P U T U S A N NOMOR: 1435 K/PID/2004 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut : Mahkamah Agung tersebut ; Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 3 Juli 2003 Nomor: 1516/Pid.B/2002/PN.Jak.Sel. dalam putusan mana Terdakwa : ALEXANDER PADANG, Tempat lahir: Sangihe Talaud, Umur/tanggal lahir: 55 tahun/8 Nopember 1947, Jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Jalan Teluk Betung No. 27 RT 01/06 Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat, Agama: Kristen, Pekerjaan: Swasta ; Terdakwa berada diluar tahanan : yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa : Terdakwa ALEXANDER PADANG bersama-sama LAURENS MONIAGA dan MUHAMMAD NUR AMIN (berkas perkaranya diajukan tersendiri), pada tanggal 21 September 1993 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 1993, bertempat di Kantor Notaris/PPAT H. Asmawel Amin DT. S, SH. Jalan Lapangan Roos Raya No. 2 RT 012/05 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, telah menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akta otentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:…
2
berikut : -
Pada tanggal 9 Januari 1988 saksi Laurens Moniaga membeli sebidang tanah garapan sebagian dari tanah Eigendom Verponding No.6177 seluas + 3.000 M2 berdasarkan Surat Perjanjian Oper Alih tanggal 3 September 1983 dan Surat Keterangan Lurah Mampang Prapatan Nomor: 71.755.9/III/1988 Tanggal 9 Maret 1988 masing-masing atas nama Iswahyudi, terletak di Kav. 97 Jalan Jendral Gatot Subroto Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang
Prapatan,
Jakarta
Selatan
dari
saksi
Iswahyudi
seharga
Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), sesuai Surat Peralihan Hak Tanah Garapan tertanggal 9 Januari 1988 yang dilegalisasi dihadapan Notaris H. Asmawel Amin, SH terdaftar dengan No.1.014/1989 tanggal 1 Desember 1989 dan atas dasar surat-surat tersebut, selanjutnya saksi Laurens Moniaga membuat surat Pengoperan/Pengalihan dan Penyerahan Hak No. 26 tanggal 9 Desember 1989 atas nama Laurens Moniaga di Notaris H. Asmawel Amin, SH. Notaris di Jakarta ; -
Pada tanggal 7 Juli 1990 Surat Pengoperan/Pelepasan dan Penyerahan Hak No. 26 tanggal 9 Desember 1989 yang dibuat dihadapan Notaris H. Asmawel Amin, SH. tersebut dipergunakan saksi Laurens Moniaga untuk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugat Bank Dagang Negara atas sebidang tanah garapan ex Verponding No.6177 seluas 3.500 M2 terletak di Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 97 Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Juli 1990 No. 188/Pdt/G/1990/PN.Jkt.Sel dan atas gugatan yang diajukan oleh saksi Laurens Moniaga tersebut saksi Drs. RJ. Kaptin Adisumarta selaku pemilik tanah yang sah mengajukan gugatan intervensi, namun dalam putusan sela ditolak Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga Drs. RJ. Kaptin Adisumarta mengajukan…
3
mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ; -
Dalam amar putusan Nomor: 188/Pdt/G/1990/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Mei 1999 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan saksi Laurens Moniaga, sehingga Bank Dagang Negara mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 311/PDT/1991/PT.DKI tanggal 25 Juli 1991 mengabulkan gugatan saksi Laurens Moniaga, sehingga saksi Drs. RJ. Kaptin
Adisumarta dan Bank
Dagang Negara mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI dan dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 3076K/Pdt/1991 tanggal 19 Agustus 1992, mengabulkan gugatan intervensi saksi RJ. Kaptin Adisumarta, sehingga dengan adanya putusan kasasi Mahkamah Agung RI tersebut saksi Laurens Moniaga mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ; -
