PojokQpini Sejalan dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sekarang ini bekerja di luar negeri, meningkat pula kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Kasus yang berkaitan dengan nasib TKI semakin beragam dan bahkan berkembang ke arah perdagangan man usia. Pemerintah sendiri menyadari bahwa untuk melarang atau mempengaruhi keputusan masyarakat untuk tidak bekerja di luar negeri memang sui it. Namun demikian Undang-undang juga mewajibkan pemerintah untuk mengambil kebijakan yang tepa! guna meminimalisir permasalahan dan memberikan perlindungan kepadaTKI. Namun demikian kesempatan pertama perlindungan yang terbaik harus muncul dari diri TKI sendiri. Sehingga tetap diperlukan adanya pembatasan usia minimum, dibekali keterampilan, pengetahuan , dan pendidikan yang cukup mengenai negara tujuan. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Lembaran Daerah Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 144 Ielah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 24 Oktober 20131alu. Perda yang memuat tentang Pedoman Penempatan dan Perlindungan TKI asal Jawa Barat ini memuat pasal-pasal yang membahas mengenai permasalahan TKI mulai dari pra penempatan, penempatan , purna penempatan sampai pada perlindungan bagi keluarga dan anak TKI. Diharapkan dengan adanya peraturan ini bisa meminimalisir kasus penyiksaan pada TKI bahkan menghilangkan kasus-kasus yang menimpaTKI.
Dewan Redaksi Pelindung Dr. Hening Widiatmoko, MA Ketua Drs. H. Suherman Agrianto, MM Pimpinan Redaksi Ujang Kusyadi, S.Sos, MM Redaktur CV. Zahid Pratama Jaya Tim Redaksi lndri Dwi Hapsari Sidik Permana Hendi Hendrawan Jenal Mutaqin Ade Dian lslamina, S.Sos
Diterbitkan Oleh : Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Melalui Kegiatan Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Bekerjasama dengan CV. Zahid Pratama Jaya Alamat: Jl. Soekamo Hatta No. 532 Telp. (022) 7511487 Fax: (022) 7511487 Email :
[email protected] Website: disnakertransjabarprov.go.id
0 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - t [DISNAKERTRANS JABAR} - - -
DAFTAR lSI POJOKOPINI
L:~~~~~m~~. -.·__·_·_·_·__·__· _·__· _·_·_ ·_·_· _·__·_.-.·.·.·..-·. _·_·__· _·_.-.·.·..··.·.·.·._· _· _·_·_··_ ·_.. _· _·_·_·_·_·_·_·_·_··_ ·.·_·__··.-.·._· _·.-.··__·_··_; LAPORAN KHUSUS • PERLINDUNGAN TKI .......................................... ...... ..... ...... ...... ..... ...... ...... .......... 3-6
DISNAKERTRANS DALAM BERITA • SERIKAT PEKERJA MELINDUNGI PEKERJA .................................................... 7-8 • TENAGA KERJA ASING DALANG RANGKA MENARIK INVESTASI ..... ....... 9 • COMPETENCE BASED TRAINING ..................................................................... .10
BIDIKLENSA • FOTO - FOTO KEGIATAN DISNAKERTRANS JABAR ....... .. .... ..... .. .... ..... .. .... .. .11 -1 2
SEPUTAR JABAR
L·~~~~~T::~~~~~~~~~~~~~~~-~~-~~~-~~~-~-~-~~~~~~-~~13 SEPUTARBA
I
• BALATRANS JABAR MELAKSANAKAN PELATIHAN DASAR UMUM KETRANSMIGRASIAN ANGKATAN VII DAN VIII TAHUN 20 13 ... ..... ... ... ... .. 14- 15 • MENCIPTAKAN AGRO PRENEUR DENGAN MEMBUKA WISATAPENDIDIKAN PERTANIAN ...... ...... .. ... ...... ...... .... ... ... .. ..... .. .. .... .. ... .... .. .. 16
ARTIKEL
I·
[
PENYUSUNAN ARSIP ... .. ... ... .... .. ... .. ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... .. ....... ..... .... ....... ... ... ... .. . 17- 18
KISAH • PUTUS RANTAI KEMISKINAN DENGAN PENDIDIKAN ...... .. .... ...... ..... .. ....... 19
PROFIL • UPT. CIMANGGU ....... ............ ..... ...... ...... ..... ...... ...... ..... ...... ...... ..... ...... .... ............. .20
ALUR • PERDA NO.9 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI ASAL JAWA BARAT ......... .... .. ......... .... ............... ............ .21
DISNAKERTRANS
JABAR ]t-------------------~0
A
da banyak cerita miris tentang TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di luar negeri. Coba kita buka ingatan tentang kisah Cariyati, pembantu rumah tangga asallndonesia yang bekerja di Malaysia pada 2007 silam. Ia kabur dari a parte men lantai 15 karena tidak kuat siksaan majikan.
Jawa Barat sendiri merupakan provinsi pengirim
TKI terbesar karena ada 5 Kabupaten yang menjadi kantong TKI yaitu Kabupaten Cirebon, Kabupaten lndramayu, Kabupaten Subang , Kabupaten Cianjur dan
Kabupaten Sukabumi. Dalam satu tahun 4 juta warga Jabar berangkat ke luar negeri namun 10 persen
Kemudian ada kasus 7 WNI ditembak mati Polisi
diantaranya mengalami kasus human trafficking. Hal
Malaysia gara-gara terlibat aksi kejahatan , yakni
tersebut diungkapkan oleh Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Netty Heryawan, dalam acara Uji Publik Raperda Tentang pedoman Penempatan dan Perlindungan TKI Asal Jawa Barat, beberapa waktu lalu . Di Indonesia, peraturan hukum mengenai TKI lebih banyak berfokus pada pengaturan mekanisme operasional seperti tata cara pendirian PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) atau persoalan teknis. Pembahasan mengenai hak-hak buruh migran ini jarang sekali tersentuh. Selama ini keberadaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, lnstruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
perampokan. Sebelumnya ada kisah Sumiati, TKI asal
Bima, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mengalami kasus kekerasan oleh majikannya di Madinah. Kian ngeri bila kita menengok data kasus tenaga kerja Indonesia yang terancam atau sudah dihukum mati di luar negeri. Belum lagi permasalahan tenaga kerja overstayers (melanggar izin tinggal) yang menurut data tercatat sebanyak 40.000 orang. Menjadi TKI adalah keputusan perubahan hidup. Ada ban yak keuntungan bekerja di luar negeri tetapi juga banyak resiko dan tantangannya. Untuk bekerja di luar negeri harus memiliki dokumen resmi. TKI yang tidak berdokumen resmi sang at rentan keberadaannya. Mereka berada di posisi rendah dalam hal penerimaan gaji/upah dan sering kali menjadi korban perdagangan manusia.
