company, except information that Board of Directors opts to keep confidential for valid reasons.

d. Members of Board of Commissioners and Board of Directors are elected and dismissed by GMS. e. Board of Directors should draw up, sign and submit RJPP and RKAP to Board of Commissioners for its review and signature. Bearing the signatures of Board of Directors and Board of Commissioners, RJPP and RKAP are presented to GMS for its ratification. f. Board of Directors should make Annual Report containing, inter alia, financial statement audited by public accountant. Annual Report that has been reviewed by Board of Commissioners and signed by Board of Directors and Board of Commissioners is submitted to GMS to be approved and ratified.

Remuneration of Board of Commissioners and Directors Total remuneration of Commissioners and Directors in 2010 amounted to Rp. 10,714,440,000.

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan memimpin Divisi Sekretariat Perusahaan dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Tugas pokok Divisi Sekretariat Perusahaan adalah:

Corporate Secretary is the head of Secretariat Division responsible to President Director. The primary function of Secretariat Division is to act as:


101

1) sebagai pejabat penghubung (liaison officer) dalam pemeliharaan dan pengembangan komunikasi dan hubungan dengan stakeholders; 2) pendukung penyelenggaraan kegiatan korporasi, dan 3) sebagai unit khusus yang menyelenggarakan kegiatan program kemitraan dan bina lingkungan.

1). Liaison officer between the Company and stakeholders.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Divisi Sekretariat Perusahaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1) Pemeliharaan dan pengembangan komunikasi dan hubungan dengan stakeholders; 2) Penyiapan dan penyampaian laporan dan informasi kegiatan Perusahaan; 3) Penatausahaan dan penyimpanan dokumen Perusahaan; 4) Penyelenggaraan kegiatan Perusahaan diluar kegiatan yang menjadi tugas pokok Direktorat/Divisi lain; 5) Pelaksanaan kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

In fulfilling its primary function under Article 11, Secretariat Division undertakes the following tasks:

Dalam kaitannya dengan penerapan GCG, fungsi Sekretaris Perusahaan adalah memastikan kelancaran komunikasi antara Perusahaan dengan pemangku kepentingan dan menjamin tersedianya informasi yang boleh diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan wajar dari pemangku kepentingan.

With regard to GCG implementation, Corporate Secretary is responsible for the smooth communication between the Company and stakeholders, information availability and accessibility to stakeholders in accordance with their reasonable needs.

Disamping itu Divisi Sekretariat Perusahaan merupakan satuan kerja yang melakukan kegiatan/program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai wujud pelaksanaan fungsi Direksi dalam Tanggung Jawab Sosial. Kegiatan Sekretariat Perusahaan selama tahun 2010 adalah sebagai berikut : 1) Urusan Perusahaan dan Dukungan Kerja - Persiapan penyelenggaraan Rapat Direksi dan pembuatan risalah rapat Direksi. - Persiapan pelaksanaan RUPS RKAP 2010 dan RUPS Tahunan PT PPA tahun buku 2009. - Pengurusan Dokumen Perusahaan. - Penyusunan Annual Report PT PPA tahun 2009. - Penyusunan Laporan Manajemen Tahun 2009 dan triwulan I – III tahun 2010.

Additionally, Secretariat Division is a work unit that handles PKBL activities to fulfill the Company’s corporate social responsibility.

2). Support officer of corporate actions, and 3). Special unit to organize PKBL activities.

1) Fostering and developing communication and relations with stakeholders. 2) Preparing and disseminating report and information about the Company’s activities. 3) Administering and keeping the Company’s documents. 4) Organizing activities besides the primary tasks of other Directorates/Divisions. 5) Carrying out PKBL activities.

The activities of Secretariat Division in 2010 were as follows: 1) Corporate affairs and work support - Convening Board of Directors meeting and drawing up minutes of the meeting. - Convening GMS to discuss 2010 RKAP and Annual GMS for accounting year 2009. - Administering corporate documents. - Making 2009 Annual Report. - Writing up Management Reports for 2009 and quarters I – III of 2010.


102


- Koordinasi pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dan Direksi. - Penyusunan SK dan Kebijakan Perusahaan. - Pelaksanaan Konsinyering Internal dalam rangka bisnis model baru. - Pelaksanaan Rapat Teknis dan Pra RUPS dengan Kementerian BUMN terkait RUPS RKAP 2011. - Persaiapan pelaksanaan RUPS RKAP tahun 2011. 2) Komunikasi Perusahaan - Pelaksanaan acara Silaturahmi Keluarga Besar PT PPA dan Pelaksanaan perayaan Hari Ulang Tahun PT PPA. - Persiapan pelaksanaan Outing Karyawan. - Persiapan pelaksanaan kegiatan HUT Kemerdekaan RI. - Koordinasi pelaksanaan rapat dengan pihak eksternal, antara lain, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, PT Pertamina dan lain-lain. - Pelaksanaan kegiatan hari besar dan perayaan keagamaan. - Pelaksanaan Media Monitoring. 3) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Renny O. Rorong Sekretaris Perusahaan


- Coordinating Board of Commissioners and Board of Directors meeting. - Compiling decision letters and policies. - Arranging internal meeting to discuss new business model. - Organizing technical meeting and preGMS with State Ministry for SOE related to GMS for 2011 RKAP. - Obtaining GMS approval of 2011 RKAP. 2) Communication - Organizing Silaturahmi (get together party) of PT PPA Community and celebration of the Company’s anniversary. - Arranging employee outing. - Arranging Independence Day commemoration - Coordinating meetings with external parties, such as Finance Ministry,SOE Ministry, PT Pertamina and others. - Making arrangements for commemorating religious holidays. - Making arrangements for Media Monitoring. 3) Partnership Program and Community Development

Sebagai Sekretaris Perusahaan sejak tahun 2004, selain itu beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT PPA Finance sejak 2009. Sebelumnya beliau pernah menjabat sebagai Corporate Secretary dan Compliance Group Head pada BPPN (1999-2004), Branch Manager pada Bank Dharmala (1997-1999 dan 19951997), serta sebagai Account Officer Sub Manager pada Bank Niaga (1984-1994).

Has been Corporate Secretary since 2004, concurrently President Commissioner of PT PPA Finance since 2009. Previously Corporate Secretary and Compliance Group Head of IBRA (1999-2004), Branch Manager of Bank Dharmala (19971999 and 1995-1997), Account Officer, Sub Manager of Bank Niaga (1984-1994).

Meraih gelar MBA (Pemasaran) dari STIE Trianandra (in collaboration with the Hogenschoel van Utrecht te Nederlands).

Obtained MBA (Marketing) degree from STIE Trianandra (in collaboration with the Hogenschoel van Utrecht te Nederlands)

103

Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Internal Audit Division (IA)

SPI merupakan aparat pengawasan intern Perusahaan, dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Tugas pokok SPI adalah melaksanakan audit intern termasuk memberikan konsultasi terkait masalah audit serta proses pengendalian intern, manajemen risiko dan tata kelola.

IA is an internal audit unit headed by a Division Head accountable to President Director. Its primary function is to conduct internal audit and to offer consultation on the subject of audit, internal control, risk management and corporate governance.

Sebagai dasar pelaksanaan tugas SPI, telah ditandatangani Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) PT PPA oleh Direktur Utama PT PPA. Piagam Audit ini menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas SPI dan berlaku efektif untuk seluruh organisasi Perusahaan. a. Fungsi SPI Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya, Divisi SPI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: 1) Pelaksanaan kegiatan audit keuangan, audit operasional dan audit/review dengan tujuan tertentu; 2) Pelaksanaan layanan konsultasi terkait dengan masalah audit, pengendalian intern, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan; 3) Counterpart auditor eksternal; 4) Pengadministrasian dan manajemen internal audit.

As guidance to IA performance, Internal Audit Charter has been set out and signed by President Director. This Charter should direct IA in fulfilling its function and applicable to the entire organization of the Company.

Layanan audit/review atau dapat disebut juga layanan assurance lebih banyak ditujukan pada tingkat transaksi daripada tingkat kebijakan. Untuk menghindari duplikasi dengan tugas Direktorat Manajemen Risiko, layanan assurance SPI pada dasarnya dilakukan setelah sistem, kegiatan atau transaksi yang menjadi obyek penugasan selesai atau terjadi (post audit). Namun terhadap sistem, kegiatan atau transaksi yang signifikan dan strategis, SPI dapat melakukan observasi pada saat sistem, kegiatan atau transaksi tersebut berlangsung yang merupakan penugasan assurance tersendiri ataupun prosedur audit interim dari penugasan audit yang dilakukan kemudian.

Audit/review or assurance work is more directed towards transaction than policy. To prevent duplication with the function of Risk Management Directorate, assurance/audit work of IA is basically done after the system, activity or transaction being the object of assignment is fulfilled or completed (post- audit). However, IA can also observe significant and strategic system, activity or transaction when the system, activity or transaction is in progress, which becomes a separate assurance assignment or interim audit before the real audit.

Layanan konsultasi berkaitan dengan tingkat kebijakan, dan biasanya dilakukan sebelum obyek penugasan berlangsung. Untuk menjaga independensi dan obyektivitas SPI, pemberian konsultasi SPI harus dalam kondisi yang jelas

Consultation work is related to policy, and normally is done before the object of assignment takes place. To preserve the independence and objectivity of IA, consultation is given under

a. Function of IA The function of IA covers the following activities: 1) Conducting financial audit, operating audit and specific audit/review.

2) Offering consultation in audit, internal control, risk management and corporate governance. 3) Serving as counterpart to external auditor. 4) Administering and managing internal audit.


104


membedakan tanggung jawab antara SPI dengan satuan kerja.

strict distinction of responsibility between IA and work unit.

Dengan kedudukannya dalam struktur organisasi Perusahaan, sesuai Piagam Audit Intern, SPI dapat melakukan penugasan assurance dan konsultasi terhadap seluruh satuan kerja di dalam organisasi Perusahaan, serta dapat menjaga independensi serta obyektivitas terhadap semua tingkatan manajemen yang menjadi obyek penugasan tersebut.

Having a position in the organization structure, in accordance with Internal Audit Charter, IA has the authority to audit and consult all work units within the organization, and should keep its independence and objectivity towards all levels of management being the objects of assignment.

b. Wewenang SPI 1) Melakukan penugasan tanpa campur tangan, paksaan, ataupun izin dari manajemen Perusahaan. Proses penugasan dimaksud, termasuk namun tidak terbatas pada menentukan ruang lingkup, metode, cara, teknik, strategi, pendekatan, dan frekuensi penugasan. 2) Menggunakan tenaga perbantuan dari pihak lain eksternal perusahaan dengan persetujuan dari Direksi. 3) Meminta, melihat, dan mempergunakan semua pencatatan, data/informasi, dan atau bukti/dokumen yang diperlukan dalam penugasan. 4) Meminta keterangan atau penjelasan pada semua pejabat/pegawai di dalam Perusahaan, termasuk dapat kepada pihak atau orang yang bekerja untuk Perusahaan melalui perusahaan penyedia jasa tenaga kerja dan atau perusahaan pemborongan pekerjaan. 5) Melaporkan secara langsung kepada Direktur Utama tentang hasil penugasan, termasuk melaporkan upaya yang menghambat akses kepada pencatatan, data/informasi, bukti/ dokumen dan atau kegiatan yang menjadi objek penugasan. 6) Meminta keterangan dari manajemen tentang tindak lanjut hasil penugasan (tindakan perbaikan), termasuk hasil penugasan auditor eksternal perusahaan, serta menyampaikan kepada Direktur Utama atas tindakan perbaikan yang tidak memadai. 7) Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan SDM SPI. 8) Kewenangan lain sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

b. Authority of IA 1) Working or doing the assignment without the intervention, coercion, or permit from the management. The assignment includes, but not limited to, deciding the scope of work, method, way, technique, strategy, approach, and frequency of assignment.


2) Employing external assistance with the approval of Board of Directors. 3) Requesting, reading, and using all records, data/information, and evidence/document required for the assignment. 4) Requesting explanation or information from all officers and employees of the Company, people working for the Company through manpower providers and outsourcing companies. 5) Directly reporting to President Director the findings of assignment, obstacles in having access to records, data/information, evidence/document and activity of object.

6) Requesting explanation from the management about follow-up on findings of assignment (remedial action), and external auditor findings, and reporting to President Director any inadequate remedial action taken. 7) Upgrading the knowledge and proficiency of IA staff. 8) Exercising other authority within the Company’s policy.

105

c. Tanggung Jawab SPI 1) Menyusun dan menyampaikan rencana kerja audit tahunan kepada Direktur Utama dan Ketua Komite Audit. 2) Menyusun pedoman audit intern Perusahaan. 3) Menyelenggarakan tertib administrasi pelaksanaan fungsi dan tugas SPI. 4) Melaksanakan penugasan berdasarkan rencana kerja audit intern, pedoman audit intern yang berkaitan, serta standar audit intern dan kode etik auditor intern yang berlaku umum. 5) Memberikan saran serta rekomendasi perbaikan atas kondisi, sebab, dan/atau akibat yang ditimbulkan dari kelemahan/ defisiensi yang ditentukan dalam pelaksanaan penugasan. 6) Melaksanakan penugasan audit diluar rencana kerja apabila dipandang perlu. 7) Tanggung jawab lain berdasarkan penugasan dari Direktur Utama sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.

c. Responsibility of IA 1) Writing up annual audit program to be submitted to President Director and Head of Audit Committee. 2) Working out internal audit manual. 3) Administering paper work of IA function and duty. 4) Taking up assignments based on internal audit program, internal audit manual, generally applied internal audit standard and code of ethics.

d. Mekanisme Kerja SPI 1) SPI melaksanakan tugasnya berdasarkan suatu rencana kerja tahunan yang merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Rencana kerja tahunan SPI sebelum difinalkan direview terlebih dahulu oleh Komite Audit. 2) Untuk dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi SPI, auditor SPI harus memiliki tingkat kualifikasi yang memadai, baik dari segi pendidikan dan pelatihan maupun dari segi pengalaman dalam bidang audit. 3) SPI melaporkan kepada Direktur Utama mengenai hasil penugasan yang telah dilakukan dalam bentuk ringkasan eksekutif (dan laporan hasil penugasan sebagai lampiran) untuk didisposisikan kepada direktur yang bertanggung jawab melakukan tindakan korektif, dengan tembusan kepada Ketua komite Audit. Laporan hasil penugasan terkait secara lebih rinci disampaikan langsung kepada direktur yang bersangkutan dan Direktur Manajemen Risiko. 4) SPI dapat pula menyampaikan memo kepada Direktur Utama (Management Memo), bila terdapat hal-hal tertentu yang dipandang sangat penting dan perlu untuk diperbaiki

d. Working Mechanism of IA 1) IA works based on an annual work program included in RKAP (corporate annual work program and budget). Before being finalized, IA annual work program is reviewed by Audit Committee.

5) Making suggestion and recommendation for improving condition, cause and effect arising from weaknesses or shortcomings of work system. 6) Conducting assignment beyond annual plan, if required. 7) Performing other tasks assigned by President Director in accordance with internal policy.

2) To perform well in its duty and function, IA auditor should have adequate qualifications in terms of education, training and experience in audit work.

3) IA reports to President Director the result of its audit assignment in the form of executive summary (with the report attached) to be further forwarded to the director in charge of taking corrective measures, with a copy to Head of Audit Committee. A more detailed audit report is directly submitted to the director concerned and Director of Risk Management.