Bahwa untuk mendukung bukti-bukti kepemilikan dalam mengajukan peninjau an kembali tersebut, saksi Laurens Moniaga bersama-sama Terdakwa Alexander Padang dan saksi Mohamad Nur Amin mencari bukti-bukti baru yang mendukung kepemilikan atas sebidang tanah Kav.97 Jalan Jendral Gatot Subroto Kelurahan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK) oleh saksi Laurens Moniaga tersebut, saksi Laurens Moniaga membeli acte Van Eigendom Verponding No.6177 No.48 tanggal 23 Desember 1896 atas nama Moeara yang dibuat oleh Notaris Batavia Van Colln seharga Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) berikut gambar ukur Afschrift No.48 tertanggal 23 Desember 1896 dan salinan surat jual tertanggal 6 April 1885 atas sebidang tanah seluas 870.652 M2 terletak di Desa Mampang atas nama Moeara dari seseorang bernama Effendi Hanafiah, karena saksi Mohamad Nur Amin merupakan salah satu ahli waris Moeara maka atas dasar acte Van Eigendom Verponding No.6177 atas nama Moeara tersebut selanjutnya Terdakwa Alexander Padang bersama-sama saksi Lauren Moniaga dan…
4
dan saksi Muhamad Nur Amin membuat surat keterangan warisan yang menerangkan bahwa Moeara telah meninggal dunia tahun 1990 dengan meninggalkan para ahli waris sebanyak 7 (tujuh) orang, yaitu Atmah, Aminah, Abdul Rohim bin Hasan, M. Djaini, Usman, H. Moh. Napis dan M. Nur Amin, sesuai surat Keterangan Warisan yang dibuat diatas kertas segel tertanggal 10 September 1993 yang diketahui oleh Setkel Karet Kuningan Hasbullah dengan No.455/1.755.9 tanggal 20 September 1993 serta membuat Surat Kuasa dibawah tangan diatas kertas bermeterai cukup tertanggal 21 September 1993 bertindak untuk dan atas nama para ahli waris Moeara yang dilegalisasi oleh Notaris H. Asmawel Amin, SH Nomor 3.249/1993 ; -
Pada tanggal 21 Seotember 1993 Acte Eigendom Verponding No.6177 No.48 tertanggal 23 Desember 1896 atas nama Moeara yang dibuat oleh Notaris Batavia Van Colln, Gambar Ukur Afschrift No.48 tertanggal 23 Desember 1896, Salinan Surat Jual tertanggal 6 April 1885 atas sebidang tanah seluas 870.652 M2 terletak di Desa Mampang atas nama Moeara dan Surat Keterangan Warisan tertanggal 10 September 1993 atas nama ahli waris Moeara serta surat kuasa tanggal 21 September 1993 yang dilegalisasi oleh Notaris H. Asmawel Amin, SH Nomor: 3.249/1993 atas nama M. Nur Amin selaku kuasa para ahli waris Moeara yang seolah-olah keterangannya benar dan tidak dipalsukan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa Alexander Padang bersama-sama dengan saksi Laurens Moniaga dan saksi Mohamad Nur Amin untuk membuat akta pelepasan hak atas nama Mohamad Nur Amin bertindak untuk diri sendiri dan atas nama para ahli waris Moeara selaku pihak pertama melepaskan kepada Laurens Pangau Moniaga dan Alexander Padang selaku pihak kedua atas sebagian dari sebidang tanah bekas Eigendom Verponding No. 6177 kurang lebih seluas 87 Hektar terletak di Kampung Mampang Jakarta Selatan seharga Rp.435.000.000,-(empat ratus tiga puluh lima juta rupiah), sesuai…
5
rupiah), sesuai Akta Pelepasan Hak No. 79 tanggal 21 September 1993 Notaris H. Asmawel Amin, SH Jl. Lapangan Roos Raya Tebet Jakarta Selatan ; -
Bahwa surat-surat yang dijadikan bukti oleh Terdakwa Alexander Padang bersama-sama saksi Laurens Moniaga dan saksi Mohmad Nur Amin dalam membuat Akte Pelepasan Hak Nomor 79 tanggal 21 September 1993, di hadapan Notaris Asmawel Amin, SH adalah merupakan surat palsu yang keterangannya tidak benar, karena : 1. Berdasarkan Surat Keterangan Lurah Nomor: 9/I/1983 tanggal 25 Oktober 1983 yang dibuat oleh Lurah Mampang Prapatan dan telah dilegalisasi oleh Lurah Mampang Prapatan H. Abdi Manaf HA Nomor: 150/1.755.00 tanggal 25 April 2001, menerangkan bahwa tanah bekas Eigendom Verponding Nomor: 6177 tercata atas nama Njij Rahma, cs tidak berlokasi di wilayah Kelurahan Mampang Prapatan, melainkan berlokasi di wilayah Kelurahan Mampang Tegal Parang dan Surat Keterangan Nomor: 866/1.755.4/1983 tanggal 25 Oktober 1983 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Mampang Tegal Parang, menerangkan bahwa tanah bekas Eigendom Verponding Nomor: 6177 atas nama Ejeij Raha, cs berlokasi di wilayah Kelurahan Mampang Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ; 2. Saksi H. Atmah dan para ahli waris Moera lainnya tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Keterangan Waris yang dibuat diatas kertas segel tertanggal 10 September 1993 yang diketahui oleh SetKel Karet Kuningan Hasbullah dengan No. 455/1.755.9 tanggal 20 September 1993 serta tidak pernah membuat dan menandatangani Surat Kuasa dibawah tangan di atas kertas bermeterai cukup tertanggal 21 September 1993 bertindak untuk dan atas nama para ahli waris Moeara yang dilegalisasi oleh Notaris H. Asmawel Amin, SH Nomor: 3.249/1993 dan juga tidak pernah…