0------------------------~[ DISNAKERTRANS JABAR} - - -
Laporan Khusus
serta keberadaan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) masih belum membawa perubahan berarti bagi sistem perlindungan pada para pahlawan devisa ini. Dalam posisi tersebut peran daerah dirasa perlu untuk menguatkan perlindungan terhadap para tenaga kerja ini dengan pembuatan peraturan daerah yang bisa memberikan proteksi pada para pekerja khususnya mereka yang bekerja di luar negeri. Argumentasi tersebut sudah cukup untuk disikapi dengan pembuatan kebijakan
yang berbentuk Perda. Keberadaan Perda dimaksud untuk mengatur perlindungan serta penempatan pada para pekerja. Dengan adanya Perda yang berperspektif perlindungan sangat strategis dalam meningkatkan perlindungan TKI. Melindungi pekerja/buruh wajib dilakukan oleh pemerintah terhadap pekerja lokal maupun pekerja migran sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Tenaga Kerja Indonesia yang akan berangkat ke Luar Negeri sedang menunggu pemberangkatan di bandara
Kegiatan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI pad a dasarnya bertumpu pad a hak asasi manusia, harkat dan martabat yang terkait langsung dengan kegiatan ekonomi dan sosial. Untuk meminimalisir dampak negatif dari pelayanan penempatan dan perlindungan TKI , cam pur tang an Pemerintah Pusat dan
Daerah
secara
integral
sangat dibutuhkan , guna
mencegah TKI mendapat perlakukan eksploitatif, penyalahgunaan , penyelewengan serta meminimalisir biaya sosial yang ditimbulkannya. Permasalahan
mendasar dalam
pelayanan
penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri adalah masalah perlindungan baik itu di dalam negeri maupun di
luar negeri. Bila dicermati lebih mendalam terlihat adanya indikasi tertentu yang menyangkut rekrut dan terkadang membuat TKI tidak berdaya , ditambah lagi dengan rawannya jabatan-jabatan yang dapat diduduki oleh TKI disebabkan oleh rendahnya pendidikan dan rendahnya kompensasi TKI , dan diperburuk lagi oleh adanya perilaku PPTKIS yang tidak profesional sehingga permasalahan TKI baik dalam pra penempatan, masa penempatan maupun purna penermpatan seperti tidak ada ujungnya. Di samping itu permasalahan-permasalahan yang
dialami oleh Tenaga Kerja Wan ita yang kerap kali menjadi korban trafficking dengan dalih penempatan. Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, trafficking adalah tindakan perekrutan , pengangkutan, penampungan, Calon Tenaga Kerja Indonesia sedang mengikuli pelatihan di Balai Latihan Tenaga Kerja Luar Negeri Provinsi Jawa Barat
pengiriman , pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan , penculikan , penyekapan , pemalsuan , penipuan,
- - - {DISNAKERTRANS JABAR ]I------------------------~0
Laporan Khusus penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi pembayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang lain tereksploitasi. Perlindungan terhadap tenaga kerja wanita perlu mendapatkan perhatian yang serius dan utama karena sangat rentan terhadap eksploitasi dan pelecehan seksual. Pekerjaan tersebut cenderung terpusat pada sektor rumah tangga dan sektor informal lainnya seperti pabrik. Rentannya kasus eksploitasi dan diperberat dengan kenyataan bahwa undang-undang ketenagakerjaan tidak menjamin sektor pekerja rumah tangga dengan baik dan memang pekerjaan sektor rumah tangga belum dianggap sebagai profesi. Berbagai permasalahan tersebut akhirnya mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang memuat tentang perlindungan TKI. Perda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penempatan dan Perlindungan TKI asal Jawa Barat ini ditetapkan tanggal 24 oktober 2013 memuat masalah perlindungan TKI mulai dari pendaftaran, penempatan di luar negeri hingga purna TKI. Dalam Rapat Koordinasi yang membahas permasalahan Perlindungan TKI, Kepala Bidang Penempatan Disnakertrans Prov. Jabar, Johnny Dharma , menjelaskan pasal-pasal yang tertuang dalam Pergub ini , antara lain , perencanaan , pelaksanaan penempatan TKI, penempatan dan perlindungan, purna penempatan dan pemberdayaan purna TKI.
Para peserta Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pedoman Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia asal Jawa Barat
UJI
PU ~ ~ IK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PEDOMAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA ASAL JAWA BARAT
Kcpala Dinas Tcnaga Kerja dan Tra nsmigrasi Provinsi Jawa Barat rne nyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Prov insi Jawa Barat tentang Pedoman Penempatan dan Perl indunga nTenaga Kerja Indonesia asal Jaba r
Pentingnya pembahasan mengenai pemberdayaan bagi TKI yang sudah habis kontrak di luar negeri yaitu agar para TKI ini mempunyai perencanaan yang baik setelah pulang bekerja dengan pengelolaan keuangan dan keterampilan yang baik. "Hasil yang didapatkan dari bekerja keluar negeri itu sangat besar, namun masih banyak TKI yang belum bisa mengelolanya, jadi begitu pulang hasilnya kadang tidak ada", ungkap Kadisnakertrans Provinsi Jabar, Hening Widiatmoko, pad a suatu kesempatan. Sementara untuk permasalahan perlindungan bagi keluarga dan anak TKI dimuat secara jelas pasal 33 dengan tujuan untuk mewujudkan kemandirian dan memberdayakan keluarga TKI melalui keterampilan serta menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh , berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan . Hal terse but sesuai dengan harapan dari Netty Heryawan yang memandang pentingnya pasal mengenai perlindungan anak TKI masuk dalam peraturan hukum karena menurutnya banyak TKW yang memiliki anak setelah kerja di luar negeri tanpa kejelasan siapa ayahnya, sehingga diperlukan jaminan identitas dan perlindungan. Peraturan daerah ini juga memuat pasal mengenai pihak yang berperan sebagai penyalur TKI. Cara pendirian, persyaratan dan ketentuan, serta sanksi bagi PPTKIS dijelaskan dalam pasal-pasal pada pergub ini. Sehingga tidak hanya memuat permasalahan TKI tapi juga seluruh pihak yang memiliki sinergitas dengan para buruh migran ini.
-~-------------------------i[ DISNAKERTRANS JABAR} - - -
Laporan Khusus
Para TKI asallndonesia di Arab Saudi yang sedang mengikuti pemulihan di KJRI Jeddah
Selain proteksi dari pemerintah , para TKI sendiri
3).SiapAdministratif, selain sebagai suatu tindak pidana ,
pun harus dapat malindungi maraka sandiri pada saat akan dan katika di luar nagari. Katantuan dan parsyaratan kasiapan harus dimiliki para calon TKI (CTKI). Ada 4 aspak kasiapan yang parlu dipanuhi olah CTKI sasuai informasi yang dimuat di Buku Saku Untuk Calon TKI yang dikeluarkan pamerintah , diantaranya yaitu, 1).Siap Fisik dan Mental , malalui sistam parakrutan dangan panyadiaan pamariksaan madis para CTKI
pamalsuan dokuman dapat manyababkan kasulitan pada saat TKI manghadapi masalah dangan majikan . Dokumantasi yang banar mambarikan aksas yang labih baik untuk perlindungan dan mengurangi resiko eksploitasi atau daportasi . 4).Siap Pengetahuan Negara Tujuan , sabalum kabarangkatan, panting bagi TKI untuk mangatahui kabudayaan dan hukum nagara tujuan. Hal tarsabut guna memudahkan akses perlindungan ketika dibutuhkan . Salain itu juga saorang CTKI harus mangarti dan
dipastikan berangkat dalam kondisi fisik dan mental yang
cukupsahat. 2).Siap Bahasa dan Keterampilan , panting bagi CTKI dapat barbicara dangan manggunakan bahasa satampat yang mamadai, yang mamungkinkan maraka labih dapat memahami lingkungan baru dan dimengerti secara lebih
baik olah orang lain. Salain itu dangan katarampilan dan pelatihan yang diberikan dapat membantu mereka bekerja dengan baik selama penempatan.
memahami isi perjanjian kerja yang disepakati oelh
pangguna jasa dan calon TKI. Dangan adanya paraturan yang mambahas manganai masalah panampatan dan parlindungan TKI ini diharapkan dapat mangurangi bahkan manghilangkan kasus aksploitasi ataupun TKI yang barmasalah di luar nagari. (.. lndh.)
