POLITIK KEBIJAKAN BBM, BLSM & EFEK ELEKTORALNYA Lingkaran Survei Indonesia Juni 2013 1
Pengantar •
•
•
Politik Kebijakan BBM, BLT Dan Efek Elektoralnya
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013. Persetujuan terhadap RAPBN-P juga artinya persetujuan DPR terhadap rencana pemerintah mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan menaikan harga BBM. DPR terpecah ke dalam dua kubu pendapat. Kubu pertama adalah anggota dan fraksi di DPR yang menyetujui RAPBN-P yang artinya juga menyetujui kenaikan BBM. Dan Kubu kedua adalah anggota dan fraksi yang tidak menyetujui RAPBN-P yang artinya juga menolak kenaikan BBM. Kubu pertama adalah fraksi yang partainya tergabung dalam koalisi pemerintah minus PKS (Partai Demokrat, Golkar, PKB, PAN, dan PPP). Dan kubu kedua adalah partai yang pasca Pemilu 2009 dikenal sebagai partai oposisi plus PKS (PDIP, Hanura, dan Gerindra). Voting pengambilan suara dimenangkan oleh kubu pertama koalisi pemerintah dengan 338 suara. Total suara dari kubu yang menolak kenaikan BBM hanya 108 suara. Pada Jumat, 21 Juni 2013 kemarin, pemerintah juga telah mengumumkan kenaikan harga BBM. Melalui Menteri ESDM Jero Wacik, Pemerintah secara resmi mengumumkan kenaikan harga BBM (Premium dan Solar) dan berlaku serentak di seluruh wilayah di Indonesia. Terlepas dari argumentasi ekonomi yang teknokratis, kebijakan naik turunnya BBM tak bisa dilepas dari motivasi dan manuver pencitraan baik pemerintah maupun partai politik di DPR. Apalagi jika kebijakan menaikan atau menurunkan harga BBM ini diambil menjelang Pemilu 2014. Partai politik menyadari bahwa politik naik turunnya BBM dan BLT atau sejenisnya (kini BLSM) berhubungan langsung dengan naik turunnya pamor dan dukungan publik terhadap tokoh atau partai politik. 2
•
Pengaruh isu BBM dan BLT (BLSM) terhadap elektoral tokoh ataupun partai terekam dari sejumlah survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) sejak tahun 2005. LSI secara khusus telah melakukan survei tentang efek elektoral politik BBM pada tahun 2005, 2008, 2012, dan saat, ini setiap kali ada rencana pemerintah menaikan harga BBM. -o0o-
•
Sebanyak 79.21 %, publik tidak setuju dengan kebijakan pemerintah menaikan harga BBM. Hanya 19.10 % yang menyatakan bahwa mereka setuju dengan kebijakan pemerintah menaikan harga BBM tersebut. Sebaliknya mayoritas publik setuju dengan rencana pemerintah memberikan bantuan uang tunai (BLSM) kepada warga miskin. Sebanyak 58.92 % menyatakan bahwa mereka setuju dengan rencana pemerintah memberi bantuan tunai Rp. 150.000/bulan kepada warga miskin. Dan hanya 29.12 % yang menyatakan bahwa mereka tidak setuju.
•
Inilah salah satu temuan terbaru survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI). LSI secara khusus kembali melakukan riset tentang respon masyarakat terhadap rencana kenaikan BBM serta menghitung efek elektoralnya. Survei ini adalah survei dengan Quick Poll yaitu menggunakan “Handset LSI” yang dipegang oleh 1200 responden. Para responden ini dipilih dengan metode multistage random sampling. Survei dilakukan pada tanggal 18-20 Juni 2013. Margin of error survei ini sebesar +/- 2.9 %.