4) IA may also send a memo to President Director (Management Memo) in case of important matters calling for urgent correction or settlement with or without


106


atau diselesaikan sesegera mungkin dengan atau tanpa dikaitkan dengan penugasan tertentu yang dilakukan. 5) Secara periodik, SPI menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama. 6) SPI melakukan rapat dengan Komite Audit untuk membahas hal-hal yang menyangkut fungsi audit intern termasuk pembahasan terhadap laporan-laporan SPI yang telah terbit dan hasil monitoring SPI terhadap tindak lanjut atas rekomendasi sebagaimana disampaikan dalam laporan audit/review yang diterbitkan SPI.

any connection with the assignment performed. 5) Periodically, IA makes activity/ performance report to President Director. 6) IA holds meetings with Audit Committee to discuss internal audit matters including published or issued IA reports and monitoring of follow-up actions on its recommendations in the audit/ review report.

Manajemen Risiko

Risk Management

Sebagai perusahaan jasa pengelolaan aset BUMN, PT PPA menghadapi berbagai risiko dengan dampak/ implikasi yang bervariasi terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Filosofi manajemen risiko PT PPA adalah bahwa kegiatan pengidentifikasian risiko, penilaian risiko, perumusan mitigasi risiko dan penerapan kontrol risiko merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi dan seluruh karyawan.

As a company offering services in BUMN asset management, the Company encounters numerous risks with varying impact or implication on its efforts to reach the corporate goal. The Company’s risk management philosophy is that it is the duty and responsibility of all Directors and employees to identify and assess risks, formulate risk mitigation strategy and exercise risk control.

Untuk memastikan bahwa filosofi manajemen risiko tersebut berjalan dengan efektif dan efisien, maka proses manajemen risiko harus mengikuti kaidah, metode, dan sistem yang dibuat bersama antara satuan kerja terkait dengan Direktorat Manajemen Risiko.

To ensure the risk management philosophy is applied effectively and efficiently, risk management process should follow the norm, method, and system agreed upon by relevant work units and Risk Management Directorate.

Pada tahun 2010 Direktorat Manajemen Risiko melanjutkan berbagai program kegiatan kerja yang terkait tanggung jawabnya, yakni : 1. Menyusun dan/atau merevisi/ menyempurnakan Kebijakan dan Guideline. 2. Melakukan analisis/kajian risiko atas usulan kegiatan dari satuan kerja yang menjadi mitra Direktorat Manajemen Risiko. 3. Melakukan pemeriksaan kepatuhan atas kegiatan Perusahaan sesuai yang diatur dalam kebijakan dan guideline dan pemantauan kepatuhan atas implementasi dari kegiatan yang telah disetujui Direksi. 4. Melakukan sosialisasi Kebijakan dan Guideline serta hal-hal terkait penerapan manajemen risiko. 5. Hal-hal lainnya terkait penerapan manajemen risiko.

In 2010 Risk Management Directorate pursued various activities under its responsiblity, i.e.: 1. Writing up or revising and improving corporate policy and guideline. 2. Analysing or assessing risks as proposed by working partner of Risk Management Directorate.


3. Assessing compliance of the Company’s operation with internal policy and guideline, and monitoring compliance of work performance with Board of Directors’ instruction or approval. 4. Socializing internal policy and guideline and other matters relevant to risk management implementation. 5. Taking care of other risk management issues.

107

Realisasi kegiatan dari program kerja Direktorat Manajemen Risiko pada tahun 2010 antara lain: • Melakukan penyusunan dan/atau revisi 3 kebijakan dan 10 panduan (guideline). • Me-review sejumlah 347 dokumen Memo Usulan dan 125 dokumen lainnya yang diajukan oleh mitra kerja terkait kegiatan restrukturisasi/revitalisasi, pengelolaan aset, investasi, dan PKBL. • Mensosialisasikan dalam bentuk presentasi 12 Kebijakan dan Panduan selama periode Maret-April 2010 bersama dengan Divisi Sekretariat Perusahaan. • Me-review 1.352 dokumen dari 15 jenis dokumen kepatuhan yang harus diikuti. • Ikut serta sebagai anggota tim penyusunan new business model PPA. • Ikut serta sebagai anggota tim evaluasi untuk pengadaan barang dan jasa konsultan maupun barang dan jasa operasional. • Memberikan masukan terhadap aspek manajemen risiko dan kepatuhan melalui diskusi dan pembahasan bersama dalam pelaksanaan kegiatan R/R BUMN, pengelolaan aset, investasi dan kegiatan dukungan kerja.

Accomplishments of Risk Management Directorate work program in 2010 include: • Drawing up and/or revising three policies and 10 guidelines. • Reviewing 347 proposal memos and 125 other documents submitted by relevant working partners in restructuring/revitalization, asset management, investment, and PKBL. • Socializing by presentation 12 policies and guidelines during March-April 2010 together with Secretariat Division. • Reviewing 1,352 documents of 15 types of compliance documents. • Participating in formulating PT PPA new business models. • Partaking as a team member in evaluating the procurement of consultant goods and services, and operating goods and services. • Giving input in risk management and compliance aspect through discussion forum in connection with RR BUMN, asset management, investment and work support.

Auditor Independen dan BPK-RI

Independent Auditor and Supreme Audit Board

A. Auditor Independen (Auditor Eksternal) Peran utama auditor eksternal adalah melakukan audit yang bertujuan memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan Perusahaan dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia dan peraturan Perundangundangan. Selain itu, auditor eksternal dapat diminta oleh Dewan Komisaris untuk melakukan audit operasional pada bidang tertentu, menilai dan menyusun sistem pengendalian intern Perusahaan, atau tugas lainnya.

A. Independent Auditor (External Auditor) The primary function of External Auditor is to give opinion on the fairness of the Company’s financial statement presentation and the conformation to the Indonesian Financial Accounting Standards and the laws and regulations. Additionally, External Auditor may be required by Board of Commissioners to perform operating audit in certain areas, assess and set down internal control system, or do other tasks.

Proses dan Penunjukkan Auditor Eksternal adalah sebagai berikut: 1) Eksternal auditor harus ditunjuk oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan usulan Komite Audit.

Appointment and Work Process of External Auditor are as follows: 1) External Auditor is appointed by GMS from candidates nominated by Board of Commissioners based on Audit Committee’s proposal. 2) Audit Committee through Board of Commissioners presents to GMS its reasons for proposing the candidates and the rate of honorarium/fee.

2) Komite Audit melalui Dewan Komisaris wajib menyampaikan kepada RUPS alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan.


108


3) Eksternal auditor harus bebas dari pengaruh Dewan Komisaris, Direksi dan pihak-pihak yang berkepentingan di Perusahaan.

3) External Auditor should be free from any pressure or influence of Board of Commissioners, Board of Directors and other interested parties in the Company.

PT PPA menyusun laporan keuangan secara bulanan. Agar para pemangku kepentingan memperoleh informasi yang andal dan obyektif, laporan keuangan setiap tahunnya diaudit oleh Auditor Independen. Tujuan audit atas laporan keuangan adalah untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan.

PT PPA financial statements are prepared monthly. In order that stakeholders have reliable and objective information, each year financial statements are audited by Independent Auditor who will give opinion on the fairness of financial statement presentation.

Audit atas Laporan Keuangan Financial Statement Audit

Tahun Buku Year 2010 2009 2008 2007 2006

Kantor Akuntan Publik / Auditor Independen Public Accountant Firm / Independent Auditor Aryanto, Amir Jusuf, Mawar & Saptoto (RSM AAJ Associates) Hadori, Sugiarto Adi dan Rekan (HLB International) Purwanto, Sarwoko dan Sandjaja (Ernst & Young) Purwanto, Sarwoko dan Sandjaja (Ernst & Young) Purwanto, Sarwoko dan Sandjaja (Ernst & Young)

Disamping melaksanakan audit atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Perseroan untuk setiap tahun buku, sesuai Pernyataan Standar Auditing No. 62 (PSA No. 62), Auditor Independen juga melaksanakan audit atas kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dan pengendalian intern. Maka, disamping Laporan Auditor atas Laporan Keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan, juga diterbitkan Laporan Auditor Independen atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundangundangan dan Pengendalian Internal.


Opini atas Laporan Keuangan Opinion Wajar tanpa Unqualified Wajar tanpa Unqualified Wajar tanpa Unqualified Wajar tanpa Unqualified Wajar tanpa Unqualified

pengecualian pengecualian pengecualian pengecualian pengecualian

Besides auditing the fairness of financial statement presentation in every accounting year, in accordance with Statement of Audit Standard No. 62 (PSA No. 62), Independent Auditor also conducts audit on compliance with the legislations and internal control. Therefore, besides Auditor’s Report on Financial Statements of the Company and Subsidiaries, there is also Independent Auditor’s Report on Compliance with the Law and Internal Control.

109

Audit atas Kepatuhan terhadap Perundang-undangan Legal Compliance Audit

Tahun Buku Opini Year Opinion

Temuan/rekomendasi atas masalah yang tidak material Findings/ recommendations of immaterial subject

Tindak lanjut temuan/ rekomendasi Follow-up on findings/ recommendations

2010

Berdasarkan unsur yang diuji oleh Auditor, PT PPA mematuhi, dalam semua hal yang material, pasalpasal tertentu hukum, peraturan dan kontrak. Berkaitan dengan unsur yang tidak Auditor uji, tidak satupun yang Auditor ketahui yang menyebabkan Auditor percaya bahwa PT PPA tidak mematuhi, dalam semua hal yang material, pasal-pasal tersebut. Judging from elements examined by Auditor, PT PPA complies, in all material respects, with specific articles of laws, regulations and contracts. With regard to unexamined elements, nothing in the knowledge of Auditor gives reason for Auditor to believe that PT PPA does not comply, in all material respects, with those articles.

-

-

2009

Berdasarkan unsur yang diuji oleh Auditor, PT PPA mematuhi, dalam semua hal yang material, pasalpasal tertentu hukum, peraturan dan kontrak. Judging from elements examined by Auditor, PT PPA complies, in all material respects, with specific articles of laws, regulations and contracts.

-

-

2008


-

-

2007


-

-


110


Tahun Buku Opini Year Opinion

2006

Temuan/rekomendasi atas masalah yang tidak material Findings/ recommendations of immaterial subject


-

-


Audit atas Pengendalian Intern Internal Control Audit

Tahun Buku Accounting Year

Opini Opinion

2010

Tidak ada masalah berkaitan dengan pengendalian intern dan operasinya yang dipandang memiliki kelemahan material. Nothing that is related to internal control and operations is viewed to have material shortcomings.

-

-


-

-


-

-


-

-

2009

2008

2007


Temuan/rekomendasi atas masalah yang tidak material Findings/ recommendations of immaterial subjects


111

Tahun Buku Accounting Year

Opini Opinion

Temuan/rekomendasi atas masalah yang tidak material Findings/ recommendations of immaterial subjects

2006


1/2


1/2 (Selesai Done)

Tindak lanjut atas temuan/rekomendasi yang disampaikan oleh auditor telah selesai dilaksanakan oleh PT PPA baik sebelum terbitnya Laporan Auditor Independen maupun sesudahnya, dan sebelum dilaksanakannya proses audit tahun buku berikutnya. Dengan demikian, terhadap temuan/rekomendasi tahun buku sebelumnya telah selesai ditindaklanjuti pada tahun buku berjalan.

Auditor’s findings/recommendations are acted on by the Company before and after Independent Auditor’s Report is issued, and prior to audit process in the following year. This way, findings/recommendations of the preceding year are acted on in the current year.

Selain memberikan jasa audit, Auditor Independen yang sama setiap tahunnya juga memberikan jasa atas Laporan Evaluasi Kinerja Perseroan berupa Penerapan Prosedur yang Disepakati (Agreed Upon Procedures).

Besides auditing, every year the same Independent Auditor also makes Performance Appraisal Report in Application of Agreed Upon Procedures.

Laporan Evaluasi Kinerja disusun berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN nomor KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN. Selama kurun waktu 5 (lima) tahun, PPA dapat menunjukkan pencapaian tingkat kesehatan yang baik dengan skor sebagai berikut:

Performance appraisal report is drawn up according to the State Minister for State-Owned Enterprises Decision No. KEP-100/MBU/2002 on BUMN Health Rating. During the past five years, PT PPA earned good health ratings and scores as follows:

Tahun Buku Year

Skor Score

Klasifikasi Kesehatan Health Rating

2010

90,5

AA (Sehat/Sound)

2009

86,25

AA (Sehat/Sound)

2008

87,5

AA (Sehat/Sound)

2007

83,5

AA (Sehat/Sound)

2006

91

AA (Sehat/Sound)


112


B. Badan Pemeriksa Keuangan RI

B. Supreme Audit Board

Pemeriksaan kinerja juga dilakukan oleh Auditor Pemerintah, yakni Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Atas hasil pemeriksaannya sampai dengan tahun 2010, BPK-RI memberikan laporan dan temuan/ rekomendasi sebagai berikut:

The Company’s performance records are also examined or audited by Supreme Audit Board, i.e. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Based on its examination until 2010, BPK-RI made the following reports and recommendations:

Temuan/ rekomendasi Findings/ recommendations


Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kinerja Pengeloaan Aset PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Tahun 2009 Audit Report on Asset Management Performance at PT PPA (Persero) in 2009

8/5

8/5 Selesai Done:6/5 Dalam Proses On Progress: 2/-

Pengelolaan Aset eks BPPN pada Dept. Keuangan dan PT PPA di Jakarta (Juli 2008-Desember 2008) Ex-IBRA asset manegement at Finance Ministry and PT PPA in Jakarta (July 2008-December 2008)

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengelolaan Sisa Aset Eks BPPN pada Dept. Keuangan dan PT PPA No.04/LPHXV/04/2009 tanggal 14 April 2009 Audit report on ex-IBRA remaining asset management at Finance Ministry and PT PPA No. 04/LPH/XV/04/2009 dated 14 April 2009

5/5

5/5 (Selesai Done)

Pengelolaan Aset Negara pada PT PPA Tahun Anggaran 2008 State asset management at PT PPA in 2008

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pemeriksaan dengan Tujuan tertentu Pengelolaan Aset Negara pada PT PPA tahun anggaran 2008 di Jakarta No. 30/ XV/11/2008 tanggal 28 November 2008 Specific audit report on State asset management at PT PPA in 2008 in Jakarta No. 30/ XV/11/2008 dated 28 November 2008

4/6

4/6 (Selesai Done)

Pengelolaan dan Penjualan Aset Negara pada PT PPA (2004 s/d semester I 2007) Management and sale of State assets at PT PPA (2004 – first half of 2007)

Laporan Hasil Pemeriksaan Kegiatan Pengelolaan dan Penjualan Aset Negara No. 01/ XV/02/2008 tanggal 29 Februari 2008 Audit report on management and sale of State asset No. 01/ XV/02/2008 dated 29 February 2008

3/4

3/4 (Selesai Done)

Kegiatan yang diperiksa Activity Audited

Laporan Report

Kinerja Pengelolaan Aset pada Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Tahun 2009 Asset Management Performance at PT PPA (Persero) in 2009


113

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi institusi yang diperiksa oleh BPK, PPA telah selesai menindaklanjuti temuan/rekomendasi BPK dalam kurun waktu maksimal 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan dari BPK.

Pursuant to the regulations applicable to institutions audited by BPK, PT PPA finished acting on BPK findings and recommendations within 60 (sixty) days after audit report was received from BPK.

C. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

C. Partnership and Community Development Program (PKBL)

Auditor Independen yang mengaudit laporan keuangan PPA sejak tahun buku 2005, pada waktu yang bersamaan juga diminta untuk mengaudit Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan atau jasa Agreed Upon Procedure terhadap laporan tersebut. Sebagaimana halnya pelaksanaan tindak lanjut atas temuan/rekomendasi auditor atas audit kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern maupun audit BPK tersebut diatas, PPA senantiasa menyelesaikan tindak lanjut atas temuan/rekomendasi yang disampaikan, termasuk temuan/rekomendasi terkait Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah diselesaikan, maksimal pada tahun buku berikutnya sebelum proses audit untuk tahun berikutnya dilaksanakan. Hasil dari penelaahan yang dilakukan oleh Auditor Independen tersebut adalah sebagai berikut:

The Independent Auditor, who has audited the Company’s financial statements since 2005, at the same time is also required to audit PKBL Financial Statement or apply Agreed Upon Procedure on the report. Similar to acting on Independent Auditor’s findings or recommendations related to compliance with the laws and internal control, as well as BPK audit, PT PPA also finishes following up audit findings or recommendations in relation to PKBL, the latest in the following year before the conduct of audit of the following year. The audit result of Auditor Independent is as follows:

Kesimpulan Conclusion



2010

Audit laporan keuangan Financial statement audit

Opini Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified Opinion

-

-

2009

Audit laporan keuangan Financial statement audit

Opini Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified Opinion

-

-

2008

Penerapan prosedur yang disepakati Application of agreed-upon procedures

Tidak ditemukan penyimpangan No irregularity found

-

-

Tahun buku Year

Jenis Jasa Auditor Independen Independent Auditor Service


114


Kesimpulan Conclusion



2007

Penerapan prosedur yang disepakati Application of agreed-upon procedures


-

-

2006

Penerapan perosedur yang disepakati Application of agreed-upon procedures


-

-

Tahun buku Year

Jenis Jasa Auditor Independen Independent Auditor Service


115

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Access to Corporate Information and Data

PPA menerbitkan berbagai laporan untuk disampaikan dan/atau diketahui oleh para Pemangku Kepentingan. Selain itu, informasi terkini tentang PPA dikomunikasikan secara rutin dan tepat waktu kepada publik melalui media massa. PPA juga memiliki website yang berisi berbagai informasi tentang Perusahaan dan kegiatankegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan.

PT PPA issues a variety of reports for stakeholders’ information. Additionally, the latest information on the Company is disseminated regularly and timely to the public through mass media. PT PPA launches its own website presenting various information on the Company and its activities.

Laporan yang secara rutin diterbitkan oleh PPA dan disampaikan kepada Pemangku Kepentingan antara lain berupa: • Laporan Manajemen (Triwulanan dan Tahunan). • Laporan Keuangan (hasil Audit). • Laporan Tahunan. • Laporan Evaluasi Kinerja. • Laporan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). • Laporan Aset eks-BPPN yang Dikelola.

Routine reports issued by the Company and delivered to stakeholders include:

Dalam hal Pemangku Kepentingan PPA membutuhkan tambahan informasi terkait Perusahaan dapat dimintakan kepada:

Further information on the Company may be obtained from:

Renny O. Rorong Sekretaris Perusahaan

Renny O. Rorong Corporate Secretary

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Sampoerna Strategic Square North Tower - Lt. 9 Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930 Indonesia Telp. (62-21) 251 2222 Faks. (62-21) 579 82150 Email : [email protected] http://www.ptppa.com

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Sampoerna Strategic Square, North Tower – 9th Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930 Indonesia Tel (62-21) 251 2222 Fax (62-21) 579 82150 E-mail : [email protected] http://www.ptppa.com

• Quarterly and Annual Management Report • • • •

Audited Financial Statement Annual Report Performance Appraisal Report PKBL Activity Report

• Ex-IBRA Asset Management Report


116

kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan Corporate social responsibility activities


117

kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan corporate social responsibilities activities

D

alam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, PT PPA ikut berpartisipasi aktif untuk pemberdayaan masyarakat, melalui peningkatan lapangan pekerjaan, kesempatan berusaha dan menanggulangi kemiskinan melalui program PKBL.

T

o fulfill its corporate social responsibility, PT PPA actively participates in empowering the society by opening up job and business opportunities, and combating poverty through Partnership and Community Development Program (”PKBL”).

Beasiswa Anak Sekolah

Beasiswa Anak Sekolah

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, PT PPA sebagai Badan Usaha Milik Negara (”BUMN”) ikut berpartisipasi aktif untuk pemberdayaan masyarakat, melalui peningkatan lapangan pekerjaan, kesempatan berusaha dan

To fulfill its corporate social responsibility as a StateOwned Enterprise (”SOE”), PT PPA actively participates in empowering the society by opening up job and business opportunities, and defending poverty through


118


menanggulangi kemiskinan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (”PKBL”).

Partnership and Community Development Program (”PKBL”).

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008 tanggal 4 September 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset dan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Nomor KEP-164/MBU/2008 tanggal 5 September 2008 tentang Perubahan Jangka Waktu Berdirinya Perseroan, Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Dan Anggaran Dasar Perusahaan PT PPA, maka jangka waktu PT PPA menjadi tidak terbatas. Dengan demikian, maka sejak Tahun 2009 PT PPA telah melaksanakan Program Kemitraan selain Program Bina Lingkungan yang sebelummya telah berjalan.

The term of PT PPA became unlimited with the issuance of Government Regulation No. 61/2008 dated 4 September 2008 on Amendment to Government Regulation No. 10/2004 regarding Establishment of Asset Management Corporations and PT PPA Shareholders Resolution outside General Meeting No. KEP164/MBU/2008 of 5 September 2008 regarding Change of Term, Purpose, Objective, Business Line and Articles of Association of PT PPA. Therefore, since 2009 PT PPA has carried out Partnership Program in addition to the already running Community Development Program.

Pada Rencana Kerja dan Anggaran PKBL Tahun 2010, diasumsikan Laba Bersih PT PPA tahun 2009 adalah sebesar Rp 115,2 miliar dan dana yang disisihkan untuk PKBL adalah Rp 3,5 miliar yang merupakan 3% dari Laba Bersih tersebut. Dengan demikian dana untuk Program Kemitraan adalah Rp.2,3 miliar yang merupakan 2% dari laba bersih dan untuk Program Bina Lingkungan adalah Rp 1,2 miliar yang merupakan 1% dari laba bersih PT PPA tahun 2009.

In 2010 PKBL Work Plan and Budget, it was assumed that PT PPA net profit for 2009 was Rp 115.2 billion and PKBL fund allocation was Rp 3.5 billion or 3% of net profit. Hence, fund allocation for Partnership Program totalled Rp 2.3 billion representing for 2% of net profit, and for Community Development Program reached Rp 1.2 billion representing 1% of net profit.

Namun sesuai dengan keputusan RUPS tentang Persetujuan laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Tahun Buku 2009 PT PPA yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 2010 ditetapkan bahwa alokasi dana untuk Program PKBL adalah sebesar 1,62 % dari total Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2009 sejumlah Rp 136,5 miliar yaitu sebesar Rp 2,2 miliar dengan pembagian alokasi penyisihan sebesar 1,08% untuk Program Kemitraan yaitu sebesar Rp 1,5 miliar dan 0,54% untuk Program Bina Lingkungan yaitu sebesar Rp 0,7 miliar.

However, the resolution of GMS of 28 June 2010 on Approval of 2009 Annual Report and Ratification of 2009 Financial Statement stipulated that fund allocation for PKBL should be 1.62 % of 2009 total net profit of Rp 136.5 billion to stand at Rp 2.2 billion, divided into 1.08% for Partnership Program (Rp 1.5 billion) and 0.54% for Community Development Program (Rp 0.7 billion).

Dari jumlah dana Program Kemitraan tersebut ditambah dengan sisa saldo tahun 2009 sebesar Rp 1,3 miliar dan perkiraan pendapatan dari jasa administrasi serta bunga jasa giro/deposito total dana Program Kemitraan yang dapat disalurkan

Total Partnership Program fund that can be disbursed amounted to Rp 2.9 billion, consisting of the above Partnership Program fund, 2009 balance of Rp 1.3 billion, estimated administrative and interest income. Total fund


119

sebesar Rp 2,9 miliar. Sedangkan untuk dana Program Bina Lingkungan tersebut ditambah dengan sisa saldo tahun 2009 sebesar Rp 3,2 miliar dan perkiraan pendapatan dari bunga jasa giro/deposito total dana Program Bina Lingkungan yang dapat disalurkan sebesar Rp 4,0 miliar

for Community Development Program that can be disbursed reached Rp 4.0 billion, coming from the above community Development Program fund, 2009 balance of Rp 3.2 billion and estimated interest income.

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, PT PPA sebagai BUMN diwajibkan ikut berpartisipasi aktif untuk pemberdayaan masyarakat, melalui peningkatan lapangan pekerjaan, kesempatan berusaha dan menanggulangi kemiskinan melalui Program PKBL.

To fulfill its corporate social responsibility as a SOE, PT PPA is expected to actively participate in empowering the society by opening up job and business opportunities, and defending poverty through PKBL.

Penyaluran dana program PKBL yang dilakukan PT PPA melalui beberapa strategi kegiatan, yaitu: (1) dalam penyaluran pinjaman menggunakan skema cluster yang didukung dengan bantuan bina lingkungan. Penyaluran bantuan yang saling mendukung tersebut akan lebih berdampak bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pada daerah/cluster tersebut. (2) PT PPA bekerjasama dengan BUMN penyalur atau lembaga penyalur lainnya seperti PT Bahana Artha Ventura melalui PT Jakarta Ventura dan PT Sarana Jawa Timur Ventura dan lembaga lainnya untuk program kemitraan dan beberapa lembaga swadaya masyarakat seperti GNOTA, Baitulmaal Indonesia, BEST CD, LKPD, Rumah Zakat dan lembaga lainnya atau dengan BUMN yang masuk dalam kelolaan PT PPA untuk program bina lingkungan. (3) Bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat sebagai dukungan legislasi terhadap program-program kemitraan dan bina lingkungan PT PPA seperti salah satunya adalah bekerjasama dengan pemerintah Kota Depok, dengan ditandatanganinya Memorandum of Understanding (”MOU”) pada tanggal 25 Mei 2009 yang kemudian berlanjut dengan perpanjangan kerjasama yang dituangkan pada MOU tanggal 4 Januari 2010 tentang pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Kerjasama tersebut merupakan realiasi dari penetapan Kota Depok sebagai wilayah binaan. Dengan ditandatangani kerjasama tersebut maka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang berada di wilayah kota Depok dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.

PT PPA disburses PKBL fund in various activities: (1) Extending loan facilities under cluster scheme within community development program. This mutually beneficial scheme will improve the economy and welfare of the community living in that cluster. (2) Cooperating with SOE or other facility providers such as PT Bahana Artha Ventura through PT Jakarta Ventura, PT Sarana Jawa Timur Ventura and other institutions for Partnership Program; and with several nongovernmental organizations such as GNOTA, Baitulmaal Indonesia, BEST CD, LKPD, Rumah Zakat, other institutions or with PPA-managed BUMN for Community Development Program. (3) Cooperating with local government as the legislative support of Partnership and Community Development Programs, e.g. collaboration with Depok local government, PT PPA signed a Memorandum of Understanding (”MOU”) on 25 May 2009, followed by MOU of 4 January 2010 to extend the joint operation in PKBL. The joint operation is the realization that makes Depok City as a foster area. With the signing of the MOU, PKBL in Depok City will be on focused and well-managed.


120


Selain di Depok, sejak pertengahan tahun 2009 PT PPA juga melakukan strategi penyaluran dengan membentuk beberapa desa binaan yang dikenal dengan ”Desa Binaan PPA”. Dalam strategi penyaluran ini, PT PPA melakukan penyaluran program secara komprehensif antara Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Desa binaan PT PPA yang pertama adalah Desa Tanjung Pakis, Kecamatan Pakis Jaya, Karawang, Jawa Barat. Kegiatan dimulai dengan pelatihan budidaya bandeng dan udang windu dengan sistem organik untuk para petani Bandeng dan Udang Windu, pada Oktober 2009 yang dilanjutkan dengan Program Kemitraan dengan menyalurkan pinjaman kepada 2 petani bandeng dan udang windu sebagai mitra binaaan PT PPA pada Desember 2009. Memasuki awal tahun 2010 ini, PT PPA sudah menyetujui kembali pinjaman kepada 3 petani Bandeng dan Udang Windu sebagai mitra binaan PT PPA. Untuk Program Bina lingkungan, PT PPA melakukan beberapa program untuk mendukung Program Kemitraan tersebut. Beberapa Program Bina Lingkungan yang sudah dilakukan hingga tanggal 31 Desember 2010 ini adalah Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program bantuan Anak Asuh kepada sebanyak 624 siswa, Program Air Bersih di dua dusun, Program renovasi MCK, Program Pembangunan gedung sekolah PAUD, Program penghijauan dan konservasi lingkungan.

Besides Depok, since mid 2009 PT PPA has formed several foster villages also known as ”PPA Foster Villages” for the purpose of channelling program aid. Distribution of PT PPA channells program aid devided into Partnership and Community Development Program. The first PPA forster village is Tanjung Pakis Village (Subdistrict), Pakis Jaya District, Karawang, Jawa Barat. The Partnership Program started with training PT PPA foster partners, i.e. bandeng (milkfish) and windu shrimp breeders, how to breed bandeng and ’windu’ shrimps by organic method in October 2009, and followed by extending loan facilities to two bandeng and windu shrimp breeders in December 2009. In early 2010, PT PPA agreed to extend facilities to three bandeng and windu shrimp breeders. In Community Development Program, PT PPA launched a number of programs to support Partnership Program. Until 31 December 2010, PPA has conducted early-age education program, provided aid for 624 foster children, installed clean water facilities in two villages, renovated public baths, constructed PAUD school building, carried out environmental revegetation and conservation.

Desa binaan berikutnya yang dimiliki PT PPA adalah Desa Kertawangi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kegiatan dimulai dengan menyalurkan Program Kemitraan kepada petani Jamur dan petani bunga potong. Kemudian dilanjutkan dengan Program Bina Lingkungan berupa Pelatihan pengolahan jamur tiram kepada para istri petani jamur. Dari hasil pelatihan ini, para peserta pelatihan tersebut membentuk kelompok usaha dan sudah memulai usaha dengan menerima pesanan-pesanan dan memasarkan produk olahan jamur seperti keripik jamur, bakso jamur, nugget jamur, dodol jamur, puding jamur dan makanan olahan lainnya. Untuk selanjutnya kegiatan ini akan ditindaklanjuti dengan memberikan hibah berupa bantuan alat spinner. Melihat hasil dari program pelatihan ini yang optimal, maka di Bulan Desember 2010,

The next foster village is Kertawangi Village, Cisarua District, West Bandung Regency, West Java Province. In Partnership Program, aid was started to mushroom and cut flower farmers. In Community Development Program, PPA gave training in cultivating oyster mushrooms for the wives of mushroom farmers. After completing this training, participants founded business groups and they are now accepting orders and selling mushroom processed food such as chips, balls, nuggets, paste, pudding and other kinds of mushroom processed snacks. Next, PPA will donate spinners. Considering to encourage result of this training program, in December 2010 PT PPA launched similar programs in Gambung Village, Ciwidey, Bandung. Hopefully, the mushroom ladies’ developed creativity and skill in processing mushroom, which enhances its selling value, will create new job openings,


121

Bantuan bagi korban bencana banjiir di Wasior

Aid for the victim of Wasior floods

PT PPA melakukan program serupa di Desa Gambung, Ciwidey, Bandung. Dengan harapan, menambahnya kreatifitas dan skill para ibu petani jamur dalam mengolah jamur mentah yang menambah nilai jual dari jamur itu sendiri serta menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dan meningkatan pendapatan masyrakat dengan hasil akhir meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Selain pelatihan tersebut, di tahun 2010 ini juga telah selesai dilaksanakan Program Air Bersih yaitu dengan menarik pipa sepanjang 2,5 km dari sumber mata air (Gunung Burangrang) hingga ke rumah penduduk, melakukan program pendidikan anak usia dini yang akan dilakukan selama 1 tahun serta pelatihan manajemen keuangan untuk para mitra binaan PT PPA pada khususnya dan para petani lainnya.

improving their income and eventually boost the local economic growth. In addition to these training courses, in 2010 PPA completed clean water program by installing 2.5 km-long pipes from the spring (Burangrang Mountain) to local houses, early-age education program to run for one year, and financial management training for foster partners and other farmers.