- - - {DISNAKERTRANS JABAR ]I------------------------~0
SERIUT PEIERJA MEUNDDN61 PEIERJA
P
EKERJA sebagai wa rga negara memiliki persamaan kedudukan dalam hukum, hak untuk
mendapatkan pekerjaan layak, mengeluarkan pendapat, organisasi, serta mendirikan dan pekerja. Serikat pekerja/serikat
dan penghidupan yang berkumpul dalam satu menjadi anggota serikat buruh didirikan secara
melaporkan terjadinya pelanggaran norma kebebasan berserikat. Masih kurangnya interaksi antara Serikat
Pekerja dengan Pengawas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas pengawasan ketenagakerjaan di suatu
perusahaan.
Masih
kurangnya
pemahaman
Pengawas Ketenagakerjaan dalam melaksanakan
bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab oleh pekerja/buruh untuk memperjuangkan
tugasnya mengawasi pelaksanaan norma kebebasan berserikat. Masihnya adanya perbedaan persepsi
kepentingan pekerja/buruh dan keluarganya. Menu rut Kasubdit Pengawasan Norma Hubungan Kerja Kemenakertrans Rl , serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberi perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya. Bahwa untuk menjamin hak pekerja/buruh berorganisasi dan hak serikat pekerja/serikat buruh melaksanakan kegiatannya, pegawai pengawas ketenagakerjaan melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Norma kebebasan berserikat pekerja/ buruh diatur dalam UUD 1945, UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan , UU no 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja/ serikat buruh, Konvensi ILO no 87 tentang kebebasan berserikatdan perlindungan hak berorganisasi
pemahaman tentang kategori pelanggaran kebebasan berserikat karena tidak jelasnya kategori-kategori tindakan yang termasuk dalam pelanggaran kebebasan berserikat.
dan Konvensi ILO No 98 tentang berlakunya dasar-dasr
dari hak untuk berorganisasi untuk berlindung bersama.
Permasalahan yang dihadapi dalam serikat pekerja/buruh diantaranya, masih banyaknya surat masuk
"Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut pemerintah telah mengatur dalam berbagai
peraturan . Selain itu, pengawasan terhadap perlindungan hak pekerja/ buruh berorganisasi dan hak serikat pekerja/ buruh oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku ," katanya. Fungsi serikat pekerja/ serikat buruh , federasi dan konfederensi serikat pekerja/ buruh yakni sebagai pihak
dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial. Sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatnya dan sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku .
0 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - t [ DISNAKERTRANS JABAR} - - -
Selain itu, sebagai sarana penyalur aspirasi
Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan
dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya, sebagai perencana , pelaksana , dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagai wakil pekerja/bu ruh dalam memper-juangkan
konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dapat berafiliasi dan/atau bekerjasama dengan serikat pekerja/ serikat
kepemilikan sa ham di perusahaan . Pembentukan serikat pekerja/ buruh yakni setiap
Serikat pekerja/serikat buruh , federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai
pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/ buruh. Setiap pekerja/buruh berhak
nomor bukti pencatatan berkewajiban melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya, memperjuangkan kepentingan kesejahteraan anggota dan keluarganya,
membentuk dan menjadi anggota federasi serikat pekerja/serikat buruh. Federasi serikat pekerja/serikat
mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran
buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) serikat pekerja/serikat buruh. Federasi serikat pekerja/serikat buruh berhak membentuk dan menjadi anggota konfederasi serikat
rumah tangga. Perlindungan hak berorganisasi menegaskan, siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk,
pekerja/serikat buruh. Konfederasi serikat pekerja/serikat
menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau
buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) federasi serikat pekerja/serikat buruh. Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekeja/serikat buruh di bentuk atas kehendak bebas pekerja/buruh tanpa tekanan atau campur tangan pengusaha, pemerintah,
partai politik, dan pihak manapun. Serikat pekerja/serikat buruh , federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat
buruh dapat dibentuk berdasarkan sektor usaha , jenis pekerjaan, atau bentuk lain sesuai dengan kehendak pekerja/buruh. Bila serikat pekerja/ buruh telah terbentuk harus melakukan pemberitahuan dan pencatatan secara tertulis
kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang ketenakerjaan setempat. Pemberitahuan dengan melampirkan daftar nama anggota pembentuk, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, susunan dan nama pengurus.
Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak, membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha. Mewakili pekerja/bu ruh
dalam
menyelesaikan
perselisihan
industrial, mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan, membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh dan melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- - - {DISNAKERTRANS
buruh organisasi internasional lainnya dengan ketentuan
tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi, tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/b uruh , melakukan intimidasi dalam bentuk apapun, melakukan
kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh. Pengusaha
harus memberikan
kesempatan
kepada pengurus dan/atau anggota serikat pekerja/serikat buruh untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dalam jam kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak dan/atau yang diatur dalam perjanjian kerja bersama. Dalam kesepakatan kedua belah pihak dan/ata u perjanjian kerja bersama harus diatur
mengenai jenis
kegiatan
yang
diberikan
kesempatan, tata cara pemberian kesempatan dan pemberian kesempatan yang mendapat upah dan yang tidak mendapat upah. Penyelesaian perselisihan dijelaskan, Setiap perselisihan antara SP/SB, federasi SP/SB dan konfederasi SP/SB diselesaikan secara musyawarah oleh SP/SB, federasi SP/SB dan konfederasi SP/SB yang bersangkutan. Dalam hal musyawarah tidak mencapai kesepakatan perselisihan antara SP/SB, federasi SP/SB dan konfederasi SP/SB diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (....)