6
pernah melepaskan hak serta tidak pernah menerima pembayaran ; 3. Terdakwa pada saat pembuatan akte tersebut tahu kalau tanah dalam keadaan sengketa ; 4. Berdasarkan saksi IIng R. Sodikin, SH.CN.MH, yaitu :
Akta Van Eigendom Verponding No.6177 atas nama Moeara berikut gambar ukurnya tidak terdaftar di Kanwil BPN, tetapi yang terdaftar di Kanwil BPN adalah Akte Van Eigendom Verponding No.6177 atas nama NYIJ RAHMA CS tertanggal 31 Desember 1984 No.1316 dengan surat ukur atau Meetbrief/gambar ukur No.55 tanggal 29 Juli 1851 ;
Bundel-bundel Akta Van Eigendom Verponding yang ada dari tahun 1800 sampai dengan tahun 1940 ditulis dengan tinta tanpa mesin tik, dengan tulisan tangan tebal tipis (skoonschif), sehingga apabila ada Akta Van eigendom Verponding yang dibuat pada tahun 1896 tulisannya dengan menggunakan mesin ketik kebenarannya diragukan ;
5. Tanah tersebut adalah merupakan tanah adat girik C No.C.388 atas nama Suhaimi bin Ropsin dan Girik No.C.1511 atas nama Abdullah bin Bidik milik saksi Drs. Kaptin Adisumarta atas dasar Akte Jual Beli No.JB/MP/V/627/1982 tanggal 31 Mei 1982 dan Akta Jual Beli No.JB/MP/V/629/1982 tanggal 31 Mei 1982 yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Mampang Prapatan A. Zarkasyi, BA. 6. Bahwa dalam sengketa antara Drs. Kaptin Adisumarta dengan Bank Dagang Negara berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Mahkamah Agung RI dan Peninjauan Kembali telah dimenangkan oleh Drs. Kaptin Adisumarta dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Eksekusi Penyerahan Nomor: 202/Pdt.G/1985/ PN.Jak.Sel tanggal 13 April 1999 tanah Bank Dagang Negara telah diserahkan…
7
diserahkan kepada Drs. Kaptin Adisumarta. -
Pada tanggal 19 Agustus 1993 Akta Pelepasan Hak No. 79 tanggal 21 September 1993 yang dibuat dihadapan Notaris H. Asmawel Amin, SH yang seolah-olah keterangannya benar dan tidak dipalsu tersebut dipergunakan oleh saksi Laurens Moniaga dengan melalui Kuasa Hukumnya untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3076K/Pdt/1991 tanggal 28 Agustus 1992 atas sebidang tanah seluas 3.500 M2 terletak di Jl. Jendral Gatot Subroto Kav.97 Kelurahan Mampang Prapatan Jakarta Selatan, melawan Bank Dagang Negara
dan Drs. RJ. Kaptin Adisumarta. Maka atas dasar Akta
Pelepasan Hak No.79 tanggal 21 September 1993 yang dijadikan sebagai bukti baru dalam Peninjauan Kembali yang diajukan oleh saksi Laurens Moniaga tersebut Pengadilan Jakarta Selatan mengabulkannya ; -
Berdasarkan Akte Pelepasan Hak No.79 tanggal 21 September 1993 Notaris H. Asmawel Amin, SH yang seolah-olah keterangannya benar dan tidak dipalsukan yang dipergunakan oleh saksi Laurens Moniaga sebagai bukti baru dalam perkara Peninjauan Kembali melawan Bank Dagang Negara dan Drs. RJ. Kaptin Adisumarta ke Mahkamah Agung RI tersebut, maka Hakim Agung Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.618 PK/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1997, telah memutus dengan amar putusan antara lain sebagai berikut :
Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh saksi Laurens Moniaga dan membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Agustus 1992 No.3076 K/Pdt/1991 jo putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 25 Juli 1991 No.311/Pdt/PT.DKI jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.188/Pdt/G/1991/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Mei 1991 ;
Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
Menyatakan…
8
Menyatakan Penggugat sebagai yang paling berhak atas tanah yang terletak di Jakarta, setempat dikenal orang sebagai Jalan Jendral Gatot Subroto Kavling 97 Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, bekas tanah Hak eigendom Verponding No.6177 seluas kurang lebih 3.500 M2 ;
Menyatakan Sita Jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan tanggal 26 Juli 1990 Nomor: 188/Pdt/G/1990/PN.Jkt.Sel. jo Berita Acara Sita Jaminan tanggal 30 Juli 1990 Nomor: 188/Pdt/G/1990/PN.Jkt.Sel. sah dan berharga ;
Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat sebagai pihak yang paling berhak ;
-