3
•
Besarnya penolakan publik terhadap rencana kenaikan BBM bukan hanya terjadi pada rencana kenaikan tahun 2013 ini. LSI mencatat bahwa pada rencana kenaikan BBM tahun 2005, 2008, dan 2012, penolakan publik terhadap rencana kenaikan itu juga tinggi. Pada tahun 2005, mereka yang menolak kenaikan BBM sebesar 82,3 %. Pada tahun 2008, mereka yang tidak setuju subsidi BBM dikurangi atau tidak setuju dengan kenaikan BBM sebesar 75.1 %. Dan pada tahun 2012, mereka yang menolak kenaikan harga BBM sebesar 86.60 %.
•
Mereka yang menolak kenaikan harga BBM merata di semua lapisan masyarakat. Baik mereka yang laki-laki maupun perempuan, tinggal di kota maupun pedesaan, yang berpendidikan tinggi maupun rendah, yang kaya maupun yang miskin, pemilih partai oposisi maupun koalisi pemerintah, mayoritas menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM.
•
Meski demikian, penduduk yang perempuan, berpendidikan rendah, dan tinggal di pedesaan lebih besar prosentase penolakannya. Fenomena ini merupakan hal yang logis, karena sebagian besar perempuan adalah ibu rumah tangga/ penanggung jawab “keuangan” dalam rumah tangga. Bagi mereka, kenaikan harga BBM akan mendorong kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.
•
Yang paling ditolak adalah kenaikan harga bensin premium ketimbang pertamax atau pertamax plus atau solar. Ini lumrah karena berdasarkan survei LSI, 71.1% publik menggunakan premium. Sementara yang menggunakan pertamax hanya 15.8%, solar (7.9%), pertamax plus (atau super extra) hanya 2%. 4
•
Survei ini juga menanyakan tentang respon publik terhadap iklan layanan masyarakat tentang rasionalisasi kenaikan BBM yang dibuat pemerintah. Seperti diketahui, pemerintah sangat gencar melakukan sosialisasi alasan-alasan pemerintah menaikan harga BBM. Sosialisasi pemerintah yang isinya “alihkan subsidi untuk masyarakat miskin” dilakukan melalui berbagai medium misalnya lewat spanduk, sms, dan iklan di media massa. Sebanyak 65.70 % publik menyatakan pernah menyaksikan iklan-iklan pemerintah tersebut. Dari mereka yang menyaksikan iklan tersebut, mayoritas menyatakan bahwa mereka ragu-ragu dengan materi iklan tersebut yang menyatakan bahwa pengurangan subsidi untuk kepentingan rakyat kecil. Sebanyak 40.60 % publik menyatakan ragu. Sebanyak 25.30 % menyatakan tidak percaya. 22.20 % menyatakan percaya. Dan sebanyak 11.9 % menyatakan tidak tahu/tidak jawab.
•
Jika harga BBM naik, pihak manakah yang dianggap publik paling pantas dipersalahkan atau bertanggung jawab? Mayoritas publik menjawab, yang patut dipersalahkan adalah Presiden dan parlemen (DPR). Sebanyak 44.52 %, publik menyatakan SBY adalah pihak yang paling bisa dipersalahkan atas kenaikan BBM. Dan sebanyak 26.03 % publik menyalahkan DPR. Kedua pihak ini dianggap publik sebagai penanggung jawab utama terhadap kebijakan naik turunnya harga BBM.
5
•
Lalu partai politik manakah yang paling dipersalahkan oleh publik? Mengingat partai politik adalah pihak yang juga ikut bertanggung jawab dalam kebijakan kenaikan BBM melalui fraksi atau anggotanya di parlemen. Jika BBM naik, partai politik yang paling dipersalahkan adalah Partai Demokrat. Sebanyak 58.62 % publik menyatakan Partai Demokrat yang paling bertanggung jawab atas kenaikan harga BBM. Hanya 15.52 % publik yang menyalahkan partai lainnya. Penilaian publik ini adalah suatu hal yang logis. Mengingat partai Demokrat adalah partai yang berkuasa. Ketua Umum Partai Demokrat adalah seorang Presiden. Meski semua partai politik minus PKS yang berkoalisi dengan pemerintah mendukung kenaikan harga BBM, namun tumpuan kemarahan publik tetap mengarah kepada Partai Demokrat.