JABAR ]t------------------------~0
TENAGA KERJA ASING DALAM RANGKA MENARIK INVESTASI
A
sean Economic Community (Masyarakat Ekonomi
Asean/ MEA) 2015 membawa konsekuensi tenaga kerja asing dari kawasanAsean bakal masuk bebas ke Indonesia. Begitupun dengan tenaga kerja dari Indonesia akan bebas bekerja di negara-negara kawasan Asean. Kondisi ini tentu saja harus dipersiapkan oleh kita, jangan sampai pasar tenaga kerja dalam negeri dipenuhi oleh tenaga kerja asing. Saat ini berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rl. Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai 230 juta jiwa jumlah pengangguran mencapai 10 juta orang dan jumlah Tenaga Kerja asing (TKA) mencapai 28 ribu orang. Sebenarnya kebijakan penggunaan TKA di lingkungan industri atau usaha di Indonesia telah diatur. TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Dari sisi kepentingan nasional yakni perlindungan terhadap kesempatan kerja Indonesia seperti tertuang dalam pasa/ 27 ayat 2 UUD 1945. Se/ain itu, dalam pembangunan nasional masih diperlukan lnvestasi/modal asing, teknologi dan tenaga ahli/skill dan perdagangan internasional. Kehadiran TKA diharapkan mampu menarik investasi asing sekaligus peluang untuk transfer teknologi. Walaupun adanya otonomi daerah, namun kewenangan pengaturan TKA tidak dilimpahkan sebab TKA terkait dengan lalu lintas orang asing yang menganut selective policy dan one gate policy serta TKA terkait
Larangan mempekerjakan TKA yang telah dipekerjakan oleh pemberi kerja lainnya , dikecualikan bagi TKA yang diangkat untuk menduduki jabatan Direktur atau komisaris di perusahaan lain berdasarkan RUPS.
Permasalahan dilapangan soal TKA dengan pemberi kerja yakni, masih ditemukan pelanggaran terhadap penggunaan TKA tanpa IMTA, penyimpangan lokasi kerja TKA. Adanya ketidaksesuaian jabatan dalam IMTA dengan kenyataan dilapangan. Penunjukan TKI pendamping sebatas pada pemenuhan syarat formal dan persyaratan, latar belakang pendidikan , pengalaman kerja dan jabatan TKI pendamping tidak terpenuhi dan pelaksanaan transfer knowledge (alih teknologi) terhadap TKI pendamping belum berjalan, hal tersebut dapat terlihat dengan belum adanya laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan TKI pendamping Untuk menghindari hal-hal tadi Pemerintah melakukan pengawasan dalam penggunaan TKA. Hal ini dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan. Hal-hal yang diawasi antara lain, meneliti keabsahan dokumen perijinan
( RPTKA; IMTA ; dan Bukti pembayaran DPKK), laporan Keberadaan TKA. Pencantuman Jabatan TKA dalam bagan struktur organisasi perusahaan dan uraian jabatan
TKA. Pekerjaan yang dilakukan TKA dan lokasi kerjanya. Latar belakang bidang pendidikan dan jabatan TKI pendamping TKA. Besaran gaji TKA yang diperjanjikan dalam PK. Laporan penggunaan TKA dan pendamping
dengan hubungan internasional. Penempatan TKA pada
TKA diperusahaan secara periodik 6 bulan sekali kepada Direktur atau Gubernur atau Bupati/walikota dengan
prinsipnya karena adanya sponsorship, badan hukum, investasi dan keamanan . TKA dapat bekerja di Indonesia hanya dalam
tembusan kepada Dirjen . Laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan TKI pendamping TKA. Tindak lanjut dari hasil pengawasan tadi, bila TKA
hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu .
melanggar maka beberapa tindakan akan dilakukan diantaranya, pembinaan melalui nota pemeriksaan. Bisa
TKA yang masa kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh TKA yang lain dan
saja perintah keluar lokasi kerja, usulan pencabutan dan
orang perseorangan dilarang mempekerjakan TKA.
pembatalan IMTA, tindakan keimigrasian atau penyidikan.
Untuk menjadi TKA di Indonesia tidaklah gampang. Ada beberapa persyaratan yang ditetapkan dalam rangka melindungi pasar tenaga kerja dalam negeri. Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) no 2/ MEN/ 111/2008 tentang tata cara penggunaan TKA pasal 21 dijelaskan TKA yang dipekerjakan wajib memenuhi persyaratan diantaranya, memiliki pendidikan dan/atau oer1aa1an1an _ kerja sekurang-kurangnya 5 tahun yang jabatan yang akan diduduki.
Semua menggantung pelanggaran yang dilakukan TKA. ( )
Persyaratan lainnya , membuat pernyataan
mengalihkan ke ahliannya kepada Tenaga Kerja negara Indonesia, dapat berkomunikasi dalam
Indonesia. Dalam hal jabatan yang akan diduduki TKA telah mempunyai standar kompetensi kerja, maka TKA yg akan dipekerjakan kompetensi.
harus
memenuhi
standar
TKA larang digunakan bila menduduki jabatan yang mengurusi personalia. Mereka juga dilarang memiliki jabatan rangkap atau memiliki jabatan lebih dari satu.
....
D
a lam rangka mempersiapkan tenaga instruktur yang kompeten dan profesional kerja yang
mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasionallndonesia, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat mengadakan kegiatan bimbingan teknis Competence Based Training (CBT). Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari mulai tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan 25 Oktober 2013 sebanyak 50 jam pelatihan di Hotel Bumi Asih Jaya Bandung. Sedangkan peserta Bimbingan Teknis Competence Based Training ini berjumlah 25 orang terdiri dari para lnstruktur Lembaga Latihan Swasta dan Pemerintah di Kabupaten /Kota se-Jawa Barat. Dalam Bimtek CBT ini peserta diberikan metode seperti teori , praktek dan diskusi supaya dapat diterapkan di lembaga-lembaga mereka . lni bertujuan untuk meningkatkan pengelahuan serta keterampilan instruktur sesuai dengan bidang kejuruan yang dimiliki yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKN I) sehingga para instruktur memiliki daya saing serta profesionalismeyang handal. Pada kesempatan ini Kepa la Bidang Pelatihan dan Produktivitas mewakili Kepa la Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat membuka Bimbingan Teknis Competency Based Training. Dewasa ini permasalahan pengangguran sangat tinggi , ini menjadikan beban ekonomi yang cukup berat
- - - {DISNAKERTRANS
bagi suatu bangsa juga akan menimbulkan kerawanan sosial di masyarakat. Kondisi tersebut apabila tidak bisa diatasi maka keadaan dimasa yang akan datang akan lebih buruk lagi , mengingat persaingan di bidang ketenagakerjaan semakin ketat dengan diberlakukannya masyarakat ekonomi (AEC) pada tahun 2015 dimana para tenaga kerja negara-negara Asean akan masuk ke Indonesia mengisi lapangan pekerjaan. Kabid. Lattas Drs. Tatang Rustaman , MM menuturkan pentingnya sumber daya manusia bagi kemajuan suatu bangsa harus memiliki daya saing balk dari segi pengetahuan, keterampilan serta sikap harus mencerminkan kompetensi yang sesuai dengan bidang kejuruannya. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini kita harus mempersiapkan tenaga kerja siap pakai , untuk itu LPK sebagai sarana dalam upaya meningkatkan keterampilan tenaga kerja harus memiliki tenaga instruktur yang berkualitas serta handal, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing serta profesionalisme yangtinggi. Dalam sambutannya Drs. Tatang Rustaman , MM mengharapkan bahwa hasil dari bimtek ini dapat dijadikan pedoman I standard kompetensi dalam menyampaikan materi kejuruan kepada peserta pelatihan di lembaga
masing-masing yang sesuai dengan standar kompetensi nasional.(red)
JABAR ]I------------------------~e
Q i - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - t [ DISNAKERTRANS JABAR} - - -
- - - {DISNAKERTRANS
JABAR ]t------------------------~0
Seputar Jabar
ALIH MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT DI AREA WAD UK JATIGEDE DIHARAPKAN TUNTAS TAHUN 2013
BANDUNG. Pemerintah saat ini terus menyelesaikan langkah-langkah penanganan tindak lanjut dari pembangunan Waduk Jatigede. Untuk penanganan sosialnya, berupa solusi alih mata pencahari an di sekitar areal yang terkena Waduk Jatigede, untuk dua bulan ini tengah diupayakan. Penanganan diharapkan dapat selesai diakhir 2013 ini, seh ingga dari masyarakat yang terkena pembangunan Jatigede sebanyak 4.500 KK di tahun 2014 seluruhn ya mempunyai lapangan pekerjaan sesuai dengan minat dan keah li annya, baik berupa pekerjaan di industri ataupun wirausaha di berbagai bidang, ungkap Kadis Nakertrans Jabar, Hening Widiatmoko dalam keterangannya kepada jabarprov.go.id (24/1 0). Hening, lebih lanjut memaparkan penanganan sosia l berupa fasi litasi alih mata pencaharian untuk masyarakat yang terkena proyek pembangunan Jatigede didanai melalui dari bersumber APBD Perubahan tahun 2013.
