LAPORAN BULANAN
PNPM AGRIBISNIS PERDESAAN SADI (Smallholder Agribusiness Development Initiative)
BULAN : DESEMBER 2008
RINGKASAN EKSEKUTIF Sampai dengan akhir bulan Desember 2008, kegiatan PNPM AP telah mencapai tahapan pelaksanaan kegiatan, baik kegiatan pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana dasar pertanian (seperti gudang komoditas desa, saluran irigasi, pos penyuluhan pertanian, kios tani, lantai penjemuran rumput laut, kandang ternak kolektif dll) maupun pelaksanaan pelatihan‐pelatihan agribisnis hulu‐hilir komoditas yang berorientasi pasar (padi SRI, pupuk organik, agroindustri buah‐buahan‐nangka, tomat, pepaya dll) serta pelatihan penguatan kelembagaan kelompok tani. Hal yang menonjol dalam pelaksanaan kegiatan PNPM AP adalah tender dan seleksi BDSP (Business Development Services Provider) atau PJPA (Penyedia Jasa Pengembangan Agribisnis). Hal ini merupakan model baru yang dilakukan dengan memodifikasi/menyesuaikan aturan‐aturan dari tender jasa pemerintah dan aturan‐aturan tender kontraktor PNPM Mandiri Perdesaan. Dari hasil tender dan seleksi BDSP tersebut dilaporkan bahwa sebagian wilayah program tidak kesulitan untuk menjaring BDSP yang berminat tetapi di wilayah lain mengalami kesulitan untuk menjaring BDSP yang berminat dalam pemberdayaan masyarakat tani/kelompok tani melalui pelatihan dan pendampingan pada saat demplot area. Kesulitan‐kesulitan tersebut didasari oleh nilai kontrak kerja yang kecil (kisaran 2‐4 juta rupiah), terbatasnya jumlah BDSP, dan pelaksanaan kegiatan pelatihan dilakukan dimana masyarakat penerima manfaat berdomisili. Pada bulan Desember 2008 ini, BLM dan DOK PNPM Agribisnis Perdesaan di delapan kabupaten wilayah PNPM AP cair 100%, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan‐kegiatan usulan masyarakat yang terdanai dapat segera dilakukan. Disisi lain, dalam proses pencairan dana BLM dari UPK ke TPK di salah satu provinsi mengalami permasalahan karena melanggar aturan yang telah ditetapkan antara lain pencairan dana BLM tidak menggunakan Rencana Penggunaan Dana (RPD), RPD tidak diverifikasi oleh FK‐AP & UPK, serta turut campur tangannya Spesialis dalam menggagas hal tersebut. Di dalam pelaksanaan kegiatan‐kegiatan tersebut di atas maka telah disalurkan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM AP yang secara nasional mencapai 18% atau 4 milyar 600 juta‐an rupiah (pagu BLM 26 Milyar 400 juta rupiah), dengan presentase penyaluran dana BLM masing‐masing provinsi sebesar Provinsi NTB mencapai 23%, Provinsi Sultra mencapai 21%, Provinsi NTT mencapai 14% dan Provinsi Sulsel mencapai 13%. Sedangkan Dana Operasional Kegiatan (DOK) PNPM AP sebesar Rp 100 juta per kecamatan atau 600 juta rupiah per provinsi, yang digunakan untuk sosialisasi dan perencanaan PNPM Agribisnis Perdesaan dan kegiatan pelatihan terkait dengan pelaksanaan PNPM Agribisnis Perdesaan, rerata secara nasional telah digunakan sebesar 54% (pagu total 2,4 milyar rupiah), dengan presentase masing‐masing provinsi sebagai berikut : Sulsel – 60%, NTB – 56%, NTT – 54% dan Sultra – 45%. Untuk pelaksanaan program di lapangan, adanya kekosongan FK‐AP pada dua lokasi Kecamatan (Mengkedek & Rindingallo – Kab Tana Toraja Sulsel) menyulitkan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan PNPM AP dan hal ini telah berlangsung selama 2 bulan.
Laporan Bulan Desember 2008- PNPM-AP
1
1.1.
