PUTUSAN Nomor : 22/PDT.PLW/2012/PN.BJ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara-perkara Perdata secara Gugatan Perlawanan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara : PT. OTO MULTIARTHA, yang beralamat di Gedung Summitmas II, Lt. 7 Jl. Jenderal Sudirman Kav 61 - 62 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili dan memberikan kuasanya kepada Jannes H.Silitonga, S.H., Agus Salim, S.H., dan Tiar Bagus Putranto, SH., seluruhnya Litigation Officer PT. Oto Multiartha yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama PT. Oto Multiartha yang beralamat di Gedung Summitmas II, Lt. 7, Jl. Jenderal Sudirman Kav 61 - 62 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa yang sah tertanggal 19 September 2012, yang selanjutnya disebut sebagai PELAWAN ;
MELAWAN
PEMERINTAH RI Cq. KEJAKSAAN AGUNG RI Cq. KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA Cq. KEJAKSAAN NEGERI BINJAI Cq. JAKSA PENUNTUT UMUM dalam perkara pidana No. 265/Pid.B/2012/PN.BJ yang beralamat di Kejaksaan Negeri Binjai yang dalam hal ini diwakili oleh Mariyanto, SH., Lasmarohana Panjaitan, SH., M. Iqbal, SH., dan Deby Rinaldi,
SH.,
berdasarkan
Surat
Kuasa
Khusus
No.
SKK-
1817/N.2.11/Gp.2/10/2012 tanggal 29 Oktober 2012, yang selanjutnya disebut TERLAWAN ;
PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; Setelah membaca surat-surat perkara ; Setelah mendengar kedua belah pihak dipersidangan; Setelah melihat dan mempelajari surat-surat bukti dipersidangan;
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pelawan dalam gugatan perlawanannya tertanggal 9 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 10 Oktober 2012 dan dicatat dalam register perkara Nomor : 22/Pdt.Plw/2012/PN.BJ, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa Pelawan merupakan perusahaan/badan hukum yang bergerak di bidang
pembiayaan kepemilikan mobil/kredit mobil, yang didirikan sesuai undang undang No. 40 Tahun
2007
Tentang
Perusahaan
Terbatas
jo
Peraturan
Menteri
Keuangan
No:84/PMK.012/2006, Tentang Perusahaan Pembiayaan dan dalam menjalankan usahanya selama ini telah memberikan kontribusi positif dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat berupa pajak, retribusi dan memperkerjakan banyak tenaga kerja serta meningkatkan ekonomi rill ditengah tengah masyarakat; 2. Bahwa Pelawan dalam menjalankan usahanya membiayai 1 (satu) unit Mobil Daihatsu
Xenia warna Abu abu Metalik Nomor Polisi BM 1873 QT, No. Rangka: MHKV1BA2J9K046511, No.Mesin: DE71549, BPKB a.n. Drs. Deddie Rusty (untuk selanjutnya disebut "Unit Mobil"), Debitur a.n Darman, dengan Kontrak No. 10-421-1103159, Tanggal 29 Desember 2011, dan telah dilengkapi dengan Sertifikat Fidusia No. W4-04579-AH.05.01.THN 2012, Tanggal 21 Mei 2012, sesuai dengan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia; 3. Bahwa Darman selaku Debitur pada Perusahaan Pelawan tidak melaksanakan
kewajibannya dalam hal membayar angsuran kredit atas 1 (satu) Unit Mobil terhitung sejak April 2012 sampai dengan perlawanan ini diajukan Pelawan; 4. Bahwa sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Darman selaku Debitur pada
Perusahaan Pelawan, maka berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 10421-11-03159, Tanggal 29 Desember 2011, dan telah dilengkapi dengan Sertifikat Fidusia No. W4-04579-AH.05.01.THN 2012, Tanggal 21 Mei 2012, yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Riau, maka terbukti secara sah hak kepemilikan atas 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna Abu abu Metalik Nomor Polisi BM 1873 QT, No. Rangka: MHKV1BA2J9K046511, No.Mesin: DE71549, BPKB a.n. Drs. Deddie Rusty, tersebut ada pada Pelawan, sesuai Undang undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; 5. Bahwa dengan adanya Sertifikat jaminan fidusia maka berdasarkan Undang- undang
nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Pendaftarannya telah diatur dalam Bab V tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Pasal 29 ayat 1 huruf a :
2
(1) Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang
menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara : a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima fidusia. Pasal 15 ayat (2) Undang-undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut: (2) .Sertifikat
Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai
kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga dasar hukum tersebut diatas yang telah Pelawan uraikan memberikan hak dan kewenangan Pelawan untuk mengamankan Unit Mobil dan Hak Kepemilikan Unit Mobil masih berada pada Pelawan; 6.
Bahwa Pelawan dalam perkara a quo, sama sekali tidak saling mengenal dan tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang diperiksa dan disidangkan dalam perkara pidana Nomor: 265/Pid.B/2012/PN.BJ, dengan Terdakwa a.n. SURIADI Als ADI di Pengadilan Negeri Binjai terbukti Pelawan baru mengetahui setelah perkara pidana tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Binjai yang amar putusannya sangat merugikan Pelawan terkait 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna Abu abu Metalik Nomor Polisi BM 1873 QT, No. Rangka: MHKV1BA2J9K046511, No.Mesin: DE71549, BPKB a.n. Drs. Deddie Rusty di rampas untuk negara;
7. Bahwa Terlawan dalam surat tuntutannya yang dibacakan pada tanggal 16 Agustus 2012,
sebagaimana
diuraikan
pada
halaman
(1)
Putusan
perkara
pidana
Nomor:
265/Pid.B/2012/PN.BJ, dengan Terdakwa a.n. SURIADI Als ADI di Pengadilan Negeri Binjai, Terlawan menuntut Terdakwa (SURIADI Als ADI) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna
Abu
abu
Metalik
Nomor
Polisi
BM
1873
QT,
No.