Jumlah dana yang disiapkan mencapai Rp.1 miliar lebih.
Terkait dengan persiapan tersebut, mulai awal November 2013 akan dilakukan pendataan bagi para CPCL. Data tersebut, akan menjaring minat dan skill dari masyarakat tersebut. Sejalan dengan penjaringan data tersebut, akan difasilitasi penempatan mata pencaharian masyarakat berdasarkan minat dan keahliannya, misalnya bagi masyarakat yang ingin wirausaha di bidang peternakan bisa dikoord inasikan dengan Dinas Peternakan. Jika dari masyarakat tersebut, ada yang mempunyai minat dan keahlian untuk bekerja di industry peluang itu ada. Untuk Kabupaten Sumedang, ujar Hening peluang penyerapan di industry masih terbuka di daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung. (Nur) Http://jabarorov.go. id
G l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l [otsNAKERTRANS JABAR} - - -
BALATRANS JABAR MELAKSANAKAN PELATIHAN DASAR UMUM KETRANSMIGRASIAN ANGKATAN VII DAN VIII TAHUN 2013
B
alai Pelatihan Ketransmigrasian (Balatrans) Disnakertrans Prov. Jabar memberikan
pembekalan Pelatihan Dasar Umum Ketransmigrasian Angkatan VII dan VIII dalam rangka ikhtiar peningkatan motivasi, pengetahuan, keterampilan dan sikap calon transmigran asal Jawa Barat, yang dilaksanakan selama 7 hari dari tanggal 7 November sampai dengan 14 November 2013 bertempat di Wisma Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKB I). Pelatihan Dasar Umum Ketransmigrasian Angkatan VII diikuti oleh 24 Peserta berasal dari Kabupaten Garut 19 orang yang akan ditempatkan di UPT. Mahalona, Kab. Luwu Ti mur, Provinsi Sulawesi Selatan
sebanyak 9 orang dan di UPT. Pohorua, Kab. Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 10 orang. Kota Banjar 3 orang yang akan ditempatkan di UPT. Amahola, Kab . Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten Cirebon 1 orang yang akan ditempatkan di UPT. Laeya, Buton Utara , Sulawesi Tenggara . Dari Kabupaten Sumedang 1 orang akan ditempatkan UPT. Tinauka SP.3, Kab. Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan Angkatan VIII ini diikuti oleh 25 Peserta berasal dari Kabupaten Cianjur 5 orang yang akan ditempatkan di UPT. Jud Nganti , Muba, Provinsi Sumatera
Selatan sebanyak 2 orang dan di UPT. Keliling semulung, Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 3 orang. Kota Banjar 2 orang yang akan ditempatkan di UPT. Amaho la, Kab . Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten Garut 9 orang yang akan ditempatkan di UPT. Laeya , Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten Sukabumi 1 orang yang akan ditempatkan di UPT. Telang Siang SP.1 , Kab. Bartim, Provinsi Ka limantan Tengah. Sedangkan Kota Cimahi 8 orang yang akan ditempatkan di UPT. Sei Radak I, Kab. Kubu Raya , Provinsi Kalimantan Barat, adapun nama-
nama peserta tersebut adalah : Dari Kabupaten Garut 9 orang untuk penempatan ke UPT. Mahalona, Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu : 1. Nurdin Halif Sufyani 2. Rani Alamsyah 3. Rohmat Kurniawan 4. Saleh 5. Suradi 6. Didin 7. Suwandi
8. Bahrudin 9. Sadid
---{oiSNAKERTRANSJABAR ]I------------------------~G)
Seputar Balai Dari Kabupaten Garut 10 orang untuk penempatan ke UPT Pohorua , Kab. Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu : 1. Deni Nuryana 2. lrfan 3. lrwan 4. Asep S 5. Rahmanudin 6. Adung 7. lsman 8. Asep Taryan 9. Umar Aliyah 10.RenoAriefandy Dari Kota Banjar 3 orang untuk penempatan ke UPT. Amahola SP.2, Kab. Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu . 1. Supriatna 2. Ahmad Toni Santoso 3. Deden Setyawan Dari Kabupaten Cirebon 1 orang untuk penempatan ke UPT. Laeya, Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara , yaitu : 1. Karsim Dari Kabupaten Sumedang 1 orang untuk penempatan ke UPT Laeya, Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara , yaitu 1. Wawan Setiadi Dari Kabupaten Cianjur 2 orang untuk penempatan ke UPT. Jud Nganti, Muba, Provins i Sumatera Selatan, yaitu 1. Rohmat 2. Saepul Anwar Dari Kabupaten Cianjur 3 orang untuk penempatan ke UPT Keliling semulung, Kapuas Hulu , Provinsi Kalimantan Barat, yaitu: 1. Unang Jajuli 2. Adin Bahrudin 3. H. Maman Dari Kola Banjar 2 orang untuk penempatan ke UPT Amahola, Kab. Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yaitu · 1. Asep Setiabudi 2. Aslam Dari Kabupaten Garut 9 orang untuk penempatan ke UPT Laeya, Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu : 1. Guntur 2. Susanto 3. Ciptomulyo 4. Aja Sutaja 5. Ahmad Sopandi
6. Aji Rosadi
7. Lutfi 8. Ade Wildan 9. Dede Suanda Dari Kabupaten Sukabumi 1 orang untuk penempatan ke UPT Telang Siong SP.1, Kab. Bartim, Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu · 1. Marno Atmaja Dari Kola Cimahi 8 orang untuk penempatan ke UPT Sei Radak I, Kab. Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, yaitu: 1. Dedi Budiman 2. Somantri 3. Parno 4. Oma Komarudin 5. Otto Ali Usman 6. Zaenal Arifin 7. Deni 8. Yayat H Sumber: balatrans.disnakertrans.jabarprov.go.id
I. Praktek Pertukangan 2. Praktck Temak Sapi 3. Praktek Ternak Domba 4. Praktek Biogas 5. Praktek Pcmbuatan Kompos
