LAPORAN BULANAN PNPM AGRIBISNIS PERDESAAN SADI (Smallholder Agribusiness Development Initiative) BULAN : JANUARI 2009
RINGKASAN EKSEKUTIF Seluruh wilayah pilot program di empat provinsi sudah menyelesaikan alur/tahapan perencanaan pada bulan November 2008, dan seluruh kecamatan telah melaksanakan MAD 2 (100%), Pertemuan Kabupaten (100%), MAD 3 (100%) dan MD 3 (100%). Saat ini sedang memasuki tahapan pelaksanaan kegiatan, yakni: kegiatan fisik, dan pelatihan penguatan kapasitas petani. Pada akhir Januari 2009, dilaporkan kegiatan pembangunan infrastruktur (kegiatan fisik) saat ini sedang berjalan, dengan progres kegiatan berkisar antara 20 – 100 persen. Di provinsi NTB, bahkan sudah melakukan MDST di 2 kecamatan. Sedangkan, kegiatan pelatihan penguatan kapasitas petani ( non-fisik), berupa pelatihan teknis pertanian/agribisnis dan demplot, sudah dilakukan di 20 kecamatan lokasi PNPM AP, dan ada 4(empat) kecamatan belum melakukan kegiatan pelatihan (yakni : 3 (tiga) kecamatan di NTT dan 1 (satu) kecamatan di Sultra), dengan progres kegiatan berkisar antara 0 -70 persen( berdasarkan pencairan dana bulan Januari 2009). Secara nasional, pada bulan Januari 2009 terjadi pertumbuhan penyerapan BLM sebesar 8 persen (dari 18 persen bulan Desember 2008 menjadi 26 persen di bulan Januari 2009). Total penyerapan BLM mencapai Rp. 6,809 Milyar ( 26 persen darin pagu). Penyerapan BLM tertinggi dilakukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan total penggunaan BLM sebesar Rp. 2,594 Milyar (39%). Sebaliknya penyerapan BLM terkecil di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 0,895 Milyar (14%). Penyerapan DOK di tingkat nasional mencapai rata-rata 55 persen, dengan penyerapan terbesar ada di Provinsi Sulawesi Selatan ( 60%), dan penyerapan terkecil di Provinsi NTT (52%). Permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan PNPM AP di empat provinsi,antara lain: (i ) Pengelolaan dana DOK dan BLM di Kecamatan dan Desa, dan (ii) Pelaksanaan program di lapangan, seperti: kekosongan FKAP di 3 kecamatan, belum tersedianya modul agribisnis, tidak adanya biaya operasional kantor di kabupaten dan provinsi. Sehingga sebagai tindak lanjut penanganan permaslahan tersebut adalah : (i) Pengendalian dan pemantauan berjenjang dari konsultan/ fasilitator kecamatan, kabupaten dan proovinsi, serta melakukan penguatan kapasitas pelaku di kecamatan dan desa; (ii) perlu segera mengisi kekosongan FKAP, dukungan materi/modul, dan biaya operasional kantor di kabupaten dan provinsi.
Laporan Bulan Januari
2009- PNPM-AP/SADI
1
1. PENDAHULUAN 1.1.
Gambaran Umum dan Progres Kegiatan
Seluruh wilayah pilot program di empat provinsi sudah menyelesaikan alur/tahapan perencanaan pada bulan November 2008, dan saat ini sudah memasuki tahapan pelaksanaan kegiatan. Seluruh kecamatan telah melaksanakan MAD 2 (100%), Pertemuan Kabupaten (100%), MAD 3 (100%) dan MD 3 (100%). Pada akhir Januari 2009, dilaporkan kegiatan pembangunan infrastruktur (kegiatan fisik) saat ini sedang berjalan, dengan progres kegiatan berkisar antara 20 – 100 persen. Di provinsi NTB, bahkan sudah melakukan MDST di 2 (dua) kecamatan. Sedangkan, kegiatan pelatihan penguatan kapasitas petani ( non-fisik), berupa pelatihan teknis pertanian/agribisnis dan demplot, sudah dilakukan di 20 kecamatan lokasi PNPM AP, dan ada 4 (empat) kecamatan belum melakukan kegiatan pelatihan (yakni : 3 (tiga) kecamatan di NTT dan 1(satu) kecamatan di Sultra), dengan progres kegiatan berkisar antara 0 -70 persen ( berdasarkan pencairan dana bulan Januari 2009). Kegiatan di masing-masing provinsi