Rangka:
MHKV1BA2J9K046511, No.Mesin: DE71549, BPKB a.n. Drs. Deddie Rusty di rampas untuk negara; 8. Bahwa dalam salinan Putusan perkara pidana Nomor: 265/Pid.B/2012/PN.BJ, dengan
Terdakwa a.n. SURIADI Als ADI di Pengadilan Negeri Binjai, sebagaimana diuraikan pada halaman (5) s/d halaman (9) dalam keterangan saksi saksi maupun keterangan Terdakwa disebutkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa
3
ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis sabu sabu dari tempat abu rokok dashboard di Unit Mobil tersebut; 9. Bahwa selanjutnya Terlawan juga mengabaikan fakta persidangan terkait keterangan
Terdakwa yang telah menjelaskan bahwa mobil yang terdakwa bawa adalah mobil abang Terdakwa yang disewa/dicarter oleh majikan Terdakwa di Pekanbaru-Riau, sebagaimana diuraikan pada halaman (9) alinea ke (2) salinan Putusan Perkara Pidana Nomor: 265/Pid.B/2012/PN.BJ, dengan Terdakwa a.n. SURIADI Als ADI di Pengadilan Negeri Binjai; 10. Bahwa berdasarkan dalil Pelawan pada poin (7), (8) dan poin (9) diatas telah
membuktikan bahwa Terlawan dalam tuntutannya tidak dapat memberikan dasar hukum dan tidak ada menerangkan bagaimana dan mengapa terhadap Unit Mobil tersebut dianggap sebagai alat atau barang yang dipergunakan dalam tindak pidana narkotika; 11. Bahwa Terlawan juga tidak menggali kebenaran formil dan materiel dari kepemilikan
Unit Mobil tersebut dengan tidak pernah melibatkan Pelawan untuk diminta keterangannya dalam perkara ini sehingga melalui Perlawanan ini Pelawan akan membuktikan secara hukum bahwa Unit Mobil tersebut merupakan HAK MILIK PELAWAN dan bahwa Pelawan juga tidak tahu menahu maupun terlibat baik langsung atau tidak langsung atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga telah jelaslah bahwa tindakan Terlawan yang menuntut Unit Mobil agar dirampas untuk negara merupakan tindakan yang keliru dan sewenang wenang dan sangat nyata menimbulkan kerugikan Materiel bagi Pelawan; 12. Bahwa tindakan Terlawan sebagaimana dalil Pelawan pada point (11) diatas, telah jelas
dan terang merupakan tindakan sewenang wenang dengan telah mengabaikan peraturan perundang undangan yang berlaku tentang hak kepemilikan pribadi, dan Pelawan sudah sepantasnya mendapatkan perlindungan hukum hal ini sebagaimana telah termaktub didalam :
Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapapun" dan
Pasal 574 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Pemilik Barang berhak menuntut siapapun juga yang menguasai barang itu supaya mengembalikannya dalam keadaan sebagaimana adanya"
13. Bahwa mengingat telah diputusnya Perkara Pidana Nomor: 265/Pid.B/2012/PN.BJ,
dengan Terdakwa a.n. SURIADI Als ADI di Pengadilan Negeri Binjai, dan Terlawan yang saat ini menguasai Unit Mobil dalam perkara a quo dan akan melaksanakan
4
lelang/eksekusi atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Abu abu Metalik Nomor Polisi BM 1873 QT, No. Rangka: MHKV1BA2J9K046511, No.Mesin: DE71549, BPKB a.n. Drs. Deddie Rusty tersebut, maka sudah sewajarnya Pelawan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk membuat keputusan penundaan pelaksanaan lelang/eksekusi atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Abu abu Metalik Nomor Polisi BM 1873 QT, No. Rangka: MHKV1BA2J9K046511, No.Mesin: DE71549, BPKB a.n. Drs. Deddie Rusty, karena pelaksanaan lelang tersebut akan menimbulkan kerugian bagi Pelawan; 14. Bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (2) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika yang berbunyi : "Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut Maka Perlawanan yang dilakukan oleh Pelawan telah benar dan diatur secara jelas dalam Pasal 101 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan pasal tersebut juga mempunyai pengertian bahwa perampasan terhadap barang bukti yang dipakai/digunakan kejahatan tidaklah mutlak terhadap milik pihak ke-3 yang beritikad baik, tetapi hanya mutlak terhadap barang milik si pelaku kejahatan, sehingga seorang pemilik barang yang tidak tahu menahu mengenai barang miliknya dipakai/dipergunakan sebagai alat kejahatan dan beritikad baik harus tetap dilindungi oleh undang-undang karena agar "Tiada pidana tanpa kesalahan" atau "geen straf zonder schuld"; 15. Bahwa selanjutnya yang menjadi dasar hukum bagi Pelawan menarik Terlawan sebagai
Pihak dalam perkara a quo adalah karena Terlawan sebagai Pihak yang menguasai objek dalam perkara a quo, hal ini sesuai dengan Putusan MA-RI No. 1072. K/Sip/1982, yang berbunyi:“Gugatan cukup ditujukan kepada pihak yang secara feltelijk menguasai barang-barang sengketa" sehingga Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku; 16. Bahwa perlu diketahui Unit Mobil yang pada saat ini telah dirampas negara merupakan
jaminan atas pelunasan hutang dari debitur kami yang bernama Darman, dan karena di dalam perkara Nomor: 265/Pid.B/2012/PN.BJ Terlawan telah melakukan tuntutan Unit Mobil milik Pelawan dirampas untuk negara sehingga saat ini terjadi proses hukum Perlawanan dari Pelawan, maka tentunya akan mengakibatkan penyusutan/turunnya nilai harga jual Unit Mobil, sementara nilai pelunasan atas Unit Mobil tersebut semakin bertambah.
5
Maka sudah sewajarnya Terlawan harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Pelawan tersebut, sehingga dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini, apabila mengabulkan Perlawanan dari Pelawan, maka nilai kerugian yang diderita Pelawan pada saat Unit Mobil telah diserahkan kepada Pelawan dan dijual untuk melunasi nilai pelunasan dibebankan kepada Terlawan, dan harus dibayar Terlawan kepada Pelawan secara tunai, segera dan seketika; 17. Bahwa sebagaimana dasar dasar hukum dan dalil dalil yang telah Pelawan sampaikan
diatas, maka dimohon kepada Pengadilan Negeri Binjai untuk berkenan memberi Putusan sebagai berikut:
Memberikan Putusan Provisionil berupa: Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Abu abu Metalik Nomor Polisi BM 1873 QT, No. Rangka: MHKV1BA2J9K046511, No.Mesin: DE71549, BPKB atas nama Drs. Deddie Rusty, serta kunci kontak, kepada Pelawan agar dapat dijaga dan dirawat, dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya banding maupun kasasi dari Terlawan (uitvoerbaar bij voorrad); Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar selaku pemilik yang sah secara hukum atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Abu abu Metalik Nomor Polisi BM 1873 QT, No. Rangka: MHKV1BA2J9K046511, No.Mesin: DE71549, BPKB atas nama Drs. Deddie Rusty; Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Binjai dalam perkara pidana Nomor: 265/Pid.B/2012/PN.BJ, dengan Terdakwa a.n. SURIADI Als ADI, sepanjang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Abu abu Metalik Nomor Polisi BM 1873 QT, No. Rangka: MHKV1BA2J9K046511, No.Mesin: DE71549, BPKB atas nama Drs. Deddie Rusty, dibatalkan; Memerintahkan Terlawan untuk menunda pelaksanaan lelang/eksekusi lelang atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Abu abu Metalik Nomor Polisi BM 1873 QT, No. Rangka: MHKV1BA2J9K046511, No.Mesin: DE71549, BPKB atas nama Drs. Deddie Rusty, hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap; Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil
6