•
Sebaliknya mayoritas masyarakat setuju dengan rencana pemerintah memberi kompensasi berupa uang tunai sebesar Rp.150.000 kepada warga miskin. Sebesar 58.92 % publik menyatakan setuju dengan pemberian BLSM oleh pemerintah. Hanya 29.12 % yang menyatakan tak setuju. Dan sebesar 11.96 % menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
•
Yang menyatakan setuju dengan pemberian BLSM juga lintas segmen masyarakat. Mulai dari desa kota, lelaki atau perempuan, pendidikan tinggi atau pendidikan rendah, pemilih partai oposisi maupun partai pemerintah, mayoritas setuju dengan pemberian BLSM. Mereka yang tinggal di desa, warga menengah bawah, dan berpendidikan rendah lebih tinggi prosentase persetujuan terhadap pemberian BLSM dibanding dengan mereka yang tinggal di kota, berpendidikan tinggi, dan dari status ekonomi menengah ke atas. 6
•
Namun demikian, mayoritas publik pesimis bahwa program BLSM ini akan tepat sasaran kepada warga miskin. Hanya 24.27 % saja publik yang yakin bahwa penyaluran BLSM ini akan tepat sasaran. Sedangkan mayoritas publik, yaitu sebesar 72.33 % tidak yakin bahwa penyaluran BLSM tepat sasaran.
•
Jika program BLSM direalisasi oleh pemerintah, maka program ini memiliki efek elektoral positif terhadap tokoh atau partai yang dinilai berjasa memberikan program ini. Partai politik yang paling terdongkrak pamornya adalah partai Demokrat. Sebanyak 49.45 % publik menyatakan Partai Demokrat lah yang paling berjasa dalam menjalankan program ini. Dan hanya 16.73 % publik yang menilai partai politik lain yang berjasa. Partai Demokrat memperoleh “berkah” yang paling besar dari program BLSM.
•
Selain Partai Demokrat, Presiden SBY pun mendapatkan “berkah” dari program BLSM. Mayoritas publik menyatakan bahwa presiden SBY lah yang paling berjasa jika BLSM dijalankan. Sebanyak 46.95 % menyatakan SBY paling berjasa. Hanya 11.47 % yang menyatakan Hatta Rajasa berperan. Dan sekitar 16.12 % yang menyatakan tokoh lain yang berjasa. Dan sebanyak 25.45 % publik yang tidak menjawab.
7
•
• -o0oSekali lagi, bagi pemerintah dan partai politik, naik turunnya harga BBM dan penyaluran dana tunai sebagai kompensasi, besar pengaruhnya terhadap naik turunnya dukungan publik (electoral effect). Tarik ulur kenaikan BBM oleh pemerintah dan DPR menunjukan bahwa efek dukungan publik menjadi kalkulasi penting. Pemerintah maupun partai politik tak mau dicap sebagai pembuat kebijakan yang tidak “pro rakyat”. Logika sederhana rakyat adalah BBM yang murah dan kompensasi bagi warga miskin adalah kebijakan pro rakyat. Jika sebaliknya, maka kebijakan tersebut dianggap tidak pro rakyat.
•
Dari sejumlah survei yang dilakukan oleh LSI menunjukan bahwa menaikan harga BBM adalah “musibah politik” bagi pihak yang dianggap bertanggung jawab. Dan memberi kompensasi berupa uang tunai adalah “berkah” bagi pihak yang dianggap berjasa.
•
Di tahun 2005 bulan Oktober, Pemerintahan SBY menaikan BBM. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) membuat dua survei saat itu, sebelum dan setelah BBM naik: Agustus 2005 dan Januari 2006. Dukungan atas SBY dan Demokrat saat itu anjlok kurang lebih sekitar 5-10% akibat naiknya harga BBM. Di suvei Agustus 2005, dukungan kepada Demokrat 17.2% dan merosot menjadi 12.3% di survei Januari 2006. Kepuasan atas kinerja SBY di survei Agustus 2005 sebesar 64.7% dan merosot menjadi 53.8% dalam survei Januari 2006.