dilaporkan sebagai berikut : a. Provinsi NTB Kegiatan PNPM – Agribisnis Perdesaan di Provinsi NTB, sudah menyelesaikan kontrak kerja antara masyarakat ( diwakili TPK di masing-masing desa) dengan Penyedia Jasa Pengembangan Bisnis (Business Development Service Provider atau BDSP) di 6 (enam) kecamatan lokasi PNPM Agribisnis Perdesaan. Kegiatan non fisik, berupa pelatihan penguatan kelembagaan sudah dilaksanakan di 6 kecamatan, pelatihan teknis/demplot kacang tanah baru dilaksanakan di 3 kecamatan dan pengadaan alat dan mesin sudah ada di 4 kecamatan. Proses pelatihan dilakukan secara berjenjang mulai dari pelatihan penguatan kelembagaan, pengadaan alat dan mesin, pelatihan teknis/demplot, dan terakhir dilaksanakan pelatihan kewirausahaan dan pemasaran. Pelaksanaan pelatihan yang difasilitasi oleh BDSP pemenang lelang, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja BDSP sehingga apabila ada kekurangan bisa diperbaiki untuk pelatihan berikutnya. Untuk kegiatan fisik yang ada di beberapa tempat, rata-rata sudah mencapai kemajuan antara 65 – 100 persen, seperti: • Di Kecamatan Hu’u : pembangunan saluran irigasi di desa Cempi Jaya progres fisik sudah mencapai 100%, pembangunan sumur bor pertanian di desa Sawe progres fisik baru 65%. • Di Kecamatan Manggelewa : pembuatan lantai jemur desa Kwangko, progres fisik 100%, peningkatan saluran irigasi desa Lanci Jaya progres fisik 85%. • Di Kecamatan Bayan , ada 5 kegiatan fisik yaitu pembangunan jalan usaha tani desa Sambik Elen progres fisik 90%, saluran irigasi desa Loloan progres fisik 100%, saluran irigasi desa Bayan progres fisik 100%, saluran irigasi desa Karang Bajo progres fisik 100%, dan saluran irigasi desa Anyar progres fisik 100%. • Di Kecamatan Narmada pembangunan kandang kolektif 100%, kecamatan Gerung pembangunan sumur bor 100%, rehab pondok pertanian masih sedang berjalan . Untuk kegiatan fisik yang sudah selesai 100% sudah dilakukan Musyawarah Serah Terima di 2 Kecamatan. b. Provinsi NTT Kecamatan-kecamatan yang ada di kabupaten TTS, Provinsi NTT pada bulan Januari 2009, baru melaksanakan penandatanganan kontrak antara Penyedia Jasa Pengembangan Bisnis (BDSP) dengan TPK (sebagai wakil masyarakat). Penandatangan kontrak dimulai dengan penjelasan isi kontrak, antara lain: jangka waktu kontrak, tempat atau lokasi kegiatan pelatihan dan demplot, jasa pelatih
Laporan Bulan Januari
2009- PNPM-AP/SADI
2
dan pendampingan, serta pelaporan BDSP kepada TPK. Sedangkan di kabupaten Ngada, kontrak dengan BDSP sudah selesai dilaksanakan. Di Kabupaten Ngada, Jumlah BDSP pemenang tender ada 8 (delapan) BDSP, yang terdiri dari 4 (empat) lembaga dan 4 (empat) individu. Sedangkan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), jumlah BDSP pemenang tender berjumlah 21 BDSP, yang terdiri dari 12 Lembaga dan 9(sembilan) individu. Progres kegiatan pelatihan yang dilakukan di NTT (berdasarkan penyerapan dana bulan Januari 2009), berkisar antara 0 – 58 persen di Kabupaten TTS, sedangkan di Kabupaten Ngada hanya kecamatan Riung Barat yang melakukan pelatihan penguatan kapasitas dengan progress 30 persen. Kegiatan fisik (infrastruktur) hanya ada di Kabupaten Ngada (di kabupaten TTS tidak ada usulan kegiatan fisik), seperti: pembangunan jalan pertanian, pembangunan irigasi desa/ bending, dan jembatan untuk pengangkutan ikan, dengan progres berkisar antara 22 – 60 persen. Kecamatan yang sudah melaksanakan pelatihan adalah : a. Kecamatan Riung Barat Kabupaten Ngada), sudah melakukan pelatihan Budidaya Hijauan Makanan Ternak ( 12 – 20 Desember 2008), b. Kecamatan Mollo Utara ( Kabupaten TTS), sudah melakukan pelatihan Budidaya Ternak Sapi dan Budidaya Tanaman Hortikulutra (tanggal 24 – 31 Januari 2009). c. Kecamatan Golewa (Kabupaten Ngada), sudah melakukan pelatihan Pembuatan Pupuk Organik (tanggal 19 Januari 2009), Budidaya kopi (tanggal 21 Januari 2009), dan Jambu Mete (tanggal 27 Januari 2009). Sedangkan kecamatan lainnya baru dapat melaksanakan kegiatan pelatihan pada bulan Februari 2009. c. Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan PNPM – Agribisnis Perdesaan di Provinsi Sulawesi Selatan bulan Januari 2009, yang dilaksanakan di dua Kabupaten ( yakni kabupaten Bantaeng dan Tana Toraja) sudah menyelesaikan kontrak dengan BDSP pemenang tender. Progres kegiatan pelatihan (berdasarkan penyerapan dana bulan Januari 2009) di Kabupaten bantaeng berkisar antara 12 – 20 persen, sedangkan di Kabupaten Tana Toraja progres kegiatan berkisar antara 6 – 16 persen. Kegiatan yang sudah selesai dilakukan adalah: Pelatihan untuk pelatih (TOT) Padi SRI (di Kabupaten Bantaeng dan Tana Toraja), Pusat Informasi Agribisnis Perdesaan atau PIAP (di Kabupaten Bantaeng dan Tana Toraja ), Pelatihan Komposting ( di Kabupaten Bantaeng), TOT Ternak Babi (di Kabupaten Tana Toraja) dan TOT Budidaya Kopi (di kabupaten Tana Toraja). d. Provinsi Sulawesi Tenggara. Progres kegiatan PNPM AP hingga akhir Januari 2009 di Provinsi Sulawesi Tenggara sudah menyelesaikan kontrak dengan BDSP kecuali yang ada di Kecamatan Lawa di Kabupaten Muna, saat ini baru melakukan pelelangan kegiatan kegiatan yang didanai BLM PNPM AP. Kegiatan fisik pada bulan Januari 2009 ini sedang dalam pelaksaanan, seperti : saluran irigasi tersier, jalan produksi/ usaha tani, kios tani, pasar panggung, sanggar tani, dan pasar desa/terminal agribisnis.Semua kegiatan fisik ini diharapkan selesai bulan Pebruari 2009. Demikian pula halnya untuk kegiatan pelatihan teknis usaha tani dan demplot pertanian, seperti: pelatihan dan demplot ternak (penggemukan sapi, pembibitan sapi,pembibitan kambing, pembibitan ayam); pelatihan dan demplot pertanian ( seperti: rumput laut, jambu mete, lada, kelapa), pembuatan pupuk organik dan pelatihan pasca panen dan pemasaran, saat ini sedang berjalan. Kegiatan pelatihan dalam kelas (in class training) di Kabupaten Konsel sudah mencapai progress antara 23 -70 %. Sedangkan di Kab.Muna, di kecamatan Kusambi dan Wakorumba Selatan ( tidak termasuk
Laporan Bulan Januari
2009- PNPM-AP/SADI
3
Kecamatan Lawa) telah meneyelesaikan kegiatan pelatihan dalam kelas (in class training) mencapai progress antara 21 - 42 %. 1.2.
Progress Penyerapan BLM PNPM AP
Secara nasional terjadi pertumbuhan penyerapan BLM sebesar 8 persen ( dari 18 persen bulan Desember 2008 menjadi 26 persen di bulan Januari 2009). Total penyerapan BLM mencapai Rp. 6,809 Milyar ( 26 persen darin pagu). Penyerapan BLM tertinggi dilakukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan total penggunaan BLM sebesar Rp. 2,594 Milyar (39%). Sebaliknya penyerapan BLM terkecil di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 0,895 Milyar (14%). Sampai dengan akhir bulan Januari 2008 penyerapan dana BLM T.A. 2008 yang disalurkan dari UPK ke TPK pada masing-masing wilayah ditampilkan pada tabel berikut ini : Tabel Capaian Penyerapan BLM PNPM AP Berdasarkan Provinsi per akhir Januari 2008 Penyerapan BLM TA 2008 No Provinsi Pagu (Rp) Penyerapan (Rp) Persentase (%) 1 NTB 6.600.000.000 2.594.964.930 39 2 NTT 6.600.000.000 895.670.160 14 3 Sulawesi Selatan 6.600.000.000 1.020.941.250 15 4 Sulawesi Tenggara 6.600.000.000 2.297.774.046 35 Total 26.400.000.000 6.809.350.386 26
1.3.