Daihatsu Xenia warna Abu abu Metalik Nomor Polisi BM 1873 QT, No. Rangka: MHKV1BA2J9K046511, No.Mesin: DE71549. BPKB atas nama Drs. Deddie Rusty, serta kunci kontak kepada Pelawan dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya banding maupun kasasi dari Terlawan (uitvoerbaar bij voorrad); Menyatakan Terlawan bertanggung jawab dan wajib membayar segera dan seketika atas kerugian yang diderita oleh Pelawan, oleh karena penyusutan nilai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Abu abu Metalik Nomor Polisi BM 1873 QT, No. Rangka: MHKV1BA2J9K046511, No.Mesin: DE71549, BPKB atas nama Drs. Deddie Rusty, sementara nilai pelunasan atas hutang terkait dengan Unit Mobil tersebut semakin bertambah;
18. Bahwa atas tindakan dari Terlawan yang keliru dan sewenang wenang dalam melakukan
penuntutan sehingga menimbulkan kerugian secara materiel bagi Pelawan sehingga untuk melindungi haknya Pelawan melakukan Perlawanan atas putusan pidana No : 265/Pid.B/2012/PN.BJ di Pengadilan Negeri Binjai, maka atas biaya-biaya penanganan perkara tersebut Pelawan akan membebankan biaya tersebut kepada Terlawan sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah); 19. Bahwa, karena Perlawanan ini didasari atas bukti-bukti yang benar menurut hukum, maka
diminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang menangani perkara a quo agar sudi memberi putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorrad); Bahwa selanjutnya berdasarkan dalil-dalil hukum dan bukti yang diuraikan diatas, dimohonkan Kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Binjai agar kiranya memanggil para pihak untuk diperiksa dalam suatu persidangan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan untuk itu, untuk seterusnya mengadili dan memutus perkara ini dengan amar: DALAM PROVISI; 1) Mengabulkan permohonan putusan provisionil yang dimohonkan Pelawan dalam
perkara aquo; 2) Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil
Daihatsu Xenia warna Abu abu Metalik Nomor Polisi BM 1873 QT, No. Rangka: MHKV1BA2J9K046511, No.Mesin: DE71549, BPKB atas nama Drs. Deddie Rusty,
7
serta kunci kontak, kepada Pelawan agar dapat dijaga dan dirawat, dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya banding atau kasasi dari Terlawan (uitvoerbaar bij voorrad); DALAM POKOK PERKARA; 1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar selaku pemilik yang sah
secara hukum atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Abu abu Metalik Nomor Polisi BM 1873 QT, No. Rangka: MHKV1BA2J9K046511, No.Mesin: DE71549, BPKB atas nama Drs. Deddie Rusty, serta kunci kontak; 3. Menyatakan Putusan
Pengadilan Negeri Binjai dalam perkara pidana Nomor:
265/Pid.B/2012/PN.BJ, Sepanjang terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Abu abu Metalik Nomor Polisi BM 1873 QT, No. Rangka: MHKV1BA2J9K046511, No.Mesin: DE71549, BPKB atas nama Drs. Deddie Rusty, serta kunci kontak, dibatalkan demi hukum; 4. Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil
Daihatsu Xenia warna Abu abu Metalik Nomor Polisi BM 1873 QT, No. Rangka: MHKV1BA2J9K046511, No.Mesin: DE71549, BPKB atas nama Drs. Deddie Rusty, serta kunci kontak, kepada Pelawan dan dapat melaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya banding atau kasasi dari Terlawan (uitvoerbaar bij voorrad); 5. Menghukum Terlawan untuk membayar kepada Pelawan kekurangan nilai pelunasan
apabila hasil penjualan Unit Mobil tidak cukup untuk membayar nilai seluruh hutang terkait dengan Unit Mobil tersebut, sampai dengan putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap; 6. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya penanganan perkara yang telah dikeluarkan
oleh Pelawan dalam perkara ini sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah); 7. Menghukum Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
ATAU: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang menangani perkara a quo berpendapat lain, maka Pelawan mohonkan putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2012, pihak-pihak telah hadir yaitu untuk Pelawan dihadiri Kuasanya yang bernama AGUS SALIM, SH., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 September 2012. Sedangkan
untuk Terlawan dihadiri Kuasanya yang bernama MARIYANTO, SH dan
8
MUHAMMAD
IQBAL,
SH
berdasarkan
Surat
Kuasa
Khusus
Nomor
SKK-
1817/N.2.11/Gp.2/10/2012 tertanggal 29 Oktober 2012; Menimbang, bahwa oleh karena pihak-pihak telah hadir lengkap, maka Majelis Hakim sesuai ketentuan Perma No. 1 Tahun 2008 menyarankan untuk dilakukan upaya mediasi terlebih
dahulu
dan
untuk
itu
Majelis
Hakim
membacakan
Penetapan
Nomor
22/Pdt.Plw./2012/PN.BJ tanggal 06 Nopember 2012, yang pada pokoknya menunjuk Sdr. LENNY LASMINAR S, SH,. sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa para pihak dengan perantaraan Hakim Mediator telah melaksanakan proses mediasi, akan tetapi proses tersebut tidak berhasil dan dinyatakan gagal oleh Hakim Mediator melalui suratnya kepada Majelis Hakim tertanggal 13 Nopember 2012, tetapi atas mereka yang diberikan mediasi tersebut telah gagal dan oleh karena itu juga sesuai dengan Pasal 154 RBg Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berpekara, tetapi para pihak berketetapan melanjutkan perkaranya ; Menimbang, bahwa oleh karena mediasi dinyatakan gagal, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan perlawanan Pelawan tertanggal 09 Oktober 2012 dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Pelawan menyatakan tetap pada perlawanannya tersebut ; Menimbang, bahwa atas gugatan perlawanan tersebut Terlawan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban sekaligus eksepsi tertanggal 4 Desember 2012, yang telah dibacakan didepan persidangan pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Terlawan secara tegas menolak dan membantah seluruh pendapat maupun dalil serta segala tuntutan yang dikemukakan oleh Pelawan dalam perlawanannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Terlawan dalam jawaban dan eksepsi terlawan; DALAM EKSEPSI : 1.. Perlawanan Yang Diajukan Pelawan Sudah Melewati Waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman Putusan Pengadilan tingkat pertama. Bahwa Pelawan dalam surat perlawanannya pada halaman 2, alenia 1, menyatakan : " Bahwa adapun dasar hukum yang dipakai dalam perlawanana ini adalah Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama;
9
Bahwa Kami Terlawan menolak seluruhnya dalil yang diajukan oleh Pelawan tersebut diatas dengan pertimbangan sebagai berikut: Putusan Pengadilan Negeri Binjai dalam perkara Pidana nomor 265/Pid.B/2012/PN/BJ atas nama terdakwa SURIADI als. ADI, telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Agustus 2012 dan terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima putusan tersebut pada tanggal 16 Agustus 2012, sehingga Putusan perkara Pidana nomor 265/Pid.B/2012/PN/BJ atas nama terpidana SURIADI als. ADI telah memiliki kekuatan hukum yang tetap pada tanggal 16 Agustus 2012. Berdasarkan hal tersebut maka jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman Putusan Pengadilan tingkat pertama adalah tanggal 30 Agustus 2012, sedangkan Pelawan mengajukan perlawanan ke Pengadilan Negeri Binjai dengan surat Perlawanan tertanggal 9 Oktober 2012 dan diterima di Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 10 Oktober 2012, sehingga perlawanan yang diajukan oleh Pelawan sudah melewati jangka waktu 14 (empat belas) hari. Dengan demikian terlawan meminta kepada Hakim yang menyidangkan perkara perdata perlawanan Nomor 22/PDT PLW/2012/ PN.BJ, menyatakan menolak dan tidak dapat menerima perlawanan yang diajukan oleh pelawan karena sudah melewati waktu 14 (empat belas) hari. 2.