Untuk Program Bina Lingkungan lainnya, PT PPA juga telah menyalurkan bantuan program ke 1.042 anak asuh di Kabupaten Merauke, Papua, program pemberian perlengkapan sekolah di Lhokseumawe Aceh, pembelian 169 PC yang akan di follow-up dengan Program Komputer Untuk Sekolah di tahun 2011 nanti, program Penyuluhan dan peningkatan gizi

Other activities in Community Development Program including program aid to 1,042 foster children in Merauke Regency, Papua, giving school supplies in Lhokseumawe, Aceh, donating to schools 169 PCs to be followed by computers in 2011, coaching and improving nutrition of children and expectant mothers in Depok , and building religious facilities (churches and


122


Pelatihan pengolahan jamur

Training of mushroom processing


123

balita dan ibu hamil di Depok, dan pembangunan sarana ibadah seperti Pembangunan gereja dan masjid di Maluku serta pembangunan Bale Panjang Pura Agung di Karawang. Satu hal kembali, PT PPA juga selalu turut serta secara aktif dalam setiap program tanggap darurat bencana seperti yang baru-baru ini dilakukan PT PPA yaitu, program tanggap darurat untuk korban longsor di Ciwidey, banjir di Bekasi dan Karawang, kebakaran di Penjaringan Jakarta Utara, kebakaran di Klender Jakarta Timur, gempa bumi di Serui dan Biak, Papua, bencana meletusnya gunung Sinabung di Medan Sumatra Utara, banjir bandang di Wasior, Papua Barat, meletusnya gunung Merapi di Yogyakarta dan Tsunami di Mentawai, Sumatra Barat. PT PPA juga turut serta dalam program BUMN Peduli untuk Program Tanggap darurat Merapi dan tanggap darurat Mentawai. Dengan total penerima manfaat untik program tangap darurat ini sebesar 25.566 kepala keluarga.

mosques) in Maluku, and Bale Panjang Pura Agung in Karawang. PT PPA is consistently and actively involved in natural disaster emergency rescue, such as on the occurrence of landslide in Ciwidey, flood in Bekasi and Karawang, fire in Penjaringan, North Jakarta, fire in Klender, East Jakarta, earthquake in Serui and Biak, Papua, Mt. Sinabung explosion in Medan, North Sumatra, massive flood in Wasior, West Papua, Mt. Merapi explosion in Yogyakarta and tsunami in Mentawai, West Sumatra. PT PPA also takes part in BUMN Care for Merapi and Mentawai Emergency Rescue Program. A total of 25,566 households were rescued in this emergency program.

Untuk pelaksanaan Program Kemitraan di tahun 2010 ini, dalam rangka memaksimalkan penyaluran Program Kemitraan, selain melakukan penyaluran sendiri, PT PPA juga melakukan strategi penyaluran dengan melakukan kerjasama dengan PT Bahana Artha Ventura (PT BAV) sebagai perusahaan yang ditunjuk oleh PT Bahana Pembiayaan Usaha Indonesia (sebagai BUMN penyalur) melalui PT Sarana Jakarta Ventura (PT Jakvent) dan PT Sarana Jawa

To maximize Partnership Program, besides channelling the aid on its own, PT PPA also works together with PT Bahana Artha Ventura (PT BAV), a company appointed by PT Bahana Pembiayaan Usaha Indonesia (as BUMN provider) through PT Sarana Jakarta Ventura (PT Jakvent) and PT Sarana Jawa Timur Ventura (PT SJV) who will manage PT PPA Partnership Program fund. In 2010, PT PPA disbursed Rp 2,835,000,000 in


124


Timur Ventura (PT SJV) yang akan mengelola dana Program Kemitraan PT PPA. Pada tahun 2010, PT PPA telah menyalurkan dana Program Kemitraan sebesar RP. 2.835.000.000 dengan total jumlah mitra binaan sebanyak 48 orang, terdiri dari 6 mitra binaan disalurkan langsung oleh PT PPA dengan total pinjaman sebesar Rp. 228.000.000, 34 mitra binaan disalurkan melalui PT Jakvent dengan total pinjaman sebesar Rp. 1.047.000.000 dan 8 mitra binaan disalurkan melalui PT SJV dengan total pinjaman sebesar Rp. 1,5 milyar. Dari keseluruhan penyaluran pinjaman kemitraan tersebut memiliki tingkat kolektibilitas sebesar 91,93% dan efektivitas penyaluran sebesar 91,27%. Dari pinjaman mitra binaan yang digulirkan tersebut memberikan lapangan pekerjaan kepada lebih ari 481 orang.

Partnership Program fund to 48 foster partners, i.e. 6 partners directly disbursed by PT PPA amounting to Rp 228,000,000, 34 partners by PT Jakvent worth Rp 1,047,000,000 and 8 partners by PT SJV valuing Rp 1.5 billion. The entire loan facility has a collectibility ratio of 91.93% and disbursement effectiveness rate of 91.27%. The loan disbursements created jobs for more than 481 people.

Pelaksanaan PKBL PT PPA ini diharapkan dapat mampu mewujudkan 3 pilar utama pembangunan (triple tracks) yang telah dicanangkan pemerintah yaitu: (1) pengurangan jumlah pengangguran; (2) pengurangan jumlah penduduk miskin; dan (3) peningkatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu diharapkan, melalui PKBL dapat terjadi peningkatan partisipasi BUMN untuk memberdayakan potensi dan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat dengan fokus diarahkan pada pengembangan ekonomi kerakyatan untuk menciptakan pemerataan pembangunan.

The PKBL accomplishments are expected to achieve the national development triple tracks: (1) reducing unemployment; (2) minimizing under-privileged people; and (3) improving economic growth. PKBL is also expected to activate BUMN in empowering the local economic, social and environmental potentials directed towards people’s economic improvement and equitable share in the benefits of development.

program kemitraan partnership program saldo dana awal tahun 2010 BALANCE OF FUND – BEGINNING OF 2010 Penerimaan Laba BUMN Pembina PROFIT FROM PATRON BUMN Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman LOAN ADMINISTRATION FEE INCOME Pendapatan Bunga Jasa Giro dan Deposito BANK INTEREST INCOME Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan LOAN REPAYMENT FROM PARTNERS Dana yang Dapat Disalurkan Tahun 2010 FUND ALLOCATION IN 2010


Rp 1.287.535.125,Rp 1.472.000.000,Rp 17.409.107,Rp 63.570.988,Rp 344.456.688,-

Rp 3.184.971.908,-

125

program kemitraan partnership program Penyaluran Pinjaman Program Kemitraan LOAN DISBURSEMENT IN PARTNERSHIP PROGRAM - Pinjaman Kepada Mitra Binaan - Loan to Partners

Rp 2.835.000.000,-

- Dana Pembinaan Kemitraan - Partnership Development Fund

Rp 13.800.00,-

- Biaya Operasional - Operating Expense

Rp 23.610.826,-

Tingkat Efektifitas Penyaluran DISBURSEMENT EFFECTIVENESS RATE

91,27%>90% (KPI-PPA)

Tingkat Kolektibilitas Penyaluran LOAN COLLECTIBILITY RATIO

91,93%>70% (KPI-PPA)

sumber dana FUNDING SOURCES No

Keterangan Description

RKA 2010 2010 Budget

Realisasi 31 Desember 2010 Actual 31 December 2010

Pencapaian Achievement

Program Kemitraan Partnership Program 1

Saldo Dana Awal Tahun 2010 Balance of Fund Beginning of 2010

2

Alokasi Dana dari Laba Bersih Fund Allocated from Net Profit

3

Pendapatan dari Jasa Administrasi Administrative Fee Income

4

Pendapatan Bunga Jasa Giro/ Deposito Bank Interest Income

5

Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan Loan Repayment from Partners Total

1,288,336,205

1,287,531,125

100%

1,472,000,000

1,472,000,000

100%

60,000,000

17,409,107

29%

61,000,000

63,570,989

104%

0

344,436,688

2,881,336,205

3,184,971,909

111%

penggunaan dana APPLICATION OF FUND No


RKA 2010 2010 Budget

Realisasi 31 Desember 2010 Actual 31 December 2010

Pencapaian Achievement

Pinjaman Program Kemitraan Partnership Program Loan 1

Usaha Mikro Micro Businesses

662,480,668

27,000,000

4%

2

Usaha Kecil Small Businesses

1,435,374,780

2,808,000,000

196%

3

Koperasi Cooperatives

110,413,445

0

0%

2,208,268,892

2,835,000,000

128%

Total Dana Pembinaan Kemitraan Partnership Development Fund 1

Pendidikan dan Pelatihan Education and Training

276,033,612

13,800,000

5%

2

Pemasaran dan Promosi Marketing and Promotion

165,620,167

-

0%

3

Penelitian dan Pengembangan Research and Development

110,413,445

-

0%

552,067,223

13,800,000

Total Beban Operasional Operating Expense 1

Beban Operasional Operating Expense Total

2% 20%

121,000,000

23,610,826

2,881,336,115

2,872,410,826

100%


126


Bantuan GNOTA Karawang GNOTA Karawang Aid

program Bina Lingkungan COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM saldo dana awal tahun 2010 BALANCE OF FUND – BEGINNING OF 2010

Rp 3.237.892.406,-

alokasi penyisihan laba tahun 2009 RETAINED EARNING 2009

Rp 736.000.000,-

bunga deposito & jasa giro - bina lingkungan BANK INTEREST INCOME – COMMUNITY DEVELOPMENT jumlah dana yang tersedia untuk disalurkan FUND ALLOCATED FOR DISBURSEMENT

Rp 132.114.528,Rp 4.106.006.934,-

rincian penyaluiran dana program bina lingkungan tahun 2010 FUND DISBURSEMENT IN COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM 2010 - Pendidikan dan Pelatihan - Education and Training - Korban Bencana Alam - Natural Disaster Relief - Sarana dan Prasarana Umum - Public Facility and Utility

Rp 917.507.075,Rp 824.740.900,Rp 357.817.656,-

- Sarana Ibadah - Religious Facility

Rp 144.523.840,-

- Peningkatan Kesehatan - Healthcare Improvement

Rp 119.040.500,-

- Pelestarian Alam - Natural Conservation BUMN peduli SOEs Care dana yang disalurkan tahun 2010 FUND DISBURSED 2010


Rp 62.642.500,-

Rp 300.000.000,-

Rp 2.726.272.471 (66%)

127

No.

1.

2.


Batuan Korban Bencana Alam Natural Disaster Relief

RKA2010 2010 Budget

Pagu 31 Des 2010 Ceiling 31 Dec 2010

Realisasi 31 Des 2010 Actual 31 Dec 2010

Pencapaian Prognosa Achievement

383,428,361

137%

595,000,000

524.740,900

a

Tanggap Darurat untuk Korban Tanah Longssor di Ciwidey, Jawa Barat Emergency rescue of landslide victim in Ciwidey, West Java

25.000.000

23.500.000

b

Tanggap Darurat untuk Korban Banjir di Kabupaten Bekasi dan Kerawang Emergency rescue of flood victim in Bekasi and Karawang

50.000.000

49.340.000

c

Tanggap Darurat untuk Korban Kebakaran Penjaringan Emergency rescue of fire victim in Penjaringan

25.000.000

25.000.000

d

Tanggap Darurat untuk Korban Kebakaran Klender, Jakarta Timur Emergency rescue of fire victim in Klender, East Jakarta

25.000.000

25.000.000

e

Program Tanggap Darurat Korban Gempa Bumi di Serui dan Biak, Papua Emergency rescue of earthquake victim in Serui and Biak, Papua

100.000.000

100.000.000

f

Program Tanggap Darurat Korban Gempa Bumi di Sinabung, Medan Emergency rescue of earthquake victim in Sinabung, Medan

100.000.000

65.000.000

g

Program Tanggap Darurat Korban Banjir Bandang, Wasior Papua Emergency rescue of massive flood victim in Wasior, West Papua

70.000.000

69.304.000

h

Program Tanggap Darurat Korban Gunung Merapi di Yogyakarta Emergency rescue of Mt. Merapi explosion victim in Yogyakarta

100.000.000

100.000.000

i

Program Tanggap Darurat Korban Tsunami di Mentawai Emergency rescue of tsunami victim in Mentawai

100.000.000

67.596.900

971.107.075

917.507.075

Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan Education and Training

958.570.901

a

Program Pelatihan Pembuatan Backdrop bagi Pemuda tidak mampu yang belum bekerja di Sawangan, Depok Making backdrop for under-privileged and unemployed youngsters in Sawangan, Depok

13.480.000

13.480.000

b

Program Penddidikan anak usia dini di Kampung Bojong Lio, Cisalak, Depok Early-age education program in Kampung Bojong Lio, Cisalak, Depok

18.575.000

18.575.000

c

Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Tanjung Pakis, Karawang, Jawa Barat Early-age education program in Desa Tanjung Pakis, Karawang, West Java

65.210.000

59.010.000

d

Program Pelatihan Pengolahan Jamur Tiram untuk kelompok Petani jamur di Desa Kertawangi, Bandung Oyster mushroom processing for mushroom farmers in Desa Kertawangi, Bandung

23.150.000

23.150.000

e

Program Bantuan Anak Asuh di Desa Pakis Jaya, Karawang, Jawa Barat Foster children program in Desa Pakis Jaya, Karawang, West Java

91.440.000

91.440.000

f

Program WOW day Muara Karang, Jakarta Utara WOW day program in Muara Karang, North Jakarta

7.150.000

7.150.000

g

Program Anak Asuh bekerja sama dengan GNOTA Foster children program in association with GNOTA

235.776.000

235.776.000

h

Program Pendidikan Anak Usia Dini di Kampung Kabayunan, Kelurahan Tapos, Depok Early-age education program in Kampung Kebayunan, Kelurahan Tapos, Depok

74.512.075

56.012.075

i

Program Pendidikan Saul Banda Early-age education program in Desa Cisarua, Bandung

70.000.000

70.000.000

j

Program Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Cisarua, Bandung Donating school supplies to PAUD students in Lhokseumawe

84.980.000

56.080.000

k

Program Pembelian Perlengkapan Sekolah untuk siswa PAUD di Lhoksemawe

25.000.000

25.000.000

l

Program Bantuan Anak Asuh di Lhoksemawe, Nangro Aceh Darussalam Foster children program in Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam

203.184.000

203.184.000

m

Program Pelatihan Pengolahan Jamur Tiram untuk Kelompok Petani Jamur, Desa Gambung Ciwidey Oyster mushroom processing for mushroom farmers in Desa Gambung, Ciwidey

23.150.000

23.150.000

n

Program Pemberian Perlengkapan Sekolah PAUD, Pulau Harapan Distributing school supplies to PAUD School, Pulau Harapan

22.000.000

22.000.000

o

Pembelian 169 PC untuk Program Bina Lingkungan Buying 169 PCs for Community Development Program

13.500.000

13.500.000

96%


128


No.

