POTENSI PARTISIPASI MASYARAKAT MENUJU PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN DALAM RANGKA UNIVERSAL COVERAGE DI KOTA BANDUNG
Henni Djuhaeni Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Unpad
LATAR BELAKANG Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan: antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menyatakan bahwa jaminan kesehatan menggunakan prinsip asuransi sosial
Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan - Setiap orang mempunyai hak memperoleh akses atas sumberdaya kesehatan -Mempunyai kewajiban ikut mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan dan -Turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial.
Masyarakat (sasaran program) salah satu komponen yang harus dipersiapkan untuk ikut dalam pembiayaan jaminan kesehatan ~ kemampuannya.
KERANGKA PIKIR PEMILIHAN SASARAN Ditanggung pemerintah : - pusat (Jamkesmas) - pemerintah daerah (Gakinda)
MASYARAKAT MISKIN
MASYARAKAT PEKERJA INFORMAL
MASYARAKAT KAYA
?
- tidak mempunyai penghasilan tetap - bukan sasaran program pemerintah - persentase cukup besar - Merupakan Potensi universal coverage Kemampuan membayar sendiri
KOTA BANDUNG
Proporsi anggaran kesehatan pemerintah terbatas : 7% (2004), 7,31% (2005)
Potensi untuk Universal coverage
- Biaya pelayanan kesehatan - Hightech
Universal coverage Jaminan kesehatan masyarakat Meningkatkan akses
OUT OF POCKET (76,66 % ) Masyarakat mendanai sendiri kesehatannya
Harapan
Health Insurance 23,34 %
MAHAL
Akses ke pelayanan kesehatan minimal (terlambat) karena tak mempunyai dana tunai yang cukup
Tingginya angka kesakitan diikuti kematian
TUJUAN PENELITIAN
Untuk mengetahui kemampuan serta kemauan masyarakat pekerja informal Kota Bandung dalam menyisihkan dana bagi jaminan kesehatan melalui asuransi.
Ability to Pay ditelusuri dari pendapatan dan pengeluaran
Belanja Pendapatan: jumlah penghasilan individu yang dapat mempengaruhi kebutuhannya.
Pengeluaran : pengeluaran yang dikeluarkan untuk bahan pokok makanan dan nonmakanan, bukan pokok, kesehatan dll.
Willingness to Pay
Menyisihkan dana / tabungan Untuk premi asuransi
Kejahteraan yg maksimum
KERANGKA PIKIR KEMAUAN
KEADAAN E K O N O M I
YANKES YG DIINGINKAN PENGHASILAN & PENGELUARAN KEPEMILIKAN RUMAH
S
PENGUMPUL IURAN /PREMI
KEPEMILIKAN KENDARAAN
TK KEPERCAYAAN TERHADAP PENGUMPUL IURAN /PREMI
TABUNGAN KESEHATAN
BESARAN IURAN /PREMI
ATP
WTP
mengetahui kemampuan serta kemauan masyarakat pekerja informal Kota Bandung untuk menyisihkan dana bagi jaminan kesehatan melalui asuransi.