Pihak Yang Ditarik Sebagai Terlawan Tidak Tepat. Bahwa pelawan dalam dalil hukum yang diajukan, sebagaimana pada dalil angka 15, menyatakan : " ... yang menjadi dasar hukum bagi pelawan menarik terlawan sebagai pihak dalam perkara a quo adalah karena Terlawan sebagai pihak yang menguasai obyek dalam perkara a quo, hal ini sesuai dengan Putusan MA-RI No. 1072 K/Sip/1982 yang berbunyi “gugatan cukup ditujukan kepada pihak yangs ecara feitelijk menguasai barang-barang sengketa, sehingga perlawanan yang diajukan oleh pelawan sudah sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.” Bahwa dalil yang diajukan oleh Pelawan tersebut diatas terlawan tolak dengan pertimbangan sebagai berikut: Pada pasal 1 angka 6.a KUHAP yang menyatakan : " Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan pasal 1 angka 6.b KUHAP yang menyatakan : " Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang Undang-Undang ini untuk
10
melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim. Berdasarkan ketentuan tersebut, Terlawan tidak menguasai barang-barang sengketa atas nama pribadi tetapi melaksanakan kekuasaan negara serta menjalankan perintah Undang-undang, dalam hal ini melaksanakan penetapan ijin sita dari Pengadilan nomor : 183/Pen.Pid/2012/PN.BJ tanggal 14 Mei 2012 dan melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Binjai nomor :265/Pid.B/2012/PN.BJ, Bahwa Terlawan dalam melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan tidak dapat dikualifikasikan sebagai pribadi (orang) ataupun sebagai badan hukum perdata dan Hakim dalam menjatuhkan putusan, adalah bebas dan tidak dapat dipengaruhi karena Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan dua alat bukti ditambah dengan keyakinan Hakim, sehingga amar putusan Hakim dapat saja berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun putusan Hakim dalam perkara pidana No : 265/Pid.B/2012/PN.BJr tanggal 16 Agustus 2012, terhadap barang bukti berupa satu unit mobil jenis daihatsu Xenia warna abu-abu BM 1873 QT,
No. Rangka
MHKV1BA2J9K046511, No. Mesin DE71549 (tanpa STNK) adalah dirampas untuk negara, amar putusan No : 265/Pid.B/2012/PN.BJ, tanggal 16 Agustus 2012, tersebutlah yang dilaksanakan oleh Jaksa dalam perkara pidana
Nomor :
265/PID.B/2012/PN.BJ. Berdasarkan hal tersebut Perlawanan yang diajukan Pelawan seharusnya ditujukan kepada Hakim yang memutus perkara pidana Nomor: 265/PID.B/2012/PN.BJ bukan kepada Kejaksaan Negeri Binjai Cq. Penuntut Umum yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 265/PID.B/2012/PN.BJ tanggal 16 Agustus 2012. Dan dalam dalil pelawan pada poin 9 pada pokoknya menyatakan : “Bahwa terlawan juga mengabaikan keterangan terdakwa yang telah menjelaskan bahwa mobil abang yang dicarter/disewa oleh majikan terdakwa di Pekanbaru-Riau dst” Menanggapi hal tersebut, terlawan hanya ingin menjelaskan bahwa Pasal 1365 KUHPer berbunyi,'Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” Artinya, si pemilik mobil (pelawan) harus meminta ganti rugi secara perdata kepada si penyewa yang melanggar hukum yang mengakibatkan barangnya dirampas oleh negara bukan kepada Kejaksaan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, terlawan meminta kepada Hakim yang menyidangkan perkara perdata perlawanan Nomor 22/PDT PLW/2012/ PN.BJ, menyatakan perlawanan Pelawan ditolak dan tidak dapat diterima karena pelawan telah salah menarik pihak (error
11
in persona) dan perlawanan pelawan batal demi hukum.. Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam menanggapi pokok perkara ini. Dalam Pokok Perkara 1. Bahwa pada poin 10 dalam perlawanannya, pelawan pada pokoknya menyatakan : " Bahwa berdasarkan dalil pelawan pada poin (7), (8) dan poin (9) diatas telah membuktikan bahwa terlawan dalam tuntutannya tidak dapat memberikan dasar hukum dan tidak ada menerangkan bagaimana dan mengapa terhadap unit mobil tersebut dianggap sebagai alat atau barang yang dipergunakan dalam tindak pidana narkotika. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh pelawan tersebut diatas terlawan tolak dengan pertimbangan sebagai berikut : “Bahwa pasal 101 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah peraturan yang khusus dan peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum, yaitu pasal 46 ayat (2) dan pasal 194 KUHAP (Lex Specialis derogat lex generali). Berdasarkan pasal 101 ayat (1) tersebut di atas, maka terlawan sebagai Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya harus menyatakan : "sepanjang berkaitan dengan penentuan atas semua barang bukti dalam tindak pidana narkotika tanpa kecuali harus dinyatakan dirampas untuk negara." Pengertian alat atau barang bukti yang digunakan didalam tindak pidana narkotika ini adalah barang bukti. Barang bukti adalah benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik untuk keperluan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Disamping alasan tersebut diatas, bahwa sejak tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan satu unit mobil jenis daihatsu Xenia warna abu-abu BM 1873 QT, No. Rangka MHKV1BA2J9K046511, No. Mesin DE71549, yang dijadikan barang bukti, tidak memiliki STNK, sehingga Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya menyatakan satu unit mobil jenis daihatsu Xenia warna abu-abu BM 1873 QT, No. Rangka MHKV1BA2J9K046511, No. Mesin DE71549, dirampas untuk negara dan dalam putusan yang dibacakan dipersidangan yang terbuka untuk umum dan dalam Petikan Putusan Pengadilan Negeri Binjai nomor 265/Pid.B/2012/PN/BJ atas nama terdakwa SURIADI als. ADI, tercantum kalimat satu unit mobil jenis daihatsu Xenia warna abuabu BM 1873 QT, No. Rangka MHKV1BA2J9K046511, No. Mesin DE71549 (tanpa STNK), dan karena unit mobil tersebut tidak memiliki STNK maka Hakim dalam putusannya menyatakan satu unit mobil jenis daihatsu Xenia warna abu-abu BM 1873 QT, No. Rangka MHKV1BA2J9K046511, No. Mesin DE71549, dirampas untuk negara.
12
2.. Bahwa pada poin 11 dalam perlawanannya, pelawan pada pokoknya menyatakan : "Bahwa terlawan juga tidak menggali kebernaran formil dan materiil dari kepemilikan unit mobil tersebut ………dst merupakan tindakan yang kelirtu dan sewenang-wenang dan sangat nyata menimbulkan kerugian materiil bagi pelawan” Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Pelawan tersebut juga terlawan tolak dengan pertimbangan: Bahwa dalam pasal 1 ayat 6 huruf a KUHAP, menyatakan Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pada pasal 1 ayat 6 huruf b KUHAP, menyatakan Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta pasal 1 angka 3 dari UU RI No 16 tahun 2004 tentang kejaksaan, yang menyatakan Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
Berdasarkan hal tersebut diatas, Terlawan dalam menangani perkara pidana No : 265/Pid.B/2012/PN.BJ telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, yaitu : 1.
Menerima
Surat
Pemberitahuan
Dimulainya
Penyidikan
Nomor
K/47/IV/2012/Sat.Narkoba tanggal 30 April 2012, atas nama tersangka SURIADI als. ADI, melanggar pasal 112 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009. 2.
Menerima dan melakukan penelitian terhadap berkas perkara Register BP/50/V/2012/ RES NARKOBA tanggal 11 Mei 2012 atas nama tersangka SURIADI als. ADI, melanggar pasal 112 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009.
3.
Menerima dan melakukan penelitian terhadap Tersangka dan Barang Bukti pada saat Penyidik melakukan penyerahan Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan pada tanggal 27 Juni 2012.
4.
Melimpahkan berkas perkara atas nama tersangka SURIADI als. ADI, melanggar pasal 112 ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 ke Pengadilan Negeri Binjai dengan surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor B-226/N.2.11/Biasa /Ep.1/6/2012 tanggal 9 Juli 2012.
5.
Menyidangkan perkara atas nama terdakwa SURIADI als. ADI, melanggar pasal 112 UU RI No.35 Tahun 2009.
13
6.
Melaksanakan Putusan putusan Pengadilan Negeri Binjai dalam perkara pidana No : 265/Pid.B/2012/PN.BJ, tanggal 16 Agustus 2012.
Dengan demikian yang menjadi tugas Terlawan adalah melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Binjai untuk diperiksa dan diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Binjai, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, tidak ada saksisaksi atau pihak pihak yang manyatakan satu unit mobil jenis daihatsu Xenia warna abu-abu BM 1873 QT, No. Rangka MHKV1BA2J9K046511, No. Mesin DE71549, yang dijadikan barang bukti, adalah milik Pelawan dan selama proses penanganan perkara pidana No :265/Pid.B/2012/PN.BJ, yaitu sejak April 2012 sampai dengan 16 Agustus 2012, satu unit mobil jenis daihatsu Xenia warna abu-abu BM 1873 QT, No. Rangka MHKV1BA2J9K046511, No. Mesin DE71549, tidak memiliki STNK dan tidak ada pihak ataupun Pelawan yang menyatakan mobil jenis daihatsu Xenia warna abuabu BM 1873 QT, No. Rangka MHKV1BA2J9K046511, No. Mesin DE71549 adalah milik Pelawan.