Sehingga dengan adanya putusan Peninjauan Kembali Nomor: 618 PK/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1997 berdasarkan Akta Pelepasan Hak No. 79 tanggal 21 September 1993 Notaris H. Asmawel Amin, SH yang seolah-olah keterangannya benar dan tidak dipalsukan tersebut, saksi Drs. RJ. Kaptin Adisumarta menderita kerugian, yaitu hilangnya hak atas kepemilikan sebidang tanah seluas kurang lebih 3.500 M2 Girik No.C.388 persil 11 blok D.II dan Girik No.C1511 persil 53 Blok D.II dengan akte jual beli masingmasing Nomor: JB/MP/V/627/1982 tanggal 31 Mei 1982 yang dibuat dihadapan PPAT Kecamatan Mampang Prapatan A. Zarkasy, BA. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP. Setelah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 30 Juni 2003, yang isinya adalah sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa ALEXANDER PADANG, secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam sesuatu akta otentik” Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal…
9
Pasal 266 ayat (1) KUHP, sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALEXANDER PADANG dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun ; 3. Menyatakan barang bukti berupa : 3.1. Akte Pelepasan Hak No.79 tanggal 21 September 1993 ; 3.2. Akte pengoperan/Pelepasan dan penyerahan hak No.26 tanggal 9 Desember 1989 ; 3.3. Akte Jual Beli Nomor: JB/MP/V/627/1982 tanggal 31 Mei 1982 ; Akte Jual Beli no. JB/MP/V/629/1982 tanggal 31 Mei 1982 ; 3.4. Girik C No.388 persil 11 blok D.II atas nama Suhaimi bin Ropsin tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain ; 4. Menetapkan supaya Terdakwa ALEXANDER PADANG, membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) ; dengan memperhatikan Pasal 191 (1) KUHAP dan pasal-pasal lain dalam UndangUndang yang bersangkutan, Terdakwa telah dbebaskan dari dakwaan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut : -
Menyatakan bahwa Terdakwa ALEXANDER PADANG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan ;
-
Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;
-
Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;
-
Memulihkan
hak
Terdakwa
dalam
kemampuan,
kedudukan,
harkat
dan
martabatnya; -
Barang bukti karena berupa fotoocopy tetap terlampir dalam berkas perkara ; Mengingat akan akta permohonan kasasi Nomor: 18/VII/Akta.Pid/2003/
PN.Jaksel. yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Juli 2003 Jaksa/Penuntut Umum pada…
10
pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ; Memperhatikan memori kasasi tertanggal 23 Juli 2003 dari
Jaksa/Penuntut
Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Juli 2003 ; Melihat surat-surat yang bersangkutan ; Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Juli 2003 dan Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2003 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 Juli 2003 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ; Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas ; Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ; Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan…
11
permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ; Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut : 1. Peraturan Hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya : Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya Nomor: 1515/Pid.B/ 2002/PN. Jak.Sel tanggal 3 Juli 2003 telah salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Dalam penerapan hukum pembuktian terhadap unsur “Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte otentik” tersebut Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan secara lengkap dan utuh keterangan seluruh saksi-saksi, semua alat bukti surat dan semua barang bukti yang bersesuaian antara yang satu dengan lainnya dan bahkan Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah menggelapkan dan menyampingkan faktafakta hukum tersebut. Pertimbangan demikian adalah bertentangan dengan sistem pembuktian yang dianut KUHAP, yang mengharuskan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut dipertimbangkan unsur-unsur yang bersifat subyektif dan unsur-unsur yang bersifat obyektif. a. Majelis Hakim dalam putusannya No.1516/Pid.B/2002/PN.Jaksel tanggal 3 Juli 2003, telah salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian, yaitu tidak mempertimbangkan…