Gambaran Umum Kegiatan
Sampai dengan akhir bulan Desember 2008, kegiatan tahapan/alur perencanaan di empat provinsi lokasi PNPM AP adalah sebagai berikut : 1. Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah menuntaskan tahapan kegiatan MAD Sosialisasi (MAD I) sampai dengan Musyawarah Desa Informasi (MD III) 100% di enam kecamatan serta 60 desa yang terlibat dalam PNPM AP. Pada bulan tersebut juga telah dilakukan proses‐proses penggajuan RPD tahap 1 (40%), Sertifikasi RPD 1, LPD dan Musyawarah Desa Pertanggungjawaban 1. Bahkan juga dilanjutkan pada proses RPD tahap 2, Sertifikasi RPD 2, LPD dan MD Pertanggungjawaban 2. 2. Provinsi Nusa Tenggara Timur, juga telah menuntaskan MAD Sosialisasi (MAD I) sampai dengan Musyawarah Desa Informasi (MD III) 100% di enam kecamatan serta 74 desa yang terlibat dalam PNPM AP. Pada bulan tersebut, proses yang baru dilakukan hanya pengajuan RPD tahap 1, Sertifikasi RPD 1 dan proses LPD di empat kecamatan dan 20 desa. 3. Provinsi Sulawesi Selatan, di seluruh lokasi PNPM AP, dua kabupaten, enam kecamatan dan 64 desa, sudah menyelesaikan 100 % tahapan kegiatan MAD Sosialisasi (MAD I) sampai dengan Musyawarah Desa Informasi (MD III). Oleh karena terjadinya pelanggaran aturan dalam proses pencairan BLM tanpa pengajuan RPD secara benar, maka pada masa‐masa ini seluruh TPK di Kabupaten Bantaeng penerima dana BLM diharuskan memberikan Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) dan setelah hal tersebut tuntas kemudian akan dilanjutkan dengan proses pengajuan RPD dan seterusnya secara benar dan mengikuti aturan main. 4.
Provinsi Sulawesi Tenggara, juga di seluruh lokasi PNPM AP, dua kabupaten, enam kecamatan dan 64 desa, sudah menyelesaikan 100 % tahapan kegiatan MAD Sosialisasi (MAD I) sampai dengan Musyawarah Desa Informasi (MD III). sampai dengan akhir Bulan Desember 2008, rerata penyerapan dana BLM dari UPK ke TPK mencapai persentase sebesar 21%. Kendala keterlambatan penyerapan adalah disebabkan BDSP pemenang harus menyelesaikan persiapan untuk kegiatan pelatihan sehingga TPK di tingkat desa baru mengajukan menyelesaikan realisasi Rencana Penggunaan Dana untuk kegiatan fisik PNPM‐AP. Direncanakan BLM PNPM‐AP untuk pelatihan agribisnis akan lebih banyak terserap pada bulan Januari 2009, karena kegiatan pelatihan baru akan dimulai kegiatannya.
1.2. Perkembangan Kegiatan Sampai dengan bulan Desember 2008, untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, kegiatan fisik sarana prasarana dasar pertanian seperti kios tani, irigasi tersier dan gudang desa dalam proses pelaksanaan pekerjaan (on going), demikian pula dengan sarana pendukung demplot penggemukan sapi yaitu pembuatan kandang bersama, dalam tahap penyelesaian pekerjaan. Untuk kegiatan pelatihan agribisnis (non fisik), BDSP pemenang (penyedia jasa pelatihan) untuk saat ini hanya Kabupaten Konsel telah diumumkan pemenang BDSP dan memulai persiapan Pelatihan. Berdasarkan kontrak kerja dengan Tim Pengelola Kegiatan perencanaan jadwal pelatihan agribisnis direncanakan periode awal Januari 2009 hingga awal Februari 2008. Sedangkan di Kabupaten Muna, Kecamatan Kusambi dan Wakorumba Selatan telah selesai melakukan evaluasi/penilaian proposal BDSP (penyedia jasa pelatihan) sementara Kecamatan Lawa memasuki tahapan anwijing (penjelasan pekerjaan). Di Provinsi Sulawesi Selatan, seleksi dan tender BDSP sudah selesai dan BDSP pemenang sudah diumumkan di masing‐masing kabupaten. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan Pelatihan TOT Padi SRI yang dimulai pada tanggal 17 – 22 Desember 2008 di Kabupaten Bantaeng, untuk tahap selanjutnya akan diselesaikan Pelatihan TOT sampai selesai baru dilanjutkan pada kegiatan pelatihan kelompok dan demplot. BDSP pemenang di Provinsi NTT telah diumumkan dan untuk Kabupaten Ngada, sebagai berikut : 1). Kecamatan Golewa : a). Ignasius Zulkarnaen (individu),untuk komoditi Kakao, Jambu Mete dan kopi b). Yayasan Progres Mitra Nusantara (ProMitra), untuk komoditi pupuk organik dan kakao; c). Pos Penyuluhan Pertanian (Posluhtan), untuk komoditi kakao dan kopi d). Lembaga Advokasi Laporan Bulan Desember 2008- PNPM-AP
2
Pengembangan Masyarakat Sipil (Lapmas), untuk komoditi kopi, dan Pius Leo Nia (individu), untuk komoditi pupuk organik dan kakao. 2). Kecamatan Aimere ; Lembaga Advokasi Pengembangan Masyarakat sipil (Lapmas), untuk komoditi Kakao, pupuk organik dan mete, sedangkan pengolahan minyak kelapa tidak ada BDSP yang bermint, oleh karena itu, pada bulan Janurai akan dilakukan penunjukkan langsung BDSP; 3). Kecamatan Riung Barat : Marsel Mulu (individu) untuk komoditi Hijauan Makanan Ternak, dan Mikael Raga (individu) untuk komoditi Kacang kedelai. Sedangkan Kabupaten TTS, sampai dengan akhir Desember 2008 baru satu kecamatan yaitu Amanuban Selatan yang melakukan pelelangan, dengan pemenangnya adalah 7 BDSP. Untuk Kecamatan Kuanfatu pelelangan direncana dilakukan pada tanggal 9 Januari 2009 dan Kecamatan Mollo Utara, tanggal 13 Januari 2009. Kecamatan yang sudah melaksanakan Pelatihan adalah Kecamatan Riung Barat, pada tanggal 12 – 20 Desember 2008 untuk Pelatihan Budidaya Hijauan Makanan Ternak, yang dilanjutkan dengan demplot pada bulan Maret 2009. Sedangkan Kecamatan lainnya, pelaksanaan kegiatan pelatihan pada minggu ketiga dan keempat bulan Januari 2009. (Kecamatan Golewa : tanggal 19 Januari untuk pupuk organik, 21 Januari: kopi dan 27 Januari komoditi Jambu Mete). Kegiatan PNPM Agribisnis Perdesaan di Provinsi NTB pada bulan Desember 2008 sudah sampai pada tahap pencairan dana BLM dan DOK 100%, penyaluran dana BLM dari UPK ke TPK, pelaksanaan pekerjaan untuk kegiatan fisik, proses pembukaan penawaran pelelangan BDSP (Business Development Service Provider), kontrak TPK dengan BDSP pemenang lelang, pelatihan penguatan kelembagaan di Kabupaten Dompu (kecamatan Manggelewa dan Pekat) Untuk kegiatan fisik yang ada di beberapa tempat sudah mulai berjalan seperti di Kecamatan Hu’u : pembangunan saluran irigasi di desa Cempi Jaya progres fisik sudah mencapai 100%, pembangunan sumur bor pertanian di desa Sawe progres fisik baru 65%. Kecamatan Manggelewa : pembuatan lantai jemur desa Kwangko, progres fisik 100%, peningkatan saluran irigasi desa Lanci Jaya progres fisik 80%. Kecamatan Bayan, ada 5 kegiatan fisik yaitu pembangunan jalan usaha tani desa Sambik Elen progres fisik 76%, saluran irigasi desa Loloan progres fisik 88,75%, saluran irigasi desa Bayan progres fisik 87,25%, saluran irigasi desa Karang Bajo progres fisik 96,5%, dan saluran irigasi desa Anyar progres fisik 96,25%. sedangkan untuk kegiatan non fisik (pelatihan peningkatan kapasitas petani) baru dilaksanakan di 2 kecamatan untuk Pelatihan Penguatan Kelembagaan pada kegiatan Pelatihan Budidaya dan demplot Kacang Tanah. Untuk lokasi lainnya masih dalam tahap persiapan.