Jadi dalam hal ini, Pelawanlah yang telah melakukan kesalahan karena : Dalam dalil point 2,3,4,5 pada halaman 2 dan 3 surat perlawanan Pelawan, Pelawan menyatakan bahwa Pelawan membiayai satu unit mobil jenis daihatsu Xenia warna abu-abu BM 1873 QT, No. Rangka MHKV1BA2J9KQ46511, No. Mesin DE71549, BPKB an. Drs. Deddie Rusty dan Debitur an. Darman dengan kontrak Nomor 10-421-11- 03159 tanggal 29 Desember 2011 dan sejak April 2012, Darman tidak melakukan kewajibannya melakukan pembayaran kredit ke Pelawan. Pada saat Darman sebagai Debitur tidak melakukan kewajibannya pada bulan April 2012, mengapa Pelawan tidak segera melakukan usaha pencarian terhadap satu unit mobil jenis daihatsu Xenia warna abu-abu BM 1873 QT, No. Rangka MHKV1BA2J9K046511, No. Mesin DE71549 untuk ditarik. Demikian pula halnya dengan dalil Pelawan, pada point 6 halaman 3 dan 4, yang antara lain menyatakan “…..Pelawan tidak saling mengenal dan tidak terlibat langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dstnya…... “. Hal ini lebih memperlihatkan kesalahan Pelawan karena Pelawan tahu sejak bulan April 2012, debitur atas nama Darman tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran kredit terhadap pembelian satu unit mobil jenis Daihatsu xenia warna abu-abu BM-1873-QT, No. Rangka MHKV1BA2J9K046511, No. mesin DE71549 namun Pelawan tidak segera mencari tahu mengapa debitur tidak melakukan kewajibannya dan juga tidak mencari tahu dimana keberadaan satu unit mobil jenis Daihatsu xenia warna abu-abu BM-1873-QT, No. Rangka MHKV1BA2J9K046511, No. mesin DE71549, wakaupun
14
pelawan tidak saling mengenal dan tidak terlibat langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan apabila Pelawan sejak bulan April 2012, segera mencari tahu keberadaan mobil tersebut maka tentunya Pelawan sudah sejak awal dapat mengetahui dimana keberadaan unit mobil tersebut, sehingga Pelawan dapat mengajukan bukti kepemilikan unit mobil tersebut pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Binjai dan bukan setelah Pengadilan memutus perkara pidana No. 265/Pid.B/2012/PN.BJ atas nama terdakwa SURIADI Als. ADI ; 3. Bahwa pada poin 12 dalam perlawanannya, pelawan pada pokoknya menyatakan : “Bahwa tindakan terlawan sebagaimana dalil pelawan pada poin 11 diatas tidak menjelaskan tindakan sewenang-wenang yang telah mengabaikan peraturan perundangundangan yang berlaku tentang hak kepemilikan pribadi, dst…” Terlawan menolak dalil Pelawan tersebut karena terlawan hanya menjalankan pasal 101 ayat (1) UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkotika dan melaksanakan putusan pengadilan atas perkara pidana no 265/Pid.B/2012/PN.BJ dengan terdakwa a.n SURIADI Als ADI di pengadilan negeri Binjai dengan amar putusan sebagai berikut : 1.
Menyatakan Terdakwa "SURIADI Als ADI" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana 'Tanpa hak menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2.
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara 1 (satu) tahun;
3.. Menetapkan masa tahanan yang telah dijatuhkan terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4.
Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5.
Memerintahkan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah pirek kaca dan di dalamnya masih terdapat narkotika jenis shabushabu, dirampas untuk dimusnahkan; - 1 (satu) unit mobil Jenis Daihatsu Xenia warna abu-abu BM 1873 QT, No. Rangka : MHKV1BA2J9K046511, No Mesin: DE71549 (tanpa STNK), dirampas untuk negara;
6.
Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
4. Bahwa pada poin 13 dalam perlawanannya, pelawan pada pokoknya menyatakan : “Bahwa sudah sewajarnya pelawan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk membuat keputusan pelaksanaan lelang eksekusi atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia….dst”
15
Dalil Pelawan tersebut, Terlawan tolak karena barang bukti yang telah dirampas untuk negara yang diakui oleh pihak ketiga sebagai miliknya dan yang bersangkutan mengajukan gugatan perdata, maka hakim perdata tidak dapat melakukan penyitaan terhadap barang tersebut karena sudah menjadi milik negara (vide pasal 50 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara). 5. Bahwa pada poin 16 dalam perlawanannya, pelawan pada pokoknya menyatakan : "...maka sudah sewajarnya Terlawan harus bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh pelawan tersebut …..dst….maka nilai kerugian yang diderita pelawan pada saat unit mobil telah diserahkan kepada plawan dan dijual untuk melunasi nilai pelunasan dibebankan kepada Terlawan, dan dijual untuk melunasi nilai pelunasan dibebankan kepada terlawan dan harus dibayar terlawan kepada pelawan secara tunai , segera dan seketika” ; Terhadap dalil yang dikemukakan Pelawan diatas, Terlawan tolak karena dalam Buku Hukum Perjanjian, karangan Subekti Cet. 18.Jakarta: PT Intermasa, 2001, hal.l dinyatakan "Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu. Sedangkan menurut Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang - Undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil Jenis Daihatsu Xenia warna abu-abu BM 1873 QT, No. Rangka : MHKV1BA2J9K046511, No Mesin: DE71549 telah terjadi perikatan antara pelawan dan Darman. Dimana pelawan adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan kepemilikan mobil (poin 1 surat perlawanan) sedangkan Darman adalah Debitur dengan kontrak no. 10-421-11-03159 tanggal 29 Desember 2011 dan telah dilengkapi dengan sertifikat fidusia...dst (poin 2 surat perlawanan). Bahwa Darman selaku Debitur pada perusahaan pelawan tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran kredit atas 1 (satu) unit mobil...dst (poin 3 perlawanan), Selanjutnya bagaimana mobil tersebut sampai berada pada Suriadi alias Adi hanya Darmanlah yang mengetahuinya dan Pelawan seharusnya mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pihak-pihak yang menyebabkan mobil berada dan dipergunakan oleh Suriadi alias Adi sehingga ditangkap oleh Polisi karena didalam mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu BM 1873 QT, No. Rangka : MHKV1BA2J9K046511, No Mesin: DE71549, Polisi telah menemukan sabu-sabu. Hal tersebut diatas, sesuai dengan Pasal 1365 KUHPer yang menyatakan,'Tiap perbuatan
16
melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut Artinya, si pemilik mobil (pelawan) harus meminta ganti rugi secara perdata kepada si penyewa yang melanggar hukum yang mengakibatkan barangnya dirampas oleh negara bukan kepada Kejaksaan Negeri Binjai tetapi Pelawan harus menuntut ganti kerugian kepada Darman sebagai debitur dan pihak-pihak yang memberikan mobil tersebut digunakan oleh Suriadi alias Adi. Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa terlawan bukan pihak yang harus menanggung kerugian yang diderita pelawan, karena terlawan bukan para pihak yang melakukan perikatan dimaksud dan bukan yang melakukan perbuatan melanggar hukum. 6. Bahwa pada poin 18 dalam perlawanannya pelawan pada pokoknya menyatakan : "Bahwa...dst membebankan biaya tersebut kepada Terlawan sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah)." Dalil Pelawan tersebut terlawan tolak karena Terlawan dalam perkara pidana nomor : 265/Pid.B/2012/PN.BJ, adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Binjai nomor : 265/Pid.B/2012/PN.BJ, tanggal 16 Agustus 2012 dan bukan sebagai pihak yang mengadakan perikatan dengan pihak pelawan, oleh karenanya pelawanlah yang harus menanggung segala biaya perkara perlawanan yang diajukan pelawan. 7.