12
mempertimbangkan keterangan saksi-saksi lain secara utuh dan bulat yang disampaikan dibawah sumpah, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu : 1. Saksi Drs. IING R. SODIKIN, SH.CN.MH. 2. Saksi Drs. H. ABDULLAH SUHAIMI. 3. Saksi Drs. SUTARNO. 4. Saksi OGIE PRIYONO, SH. 5. Saksi IR.H. WENNY RUSMAWAN. 6. Saksi MUHAMAD NUR AMIN. 7. Saksi Drs. KAPTIN ADISUMARTA. 8. Saksi H. ASMAWEL AMIN.DT.S.SH. 9. Saksi LAURENS MONIAGA. Alat Bukti Surat : » Surat Keterangan No. 29/I/1983 tertanggal 25 Oktober 1983 yang dikeluarkan oleh Lurah Mampang Prapatan menerangkan bahwa tanah bekas Eigendom Verponding No.6177 yang tercatat atas nama NJEIJ RAHMA cs tidak berlokasi di wilayah Kelurahan Mampang Prapatan, melainkan berlokasi diwilayah Mampang Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan ; » Surat Keterangan No. 866/1.755.1/1983 tanggal 25 Oktober 1983 yang dikeluarkan oleh Lurah Mampang Tegal Parang, menerangkan bahwa tanah bekas Eigendom Verponding No.6177 yang tercatat atas nama NJEIJ RAHMA cs
berlokasi di
wilayah Kelurahan Mampang Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ; » Surat Lurah Mampang Prapatan Nomor: 106/1.711.1 tanggal 6 Desember 2001 perihal Tambahan Risalah Pemeriksaan dan Sidang Panitia “A” menerangkan antara lain
bahwa lokasi tanah sebelum dieksekusi pada tanggal 27 September 2001
dikuasai Drs. Kaptin Adisumarta berdasarkan Berita Acara Eksekusi Penyerahan Nomor:…
13
Nomor: 202/Pdt.G/1985/ PN.Jak.Sel tanggal 13 April 1999 dan menurut catatan kepemilikan Drs. RJ. Kaptin Adisumarta berdasarkan C.388 persil 11,12 atas nama Suhaimi Bin Ropsin tercatat pada Buku Letter C Kelurahan Mampang Prapatan ; » Surat Nomor: 1.711.72/1251/09/PT/2002 tanggal 3 September 2002 perihal Keabsahan Akte Eigendom Verponding No.6177 dan No.7267 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah DKI Jakarta, menerangkan antara lain bahwa Akte Van Eigendom Verponding No.6177 tercatat atas nama Njeij Rachma cs (60 orang) luas + 293.844 M2 terletak di Mampang Tegal Parang dan Akte Van Eigendom Verponding No. 7267 tercatat atas nama Moeara cs (33 orang) yang perolehannya berdasarkan Akte Eigendom tanggal 25 Nopember 1761 No. 58 luas + 1.325.870 M2 terletak di Kampung Pedurenan Kelurahan Karet Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan ; »
Putusan PK Mahkamah Agung RI No. 79 PK/Pdt/1993 tanggal 19 Mei 1997 yang amarnya mengabulkan gugatan penggugat Drs. Kaptin Adisumarta ;
»
Penetapan Eksekusi No. 202/Pdt.G/1985/PN.Jak.Sel tanggal 18 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;
» Penyerahan Tanah Kav. 97 Gatot Subroto tertanggal 13 April 1999 dan Berita Acara Eksekusi Penyerahan Tanah Kav.97 Gatot Subroto tertanggal 13 April 1999 dari Bank Dagang Negara kepada Saksi Drs. Kaptin Adisumarta ; » Surat Permintaan Maaf atas nama Muh. Nur Amin tertanggal Jakarta 02 Juni 2003 yang dibuat dan ditandatangani oleh M. Nur Amin di atas kertas bemeterai Rp.6000,- yang isinya antara lain minta maaf kepada Drs. Kaptin Adisumarta dan ahli warisnya atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam akte Pelepasan Hak No. 79 dihadapan Notaris Asmawel tanggal 21 September 1993 ; Barang Bukti : » Girik C. No.388 atas nama Suhaimi Bin Ropsin ; » Girik C. No. 1511 atas nama Abdullah Bin Bidik ; » Akta…
14
» Akta Jual beli No. JB/MP/627/1982 tanggal 31 Mei 1982 atas nama Drs. Kaptin Adisumarta yang dibuat dihadapan PPAT Camat Mampang Prapatan A. Zarkasyi, BA ; » Akta Jual beli No. JB/MP/629/1982 tanggal 31 Mei 1982 atas nama Drs. Kaptin Adisumarta yang dibuat dihadapan PPAT Camat Mampang Prapatan A. Zarkasyi, BA ; » Akte Pelepasan Hak No. 79 tanggal 23 Juni 1982 ; b. Bahwa jika fakta-fakta hukum tersebut dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 185 ayat (4) dan (6) a,b KUHAP, maka hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya tidak akan melakukan kekeliruan dalam menafsirkan unsur “Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akte otentik” sebagaimana terjadi dalam putusannya No. 1516/Pid.B/2002/PN.Jaksel tanggal 3 Juli 2003 ; c. Bahwa fakta hukum yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan
Negeri
Jakarta
Selatan
dalam
putusannya
No.