0 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I [ DISNAKERTRANS JABAR} - - -
Seputar Balai
Menciptakan Agro Preneur dengan Membuka Wisata Pendidikan Pertanian Digagas oleh Heni Sri Sundani (Mantan TKI Hongkong peraih TKI Purna Award Jawa Barat tahun 2012
ektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan berperan penting dalam perekonomian nasion aI dan kelangsungan hidup masyarakat, terutama dalam sumbangannya terhadap PDB, penyedia lapangan kerja dan penyediaan pangan dalam negeri. Oleh sebab itu , perlu adanya estafet regenerasi petani serta meningkatkan kesejahteraan petani dengan kegiatan wirausaha sektor pertanian (AgroPreneur). Kesadaran
S
terhadap peran tersebut menggerakan Heni, sapaan akrab
Heni Sri Sundani yang telah mengembara lebih dari enam tahun di Hong Kongsekembalinya ke tanah air untuk membentuk AgroEdu Tourism Jam pang yang berlokasi di
Bogar. AgroEdu Tourism Jampang atau yang dalam bahasa Indonesia diartikan Wisata Pendidikan Pertanian Jampang merupakan sebuah organisasi nirlaba non pemerintah (NGO) yang independen. Digagas oleh Heni Sri Sundani, BSEM dan Aditia Ginantaka, S.TP. Heni Sri Sundani memiliki latar belakang sebagai pekerja migran (TKI) di Hong Kong yang mengenyam pendidikan strata 1 (S 1) Bachelor of Science in Entrepreneurial Management di St. Mary's University Hong Kong dengan IPK 3,82 dan beberapa kali menyandang predikat salah satu mahasiswa terbaik.la juga merupakan Penuli s yang telah menghasilkan banyak karya baik berupa tulisan di media maupun berupa buku. Selain itu , Heni Sri Sundani yang memakai nama pena Jaladara merupakan trainer bidang jurnalistik yang biasa melakukan training baik untuk siswa-
siswi, mahasiswa, guru-guru , masyarakat umum bahkan anggota DPRD. Aditia Ginantaka merupakan lulusan Teknologi lndustri Pertanian lnstitut Pertanian Bogar yang pernah bekerja di divisi pendidikan Dompet Dhuafa, dan saat ini sedang menjalankan studi pasca sarjana di IPB.Disamping itu , Aditia Ginantaka juga bekerja sebagai asisten tenaga ahli di Kementrian Perindustrian Republik Indonesia. Selain aktivis, ia juga sering menulis opini di berbagai media. Gagasan mengenai pembentukan Wisata Pendidikan Pertanian ini bermula dari hasil observasi lingkungan dan analisa potensi masyarakat sekitar Jampang-Parung. Area perkebunan membentang luas sepanjang area kavling kosong di sekitar perumahan. Keberadaan danau milik provinsi Jawa Barat yang berada di utara perumahan banyak dimanfaatkan warga kampung disekitar perumahan untuk area tambak ikan. Penduduk di desa Sasak yang berada di barat perumahan telaga kahuripan banyak yang melakukan aktivitas memelihara kambing untuk mengisi aktivitas mereka sehari-hari. Beberapa aktivitas berbasis pertanian tersebut dapat dijadikan objek untuk menumbuhkan inspirasi dalam usaha di bidang pertanian. Kunjungan warga dari luar perumahan pada saat akhir pekan pun selalu ramai.Umumnya masyarakat
datang untuk sekedar bersantai dan berjalan-jalan mengelilingijalan lingkardi sekitar peru mahan.Hal tersebut menjadikan kawasan lingkungan sekitar perumahan sangat potensial untuk dijadikan sebagai destinasi wisata.Kombinasi dari potensi lingkungan dan perilaku masyarakat akhirnya melahirkan gagasan mengenai rancangan sebuah konsep wisata agro yang dilengkapi dengan aktivitas-aktivitas edukatif yang berbasis Social AgroPreneur yakni pemberdayaan masyarakat petani untuk menjadi wirausaha dengan mengoptimalkan potensi lokal daerahnya da lam bidang pertanian demi kesejahteraan bersama. Berangkat dari kepedulian untuk menumbuhkan kecintaan pada dunia pertanian dan inspirasi usaha budidaya komoditi pertanian , maka dibentuklah AgroEdu Tourism Jampang pada 27 Juli 2013. AgroEdu Tourism Jampang menyediakan jasa wisata edukatif mengenai sistim budidaya beberapa komoditi pertanian serta pengelolaan usaha di sektor pertanian .Melalui kegiatan ini diharapkan · 1. Terwujudn yacita-cita untuk meningkatkan kua litas pengetahuan generasi mud a mengenai dunia pertanian, yang ditandai dengan kemampuan setiap masyarakat serta generasi muda menjelaskan beberapa teknik budidaya serta profil usaha di bidang pertanian. 2. Terwujudnya partisipasi dan keberpihakan terhadap usaha pengembangan pertanian Indonesia, berupa dukungan terhadap jaringan pemasaran serta peluang berinvestasi. 3. Tumbuhnya inspirasi untuk melakukan usaha dibidang pertanian , yang ditandai dengan tingginya partisipasi peserta untuk mempelajari teknik budidaya dan berkonsultasi secara intensif. 4. Terbentuknya regenerasi petani muda yang cerdas teknologi , peduli lingkungan dan mandiri secara ekonomi. 5. Terbentuknya kemandirian (Social AgroPreneur) yang mendorong kesejahteraan para petani, khususnya yang tinggal di daerah Jampang dan sekitarnya. 6. Menjadikan Jawa Barat khususnya Bogar sebagai destinasi Wisata Pendidikan Pertanian.
Hasil pertanian yang ada di Agro Edu Tourism Jampang
Hasil budidaya ikan di Agro Edu Tourism Jampang
- - - {DISNAKERTRANS JABAR ]I------------------------~0
PENYUSUNAN ARSIP Oleb :Ani Rohaeni, SE.
Dunia tanpa arsip .. .. ... . Bagai dunia tanpa informasi ... ..