Bahwa karena keseluruhan dalil dalam perlawanan Pelawan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni: a. pasal 101 ayat (1) UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkotika; b. pasal 1 ayat 6 huruf a dan b KUHAP; dan c. pasal ldan pasal 2 UU RI No. 16 tahun 2004 tentang kejaksaan. Maka sudah selayaknya apabila majelis hakim a quo menolak segala dalil dan perlawanan dari Pelawan. Atas dasar dalil dan alasan sebagaimana kami uraikan di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Terlawan memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut: Dalam Putusan Sela Menyatakan Perlawanan Pelawan Tidak Dapat Diterima (niet onvankelijke verklaard), dengan alasan:
17
1. Perlawanan Pelawan telah lewat waktu (kadaluarsa) ; 2. Perlawanan Pelawan telah salah menarik pihak (error in persona); 3. Perlawanan Pelawan tidak jelas (obscuur libel)
Dalam Pokok Perkara 1.
Menerima dan menyatakan bahwa seluruh dalil yang dikemukan Terlawan adalah sah dan beralasan;
2.
Menyatakan menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3.
Menyatakan Perlawanan terhadap Terlawan tidak mempunyai dasar hukum;
4.
Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Terlawan memohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et Bono).
Menimbang, bahwa atas Jawaban Terlawan, Pelawan melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 18 Desember 2012yang pada pokoknya membantah jawaban Terlawan dan tetap pada dalil gugatannya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ;
Menimbang, bahwa atas Replik Kuasa Hukum Pelawan tersebut maka Terlawan melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 03 Januari 2013 yang pada pokoknya membantah Replik Pelawan serta Terlawan tetap pada dalil jawaban sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatan Perlawanannya, Pelawan melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu sebagai berikut : 1. Fotokopi perjanjian pembiayaan konsumen No. 10-421-11-03159, tertanggal 29 Desember 20122 antara PT. Oto Multiartha dengan Darman, diberi tanda P-1 ; 2. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Notaris Harmon Adjam, SH.MKn Nomor 04 tanggal 03 Mei 2012, diberi tanda P-2 ; 3. Fotokopi sertifikat jaminan fidusia nomor W4-04579.AH.05.01.TH.2012 tanggal 21 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh departemen Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Riau, diberi tanda P-3 ; 4. Fotokopi Payment Schedule Paid (Jadwal Pembayaran) kontrak No. 10-421-11-03159, diberi tanda P-4 ;
18
5. Fotokopi Surat Kuasa untuk mengambil kendaraan bermotor tertanggal 29 Desember 2011, diberi tanda P-5 ; 6. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) No. 0360545D dengan registrasi No. R/015545/XI/2009 Ditlantas an. Drs Deddie Rusty, diberi tanda P-6 ; 7. Fotokopi Kwitansi pelunasan yang dikeluarkan oleh Showroom CV Jaya Mobilindo kepada PT. Oto multiartha (Pelawan) atas pembelian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik, No.Polisi BM-1873-QT, Nomor rangka MHKV1BA2J9K046511, Nomor mesin DE71549 , diberi tanda P-7; 8. Fotokopi salinan putusan pidana nomor 265/Pid.B/2012/PN.BJ, diberi tanda P-8 ; 9. Fotokopi salinan putusan perdata perlawanan nomor 47/Pdt.Plw/2012/PN.Cbn, diberi tanda P-9 ; 10. Fotokopi Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, diberi tanda P-10 ;
Menimbang, bahwa surat-surat tersebut bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali P-10 karena merupakan undang-undang. Oleh karenanya memenuhi ketentuan UU nomor 13 tahun 1985 jo PP nomor 24 tahun 2000 serta sah sebagai bukti dipersidangan;
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Terlawan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : 1. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Kasat Narkoba No. SP.Sita/49/IV/2012/Sat-Narkoba tanggal 26 April 2012, diberi tanda T-1 ; 2. Fotokopi Berita Acara Penyitaan tanggal 26 APRIL 2012, diberi tanda T-2 ; 3. Fotokopi Surat Kasat NArkoba No. K/254/IV/2012/-Res.Narkoba tanggal 30 APRIL 2012 perihal permintaan persetujuan penyitaan barang bukti, diberi tanda T-3 ; 4. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Binjai No.183/Pen.Pid/2012/PN.BJ tanggal 14 Mei 2012, diberi tanda T-4 ; 5. Fotokopi Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Binjai Perihal Penunjukan Jaksa Penunutt Umum Untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana (P-16) No.Print-08/-N.2.11/Epp.1/05/2012, diberi tanda T-5 ; 6. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Binjai Perihal Penunjukan Jaksa Penuntut Umum Untuk menyelesaikan perkara tindak pidana (P-16.A) No.Print-259/-N.2.11/3/Ep/06/2012 tanggal 27 Juni 2012, diberi tanda T-6 ; 7. Fotokopi Berita Acara Penerimaan dan penelitian benda sitaan/barang bukti (BA-18) tanggal 27 Juni 2012, diberi tanda T-7 ;
19
8. Fotokopi Surat tuntutan pidana tanggal 16 Agustus 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Heriyansyah, SH,sebagai Jaksa Penuntut Umum, diberi tanda T-8; 9. Fotokopi petikan singkat putusan Majelis Hakim pada pengadilan Negeri Binjai Nomor 265/Pid.B/2012/PN.BJ tanggal 16 Agustus 2012, diberi tanda T-9 ; 10. Fotokopi putusan lengkap Majelis Hakim pada pengadilan Negeri Binjai Nomor 265/Pid.B/2012/PN.BJ tanggal 16 Agustus 2012, diberi tanda T-10 ; 11. Fotokopi Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Binjai untuk pelaksanaan pengadilan Negeri (P-48) No.Prin361/N.2.11.Euh/10/-2012, diberi tanda T-11; Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi ketentuan UU nomor 13 tahun 1985 jo PP nomor 24 tahun 2000 serta sah sebagai bukti dipersidangan;
Menimbang, bahwa
Kuasa Hukum Pelawan maupun Kuasa Hukum Terlawan
menyatakan bahwa Pelawan dan Terlawan tidak akan mengajukan saksi-saksi dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;
Menimbang, bahwa pada akhirnya Pelawan melalui Kuasa Hukumnya dan Terlawan melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kesimpulan di persidangan tertanggal 04 Pebruari 2013 ;
Menimbang bahwa guna singkatnya uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan perkara ini sebagaimana telah dicatat dengan jelas dalam berita acara bersangkutan, untuk seperlunya dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;
Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara sudah tidak mengajukan hal lain lagi dan hanya mohon putusan Hakim ;
TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Pelawan adalah sebagaimana diatas; DALAM PROVISI :
20
Menimbang, bahwa dalam perlawanannya Pelawan telah mengajukan tuntutan provisi dimana poin 2 memohon agar Majelis Hakim memerintahkan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu metalik No.Polisi BM-1873QT, No. Rangka MHKV1BA2J9K046511, No. Mesin DE71549, BPKB atas nama Drs. Deddie Rusty (selanjutnya disebut UNIT MOBIL), serta kunci kontak kepada pelawan agar dapat dijaga dan dirawat walaupun ada upaya banding atau kasasi dari terlawan (uitvoerbaar bij voorrad); Menimbang, bahwa Terlawan dalam jawabannya tidak membahas mengenai tanggapannya terhadap tuntutan provisi Pelawan; Menimbang,
bahwa
terhadap
tuntutan
provisi
Pelawan
maka
Majelis
mempertimbangkan bahwa tuntutan provisi pelawan dalam poin 2 tersebut berkaitan erat dengan materi pokok perkara yang dipermasalahkan dalam perkara a quo yaitu poin 4, dimana dalam tuntutan provisi tidak dibenarkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad). Dengan demikian tuntutan provisi pelawan mengenai putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorrad) adalah tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak; Menimbang, bahwa Terlawan dalam jawabannya, disamping menyangkal dalil-dalil Pelawan dalam gugatannya, telah pula mengajukan eksepsinya,
oleh sebab itu sebelum
mempertimbangkan pokok perkara akan terlebih dulu dipertimbangkan eksepsi Terlawan tersebut ; DALAM EKSEPSI Menimbang, bahwa Terlawan dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah : 1. Bahwa perlawanan Pelawan telah lewat waktu karena telah melebihi ketentuan jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pada pengadilan tingkat pertama sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; 2.