1.3. Progress Penyerapan BLM Tahun 2008 Sampai dengan bulan Desember 2008 penyerapan dana BLM T.A. 2008 yang disalurkan dari UPK ke TPK pada masing‐masing wilayah ditampilkan pada tabel berikut ini : Tabel Capaian Penyerapan BLM PNPM AP Berdasarkan Provinsi per Desember 2008 Penyerapan BLM TA 2008 No Provinsi Pagu (Rp) Penyerapan (Rp) 1 NTB 6.600.000.000 1.529.529.770 2 NTT 6.600.000.000 895.318.730 3 Sulawesi Selatan 6.600.000.000 842.281.018 4 Sulawesi Tenggara 6.600.000.000 1.357.613.378 Total 26.400.000.000 4.624.742.906
Persentase (%) 23 14 13 21 18
Keterangan : ‐
Laporan Bulan Desember 2008- PNPM-AP
3
1.4. Progress Penyerapan DOK Tahun 2008 Sampai dengan akhir bulan Desember 2008, dari 24 kecamatan lokasi PNPM AP, penggunaan dana DOK disajikan pada tabel di bawah ini : Tabel Capaian Penggunaan DOK PNPM AP Berdasarkan Provinsi per Desember 2008 Penggunaan DOK No Provinsi Jumlah Pagu/Kec Penggunaan Kecamatan (Rp) (Rp) 1 NTB 6 600.000.000 337.412.800 2 NTT 6 600.000.000 325.646.125 3 Sulawesi Selatan 6 600.000.000 360.476.814 4 Sulawesi Tenggara 6 600.000.000 332.303.810 Total 24 2.400.000.000 1.440.000.000
Persentase (%) 56 54 60 60 60
1.5. Kemajuan Tahapan PNPM Agribisnis Perdesaan TA 2008 Berdasarkan kompilasi laporan provinsi, maka kemajuan tahapan di masing‐masing provinsi di sajikan pada tabel berikut : Tabel Progress Tahapan Kegiatan PNPM AP Berdasarkan Provinsi per Desember 2008 No Tahapan Persentase Kemajuan Tahapan (%) NTB NTT Sulsel 1 MAD I 100 100 100 2 MD I 100 100 100 3 Latih KPMD 100 100 100 4 PAGAS 100 100 100 5 MDKP 100 100 100 6 MD II 100 100 100 7 PU 100 100 100 8 VU 100 100 100 9 MAD II 100 100 100 10 PK 100 100 100 11 MAD III 100 100 100 12 MD III 100 100 100 13 Salur Dana 1 98 67 Salur Dana 2 98 Salur Dana 3 0 14 MD PJ 1 46 15 MD PJ 2 29 15 MDST
Sultra 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 21
Keterangan : MAD = Musyawarah Antar Desa ; MD = Musyawarah Desa ; KPMD = Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa ; PAGAS = Penggalian Gagasan ; MDKP = Musyawarah Desa Khusus Perempuan ; PU = Penulisan Usulan ; VU = Verifikasi Usulan ; PK = Pertemuan Kabupaten ; MD PJ = Musyawarah Desa Pertanggungjawaban
1.6. Tingkat Partisipasi Masyarakat Tabel‐tabel berikut menggambarkan jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam beberapa tahapan kegiatan, terutama kegiatan musyawarah di tingkat kecamatan, desa ataupun dusun. Data ini diperoleh dari laporan mingguan PNPM AP. Laporan Bulan Desember 2008- PNPM-AP
4
Tabel Partisipasi Masyarakat dalam Setiap Tahapan Kegiatan PNPM AP Berdasarkan Provinsi per Desember 2008 No
Tahapan
NTB P
L
RTM
NTT P
L
RTM
Sulsel P
L
RTM
Sultra P
L 300
RTM
1
MAD I
232
121
169
369
233
565
235
146
221
159
325
2
MD I
1799
634
1493
4233
2805
6644
2212
1174
2430
3084 1949
3690
3
PAGAS
8762
12344
15177
8333
6103
14035
4109
4290
4850
4265 2451
5283
4
MDKP
0
1783
1436
403
4397
4532
55
1572
1017
0 2782
2185
5
MD II
1324
952
1810
3448
3153
5960
1330
1348
1768
2437 2128
3531
6
MAD II
273
213
272
397
326
635
260
222
263
7
MAD III
278
185
227
269
166
414
192
120
8
MD III
1334
689
1453
2510
2491
5003
1354
970
269
202
253
139
266
100
266
999
1042
764
1099
9
MD PJ 1
641
203
671
10
MD PJ 2
344
136
325
11
MDST
Keterangan : L = Laki‐laki ; P = Perempuan ; RTM = Rumah Tangga Miskin
1.7.