3.

4.

5.

6.


Bantuan Peningkatan Kesehatan Healthcare Improvement

RKA2010 2010 Budget

Pagu 31 Des 2010 Plafond 31 Dec 2010

Realisasi 31 Des 2010 Actual 31 Dec 2010

Pencapaian Prognosa Achievement

191.743.755

119.040.500

119.040.500

62%

a

Program Penyuluhan dan Perangkatan Gizi Balita dan Ibu Hamil di Depok, Jawa Barat Coaching program to improve nutrition of children and expectant mothers in Depok, West Java

16.707.500

16.707.500

b

Program Penyuluhan dan Perangkatan Gizi Balita dan Ibu Hamil tahap kedua di Depok, Jawa Barat 2nd coaching program to improve nutrition of children and expectant mothers in Depok, West Java

102.333.000

102.333.000

379.625.900

357.817.656

Bantuan Sarana dan Prasarana Umum Public Facility and Utility

575.142.541

62%

a

Program Air Bersih Desa Pakis Jaya Clean water program in Desa Pakis Jaya

14.206.000

14.206.000

b

Program Renovasi MCK di Desa Pakis Jaya, Karawang Jawa Barat Public bath renovation program in Desa Pakis Jaya, Karawang, West Java

33.713.900

33.713.900

c

Program Air Bersih di Desa Kertawangi, Bandung Clean water program in Desa Kertawangi, Bandung

146.500.000

124.691.756

d

Program Air Bersih Desa Karang Jaya, Karawang Clean water program in Desa Karang Jaya, Karawang

14.206.000

14.206.000

e

Pembangunan Gedung PAUD, Tapos Constructing PAUD building in Tapos

171.000.000

171.000.000

154.206.400

144.523.840

130.000.000

130.000.000

24.206.400

14.523.840

108.200.000

62.642.500

108.200.000

62.642.500

201.804.400

60.695.201

60.695.201

21%

2.885.831.899

2.387.875.076

2.186.967.672

76%

1.150.458.933

300.000.000

300.000.000

26%

4.036.290.832

2.687.875.076

2.486.967.672

67%

Bantuan Sarana Ibadah Religious Facilities a

Renovasi Masjid dan Gereja di Maluku (Sail Banda) Renovating Mosques and Churches in Maluku (Sail Banda)

b

Pembangunan Bale Panjang Pura Agung Karawang Constructing Bale Panjang Pura Agung, Karawang

383.428.361

Bantuan Pelestarian Alam Natural Conservation

191.714.180

Program Penghijauan Desa Tanjung Pakis, Karawang Greening Desa Tanjung Pakis, Karawang 7.

Beban Operasional Operating Expense

8.

BUMN Peduli SOEs Care

Total

Total


38%

33%

129


130

lampiran APPENDIX

lampiran I

APPENDIX I

Tanggal Date

Agenda Rapat Agenda of Meeting

27 Januari 2010 27 January 2010

1. Pelaporan Penanganan PT Tuban Petro 2. Laporan Realisasi Kinerja PT PPA Tahun 2009 3. Pembahasan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT PPA 2009-2014; dan 4. Lain-lain 1. Report on PT Tuban Petro management 2. Report on PT PPA performance in 2009 3. PT PPA 2009-2014 Corporate Long Term Plan (RJPP) 4. Other matters

2.

9 Februari 2010 9 February 2010

1. Pembahasan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT PPA 2009-2014 2. Pembahasan Laporan Kegiatan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN; dan 3. Lain-lain 1. Discussion of the Company’s Long-Term Plan PT PPA 2009-2014 RJPP 2. Report on restructuring and/or revitalization (RR) of BUMN 3. Other matters

3.

Pembahasan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT PP 25 Februari 2010 2009-2014 25 February 2010 Discussion of the Company’s Long-Term Plan PT PPA 2009-2014 RJPP

No.

1.

4.

5.

18 Maret 2010 18 March 2010

1. Laporan Perkembangan Penanganan Texmaco Group 2. Laporan Perkembangan Penanganan Tuban Petro Group 3. Laporan Hasil Kajian PT Balai Pustaka 4. Laporan Hasil Kajian PT Survai Udara Penas 5. Laporan Perkembangan RR PT Merpati Nusantara Airline 6. Laporan Perkembangan RR PT WK; dan 7. Lain-lain 1. Progress report on Texmaco Group management 2. Progress report on Tuban Petro Group management 3. Study results of PT Balai Pustaka 4. Study results of PT Survai Udara Penas 5. Progress report on RR of PT Merpati Nusantara Airline 6. Progress report on RR of PT WK 7. Other matters

30 April 2010 30 April 2010

1. Pembahasan Laporan Hasil Audit KAP Hadori Sugiato Adi & Rekan (“KAP HAS”) atas Audit Umum Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Keuangan PT PPA Finance untuk Tahun Buku 2009 2. Pembahasan Revisi Skema RR Fase 1 dan Program RR Fase 2 PT Iglas (Persero) 3. Pembahasan Tindak Lanjut Penanganan Tuban Petro 4. Pembahasan Permohonan PT PPA kepada Menteri BUMN untuk Mengelola Saham-saham Minoritas Milik Negara RI 5. Pembahasan Dana Talangan untuk Biaya Konsultan dalam Rangka RR; dan\ 6. Lain-lain 1. Audit Report by KAP Hadori Sugiato Adi & Rekan (“KAP HAS”), General Audit on Consolidated Financial Statement and PT PPA Finance Financial Statement for 2009 2. Revised RR Scheme Phase 1 and RR Scheme Phase 2 of PT Iglas (Persero) 3. Follow-up action on Tuban Petro management 4. PT PPA request to State Minister for SOE to manage minority shares of the State 5. Bridging finance for consultant fee in RR program 6. Other matters


131

No.

6.

Tanggal Date

Agenda Rapat Agenda of Meeting

25 Mei 2010 25 May 2010

1. Pembahasan Laporan Hasil Pra RUPS Tahunan PT PPA Tahun Buku 2009 2. Pembahasan Permohonan Persetujuan RJPP PT PPA Tahun 20092014 3. Pembahasan Penanganan Tuban Petro Group; dan 4. Lain-lain 1. Result of PT PPA 2009 Pre Annual GMS 2. Application for approval of PT PPA 2009-2014 RJPP 3. Tuban Petro Group management 4. Other matters

7. 25 Juni 2010 25 June 2010

1. Pembahasan Tindak Lanjut PT Tuban Petro Group 2. Pembahasan mengenai PT Balai Pustaka 3. Pembahasan mengenai PT Semen Gresik 4. Pembahasan Permohonan Persetujuan RJPP PT PPA Tahun 20092014 5. Pembahasan Mengenai Laporan Triwulan PT PPA Tahun 2010 1. Follow-up action on PT Tuban Petro Group management 2. PT Balai Pustaka condition 3. PT Semen Gresik condition 4. Application for approval of PT PPA 2009-2014 RJPP 5. PT PPA quarterly report for 2010

8.

9.

10.

20 Juli 2010 20 July 2010

25 Agustus 2010 25 August 2010

1. Pembahasan Perkembangan Restrukturisasi dan/atau revitalisasi PT Merpati Nusantara Airline 2. Pembahasan Perkembangan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi PT WK 3. Pembahasan Perkembangan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi PT Iglas 4. Laporan Kinerja PT PPA Semester I Tahun 2010; dan 5. Lain-lain 1. Progress report on RR of PT Merpati Nusantara Airline 2. Progress report on RR of PT WK 3. Progress report on RR of PT Iglas 4. PT PPA operating results for semester I of 2010 5. Other matters 1. Penyampaian Kajian Business Model PT PPA oleh Direksi; dan 2. Lain-lain 1. Study of PT PPA Business Model by Board of Directors 2. Other matters

1. Redefinisi Model Bisnis PT PPA 2. Laporan Progres Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN (Keseluruhan); 30 September 2010 3. Laporan Perkembangan Penanganan Aset Ex BPPN; dan 1. PT PPA Redefined Business Model 2. Progress report on RR of BUMN (overall). 3. Progress report on ex-IBRA asset management


132

lampiran APPENDIX

lampiran I No.

11.

12.

13.

APPENDIX I

Tanggal Date 14 Oktober 2010 14 October 2010

30 November 2010 30 November 2010

28 Desember 2010 28 December 2010


Agenda Rapat Agenda of Meeting Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (“RKAP”) dan Rencana Kerja dan Anggaran (“RKA”) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (“PLBK”) PT PPA (Persero) Tahun 2011 Work Program and Budget of the Company (“RKAP”) and Work Program and Budget (“RKA”) of Partnership and Community Development Program (“PKBL”) for 2011 1. Pembahasan Progrees Pengelolaan Aset Ex BPPN dan Pemenuhan Target HPA Tahun 2010; 2. Pembiayaan Proyek Pengadaan Super Puma dan NBELL PT DI; 3. Rencana Pendirian PPA Capital; 4. Laporan Perkembangan Kegiatan PT PPA Finance; 5. Dan lain-lain. 1. Progress report on ex-IBRA asset management and asset management proceeds (HPA) target for 2010. 2. Project financing for Super Puma and NBELL helicopters of PT DI 3. Proposed establishment of PPA Capital 4. Progress report on PT PPA Finance 5. Other matters 1. Pembahasan Rencana Pendirian PT PPA Kapital; 2. Pembahasan Implementasi Model Bisnis Baru dalam RKAP PT PPA 2011; 3. Dan Lain-lain 1. Proposed establishment of PT PPA Capital. 2. Implementation of New Business Model in PT PPA 2011 RKAP 3. Other matters

133

lampiran II No.

APPENDIX II

Tanggal Date

Agenda

1

5-Jan-2010 5-Jan-2010

1. Rapat Koordinasi Direksi (review PT PPA 2009); 2. Rencana Kedepan PT PPA 2010; 3. Lain-lain. 1. BoD coordination meeting (PT PPA 2009 review). 2. PT PPA 2010 Plan. 3. Other mattes

2

7-Jan-2010 7-Jan-2010

1. Pembahasan Hasil Evaulasi Itjen Depkeu; 2. Konsorsium Proyek Pembangkit Listrik; 3. Kerjasama BPKP Terkit PTPAL; 4. Perpajakan; 5. Lain-lain. 1. MinFin evaluation result. 2. Power Plant Project Consortium. 3. Joint operation with BPKP on PTPAL. 4. Taxes. 5. Other matters.

3

11-Jan-2010 11-Jan-2010

1. Kepegawaian; 2. Grup Tuban Petro; 3. Perubahan RJPP. 1. Personnel matters. 2. Tuban Petro Group. 3. Revision of RJPP

4

12-Jan-2010 12-Jan-2010

1. Rencana Strategis TIK PT PPA; 2. RJPP; 3. Program Audit Internal; 1. Stretegic plan TIK PT PPA. 2. RJPP. 3. Internal audit program

5

15-Jan-2010 15-Jan-2010

1. Kewenangan Diresi; 2. RJPP; 3. Lap Dir RR ttg PT WK; 4. Kerjasama BPKP terkait PT KKA. 1. BoD authority. 2. RJPP. 3. Bod report on RR PT WK. 4. Joint operation with BPKP on PT KKA.

6

19-Jan-2010 19-Jan-2010

1. Rapat Koordinasi; 2. Pengelolaan Aset Ex BPPN; 3. Pembatasan Kewenangan Direksi; 4. Pengelolaan Aset Milik Pertamina. 1. Coordination meeting. 2. Ex-IBRA asset management. 3. Limitation of BoD authority. 4. Asset management PT Pertamina.

7

25-Jan-2010 25-Jan-2010

1. PT PPA Finance; 2. Kepegawaian. 1. PT PPA Finance. 2. Personnel matters.

8

29-Jan-2010 29-Jan-2010

1. Grup Tuban Petro; 2. Aset PT Pertamina (PT Patra Jasa); 3. PT MNA; 4. PT PAL; 5. Pengadaan Kendaraan Operasional PT PPA; 6. Konsultan Pajak; 7. Daftar Rekanan Kantor Akuntan Publik 1. Tuban Petro Group. 2. Asset of PT Pertamina (PT Patra Jasa). 3. PT MNA. 4. PT PAL. 5. Procurement of operational vehicles PT PPA. 6. Tax consultant. 7. Public Accountant Firm vendors list,

9

2-Feb-2010 2-Feb-2010

1. Grup Texmaco; 2. Strategi Investasi Tahun 2010. 1. Texmaco Group. 2. Investment strategy for 2010

10

4-Feb-2010 4-Feb-2010

1. Pembahasan Tangapan Atas Hasil Evaluasi Itjen Depkeu; 2. Lap Kick Off meeting Penilaian Kinerja BUMN Jasa Keu dan Ass; 3. Persetujuan atas Penyampaian Masukan oleh PT PPA kepada Pertamina Dlm Rangka Penetapan Harga Dasar Aset Properti. 1. Response to MinFin evaluation result. 2. Report on Kick Off meeting, performance appraisal of BUMN in finance and insurance. 3. Approval of PT PPA input to PT Pertamina related to property asset basic pricing.

11

11-Feb-2010 11-Feb-2010

PT TPPI (Tuban Petro Group) PT TPPI (Tuban Petro Group)

12

22-Feb-2010 22-Feb-2010

1. PT TPPI (Tuban Petro Group); 2. PT PAL Ind; 3. Kepegawaian. 1. PT TPPI (Tuban Petro Group). 2. PT PAL Ind. 3. Personnel matters.

13

23-Feb-2010 23-Feb-2010

1. Komite Investasi; 2. Kepegawaian. 1. Investment Committee. 2. Personnel matters.

14

25-Feb-2010 25-Feb-2010

1. Kajian Pelaksanaan Investasi; 2. PT MNA; 3. PT Balai Pustaka; 4. PT PPA Finance; 5. Perpajakan 1. Investment review. 2. PT MNA. 3. PT Balai Pustaka. 4. PT PPA Finance. 5. Taxes

15

2-Mar-2010 2-Mar-2010

1. Grup Tuban Petro; 2. PT PAL;3. PT KKA; 4. PT PPA Finance; 5. PT Maybank; 6.Perpajakan 1. Tuban Petro Group.2. PT PAL.3. PT KKA. 4. PT PPA Finance. 5. PT Maybank. 6.Taxes

16

4-Mar-2010 4-Mar-2010

1. Progress RR BUMN; 2. Pengelolaan Aset; 3. Lain-lain 1. Progress of RR BUMN. 2. Asset management. 3. Other matters

17

10-Mar-2010 10-Mar-2010

1. Rapat Koordinasi; 2. Grup Tuban Petro;3. Tanggapan atas Temuan BPK; 4. Pembahasan Temuan Itjen Depkeu; 5. Lain-lain 1. Coordination meeting. 2. Tuban Petro Group.3. Response to BPK findings. 4. MinFin findings. 5. Other matters

18

11-Mar-2010 11-Mar-2010

1. Progress RR BUMN (PT MNA, PT PAL, PT WK); 2. Lain-lain. 1. Progress of RR BUMN (PT MNA, PT PAL, PT WK). 2. Other matters.


134

lampiran APPENDIX

lampiran II

APPENDIX II

19

18-Mar-2010 18-Mar-2010

1. Progress RR (PT MAN, PT WK); 2. Pengelolaan Aset (Grup Texmaco, PT Patra Jasa); 2. Hasil Temuan Itjen Depkeu. 1. Progress of RR (PT MAN, PT WK). 2. Asset management (Texmaco Group, PT Patra Jasa). 2. MinFin findings.