1516/Pid.B/2002/PN.Jaksel tanggal 3 Juli 2003 halaman 24 s/d 26 hanya mempertimbangkan keterangan saksi Laurens Moniaga dan keterangan terdakwa itupun tidak secara utuh padahal keterangan keduanya saling terkait dan juga tidak mempertimbangkan keterangan saksi lainnya maupun alat bukti surat dan bukti petunjuk sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) jo Pasal 185 ayat (4) dan (6) a,b KUHAP ; d. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan unsur delik “Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam sesuatu akte otentik”, karena hakim dalam pertimbangannya telah salah menerapkan hukum pembuktian yaitu tidak mempertimbangkan alat bukti petunjuk dan tidak melakukan penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk secara arif dan bijaksana (Pasal 188 ayat 1 dan 3 KUHAP) dan Hakim dalam pertimbangan hukum pembuktiannya hanya…
15
hanya didasarkan pada : » Putusan Peninjauan kembali Mahkamah Agung RI No.618PK/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1997 yang diajukan oleh Laurens Moniaga, sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 31 butir angka 4 yang menurut penilaian Majelis Hakim adalah saksi Laurens Moniaga adalah orang yang paling berhak.
Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.79PK/Pdt/1993 tanggal 19 Mei 1997 antara saksi Drs. Kaptin Adisumarta melawan Bank Dagang Negara, yang telah dimenangkan oleh Drs. Kaptin Adisumarta ;
Penetapan Pelaksanaan Eksekusi No. 202/Pdt.G/1985/PN.Jak.Sel tanggal 18 Desember 1988 dan Berita Acara Eksekusi Penyerahan tertanggal 13 April 1999 ;
Putusan Perlawanan No. 443/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel tanggal 15 April 2003 terhadap Pelaksanaan Eksekusi No.188/Pdt.G/1990/PN.Jak.Sel tanggal 10 Oktober 2000 yang diajukan oleh Drs. Kaptin Adisumarta dan dalam putusannya No. No. 443/Pdt.G/2001/PN.Jak.Sel tanggal 15 April 2003 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Bahwa “Penetapan No. 188/Pdt.G/1990/PN.Jak.Sel tanggal 10 Oktober 2000 tidak dapat dilaksanakan karena salah alamat/lokasi dan pada saat berlangsung sidang perlawanan perkara Nomor: 443/Pdt.G/2001/PN. Jak.Sel tersebut Majelis Hakim yang menyidangkannya telah melakukan sidang dilokasi/dilapangan dan telah melihat sendiri batas batas obyek tanah dan batas batas Kelurahan Mampang Prapatan dan Kelurahan Tegal Parang yang juga dihadiri oleh pelapor dan saksi Laurens Moniaga serta dihadiri oleh Petugas Kelurahan Mampang, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan dan petugas BPN Jakarta Selatan; » Pertimbangan…
16
» Pertimbangan Hakim dalam putusannya halaman 34 menyebutkan: Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat yang berpentingan atas pembuatan Akte No.79 tersebut adalah Laurens Moniaga, sedangkan terdakwa hanya dipakai namanya, ….. dst.
Penilaian Hakim yang menganggap bahwa terdakwa Alexander Padang hanya dipakai namanya kedalam Akte No.79 tersebut sangatlah keliru, karena hakim hanya menilai keterangan terdakwa sendiri dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi lainnya. Padahal sesuai dengan pengakuan terdakwa Alexander Padang dalam gugatannya tanggal 2 Juni 2003 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 301/Pdt.G/2003, pada halaman 3 dan 4 menyebutkan: Bahwa sekarang ini Tergugat (Laurens Moniaga) telah menguasai untuk memiliki sendiri keseluruhan luas tanah dengan cara membuat pagar mengelilingi/diatas tanah in litis tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat (Alexander Padang) tindakan ini lebih mempertegas lagi bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (Onrechtsmatigedaad) yang melanggar hak dan kepentingan penggugat yang berakibat kerugian pada Penggugat; sedangkan Tergugat cukup mengetahui bahwa Penggugat berdasarkan Akte Pelepasan Hak No. 79 tanggal 21 September 1993 juga mempunyai hak atas tanah dimaksud…dst.