Potensi partisipasi masyarakat Kota Bandung menuju pelaksanaan universal coverage
Disain : Survey dengan analisis deskriptif Sampel : 700 responden, - pekerja informal , - merasa berpenghasilan Rp 650.000,- Rp 1.500.000,-, - belum tercakup asuransi kesehatan - Mulistage random sampling Alat: kuesioner terbuka dan tertutup
KEADAAN EKONOMI
RUMAH
KENDARAAN
Bukan milik sendiri, 337 , 48.1%
Milik sendiri 318 45.4%
Milik sendiri 363 51.9%
Bukan milik sendiri 382 54.6%
KEADAAN EKONOMI PENGHASILAN DAN PENGELUARAN Penghasilan (Rp)
Pengeluaran (Rp)
Selisih penghasilan dengan Pengeluaran (Rp)
1.018.435,71
1.799.184,59
-780.748,88
273.830,75
774.898,93
-501.068,18
1.000.000,00
1.634.415,71
-634.415,71
Minimum
650.000,00
428.932,33
221.067,67
Maximum
1.500.000,00
5.816.276,43
n = 700 Mean Std. Deviation Median
-4.316.276,43
Proporsi Besaran Rupiah rata-rata Pengeluaran untuk Pokok Makanan , Pokok nonmakanan, Bukan Pokok dan Kesehatan Responden
Pengeluaran untuk Bukan Pokok 13.7%
Pengeluaran Untuk Kesehatan 6.4% Pengeluaran untuk Pokok Makanan 30.5%
Pengeluaran untuk Pokok NonMakanan 49.4%
Proporsi responden yang memiliki tabungan kesehatan Sudah memiliki t a b u n g a n kesehatan 5 . 6 %
Belum memiliki tabungan kesehatan 94.4%
Pelayanan yg diharapkan
Pelaksana pengumpul premi Petugas Khusus 29.4%
Rawat Jalan 10.1%
Rawat Jalan, Rawat Inap,Lab 2.7%
Rawat Jalan, Rawat Inap, Lab & Operasi 87.1%
RT/RW 51.4%
Listrik 19.1%
< Rp 25,000,-
Rp 25,000 - 50,000,-
Rp 50,001 - 75,000,-
> Rp 75,000,-
Tidak percaya 11.1%
Percaya 88.9% 0.7%
5.4% 0.6%
93.3%
Kepercayaan thd kolektor premi
Besaran Premi yg diinginkan
KESIMPULAN 1. Tidak ada perbedaan signifikan dalam kepemilikan rumah dan kendaraan 2. Selisih antara penghasilan dan pengeluaran rata-rata negatif yaitu sebesar minus Rp.780.748,88. Hampir 80% dari rata-rata pengeluaran perbulan digunakan untuk kebutuhan pokok dengan pengeluaran bukan makanan lebih besar. (49,4%) daripada kebutuhan pokok makanan (30,34%). 3. Rata-rata pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok dan kesehatan << (21,1%): 13,7% pengeluaran bukan pokok dan pengeluaran untuk kesehatan hanya 6,39% per bulan. dasar untuk konversi iuran/premi asuransi kesehatan 4. Hampir seluruh (93,3%) responden bersedia membayar (Willingness to pay) premi asuransi sebesar < Rp.25,000.-./orang besaran konversi perkapita sangat tergantung dari jumlah tanggungan
KESIMPULAN lanjutan 5. Ability to pay - keluarga dgn tanggungan ≤ 4 orang (79,6%) masalah ~ pelayanan kesehatan sesuai
tidak
- Keluarga dgn tanggungan > 4 orang kendala cukup besar, karena willingness tidak diikuti dengan ability. 6. Sebagian besar (87,1%) mengharapkan jaminan pelayanan kesehatan yang lengkap. 7. Sebagian (51,4%) responden mempercayakan pengambilan iuran/premi asuransi kesehatan kepada Rt/Rw dengan tingkat kepercayaan mencapai 88,9 % . 8. Sebagian besar (94,4%) responden tidak memiliki tabungan kesehatan kesehatannya semakin tidak terjamin
SARAN • Untuk pencapaian universal coverage , selain masyarakat miskin, perhatian pemerintah Kota Bandung hendaknya juga ditujukan pada kelompok masyarakat pekerja informal • Perhatian ini sebaiknya dalam bentuk subsidi sebagian pembayaran iuran/premi asuransi kesehatan bukan pelayanan kesehatan gratis • rentang pengeluaran masyarakat sangat heterogen sumber iuran sebaiknya ~ persentase pengeluaran ~ fakta: tidak mungkin dilakukan persentase penghasilan. • Pada pelaksanaan universal coverage, tampaknya ATP iuran/premi asuransi kesehatan akan mengalami kendala, karena sebagian besar masyarakat bekerja pada sektor informal (tidak termasuk miskin, tapi daya beli rendah). Konsekuensi peran Pemerintah dalam mendanai kesehatan, harus cukup besar
SARAN •
Upayakan agar kelompok masyarakat pekerja informal ini dapat memperoleh yankes optimal sampai di tingkat rumah sakit dengan lengkap apabila dibutuhkan.
• Kerja keras dengan melibatkan lintas sektor dalam mensosialisasikan UU SJSN dan dilakukan bagi seluruh masyarakat di Kota Bandung sehingga universal coverage tercapai. • Perlu dilakukan analisis dan penelitian lebih lanjut untuk penghitungan harga iuran/ premi asuransi dan bentuk pembayaran serta besaran rupiah dari badan penyelenggara asuransi.