20

23-Mar-2010 23-Mar-2010

1. Rapat Koordinasi; 2. Kepegawaian; 3. Investasi Pada Saham Newmont; 4. PT PPAF; 5. RR BUMN. 1. Coordination meeting. 2. Personnel matters. 3. Investment in Newmont shares. 4. PT PPAF. 5. RR BUMN.

21

30-Mar-2010 30-Mar-2010

1. Progress RR BUMN (PT MNA, PT BP, PT Iglas; 2. Pengelolaan Aset (Grup Tuban Petro); 3. Lain-lain (Kepegawaian). 1. Progress of RR BUMN (PT MNA, PT BP, PT Iglas. 2. Asset management (Tuban Petro Group). 3. Other matters (personnel matters).

22

1-Apr-2010 1-Apr-2010

1. PT WK; 2. PT KKA; 3. Grup Tuban Petro; 4. Lain-lain. 1. PT WK. 2. PT KKA. 3. Petro Tuban Group. 4. Other matters.

23

6-Apr-2010 6-Apr-2010

24

8-Apr-2010 8-Apr-2010

1. Progress RR BUMN (PT WK, PT PAL); 2. Pengelolaan Aset (Aset PT Pertamina, Grup Tuban Petro); 3. Lain-lain. 1. Progress of RR BUMN (PT WK, PT PAL). 2. Asset management (PT Pertamina, Petro Tuban Group). 3. Other matters.

25

12-Apr-2010 12-Apr-2010

1. PT MNA (Persero); 2. Laporan Dir KI ttg Rapat dgn Komite Audit (Surat S 290 tgl 30-3-10). 1. PT MNA (Persero). 2. BoD report QI on meeting with Audit Committee (letter S 290 of 30-3-10).

26

13-Apr-2010 13-Apr-2010

1. Rapat Koordinasi; 2. Rencana Perpanjangan Perjanjian Pengelolaan Aset PT Pertamina; 3. RJPP; 4. Lain-lain. 1. Coordination meeting. 2. Proposed extension of asset management agreement PT Pertamina. 3. RJPP. 4. Other matters.

27

20-Apr-2010 20-Apr-2010

1. Pengelolaan Aset PT Pertamina; 2.Grup Tuban Petro; 3. Laporan Keuangan; 4. Kepegawaian 1. Asset management PT Pertamina. 2.Petro Tuban Group. 3. Financial statement. 4. Personnel matters

28

22-Apr-2010 22-Apr-2010

1. Perjanjian Pengelolaan Aset antara PT Pertamina dengan PT PPA, 2. PT Petra Oxo Nusantara, 3. Pembahasan Draft Tanggapan atas Evaluasi Itjen Kementerian Keuangan. 1. Asset management agreement between PT Pertamina and PT PPA, 2. PT Petra Oxo Nusantara, 3. Discussion of draft response to MinFin evaluation.

29

27-Apr-2010 27-Apr-2010

1. Persiapan RUPS PT PPA; 2. Persiapan RUPS PT PPAF; 3. Laporan Keuangan PT PPA; 4. Lain-lain. 1. Preparation of GMS PT PPA. 2. Preparation of GMS PT PPAF. 3. Financial statement PT PPA. 4. Other matters.

30

29-Apr-2010 29-Apr-2010

1. 3. 1. 3.

31

4-May-2010 4-May-2010

1. Rapat Koordinasi; 2. Pembahasan Peraturan Perusahaan; 3. HPS Standar Pengelolaan Aset Properti. 1. Coordination meeting. 2. Corporate rules. 3. HPA property asset management standard.

32

6-May-2010 6-May-2010

1. Progress RR BUMN (PT MNA, PT PAL, PT Iglas, PT Balai Pustaka, PT Primissima 1. Progress of RR BUMN (PT MNA, PT PAL, PT Iglas, PT Balai Pustaka, PT Primissima)

33

11-May-2010 11-May-2010

1. Pembahasan Rencana Pembelian saham PT Semen Gresik; 2. Laporan Hasil Kajian Konsultan SDM Towers Watson. 1. Planned purchase of PT Semen Gresik shares. 2. Result of review by HR Consultant Towers Watson.

34

18-Mei-2010 18-May-2010

1. Pembahasan Rencana Pembelian Saham PT Semen Gresik; 2. PKBL PT PPA. 1. Planned purchase of PT Semen Gresik shares. 2. PKBL PT PPA.

35

20-Mei-2010 20-May-2010

1. Pembahasan persiapan Agenda RUPS Tahunan Pertanggung Jawaban Laporan Keuangan Th 2009; 2. Pembahasan Tindak Lanjut Rencana Pembelian Saham SMGR; 3. Pembahasan Pengelolaan Saham Minoritas Milik Negara RI; 4. Pembahasan Tingkat Bunga PN dan Biaya Penempatan terkait RR PT WK; 5. Pembahasan Business Plan PT MNA. 1. Proposed agenda of annual GMS re 2009 financial statement. 2. Follow up action on planned purchase of SMGR shares. 3. Management of the State minority shareholding. 4. PN interest rate and placement cost in RR PT WK. 5. Business plan PT MNA.

36

25-Mei-2010 25-May-2010

1. Kepegawaian; 2.Gedung Kantor PT PPA; PT KKA; 3. PT Balai Pustaka; 4. Pengelolaan Saham Minoritas Milik Negara RI; 5. Lap SPI terkait temuan Itjen Kem Keuangan. 1. Personnel matters. 2. PT PPA Office Building. PT KKA. 3. PT Balai Pustaka. 4. Management of the State minority shareholding. 5. SPI report on MinFin findings.


-

Presentasi dari HayGroup selaku Konsultan SDM; 2. Gedung Kantor PT PPA; Komite Investasi; 4. PT Balai Pustaka (Persero). Presentation by HayGroup as HR Consultant. 2. PT PPA Office Building. Investment Committee. 4. PT Balai Pustaka (Persero).

135

No.

Tanggal Date

37

27-Mei-2010 27-May-2010

1. Progress RR BUMN (PT MNA, PT KKA); 2. Pengelolaan Aset (Aset Milik PT Pertamina) 1. Progress of RR BUMN (PT MNA, PT KKA). 2. Asset management PT Pertamina.

Agenda

38

1-Jun-2010 1-Jun-2010

1. Pengadaan Jasa Opersional; 2. PPA World; 3. Kepegawaian; 4. Progress Report Pembelian Saham SMGR; 5. Perpajakan. 1. Procurement of operational service. 2. PPA World. 3. Personnel matters. 4. Progress report on purchase of SMGR shares. 5. Taxes.

39

22-Jun-2010 22-Jun-2010

1. Rapat Koordinasi: 2. IPO Saham PT Tugu Pratama Ind. 1. Coordination meeting: 2. IPO PT Tugu Pratama Ind. shares.

40

24-Jun-2010 24-Jun-2010

1. Persetujuan Pemegang Saham PT PPA utk membeli saham SMGR; 2. Laporan PT PPA Tw I Tahun 2010; 3. Status Penanganan BUMN; 4. lain-lain. 1. PT PPA shareholder approval to buy SMGR shares. 2. PT PPA QI report 2010. 3. Status of BUMN management. 4. Other matters.

41

9-Jul-2010 9-Jul-2010

Pengadaan Jasa Perantara Pedagang Efek (PPE) Procurement of stock brokerage service.

42

12-Jul-2010 12-Jul-2010

1. Laporan Pengadaan Jasa PPE; 2. Grup Texmaco; 3. Rencana Raker PT PPA; 4. Rencana Perubahan Permen 01 th 2009. 1. Report on procurement of stock brokerage service. 2. Texmaco. Group 3. PT PPA working meeting plan. 4. Proposed amendment to Min. Reg. No. 01 of 2009.

43

22-Jul-2010 22-Jul-2010

1. Rencana Rapat Kerja PT PPA Tahun 20102; 2. Pembentukan Tim Kerja; 3. Progress Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN; 4. Pengelolaan Aset; 5. Lain-lain. 1. PT PPA working meeting plan in 2010. 2. Formation of Working Team. 3. Progress of RR BUMN. 4. Asset management. 5. Other matters.

44

3-Agus-2010 3-Aug-2010

1. Rencana Agenda Rapat Kerja PT PPA Tahun 2010; 2. Grup Tuban Petro; 3. Lain-lain 1. Proposed agenda of PT PPA working meeting in 2010. 2. Petro Tuban Group. 3. Other matters

45

6-Agus-2010 6-Aug-2010

Business Model Business Model

46

10-Agus-2010 10-Aug-2010

1. Rencana Rev RKAP 2010; 2. Update Info dari Dir HSU; 3. Lain-lain. 1. Proposed revision of 2010 RKAP. 2. Update info from Dir LHRGA. 3. Other matters.

47

18-Agus-2010 18-Aug-2010

1. Pengadaan Jasa Pengamanan Aset Pertamina; 2. Rencana pendirian PT PPA Kapital; 3. Rancangan Revisi RKAP 2010; 4. Usulan Penggunaan Tenaga Asing; 5. Fasilitas dan Tunjangan Direksi dan Dekom PT PPAF. 1. Procurement of PT Pertamina asset security service. 2. Planned formation of PT PPA Kapital. 3. Proposed revision of 2010 RKAP. 4. Proposal to employ expatriates. 5. Facilities and allowances for BoD and BoC PT PPAF.

48

26-Agus-2010 26-Aug-2010

1. Hak Access pada ICMIS,IPMIS, CMIS; 2. Proress RR BUMN:PT PAL. 1. Right of acccess to ICMIS, IPMIS, CMIS. 2. Progress of RR BUMN (PT PAL).

49

31-Agus-2010 31-Aug-2010

1. Indikator Kesehatan Badan Usaha Milik Negara; 2. PT MNA. 1. Indicator of BUMN health. 2. PT MNA.

50

7-Sep-2010 7-Sep-2010

1. Success Fee Pertamina; 2. Grup Tuban Petro; 3. Investasi Saham; 4. RJPP 20092014. 1. Success fee PT Pertamina. 2. Petro Tuban Group. 3. Share investment. 4. 2009-2014 RJPP.

51

15-Sep-2010 15-Sep-2010

1. Pengadaan Jasa Pengamanan Aset Properti PT Pertamina; 2. Lain-lain. 1. Procurement of PT Pertamina asset security service. 2. Other matters.

52

21-Sep-2010 21-Sep-2010

1. Rencana Penanganan PT Karabha Digdaya (Emeralda); 2. Pengadaan Jasa Pengamanan Aset Milik Pertamina. 1. Management plan PT Karabha Digdaya (Emeralda). 2. Procurement of PT Pertamina asset security service.

53

24-Sep-2010 24-Sep-2010

1. Penerapan PSAK 55; 2. RKAP PT PPA 2011; 3. Lain-lain. 1. Application of PSAK 55. 2. 2011 RKAP. 3. Other matters.

54

28-Sep-2010 28-Sep-2010

1. Persiapan rapat dgn Komisi VI DPR; 2. RKAP Thn 2011. 1. Preparation of meeting with RI House Commission VI. 2. 2011 RKAP.

55

1-Okt-2010 1-Oct-2010

1. Persetujuan Investasi Saham IPO PT Tower Bersama Infrastruktur. 2. Harga Dasar Aset Saham PT Tugu Pratama Indonesia dan PT Tugu Reasuransi Indonesia. 1. Approval of share investment in IPO PT Tower Bersama Infrastruktur. 2. Basic share price of PT Tugu Pratama Indonesia and PT Tugu Reasuransi Indonesia.

56

8-Okt-2010 8-Oct-2010

-

57

11-Okt-2010 11-Oct-2010

Persiapan Rapat dgn Komisi VI DPR RI. Preparation of meeting with RI House Commission VI.

58

12-Okt-2010 12-Oct-2010

1. Penyelesaian Hak Tagih Kepada Grup Tuban Petro; 2. Proses Penjualan Hak Tagih dan Saham Grup Texmaco; 3. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PT PPA Tahun 2011; 4. Lain-lain. 1. Settlement of receivables from Petro Tuban Group. 2. Sale of receivables and shares of Texmaco Group. 3. Draft 2011 work program and budget of PT PPA. 4. Other matters.


136

lampiran APPENDIX

lampiran II

APPENDIX II

No.

Tanggal Date

59

14-Okt-2010 14-Oct-2010

60

19-Okt-2010 19-Oct-2010

61

22-Okt-2010 22-Oct-2010

62

26-Okt-2010 26-Oct-2010

Kinerja PT PPA Finance PPA Finance operating result.

63

29-Okt-2010 29-Oct-2010

64

2-Nov-2010 2-Nov-2010

65

4-Nov-2010 4-Nov-2010

66

9-Nov-2010 9-Nov-2010

67

11-Nov-2010 11-Nov-2010

1. Proses Penjualan Saham PT Tugu Pratama Indonesia dan PT Tugu Reasuransi Indonesia; 2. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) 3. Rencana Lokasi Gedung PT PPA 4. Kajian Atas Rencana Restrukturisasi dan Revitalisasi PT Dirgantara Indonesia (”PT DI”) 5. Program Bea Siswa Untuk Karyawan PT PPA 6. Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik 7. Biaya Representasi dan Biaya Kegiatan Lain 1. Selling process of PT Tugu Pratama Indonesia and PT Tugu Reasuransi Indonesia shares. 2. Income tax Article 21 (PPh 21). 3. Proposed location of PT PPA Office Building. 4. Study of RR PT Dirgantara Indonesia (”PT DI”) plan. 5. Scholarship program for PT PPA employees. 6. Procurement of public accountant service. 7. Representation expense and other activity expense. 1. Penyelesaian Hak Tagih Kepada PT Tuban Petrochemical Industries (”PT TPI”) 2. PT Survai Udara Penas (Persero) 3. Penyampaian Risalah Rapat Direksi ke Dewan Komisaris 4. Rencana Lokasi Gedung PT PPA 5. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 6. Penggantian Biaya Transport Tim BPKP 1. Settlement of receivables from PT Tuban Petrochemical Industries (”PT TPI”). 2. PT Survai Udara Penas (Persero). 3. Submitting minutes of BoD meeting to BoC. 4. Proposed location of PT PPA Office Building. 5. PKBL. 6. Reimbursement of transport expense of BPKP Team 1. Rencana Sales and Lease Back Pesawat Terbang Milik PT Garuda Indonesia (Persero) 2. Perkembangan Penanganan PT Survai Udara Penas (Persero) 3. Penyelesaian Hak Tagih Kepada PT Tuban Petrochemical Industries 4. Penjualan Saham PT Tugu Pratama Indonesia 5. Penawaran Umum Saham Perdana PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk 1. Planned sales and lease back of PT Garuda Indonesia (Persero) aircrafts. 2. Progress report on PT Survai Udara Penas (Persero) management. 3. Settlement of receivables from PT Tuban Petrochemical Industries. 4. Sale of shares of PT Tugu Pratama Indonesia. 5. IPO of PT Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk shares. Sesi I: 1. Rencana Lokasi Gedung PT PPA 2. Usulan Konsultan Pengelola Aset Sesi II: Proses Penjualan Hak Tagih dan Saham Grup Texmaco Session I: 1. Proposed location of PT PPA Office Building. 2. Proposed asset management consultant. Session II: Sale of receivables and shares of Texmaco Group. 1. PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) 2. PT Dirgantara Indonesia (Persero) 3. Pembatalan Kegiatan Outing PT PPA 4. Lain-lain: a. Saham PT Krakatau Steel b. Pelatihan Manajemen Risiko 1. PT Merpati Nusantara Airlines (Persero). 2. PT Dirgantara Indonesia (Persero). 3. Cancellation of PT PPA employee outing. 4. Other matters. a. PT Krakatau Steel shares. b. Risk management exercise/training