» Hasil pemeriksaan Labkrim dan tidak mencermati kebenaran isi daripada suatu akte yang dijadikan obyek permasalahan, namun Majelis Hakim justru cenderung melakukan penilaian terhadap asli atau tidaknya suatu surat akte itu dengan mempertimbangkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor: LAB.785/DTF/2001 tanggal 23 Maret 2001 terhadap Akte Van Eigendom Verponding No.6177 No.48 atas nama Moeara dengan pembanding Akte Van Eigendom…
17
Eigendom Verponding No.7267 atas nama Abdul Radjab, sebagaimana dalam pertimbangan putusannya pada halaman 31 butir angka 3.
Padahal tujuan dilakukan pemeriksaan Labkrim terhadap akte Van Eigendom Verponding No.6177 atas nama Moeara dengan pembanding Akte Van Eigendom Verponding atas nama Abdul Radjab tersebut hanya memeriksa identik atau tidaknya tulisan ketik dan cap/stempel dalam kedua akte tersebut dan tidak melakukan pemeriksaan atau menunjuk terhadap lokasi dan obyek tanah yang dipermasalahkan.
Bahwa dari alat bukti berupa hasil Lab.785/DTF/2001 tanggal 23 Maret 2001 yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga tidak dapat dibenarkan karena seharusnya yang dilakukan pemeriksaan Lab. adalah Akte Van Eigendom Verponding No.6177 atas nama Moeara yang diduga palsu dengan pembanding Akte Van Eigendom Verponding atas nama Njeij Rahma.
Hakim tidak mempertimbangkan secara seksama isi kebenaran Akte Pelepasan Hak No. 79 tanggal 21 September 1993 atas pelepasan hak tanah Eigendom Verponding No.6177 atas nama Moeara tanggal 23 Desember 1896 dari Terdakwa M. Nur Amin kepada Laurens Moniaga dan Alexander Padang tersbut. Dimana dalam Akte No.79 dinyatakan bahwa M. Nur Amin menjamin bahwa obyek tanah yang dilepaskan kepada Laurens Moniaga dan Alexander Padang tidak dalam keadaan sengketa ; Padahal kenyataannya pada saat dibuat dan ditandatanganinya Akte Pelepasan Hak No.79 tanggal 21 September 1993 dihadapan Notaris H. Asmawel Amin, SH tersebut tanah Kav.97 Jalan Jendral Gatot Subroto Mampang Prapatan Jakarta Selatan yang dijadikan obyek dalam Akte Pelepasan Hak No.79 tersebut dalam keadaan sengketa sejak tahun 1985 dalam kasus perdata antara Drs. Kaptin Adisumarta melawan Bank Dagang Negara cs dan sejak thn 1990 antara Laurens Moniaga melawan Bank Dagang Negara dan Drs. Kaptin Adisumarta.