Bahwa gugatan perlawanan error in persona karena ditujukan kepada Terlawan sebagai pelaksana putusan, seharusnya ganti kerugian diminta kepada si penyewa yang melanggar hukum; Menimbang,
bahwa
terhadap
eksepsi
Terlawan
tersebut
diatas
Majelis
mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa dalam Pasal 101 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa “Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik
21
dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama”; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dan T-9 dan T-10 masing-masing saling berkaitan, hal mana putusan Pengadilan Negeri Binjai a quo diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Agustus 2012. Kemudian salinan putusan diterima oleh Pelawan pada tanggal 26 September 2012 atas permintaan Pelawan, sehingga Perlawanan diajukan oleh Pelawan pada tanggal 09 Oktober 2012 dan terdaftar di register kepaniteraan perdata pada tanggal 10 Oktober 2012 dengan Nomor 22/Pdt.Plw/2012/PN.BJ. Menimbang, bahwa pengumuman putusan yang dimaksud juga termasuk dalam pemberian salinan putusan terhadap pihak terkait diluar para pihak dalam pokok perkara sehingga pemberian salinan putusan kepada Pelawan dilakukan atas permintaan Pelawan sebagai pihak ketiga yang terkait dengan unit mobil yaitu pada tanggal 26 September 2012 adalah masih termasuk dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak Pelawan menerima salinan putusan a quo dan termasuk dalam Pasal 101 ayat (2) tersebut; Menimbang, bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah terhadap pelaksanaan eksekusi 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna abu-abu BM 1873 QT, No. Rangka : MHKV1BA2J9K046511, No. Mesin DE71549 (tanpa STNK) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 265/Pid.B/2012/PN.BJ., tanggal 16 Agustus 2012, yang menurut JPU dalam tuntutannya (Bukti T-8) telah dipergunakan oleh Terdakwa Suriadi alias Adi dalam tindak pidana narkotika dan dinyatakan dalam bukti
P-8, T-9 dan T-10
bahwa 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna abu-abu BM 1873 QT, No. Rangka : MHKV1BA2J9K046511, No. Mesin DE71549 (tanpa STNK) tersebut dirampas untuk Negara sehingga Jaksa (Terlawan in casu) harus melaksanakan/mengeksekusi isi putusan tersebut. Oleh karenanya Pelawan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan terhadap barang tersebut berhak mengajukan gugatan perlawanan terhadap siapa yang secara nyata menguasai barang sengketa yang dalam hal ini Terlawan (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1072 K/Sip/1982). Dengan demikian gugatan perlawanan Pelawan tidak error in persona; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka eksepsi Terlawan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;
DALAM POKOK PERKARA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pelawan adalah sebagaimana telah terurai di atas;
22
Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari perlawanan pelawan adalah sebagai berikut : 1. Bahwa Pelawan telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Darman yang beralamat di Dundangan, RT 02/RW.01, Keluarahan Dundangan, Kecamatan Pangkalan Kuras, kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, sesuai dengan kontrak nomor10-421-11-03159 tanggal 29 Desember 2011 dan sertifikat Fidusia No. W4-04579-AH.05.01.THN 2012 tanggal 21 Mei 2012 untuk pembelian 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna abuabu BM 1873 QT, No. Rangka : MHKV1BA2J9K046511, No. Mesin DE71549 dari dealer CV. Jaya Mobilindo, Pekanbaru; 2. Bahwa terhadap unit mobil tersebut diperjanjikan antara pelawan dengan Darman bahwa pembayaran dilakukan dalam jangka waktu pembayaran angsuran sebanyak 48 Kali angsuran sejak bulan Februari 2012 hingga Februari 2015 dengan jaminan unit mobil dalam perkara a quo tersebut; 3. Bahwa Darman tidak melakukan pembayaran angsuran kredit sejak bulan April 2012, sehingga sesuai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Bab I Pasal I angka 1 maka Darman telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) dan oleh karenanya maka hak kepemilikan unit mobil dimaksud termasuk BPKB atas nama Drs. Deddie Rusty serta kunci kontak beralih kepada Pelawan. 4. Bahwa berdasarkan salinan putusan perkara Nomor 265/Pid.B/2012/PN.BJ atas nama terdakwa SURIADI Als. ADI di Pengadilan Negeri Binjai, ditemukan dalam tempat abu rokok dashboard mobil dalam perkara a quo yaitu 1 (satu) pireks kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa menerangkan mobil yang digunakan adalah mobil abang terdakwa yang disewa oleh majikan terdakwa di Pekanbaru-Riau, dimana Terdakwa tidak dapat menghadirkan saksi a de charge untuk menerangkan mengenai kepemilikan unit mobil tersebut ;
Menimbang, bahwa Pelawan dalam membuktikan dalil perlawanannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai P-10 tanpa mengajukan saksi, sedangkan Terlawan dalam membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat T-1 sampai T-11 tanpa mengajukan saksi; Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 pelawan mohon agar dinyatakan sebagai pelawan yang baik dan benar selaku pemilik yang sah secara hukum atas barang bukti unit mobil a quo sesuai BPKB an. Drs. Deddie Rusty, serta kunci kontaknya, sedangkan Terlawan dalam jawabannya mohon agar Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak beritikad baik;
23
Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Pelawan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : a. Bahwa sesuai dengan bukti P-1
berupa perjanjian pembiayaan
konsumen antara
Pelawan dengan Darman, dan bukti P-7 berupa kwitansi pelunasan dari CV. Jaya Mobilindo kepada Pelawan (PT. Oto Multiartha) atas pembelian obyek sengketa tersebut, Pelawan telah melakukan pembayaran secara lunas kepada Showroom CV. Jaya Mobilindo sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) atas pembelian 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna abu-abu BM 1873 QT, No. Rangka : MHKV1BA2J9K046511, No. Mesin DE71549 atas nama BPKB Drs. Deddie Rusty yang dilakukan oleh Darman; b. Bahwa selanjutnya sesuai bukti P-2 berupa Akta Jaminan Fidusia dan bukti P-3 berupa sertifikat jaminan fidusia maka telah dilakukan penyerahan hak milik atas unit mobil a quo antara Pelawan dengan Darman yang dijadikan jaminan secara fidusia jika Darman cidera janji /wanprestasi; c. Bahwa kemudian sesuai bukti P-6 berupa BPKB unit mobil a quo, berada dibawah penguasaan pelawan dan akan diserahkan kepada Darman jika angsuran sebagaimana dalam bukti P-1 berupa perjanjian pembiayaan; d. Bahwa sesuai bukti P-4 berupa jadwal pembayaran atas nama Darman dimana Darman berhenti membayar / lalai melaksanakan kewajibannya karena telah berhenti membayar sejak angsuran ke-4 yang jatuh tempo pada tanggal 02 April 2012; e. Bahwa sesuai bukti T-4 berupa penetapan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Binjai, Terlawan telah melakukan penyitaan atas unit mobil a quo yang diduga sebagai alat untuk menyalahgunakan narkotika, berakibat Terlawan dalam tuntutannya menuntut agar barang bukti a quo dirampas untuk Negara (bukti T-8) dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa perkara pidana atas nama Suriadi alias Adi telah mengabulkan tuntutan Terlawan tersebut (bukti P-8 dan bukti T-9) ; f. Bahwa Pelawan tidak mengetahui hubungan antara Darman dengan Terpidana Suriadi alias Adi yang tertangkap sedang menggunakan unit mobil a quo, karena hubungan Pelawan adalah dengan Darman dan Showroom CV. Jaya Mobilindo (Bukti P-1, sampai P-7); g. Bahwa Pasal 4 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan …….”