8
•
Tapi tahun 2008 dan 2009 juga menjadi “berkah” bagi Demokrat dan SBY. Saat itu harga BBM turun dua kali (des 2008 dan Jan 2009). Ditambah lagi, saat itu hadir program BLT tahun 2008 dan 2009. Inilah momen awal demokrat yang menanjak dari partai papan tengah di pemilu 2004, menjadi pemenang pemilu 2009. Ini juga yang menjadi momentum bagi SBY untuk “menang satu putaran” saja di tahun 2009. Turunnya harga BBM dan BLT sangat disukai mayoritas pemilih. Demokrat dan SBY mampu membentuk citra bahwa mereka yang berjasa. Di saat itu, partai-partai koalisi pemerintah lainnya (Golkar, PKS, PBB, dan lainnya) tak mampu menarik simpati publik sebagai pihak yang juga turut berjasa menjalankan program BLT.
•
Saat itu Megawati (PDIP) melakukan blunder. Di bulan maret 2009, Megawati mengkritik program BLT. Menurut Megawati program BLT membuat mental rakyat seperti peminta-minta dan pemerintah seperti sinterklas. Pidato Megawati ini segera “digoreng” lawan politiknya di aneka medium. Padahal penerima BLT adalah wong cilik yang menjadi kekuatan utama PDIP. Wong cilik dengan mudah digiring pindah ke Partai Demokrat.
•
Kini harga BBM dan BLT (kini BLSM) terulang lagi di tahun 2013. Sangat mungkin dua program ini juga masih mewarnai politik Indonesia sampai 2014. Apakah mungkin harga BBM turun lagi menjelang 2014, dan demokrat mendapat berkahnya? Apakah mungkin PDIP dan Megawati membuat blunder lagi dengan mengecam BLSM, sehingga wong cilik semakin lari dari PDIP? Bagaimana dengan sikap dan langkah politik dari partai koalisi pemerintah atau partai oposisi lainnya? 9
•
-o0o-
•
Harga BBM telah naik dan penyaluran BLSM akan berjalan karena telah disetujui DPR. Kini yang menarik dicermati adalah bagaimana sikap partai politik baik mereka yang berkoalisi dengan pemerintah maupun oposisi terhadap kebijakan BLSM. LSI memprediksi ada tiga skenario langkah politik yang akan dilakukan oleh partai-partai koaliasi pemerintahan ataupun partai oposisi.
•
Pertama, akan terjadi parade dukungan terhadap kebijakan BLSM. Semua partai koalisi pemerintah termasuk PKS akan berebut “peran publik” sebagai pihak yang paling berjasa melakukan program BLSM. Dahsyatnya sentimen positif program BLSM tak mungkin disia-siakan oleh partai koalisi pemerintah. Partai-partai koalisi pemerintah yang lain juga ingin memperoleh “berkah” yang pernah diperoleh Partai Demokrat pada Pemilu 2009. Partai Demokrat kini tak akan sendirian mengklaim program BLSM, karena Golkar dan partai koalisi pemerintah yang lain pun akan melakukan peran public relation untuk menarik simpati publik sebagai pihak yang berjasa.
10
•
Kedua, partai oposisi tetap pada sikapnya menolak kenaikan BBM namun tidak tegas dan terbuka menyerang program BLSM. Bahkan bisa saja akan mendukung program BLSM dengan cara yang berbeda. Misalnya dengan bahasa-bahasa publik yang populis seperti mengawasi penyaluran BLSM tepat sasaran dan lainnya. Pengalaman PDIP pada pemilu 2009 menjadi referensi politik bukan hanya oleh PDIP namun partai oposisi lainnya bahwa program BLSM sangat disukai oleh rakyat kecil.