Berdasarkan…
18
Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya Nomor: 1516/Pid.B/2002/PN.Jaksel tanggal 3 Juli 2003 telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian dan tidak melakukan penilaian yang seksama terhadap kekuatan pembuktian dari alat bukti petunjuk sebagai alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP jo pasal 185 ayat (4) dan (6) a,b jo pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP, sehingga pertimbangan hukumnya menjadi tidak lengkap dan berakibat putusan tersebut cacat hukum. e. Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim kurang lengkap, kurang jelas dan bertentangan antara keterangan yang satu sama lainnya dan bahkan memanipulasi dan menyampingkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970. Dan sesuai SEMA No. 03 Tahun 1994 adalah merupakan kelalaian dalam beracara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan dibatalkannya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat Kasasi ; 2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang : Bahwa dalam ketentuan Pasal 200 KUHAP, Surat Putusan harus dan wajib ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan, dalam perkara ini ternyata ketika putusan diucapkan, putusan tersebut ternyata masih dalam bentuk konsep yang ditulis tangan dan belum ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera, dengan demikian sudah pasti ketentuan Pasal 200 KUHAP tidak dapat dipenuhi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ; Di samping itu sesuai SEMA No. 21 Tahun 1983, salinan putusan dalam acara pemeriksaan biasa harus disampaikan kepada Jaksa dalam batas waktu paling lama satu minggu, akan tetapi salinan putusan dalam perkara ini sampai disusun dan diajukan memori kasasi masih dalam bentuk ketik konsep dan belum ditandatangani Hakim dan Panitera, konsep putusan baru kami terima lebih dari 2 (dua) minggu setelah…
19
setelah putusan dibacakan dan untuk mendapatkannya adalah dengan cara susah payah karena harus setiap hari ke Pengailan Negeri Jakarta Selatan, sehingga hal ini sangat merugikan Pemohon Kasasi, meskipun kami tidak mengetahui apakah ini kesengajaan atau bukan dari Majelis dan/atau Panitera, yang jelas hal tersebut menunjukan bahwa cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan UndangUndang. 3. Pengadilan Negeri telah melampaui batas wewenangnya : Bahwa pengertian melampaui batas kewewenangan mengadili dalam artian yang luas meliputi permasalahan yang berkenaan dengan non yuridis, hal ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1516/Pid.B/2002/PN. Jak.Sel tanggal 3 Juli 2003 yang telah memasukkan pertimbangan dan pendapat non yuridis dalam putusannya, maka putusan yang demikian telah terkandung pelampauan batas kewenangan mengadili, seperti termuat dalam putusannya seperti berikut ini : Pertimbangan hukum putusan No. 1516/Pid.B/2002/PN.Jak.Sel tanggal 3 Juli 2003 halaman 31 butir angka 4 menyebutkan bahwa putusan MA No.618/PK/ Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1997 menyatakan Laurens Moniaga sebagai yang paling berhak atas tanah di Jalan Jendral Gatot Subroto Kav.97, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan ex tanah Hak Eigendom Verponding No.6177 luas + 3500M2 adalah pertimbangan yang keliru, karena masih ada putusan lain yang tidak dipertimbangkan yaitu: putusan PK MA No.79PK/Pdt/1993 tanggal 19 Mei 1997 dan putusan perlawanan No. 443/Pdt.G/2001/PN.Jaksel tanggal 15 April 2003 menyatakan bahwa Penetapan No. 188/Pdt.G/1990/PN.Jaksel tanggal 10 Oktober 2000 tidak dapat dilaksanakan karena tidak sesuai dengan obyek/letak lokasi tanah yang menjadi sengketa, padahal persidangan perkara perlawanan ini bersama-sama saksi pelapor, saksi Laurens Moniaga telah melakukan sidang di lapangan dan telah melihat sendiri batas-batas obyek tanah dan batas-batas Kelurahan Mampang Prapatan dan Kelurahan Tegal Parang…
20
Parang dengan dihadiri oleh beberapa petugas: yaitu dari kedua kelurahan tersebut, dari Kecamatan Mampang Prapatan dan petugas BPN Jakarta Selatan. Bahwa pendapat Majelis Hakim dalam putusannya telah melampaui kewenangannya karena telah memasukkan
fakta non yuridis dalam pertimbangan putusannya yang
berkesimpulan bahwa tanah tersebut bukan tanah milik Drs. Kaptin Adisumarta, dan juga hanya menilai keterangan terdakwa dan saksi Laurens Moniaga dan tidak mempertimbangkan serta melakukan penilaian secara seksama keterangan saksisaksi, alat bukti surat antara yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian, dan dengan mudahnya Majelis Hakim memasukkan fakta lain yaitu putusan PK MA No.618PK/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1997 yang berada diluar batas kewenangannya dalam menyimpulkan suatu pendapat untuk mempertimbangkan putusannya dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ; Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut oleh Pengadilan Negeri telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 KUHAP harus dinyatakan tidak dapat diterima ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ; Memperhatikan…
21
Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang lain yang bersangkutan ; M E N G A D I L I : Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN tersebut ; Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Selasa, tanggal 03 Mei 2005 oleh Marianna Sutadi, SH. Wakil Ketua Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai ketua Sidang, H. Muhammad Taufik, SH. dan Harifin A.Tumpa, SH.MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut dan Chrisno Rampalodji, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi ;
Hakim-Hakim Anggota :
K e t u a :
Ttd/H. Muhammad Taufik, SH.
Ttd/Marianna Sutadi, SH.
Ttd/Harifin A.Tumpa, SH.MH. Panitera Pengganti : Ttd/Chrisno Rampalodji, SH.MH. Untuk Salinan : MAHKAMAH AGUNG RI An. Panitera/Sekretaris Jenderal Plt. Kepala Direktorat Pidana,
S U P A R N O , SH. NIP: 040 009 543.