D
1. Pemindahan
ilihat dari sudut manajerial, arsip merekam segala kegiatan yang dilakukan oleh dinas tenaga kerja
dan transmigrasi
arsip
in
aktif dari
unit
pengolah
(bidang/sekretariat) ke unit kearsipan (subbag kepeg dan umum/depo arsip ), 2. Pemusnahan arsip, yaitu kegiatan untuk memusnahkan arsip baik dengan cara dicercah, dibakar, dilebur,
provinsi jawa barat dalam
sehingga pada prinsipnya fisik maupun informasi arsip
keadaan yang sesungguhnya, sehingga arsip menjadi sumber informasi yang paling aktual , otentik dan lengkap
3. Penyerahan arsip , yaitu menyerahkan arsip yang dimiliki
serta arsip menjamin ketersediaan
informasi
untuk
kelangsungan hidup dinas tenaga kerja dan transmigrasi Provinsi
Jawa
Barat,
bahkan
sebagai
bukti
keberadaannya. Arsip yang tercipta dan dimiliki Dinas Tenaga Kerja
yang dimusnahkan tidak dapat dikenali lagi, nilai sekunder (arsip statis) ke lembaga kears ipan (bapusipda). Penyusutan
arsip
merupakan
upaya
untuk
mengurangi jumlah volume arsip yang tercipta. Selama
Barat akan terus
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat melaksanakan fungsinya , selama itu pula arsip senantiasa
bertambah seiring dengan eksistensi dan perkembangan
akan tercipta, dengan demikian setiap saat arsip akan
dinas. Pertambahan arsip ini menimbulkan berbagai masalah seperti : system pengelolaan, ruang dan sarana
meningkat jumlahnya. Hal in akan menimbulkan berbagi problema jika tidak diimbangi dengan kebijakan
penyimpanan, penyediaan sumber daya manusia serta
pengurangan arsip.
danTransmigrasi
Provinsi
Jawa
anggaran yang diperlukan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah atau mengantisipasi permasalahan termaksud , yaitu dengan program penyusutan arsip. Pengertian dan tujuan penyusutan arsip: Menurut PP 34 tahun 1979, tentang penyusutan
Problem yang dihadapi apabila arsip sudah meningkat volumenya yaitu menyimpan , pemborosan
biaya peralatan, penyediaan tenaga, serta pemeliharaan dan perawatannya, selain itu penemuan kembali arsip
akan mengalami kesulitan jika tidak memiliki dan melakukan program penyusutan arsip.
arsip disebutkan bahwa penyusutan arsip pada dasarnya
merupakan kegiatan mengurangi jumlah arsip melalui :
Q)~----------------------------------------------~[ DISNAKERTRANSJABAR}------
Artikel Tujuan penyusutan arsip: 1. Penghematan dan efisiensi 2. Pendayagunaan arsip 3. Pengawasan arsip yang bernilai guna tinggi 4. Penyelamatan bahan bukti kegiatan dinas/bidang Dasar hukum: 1. Undang-undang no 43 tahun 2009, tentang kearsipan 2. Peraturan pemerintah no. 34 tahun 1979, tentang penyusutan arsip 3. Sura! edaran no. 02 tahun 1983, tentang pedoman umum untuk menentukan nilai guna arsip. Prosedur/teknik penyusutan arsip Prosedur dan teknikpenyusutan arsip dapat dilakukan berdasarkanjadwal retensi arsip (JRA) atau bagi pencipta arsip yang belum memiliki JRA dapat menggunakan dasar peraturan pemerintah no. 34 tahun 1979, tentang penyusutan arsip. Langkah-langkah penyusutan arsip 1. Perencanaan , dilakukan dengan membuat proposal atau rencana kerja yang memuat usulan pembenahan
arsip dengan data-data mengenai kondisi , jumlah arsip, lokasi penyimpanan arsip, tahun arsip, oleh pelaksana penyusutan arsip dan diajukan kepada pimpinan unit (bidang/sekretariat) 2. P e n e I i ti a n , s e t e I a h proposal/rencana kerja disetujui oleh pimpinan
unit
(bidang) , makadiadakan penelitian sejarah pencipta arsip
(bidang) , berdasarkan penelitian ini maka penataan arsip dapat dilaksanakan berdasarkan azas provenance dan azas originan order. 3. R e k o n t r u k s i , merupakan kegiatan
untuk mengembalikan penataan arsip sesuai dengan ketika arsip itu tercipta. 4. ldentifikasi arsip, kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui atau menentukan seri-seri atau masalahmasalah yang akan dipakai sebagai dasar pengelompokan arsip. ldentifikasiarsip dilakukan denganjalan mengadakan uji petik (sampling) arsip. 5. Pendeskripsian arsip, merupakan kegiatan perekaman informasi arsip. 6. Penataan arsip, kegiatan ini dilakukan berdasarkan hasil deskripsi arsip dibuatlah daftar pertelaan arsip sementara (DPAS). 7. Seleksi dan penilaian arsip, kegiatan ini dilakukan untuk menentukan mana arsip yang perlu disimpan sebagai arsip aktif, mana arsip yang akan dipindahkan dan mana arsip yang akan diserahkan ke lembaga kearsipan. Penyusutan arsip sebaiknya dilaksanakan setiap akhirtahun kegiatan. Sekian Selamat melaksanakan dan terima kasih
Kisah PUTUS RANTAI KEMISKINAN DENGAN PENDIDIKAN Nama Alamat Usia Pengalaman Bekerja
: Heny Sri Sundari : Perum Ciampea Asri Jl. Kledion Blok A-7 No. 3 :25 Tahun : Bekerja di Hongkong
P
endidikan yang tinggi dan skill yang mumpuni adalah salah satu solusi agar saya bisa segera memotong mata rantai kemiskinan itu , mulai dari diri saya!", penuh percaya diri wanita muda yang lebih dikenal sebagai Jaladara ini mengemukakan alasannya menjadi TKI. Berbekal tekad yang kuat untuk mengubah keadaan diri dan keluarganya selama lima tahun usia mudanya dihabiskan di Hong Kong. Tak dinanya selain
pulang dengan sejumlah uang hasil kerja kerasnya di Hong Kong , Dara, begitu wanita muda ini biasa dipanggil dari nama penanya Jaladara, juga membawa gelar BSEM (Bachelor Of Science In Entrepreneurial Management) yang diperoleh dari Saint Mary's University- Hong Kong. Sederet prestasi dengan gemilang diukir Dara dalam berbagai bidang, khususnya dunia tulis menulis. Tujuh belas buku telah diterlukannya dan sebuah perpustakaan dengan ribuan buku didirikannya di area sekitar rumahnya dengan tujuan mulia agar masyarakat disekitar tempat tinggalnya bisa mencicipi ilmu melalui bukubuku yang disediakan Dara ingin menjadi orang yang cerdas, dan ingin mencerdaskan orang-orang disekitarnya
melalui perpustakaan gratis tersebut. Kini , selain menjadi pengajar Dara juga aktif menjadi trainer dan instruktur workshop diserangkaian
kegiatan yang berbau dunia tulis-menulis dan entreprenuer. Dara juga masih aktif menjadi kontributor di beberapa media berbahasa Indonesia di Hong Kong . Saat ini Dara juga memiliki usaha sampingan dengan menjadi
reseller produk-produk rumahan untuk membantu memasarkan hasi produksi ibu-ibu rumah tangga yang berusaha membantu perekonomian keluarganya . Dara
mengaku senang melakukan hal tersebut meskipun labanya tak seberapa. Sedikit berbagi mengenai kunci suksesnya Dara memaparkan bahwa kesuksesan menjadi TKI dimulai dengan kejelasan tujuan keberangkatan. Tujuan yang jelas akan berimplikasi pada pemanfaatan waktu yang tepa!. Dua tahun pertama kedatangan Dara di Hong Kong dia menjadi korban penipuan , belajar dari pengalaman tersebut dia mulai memperkaya diri dengan
mengumpulkan informasi sebanyakbanyaknya dengan cara aktif di organisasi buruh , bergaul dengan orang-orang baik, membaca Koran-koran berbahasa Indonesia dan mencari informasi-informasi terkait di internet.