•
Ketiga, PKS tetap melakukan peran gandanya. Di satu sisi, menolak kenaikan BBM meski PKS adalah bagian dari pemerintahan. Namun di sisi lain tetap akan mendukung program BLSM. Bahkan juga akan turut berebut peran publik sebagai pihak yang berjasa dalam program BLSM. Sebagai bagian dari koalisi pemerintahan, sikap PKS ini tentunya membuat antipati partai koalisi pemerintah lainnya. Wacana mengeluarkan PKS dari koalisi pemerintahan bukan merupakan perkara yang mudah. Karena jika itu terjadi, bisa saja menjadi blunder politik bagi partai Demokrat dan SBY. Jika PKS dikeluarkan dari koalisi pemerintahan karena menolak kenaikan BBM, maka bisa saja sentimen positif akan diraih PKS. Mengingat penolakan terhadap BBM adalah isu populis yang diinginkan mayoritas publik.
23 Juni 2013 Lingkaran Survei Indonesia Adjie Alfaraby : 0811161414 / 0812.811.21.696 Fitri Hari : 0813.8014.0260 11
REKOR MURI Survei Paling Akurat dan Presisi 6 Rekor terbaru MURI ( Museum Rekor Indonesia)
Paling Presisi 1. Quick Count yang diumumkan tercepat (1 jam setelah TPS ditutup) 2. Quick Count akurat secara berturut-turut sebanyak 100 kali 3. Quick Count dengan selisih terkecil dibandingkan hasil KPUD yaitu 0,00 % (Pilkada Sumbawa, November 2010)
Prediksi Paling Akurat 1. Survei prediksi pertama yang akurat mengenai Pilkada yang diiklankan 2. Survei prediksi akurat Pilpres pertama yang diiklankan 3. Survei prediksi akurat Pemilu Legislatif pertama yang diiklankan 12
METODOLOGI SURVEI Pengumpulan Data : 18- 20 Juni 2013 • • • • •
Metode sampling : multistage random sampling Jumlah responden awal : 1200 responden Margin of error : 2.9 % Seluruh Propinsi di Indonesia Menggunakan “Handset LSI”
Survei dilengkapi dengan Riset Kualitatif •FGD di tujuh ibu kota propinsi terbesar • In Depth Interview •Analsis media nasional
13
13
79.21 % Tak Setuju Harga BBM Naik Q: Pemerintah berencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (bensin premium). Apakah Anda setuju atau tidak apabila harga BBM (bensin premium) dinaikkan harganya?
Variabel Kurang Setuju/Tidak Setuju Sama Sekali Cukup Setuju / Sangat Setuju Tidak Tahu/Tidak Jawab
Prosentase
79. 21 % 19. 10 % 1. 69 %
Hanya 19. 10 % publik yang mendukung kenaikan BBM 14
Mayoritas warga di desa maupun kota tak setuju BBM Naik Q: Pemerintah berencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (bensin premium). Apakah Anda setuju atau tidak apabila harga BBM (bensin premium) dinaikkan harganya?
Kategori
Setuju
Tidak Setuju
Desa
13.19 %
84.01 %
2.80%
Kota
22. 75%
75.75 %
1.50%
Tidak Setuju
TT/TJ
Kategori
Setuju
TT/TJ
Laki - Laki
20.20%
78.80 %
1.00 %
Perempuan
15.59%
81.20%
3.21%
Mereka yang tinggal di desa dan ibu-ibu lebih banyak yang menolak 15
Mereka yang berpendidikan tinggi maupun rendah tak setuju BBM Naik Q: Pemerintah berencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (bensin premium). Apakah Anda setuju atau tidak apabila harga BBM (bensin premium) dinaikkan harganya?