Agenda 1. Proses Penjualan Hak Tagih dan Saham Grup Texmaco; 2. Status Penanganan BUMN; 3. Penyelesaian Hak Tagih Kepada Grup Tuban Petro 4. Lain-lain. 1. Selling process of receivables and shares of Texmaco Group. 2. Status of BUMN management. 3. Settlement of receivables from Petro Tuban Group 4. Other matters. 1. Revisi RKAP PT PPA Tahun 2011; 2. Rencana Penyetoran Hasil Pengelolaan Aset ex BPPN; 3. Laporan Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik; 4. Investasi Saham; 5. Outing Karyawan PT PPA Tahun 2010; 6. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. 1. Revision of 2011 RKAP. 2. Plan to remit ex-IBRA asset management proceeds. 3. Report on procurement of public accountant service. 4. Share investment. 5. PT PPA employee outing 2010. 6. Partnership and Community Development Program (PKBL). -

137 No. 68

Tanggal Date 16-Nov-2010 16-Nov-2010

69

18-Nov-2010 18-Nov-2010

70

22-Nov-2010 22-Nov-2010 23-Nov-2010 23-Nov-2010

71

72

24-Nov-2010 24-Nov-2010

73

25-Nov-2010 25-Nov-2010

74

30-Nov-2010 30-Nov-2010

75

8-Des-2010 8-Dec-2010 10-Des-2010 10-Dec-2010

76

77

15-Des-2010 15-Dec-2010

78

21-Des-2010 21-Dec-2010

Agenda 1. Restrukturisasi dan Revitalisasi PT Kertas Kraft Aceh (Persero) 2. Proses Penjualan Saham Milik Negara RI Pada PT Tugu Reasuransi Indonesia 3. Rencana Penjualan Saham Milik Negara RI Pada PT Mayban Indocorp 4. Penanganan Rights atas Saham PT Bank Permata Tbk (Bank Permata) 5. Investasi Pada Saham Dalam Rangka Right Issue III BNI 6. Tindak Lanjut Business Model Baru PT PPA 7. Tanggapan Atas Surat Dari Likuidator Bank Indovest 8. Gugatan Pailit PT Hanil Bakrie Kepada PT Texmaco Jaya 9. Ijin Pulang Lebih Awal Dalam Rangka Merayakan Idul Adha 1431 HI 1. RR PT Kertas Kraft Aceh (Persero). 2. Sale of RI State shareholding in PT Tugu Reasuransi Indonesia. 3. Proposed sale of RI State shareholding in PT Mayban Indocorp. 4. Mangement of Rights of PT Bank Permata Tbk (Bank Permata) share. 5. Stock investment in relation to BNI Rights Issue III. 6. Follow-up on PT PPA new business models. 7. Response to Bank Indovest Liquidators’ letter. 8. Bankruptcy suit by PT Hanil Bakrie against PT Texmaco Jaya. 9. Early close of business in anticipation of Idul Adha 1431 H commemoration. 1. Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN PT Kertas Kraft Aceh. 2. Pengelolaan Aset I. Grup Tuban Petro II. PT Maybank Indocorp. 3. PT PPA Finance. 1. RR BUMN PT Kertas Kraft Aceh. 2. Asset management I. Petro Tuban Group II. PT Maybank Indocorp. 3. PT PPA Finance. Pembahasan Proses Penjualan Saham PT Patra Jasa. Discussion of selling process of PT Patra Jasa shares. 1. Tindak Lanjut Rencana Sale and Lease Back Pesawat Terbang Milik PT Garuda Indonesia (Persero) 2. Laporan Keuangan PT PPA Tahun 2010 (Posisi 31 Oktober 2010). 3. Implementasi New Business Model PT PPA. 1. Follow-up action on planned sale and lease back of PT Garuda Indonesia (Persero) aircrafts. 2. PT PPA 2010 financial statement (as of 31 October 2010). 3. Implementation of PT PPA new business model Penanganan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD/Rights) Saham PT Bank Permata Tbk. Management of Rights of PT Bank Permata Tbk shares. 1. PT Dirgantara Indonesia (Persero). 2. Proses Pengadaan Jasa Kantor Akuntan Publik. 3. Rencana Pengelolaan Bandar Udara Pondok Cabe. 4. Proses Penjualan Saham PT Patra Jasa. 1. PT Dirgantara Indonesia (Persero). 2. Process of procuring public accountant service. 3. Plan to manage Pondok Cabe airfield. 4. Selling process of PT Patra Jasa share. 1. Proses Penjualan Hak Tagih dan Saham Grup Texmaco. 2. Rencana Penyelesasian Hak Tagih dan Saham Grup Tuban Petro. 3. Program Penjualan Inventaris PT PPA. 1. Selling process of receivables and shares of Texmaco Group. 2. Settlement plan of receivables and shares of Petro Tuban Group. 3. Selling program of PT PPA inventory/property. Persiapan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI. Preparation of hearing session with RI House Commission VI. 1. Rencana Invetasi Pada Saham PT Newmont Nusa Tenggara. 2. Pembahasan Metodologi Pelaksanaan Tugas Restrukturisasi dan Revitalisasi. 3. Tindak Lanjut Hasil Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI Tanggal 9 Desember 2010. 1. Proposed investment in PT Newmont Nusa Tenggara share. 2. Methodology of conducting RR. 3. Follow-up on hearing session with RI House Commission VI on 9 December 2010. 1. Rencana Pembahasan Perjanjian Pengelolaan Aset antara PT PPA dengan Kementerian Keuangan. 2. Hasil Penilaian Gedung Tifa. 3. Progress Penjualan Barang Inventaris Kantor PT PPA. 4. Performance Appraisal Karyawan Tahun 2010 dan Man Power Planning PT PPA Tahun 2011. 5. Pengelolaan Aset PT Pertamina (Persero). 6. Acara Akhir Tahun PT PPA Tahun 2010. 1. Planned discussion of asset management agreement between PT PPA and Ministry of Finance. 2. Evaluation result of Tifa Building. 3. Progress of sale of PT PPA inventory/property. 4. PT PPA employee performance appraisal 2010 and manpower planning 2011. 5. Asset management PT Pertamina (Persero). 6. PT PPA yearend program 2010. 1. Sosialisasi Bisnis Model Baru PT PPA dan Malam Keakraban PT PPA Tahun 2010. 2. Rencana Kerja Direktorat Restrukturisasi dan Revitalisasi. 3. Rencana Restrukturisasi dan Revitalisasi PT Dirgantara Indonesia (Persero). 4. Pengelolaan Aset PT Pertamina (Persero) di Pondok Cabe. 1. Socialization of PT PPA new business model and Bonding Night 2010. 2. Work program of Restructuring and Revitalization Directorate. 3. RR plan of PT Dirgantara Indonesia (Persero). 4. Management of PT Pertamina (Persero) Pondok Cabe asset.


138

glossary

Glossary

Aset Saham

Aset saham bank dan aset saham non bank yang sebelumnya berasal dari BPPN sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Perjanjian Pengelolaan Aset antara Menteri Keuangan RI dengan PPA berikut perubahannya, atau dari hasil penanganan jenis aset lain yang tercatat di Sistem Pencatatan PPA.

Share Assets

Bank and non-bank equities from the former IBRA as stated on the Attachment A of the Asset Management Agreement between the noF of the Republic of the Indonesia and PPA, including its amendments, or from the management of other assets recorded on PPA’s Documentation System.

Aset Kredit

Aset-aset milik Negara yang sebelumnya berasal dari BPPN yang tidak terkait dengan perkara, berupa aset kredit atau piutang-piutang / hak tagih terhadap debitur baik yang telah direstrukturisasi maupun yang belum direstrukturisasi.

Loan Assets

The State’s Asset from the former IBRA with free and clear legal status, such a debt as assets or loan assets that are both restructured or unrestructured.

Aset Properti

Aset-aset milik Negara yang sebelumnya berasal dari BPPN yang tidak terkait dengan perkara berupa tanah kosong atau tanah dan bangunan (misalnya rumah tinggal, rumah toko, gedung dan apartemen) beserta inventaris yang melekat di dalamnya.

Property Assets

The State’s asset from the former IBRA with free and clear legal status, such as land or land and building , such as houses, house and store, commercial building»s, apartments, including inventory attached.

Aset Negara

Kekayaan Negara yang terdiri dari properti, berupa tanah atau bangunan, saham , surat berharga, hak tagih atas debitur atau aset lainnya yang diserahkan Menteri Keuangan kepada PPA berdasarkan Perjanjian Pengelolaaan Aset.

State»s Assets

State’s assets that consist of property, (such as land/or buildings), shares, marketable securities, loan or other assets that are delegated by the MoF to PPA based on the Assets Management Agreement.

Biaya Pengelolaan

Seluruh realisasi biaya operasional maupun biaya non operasional pengelolaan aset (periodic cost) yang telah dikeluarkan secara tunai oleh PPA termasuk biaya penyusutan/ amortisasi periode berjalan dan pengeluaran lainnya yang dikeluarkan PPA.

Management Cost

Both operational and nonoperational costs in asset management that are spent in cash by PPA, including depreciation / amortization costs and other paid by PPA.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Adalah badan usaha yang seluruhatau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

State-Owned Enterprise (SOE)

A corporation that is fully or partially owned by the State through direct whose funds originates from the state treasury which has been separated or specially allocated.

Hasil Pengelolaan Aset

Setiap penerimaan tunai yang berasal dari restrukturisasi, kerjasama dengan pihak lain, penagihan piutang, penjualan, penyewaan, deviden, kupon / bunga dan atau usaha lain yang berasal dari Aset Negara yang dikelola dari transaksi yang sudah selesai.

Proceed from Asset Management

Every cash revenue that comes from restructuring, joint venture with a third party, loan / credit collection, disposal, rental, dividends, interest / coupon and other business or from the state asset’s completed transaction.

Insentif Kinerja Perusahaan

Insentif Kinerja perusahaan yang diberikan oleh Menteri Keuangan kepada PPA sebesar prosentase tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan dari selisih lebih Hasil Pengelolaan Aset.

The Company Performance Incentive

The Company’s performance incentive granted by the MoF to PPA based on percentage decided by the MoF from the difference between net Proceeds from Asset Management and Asset Values.


139

Nilai Aset

Nilai yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan RI untuk masing-masing Aset Negara (Hak Tagih / Kredit, Properti, Saham, dan Surat Berharga) yang diserahkelolakan kepada PPA dan menjadi nilai pertanggungan Perusahaan di dalam pengelolaan Aset Negara yang dari waktu ke waktu diperhitungkan (sampai dengan maksimal sebesar nilai yang dimaksud) dengan hasil nilai Aset Negara yang diterima.

Assets Value

The value determined by the MoF the Republic Of Indonesia for each State Asset, such as Loans, Property, Share and Marketable Securities that are being managed by PPA. That value becomes the company’s responsibility in the State Asset management where from time to time are calculated up to the maximum intended value against the Proceeds from Asset Management received by the Government.

Penerimaan Negara

Nilai bersih dari HPA setelah dikurangi dengan Dana Cadangan Biaya Pengelolaaan dan Insentif Kinerja Perusahaan.

State Revenue

Net value of PAM after being deducted by reserve fund for Management Cost the Company’s Performance Incentive.

Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)

Merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu (lima) 5 tahun.

Corporate Long Term Plan

It is a strategic plan that contains the Company’s objective for the next 5 (five) year.

Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)

Penjabaran Tahunan dari RJPP

Corporate Budget and Work Plan

The annual elaboration of the RJPP

Restrukturisas

Upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.

Restructuring

Effort to improve the corporate health of SOEs as a strategic move to enhance the internal condition of the company with the aim to increase the performance and the value of the company.

Revitalisasi

Upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN dengan melakukan pemberian pinjaman dan / atau penambahan setoran modal guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.

Revitalization

Effort to improve the corporate health of SOEs by providing loans and/or capital injection, with the aim to increase the performance and the value of the company


140

tanggung jawab manajemen atas laporan tahunan 2010 Management responsibility of 2010 annual report


Laporan Tahunan ini berikut Laporan Keuangan dan informasi lain yang terkait merupakan tanggung jawab Manajemen PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan dijamin kebenarannya oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan membubuhkan tanda tangan masing-masing di bawah ini. The Management of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) takes full responsibility of this Annual Report with the accompanying Financial Statement and other relevant information, and all members of Board of Commissioners and Board of Directors vouch for the truthfulness of such information by signing their names below.

141

Dewan Komisaris Board of Commissioners

Direksi Board of Directors

SAHALA LUMBAN GAOL Komisaris Utama President Commissioner

BOYKE W. MUKIJAT Direktur Utama President Director

LAMBOCK V. NAHATTANDS Komisaris Commissioner

ANDI SADDAWERO Direktur Aset Manajemen Director of Asset Management

ADI RAHMAN ADIWOSO Komisaris Commissioner

SAIFUL H. MANAN Direktur Restrukturisasi & Revitalisasi Director of Restructuring & Revitalization

MOHAMMAD SYAHRIAL Komisaris Commissioner

TUNGGUL RAJAGUKGUK Direktur Manajemen Risiko Director of Risk Management

ERRY FIRMANSYAH Komisaris Commissioner

TRI HERUTANTOYO Direktur Hukum, SDM & Umum Director of Legal, HRD & General Affair


142

laporan keuangan konsilidasi


CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

143

laporan keuangan konsolidasi CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS


2


3                                                                                                


4


5

Laporan Tahunan Laporan 2010 Annual Tahunan Report 2010

6


149 



PT PERUSAHAAN PENGELOLA PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK ASET (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NERACA KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED BALANCE SHEETS  

 

                

 

 

 

 

 







     

     

                







     

             

 







    

    

    

            













 

 





 

 





 Laporan Tahunan 2010 Annual Report

150 



PT PERUSAHAAN PENGELOLA PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK ASET (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NERACA KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED BALANCE SHEET (LANJUTAN) (CONTINUED)  



 

 

 

               

      

    









 

 

          

 

 

 

  

    

                 

  

 

  

















 

















 

 









 



                







 

 

 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)





151 



PT PERUSAHAAN PENGELOLA PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK ASET (PERSERO) AND SUBSIDIARIES LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASIANCONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME   

 

 

 

 

























 











 

 

 

  













 

 





    





 





 







  



    



             

 





 

 





 Laporan Tahunan Laporan 2010 Annual Tahunan Report 2010

 



PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) 

 









 





   

   











  

   

      





 





   





  

   





 





   





  

   



                             















        



 





   





  

   







 





   





  

   





         



                       



  

   





 









 



            



         

 

       

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK AND SUBSIDIARIES LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY  



152

153 

 

PT PERUSAHAAN PENGELOLA PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK ASET (PERSERO) AND SUBSIDIARIES LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS     

                  

 

 

     

     

  

  

     

     

                 







 

 

       

 

 





       

 





 

      





   

   

      









 





 

 





 





 





 

   









  



 












154 PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS   

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN   



1. Umum 1. General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)





155 PT PERUSAHAAN PENGELOLA

ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     1. Umum (Lanjutan) 

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)    







             



1.

General (Continued)

                 

                       

 

 

    

   

    

   

 

 

 

      

 

   



 

 

 •          

•                    

 •                                          

•                                  









  

 











 

 

                          



                              

  



         





 Laporan Tahunan Laporan 2010 Annual Tahunan Report 2010


PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)   

ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     1. Umum (Lanjutan) 

 

 

1.