Setelah lepas dari pingkaran pembodohan hukum tersebut, Dara mulai melejit dengan sederatan usaha dan upayanya dalam memperkaya diri dengan ilmu serta serangkaian keterampilan. Dara yakin , kesuksesan serupa bisa diraih oleh
TKI lain di negara manapun, selama terus berusaha dan tidak pernah berputuh asa dengan rahmatAIIah. Dara yakin setiap hamba yang percaya akan mendapatkan imbalan
dari kerja kerasnya sebagaimana janji-Nya, Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum apabila bukan kaum itu sendiri yang berusaha mengubahnya . ltulah janji Allah , dan Dara telah membuktikannya bahwa janji Allah itu pasti adanya. Dara juga menekankan , untuk rekan-rekan TKI lainnya, tidak perlu malu untuk menjadi TKI. Meski kasarnya pekerjaan sebagian besar TKI perempuan adalah BABU, tapi yang penting jiwa, keinginan, otak, motivasi dan cita-cita tak harus ikut-ikut menjadi
babu pula. Semua orang bisa menjadi apapun yang diinginkannya . Kuncinya jangan biarkan diri terbelenggu oleh keterbatasan. Jiwa dan pikiran selalu bebas memilih mau untuk menjadi
orang yang seperti apa kita. Dan penting untuk ditanamkan, TKI bukanlah aib, bukan pula tujuan hidup, melainkan "hanya" sebuah jembatan untuk menjadi seperti
apa yang kita lnginkan.
0~--------------------------~
•-
•
"
•
I
UIT. CIMANGGU
Y
ang akan kita bahas dalam edisi kali ini adalah Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Cimanggu . UPT yang berlokasi di Desa Langkap Jaya Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi ini merupakan salah satu lokasi translok yang disediakan bagi transmigran lokal asal Jawa Barat.
Menurut data yang tercatat pada saat ini ada sebanyak 415 jiwa yang terdiri dari 105 kepala keluarga (KK) yang menempati area UPT ini. Selain dari wilayah Sukabumi itu sendiri, mereka juga ada yang berasal dari
kabupaten/kota di Jawa Barat. Karena daerah tersebut adalah daerah yang sangat subur maka penduduknya mengutamakan perekonomian dari hasil pertanian dan
peternakan, di bidang pertanian masyarakat melakukan budidaya salak, vani lla, kapu laga, palawija dan hortikultura, sedangkan di bidang peternakan mereka beternak domba dan ayam. Selain itu, warga translok di UPT Cimanggu di tahun 2013 mendapatkan pelatihan pemberdayaan masyarakat transmigrasi lokal olahan pangan melalui mobil training unit (MTU) khususnya kaum perempuan di lokasi translok UPT. Cimanggu, Desa Langkap Jaya, Kecamatan Lengkong , Kabupaten Sukabumi. Pasalnya, lokasi translok tersebut memiliki potensi alam yang besar dengan dua sektor riil perhutani dan perkebunan, serta peluang pasaryang luas. Pelatihan pemberdayaan mas yarakat transmigrasi lokal (Resettlement) melalui mobile training unit (MTU) dilaksanakan selama tanggal 7-8 Mei 2013, diikuti kaum perempuan sebanyak 30 orang. Seluruh peserta akan mengolah makanan , mulai dari pembuatan
dodol labu kuning , dodol pisang , dodol kacang merah, pudding nangka, donal kentang, donal isi ayam, pisang molen, cake singkong, gemblong singkong, brownies singkong sampai dengan bagaimana menganalisa usaha
skala rumah tangga. Tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan sumber daya man usia
Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi Lokal bidang 0/ahan Pangan me/alui Mobile Training Unit yang dilaksanakan o/eh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 untuk UPT Cimanggu
khususnya kaum perempuan warga translok dengan harapan mampu menjalankan usaha katering, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas transmigran ke arah yang produktif, mandiri,
profesional, handal dan mampu berdaya saing Program KUB ini merupakan program pelatihan yang diberikan kepada warga transmigran bekerja sama dengan dinas yang membidangi masalah ketransmigrasian di kabupaten/kota guna mengoptimalisasikan pemberdayaan
ekonomi warga
translok untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Di tahun 2013 juga Disnakertrans Provinsi Jawa Barat mengadakan penilaian Kelompok Usaha Ekonomi Produktif yang berprestasi di transmigrasi lokal di Jawa Barat, dan KUB Jaya Lestari dari UPT. Cimanggu menjadi juara ke Ill dalam penilaian tersebut, sedangkan yang menjadi juara I diraih oleh KUB Tema Sakti dari UPT Neglasari dan juara ke II diraih oleh KUB Curug Luhur dari UPT Curug Luhur. Penilaian ini dimaksudkan agar KUB yang ada di tiap UPT bisa lebih berdaya dan maju.(red)
. , . . ...
SEHINGGA SEMUA PBI:MASALAH TU YANG SELAMA INI I)IALAMI TU SEPEJI:TI: PEJI:I>AGANGAN MAt-IJSlA (HUMAN Tll:AFFICKING), PENIPUAN. ICASUS KEMATIAN, PENYIKSAAN, PELECEHAN, PEMEJI:KOSAAN. ()ITEJI:LANT ARK AN. UPAH TIDAK ()IBAYAR, HINGGA MASALAH PEMULANGAN KEMBAU ATAU DEPOJI:TASl.
1. BEilU.siA PAUNi RE'NDAH 18 TAHUN, KECUAU 8A5J: CALON TICl
PERDA JAWA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2013
BERTANG6UNGJAWA8 TERHA()AP PERLINDUNGAN n i ASAL I>AERA.H MELAWI ASURANSI. JIKATU
ASAL JAWA BARAT MENGHAI>API PERMASALAHAN HUICUM DAN/ATAU SOSIAL POUTIK MAKA PEMEIUNT AH I>AERA.H, PEMEIUNTAH KABUPATEN/KOTA, PP'TKIS ()AN PERVSAHAAN BERSAMA- SAMA DENGAN PEMEIUNTAH. MElAKUKAN PEMBElAAN DAN ADVOICASI SESUAI KEWENANGANNYA
YM* AKAN DXI'EKEIU'AKAN PADA ~ PERSEORANIPAN, PALXN5 ICUitANi BfRUSXA Zl TAHUN Z. FOTOICOPI IJAZA.H YANi SUDAH DILEIPAUSIR 3. MEMn.UX KAATU TANDA PENDUDUIC -4. SEHAT MENTAL ()AN FXSU:, DXBUJCTIUN ~AN SURAT ICETEitANiAN DOICTER
DE~ AN DITERBITKANNYA PERDA NOMOR 9 TAHVN Z013 TENTA~ PEDOMAN PENEMPATAN DAN PERUNDU~AN TICI ASAL JAWA 8/IRAT, MAltA PliRA TICI ASAL JAWA 8ARAT AICAN TERUND~I DAN TERJAMIN HAIC EICONOMINYA, ICESELAMATAN IC.ERJA, DAN ICESEHATANNYA