Kategori
Setuju
Tidak Setuju
TT/TJ
Tamat SD/Dibawahnya
15.90%
81.25 %
2.85%
Tamat SLTP/Dibawahnya
11.30%
87.50%
1.20%
Tamat SLTA/Dibawahnya
20.12%
77.43%
2.45%
Tamat Kuliah/Pernah Kuliah
31.85%
65.70 %
1.95%
Dari segmen pendidikan, mereka yang setuju naik rata-rata dibawah 30 %. Kecuali yang berpendidikan tinggi. 16
Pemilih Partai Koalisi Pemerintah maupun Oposisi tak setuju BBM Naik Q: Pemerintah berencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (bensin premium). Apakah Anda setuju atau tidak apabila harga BBM (bensin premium) dinaikkan harganya?
Partai Politik
Tidak Setuju BBM Naik
Partai Koalisi Pemerintah Partai Demokrat
77.56%
Partai Golkar
80.81%
PPP
82.06%
PKB
85.65%
PAN
66.21%
PKS
82.56% Partai Oposisi
PDIP
88.69%
Hanura
85.88%
Gerindra
80.33% Partai Baru
Partai Nasdem
81.79%
17
Penolakan terhadap Kenaikan BBM selalu Tinggi
> 75 % Q: Pemerintah berencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (bensin premium). Apakah Anda setuju atau tidak apabila harga BBM (bensin premium) dinaikkan harganya?
Kenaikan BBM Tidak Setuju
Agustus 2005
Mei 2008
Maret 2012
Juni 2013
82.3 %
75.1 %
86.6 %
79.21 %
Kebijakan kenaikan BBM adalah program pemerintah yang selalu mendapat penolakan besar dari publik.
18
Mayoritas Publik Ragu dengan Iklan Rasionalisasi Pemerintah atas Kenaikan BBM Q: Seberapa percayakah bapak/ibu dengan isi dari iklan-iklan yang dibuat pemerintah yang bapak/ibu saksikan tersebut yang menyatakan bahwa kenaikan BBM karena pemerintah ingin mengalihkan subsidi BBM untuk masyarakat miskin?
Kategori
Prosentase
Ragu-ragu
40.60%
Percaya
22.20%
Tidak Percaya
25.30%
Tidak Tahu / Tidak Jawab
11. 9 %
65. 70 % pernah menyaksikan iklan pemerintah
19
Jika BBM Naik Presiden SBY Paling Disalahkan Q: Seandainya harga Bahan Bakar Minyak (bensin premium) naik. Siapa pihak yang menurut
Anda paling bisa dipersalahkan karena mendorong kenaikan harga BBM?
Pihak yang dipersalahkan Presiden Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
%
44. 52 % 26. 03 %
Menteri ESDM
7.88 %
Menteri Keuangan
3.08 %
Lainnya
3.42%
Tidak tahu/tidak jawab
15. 07 %
Tanpa SBY mengumumkan kenaikan harga BBM, SBY tetap dipersalahkan oleh Publik sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam kenaikan harga BBM.
20
Jika BBM Naik Partai Demokrat Paling Disalahkan Q: Seandainya harga Bahan Bakar Minyak (bensin premium) naik. Partai mana yang menurut Anda paling bisa dipersalahkan karena mendorong kenaikan harga BBM?
Partai Politik Partai Demokrat
%
58. 62 %
Partai Lainnya
15. 52 %
Tidak tahu/tidak jawab
25. 86 %
Meski partai koalisi pemerintah lainnya kecuali PKS (Golkar,PPP,PAN, dan PKB) ikut mendukung naiknya BBM. Namun rata-rata dibawah 15 % publik yang menyalahkan mereka.
21
58.92 % Setuju BLSM Q. Apakah anda setuju atau tidak apabila ada Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), berupa pemberian uang tunai Rp. 150.000/bulan kepada warga miskin seperti BLT pada tahun 2008 yang lalu?
Variabel
%
Cukup Setuju / Sangat Setuju
58. 92 %
Kurang Setuju/Tidak Setuju Sama Sekali
29. 12 %
Tidak Tahu/Tidak Jawab
11. 96 %
Dibawah 30% publik yang tidak setuju BLSM
22
Hanya 24,27 % Publik Yakin Pembagian BLSM Tepat Sasaran Q. Terkait kenaikan harga BBM, pemerintah akan memberikan BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat). Kepada keluarga miskin akan diberikan uang tunai 150 ribu selama 5 bulan. Apakah Anda yakin atau tidak program ini akan benar-benar tepat sasaran kepada keluarga miskin?