General (Continued)

 

 

                                    



                            

                                    



                                                         



  

            



 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

          

          



             





ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     1. Umum (Lanjutan) 

2.

1. General (Continued)

                                                                  

 













Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

                                                          

2. Significant Accounting Policies

                                                     

                                      

                               

                 

                                        

                         







                                                                  







ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)                                                                                                                                                                                                              




PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)    2. Significant Accounting Policies (Continued)

                       

           

                                                                                                                                                                       


PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (LANJUTAN) FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)        2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi 2. Significant Accounting Policies (Lanjutan) (Continued)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        





                                                 



                                                          




ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)                                                                                                                                                                                                         


2. Significant Accounting Policies (Continued)

                                                                                                                                                                                             





ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)                                                                                                                                                                                

                               

                                                                  

             

                                                                   

        

         



















ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)                                                                                                                                                                                                                         



                                                                                                                                                                                                         





ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)                                                                                                                                                                                                                                    




                                                                                                                                                                                                                               




ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)                                                     •                                            •                                       •                                                               



                                                    •                                                               •                                          •                                                          






PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (LANJUTAN) FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)        2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi 2. Significant Accounting Policies (Lanjutan) (Continued)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          







ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (Lanjutan) 

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)    2. 



Significant Accounting Policies (Continued)

               

    

                                                

                                               

                                       

                              

































                                                                      

                    

                             

                                                                      







ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (Lanjutan) 





                         

                    

                            

               



















                                                                      







                                      

   

                                      

    



   



                                                  





                                     



ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (Lanjutan) 





                                                























                                                                                                                                                                        

                                  

                                                    

                

                 

                    

                       





                                         













PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO CONSOLIDATED KONSOLIDASIAN (LANJUTAN) FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)        2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi  2. Significant Accounting Policies (Lanjutan) (Continued)                                                    









                       •       •                                   •              •                   

                 

          

             •  •  •                                                            

           











             









• • •

                                                   

                     






ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)      2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)                                                                

2.

                                                         





                        

 


                 





 

                                                                                                                                                                                                                     






171 T P R EP S U HA N A N EP GELOLA S A T E (PERSERO) DAN PR E USHA N A N A K A CATT A N A T A S A LO PA RAN KEUN A GAN KONSOLIDASIAN (LN A JUTN A )     .2 Ikhtisar Kebijakan kunt A ansi (Lanjutan)

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)    2.





      









 


          

 

 

   

   





       

         

       

             

 

                                              

                                        





















                                                  

                                                     



                             





ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)                                                                                                                                                                                                                                  






                   

                                                                                                                                                                                  


ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (Lanjutan)                                                                                                                                                                                                                                                         







                                                                                                                                                                                                                         




ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     2.

2.

Ikhtisar Kebijakan Akuntansi (Lanjutan) 



                        










                      

                                                               

 3.





                    

                 3.

Kas dan Setara Kas 

                           




 

 





             

             

  

  





   

   



Cash and Cash Equivalents

                           





ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     3. Kas dan Setara Kas (Lanjutan) 

 

              

4.

3.

Cash and Cash Equivalents (Continued)

        

        

 

 

            





 

4.

Investasi Jangka Pendek 

   

 

Short-Term Investments

 

  

 

 







   

  

  

   











                                            

5. 

5.

Piutang Usaha  

Accounts Receivable

 

      

      

      







       

       

      

      

       

 








ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     5. Piutang Usaha (Lanjutan) 

5.  

  

  

  

 

Accounts Receivable (Continued)





                                 

                                           

                                                        

                                                      

                     

                                    

                    

         

              

     

6. 























Piutang Retensi















      

6.

Retention Receivables

      

         




      



      






ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     6. Piutang Retensi (Lanjutan) 




 



    

    

  



    



7. Gross Amount Due from Customers         

7. Tagihan Bruto kepada Pengguna Jasa           

Retention Receivables (Continued)

 





6.

 

    

    

    

 

8. Persediaan          

8. Inventories  

 

 

 

 









                                                              





                                               






ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     9. Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka 

9.

 

       

  10.  

 

     



Perpajakan  

Advances and Prepaid Expenses

       

     

    



10.

 

Taxation

 

  

  

  

  









  



     

   



 

      

    





             

           




      

         

   

      

   

   









ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     10. Perpajakan (Lanjutan) 

10. Taxation (Continued)  

       

   

                                                                                                

       





                                                                    

 

 

 

 

     

     

     

      









 

















ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     10. Perpajakan (Lanjutan)            



        

      



 

 




Taxation (Continued)

                   



      

              



      





  

  

  

  









  

                                                                     



10.

      

 

  



             








 

                                                                              







ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     10. Perpajakan (Lanjutan)                                                                                                                                                                              •                                                





10. Taxation (Continued)                                                                                                                                                           •





                                                




ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     10. Perpajakan (Lanjutan)   •                          

   

•

                                                                                                                                                                               •




•



10.

Taxation (Continued)

                                                                                     

                                                                                                                                               







ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     10. Perpajakan (Lanjutan)                                    

 

10. Taxation (Continued)                        

 

                               

 

 



               

      

   

       



 11.

Pinjaman yang Diberikan  

     





Loans Receivable

            

     

                                                                                          



11.







                                                                                              




ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     11. Pinjaman yang Diberikan (Lanjutan)  

11.

Loans Receivable (Continued)

       

         

           

             





 

          

12. 





 

   

   

     

    

    

     

12.

Aset Tetap

      

  

      

  

    

    

    

    









    

   

   

   




















       





      

   



Property and Equipment







ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     12. Aset Tetap (Lanjutan) 

   

  

12.

      

Property and Equipment (Continued)   

  

  

  

  









  

  

  

  















    





    

      

 

 

 







                   

        

 

                   

   

               

       

               

       

          

        

  

 








ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     13. Investasi Pada Perusahaan Asosiasi                                 



 

      

13.

Investments In Associated Company                                      

  

   

 

  

  

   









               



    

   










  

            

         

   

   









ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     14. Investasi pada Kerjasama Operasi











                     

14.

Investments in Joint Operations

  

 

   

  

  





 15.

15.

Aset Lancar Lainnya dan Aset Lain-lain



      

 

 



 

       



   

     

  

  

  







 



                                                                        



Other Current Assets and Other Assets

     

   



                             






ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     16. Hutang Usaha           

16. Accounts Payable         

       

     

     







  17. 

17.

Hutang Bank



Bank Loans

      

 





   

   









                                           






    

                             





ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     17. Hutang Bank (Lanjutan)                                                                                           

17. Bank Loans (Continued)                     



                                       





                       

 

                      



       

               









  

 

            





                                                





       

                                               





ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     17. Hutang Bank (Lanjutan) 




17.

Bank Loans (Continued)

                                                                                                                                    





                                                                                                                                                              



                                                                    





                                                           










ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     18. Hutang Bruto kepada Pihak Ketiga 

18.





Gross Amount Due to Third Parties

                  

   

   

  19. Uang Muka Kontrak Jangka Pendek

19.





   





Advances on Short-Term Contract

           

   

   

  20. Biaya Masih Harus Dibayar dan Hutang Lain-lain 



 



Accrued Expenses and Other Payables

      

    

 

 

       







                                                          



20.

         

   

                          








ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     21. Hasil Pengelolaan Aset yang Masih Harus  Disetor 



                                                                                                                  

21. 

                                                                                                                   

 

            



Proceeds from Asset Management For Remittance

         





      

      





 




















ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     21. Hasil Pengelolaan Aset yang Masih Harus  Disetor (Lanjutan) 

               

 

21.



 



Proceeds from Asset Management For Remittance (Continued)

        

        





         



       

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

     







ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     22. Kewajiban Imbalan Pasca Kerja     



PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)       



                                 

22.

Post Employment Benefit Obligations

 

                                         

 

 

  

  

  

  









  





 

 

  

  

  

  









    

 

   

   

   

   











 

                                                        








 

 







                                                                        





ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     22. Kewajiban Imbalan Pasca Kerja (Lanjutan)    

22.

 

 

 

 

  

  

  

  









  



   

  

 

 





 

   

   

   







                          

  

     



 





 

  

  

         

 

 

  

  

 









 

 







                          



 





 

     



Post Employment Benefit Obligations (Continued)






ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)      22. Kewajiban Imbalan Pasca Kerja (Lanjutan)                                                                23. Uang Muka Kontrak Jangka Panjang      



       

22.

                                                                 23. Advances on Long-Term Contract          

         



24. Ekuitas                                                              




Post Employment Benefit Obligations (Continued)



       

24. Shareholders’ Equity                                                          




ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     24. Ekuitas (Lanjutan)  ▪                                                         ▪                                            ▪


  





                     

▪                  



▪                  







Shareholders’ Equity (Continued)

▪                                                           ▪                                                 ▪

                               

▪                 ▪                 

 



            








ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     24. Ekuitas (Lanjutan)







         



                            







24.



      




             

      

 

 

























































  

  

  

  



                             



                             

                                    

 





        

 

 

 

    

    

 

 

       




















ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     24. Ekuitas (Lanjutan) 

24.



                                                                                                                                                   

 

25. Pendapatan Usaha 


                                                                                                                                                                     

25.

  

Revenues

 

               

 

 





 

 





  

  

 

 







                

    

 








ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     25. Pendapatan Usaha (Lanjutan) 







25.



                                      

     

   

   









 

 

   

   







                                                       •         •

•



                                          

           

 


            

                                                                    •                  •                           •                                                        

                                                                      



Revenues (Continued)
























                                                                                                                                                                                                                                      


                      







 



                                                                                                                                                                                                                

      











 



25.



                           

 

26. Beban Usaha 

                                                    




  

                   

26.

 

         

         

  

  

    

    

   

   

          

          

 

 

    

    




Operating Expenses

                                                 





ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     27. Laba Proyek Kerjasama Operasi







                                  28. Pendapatan (Beban) Lain-lain  

Profit from Joint Operations

              

 

    

27.



28.

Other Income (Charges)

     

   





     

        

       

       

        

















 

29. Aset dan Kewajiban Moneter dalam Mata Uang Asing 

  

           

    

29.





Monetary Assets and Liabilities in Foreign Currencies

      

    

    

    

    

  



 

   

 

 

 





 

 

 

 

 



   

  

  

  



    

  



    

  

   

 







ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     30. Kontinjensi                                                                                   31. Perikatan dan Perjanjian                                                                                                                                                 




PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)    30. Contingencies                                                                                



31. Commitments and Agreements                                                                                                                              







ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)      31. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan)   •                                                       •                             •                                                 •                                                                               •                                



31. •



Commitments and Agreements (Continued)

                                          

•

                             

•

                                                                 

•

                                                                           

•

                            



ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     31. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan) 






 

•                                            •                           •                            

•

•

•






                                                                                     

                                                                                                                                 





                                                        


                                       






ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     31. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan) 








 




                                                                

                                             

                                                                        









                                                                           







                                          



                                       

      



          Laporan Tahunan Laporan 2010 Annual Tahunan Report 2010



ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)      31. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan)                                                                                                                                                                                                                                             


31.


                                                                                            

                                                                                                                                                           







ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)      31. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan)                                                                                                                                                                                                                              



31.


                                                                                                                                                                                





       






ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)      31. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan)                                                                                                                                                                                                                                        


31.


                                                                                                                                                                                                                                   





ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)      31. Perikatan dan Perjanjian (Lanjutan)                                                      

31.

                                                                                                                                  32. Manajemen Risiko Keuangan                          








                                                                                                                                                                        32. Financial Risk Management             




ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     32. Manajemen Risiko Keuangan (Lanjutan)   

32.

Financial Risk Management (Continued)  

  

 

 

                  

 



   

 

  






    





  

   

 

                                                                                                  





        



                                                                   



                             





ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     32. Manajemen Risiko Keuangan (Lanjutan)           −             −                        −                                                                                



32. Financial Risk Management (Continued)    −                    −                           −                                                                                                

                                                          







   



ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     32. Manajemen Risiko Keuangan (Lanjutan) 












 

                                                                                                                  

Financial Risk Management (Continued) 





                               



                                    



                            

                             

                         

                                                                                      

                                                                        
















     






                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                   

                                      



Financial Risk Management (Continued)

                











32.



Financial Risk Management (Continued)

                

             

                   

              

      

 













  





                                       

                                   

                 

                   

                                   

                             

              

              



















 

























 





  









 

 



 





 

































  








ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     32. Manajemen Risiko Keuangan (Lanjutan)                                                                                                                                                                                                                                        



32.

Financial Risk Management (Continued)                                 

                                                                                                                                                                                         






ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     32. Manajemen Risiko Keuangan (Lanjutan)                             

32. Financial Risk Management (Continued)               



33. Proforma Laporan Keuangan  33. Proforma of Consolidated Financial Konsolidasian Statements                                                                                              

                                                




  

                                         







ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     33. Proforma Laporan Keuangan Konsolidasian (Lanjutan)





33.





  



           

Proforma of Consolidated Financial Statements (Continued) 



         

         

          

       

      

      

       









 

 





       

       

       

       

   

  

  

   







                  







 

 

 

 

  

  





                  

 








ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     33. Proforma Laporan Keuangan Konsolidasian (Lanjutan)





33.





  

 

Proforma Consolidated Financial Statement (Continued) 





























 





 

  

  

   







  

  

   





 















            

  34. Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca                 35. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan  Baru                                                                                          




34. Subsequent Events                         35. The Statement of New Financial Accounting Standards                                                                            






ASET (PERSERO) DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (LANJUTAN)     35. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan  Baru (Lanjutan)                                                                                                          36. Tanggung Jawab Manajemen atas  Laporan Keuangan Konsolidasian                          

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (CONTINUED)    35. The Statement of New Financial Accounting Standards (Continued)

                                                                                                           

36. Management Responsibility to Consolidated Financial Statements

                










222 Appendix I

Lampiran I

PT PERUSAHAAN PENGELOLA PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) ASET (PERSERO) (Perusahaan Induk Saja) (Parent Company Only) NERACA BALANCE SHEETS  

 

 













































 



 







 







 





















































































































 















  



























 

















 

 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)





223 Appendix II

Lampiran II

PT PERUSAHAAN PENGELOLA PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) ASET (PERSERO) (Perusahaan Induk Saja) (Parent Company Only) LAPORAN LABA RUGI STATEMENTS OF INCOME     



 

 





 















   

  

  

   









 

 





    







     

                          

 





 Laporan Tahunan Laporan 2010 Annual Tahunan Report 2010

Appendix III














  

  

       

   

   

 

 



   

   













          

         



        





 

   





  

   







 

   





  

   



       



 

   





  

   





 





 

    

  



  

    

 

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) (Perusahaan Induk Saja) (Parent Company Only) LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS STATEMENTS OF CHANGES IN SHAREHOLDERS’ EQUITY   

Lampiran III



224

225 

Appendix IV

Lampiran IV

PT PERUSAHAAN PENGELOLA PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) ASET (PERSERO) (Perusahaan Induk Saja) (Parent Company Only) LAPORAN ARUS KAS STATEMENTS OF CASH FLOWS     

                       

 

 

   

   

  

  

     

     

               







  

  





     







    

  

  

    

 





 

 





 

 





 

  





 







 












HALAMAN INI SEGAJA DIKOSONGKAN THIS PAGE IS INTENIONALLY LEFT BLANK

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO) State-owned Asset Management Company

D

OPTIMA

Sampoerna Strategic Square North Tower - Lt.9 Jl. Jend Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930 T. 62 21 251 2222 F. 62 21 579 82150 www.ptppa.com

PPA. Lighting Up Hopes. menerangi harapan banyak kalangan. Annual Report PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

Recommend Documents