Progress Penyerapan DOK PNPM AP Tahun 2008
Penyerapan DOK PNPM AP rata-rata mencapai 55 persen, dengan penyerapan terbesar ada di Provinsi Sulawesi Selatan ( 60%), dan penyerapan terkecil di Provinsi NTT (52%). Sampai dengan akhir bulan Januari 2009, penggunaan dana DOK disajikan pada tabel di bawah ini : Tabel Capaian Penggunaan DOK PNPM AP Berdasarkan Provinsi per akhir Januari 2008 Penggunaan DOK*) No Provinsi Penggunaan Jumlah Pagu/Kec Persentase (Rp) (%) Kecamatan (Rp) 1 NTB 6 600.000.000 315.097.900 53 2 NTT 6 600.000.000 311.926.025 52 3 Sulawesi Selatan 6 600.000.000 360.431.084 60 4 Sulawesi Tenggara 6 600.000.000 332.303.810 54 Total 24 2.400.000.000 1.440.000.000 55 *) Catatan: Terjadi inkonsistensi dalam pelaporan penyerapan DOK, karena terjadi penurunan penyerapan DOK dari 60% pada bulan Desember 2008, menjadi 54% pada bulan Januari 2009, sehingga NMC akan melakukan pengecekan ulang penggunaan DOK.
1.4.
Kemajuan Tahapan PNPM Agribisnis Perdesaan TA 2008
Dibandingkan dengan progres kegiatan bulan sebelumnya, progress masing-masing provinsi (yang mengalami peningkatan) dilaporkan sebagai berikut : • Provinsi NTB telah menyelesaikan penyaluran dana tahap-1 dan tahap-2 (100%), sementara penyaluran dana tahap III baru mencapai 17%. Demikian pula halnya, kegiatan Musyawarah Desa Pertanggungjawaban (MDPj-1 dan 2) sudah dilakukan 100%. MDST sudah diselesaikan sebanyak 33%, dan pembentukan dan pelatihan Tim Pemelihara baru dilaksanakan 17%. • Provinsi NTT yang bulan lalu hanya menyalurkan dana BLM tahap-1 sebesar 67%, bulan ini sudah menyalurkan dana BLM tahap-1 sebesar 83% dan tahap-2 sebesar 33%, MD Pj-1 sebanyak 50%, dan MDPj-2 sebanyak 17%.
Laporan Bulan Januari
2009- PNPM-AP/SADI
4
• Provinsi Sulsel, bulan lalu belum menyalurkan dana BLM tahap-1, bulan ini sudah menyalurkan dana BLM tahap-1 sebesar 83%. • Provinsi Sultra, bulan lalu hanya menyalurkan dana BLM tahap-1 sebesar 21%, bulan ini sudah menyalurkan dana BLM tahap-1 sebesar 83% dan tahap-2 sebesar 17%, dan MD Pj-1 sebesar 67%. Selanjutnya, berdasarkan kompilasi laporan provinsi, maka kemajuan tahapan di masing-masing provinsi di sajikan pada tabel berikut : Tabel Progress Tahapan Kegiatan PNPM AP Berdasarkan Provinsi per Januari 2009 No Tahapan Persentase Kemajuan Tahapan (%) NTB NTT Sulsel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
MAD I MD I Latih KPMD PAGAS MDKP MD II PU VU MAD II PK MAD III MD III Salur Dana 1 Salur Dana 2 Salur Dana 3 14 MD PJ 1 15 MD PJ 2 15 MDST 16 Pembentukan TP 17 Pelatihan TP Keterangan :
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 17 100 100 33 17 17
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 83 33 50 17 -
Sultra
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 83 -
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 83 17 67 -
MAD = Musyawarah Antar Desa ; MD = Musyawarah Desa ; KPMD = Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; PAGAS = Penggalian Gagasan; MDKP = Musyawarah Desa Khusus Perempuan ; PU = Penulisan Usulan ; VU = Verifikasi Usulan ; PK = Pertemuan Kabupaten ; MD PJ = Musyawarah Desa Pertanggungjawaban; MDST= Musyawarah Desa serah terima; TP = Tim Pemelihara.
1.5.