Permasalahan
Permasalahan‐permasalahan dalam pelaksanaan PNPM AP di empat provinsi terangkum sebagai berikut : 5 Berhubungan dengan Pengelolaan Dana DOK dan BLM :
Proses pengajuan BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) PNPM‐AP yang harus diajukan secepatnya di Kantor Perbendaharaan negara sebelum akhir Desember 2008 menyebabkan pentahapan kegiatan utamanya pelaksanaan evaluasi pemenang tender BDSP dan penandatanganan kontrak TPK dan BDSP kembali mengalami hambatan karena Proses pengajuan SPM BLM AP, menyebabkan Fasilitator Kecamatan fokus pada pengajuan dana tahap kedua mulai dari proses pengajuan dari Kecamatan, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan SPM ke Perbendaharaan Negara
Lemahnya pemahaman FK‐AP tentang mekanisme pencairan dan penyaluran dana BLM dari UPK ke TPK masih lemah
Sebagian kecil UPK belum melakukan pencatatan keuangan per tanggal transaksi DOK & BLM PNPM AP
5 Berhubungan Pelaksanaan Program
Masih kurangnya pemahaman FK SADI tentang administrasi yang ada di TPK dan UPK terutama dalam membuat RPD oleh TPK, pembuatan buku kas kolektif
Lemahnya pengendalian pelaksanaan program (kegiatan maupun keuangan) oleh FK‐AP, dan kurangnya modul‐modul pelatihan khusus bidang agribisnis
Fungsi dan Peran TPK (Tim Pengelola Kegiatan) Agribisnis Perdesaan, dirasakan masih kurang dan cenderung bersifat sementara. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh patron TPK yang selama ini dikaitkan dalam PNPM Mandiri sebagai lembaga yang sifatnya Ad‐hoc (sementara), jika program sedang dilaksanakan.
Tidak tersedianya operasional kantor di provinsi untuk administrasi pelaporan dan kegiatan lainnya PNPM‐AP
Sebagian BDSP kurang berminat & kurang tertarik terhadap mengikuti pelelangan kegiatan PNPM‐AP, karena harus menyediakan modul, matrix kurikulum dan lesson plan, serta pendampingan
Keterbatasan infrastruktur pendukung serta lokasi geografis di NTT yang berbukit‐bukit menjadi faktor hambatan dalam pelaksanaan program
Laporan Bulan Desember 2008- PNPM-AP
5
Kurangnya kemampuan pelaku lapang (PL, KAD) dalam hal menggali informasi dan pengetahuan agribisnis pertanian dari sumber‐sumber terdekat misal PPL Pertanian atau BPP Pertanian
Pelanggaran aturan main dalam penyaluran dana BLM dari UPK ke TPK dalam jumlah besar
1.8. Solusi Permasalahan Tindak lanjut penanganan permasalahan‐permasalahan tersebut, antara lain : 5 Berhubungan dengan Pengelolaan Dana DOK dan BLM :
Pengendalian, pemantauan dan pengawasan UPK secara berjenjang dari Spesialis SADI, Spesialis Monev dan Faskab/Fastekab harus lebih kontinu dilakukan setiap kunjungan ke lapangan
IST dan OJT oleh Spesialis SADI, Spesialis Monev harus selalu dilakukan dalam mengelola administrasi keuangan di UPK
5 Berhubungan Pelaksanaan Program
Memberikan penguatan kepada FK‐AP tentang administrasi yang ada di UPK dan TPK, cara pengisian buku kas kolektif dan cara memvalidasi data keuangan
Perlunya yang diberikan kepada FK maupun pelaku lainnya baik ditingkat desa dan kecamatan yang kaitannya dengan peningkatan kapasitas agribisnis hulu ke hilir
Memberikan penguatan‐penguatan IST & OJT kepada FK, PL, KAD dan TPK perihal gambaran agribisnis hulu‐hilir secara menyeluruh (lihat bahan‐bahan yang sudah didistribusikan ke provinsi oleh Sp SADI maupun Asisten Sp SADI NMC)
Perlu diadakanya biaya operasional kantor di Provinsi dan di Kabupaten untuk PNPM Agribisnis Perdesaan
Perlu adanya dukungan material tools‐modul‐modul agribisnis mendukung pelaksanaan kegiatan di lapangan
======= 0 0 =======
Laporan Bulan Desember 2008- PNPM-AP
6