24
h. Bahwa kemudian Pasal 24 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa “Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian pemberi fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melawan hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia” ; i. Bahwa selanjutnya didalam Pasal 12 angka 2 huruf (i) Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara Pelawan dengan Darman, juga ditentukan bahwa “apabila debitur dan/atau pemilik jaminan tersangkut dalam suatu perkara pidana yang menurut kreditor dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kewajiban debitor dan/atau pemilik jaminan berdasarkan perjanjian” maka sesuai ketentuan Pasal 12 angka 3 huruf (b) Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut, bahwa “kreditor (in casu Pelawan) berhak menarik atau mengambil barang jaminan dari debitur dan/atau pihak lain dan langsung mengambil dari tempat dimana barang berada tanpa melalui suatu putusan atau penetapan pengadilan……………………dst” (vide bukti P-1); Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim diatas, Pelawan menjadi penjamin atas hutang Darman kepada Showroom CV. Jaya Mobilindo karena adanya perjanjian pokok jual beli unit mobil a quo yang dilakukan oleh Darman dengan Showroom CV. Jaya Mobilindo, dimana Pelawan tidak mengetahui hubungan antara Darman dengan Terpidana Suriadi als. Adi terkait unit mobil a quo. Oleh karenanya menurut Majelis sesuai dengan ketentuan pasal 24 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diatas, maka sudah seharusnya Pelawan tidak dibebani kewajiban untuk menanggung resiko kehilangan benda yang dijadikan jaminan fidusia atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh Suriadi Als. Adi, Terdakwa dalam Perkara No. 265/Pid.B/2012/PN.BJ., oleh karenanya pelawan adalah pihak ketiga yang beritikad baik yang harus dilindungi hak dan kepentingannya dan berhak atas unit mobil a quo. Dengan demikian petitum poin 2 gugatan pelawan beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa terhadap petitum pelawan poin ke-3 yang memohon agar putusan Pengadilan Negeri Binjai dalam perkara pidana No. 265/Pid.B/2012/PN.BJ. pada angka 5 khususnya terkait dengan barang bukti unit mobil a quo sesuai BPKB atas nama Drs. Deddie Rusty beserta kunci kontak, dibatalkan demi hukum, dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut : -
Bahwa Pelawan telah dinyatakan sebagai pihak ketiga yang beritikad baik dan sebagai pemilik yang sah atas barang bukti unit mobil a quo, maka keberatan pelawan yang diajukan terhadap pelaksanaan lelang/eksekusi atas barang a quo yang akan dilaksanakan
25
oleh Terlawan menurut Majelis sangat beralasan. Oleh karenanya barang bukti unit mobil a quo seharusnya tidak dirampas untuk Negara, melainkan dikembalikan kepada Pelawan sebagai pemilik yang sah atas barang a quo; Menimbang, bahwa dengan demikian khusus untuk putusan Pengadilan Negeri Binjai dalam perkara pidana No. 265/Pid.B/2012/PN.BJ. pada angka 5 khususnya terkait dengan barang bukti 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Xenia warna abu-abu BM 1873 QT, No. Rangka : MHKV1BA2J9K046511, No. Mesin DE71549 atas nama BPKB Drs. Deddie Rusty serta kunci kontaknya menjadi batal, sehingga perlawanan pelawan pada poin ke-3 beralasan hukum dan patut dikabulkan; Menimbang, bahwa mengenai petitum poin ke-4, oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 dikabulkan maka
diperintahkan agar Terlawan menyerahkan 1 (satu) unit mobil jenis
Daihatsu Xenia warna abu-abu BM 1873 QT, No. Rangka : MHKV1BA2J9K046511, No. Mesin DE71549 atas nama BPKB Drs. Deddie Rusty serta kunci kontaknya kepada Pelawan; Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi yang diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR jo. SEMA RI No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorrad) dan Provisionil jo. SEMA R.I. No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisionil terhadap unit mobil a quo, dimana dari beberapa ketentuan tersebut terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dijatuhkannya putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi, sedangkan dari bukti – bukti yang diajukan oleh Pelawan, Majelis Hakim tidak melihat adanya satu bukti pun sebagaimana disyaratkan dalam beberapa ketentuan diatas, oleh karena itu petitum ke-4 tersebut dapat dikabulkan sebagian, kecuali mengenai Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) ; Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5, oleh karena petitum ke-4 telah dikabulkan sebagian maka petitum ke-5 tidak beralasan hokum dan patut untuk ditolak; Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6 oleh karena timbulnya perlawanan ini berkaitan dengan kepentingan pelawan dimana Pelawan tidak dapat membuktikan kerugian yang relevan dengan Terlawan. Oleh karenanya petitum ini tidak beralasan hokum dan patut untuk ditolak; Menimbang, bahwa dengan demikian perlawanan pelawan dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak petitum untuk selain dan selebihnya;
26
Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan Pelawan dikabulkan sebagian, maka Terlawan sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; Memperhatikan, Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
DALAM PROVISI : Menolak permohonan provisi Pelawan.
DALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya ;
DALAM POKOK PERKARA : 1.
Mengabulkan perlawanan pelawan untuk sebagian.
2.
Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar selaku pemilik yang sah secara hukum atas 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Abu abu Metalik Nomor Polisi BM 1873 QT, No. Rangka: MHKV1BA2J9K046511, No.Mesin: DE71549, sesuai BPKB atas nama Drs. Deddie Rusty, serta kunci kontak.
3.
Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Binjai dalam perkara pidana Nomor: 265/Pid.B/2012/PN.BJ, pada angka 5 yaitu mengenai barang bukti 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Abu abu Metalik Nomor Polisi BM 1873 QT, No. Rangka: MHKV1BA2J9K046511, No.Mesin: DE71549, sesuai BPKB atas nama Drs. Deddie Rusty, serta kunci kontak, batal.
4.
Memerintahkan Terlawan untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Abu abu Metalik Nomor Polisi BM 1873 QT, No. Rangka: MHKV1BA2J9K046511, No.Mesin: DE71549, sesuai BPKB atas nama Drs. Deddie Rusty, serta kunci kontak, kepada Pelawan.
5.
Menolak perlawanan pelawan untuk selain dan selebihnya.
6.
Menghukum Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 279.000,- (Dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
27
Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai pada hari SENIN tanggal 18 Februari 2013 oleh kami ENDRA HERMAWAN, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, RAJA MGL. TOBING, SH. Dan NURNANINGSIH AMRIANI, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS tanggal 21 Februari 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, di dampingi oleh BISKER MANIK, S.Sos., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Pelawan serta Kuasa Hukum Terlawan.
HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA,
Dto.
Dto.
1. RAJA MGL. TOBING, SH.
ENDRA HERMAWAN, SH.MH.
Dto. 2. NURNANINGSIH AMRIANI, SH.MH
PANITERA PENGGANTI, Dto. BISKER MANIK, S.Sos.
Rincian biaya : 1. Biaya pendaftaran gugatan 2. Biaya proses 3. Biaya panggilan 4. PNBP panggilan 5. Redaksi 6. Materai 7. Leges Jumlah
: Rp. 30.000,: Rp. 75.000,: Rp.150.000,: Rp. 10.000,: Rp. 5.000,: Rp. 6.000,: Rp. 3.000,- + Rp.279.000,-,
(Dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)
28