Kategori Yakin Tidak Yakin Tidak tahu/tidak jawab
%
24. 27 % 72. 33 % 3. 4 %
Mayoritas publik tak yakin BLSM tepat sasaran
23
Jika BLSM Disalurkan Presiden SBY Dinilai Paling Berjasa Q. Jika Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) itu dijalankan. Siapa tokoh yang anda nilai paling berjasa atau paling berperan dalam mendorong diterapkannnya BLSM?
Yang Paling Berjasa
Presiden SBY
%
46. 95 %
Menko Ekonomi Hatta Rajasa
11. 47 %
Menko Kesra Agung Laksono
10.75 %
Menteri ESDM Jero Wacik
1.79 %
Lainnya
3.58 %
Tidak tahu/tidak jawab
25. 45 %
Sebesar 46.95 % publik yang menilai SBY paling berjasa.
24
Jika BLSM Disalurkan Pamor Demokrat Paling Bersinar Q. Jika Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) itu dijalankan. Partai Politik manakah yang anda nilai paling berjasa atau paling berperan dalam mendorong diterapkannnya BLSM?
Partai Politik Partai Demokrat
%
49. 45 %
Partai Lainnya
16. 73 %
Tidak tahu/tidak jawab
33. 82 %
Meski hampir semua partai politik terlihat mendukung BLSM. Namun hanya dibawah 16 % publik yang melihat mereka berjasa.
25
3 Prediksi Politik Soal BBM dan BLT (1) 1. Terjadi parade dukungan terhadap BLSM dari partai-partai koalisi pemerintah Semua partai koalisi pemerintah termasuk PKS akan berebut “peran publik” sebagai pihak yang paling berjasa melakukan program BLSM. Dahsyatnya sentimen positif program BLSM tak mungkin disia-siakan oleh partai koalisi pemerintah. Partai-partai koalisi pemerintah yang lain juga ingin memperoleh “berkah” yang pernah diperoleh Partai Demokrat pada Pemilu 2009. Jika partai-partai koalisi pemerintah lainnya tak melakukan klaim atas BLSM secara masif, maka Partai Demokrat yang akan mengeruk keuntungan elektoral atas BLSM. 49.45 % publik menilai Partai Demokrat paling berjasa 26
3 Prediksi Politik Soal BBM dan BLT (2) 2. Meski menolak kenaikan harga BBM. Partai oposisi tidak secara terbuka menyerang program BLSM. Pengalaman PDIP pada pemilu 2009 menjadi referensi politik bukan hanya oleh PDIP namun partai oposisi lainnya bahwa program BLSM sangat disukai oleh rakyat kecil. Bahkan bisa saja akan mendukung program BLSM dengan cara yang berbeda. Misalnya dengan bahasabahasa publik yang populis seperti mengawasi penyaluran BLSM tepat sasaran dan lainnya. Menolak kenaikan BBM adalah sikap politik yang populis. Namun menolak BLSM adalah sikap politik yang tidak populis. 27
3 Prediksi Politik Soal BBM dan BLT (3) 3. PKS tetap memainkan peran ganda. Meski adalah bagian dari koalisi pemerintah, PKS menolak kenaikan BBM dan Mendukung BLSM PKS akan turut berebut peran publik sebagai pihak yang berjasa dalam program BLSM. Sebagai bagian dari koalisi pemerintahan, sikap PKS ini tentunya membuat antipati partai koalisi pemerintah lainnya. Wacana mengeluarkan PKS dari koalisi pemerintahan bukan merupakan perkara yang mudah. Jika PKS dikeluarkan dari koalisi pemerintahan karena tidak mendukung kenaikan BBM, maka sentimen positif publik bisa diraih PKS. Karena menolak kenaikan BBM adalah isu Populis. 28
29