Tingkat Partisipasi Masyarakat
Tabel-tabel berikut menggambarkan jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam beberapa tahapan kegiatan, terutama kegiatan musyawarah di tingkat kecamatan, desa ataupun dusun. Data ini diperoleh dari kompilasi laporan mingguan PNPM AP di setiap provinsi. Tabel Partisipasi Masyarakat dalam Setiap Tahapan Kegiatan PNPM AP Berdasarkan Provinsi per akhir bulan Januari 2009. No
Tahapan
L 232
NTB P
RTM
121
169
NTT P
RTM
369
233
565
235
146
221
300
159
325
L
Sulsel P RTM
L
Sultra P RTM
L
1
MAD I
2
MD I
1799
634
1493
4233
2805
6644
2212
1174
2430
3084
1949
3690
3
PAGAS
8762
12344
15177
8333
6103
14035
4109
4290
4850
4265
2451
5283
4
MDKP
0
1783
1436
403
4397
4532
55
1572
1017
0
2782
2185
5
MD II
1324
952
1810
3448
3153
5960
1330
1348
1768
2437
2128
3531
6
MAD II
273
213
272
397
326
635
260
222
263
269
202
253
7
MAD III
278
185
227
269
166
414
192
120
139
266
100
266
8
MD III
1334
689
1453
2510
2491
5003
1354
970
999
1382
1064
1109
9
MD PJ 1
1003
300
953
103
55
158
-
-
-
-
-
-
10
MD PJ 2
761
291
744
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Laporan Bulan Januari
2009- PNPM-AP/SADI
5
11
Latih TP
6
-
6
-
-
-
11 MDST 59 18 67 Keterangan : L = Laki-laki ; P = Perempuan ; RTM = Rumah Tangga Miskin
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.6. Permasalahan Permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan PNPM AP di empat provinsi terangkum sebagai berikut : 1.
2.
Berhubungan dengan Pengelolaan Dana DOK dan BLM :
Lemahnya pemahaman FK-AP tentang mekanisme pencairan dan penyaluran dana BLM dari UPK ke TPK, mengakibatkan lemahnya pengawasan FK-AP terhadap pencairan dan penyaluran dana BLM dari UPK ke TPK.
Sebagian UPK belum melakukan pencatatan keuangan per tanggal transaksi, baik DOK maupun BLM PNPM AP, dan bahkan masih ada UPK yang tidak memiliki Buku Bank untuk mencatat pengeluaran dana DOK dan BLM dari rekening bank.
Berhubungan Pelaksanaan Program
Masih ada kekosongan FK AP di 3 lokasi, yakni 2 orang di Sulsel dan 1 orang di NTT, dapat menghambat pelaksanaan program;
Modul PNPM Agribisnis Perdesaan sangat kurang, sehingga FK sulit melakukan fasilitasi tentang Agribisnis pertanian kepada kader dan TPK;
Lemahnya pengendalian pelaksanaan program (kegiatan maupun keuangan) oleh FK-AP;
PTO PNPM-AP belum tersedia/tersebar ke pelaku-pelaku program di Kecamatan dan Desa;
Tidak tersedianya operasional kantor di provinsi untuk administrasi pelaporan dan kegiatan lainnya PNPM-AP; Lemahnya koordinasi antara Sp Provinsi ( Sp SADI dan Sp Monev) dengan Faskab/fasTKab dan FK AP, mengakibatkan laporan kegiatan dan keuangan hanya dilaporkan oleh spesialis berdasarkan hasil kunjungan (sementara tidak semua Kecamatan dikunjungi);
1.7.
Masih dijumpai masalah-masalah terkait dengan seleksi dan rekruitmen BDSP, pelatihan, dan pengadaan alat-alat oleh BDSP. Solusi Permasalahan
Tindak lanjut penanganan permasalahan-permasalahan tersebut, antara lain : 1.
2.
Berhubungan dengan Pengelolaan Dana DOK dan BLM :
Pengendalian, pemantauan dan pengawasan UPK secara berjenjang dari Spesialis SADI, Spesialis Monev dan Faskab/Fastekab harus lebih kontinu dilakukan setiap kunjungan ke lapangan
Penguatan kapasitas dalam hal pengelolaan administrasi keuangan bagi pelaku di kecamatan dan desa, harus selalu dilakukan oleh pihak yang berkompeten di PNPM MP/AP.
Berhubungan Pelaksanaan Program
Segera mengisi kekosongan FK AP di Sulsel ( 2 orang FK AP) dan NTT ( 1 orang FK AP)
Perlu adanya dukungan material tools-modul-modul agribisnis mendukung pelaksanaan kegiatan di lapangan
Memberikan penguatan kepada FK-AP tentang administrasi yang ada di UPK dan TPK, cara pengisian buku kas kolektif dan cara memvalidasi data keuangan Laporan Bulan Januari
2009- PNPM-AP/SADI
6
Perlunya yang diberikan kepada FK AP maupun pelaku lainnya baik ditingkat desa dan kecamatan yang kaitannya dengan peningkatan kapasitas agribisnis hulu ke hilir
Perlu diadakanya biaya operasional kantor di Provinsi dan di Kabupaten untuk PNPM Agribisnis Perdesaan
= 0 =
Laporan Bulan Januari
2009- PNPM-AP/SADI
7
